Senin, 11 Maret 2019

Pengadilan Malaysia Bebaskan Siti Aisyah dari Kasus Kim Jong Nam



Terdakwa Siti Aisyah dikawal oleh polisi di terminal anggaran KLIA2 di Sepang, Malaysia, 24 Oktober 2017. Aisyah sempat didorong menggunakan kursi roda untuk mengelilingi bandara. AP
Terdakwa Siti Aisyah dikawal oleh polisi di terminal anggaran KLIA2 di Sepang, Malaysia, 24 Oktober 2017. Aisyah sempat didorong menggunakan kursi roda untuk mengelilingi bandara. AP

CB, Jakarta - Pengadilan Malaysia membebaskan Siti Aisyah, terdakwa pembunuh Kim Jong-nam, saudara tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dari tuntutan hukum.
Menurut the Star, Senin, 11 Maret 2019, putusan Pengadilan Tinggi Shah Alam di Kuala Lumpur membebaskan Siti Aisyah terjadi setelah jaksa mengatakan menarik tuntutan tanpa memberikan alasan.

Setelah persidangan, Siti bergegas dibawa keluar dari ruang sidang dan masuk ke dalam mobil yang sudah menunggu.
Siti kepada wartawan mengatakan kepada wartawan dirinya terkejut atas pembebasan dirinya.
"Saya kaget dan sangat senang," kata Siti seperti dikutip dari The Star, Senin, 11 Maret 2019.

Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal menjelaskan, pengacara Siti Asiyah meminta agar tuntutan bukan dihentikan tapi dibebaskan. Namun hakim memutuskan tuntutan dihentikan dan Siti Aisyah dibebaskan.
Siti Aisyah dan Doan Thi Huong warga Vietnam diadili atas tuduhan terlibat dalam membunuh Kim Jong Nam dengan mengoleskan cairan kimia saraf VX ke tubuh dan wajah Kim Jong Nam di bandara internasional Kuala Lumpur pada 13 Februari 2017.

Namun Siti Aisyah dan Doan Thi Huong mengatakan mereka mengira diajak mengambil gambar untuk acara reality show di bandara udara internasional Kuala Lumpru.
Siti Aisyah dan Doan Thi Kuong diminta mengoleskan cairan yang mereka tidak ketahui ke wajah Kim Jong Nam. Hanya beberapa menit kemudian, Kim Jong Nam tewas akibat cairan yang belakangan diketahui racun saraf VX.





Credit  tempo.co





ICC Bakal Lanjutkan Investigasi Duterte Meski Filipina Keluar?



Foto 19 April 2018 ini, menunjukkan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, bercanda kepada fotografer ketika dia memegang senapan Galil buatan Israel yang dipamerkan oleh mantan Kepala Kepolisian Nasional Filipina Jenderal Ronald
Foto 19 April 2018 ini, menunjukkan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, bercanda kepada fotografer ketika dia memegang senapan Galil buatan Israel yang dipamerkan oleh mantan Kepala Kepolisian Nasional Filipina Jenderal Ronald "Bato" Dela Rosa di upacara pergantian-komando di Kamp Crame di kota Quezon timur laut Manila. (AP Photo / Bullit Marquez, File)

CBManila – Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC kemungkinan bakal melanjutkan investigasi terhadap Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, terkait dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan meskipun negara itu menarik diri dari keanggotaan.

Duterte memerintahkan Filipina mundur dari keanggotaan ICC karena dilaporkan ke pengadilan internasional itu terkait perang narkoba, yang dinilai banyak kalangan menewaskan ribuan orang. Keanggotaan Filipina di ICC bakal efektif berlaku mulai Ahad pekan depan.
“Ada kemungkinan besar Presiden Filipina dan sejumlah pejabat lainnya yang berada di balik pembunuhan pada perang narkoba bakal terus diinvestigasi oleh jaksa penuntut ICC bahkan setelah 17 Maret,” kata Ruben Carranza, direktur Reparasi Keadilan di International Center for Transitional Justice, seperti dilansir oleh ABC – CBN pada Ahad, 10 Maret 2019.

ICC yang berbasis di The Hague meluncurkan pemeriksaan penduluan atas laporan mengenai peran Duterte dalam aksi pembunuhan tim pembunuh di Davao City. Duterte sempat menjadi wali kota selama 2 dekade di kota itu. Dia juga menghadapi laporan di ICC terkait perang narkoba, yang telah merenggut korban ribuan jiwa.
Pelaporan kasus ini ke ICC menyebabkan Duterte memutuskan menarik Filipina keluar dari keanggotaan pengadilan pada Mei 2018.
“Ada preseden bahwa meskipun sebuah negara menarik diri dari ICC, jaksa penuntut tetap menginvestigasi kasusnya,” kata Carranza.
Ini terjadi pada Burundi, yang keluar dari ICC namun jaksa penuntut tetap memeriksa dugaan aktor negara terlibat dalam serangan luas terhadap warga sipil.
Sebelumnya, Duterte beralasan Statuta Roma, yang menjadi dasar pendirian ICC, tidak efektif ataupun tidak bisa dijalankan di Filipina karena tidak diumumkan secara lokal.
“Itu adalah posisi legal yang memalukan bagi pemerintah,” kata Carranza mengkritik alasan Duterte. Ini karena Manila telah menyumbang dana untuk operasional ICC dan juga telah menominasikan seorang hakim aktif.

Elvira Miranda, ibu dari Leover Miranda dari korban tewas akibat narkoba menangis dekat peti mati anaknya saat upacara pemakaman di Manila, Filipina, 20 Agustus 2017. AP
Selain menggunakan jalur ICC, para pelapor Duterte juga bisa menggunakan dua mekanisme legal lainnya untuk mengusut pemimpin yang terkenal dengan gaya bicara blak-blakan itu.

Jalur pertama adalah meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa memeriksa kasus perang narkoba yang digencarkan pemerintahan Duterte. Dan jalur kedua adalah menggunakan yurisdiksi universal oleh negara maju yang memiliki kekuasaan untuk menginvestigasi pemimpin asing.
Saat ini, Carranza mengatakan, PBB telah membentuk mekanisme penyelidikan untuk perang di Suriah dan dugaan pelanggaran HAM warga minoritas etnis Rohingya di Myanmar.
Secara terpisah, pengacara Jude Sabio mengatakan ICC telah memintanya untuk menghadirkan saksi menjelang keluarnya Filipina pada 17 Maret 2019 dari keanggotaan di pengadilan internasional itu.
Seperti dilansir CNN Filipina, Sabio merupakan pengacara dari Edgar Matobato dan Arturo Lascanas, yang keduanya mengaku sebagai orang suruhan Wali Kota Duterte untuk melakukan pembunuhan ekstra-judisial di Davao City.
Pada April 2017, Sabio menyerahkan dokuman 77 halaman mengenai pembunuhan di Davao City. Senator Antonio Trilanes dan anggota DPR Gary Alejano ikut memberikan informasi soal sepak terjang Duterte ini.



Credit  tempo.co




Tandingi Drone Pembunuh AS, Rusia Miliki Pembunuh Drone




Tandingi Drone Pembunuh AS, Rusia Miliki Pembunuh Drone
Derivatsiya-PVO, sistem pertahanan udara robotik Rusia yang dijuluki sebagai pembunuh drone. Foto/Sputnik/Aleksey Kudenko


MOSKOW - Moskow saat ini sedang mengembangkan sistem pertahanan udara robotik yang disebut sebagai "pembunuh drone". Sistem itu menjadi jawaban untuk kendaraan udara nirawak (UAV) atau drone pembunuh Amerika Serikat (AS).

