Credit republika.co.id
Senin, 18 Februari 2019
Daftar Darurat Nasional yang Diumumkan Tiap Presiden AS
CB, Jakarta - Menurut Federal Register, ada 58 keadaan darurat nasional Amerika
Serikat yang telah diumumkan sejak Undang-Undang Darurat Nasional tahun
1976 ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Gerald Ford.
31 darurat nasional telah diperbarui setiap tahun dan saat ini masih berlaku, sebagaimana tercantum dalam daftar federal. Berikut daftar presiden yang menyatakan darurat nasional, seperti dikutip dari ABC News, 18 Februari 2019.
Presiden Jimmy Carter
Pada 14 November 1979, Jimmy Carter menyatakan darurat nasional terhadap Iran, sebagai tanggapan atas krisis sandera Iran. Dokumen yang dikutip dari iranwatch.org, Jimmy Carter menyatakan dirinya mendapati bahwa situasi di Iran merupakan penyebabnya ancaman yang tidak biasa dan luar biasa terhadap keamanan nasional, kebijakan luar negeri, dan ekonomi Amerika dan dengan ini menyatakan darurat nasional untuk menangani ancaman itu.
"Saya dengan ini memerintahkan memblokir semua properti dan kepentingan pemerintah Iran, instrumen dan entitas yang dikendalikan dan Bank Sentral Iran yang menjadi subjek yurisdiksi Amerika Serikat atau yang berada dalam atau berada dalam kepemilikan atau kendali atas orang yang tunduk pada yurisdiksi Amerika Serikat," tulis perintah Carter dalam deklarasi darurat nasionalnya.
Presiden Bill Clinton
Bill Clinton beberapa kali menyatakan darurat nasional. Pada 14 Nov 1994, Clinton mengeluarkan Keadaan darurat nasional untuk proliferasi senjata pemusnah massal, yang menggabungkan dua darurat nasional sebelumnya yang difokuskan pada senjata pemusnah massal.
Kemudian 2 Januari 1995, darurat nasional untuk pelarangan transaksi dengan teroris yang mengancam mengganggu proses perdamaian Timur Tengah, dan menjatuhkan sanksi ekonomi sebagai tanggapan terhadap pemboman Yerusalem.
Pada 15 Maret 1995, keadaan darurat nasional untuk larangan transaksi tertentu untuk pengembangan sumber daya minyak Iran adalah upaya untuk mencegah kemungkinan kesepakatan antara perusahaan minyak.
Pada 21 Oktober 1995, pengumuman keadaan darurat nasional untuk pemblokiran aset dan transaksi yang melarang dengan pengedar narkotika signifikan yang berpusat di Kolombia, setelah meningkatnya laporan tentang kartel narkoba yang mencuci uang melalui perusahaan-perusahaan Amerika.1 Maret 1996, keadaan darurat nasional terkait peraturan Anchorage dan pergerakan Kapal yang melibatkan Kuba, setelah pesawat sipil ditembak jatuh di dekat Kuba
Pada 3 November 1997, darurat nasional untuk pemblokiran properti pemerintah Sudan dan melarang transaksi dengan Sudan, serta menerapkan sanksi ekonomi dan perdagangan.
Presiden George W. Bush
Pertama kali Bush mengeluarkan darurat nasional pada 26 Juni 2001, terhadap properti orang yang mengancam upaya stabilisasi internasional di Balkan Barat dan menjatuhkan sanksi kepada mereka yang membantu gerilyawan Albania di Makedonia. Pada 17 Agustus 2001, keadaan darurat nasional atas regulasi pengawasan dan memperbaharui kekuasaan presidensial untuk mengendalikan ekspor dalam keadaan darurat nasional sejak Undang-Undang Administrasi Ekspor 1979 dibatalkan.
Kemudian 14 September 2001, darurat nasional sebagai tanggapan atas serangan teroris tertentu sebagai respons terhadap serangan teroris pada 11 September dan ancaman serangan lanjutan di Amerika Serikat. Pada 23 September 2001, darurat nasional kepada Orang yang berniat, hendak mengancam, atau mendukung terorisme, yang merupakan respons terhadap serangan teroris 11 September.
Pada 6 Maret 2003, keadaan darurat nasional terkait pengrusakan properti orang lain atau lembaga demokratis di Zimbabwe sebagai upaya untuk menghukum rekan Robert Mugabe.
Ilustrasi Serangan WTC dan 11 September 2001. Getty Images
Pada 22 Mei 2003, darurat nasional untuk melindungi dana pembangunan untuk Irak dan properti tertentu lainnya di mana warga Irak terusir setelah invasi AS ke Irak.
Pada 11 Mei 2004, Darurat Nasional untuk pemblokiran properti orang-orang tertentu dan melarang ekspor barang-Barang tertentu ke Suriah, sebagai respons terhadap Suriah yang mendukung kegiatan teroris di Irak.
16 Juni 2006, keadaan darurat nasional atas properti orang-orang tertentu yang merusak proses atau lembaga demokrasi di Belarusia sebagai tanggapan atas tuduhan penipuan dalam pemilihan presiden Belarus.
27 Okt 2006, keadaan darurat nasional terkait properti orang-orang tertentu yang berkontribusi pada konflik di Republik Demokratik Kongo, sebagai respons terhadap kekerasan di sekitar pemilihan presiden Kongo.1 Agustus 2007, darurat nasional atas properti orang yang merusak kedaulatan Lebanon, sebagai tanggapan terhadap gangguan aturan hukum di Lebanon.
26 Juni 2008, keadaan darurat nasional untuk melanjutkan pembatasan tertentu terhadap Korea Utara, mengutip risiko proliferasi bahan fisil yang dapat digunakan sebagai senjata. Presiden Trump memperbarui ini pada 22 Juni 2018, dengan mengutip "keberadaan dan risiko proliferasi bahan fisil yang dapat digunakan senjata di Semenanjung Korea dan tindakan serta kebijakan Pemerintah Korea Utara terus menimbulkan ancaman yang tidak biasa dan luar biasa""
Presiden Barack Obama
31 darurat nasional telah diperbarui setiap tahun dan saat ini masih berlaku, sebagaimana tercantum dalam daftar federal. Berikut daftar presiden yang menyatakan darurat nasional, seperti dikutip dari ABC News, 18 Februari 2019.
Presiden Jimmy Carter
Pada 14 November 1979, Jimmy Carter menyatakan darurat nasional terhadap Iran, sebagai tanggapan atas krisis sandera Iran. Dokumen yang dikutip dari iranwatch.org, Jimmy Carter menyatakan dirinya mendapati bahwa situasi di Iran merupakan penyebabnya ancaman yang tidak biasa dan luar biasa terhadap keamanan nasional, kebijakan luar negeri, dan ekonomi Amerika dan dengan ini menyatakan darurat nasional untuk menangani ancaman itu.
"Saya dengan ini memerintahkan memblokir semua properti dan kepentingan pemerintah Iran, instrumen dan entitas yang dikendalikan dan Bank Sentral Iran yang menjadi subjek yurisdiksi Amerika Serikat atau yang berada dalam atau berada dalam kepemilikan atau kendali atas orang yang tunduk pada yurisdiksi Amerika Serikat," tulis perintah Carter dalam deklarasi darurat nasionalnya.
Presiden Bill Clinton
Bill Clinton beberapa kali menyatakan darurat nasional. Pada 14 Nov 1994, Clinton mengeluarkan Keadaan darurat nasional untuk proliferasi senjata pemusnah massal, yang menggabungkan dua darurat nasional sebelumnya yang difokuskan pada senjata pemusnah massal.
Kemudian 2 Januari 1995, darurat nasional untuk pelarangan transaksi dengan teroris yang mengancam mengganggu proses perdamaian Timur Tengah, dan menjatuhkan sanksi ekonomi sebagai tanggapan terhadap pemboman Yerusalem.
Pada 15 Maret 1995, keadaan darurat nasional untuk larangan transaksi tertentu untuk pengembangan sumber daya minyak Iran adalah upaya untuk mencegah kemungkinan kesepakatan antara perusahaan minyak.
Pada 21 Oktober 1995, pengumuman keadaan darurat nasional untuk pemblokiran aset dan transaksi yang melarang dengan pengedar narkotika signifikan yang berpusat di Kolombia, setelah meningkatnya laporan tentang kartel narkoba yang mencuci uang melalui perusahaan-perusahaan Amerika.1 Maret 1996, keadaan darurat nasional terkait peraturan Anchorage dan pergerakan Kapal yang melibatkan Kuba, setelah pesawat sipil ditembak jatuh di dekat Kuba
Pada 3 November 1997, darurat nasional untuk pemblokiran properti pemerintah Sudan dan melarang transaksi dengan Sudan, serta menerapkan sanksi ekonomi dan perdagangan.
Presiden George W. Bush
Pertama kali Bush mengeluarkan darurat nasional pada 26 Juni 2001, terhadap properti orang yang mengancam upaya stabilisasi internasional di Balkan Barat dan menjatuhkan sanksi kepada mereka yang membantu gerilyawan Albania di Makedonia. Pada 17 Agustus 2001, keadaan darurat nasional atas regulasi pengawasan dan memperbaharui kekuasaan presidensial untuk mengendalikan ekspor dalam keadaan darurat nasional sejak Undang-Undang Administrasi Ekspor 1979 dibatalkan.