Militer Rusia menyatakan jika ada "drone pembunuh", maka harus ada "pembunuh drone". Sistem pertahanan robotik Rusia yang bernama Derivatsiya-PVO akan menyelesaikan uji coba tahap akhir pada November 2019.

"Tes negara terhadap sistem tersebut diharapkan akan selesai pada bulan November," kata Kementerian Pertahanan Rusia, seperti dikutip Zvezda, Sabtu (9/3/2019).

Berbekal lima jenis amunisi, termasuk proyektil multi-program, yang terprogram jarak jauh dan meledak di dekat target, Derivatsiya-PVO telah diberi label sebagai "pembunuh drone" oleh media-media lokal.

Bukan hanya UAV yang berada dalam bahaya, karena sistem Derivatsiya-PVO juga akan dapat melenyapkan pesawat, helikopter, rudal jelajah dan target kendaraan lapis baja ringan di darat.

Derivatsiya-PVO menampilkan "modul tempur" tak berawak yang dipasang pada platform kendaraan lapis baja BMP-3. Sistem pelacakannya dapat mendeteksi dan menembaki target musuh dari tempat, dalam gerakan dan saat berada di udara.

Sistem itu dilengkapi senapan 57 mm yang mampu menghantam benda dan proyektil pada jarak 6 km (3,8 mil) dan pada ketinggian hingga 4,5 km (2,8 mil).

Sistem canggih ini pertama kali disampaikan kepada publik oleh Burevestnik Central Research Institute selama expo Angkatan Darat 2018 musim panas lalu. Ini dimaksudkan untuk memperkuat unit pertahanan udara taktis pasukan darat Rusia. 





Credit  sindonews.com




Buntut Laka Ethiopian Airlines, Cina Tangguhkan Boeing 737 MAX 8



Para tamu menghadiri upacara pengiriman pertama pesawat penumpang Boeing 737 Max ke Air China di pusat perakitan akhir Boeing Zhoushan di Zhoushan, provinsi Zhejiang, Cina, 15 Desember 2018. [REUTERS / Thomas Peter]
Para tamu menghadiri upacara pengiriman pertama pesawat penumpang Boeing 737 Max ke Air China di pusat perakitan akhir Boeing Zhoushan di Zhoushan, provinsi Zhejiang, Cina, 15 Desember 2018. [REUTERS / Thomas Peter]

CB, Jakarta - Lembaga pengatur penerbangan sipil Cina memerintahkan maskapai menghentikan operasional Boeing 737 MAX 8 mulai pukul 6 pm waktu setempat, setelah kecelakaan di Ethiopia.
Ethiopian Airlines 737 MAX 8 yang terbang ke Nairobi jatuh beberapa menit setelah lepas landas pada Ahad. 157 orang di dalam pesawat tewas.
Administrasi Penerbangan Sipil Cina (CAAC) mengatakan pihaknya akan memberi tahu maskapai penerbangan kapan mereka bisa melanjutkan menerbangkan jet setelah menghubungi Boeing dan Administrasi Penerbangan Federal AS (FAA) untuk memastikan keamanan penerbangan.

"Mengingat bahwa dua kecelakaan melibatkan pesawat Boeing 737-8 yang baru dikirim dan terjadi selama fase tinggal landas, mereka memiliki beberapa tingkat kesamaan," kata CAAC, dikutip dari laporan Reuters, 11 Maret 2019.
CAAC menambahkan bahwa imbauan sejalan dengan prinsip toleransi nol terhadap keselamatan dan risiko penerbangan.
Hingga laporan diturunkan, Boeing menolak memberikan tanggapan atas penangguhan MAX 8 di Cina.

Orang-orang berjalan melewati bagian dari puing pesawat di lokasi kecelakaan pesawat Ethiopian Airlines ET 302, dekat kota Bishoftu, tenggara Addis Ababa, Ethiopia pada 10 Maret 2019. [REUTERS / Tiksa Negeri]


Pada Oktober 2018, 737 MAX 8 yang dioperasikan oleh Lion Air jatuh 13 menit setelah lepas landas dari Jakarta dan menewaskan 189 penumpang dan awak.
Penyebab kecelakaan di Indonesia masih diselidiki. Sebuah laporan awal yang dikeluarkan pada November, sebelum perekam suara kokpit dipulihkan, berfokus pada pemeliharaan dan pelatihan maskapai dan respons sistem anti-stall Boeing ke sensor yang baru saja diganti, tetapi tidak memberikan alasan penyebab kecelakaan.

Perusahaan penerbangan Cina memiliki 96 armada Boeing 737 MAX yang beroperasi, kata regulator perusahaan di Weibo.
Caijing, outlet berita yang dikelola pemerintah Cina yang mencakup keuangan dan ekonomi, mengatakan banyak penerbangan yang sebelumnya sudah dijadwalkan menggunakan Boeing 737 MAX 8 akan diganti menggunakan Boeing model 737-800.





Credit  tempo.co




Korban WNI Laka Ethiopian Airlines Ternyata Staf PBB



Orang-orang berjalan melewati bagian dari puing pesawat di lokasi kecelakaan pesawat Ethiopian Airlines ET 302, dekat kota Bishoftu, tenggara Addis Ababa, Ethiopia pada 10 Maret 2019. [REUTERS / Tiksa Negeri]
Orang-orang berjalan melewati bagian dari puing pesawat di lokasi kecelakaan pesawat Ethiopian Airlines ET 302, dekat kota Bishoftu, tenggara Addis Ababa, Ethiopia pada 10 Maret 2019. [REUTERS / Tiksa Negeri]

CB, Jakarta - Kemenlu RI mendapat konfirmasi korban WNI yang meninggal dalam kecelakaan pesawat Ethiopian Airlines di Addis Ababa adalah staf PBB.
"Korban WNI adalah seorang perempuan yang tinggal di Roma, Italia, dan bekerja untuk World Food Program (WFP) PBB," kata Juru bicara Kemenlu RI Arrmanatha Nasir kepada Tempo, 11 Maret 2019.

"Kami berduka atas Harina Hafitz, staf World Food Program (WFP) PBB di Roma," kata David Beasley, Direktur Eksekutif WFP PBB, dalam pesan duka cita kepada korban Ethiopian Airlines.

Pemerintah Indonesia menyampaikan duka cita kepada keluarga korban yang meninggal dalam penerbangan Ethiopian Airlines.

Daftar nama penumpang Ethiopian Air ET 302 berdasarkan kewarganegaraan yang dikeluarkan Ethiopian Airlines, Ahad, 10 Maret 2019. CEO Ethiopian Airlines Tewolde Gebremariam mengatakan pesawatnya yang jatuh pada hari ini sama dengan pesawat milik Lion Air yang jatuh pada Oktober tahun 2018 lalu yaitu Boeing 737. (TITO SIANIPAR)
Seperti dilaporkan Reuters, CEO Ethiopian Airlines Tewolde GebreMariam mengkonfirmasi tidak ada korban selamat dalam kecelakaan ini.

Menurut jubir Kemenlu RI, Duta Besar RI di Roma telah bertemu dengan keluarga korban, dan menyampaikan belasungkawa.
"KBRI Roma akan terus berkordinasi dengan keluarga korban, KBRI Addis Ababa dan Kantor WFP Roma untuk pengurusan jenazah dan dukungan bagi keluarga," kata Arrmanatha Nasir.