Kemudian 14 September 2001, darurat nasional sebagai tanggapan atas serangan teroris tertentu sebagai respons terhadap serangan teroris pada 11 September dan ancaman serangan lanjutan di Amerika Serikat. Pada 23 September 2001, darurat nasional kepada Orang yang berniat, hendak mengancam, atau mendukung terorisme, yang merupakan respons terhadap serangan teroris 11 September.
Pada 6 Maret 2003, keadaan darurat nasional terkait pengrusakan properti orang lain atau lembaga demokratis di Zimbabwe sebagai upaya untuk menghukum rekan Robert Mugabe.
Ilustrasi Serangan WTC dan 11 September 2001. Getty Images
Pada 22 Mei 2003, darurat nasional untuk melindungi dana pembangunan untuk Irak dan properti tertentu lainnya di mana warga Irak terusir setelah invasi AS ke Irak.
Pada 11 Mei 2004, Darurat Nasional untuk pemblokiran properti orang-orang tertentu dan melarang ekspor barang-Barang tertentu ke Suriah, sebagai respons terhadap Suriah yang mendukung kegiatan teroris di Irak.
16 Juni 2006, keadaan darurat nasional atas properti orang-orang tertentu yang merusak proses atau lembaga demokrasi di Belarusia sebagai tanggapan atas tuduhan penipuan dalam pemilihan presiden Belarus.
27 Okt 2006, keadaan darurat nasional terkait properti orang-orang tertentu yang berkontribusi pada konflik di Republik Demokratik Kongo, sebagai respons terhadap kekerasan di sekitar pemilihan presiden Kongo.1 Agustus 2007, darurat nasional atas properti orang yang merusak kedaulatan Lebanon, sebagai tanggapan terhadap gangguan aturan hukum di Lebanon.
26 Juni 2008, keadaan darurat nasional untuk melanjutkan pembatasan tertentu terhadap Korea Utara, mengutip risiko proliferasi bahan fisil yang dapat digunakan sebagai senjata. Presiden Trump memperbarui ini pada 22 Juni 2018, dengan mengutip "keberadaan dan risiko proliferasi bahan fisil yang dapat digunakan senjata di Semenanjung Korea dan tindakan serta kebijakan Pemerintah Korea Utara terus menimbulkan ancaman yang tidak biasa dan luar biasa""
Presiden Barack Obama
Pada 12 April 2010, Obama mengumumkan keadaan darurat nasional atas properti orang-orang tertentu yang berkontribusi pada Konflik di Somalia terkait dengan ancaman yang ditimbulkan oleh para perompak Somalia.
25 Februari 2011, keadaan darurat nasional dengan pemblokiran properti dan melarang transaksi tertentu terkait dengan Libya, membekukan aset pemimpin Libya Muammar Gaddafi.
25 Juli 2011, keadaan darurat nasional untuk pemblokiran properti penjahat transnasional sebagai respons terhadap meningkatnya kejahatan oleh organisasi tertentu, seperti Los Zetas (Meksiko), Lingkaran Bersaudara (negara-negara Uni Soviet), Yakuza (Jepang) dan Camorra (Italia).
16 Mei 2012, darurat nasional untuk properti orang yang mengancam perdamaian, keamanan, atau stabilitas Yaman, guna mengatasi kerusuhan politik di dalam pemerintah Yaman.
16 Maret 2014, keadaan darurat nasional untuk memblokir properti orang-orang tertentu yang berkontribusi pada situasi di Ukraina, sebagai tanggapan atas invasi Rusia ke Krimea.
3 April 2014, darurat nasional terhadap properti orang-orang tertentu terkait Sudan Selatanm, yang merupakan respons terhadap perang saudara yang sedang berlangsung.
12 Mei 2014, keadaan darurat nasional terhadap properti orang-orang tertentu yang berkontribusi pada konflik di Republik Afrika Tengah, sebagai respons terhadap kekerasan terhadap pekerja bantuan kemanusiaan.
8 Maret 2015, keadaan darurat nasional untuk pemblokiran properti dan menangguhkannya orang-orang tertentu yang berkontribusi pada situasi di Venezuela, sebagai tanggapan pelanggaran hak asasi manusia.
1 April 2015, keadaan darurat nasional untuk pemblokiran properti orang-Orang tertentu yang terlibat dalam aktivitas Cyber-Enabled yang berbahaya, sebagai respons terhadap serangan siber Cina di AS.
23 Nov 2015, keadaan darurat nasional untuk memblokir properti orang-orang tertentu yang menyebabkan situasi di Burundi, setelah kudeta yang gagal.
Presiden Donald Trump
20 Desember 2017, Trump menyatakan keadaan darurat nasional untuk memblokir properti orang yang terlibat dalam Pelanggaran HAM Berat atau Korupsi dan memberlakukan sanksi pada jenderal Myanmar karena perannya menganiaya Muslim Rohingya.
12 September 2018, darurat nasional untuk pengenaan sanksi tertentu dalam intervensi asing di pemilu Amerika Serikat, dan berusaha mencegah campur tangan dalam pemilihan sela 2018 di tengah penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden 2016.
Pada 27 Nov 2018, keadaan darurat nasional memblokir properti orang-orang tertentu yang menyebabkan situasi di Nikaragua, yang dideklarasikan oleh Presiden Trump sebagai respons terhadap kekerasan dan rezim Ortega yang "secara sistematis membongkar dan merusak institusi-institusi demokrasi dan supremasi hukum" yang merupakan "ancaman yang tidak biasa dan luar biasa terhadap keamanan nasional dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat."
Credit tempo.co
Eks Pengacara FBI: Dua Pejabat Kehakiman Dukung Pemakzulan Trump
CB, Jakarta - Mantan
pengacara terkemuka FBI, James Baker, dalam kesaksian tertutup kepada
Kongres, mengatakan ada dugaan diskusi di antara para pejabat senior di
Departemen Kehakiman untuk mengajukan Amandemen ke-25, guna melengserkan
Presiden Donald Trump dari jabatannya.
Baker mengklaim bahwa ia diberitahu Wakil Jaksa Agung Rod Rosenstein mengatakan dua Kabinet Trump Para pejabat siap mendukung upaya pemakzulan Trump.
Dikutip dari Fox News, 18 Februari 2019, kesaksian itu disampaikan musim gugur yang lalu ke Komite Pengawasan dan Kehakiman DPR.
Fox News telah mengkonfirmasi bagian dari transkrip tersebut. Ini
memberikan keterangan tambahan ke dalam diskusi yang telah kembali
menjadi sorotan di Washington ketika Direktur Pelaksana FBI yang
dipecat, Andrew McCabe, meninjau kembali masalah tersebut selama
wawancara sebelumnya.
Andrew McCabe selama wawancara program "60 Minutes" NBC News.[REUTERS]
Baker tidak mengidentifikasi dua pejabat Kabinet terkait, tetapi dalam kesaksiannya, pengacara mengatakan McCabe dan pengacara FBI Lisa Page datang kepadanya untuk menyampaikan percakapan mereka dengan Rosenstein, termasuk diskusi tentang Amandemen ke-25.
"Saya diberitahu oleh Andy McCabe dan Lisa Page, bahwa dalam sebuah percakapan dengan Wakil Jaksa Agung, dia menyatakan bahwa dia, (inilah yang terkait dengan saya), memiliki setidaknya dua anggota Kabinet presiden yang siap mendukung, saya kira Anda akan menyebutnya, tindakan di bawah Amandemen ke-25," kata Baker kepada komite.
Amandemen ke-25 menyediakan mekanisme untuk memecat presiden yang sedang menjabat. Salah satu cara yang bisa terjadi jika mayoritas kabinet presiden mengatakan presiden tidak mampu melaksanakan tugasnya.
Rosenstein, yang masih bekerja di Departemen Kehakiman tetapi yang diperkirakan akan keluar dalam waktu dekat, telah membantah klaim tersebut sejak pertama kali muncul di media tahun lalu.
Pengacara Baker dan McCabe menolak berkomentar lebih lanjut soal ini, seperti halnya juru bicara FBI.
Kesaksian ini datang ketika McCabe, yang dipecat tahun lalu oleh Jaksa Agung Jeff Sessions, telah membahas pertemuan FBI dengan Departemen Kehakiman untuk memakzulkan Donald Trump menggunakan amandemen ke-25.
Baker mengklaim bahwa ia diberitahu Wakil Jaksa Agung Rod Rosenstein mengatakan dua Kabinet Trump Para pejabat siap mendukung upaya pemakzulan Trump.
Dikutip dari Fox News, 18 Februari 2019, kesaksian itu disampaikan musim gugur yang lalu ke Komite Pengawasan dan Kehakiman DPR.
Andrew McCabe selama wawancara program "60 Minutes" NBC News.[REUTERS]
Baker tidak mengidentifikasi dua pejabat Kabinet terkait, tetapi dalam kesaksiannya, pengacara mengatakan McCabe dan pengacara FBI Lisa Page datang kepadanya untuk menyampaikan percakapan mereka dengan Rosenstein, termasuk diskusi tentang Amandemen ke-25.
"Saya diberitahu oleh Andy McCabe dan Lisa Page, bahwa dalam sebuah percakapan dengan Wakil Jaksa Agung, dia menyatakan bahwa dia, (inilah yang terkait dengan saya), memiliki setidaknya dua anggota Kabinet presiden yang siap mendukung, saya kira Anda akan menyebutnya, tindakan di bawah Amandemen ke-25," kata Baker kepada komite.
Amandemen ke-25 menyediakan mekanisme untuk memecat presiden yang sedang menjabat. Salah satu cara yang bisa terjadi jika mayoritas kabinet presiden mengatakan presiden tidak mampu melaksanakan tugasnya.
Rosenstein, yang masih bekerja di Departemen Kehakiman tetapi yang diperkirakan akan keluar dalam waktu dekat, telah membantah klaim tersebut sejak pertama kali muncul di media tahun lalu.
Pengacara Baker dan McCabe menolak berkomentar lebih lanjut soal ini, seperti halnya juru bicara FBI.
Kesaksian ini datang ketika McCabe, yang dipecat tahun lalu oleh Jaksa Agung Jeff Sessions, telah membahas pertemuan FBI dengan Departemen Kehakiman untuk memakzulkan Donald Trump menggunakan amandemen ke-25.
Credit tempo.co
Darurat Nasional Amerika Serikat, Penjelasan A sampai Z
CB, Jakarta - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menempuh jalan memberlakukan darurat nasional
setelah dia diminta untuk tidak lagi memberlakukan shutdown atau
penutupan pemerintah sementara. Pemicu keputusan Trump ini adalah tembok
perbatasan.
Pembangunan tembok perbatasan adalah salah satu janji kampanye Presiden Trump. Namun mewujudkan janji ini jalannya sungguh berliku hingga Trump harus memberlakukan status darurat nasional. Berikut 5 hal tentang darurat nasional :
1. Apa itu darurat nasional?
Dalam undang-undang yang diterbitkan pada 1974, seorang Presiden
Amerika Serikat memiliki kekuasaan khusus untuk menyatakan sebuah
darurat nasional dan mengalihkan pendanaan yang dialokasikan untuk
konflik, bencana alam dan penyebaran wabah penyakit.
Dengan pemberlakuan kondisi nasional, maka Trump bisa saja mengalihkan pendanaan dan sumber daya di Kementerian Pertahanan ke pembangunan tembok perbatasan Amerika - Meksiko.
2. Kapan diberlakukan darurat nasional?
Dikutip dari bustle.com, Gedung Putih pada Kamis, 14 Februari 2019, mengumumkan Presiden Trump akan siap mengumumkan darurat nasional. Namun status ini berlaku untuk wilayah selatan Amerika Serikat yang berbatasan dengan Mexico.
3. Mengapa darurat nasional diberlakukan?
Keputusan ini diambil Trump setelah anggota Kongres dari Partai Demokrat terus-menerus menolak mengalokasikan dana sebesar US$ 5 miliar atau Rp 70 triliun untuk membangun tembok perbatasan Amerika – Mexico, padahal pembangunan tembok ini sudah menjadi janji kampanye Trump. Awalnya, pada akhir Desember lalu, Trump memberlakukan shutdown hingga 35 hari kemudian. Setelah shutdown dicabut, parlemen Amerika Serikat belum mencapai titik sepakat soal dana pembangunan tembok perbatasan. Walhasil, Trump menempuh jalan darurat nasional.
Seorang anggota tentara perbatasan AS berjaga di sekitar tembok pembatas wilayah Meksiko dan AS di luar Tijuana, Meksiko, 21 Februari 2017. REUTERS/Edgard Garrido
4. Berapa lama darurat nasional diberlakukan?
Secara umum, status darurat nasional berlangsung semau presiden. Namun secara akurat, dalam undang-undang darurat nasional 1976, sebuah status darurat nasional berlaku selama setahun, dimana presiden bisa memperbaharuinya dengan cara mendeklarasikan ulang atau memperpanjang masa berlaku. Kongres Amerika Serikat bisa mengakhiri status ini dengan cara mengumpulkan dukungan dua per tiga suara.
5. Siapa saja presiden Amerika Serikat yang pernah memberlakukan darurat nasional selain Trump?
Mantan Jimmy Carter pada 1979 pernah mendeklarasikan darurat nasional atau 10 hari setelah meletupnya revolusi Iran, dimana diplomat Amerika Serikat yang bertugas di Iran ada yang disandera. Status ini berlangsung hingga 35 tahun kemudian.
Mantan Presiden Bill Clinton pernah memberlakukan darurat nasional menyusul kekhawatirannya pada senjata-senjata pemusnah massal dan imgran dari Kuba. Status darurat nasional ini masih berlaku sampai sekarang.
Paska-serangan teror pada 11 September 2001 atau yang dikenal 9/11, mantan Presiden Goerge W. Bush memberlakukan darurat nasional dan diperbaharui enam kali di bawah pemerintahan Presiden Barack Obama.
6. Bagaimana Trump menggunakan darurat nasional?
Walau Gedung Putih sudah membenarkan Trump akan menanda tangani sebuah deklarasi darurat nasional, namun masih belum pasti bagaimana dia akan menggunakannya. Sejumlah pendukung Trump mengatakan dengan melakukan hal ini maka Trump bebas mendanai pembangunan tembok perbatasan. Sedang para pengkritik Trump mengatakan segala tindakan terkait pembangunan tembok perbatasan akan membawanya dituntut ke meja hijau.
Ketika presiden Amerika Serikat mendeklarasikan darurat nasional, maka kondisi ini memberikan presiden kekuasaan ekstra, seperti menyita bangunan, mengerahkan pasukan nasional atau merekrut pasukan militer baru.
Pembangunan tembok perbatasan adalah salah satu janji kampanye Presiden Trump. Namun mewujudkan janji ini jalannya sungguh berliku hingga Trump harus memberlakukan status darurat nasional. Berikut 5 hal tentang darurat nasional :
1. Apa itu darurat nasional?
Dengan pemberlakuan kondisi nasional, maka Trump bisa saja mengalihkan pendanaan dan sumber daya di Kementerian Pertahanan ke pembangunan tembok perbatasan Amerika - Meksiko.
2. Kapan diberlakukan darurat nasional?
Dikutip dari bustle.com, Gedung Putih pada Kamis, 14 Februari 2019, mengumumkan Presiden Trump akan siap mengumumkan darurat nasional. Namun status ini berlaku untuk wilayah selatan Amerika Serikat yang berbatasan dengan Mexico.
3. Mengapa darurat nasional diberlakukan?
Keputusan ini diambil Trump setelah anggota Kongres dari Partai Demokrat terus-menerus menolak mengalokasikan dana sebesar US$ 5 miliar atau Rp 70 triliun untuk membangun tembok perbatasan Amerika – Mexico, padahal pembangunan tembok ini sudah menjadi janji kampanye Trump. Awalnya, pada akhir Desember lalu, Trump memberlakukan shutdown hingga 35 hari kemudian. Setelah shutdown dicabut, parlemen Amerika Serikat belum mencapai titik sepakat soal dana pembangunan tembok perbatasan. Walhasil, Trump menempuh jalan darurat nasional.
Seorang anggota tentara perbatasan AS berjaga di sekitar tembok pembatas wilayah Meksiko dan AS di luar Tijuana, Meksiko, 21 Februari 2017. REUTERS/Edgard Garrido
4. Berapa lama darurat nasional diberlakukan?
Secara umum, status darurat nasional berlangsung semau presiden. Namun secara akurat, dalam undang-undang darurat nasional 1976, sebuah status darurat nasional berlaku selama setahun, dimana presiden bisa memperbaharuinya dengan cara mendeklarasikan ulang atau memperpanjang masa berlaku. Kongres Amerika Serikat bisa mengakhiri status ini dengan cara mengumpulkan dukungan dua per tiga suara.
5. Siapa saja presiden Amerika Serikat yang pernah memberlakukan darurat nasional selain Trump?
Mantan Jimmy Carter pada 1979 pernah mendeklarasikan darurat nasional atau 10 hari setelah meletupnya revolusi Iran, dimana diplomat Amerika Serikat yang bertugas di Iran ada yang disandera. Status ini berlangsung hingga 35 tahun kemudian.
Mantan Presiden Bill Clinton pernah memberlakukan darurat nasional menyusul kekhawatirannya pada senjata-senjata pemusnah massal dan imgran dari Kuba. Status darurat nasional ini masih berlaku sampai sekarang.
Paska-serangan teror pada 11 September 2001 atau yang dikenal 9/11, mantan Presiden Goerge W. Bush memberlakukan darurat nasional dan diperbaharui enam kali di bawah pemerintahan Presiden Barack Obama.
6. Bagaimana Trump menggunakan darurat nasional?
Walau Gedung Putih sudah membenarkan Trump akan menanda tangani sebuah deklarasi darurat nasional, namun masih belum pasti bagaimana dia akan menggunakannya. Sejumlah pendukung Trump mengatakan dengan melakukan hal ini maka Trump bebas mendanai pembangunan tembok perbatasan. Sedang para pengkritik Trump mengatakan segala tindakan terkait pembangunan tembok perbatasan akan membawanya dituntut ke meja hijau.
Ketika presiden Amerika Serikat mendeklarasikan darurat nasional, maka kondisi ini memberikan presiden kekuasaan ekstra, seperti menyita bangunan, mengerahkan pasukan nasional atau merekrut pasukan militer baru.
Credit tempo.co
Iran Panggil Dubes Pakistan Terkait Serangan Bom Bunuh Diri
TEHERAN
- Pemerintah Iran dilaporkan telah memanggil Duta Besar Pakistan untuk
Iran, Riffat Masood untuk menyampaikan protes keras atas serangan
teroris mematikan baru-baru ini di provinsi Sistan dan Baluchestan di
Iran tenggara. Pemanggilan ini dikarenakan kelompok yang melakukan
serangan diketahui berbasis di Pakistan.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Bahram Qassemi mengatakan, Masood dipanggil untuk menemui Direktur Jenderal Asia Barat Kementerian Luar Negeri Iran. Qassemi menyebut, dalam pertemuan itu pihaknya menyampaikan protes kerasnya kepada Masood terkait serangan itu.