Kecelakaan yang menewaskan 157 penumpang dan awak adalah model pesawat Boeing yang sama, yang digunakan oleh Lion Air pada kecelakaan Oktober 2018.
Pesawat Ethiopian Airlines Boeing 737 MAX 8 ET 302 lepas landas dari Bandara Bole di Addis Ababa pada pukul 8.38 pagi waktu setempat, kemudian kehilangan kontak dengan menara kendali pada pukul 8.44 pagi sebelum pilot melapor ada masalah dan akhirnya terjatuh.




Credit  tempo.co



Erdogan: Pembelian S-400 Rusia Tak Terkait NATO dan Jet F-35



Erdogan: Pembelian S-400 Rusia Tak Terkait NATO dan Jet F-35
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Foto/Hurriyet Daily News


ANKARA - Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan pembelian sistem pertahanan rudal S-400 Rusia oleh Turki tidak ada hubungannya dengan NATO, jet tempur siluman F-35 atau pun keamanan Amerika Serikat (AS). Dia juga mengatakan masalah ini akan diselesaikan melalui logika dan akal sehat.

"Semua orang tahu bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan NATO dan proyek F-35 maupun keamanan AS," kata Erdogan dalam pertemuan Yayasan Pemuda Turki (TÜGVA) di Provinsi Diyarbakır.

Turki, lanjut dia, menghadapi tekanan atas pembelian sistem pertahanan rudal S-400. "Masalahnya bukan tentang S-400. Itu karena Turki mengambil tindakan dengan keinginannya sendiri mengenai perkembangan regional, khususnya Suriah," ujarnya, yang dikutip dari Hurriyet Daily News, Senin (11/3/2019).

"Jelas mengapa Turki membeli sistem pertahanan udara ini dan bagaimana akan menggunakannya," ujarnya.

Setelah upaya berlarut-larut untuk membeli sistem pertahanan udara dari AS tanpa hasil, Ankara pada 2017 memutuskan untuk membeli sistem pertahanan udara S-400 Rusia.

Langkah itu dikritik oleh Pentagon, yang memperingatkan bahwa pembelian S-400 akan merugikan hubungan Turki-AS dan peran Turki di keanggotaan NATO.

Ankara juga berencana untuk membeli 100 jet tempur F-35 Lockheed Martin AS, di mana persetujuan kongres Amerika masih tertunda. Pilot-pilot Ankara saat ini berlatih dengan jet tempur termahal itu di Pangkalan Angkatan Udara Luke di Arizona.

Perusahaan-perusahaan Turki juga memasok komponen-komponen utama untuk program F-35, termasuk struktur badan pesawat. 




Credit  sindonews.com




Erdogan: AS Marah karena Turki Menolak Jadi 'Boneka' Mereka



Erdogan: AS Marah karena Turki Menolak Jadi \Boneka\ Mereka
Erdogan mengatakan, Amerika Serikat (AS) marah pada Turki bukan karena masalah pembelian S-400 dari Rusia, tapi karena Turki menolak menjadi boneka mereka. Foto/Reuters


ANKARA - Presiden Turki, Tayyip Erdogan mengatakan, Amerika Serikat (AS) marah pada Turki bukan karena masalah pembelian S-400 dari Rusia. Namun, papar Erdogan, AS marah karena Turki menolak menjadi "boneka" mereka.

Berbicara di depan pendukungnya di kota Diyarbakir, Erdogan menuturkan bahwa Turki selalu membuat keputusannya sendiri dalam berbagai hal dan ini kadang bersebrangan dengan AS. Erdogan menyebut Washington tidak senang dan berusaha menenkan Ankara agar menyelaraskan kebijakan dengan mereka, namun hal itu tidak berhasil, yang pada akhirnya membuat AS kesal.

“Masalahnya bukan tentang (sistem pertahanan Rusia) S-400. Itu karena Turki mengambil tindakan atas keinginannya sendiri mengenai perkembangan regional, khususnya di Suriah," kata Erdogan, seperti dilansir PressTV pada Minggu (10/3).

"S-400 yang kami beli tidak terhubung dengan keamanan NATO, AS, atau F-35 dengan cara apa pun. Alasan kami membeli sistem ini sudah jelas," ungkapnya, menekankan bahwa Ankara tidak menyembunyikan apa pun terkait dengan penggunaan S-400 Rusia.

Pernyataan Erdogan tersebut datang tidak lama setelah juru bicara Kementerian Pertahanan AS, Charlie Summers bahwa akan ada konsekuensi yang serius dalam hal hubungan militer AS-Turki, dan Patriot serta F-35 jika Ankara melanjutkan pembelian S-400 Rusia, 





Credit  sindonews.com





Tolak Ultimatum AS, Erdogan Bersikukuh Beli S-400 Rusia



Tolak Ultimatum AS, Erdogan Bersikukuh Beli S-400 Rusia
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan tetap memilih sistem pertahanan rudal S-400 Rusia meski di ultimatum AS. Foto/Ilustrasi/SINDOnews/Ian


ANKARA - Presiden Turki, Recep Tayyep Erdogan, menolak ultimatum Pentagon atas pembelian sistem pertahanan udara S-400 Rusia. Ia menyatakan pengiriman sistem pertahanan rudal canggih buatan Rusia itu akan tetap berjalan sesuai rencana.

Sebelumnya, seorang juru bicara Pentagon memperingatkan Ankara bahwa jika rencana pengiriman sistem pertahanan udara S-400 Rusia berlanjut, akan ada "konsekuensi besar" terhadap hubungan pertahanan antara Washington dan Ankara.

"S-400 yang kami beli tidak terhubung dengan keamanan NATO, Amerika Serikat, atau F-35 dengan cara apa pun," tegas Erdogan seperti disitir dari Sputnik, Minggu (10/3/2019).

"Alasan kami membeli sistem ini sudah jelas," tambah presiden, menekankan bahwa Ankara tidak menyembunyikan apa pun terkait dengan penggunaan S-400 Rusia.

Erdogan menyatakan harapannya bahwa masalah dalam hubungan antara Turki dan AS atas pembelian sistem pertahanan udara Rusia oleh Ankara dapat diselesaikan dengan cara yang sama seperti pada masalah lainnya.

Pernyataan Erdogan menanggapi komentar juru bicara Departemen Pertahanan AS Charlie Summers bahwa akan ada konsekuensi yang serius dalam hal hubungan militer AS-Turki, dan Patriot serta F-35 jika Ankara melanjutkan pembelian S-400-an. 

"Mereka tidak akan mendapatkan F-35 jika mereka mengambil S-400," kata Summers.

Minggu ini, seorang jenderal senior Pentagon mendesak anggota parlemen dari Komite Angkatan Bersenjata Senat AS untuk memblokir pengiriman jet F-35 ke Ankara jika tidak membatalkan pembelian S-400. Ia juga memperingatkan bahwa sistem pertahanan Rusia menghadirkan masalah untuk semua pesawat AS, khususnya F-35. 

Pekan lalu, media AS melaporkan bahwa Turki telah menolak tawaran US senilai USD3,5 miliar untuk membeli sistem pertahanan udara Patriot PAC-3 sebagai pengganti S-400.

Rusia dan Turki menandatangani kontrak USD2,5 miliar pada empat batalyon S-400 pada akhir 2017. Turki akan menjadi negara keempat yang memiliki sistem pertahanan ini setelah Rusia sendiri, Belarus, dan China ketika pengiriman dimulai pada Oktober.

Dirancang untuk menghentikan pesawat udara musuh, drone, rudal jelajah dan balistik, S-400 adalah sistem pertahanan udara paling canggih di gudang senjata Rusia.