"Pejabat Iran secara eksplisit menggarisbawahi bahwa kami mengharapkan pemerintah dan tentara Pakistan untuk secara serius dan tegas berurusan dengan perkembangan dan penyebaran sel-sel teroris dan pangkalan mereka di wilayah perbatasan antara kedua belah pihak," ucapnya.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Bahram Qassemi mengatakan, Masood dipanggil untuk menemui Direktur Jenderal Asia Barat Kementerian Luar Negeri Iran. Qassemi menyebut, dalam pertemuan itu pihaknya menyampaikan protes kerasnya kepada Masood terkait serangan itu.
"Pejabat Iran secara eksplisit menggarisbawahi bahwa kami mengharapkan pemerintah dan tentara Pakistan untuk secara serius dan tegas berurusan dengan perkembangan dan penyebaran sel-sel teroris dan pangkalan mereka di wilayah perbatasan antara kedua belah pihak," ucapnya.
"Pakistan
juga harus memastikan para teroris untuk tidak dapat menciptakan
ketidakamanan dan ketidakstabilan lebih lanjut di wilayah ini dan
ketidakpercayaan antara kedua belah pihak melalui tindakan teroris dan
tidak manusiawi mereka," sambungnya.
Iran, papar Qassemi, seperti dilansir IFP News pada Senin (18/2), juga meminta pemerintah Pakistan untuk mengambil langkah segera dan tepat untuk mengidentifikasi dan menangkap para teroris di balik serangan mematikan di jalan Zahedan-Khash.
Sementara itu, di tempat terpisah Masood dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa ia akan menyampaikan protes Iran kepada pemerintah di Islamabad.
Iran, papar Qassemi, seperti dilansir IFP News pada Senin (18/2), juga meminta pemerintah Pakistan untuk mengambil langkah segera dan tepat untuk mengidentifikasi dan menangkap para teroris di balik serangan mematikan di jalan Zahedan-Khash.
Sementara itu, di tempat terpisah Masood dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa ia akan menyampaikan protes Iran kepada pemerintah di Islamabad.
Credit sindonews.com
Tegang dengan AS, Iran Luncurkan Kapal Selam Berudal Jelajah
TEHERAN
- Iran pada hari Minggu meluncurkan kapal selam baru buatan lokal yang
mampu menembakkan rudal jelajah. Peluncuran kapal selam bernama Fateh
ini berlangsung di saat ketegangan antara Teheran dengan Washington
sedang memanas.
Upacara peluncuran dipimpin oleh Presiden Hassan Rouhani di kota pelabuhan selatan Bandar Abbas. "Hari ini, Republik Islam Iran sepenuhnya bergantung pada darat, udara dan laut," kata Rouhani.
"Kekuatan defensif kami dimaksudkan untuk membela kepentingan kami dan kami tidak pernah berusaha menyerang negara mana pun," ujarnya, seperti dikutip AFP, Senin (18/2/2019).
Upacara peluncuran dipimpin oleh Presiden Hassan Rouhani di kota pelabuhan selatan Bandar Abbas. "Hari ini, Republik Islam Iran sepenuhnya bergantung pada darat, udara dan laut," kata Rouhani.
"Kekuatan defensif kami dimaksudkan untuk membela kepentingan kami dan kami tidak pernah berusaha menyerang negara mana pun," ujarnya, seperti dikutip AFP, Senin (18/2/2019).
Menurut kantor berita Fars,
Fateh merupakan kapal selam pertama di Iran dalam kategori semi-berat.
Kapal itu akan mengisi celah antara kapal kelas Ghadir yang ringan dan
kapal selam kelas Kilo yang berat.
Fars menyatakan kapal selam Fateh memiliki bobot hampir 600 ton ketika berada di bawah air. Kapal itu dilengkapi dengan torpedo dan ranjau laut di samping senjata utamanya; rudal jelajah. Kapal tersebut diklaim dapat beroperasi lebih dari 200 meter di bawah permukaan laut hingga 35 hari.
Ketegangan Iran dan Amerika Serikat mulai memanas sejak Washington menarik diri dari perjanjian nuklir multilateral 2015 pada Mei 2018. Washington lantas mengenakan kembali sanksi unilateral terhadap Iran pada akhir tahun lalu.
Sebelumnya, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran pada 7 Februari meluncurkan rudal balistik baru dengan jangkauan 1.000 kilometer (620 mil). Rudal surface-to-surface (permukaan-ke-permukaan) itu diberi nama Dezful. Komandan Dirgantara Brigadir Jenderal Amirali Hajizadeh mengatakan Dezful adalah upgrade dari misil Zolfaghar yang sudah tua yang memiliki jangkauan 700 kilometer.
Fars menyatakan kapal selam Fateh memiliki bobot hampir 600 ton ketika berada di bawah air. Kapal itu dilengkapi dengan torpedo dan ranjau laut di samping senjata utamanya; rudal jelajah. Kapal tersebut diklaim dapat beroperasi lebih dari 200 meter di bawah permukaan laut hingga 35 hari.
Ketegangan Iran dan Amerika Serikat mulai memanas sejak Washington menarik diri dari perjanjian nuklir multilateral 2015 pada Mei 2018. Washington lantas mengenakan kembali sanksi unilateral terhadap Iran pada akhir tahun lalu.
Sebelumnya, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran pada 7 Februari meluncurkan rudal balistik baru dengan jangkauan 1.000 kilometer (620 mil). Rudal surface-to-surface (permukaan-ke-permukaan) itu diberi nama Dezful. Komandan Dirgantara Brigadir Jenderal Amirali Hajizadeh mengatakan Dezful adalah upgrade dari misil Zolfaghar yang sudah tua yang memiliki jangkauan 700 kilometer.
Rouhani
mengatakan pada hari Minggu bahwa tekanan oleh musuh, ancaman perang
dan sanksi adalah insentif bagi Teheran untuk mandiri dalam industri
pertahanannya.
"Mungkin kita tidak akan memiliki motivasi untuk industrialisasi sektor pertahanan kita," katanya, jika Iran bisa membeli persenjataan yang dibutuhkan.
Para menteri termasuk dari kabinet militer Iran menghadiri upacara peluncuran tersebut.
"Mungkin kita tidak akan memiliki motivasi untuk industrialisasi sektor pertahanan kita," katanya, jika Iran bisa membeli persenjataan yang dibutuhkan.
Para menteri termasuk dari kabinet militer Iran menghadiri upacara peluncuran tersebut.
Credit sindonews.com
Lavrov: AS Mobilisasi Masa untuk Salahkan Rusia atas Berakhirnya INF
MUNICH
- Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menuturkan, Washington
mengambil langkah-langkah tidak bermoral untuk mengerahkan
sekutu-sekutunya untuk mempersalahkan berakhirnya Perjanjian Pasukan
Nuklir Jangka Menengah (INF) pada Moskow.
Berbicara jelang Konferensi Keamanan di Munich, Jerman, Lavrov menuturkan Amerika Serikat (AS) adalah pihak yang ingin membatalkan perjanjian itu. Namun, Washington bermain sebagai korban dan kemudian memobiliasasi sekutunya untuk menyalahkan Rusia akan pembatalan ini.
"Kembali pada bulan Oktober, para pejabat AS mengatakan kepada kami bahwa Presiden AS, Donald Trump mengumumkan penarikan dari perjanjian itu. Ini bukan undangan untuk dialog tetapi keputusan akhir," kata Lavrov.
Berbicara jelang Konferensi Keamanan di Munich, Jerman, Lavrov menuturkan Amerika Serikat (AS) adalah pihak yang ingin membatalkan perjanjian itu. Namun, Washington bermain sebagai korban dan kemudian memobiliasasi sekutunya untuk menyalahkan Rusia akan pembatalan ini.
"Kembali pada bulan Oktober, para pejabat AS mengatakan kepada kami bahwa Presiden AS, Donald Trump mengumumkan penarikan dari perjanjian itu. Ini bukan undangan untuk dialog tetapi keputusan akhir," kata Lavrov.
"Setelah
itu, mereka tidak terlalu tertutup untuk memobilisasi sekutu untuk
menyalahkan kami karena membatalkan perjanjian penting ini," sambungnya
dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Tass pada Minggu (17/2).
Lavrov kemudian mengatakan bahwa Moskow tidak ragu bahwa Washington memperingatkan para pejabat NATO agar tidak menghadiri briefing yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan Rusia tentang rudal jelajah 9M729. Rudal ini menjadi alasan AS meninggalkan kesepakatan yang diteken pada era Perang Dingin tersebut.
"Kami telah memprakarsai presentasi rudal yang diyakini Amerika sebagai pelanggaran perjanjian itu. Ada pesanan. Kami tidak ragu bahwa AS memberi tahu anggota NATO untuk tidak menghadiri pertemuan yang kami selenggarakan," tukasnya.
Lavrov kemudian mengatakan bahwa Moskow tidak ragu bahwa Washington memperingatkan para pejabat NATO agar tidak menghadiri briefing yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan Rusia tentang rudal jelajah 9M729. Rudal ini menjadi alasan AS meninggalkan kesepakatan yang diteken pada era Perang Dingin tersebut.
"Kami telah memprakarsai presentasi rudal yang diyakini Amerika sebagai pelanggaran perjanjian itu. Ada pesanan. Kami tidak ragu bahwa AS memberi tahu anggota NATO untuk tidak menghadiri pertemuan yang kami selenggarakan," tukasnya.
Credit sindonews.com
Pihak bertikai di Yaman sepakat tarik pasukan dari Hudaidah
Milisi Houthi berpatroli di jalan,
tempat para pengunjung rasa pro-Houthi berdemonstrasi menentang koalisi
pimpinan Arab Saudi, di Hudaidah, Yaman, 10 Desember 2018.
(REUTERS/ABDULJABBAR ZEYAD)
PBB (CB) - Pemerintah Yaman dan perwakilan al Houthi
mencapai kesepakatan "Tahap I" tentang penarikan pasukan mereka,
berdasarkan perjanjian yang ditengahi PBB, dari kota pelabuhan Hudaidah,
Yaman, kata PBB pada Minggu (17/2).
"Para pihak mencapai kesepakatan Tahap I tentang pemindahan pasukan mereka," kata kantor juru bicara PBB tanpa memberikan penjelasan yang sebenarnya tentang apa yang disepakati antara kelompok al Houthi, yang bersekutu dengan Iran, dan pemerintah yang didukung Saudi.
PBB sedang berusaha menerapkan perjanjian penarikan pasukan dan gencatan senjata di Hudaidah, pintu gerbang utama bagi impor Yaman, sebagai bagian dari upaya mengakhiri perang yang telah menelan puluhan ribu jiwa dan membawa jutaan orang ke ambang kelaparan.
Berdasarkan kesepakatan Tahap I, kelompok al Houthi akan mundur dari pelabuhan Hudaidah, Saleef dan Ras Isa. Langkah serupa juga harus dilakukan pasukan koalisi dari pinggiran kota bagian timur, tempat pertempuran berkecamuk sebelum genjatan senjata diberlakukan pada 18 Desember.
Sebagian besar aturan genjatan senjata Hudaidah dihormati namun pertempuran terus terjadi antara gerakan al Houthi dan musuh mereka dalam memerangi koalisi pimpinan Saudi untuk memulihkan pemerintahan yang diakui secara internasional.
"Para pihak mencapai kesepakatan Tahap I tentang pemindahan pasukan mereka," kata kantor juru bicara PBB tanpa memberikan penjelasan yang sebenarnya tentang apa yang disepakati antara kelompok al Houthi, yang bersekutu dengan Iran, dan pemerintah yang didukung Saudi.
PBB sedang berusaha menerapkan perjanjian penarikan pasukan dan gencatan senjata di Hudaidah, pintu gerbang utama bagi impor Yaman, sebagai bagian dari upaya mengakhiri perang yang telah menelan puluhan ribu jiwa dan membawa jutaan orang ke ambang kelaparan.
Berdasarkan kesepakatan Tahap I, kelompok al Houthi akan mundur dari pelabuhan Hudaidah, Saleef dan Ras Isa. Langkah serupa juga harus dilakukan pasukan koalisi dari pinggiran kota bagian timur, tempat pertempuran berkecamuk sebelum genjatan senjata diberlakukan pada 18 Desember.
Sebagian besar aturan genjatan senjata Hudaidah dihormati namun pertempuran terus terjadi antara gerakan al Houthi dan musuh mereka dalam memerangi koalisi pimpinan Saudi untuk memulihkan pemerintahan yang diakui secara internasional.
Credit antaranews.com
Israel Pangkas Pembagian Pajak ke Palestina
Menteri Kehakiman Israel, Ayelet Shaked,
mengatakan bahwa keputusan ini diambil karena pemerintahan Mahmoud Abbas
terus memberikan uang kepada militan Palestina di penjara.
(Reuters/Amir Cohen)
Jakarta, CB -- Israel akan memangkas pembagian pajak yang selama ini mereka berikan kepada Otoritas Palestina hingga lima persen.
Menteri Kehakiman Israel, Ayelet Shaked, mengatakan bahwa keputusan ini diambil karena pemerintahan Mahmoud Abbas terus memberikan uang kepada militan Palestina di penjara.
"Abbas terus mentransfer gaji kepada para pembunuh yang ada di penjara. Kami harus mencari cara menghentikan uang ini," ujar Shaked pada Minggu (17/2).
Menteri Kehakiman Israel, Ayelet Shaked, mengatakan bahwa keputusan ini diambil karena pemerintahan Mahmoud Abbas terus memberikan uang kepada militan Palestina di penjara.
"Abbas terus mentransfer gaji kepada para pembunuh yang ada di penjara. Kami harus mencari cara menghentikan uang ini," ujar Shaked pada Minggu (17/2).
Sebagaimana dilansir Reuters, di bawah perjanjian perdamaian sementara, Israel memang mengumpulkan pajak atas nama warga Palestina yang hingga kini nilai rata-ratanya mencapai US$222 juta per bulan.
Namun, karena kesepakatan damai menemui jalan buntu sejak 2014, Israel menghentikan sebagian aliran dana tersebut sebagai bentuk protes dan tekanan.
Otoritas Palestina pun kian terdesak, terutama setelah Amerika Serikat mencabut sebagian besar bantuannya sebagai bentuk tekanan agar perjanjian damai segera disepakati.
Di tengah tekanan keuangan tersebut, Abbas tetap membayarkan sejumlah uang bagi keluarga Palestina yang dibui karena melawan atau dibunuh tentara Israel. Ia menyebut warga Palestina tersebut sebagai pahlawan dalam perjuangan bangsa.
Palestina pun menyebut pemangkasan pajak oleh Israel ini sebagai "pembajakan" yang dilakukan untuk mengancam mereka.
"Ini adalah upaya menekan. Meski kami hanya memiliki satu dolar, kami akan tetap membayarkannya kepada keluarga para martir yang kini ada di penjara dan bagi mereka yang terluka," ujar seorang pejabat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Wasel Abu Youssef.
Meski demikian. sejumlah pakar keamanan khawatir permasalahan fiskal ini dapat membuat Palestina semakin tidak stabil.
"Jika dia (Abbas) memilih untuk hancur dengan tetap membayar kepada para pembunuh, biarkan mereka hancur," kata Shaked.
Credit cnnindonesia.com
Bentrok di Gaza, 19 Warga Palestina dan Tentara Israel Luka
Ilustrasi bentrokan Jalur Gaza. (Reutes/Ibraheem Abu Mustafa)
Jakarta, CB -- Setidaknya 19 warga Palestina dan tentara Israel terluka dalam bentrokan di utara Jalur Gaza pada Minggu (17/2).
"Personel Pasukan Pertahanan Israel (IDF) terluka ketika satu alat peledak dilemparkan dalam bentrokan Gaza di gerbang perbatasan Israel," demikian pernyataan tentara Israel melalui Twitter.
Melanjutkan pernyataannya, tentara menyatakan bahwa satu tank Israel tank Israel menyerang "dua pos militer Hamas di Gaza sebagai tanggapan atas ledakan tersebut."
"Personel Pasukan Pertahanan Israel (IDF) terluka ketika satu alat peledak dilemparkan dalam bentrokan Gaza di gerbang perbatasan Israel," demikian pernyataan tentara Israel melalui Twitter.
Melanjutkan pernyataannya, tentara menyatakan bahwa satu tank Israel tank Israel menyerang "dua pos militer Hamas di Gaza sebagai tanggapan atas ledakan tersebut."
Sementara itu, Kementerian Kesehatan Hamas selaku kelompok penguasa Jalur Gaza menyatakan bahwa 19 warga Palestina juga terluka akibat tembakan amunisi dalam bentrokan tersebut.
Ketegangan terus meningkat di perbatasan antara Palestina-Israel, seperti Jalur Gaza dan Tepi Barat, terutama setelah Amerika Serikat memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem pada Maret 2018.
Sejak 30 Maret di tahun yang sama, warga Palestina juga berdemo di sejumlah titik di Jalur Gaza sebagai bentuk protes terhadap pendudukan Israel.
Tak jarang, protes yang dilakukan tepat di depan perbatasan Israel itu memicu kericuhan hingga menyebabkan bentrokan antara warga Palestina dan militer Israel.
Militer Israel tak segan melontarkan tembakan ke arah pendemo yang dianggapnya "mengancam keamanan Israel."
Israel menyatakan tindakannya itu diperlukan untuk mempertahankan keamanan di perbatasan dan menghentikan serangan massal ke wilayahnya.
Setidaknya 250 warga Palestina tewas di tangan tentara Israel sejak protes besar-besaran itu berlangsung. Sementara itu, dua tentara Israel tewas dalam periode yang sama.
Credit cnnindonesia.com
Jet-jet Tempur Jepang Cegat 4 Bomber Tu-95 dan 4 Su-35 Rusia
TOKYO
- Sejumlah pesawat jet tempur Jepang dikerahkan untuk mencegat empat
pesawat pembom (bomber) Tu-95MS Bear dan empat jet tempur Su-35S
Flanker-E dalam insiden secara terpisah, hari Jumat. Rombongan pesawat
pembom dan jet tempur Moskow diintersepsi ketika terbang di dekat pantai
timur dan barat Jepang.
Kementerian Pertahanan Jepang dalam situs resminya yang dikutip Sabtu (16/2/2019) mengonfirmasi intersepsi tersebut.
"Melihat pola penerbangan dari pesawat Rusia, pesawat tempur Jepang yang terlibat sebagian besar berasal dari Kokudan (Air Wing) Utara II Angkatan Udara yang berbasis di Chitose yang terbang dengan F-15J/DJ Eagle. Tetapi, unit-unit lain juga terlibat," bunyi pernyataan kementerian tersebut, dikutip Scramble Magazine.