Credit  sindonews.com





Lagi, AS Ancam Turki Jika Nekat Beli S-400 Rusia



Lagi, AS Ancam Turki Jika Nekat Beli S-400 Rusia
AS ancam Turki jika bersikukuh membeli sistem pertahanan udara S-400 Rusia. Foto/Istimewa



WASHINGTON - Hubungan militer Turki dengan Amerika Serikat (AS) akan menghadapi konsekuensi serius jika Ankara mengakuisi sistem pertahanan udara S-400 Rusia. Hal itu dikatakan juru bicara Departemen Pertahanan AS Charlie Summers.

"Jika Turki mengambil S-400, akan ada konsekuensi besar dalam hal hubungan militer kita, dan Patriot dan F-35," kata Summers.

"Mereka tidak akan mendapatkan F-35 jika mereka mengambil S-400," imbuhnya seperti dilansir dari Sputnik, Sabtu (9/3/2019).

Komentar Summers datang setelah kepala Komando Eropa AS Curtis Scaparrotti menyarankan Kongres untuk melarang Turki mendapatkan jet F-35 jika Ankara melanjutkan rencana pengadaan sistem pertahanan udara S-400.

Summers mengatakan Amerika Serikat juga dapat memblokir Ankara dari pembelian sistem rudal Patriot.

Pada hari Kamis, Presiden Recep Tayyip Erdogan menegaskan kembali bahwa kesepakatan dengan Rusia mengenai pengiriman sistem pertahanan udara S-400 telah selesai. 

Erdogan juga mengatakan kesepakatan baru tentang pembelian sistem S-500 buatan Rusia yang canggih dapat dimungkinkan di masa depan.

Pada Januari lalu, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan bahwa Ankara siap untuk mempertimbangkan proposal AS tentang pengiriman sistem pertahanan udara Patriot, tetapi menolak untuk menanggalkan kesepakatan sistem rudal S-400 dengan Rusia sebagai prasyarat potensial untuk perjanjian Ankara-Washington.



Credit  sindonews.com




Jerman Perketat Travel Warning ke Turki




Ilustrasi Turis Milenial
Ilustrasi Turis Milenial

CB, Jakarta - Jerman memperketat Travel Warning bagi warga negaranya yang hendak ke Turki, Sabtu, 9 Maret 2019. Peringatan itu diterbitkan karena warga Jerman dinilai berpotensi ditangkap oleh otoritas Turki jika mengekspresikan opini mereka secara terbuka.
"Tidak dapat dikesampingkan kalau pemerintah Turki akan mengambil langkah-langkah nyata dalam melawan perwakilan media Jerman dan organisasi sipil masyarakat atau LSM," demikian tulis Kementerian Luar Negeri Jerman dalam peringatan bepergian, seperti dikutip dari reuters.com, Minggu, 10 Maret 2019.
Dalam peringatan itu ditulis pula, ada sejumlah pernyataan yang bisa membuat Turki melakukan pembatasan dan memproses tindak kriminal.

Pengetatan Travel Warning ini menyusul penahanan sejumlah wartawan di tahan di Turki tanpa penjelasan. Dalam dua tahun terakhir, warga negara Jerman yang ditahan dengan sewenang-wenang meningkat.
Otoritas Turki curiga mereka yang ditahan memiliki hubungan dengan Fethullah Gulen, ulama Turki yang mengasingkan diri ke Amerika Serikat. Ankara sangat yakin, Gulen adalah dalang dibalik upaya percobaan kudeta pada 2016 lalu.

Setiap wisatawan yang piknik setelah melakukan pertemuan internasional di Turki, juga berisiko di tahan seperti apa yang dialami oleh sebagian warga negara Jerman.
Sebelumnya pada Oktober 2018, situs thelocal.de mewartakan Jerman memperingatkan warga negaranya saat menggunakan media sosial ketika mereka di Turki. Peringatan ini menyusul penahanan sejumlah warga negara Jerman di negara itu karena diduga telah mengkritik pemerintahan Presiden Turki, Recep Erdogan. Mereka yang menyalah gunakan kebebasan berpendapat bisa diproses hukum di bawah aturan Presiden Erdogan.






Credit  tempo.co




Berbeda dengan Inggris, Jerman Tidak Larang Sayap Politik Hizbullah




Berbeda dengan Inggris, Jerman Tidak Larang Sayap Politik Hizbullah
Jerman tidak memasukkan sayap politik Hizbullah ke dalam daftar teroris. Foto/Istimewa


BERLIN - Jerman tidak akan melarang sayap politik Hizbullah menyusul keputusan Inggris melakukan memasukkannya ke dalam daftar teroris. Jerman berada di bawah tekanan Amerika Serikat (AS) untuk mengambil tindakan keras terhada kelompok berbasis di Lebanon yang didukung Iran itu.

"Jerman tidak akan menyatakan gerakan Hizbullah Libanon sebagai organisasi teroris," kata Deputi Kementerian Luar Negeri Jerman Niels Annen.

Kepada majalah Der Spiegel, Annen mengatakan bahwa gerakan Islam Syiah yang didukung Iran itu adalah faktor yang relevan dalam masyarakat Lebanon dan bagian dari lanskap politik yang kompleks di negara itu.

Komentar itu muncul setelah Inggris bulan lalu melarang sayap politik Hizbullah, menuduh gerakan itu mendestabilisasi Timur Tengah.

"Langkah Inggris adalah keputusan nasional yang tidak memiliki dampak langsung pada posisi pemerintah Jerman atau Uni Eropa," tegas Annen seperti dikutip dari Deutsche Welle, Sabtu (9/3/2019).

Uni Eropa telah menambahkan sayap militer Hizbullah ke daftar kelompok teroris pada tahun 2013.

Hizbullah mempunyai wakil di parlemen Lebanon dan memegang tiga posisi dari 30 kementerian dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Saad al-Hariri yang didukung Barat.

Sayap bersenjata gerakan ini telah memperluas pengaruhnya dalam beberapa tahun terakhir di Libanon dan Suriah, di mana bersama Iran dan Rusia, mendukung rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad. Di Lebanon, kelompok itu dianggap lebih kuat daripada tentara Lebanon sendiri. 

Annen, yang berbicara dengan Der Spiegel setelah kunjungan ke Lebanon, menolak kritik AS bahwa Jerman tidak melakukan tindakatan yang cukup untuk melawan pengaruh Iran di wilayah tersebut. Dia mengatakan kebijakan luar negeri Berlin tetap fokus pada menemukan solusi politik untuk situasi yang kompleks.

Jerman dan Uni Eropa telah berupaya untuk menyelamatkan perjanjian nuklir 2015 dengan Iran, menyiapkan mekanisme pembiayaan alternatif untuk memungkinkan perdagangan dengan Teheran meskipun ada sanksi sepihak dari AS.

Lebanon menjadi tuan rumah bagi hampir 1 juta pengungsi Suriah, beberapa di antaranya sudah mulai kembali ke rumah ketika perang di negara itu berakhir. Krisis kemanusiaan telah membuat kembalinya pengungsi Suriah yang aman menjadi masalah penting bagi Jerman.