Sementara itu, Pusat Kontrol Pertahanan Nasional Rusia mengatakan kru Tu-95MS menghabiskan lebih dari 15 jam di udara dan melakukan pengisian bahan bakar pesawat. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengonfirmasi bahwa dua pembom Tu-95MS dan pesawat-pesawat pengawalnya melakukan penerbangan rutin di atas Laut Jepang, Laut Okhotsk, dan Pasifik Barat pada 15 Februari. Kementerian itu tidak mengakui keberadaan dua pesawat pembom lainnya.
Kementerian Pertahanan Jepang dalam situs resminya yang dikutip Sabtu (16/2/2019) mengonfirmasi intersepsi tersebut.
"Melihat pola penerbangan dari pesawat Rusia, pesawat tempur Jepang yang terlibat sebagian besar berasal dari Kokudan (Air Wing) Utara II Angkatan Udara yang berbasis di Chitose yang terbang dengan F-15J/DJ Eagle. Tetapi, unit-unit lain juga terlibat," bunyi pernyataan kementerian tersebut, dikutip Scramble Magazine.
Sementara itu, Pusat Kontrol Pertahanan Nasional Rusia mengatakan kru Tu-95MS menghabiskan lebih dari 15 jam di udara dan melakukan pengisian bahan bakar pesawat. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengonfirmasi bahwa dua pembom Tu-95MS dan pesawat-pesawat pengawalnya melakukan penerbangan rutin di atas Laut Jepang, Laut Okhotsk, dan Pasifik Barat pada 15 Februari. Kementerian itu tidak mengakui keberadaan dua pesawat pembom lainnya.
Penerbangan
pada Jumat, 15 Februari, merupakan salah satu dari kehadiran
pesawat-pesawat militer Rusia di dekat Jepang sejak Moskow melanjutkan
patroli jarak jauh reguler di Asia Timur pada tahun 2014. Patroli
digencarkan setelah hubungan diplomatik Rusia-Jepang memburuk sebagai
imbas dari intervensi Rusia di Ukraina Timur.
Sumber-sumber terkait yang dikutip Scramble Magazine mengklaim hanya empat pesawat Rusia yang terlibat dalam insiden hari Jumat, yakni dua Tu-95MS Bear dan dua jet tempur Su-35S Flanker-E.
Pada 17 Januari lalu, sejumlah jet tempur Jepang dikerahkan ketika pesawat Ilyushin Il-38 "Dolphin" dan pesawat tempur anti-kapal selam Rusia patroli di atas Laut Jepang. Pada 16 Januari, Angkatan Udara Bela Diri Jepang (JASDF) juga mengerahkan sejumlah pesawat jet tempur untuk mencegat dua pesawat tempur berkemampuan nuklir Sukhoi Su-24 di atas di Laut Jepang.
Sumber-sumber terkait yang dikutip Scramble Magazine mengklaim hanya empat pesawat Rusia yang terlibat dalam insiden hari Jumat, yakni dua Tu-95MS Bear dan dua jet tempur Su-35S Flanker-E.
Pada 17 Januari lalu, sejumlah jet tempur Jepang dikerahkan ketika pesawat Ilyushin Il-38 "Dolphin" dan pesawat tempur anti-kapal selam Rusia patroli di atas Laut Jepang. Pada 16 Januari, Angkatan Udara Bela Diri Jepang (JASDF) juga mengerahkan sejumlah pesawat jet tempur untuk mencegat dua pesawat tempur berkemampuan nuklir Sukhoi Su-24 di atas di Laut Jepang.
Credit sindonews.com
Inggris Ancam Kirim Kapal Induk, China Batalkan Perundingan Dagang
LONDON
- Menteri Keuangan Inggris Philip Hammond tidak akan mengunjungi China
akhir pekan ini di tengah laporan bahwa Beijing membatalkan perundingan
perdagangan. Sikap Beijing ini muncul setelah Menteri Pertahanan Inggris
Gavin Williamson mengancam akan mengirim kapal induk ke perairan sengketa di Pasifik.
Hammond sedianya akan bertemu dengan Wakil Perdana Menteri China Hu Chunhua. Namun, sumber-sumber keuangan Inggris mengatakan perjalanan sang kanselir itu tidak akan pernah dikonfirmasi.
Mengutip The Guardian, Minggu (17/2/2019), Hu membatalkan rencana pertemuan beberapa jam setelah Williamson mengumumkan bahwa dia akan mengirim kapal induk HMS Queen Elizabeth ke wilayah Pasifik.
Hammond sedianya akan bertemu dengan Wakil Perdana Menteri China Hu Chunhua. Namun, sumber-sumber keuangan Inggris mengatakan perjalanan sang kanselir itu tidak akan pernah dikonfirmasi.
Mengutip The Guardian, Minggu (17/2/2019), Hu membatalkan rencana pertemuan beberapa jam setelah Williamson mengumumkan bahwa dia akan mengirim kapal induk HMS Queen Elizabeth ke wilayah Pasifik.
Surat
kabar itu mengatakan China diperkirakan akan mencabut larangan terhadap
unggas dan kosmetik Inggris. Pencabutan larangan itu bisa membuka akses
ke pasar bernilai sekitar £10 miliar selama lima tahun.
"Menteri (Keuangan) tidak melakukan perjalanan ke China saat ini. Tidak ada perjalanan yang pernah diumumkan atau dikonfirmasi," kata seorang juru bicara Departemen Keuangan.
Seorang sumber kementerian terkait mengatakan kunjungan Hammond akan dijadwalkan ulang jika memungkinkan.
Williamson mengonfirmasi minggu ini bahwa misi operasional pertama kapal induk HMS Queen Elizabeth akan mengambil di wilayah Pasifik, di mana Beijing telah terlibat dalam klaim wilayah sengketa di Laut China Selatan.
Mantan menteri keuangan dari kubu Partai Tory, George Osborne, menuduh Williamson terlibat dalam "diplomasi kapal perang" karena ia mengatakan penting bagi para menteri untuk tidak mengirim pesan campuran.
"Menteri (Keuangan) tidak melakukan perjalanan ke China saat ini. Tidak ada perjalanan yang pernah diumumkan atau dikonfirmasi," kata seorang juru bicara Departemen Keuangan.
Seorang sumber kementerian terkait mengatakan kunjungan Hammond akan dijadwalkan ulang jika memungkinkan.
Williamson mengonfirmasi minggu ini bahwa misi operasional pertama kapal induk HMS Queen Elizabeth akan mengambil di wilayah Pasifik, di mana Beijing telah terlibat dalam klaim wilayah sengketa di Laut China Selatan.
Mantan menteri keuangan dari kubu Partai Tory, George Osborne, menuduh Williamson terlibat dalam "diplomasi kapal perang" karena ia mengatakan penting bagi para menteri untuk tidak mengirim pesan campuran.
"Saya pikir itu sangat sulit untuk mengetahui apa kebijakan Pemerintah Inggris di China saat ini," katanya kepada BBC Radio 4's Week in Westminster.
“Anda membuat Kementerian Pertahanan terlibat dalam diplomasi kapal perang yang agak kuno, pada saat yang sama dengan Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri berkeliling mengatakan bahwa mereka ingin kemitraan ekonomi yang erat dengan China," ujarnya.
"Pada akhirnya itu adalah tanggung jawab Theresa May sebagai Perdana Menteri untuk menyelesaikan masalah ini karena saat ini semuanya terlihat di laut."
“Anda membuat Kementerian Pertahanan terlibat dalam diplomasi kapal perang yang agak kuno, pada saat yang sama dengan Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri berkeliling mengatakan bahwa mereka ingin kemitraan ekonomi yang erat dengan China," ujarnya.
"Pada akhirnya itu adalah tanggung jawab Theresa May sebagai Perdana Menteri untuk menyelesaikan masalah ini karena saat ini semuanya terlihat di laut."
Credit sindonews.com
PM Tuding Negara Asing Retas Parlemen dan Parpol Australia
Perdana Menteri Australia, Scott Morrison,
menuding 'satu negara canggih' meretas sistem komputer partai-partai
politik utama dan parlemen negaranya. (Reuters/David Gray)
Jakarta, CB -- Perdana Menteri Australia,
Scott Morrison, menuding "satu negara canggih" meretas sistem komputer
partai-partai politik utama dan parlemen negaranya.
Morrison mengatakan sejumlah anggota parlemen "juga menyadari bahwa jaringan beberapa partai politik utama seperti Partai Liberal, Partai Buruh, dan Partai Nasional juga ikut terpengaruh" peretasan.
"Pakar siber kami meyakini satu aktor negara yang canggih bertanggung jawab atas aktivitas jahat ini. Agen keamanan kami telah mendeteksi aktivitas ini dan bertindak tegas untuk meresponsnya," ucap Morrison kepada wartawan di Sydney pada Minggu (17/2).
Morrison mengatakan sejumlah anggota parlemen "juga menyadari bahwa jaringan beberapa partai politik utama seperti Partai Liberal, Partai Buruh, dan Partai Nasional juga ikut terpengaruh" peretasan.
"Pakar siber kami meyakini satu aktor negara yang canggih bertanggung jawab atas aktivitas jahat ini. Agen keamanan kami telah mendeteksi aktivitas ini dan bertindak tegas untuk meresponsnya," ucap Morrison kepada wartawan di Sydney pada Minggu (17/2).
Namun, Morrison tak menyebut secara spesifik negara yang ia tuduh meretas sistem komputer pemerintahannya itu.
Awal bulan ini, aparat Australia melaporkan "insiden keamanan terjadi pada jaringan komputer parlemen" yang memaksa pengguna, termasuk PM dan kabinet, mengubah kata sandi akun mereka dan mengambil sejumlah tindakan keamanan lainnya.
The Australian Signals Directorate mengonfirmasi pihaknya tengah berkoordinasi dengan parlemen dalam merespons serangan itu. Badan tersebut memberikan indikasi kuat bahwa "aktor-aktor canggih" berada di balik serangan itu.
Sejumlah pihak berspekulasi bahwa China yang menjadi otak serangan siber tersebut. Meski begitu, sampai saat ini tak ada pejabat Australia yang secara resmi menuding Beijing terkait insiden itu.
Insiden ini terjadi beberapa minggu menjelang pemilihan umum federal berlangsung pada Mei mendatang. Dugaan peretasan ini pun semakin meningkatkan kekhawatiran bahwa para hackers berupaya mempengaruhi pemungutan suara.
Namun, Morrison mengatakan sejauh ini "tidak ada bukti campur tangan asing dalam pemilu."
"Kami telah melakukan sejumlah langkah untuk memastikan integritas sistem pemilihan kami," katanya seperti dikutip AFP.
Morrison menuturkan Pusat Keamanan Dunia Maya Australia siap membantu partai politik dan lembaga pemilihan lainnya yang membutuhkan bantuan terkait pengamanan sistem.
"Mereka telah memberi pengarahan kepada Komisi Pemilu dan mereka yang bertanggung jawab atas keamanan siber semua negara bagian dan wilayah lainnya di Australia," ucapnya.
Credit cnnindonesia.com
Peneliti: Perusahaan pengawasan China lacak jutaan orang di Xinjiang
Para pelajar berbaur dengan masyarakat
Muslim lainnya melaksanakan shalat Ashar berjamaah di Masjid Institut
Islam Xinjiang di Urumqi, Daerah Otonomi Xinjiang, China, Kamis
(03/01/2019). Lembaga pendidikan yang difasilitasi pemerintah setempat
itu mencetak para imam yang bebas dari pengaruh radikalisme dan
ekstremisme. ANTARA FOTO/M. Irfan Ilmie/19
Beijing (CB) - Sebuah perusahaan pengawasan melacak gerakan
lebih dari 2,5 juta orang di kawasan Xinjiang di bagian barat jauh
China, menurut bocoran data yang disiarkan seorang pakar internet
Belanda.
Pangkalan data jejaring yang berisi nama, nomor kartu identitas, tanggal lahir dan data lokasi dibiarkan tidak terlindungi selama berbulan-bulan SenseNets Technology Ltd, perusahaan teknologi pengenalan wajah yang berkedudukan di Shenzhen, menurut Victor Gevers, pendiri bersama organisasi nirlaba GDI.Foundation, yang pertama kali mencatat kerentanan dalam serangkaian materi yang diunggah di media sosial pekan lalu.
Data juga menunjukkan sekitar 6,7 juta titik data lokasi yang terkait dengan orang-orang yang dikumpulkan dalam waktu 24 jam, yang ditandai dengan deskripsi seperti "masjid," "hotel," "kedai internet," dan tempat-tempat lain dengan kamera-kamera pengawasan mungkin ditemukan, demikian Reuters melaporkan.
"Ini sepenuhnya terbuka dan siapa pun tanpa otentifikasi punya hak-hak administratif penuh. Anda bisa pergi ke `database` dan membuat, membaca, memutakhirkan dan menghapus sesuatu," kata Gevers.
Pangkalan data jejaring yang berisi nama, nomor kartu identitas, tanggal lahir dan data lokasi dibiarkan tidak terlindungi selama berbulan-bulan SenseNets Technology Ltd, perusahaan teknologi pengenalan wajah yang berkedudukan di Shenzhen, menurut Victor Gevers, pendiri bersama organisasi nirlaba GDI.Foundation, yang pertama kali mencatat kerentanan dalam serangkaian materi yang diunggah di media sosial pekan lalu.
Data juga menunjukkan sekitar 6,7 juta titik data lokasi yang terkait dengan orang-orang yang dikumpulkan dalam waktu 24 jam, yang ditandai dengan deskripsi seperti "masjid," "hotel," "kedai internet," dan tempat-tempat lain dengan kamera-kamera pengawasan mungkin ditemukan, demikian Reuters melaporkan.
"Ini sepenuhnya terbuka dan siapa pun tanpa otentifikasi punya hak-hak administratif penuh. Anda bisa pergi ke `database` dan membuat, membaca, memutakhirkan dan menghapus sesuatu," kata Gevers.
China telah menghadapi kecaman dari para pegiat, pakar, pemerintah asing
dan pakar HAM PBB atas apa yang mereka sebut penahanan massal dan
pengawasan ketat terhadap kaum minoritas Muslim Uighur dan
kelompok-kelompok Muslim lain.
Menurut informasi di lamannya, SenseNets bekerja dengan kepolisian China di sejumlah kota. Perusahaan induk NetPosa Technoloies Ltd, yang sahamnya tercatat di bursa Shenzhen, memiliki kantor di sebagian besar provinsi China dan kawasan, termasuk Xinjiang.
SenseNet, NetPosa dan pemerintah regional Xinjiang belum menanggapi permintaan untuk berkomentar pada Ahad.
Pemerintah China telah meningkatkan pengawasan pribadi di Xinjiang selama nkbeberapa tahun belakangan, termasuk pembangunan sistem pengawasan video dan telepon cerdas yang memantau teknologi.
Gevers mengatakan pihaknya memberi tahu langsung SenNets soal kerentanan itu sesuai dengan protokol GDI.Foundation. Menurut dia, SenseNets tidak menanggapi, tapi sejak itu perusahaan tersebut mengambil langkah-langkah untuk mengamankan bank data.
Menurut informasi di lamannya, SenseNets bekerja dengan kepolisian China di sejumlah kota. Perusahaan induk NetPosa Technoloies Ltd, yang sahamnya tercatat di bursa Shenzhen, memiliki kantor di sebagian besar provinsi China dan kawasan, termasuk Xinjiang.
SenseNet, NetPosa dan pemerintah regional Xinjiang belum menanggapi permintaan untuk berkomentar pada Ahad.
Pemerintah China telah meningkatkan pengawasan pribadi di Xinjiang selama nkbeberapa tahun belakangan, termasuk pembangunan sistem pengawasan video dan telepon cerdas yang memantau teknologi.
Gevers mengatakan pihaknya memberi tahu langsung SenNets soal kerentanan itu sesuai dengan protokol GDI.Foundation. Menurut dia, SenseNets tidak menanggapi, tapi sejak itu perusahaan tersebut mengambil langkah-langkah untuk mengamankan bank data.
Credit antaranews.com
Iran Tuduh Pakistan Sembunyikan Dalang Bom Mobil
Ilustrasi bom mobil. (Reuters/Anil Usyan)
Jakarta, CB -- Pemerintah Iran menuduh serangan bom mobil yang menewaskan 27 pasukan Garda Revolusi pada Kamis lalu dirancang di Pakistan. Sebab, mereka menuding dalang pelaku adalah anggota kelompok teror Jaish al-Adl yang bersembunyi di negara itu.
Seperti dilansir Associated Press, Minggu (17/2), Kementerian Luar Negeri Iran langsung memanggil Duta Besar Pakistan terkait serangan itu. Namun, Pakistan menyatakan turut mengutuk serangan itu, tetapi tidak menanggapi tudingan Iran.
Ketua Parlemen Iran, Ali Larijani, juga menuduh Arab Saudi dan Uni Emirat Arab berada di balik serangan bom mobil itu. Sebab, kedua negara itu meyakini Iran turut membantu kelompok pemberontak Houthi yang melawan pemerintah Yaman.
Seperti dilansir Associated Press, Minggu (17/2), Kementerian Luar Negeri Iran langsung memanggil Duta Besar Pakistan terkait serangan itu. Namun, Pakistan menyatakan turut mengutuk serangan itu, tetapi tidak menanggapi tudingan Iran.
Ketua Parlemen Iran, Ali Larijani, juga menuduh Arab Saudi dan Uni Emirat Arab berada di balik serangan bom mobil itu. Sebab, kedua negara itu meyakini Iran turut membantu kelompok pemberontak Houthi yang melawan pemerintah Yaman.
Kelompok Jaish al-Adl sudah menyatakan bertanggung jawab atas serangan itu. Kepala Garda Revolusi Iran, Mayor Jenderal Mohammad Ali Jafari, menuduh militer Pakistan turut terlibat dalam serangan bom mobil itu dan berjanji akan membalas.
Presiden Iran, Hassan Rouhani, menyatakan akan membalas dendam atas serangan bom mobil itu. Dia menyatakan Amerika Serikat dan Israel juga turut terlibat dalam serangan itu.
"Mereka tidak bisa lari dari pembalasan Tuhan dan rakyat Iran," kata Rouhani.
Bom mobil itu meledak di sebelah sebuah bus yang sedang mengangkut pasukan Garda Revolusi di Provinsi Sistan-Baluchistan. Insiden terjadi ketika pasukan baru kembali dari misi patroli di perbatasan dekat Pakistan, basis kelompok separatis Baluchi.
Sistan-Baluchistan adalah kawasan perbatasan dengan Pakistan dan tempat bermukim etnis Baluchi. Mereka adalah pemeluk Muslim Sunni, berbeda dari orang Iran kebanyakan yang merupakan Muslim Syiah.