Credit  sindonews.com



Otoritas India Sebut Pakistan Sembunyikan Informasi ke Jurnalis



Citra satelit menunjukkanmMadrasah yang didirikan Jaish-e-Muhammad berdiri tegak tanpa mengalami kerusakan saat pesawat tempur India menjatuhkan bom di wilayah perbatasan Pakistan yang didiami etnis Kashmir. [Al Jazeera]
Citra satelit menunjukkanmMadrasah yang didirikan Jaish-e-Muhammad berdiri tegak tanpa mengalami kerusakan saat pesawat tempur India menjatuhkan bom di wilayah perbatasan Pakistan yang didiami etnis Kashmir. [Al Jazeera]

CBNew Delhi – Pemerintah India mengatakan otoritas Pakistan menyembunyikan banyak hal dengan mencegah jurnalis mendatangi lokasi yang menjadi serangan udara pesawat jet tempur India di wilayah Pakistan.

Otoritas Pakistan telah melarang rombongan jurnalis dari Reuters yang ingin mengunjungi kawasan perbukitan di Pakistan timur laut dengan alasan adanya gangguan keamanan. Ada sejumlah gedung madrasah dan sekelompok gedung lain dibangun di kawasan perbukitan di Kota Balakot ini.
“Fakta bahwa Pakistan sekarang menolak akses jurnalis untuk mengunjungi lokasi itu menunjukkan mereka menyembunyikan banyak hal,” kata juru bicara kemenlu India, Raveesh Kumar, kepada media seperti dilansir Reuters pada Sabtu, 9 Maret 2019.

Otoritas India sebelumnya mengklaim telah berhasil menghancurkan kamp pelatihan milisi Jaish-e-Mohammed di kawasan perbukitan ini. Namun, foto satelit menunjukkan bangunan fisik tetap utuh. Dan otoritas Pakistan menunjukkan jet tempur India menjatuhkan bom di kawasan hutan.

Penampakan lokasi yang diyakini tempat dijatuhkannya bom pesawat militer India di Balakot, Pakistan 26 Februari 2019. [Inter Service Public Relation (ISPR) / REUTERS]
Kumar tetap berkukuh klaim India sebelumnya yang menyatakan serangan tempur berhasil menewaskan sekitar 300 teroris sebagai hal yang benar. Dia mengatakan ini setelah salah satu jurnalis bertanya mengenai bukti foto satelit yang menunjukkan gedung madrasah dan bangunan di perbukitan Kota Balakot utuh.

Hubungan India dan Pakistan sempat menegang setelah terjadinya bom bunuh diri terhadap paramiliter di Kashmir yang menewaskan sekitar 40 orang tentara India.

Seperti dilansir India Today, India membalas dengan menyerang kamp JeM di Kota Balakot karena milisi itu mengklaim bertanggung jawab atas serangan di Kashmir. Pakistan mengecam serangan lintas batas jet tempur India dan mengerahkan sejumlah jet tempur untuk menyerang posisi non-militer di Kashmir. Satu jet tempur India MiG-21 Bison terjatuh karena tertembak jet tempur F-26 milik angkatan udara Pakistan. Pilot yang selamat tertangkap militer Pakistan dan diserahkan kepada pemerintah India sebagai gestur perdamaian.





Credit  tempo.co





Rouhani Desak Pakistan Tindak Tegas Kelompok Militan



Rouhani Desak Pakistan Tindak Tegas Kelompok Militan
Presiden Iran Hassan Rouhani mendesak Pakistan menindak tegas kelompok militan. Foto/Istimewa


TEHERAN - Presiden Iran Hassan Rouhani menyerukan kepada Pakistan untuk bertindak tegas terhadap kelompok militan yang berada di belakang serangan bunuh diri mematikan di daerah perbatasan. Menurutnya, tidak adanya tindakan dari Islamabad dapat membahayakan hubungan antara tetangga.

Kantor berita Iran, IRNA, melaporkan pernyataan Rouhani muncul dalam percakapan telepon dengan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan.

"Kami sedang menunggu operasi Anda yang menentukan terhadap para teroris ini," tulis IRNA mengutip perkataan Rouhani kepada Khan.

"Kita seharusnya tidak membiarkan puluhan tahun persahabatan dan persaudaraan antara kedua negara terpengaruh oleh tindakan kelompok-kelompok teroris kecil, sumber yang pendanaan dan persenjataannya diketahui oleh kita berdua," sambung Rouhani seperti dikutip dari Reuters, Minggu (10/3/2019).

Dalam pembicaraan itu, Khan mengatakan ia akan segera memiliki kabar baik untuk Iran.

"Adalah kepentingan Pakistan sendiri untuk tidak mengizinkan wilayah kami digunakan oleh kelompok-kelompok teroris, dan tentara Pakistan siap menghadapi para teroris dengan lebih tegas dengan informasi yang diberikan oleh Iran," ucap Khan.

Khan mengatakan pasukan Pakistan mendekati tempat persembunyian teroris dan akan segera ada "kabar baik" bagi Iran, lapor IRNA.

Seorang pembom bunuh diri menewaskan 27 anggota Garda Revolusi Iran pada pertengahan Februari lalu di wilayah tenggara di mana pasukan keamanan menghadapi peningkatan serangan oleh kelompok militan.

Kelompok Jaish al Adl (Tentara Keadilan), yang mengatakan pihaknya meminta hak yang lebih besar dan kondisi kehidupan yang lebih baik untuk etnis minoritas Baluchis, mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. 

Iran menyalahkan saingan regionalnya, Arab Saudi, dan musuh bebuyutannya, Israel serta Amerika Serikat atas serangan dan serangan lintas-perbatasan lainnya, sebuah tuduhan yang ditolak oleh negara-negara tersebut.



Credit  sindonews.com



Berangus Teroris, Iran-Pakistan Perkuat Kerjasama Intelijen



Berangus Teroris, Iran-Pakistan Perkuat Kerjasama Intelijen
Kesepakatan itu dicapai saat Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan melakukan pembicaraan dengan Presiden Iran, Hassan Rouhani melalui sambungan telepon. Foto/Istimewa


ISLAMABAD - Pakistan dan Iran dilaporkan telah sepakat untuk memperkuat kerjasama intelijen guna memerangi terorisme di tengah meningkatnya ketegangan diplomatik antara kedua negara. Hubungan kedua negara memanas setelah serangan bom bunuh diri yang diduga dilakukan oleh kelompok teroris yang berbasis di Pakistan dan menewaskan 27 tentara Iran.

Menurut kantor Perdana Menteri Pakistan, kesepakatan itu dicapai saat Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan melakukan pembicaraan dengan Presiden Iran, Hassan Rouhani melalui sambungan telepon.

"Perdana Menteri, Imran Khan mengadakan pembicaraan telepon dengan Presiden Iran, Hassan Rouhani sebagai bagian dari kontaknya untuk memberi pengarahan singkat kepada negara-negara regional penting dan para pemimpin mereka tentang situasi regional," kata kantor Khan.

"Dia juga menyatakan belasungkawa yang tulus atas serangan teroris baru-baru ini, di mana 27 tentara Iran tewas. Keduanya sepakat tentang perlunya kerja sama yang lebih erat antara dua badan intelijen dalam memerangi terorisme," sambungnya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (11/3).

Sementara itu, menurut kantor Khan, pada gilirannya Rouhani mengatakan, Pakistan dan Iran adalah tetangga dan saudra yang terhubung melalui hubungan budaya dan orang-ke-orang yang telah selama berabad-abad.

"Peran mereka akan tetap menjadi pusat dalam mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan pembangunan ekonomi di kawasan," tukasnya. 





Credit  sindonews.com




Indonesia Buka Indonesian Corner Pertama di Iran


Suasana Kota Teheran,Iran.
Suasana Kota Teheran,Iran.
Foto: Republika/Maman Sudiaman

Indonesian Corner sebagai pusat informasi tentang Indonesia.





CB, TEHERAN—Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Iran membuka Indonesia Corner di Iran.


Indonesian Corner yang dibuka di Universitas Ferdowsi ini sekaligus menjadi Indonesian Corner pertama di Iran

Duta Besar RI untuk Iran dan Turkmenistan, Octavino Alimudin, mengatakan pendirian Indonesian Corner atau Pojok Indonesia di Iran, merupakan salah satu implementasi bentuk kerjasama pendidikan sekaligus promosi budaya Indonesia kepada masyarakat Iran khususnya generasi muda.


“Pojok Indonesia ini tidak hanya menjadi milik Universitas Ferdowsi namun juga milik bersama dan terbuka untuk publik yang ingin memperoleh informasi terkait Indonesia,” kata dia dalam keterangan persnya kepada Republika.co.id di Jakarta, Senin (11/3).


Dia mengatakan, pengelolaannya tidak terbatas oleh mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di universitas tersebut, tapi juga mahasiswa Indonesia yang berada di Kota Mashhad.


Mereka akan dilibatkan secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program Indonesian Corner. Sehingga para mahasiswa memiliki tanggung jawab terhadap keberlangsungan Indonesian Corner tersebut.


Sebelumnya, KBRI mengadakan diskusi mengenai kerjasama pendidikan RI-Iran mengawali pembukaan Indonesian Corner.


Kegiatan tersebut dihadiri Rektor Universitas Ferdowsi, jajaran dekan, pejabat pemerintah Iran yag diwakili oleh para pejabat dari ICRO, Kementerian Budaya dan Bimbingan Islam Provinsi Khoramsar, akademisi, pelajar dan media.


Professor Syafaatun Almirzanah, dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan yang sedang melakukan kunjungan kerja ke Iran juga turut hadir dalam acara tersebut.


Mereka menyampaikan pemikiran dan menawarkan peluang kerjasama pendidikan baik dengan universitas Ferdowsi  maupun dengan pemerintah Iran secara keseluruhan.


Diskusi juga membahas mengenai program-program Indonesian Corner selanjutnya, kerjasama antar universitas baik umum maupun pendidikan Islam termasuk penawaran kerjasama pendidikan dengan universitas umum negeri dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan IAIN Bengkulu.


Tawaran tersebut memperoleh tanggapan yang sangat baik baik dari Universitas Ferdowsi maupun pemerintah Iran. 




Credit  republika.co.id




Operasi Militer ke Baghouz Suriah Dihentikan Sementara, Kenapa?




Agen intelijen pasukan khusus Irak memeriksa identitas pria ketika mencari anggota ISIS di Mosul, Irak pada 27 November. [Goran Tomasevic / Reuters]
Agen intelijen pasukan khusus Irak memeriksa identitas pria ketika mencari anggota ISIS di Mosul, Irak pada 27 November. [Goran Tomasevic / Reuters]

CB, Jakarta - Pasukan Demokratik Suriah atau SDF menghentikan sementara operasi militernya melawan kelompok radikal Islamic State atau ISIS di desa Baghouz, Suriah. Penghentian dilakukan agar lebih banyak warga sipil di Baghouz yang bisa di evakuasi.
Dikutip dari reuters.com, Minggu, 10 Maret 2019, dalam beberapa pekan terakhir ribuan istri-istri militan ISIS dan anak-anak mereka telah dikeluarkan dari Baghouz, sebuah wilayah di timur Suriah yang diyakini basis terakhir ISIS. Pada Sabtu, 9 Maret 2019, SDF meyakinkan pihaknya ingin memastikan seluruh warga sipil sudah keluar dari basis pertahanan ISIS itu sebelum diluncurkan serangan terakhir ke sana.


Perempuan dan anak-anak yang mengungsi dari pertempuran terakhir melawan ISIS, berjalan di dekat desa Baghouz di provinsi Deir Az Zor.[REUTERS]
"Ada banyak anggota keluarga di sana sehingga operasi militer dihentikan saat ini untuk evakuasi," kata Juru bicara SDF Mustafa Bali.
Pada Sabtu, 9 Maret 2019, truk-truk digunakan untuk evakuasi masyarakat keluar dari Baghouz. Sehari sebelumnya Bali mengatakan SDF akan melanjutkan serangan ke Baghouz jika sudah tidak ada lagi warga sipil di sana.
Masyarakat yang keluar dari Baghouz, dipindai oleh SDF dan sebagian besar dari mereka di kirim ke kamp al-Hol yang sudah penuh sesak oleh masyarakt Irak dan Suriah korban perang bertahun-tahun.
Mereka yang baru tiba al-Hol sebagian besar dalam kondisi kesehatan yang sangat buruk yang umumnya mengalami gizi buruk, diare dan penyakit kulit. Banyak pula dari istri - istri ISIS itu tiba di kamp dalam kondisi hamil besar atau baru saja melahirkan. 




Credit  tempo.co




Kolumnis Washington Post Khashoggi Terbunuh karena Isu Nuklir?



Presiden Donald Trump menyambut kedatangan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman di Gedung Putih, Washington, Amerika Serikat, 20 Maret 2018. Lawatan Mohammed bin Salman diperkirakan akan berbicara soal ancaman Iran, termasuk pengaruh dan pengembangan program nuklir Negeri Mullah itu. (AP Photo/Evan Vucci)
Presiden Donald Trump menyambut kedatangan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman di Gedung Putih, Washington, Amerika Serikat, 20 Maret 2018. Lawatan Mohammed bin Salman diperkirakan akan berbicara soal ancaman Iran, termasuk pengaruh dan pengembangan program nuklir Negeri Mullah itu. (AP Photo/Evan Vucci)

CB, Alasan dibalik pembunuhan jurnalis ternama Arab Saudi, Jamal Khashoggi, menjadi salah satu bahasan dalam buku baru berjudul “Khashoggi and The Crown Prince: The Secret Files” oleh penulis Owen Wilson. Buku ini bakal diterbitkan oleh penerbit Gibson Square pada 14 Maret 2019.

Penulis yang menggunakan nama alias ini mengatakan Khasoggi mengetahui ambisi pimpinan kerajaan Arab Saudi untuk mendapatkan teknologi nuklir dari Amerika Serikat. Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat membuka peluang ini. Pimpinan kerajaan merasa khawatir Khashoggi akan berbicara soal ini di media dan membuat rencana ini batal.
“Saudi tahu bahwa Khashoggi tahu mengenai hasrat lama Arab Saudi untuk mengembangkan kemampuan teknologi nuklir sebagai penyeimbang terhadap teknologi nuklir Iran, yang menjadi musuh nomor satu Saudi,” begitu dilansir Daily Mail dari buku karya Owen Wilson pada Jumat, 8 Maret 2019.

Menurut Wilson, Khashoggi kemungkinan juga tahu bahwa Trump, yang memiliki kedekatan dengan keluarga kerajaan Saudi, berkeinginan menjual teknologi nuklir itu ke Arab Saudi. “Ini membuat Khashoggi menjadi beban bagi kerajaan Saudi sehingga ini hanya bisa diatasi dengan mengeliminasinya,” begitu kata Wilson menarik kesimpulan.

Skenario penjualan teknologi nuklir AS ke Arab Saudi terkesan hal yang sulit terealisir namun belakangan terungkap ada pembicaraan intensif soal ini dengan pejabat senior Gedung Putih, anggota keluarga Trump dan kroni bisnisnya yang mendorong penjualan teknologi sensitif ini ke Riyadh.
Nama Jared Kushner, yang merupakan menantu Trump dan menjadi utusan ke Timur Tengah, disebut sebagai salah satu yang terlibat erat dalam pembahasan ini
“Laporan Februari lalu oleh Komite Reformasi dan Pengawasan DPR, menunjukkan pembicaraan rahasia soal ini telah berlangsung selama beberapa waktu,” begitu dilansir Daily Mail mengutip buku karya Owen Wilson. Komite mendasarkan laporannya itu kepada dokumen Gedung Putih dan pembocor. “Namun, kesepakatan soal nuklir ini bakal melanggar UU Nonproliferasi.”

Arab Saudi memang menginginkan teknologi nuklir ini untuk pembangkit listrik dan bukan untuk kepentingan militer. Namun, transfer teknologi ini bisa menjadi jalan pembuka bagi Saudi untuk memproduksi senjata nuklir.
Khashoggi sendiri, selain dikenal sebagai jurnalis senior, dikenal memiliki jaringan yang dalam di pemerintahan Arab Saudi dan intelijennya. Dia dikenal dekat dengan Pangeran Turki al-Faisal, yang merupakan bekas kepala intelijen Saudi untuk waktu yang lama.

Karena kedekatan Khashoggi dengan kalangan kerajaan Arab Saudi dan intelijennya ini, otoritas Saudi merasa perlu menjaga jarak dan melarangnya berbicara di media. Ini membuat Khashoggi meninggalkan Riyadh pada 2017 dan tinggal di Virginia, AS, lalu mengirim tulisan ke Washington Post, yang kerap menulis kritik terhadap kebijakan Trump.





Credit  tempo.co



Presiden Palestina Tunjuk Ekonom Jadi Perdana Menteri


Presiden Palestina Tunjuk Ekonom Jadi Perdana Menteri
Presiden Palestina yang berasal dari faksi Fatah, Mahmoud Abbas. (AFP Photo/Abbas Momani)




Jakarta, CB -- Presiden Palestina Mahmoud Abbas menunjuk salah satu ekonom loyalisnya, Mohammed Shtayyeh, untuk menduduki jabatan perdana menteri, Minggu (10/3).

Shtayyeh dikenal sebagai salah satu tokoh dominan di faksi Fatah. Penunjukkan Shtayyeh mengisi jabatan yang telah ditinggalkan Rami al-Hamdallah itu pun dinilai bakal menghambat rekonsiliasi Fatah dan Hamas.

Rami al-Hamdallah mundur dari jabatan perdana menteri pada akhir Januari lalu. setelah Komite Sentral Fatah merekomendasikan pembentukan pemerintah yang terdiri dari perwakilan faksi-faksi di Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan tokoh-tokoh independen.


Faksi Hamas dan Fatah elah berselisih sejak 2007 lalu, dan sejumlah upaya rekonsiliasi telah dilakukan namun belum maksimal.

Mengutip dari Reuters, lewat stasiun televisi Palestina, Shtayyeh mengatakan setelah ditunjuk jadi PM yang baru dia pun akan segera memulai konsultasi antarfaksi dalam PLO.

Sejauh ini, Shtayyeh dikenal luas sebagai seorang ekonom juga teknokrat. Sebelum ditunjuk jadi PM oleh Abbas, Shtayyeh tengah memimpin Dewan Ekonomi Palestina untuk riset dan pengembangan. Itu adalah sebuah badan yang dibangun PLO pada 1993 silam.





Credit  cnnindonesia.com



Palestina Tentang Rencana Israel Tutup Al-Aqsa untuk Salat



Palestina Tentang Rencana Israel Tutup Al-Aqsa untuk Salat
Para warga Muslim Palestina saat salat Jumat di luar Gerbang Emas Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Foto/Istimewa


YERUSALEM - Warga Palestina berdoa di sebuah gedung di kompleks masjid Al-Aqsa, Jumat waktu setempat. Mereka menentang upaya Israel untuk menghalangi akses ke bagian situs suci yang menjadi pusat konflik tersebut.

Baru-baru ini terjadi pertikaian antara para jamaah dan polisi Israel di lokasi di Yerusalem Timur yang dicaplok Israel atas penggunaan bangunan samping di dalam situs suci yang disebut Gerbang Emas, yang ditutup Israel sejak 2003.

Berdebat bahwa tidak ada alasan lagi untuk tetap di tutup, para pejabat di lokasi itu membuka kembali gedung tersebut bulan lalu dan kerumunan orang salat berdoa di dalam terlepas dari penutupan yang dilakukan oleh Israel.

Pengadilan Yerusalem minggu ini memberikan kepada Dewan Wakaf organisasi keagamaan yang mengelola situs sampai 10 Maret untuk menjelaskan mengapa perinta penutupan harus dicabut. Namun Dewan Wakaf tidak mengakui pengadilan Israel.

Azzam al-Khatib, direktur jenderal Wakaf, mengatakan bahwa sekitar 40.000 jamaah ambil bagian dalam sholat Jumat seperti dikutip dari AFP, Sabtu (9/3/2019).

"Sejumlah kecil memasuki gedung Gerbang Emas dan berdoa di sana," kata koresponden AFP.

"Polisi Israel dikerahkan di depan semua pintu masuk ke kompleks masjid meskipun doa-doa berlalu tanpa insiden besar," sambung koresponden AFP.

Khatib mengatakan bangunan itu sangat membutuhkan renovasi.

Sheikh Abdel Azim Salhab, pemimpin Dewan Wakaf, dan asistennya sempat ditahan bulan lalu karena apa yang dikatakan polisi sebagai pelanggaran perintah dilarang masuk ke area terlarang di situs suci itu. 

Mereka dibebaskan kemudian pada hari yang sama tetapi penangkapan itu mendapat kecaman dari Yordania, yang merupakan penjaga resmi situs tersebut.

Juru bicara wakaf Firas al-Dibs mengatakan bahwa sejak pertikaian terakhir meletus, Israel telah menangkap hampir 130 warga Palestina di Yerusalem termasuk pejabat senior Muslim.

"Israel untuk sementara waktu melarang lebih dari 60 orang dari kompleks itu," katanya.

Polisi mengatakan akses ke Gerbang Emas ditutup oleh perintah pengadilan Israel pada tahun 2003 selama intifada kedua Palestina atas dugaan aktivitas militan di sana. Pejabat Dewan Wakaf berpendapat bahwa organisasi yang mendorong timbulnya pelarangan itu sudah tidak ada lagi.

Kompleks itu adalah situs tersuci ketiga umat Islam dan menjadi fokus aspirasi Palestina untuk menjadi bagian dari negara. Situs ini juga merupakan lokasi tempat paling suci Yudaisme, dihormati sebagai situs dari dua kuil Yahudi era Alkitab.

Orang-orang Yahudi diizinkan untuk berkunjung tetapi tidak dapat berdoa di sana dan ini sering menjadi pemicu ketegangan.

Pada 2017, puluhan ribu warga Palestina salat di luar situs selama beberapa minggu sebagai protes setelah Israel memasang detektor logam baru di pintu masuk ke situs tersebut setelah serangan fatal.

Situs itu berada di Kota Tua di Yerusalem timur, diduduki oleh Israel dalam Perang Enam Hari pada 1967 dan kemudian dianeksasi dalam tindakan yang tidak pernah diakui oleh masyarakat internasional.


Credit  sindonews.com




Dua Kali Alami Kecelakaan Maut, Berikut Fakta Boeing 737 MAX 8


Pesawat Boeing 737 Max 8. boeing.com
Pesawat Boeing 737 Max 8. boeing.com


CB, Jakarta - Boeing 737 MAX 8, versi terbaru dari keluarga 737 terlaris Boeing, kembali menjadi sorotan setelah kecelakaan fatal di Ethiopia, beberapa bulan setelah kecelakaan maut Lion Air JT 610 di Indonesia.
Boeing 737 MAX 8 yang jatuh milik Ethiopian Airlines jatuh di Nairobi beberapa menit setelah lepas landas dari Addis Adaba, menewaskan semua 157 penumpang.
Sebelumnya, model serupa yang dioperasikan oleh Lion Air jatuh di lepas pantai Indonesia pada Oktober, menewaskan 189 orang di dalamnya.
Namun, hingga kini masih belum terjawab penyebab jatuhnya pesawat Lion Air, dan para pejabat dan pakar keselamatan mengatakan masih terlalu dini untuk menjalin hubungan dengan insiden Ethiopia.

Boeing belum berkomentar lebih jauh terkait insiden ini, tapi pihaknya mengatakan siap membantu penyelidikan.
Menurut laporan Reuters yang dikutip pada 11 Maret 2019, saham Boeing jatuh 12 persen sepekan setelah jatuhnya Lion Air. Namun, saham pada hari Jumat sebelum kecelakaan tercatat pada US$ 422,54 (Rp 6.054.559) atau 18 persen lebih tinggi daripada sebelum insiden 29 Oktober di Indonesia, dan berikut fakta tentang Boeing 737 MAX.

TENTANG VARIAN BOEING 737 MAX
Pesawat Garuda Indonesia Boeing 737 Max 8
Boeing 737 MAX adalah versi terbaru dari famili jet 737 produksi Boeing yang telah menjadi andalan maskapai dunia selama puluhan tahun, bersaing dengan keluarga Airbus SE A320neo.
Keluarga 737 yang berusia puluhan tahun dianggap sebagai salah satu pesawat komersil yang paling andal.
Boeing 737 MAX 8 adalah anggota pertama dari seri baru perusahaan yang lebih efisien.
Pesawat varian lain, yang juga mencakup model MAX 7, 9 dan 10, dimaksudkan untuk bersaing dengan pesawat keluarga Airbus A320neo untuk mendominasi segmen pasar penerbangan global.

Boeing meluncurkan varian MAX 8, yang hemat bahan bakar pada tahun 2017 sebagai pembaruan untuk 737 yang sudah berusia 50 tahun, dan telah mengirimkan 350 pesanan jet MAX dari total 5.011 pesanan pesawat pada akhir Januari.
Menurut laporan terbaru Boeing, seperti dari dikutip CNN, 350 unit pesawat varian MAX telah dikirim ke maskapai di seluruh dunia, menyisakan 4.661 pesanan yang masih dibuat.
Versi MAX 737 dipuji karena mesin jet LEAP mereka yang menurut Boeing "mendefinisikan kembali masa depan perjalanan udara yang efisien dan ramah lingkungan."
Boeing mengatakan, 737 MAX jet 10 persen hingga 12 persen lebih efisien dari pendahulunya.


SIAPA PENGGUNA MAX 8 TERBANYAK?
Mantan Ketua NTSB, dewan keselamatan transportasi AS, Mark Rosenker mengatakan, kecelakaan maut dua pesawat baru 737 MAX 8 adalah insiden yang "sangat tidak biasa" dan keduanya memiliki kejanggalan yang sama, yakni keduanya jatuh tak lama setelah lepas landas.
Meskipun tidak jelas apakah ada hubungan langsung antara keduanya, Rosenker mengatakan ini masalah besar bagi para pejabat keselamatan penerbangan untuk menggellar penyelidikan menyeluruh dan menentukan apakah ada masalah umum.
Southwest Airlines Co yang berbasis di Dallas adalah operator terbesar dari MAX 8, dengan 31 pesawat, diikuti oleh American Airlines Group Inc dan Air Canada dengan masing-masing 24 armada.
Southwest Airlines dan American Airlines mengatakan pada Ahad bahwa mereka tetap percaya sepenuhnya pada model pesawat ini, namun terus memantau investigasi.
Boeing 737 MAX milik Southwest Airlines.[Airways Magazine]





Analis penerbangan Scott Hamilton memperingatkan agar tidak membandingkan antara dua kecelakaan, apalagi sebelum kotak hitam dipulihkan. Ethiopia Airlines memiliki reputasi yang kuat dan catatan keamanan yang baik, katanya dalam sebuah tulisan di blognya.
Namun, kecelakaan itu memberi tekanan baru pada Boeing hanya beberapa hari sebelum debut seremonial yang direncanakan dari model pesawat lain, 777x widebody. Tidak jelas apakah Boeing akan melanjutkan seremonial yang dijadwalkan digelar di Seattle pada Rabu, 13 Maret.


INVESTIGASI DAN GUGATAN HUKUM TERHADAP BOEING
Menyusul kecelakaan Lion Air, Boeing menghadapi kritik dari beberapa serikat pilot AS karena tidak memiliki perincian dalam manual penerbangannya, terkait perubahan cara perangkat lunak MAX bereaksi jika terjadi "stall" dibandingkan dengan versi sebelumnya.
Boeing bersikeras bahwa prosedur kokpit sudah ada untuk mengatasi masalah yang dialami jet Lion Air.
Laporan awal mengenai kecelakaan Lion Air berfokus pada pemeliharaan dan pelatihan maskapai penerbangan, serta respons teknis sistem anti-stall pada sensor yang baru saja diganti, tetapi tidak memberikan alasan atas kecelakaan itu. Sejak itu, perekam suara kokpit telah dipulihkan dan laporan akhir akan dirilis akhir tahun ini.
Boeing diperkirakan akan memperkenalkan tambalan perangkat lunak untuk membantu mengatasi skenario yang dihadapi awak Lion Air pada akhir Maret atau April, kata pejabat pemerintah dan industri.
Boeing 737 MAX 8 Lion Air Thai [Business Insider]
Hingga kini, Boeing sudah menghadapi serangkaian tuntutan hukum di Amerika Serikat oleh keluarga korban kecelakaan Lion Air, termasuk lima kasus di pengadilan federal AS di Illinois, yang menjadi lokasi kantor pusat Boeing di Chicago.
Boeing 737 MAX 8 menggunakan mesin LEAP-1B yang dibuat oleh CFM International, perusahaan joint-venture dari General Electric Co dan Safran SA.
Pada 2017, Boeing menghentikan sementara semua model 737 MAX karena kekhawatiran tentang masalah kualitas pembuatan pada mesin baru.

Jamie Jewell, juru bicara pembuat mesin pesawat CFM International, mengatakan pada saat itu bahwa inspeksi perusahaan menemukan "beberapa anomali dalam proses" pembuatan cakram untuk turbin jet. Jewell juga menekankan bahwa tidak ada masalah yang terkait dengan bagian terkait selama 2.000 jam lebih penerbangan uji coba pada 737 Max.
"Karena sangat berhati-hati, kami memutuskan untuk menangguhkan sementara penerbangan MAX. Langkah ini konsisten dengan fokus prioritas kami pada keselamatan bagi semua yang menggunakan dan menerbangkan produk kami," kata Boeing dalam sebuah pernyataan pada 2017.
Namun sampai hasil penyelidikan diumumkan, sulit untuk menentukan apakah kecelakaan maut Boeing 737 MAX 8 milik Ethiopian Airlines dan Lion Air adalah hasil dari kegagalan di pesawat, kesalahan manusia, atau faktor lain.





Credit  tempo.co