Kelompok Jaish al-Adl dibentuk pada 2012 sebagai penerus kelompok Jundullah (Prajurit Tuhan), yang melakukan pemberontakan di Iran selama dekade sebelumnya. Pada Oktober 2018, Jaish al-Adl mengaku bertanggung jawab atas penculikan 12 aparat keamanan Iran di dekat perbatasan. Lima di antaranya kemudian dibebaskan dan diterbangkan pulang setelah dilobi Pakistan.
Credit cnnindonesia.com
Usai Serangan Bom, Muslim Kashmir di India Terancam Pengusiran
SRINAGAR
- Warga Kashmir yang tinggal di India menghadapi pengusiran dari tempat
tinggalnya, pemecatan kerja, dan serangan di media sosial, setelah
serangan bom menewaskan 44 personel keamanan India di Kashmir.
Kelompok Jaish-e-Mohammad mengklaim bertanggung jawab atas serangan yang dilakukan pria Kashmir berusia 20 tahun. Saat jasad para korban dikembalikan ke keluarganya di penjuru India pada akhir pekan ini, sejumlah orang menggelar unjuk rasa dan menuntut balas atas serangan bom itu.
Warga muslim Kashmir pun menghadapi berbagai tekanan dari warga mayoritas India, terutama di negara bagian Haryana dan Uttarakhand. Ketegangan komunal itu memaksa Kementerian Dalam Negeri India mengeluarkan imbauan ke semua negara bagian untuk menjamin keamanan dan keselamatan serta menjaga harmoni komunal.
Kelompok Jaish-e-Mohammad mengklaim bertanggung jawab atas serangan yang dilakukan pria Kashmir berusia 20 tahun. Saat jasad para korban dikembalikan ke keluarganya di penjuru India pada akhir pekan ini, sejumlah orang menggelar unjuk rasa dan menuntut balas atas serangan bom itu.
Warga muslim Kashmir pun menghadapi berbagai tekanan dari warga mayoritas India, terutama di negara bagian Haryana dan Uttarakhand. Ketegangan komunal itu memaksa Kementerian Dalam Negeri India mengeluarkan imbauan ke semua negara bagian untuk menjamin keamanan dan keselamatan serta menjaga harmoni komunal.
Mahasiswa
asal Kashmir, Aqib Ahmad, di ibu kota Uttarakhand, Dehradun, menyatakan
pemilik rumah yang dia sewa memintanya pergi karena khawatir terjadi
serangan pada propertinya. ”Harga tiket pesawat ke Kashmir juga naik
tajam saat ketegangan meningkat,” ujar Aqib dilansir Reuters.
Dua mahasiswa lain di Dehradun mengaku juga diminta meninggalkan kamar asramanya segera. ”Ke mana kami harus pergi,” kata mahasiswa Kashmir, Waseem Akram, yang meminta otoritas menjamin keamanan seluruh mahasiswa Kashmir. Media lokal melaporkan beberapa pelajar dan mahasiswa Kashmir diserang anggota kelompok sayap kanan Hindu di Uttarakhand.
Seorang pria Kashmir juga ditahan polisi di Kota Bengaluru karena mengunggah posting dianggap mendukung para militan. Kepolisian di negara bagian Jammu dan Kashmir menyatakan mereka menyediakan akomodasi sementara kepada warga yang kembali ke Kashmir.
Dua mahasiswa lain di Dehradun mengaku juga diminta meninggalkan kamar asramanya segera. ”Ke mana kami harus pergi,” kata mahasiswa Kashmir, Waseem Akram, yang meminta otoritas menjamin keamanan seluruh mahasiswa Kashmir. Media lokal melaporkan beberapa pelajar dan mahasiswa Kashmir diserang anggota kelompok sayap kanan Hindu di Uttarakhand.
Seorang pria Kashmir juga ditahan polisi di Kota Bengaluru karena mengunggah posting dianggap mendukung para militan. Kepolisian di negara bagian Jammu dan Kashmir menyatakan mereka menyediakan akomodasi sementara kepada warga yang kembali ke Kashmir.
Kepolisian
meminta warga Kashmir menghubungi saluran telepon untuk mendapatkan
bantuan cepat jika mereka mengalami masalah atau kekerasan. Kekhawatiran
atas nasib pelajar Kashmir di distrik Ambala, Haryana, juga muncul
setelah video di media sosial menunjukkan seorang kepala desa meminta
warga mengusir pelajar Kashmir di wilayah itu.
”Jika itu tidak dilakukan, orang yang menampung pelajar itu akan dianggap sebagai pengkhianat,” ujar pria itu dalam video tersebut. Reuters belum bisa memverifikasi video itu secara independen. Sejak video itu muncul di media sosial pada akhir pekan lalu, puluhan mahasiswa Kashmir pindah ke asmara kampus di Ambala.
”Jika itu tidak dilakukan, orang yang menampung pelajar itu akan dianggap sebagai pengkhianat,” ujar pria itu dalam video tersebut. Reuters belum bisa memverifikasi video itu secara independen. Sejak video itu muncul di media sosial pada akhir pekan lalu, puluhan mahasiswa Kashmir pindah ke asmara kampus di Ambala.
Credit sindonews.com
India tahan 23 orang yang disangka punya hubungan dengan serangan Kashmir
Seorang aktivis sayap kanan oposisi
utama India partai Kongres meneriakkan slogan saat berunjuk rasa
terhadap serangan ke sebuah bus yang menewaskan 44 personel Central
Reserve Police Force (CRPF) di selatan Kashmir pada Kamis, di New
Delhi, India, Jumat (15/2/2019). (REUTERS/ANUSHREE FADNAVIS)
Srinagar (CB) - Pasukan India menahan 23 pria yang disangka
memiliki kaitan dengan kelompok militan yang mendalangi pengeboman
konvoi keamanan India, kata perwira tinggi kepolisian pada Ahad.
Pengeboman itu telah menewaskan 44 personel polisi paramiliter.
Sebanyak 23 pria tersebut termasuk anggota dan simpatisan Jaish-e-Mohammad, kelompok militan yang berkedudukan di Pakistan dan mengaku bertanggung jawab atas serangan pada Kamis, serangan paling mematikan atas pasukan keamanan India dalam beberapa dekade.
Serangan tersebut telah memicu ketegangan antara India dan Pakistan, demikian Reuters melaporkan.
India telah menuntut Pakistan menumpas Jaish dan kelompok-kelompok militan Islamis lain yang beroperasi dari wilayahnya, sementara Islamabad telah menolak pernyataan pihaknya terkait dengan serangan itu.
Kashmir, kawasan yang berpenduduk mayoritas Muslim, berada di pusat permusuhan kedua negara tersebut yang telah berlangsung berabad-abad. Wilayah itu diklaim seluruhnya masuk wilayah India dan Pakistan, tetapi diperintah sebagian negara-negara di Asia Selatan itu.
Pengeboman itu telah menewaskan 44 personel polisi paramiliter.
Sebanyak 23 pria tersebut termasuk anggota dan simpatisan Jaish-e-Mohammad, kelompok militan yang berkedudukan di Pakistan dan mengaku bertanggung jawab atas serangan pada Kamis, serangan paling mematikan atas pasukan keamanan India dalam beberapa dekade.
Serangan tersebut telah memicu ketegangan antara India dan Pakistan, demikian Reuters melaporkan.
India telah menuntut Pakistan menumpas Jaish dan kelompok-kelompok militan Islamis lain yang beroperasi dari wilayahnya, sementara Islamabad telah menolak pernyataan pihaknya terkait dengan serangan itu.
Kashmir, kawasan yang berpenduduk mayoritas Muslim, berada di pusat permusuhan kedua negara tersebut yang telah berlangsung berabad-abad. Wilayah itu diklaim seluruhnya masuk wilayah India dan Pakistan, tetapi diperintah sebagian negara-negara di Asia Selatan itu.
Para wakil Lembaga Investigasi Nasional India (NIA) memeriksa para
tersangka itu mengenai pemboman pada Ahad, kata dua perwiara keamanan.
"Mereka berusaha mengorek informasi hingga ke komandan-komandan tinggi Jaish-e-Mohammad, termasuk kepalanya di Kahsmir," kata salah seorang sumber tersebut.
Mohammed Umair, komandan Jaish di Kashmir yang diyakini telah merencanakan serangan itu, diduga bersembunyi di kawasan tersebut, tempat serangan-serangan terjadi, kata para pejabat itu. Mereka mengatakan Umair telah "membuat radikal dan memotivasi" siswa yang putus sekolah menabrakkan sebuah mobil dengan muatan bahan peledak ke konvoi tersebut pada Kamis.
Umair diperkirakan masuk ke wilayah Kashmir India dari Pakistan pada September untuk memimpin Jaish di kawasan tersebut. Pasukan keamanan memperkirakan ia bersembunyi di bagian selatan Kashmir, menurut para pejabat itu, yang tak bersedia jatidirinya disebutkan karena alasan urusan kebijakan.
Para pejabat India mengatakan Umair adalah keponakan Ketua Jaish, Masood Azhar, yang diyakini berada di Pakistan.
"Mereka berusaha mengorek informasi hingga ke komandan-komandan tinggi Jaish-e-Mohammad, termasuk kepalanya di Kahsmir," kata salah seorang sumber tersebut.
Mohammed Umair, komandan Jaish di Kashmir yang diyakini telah merencanakan serangan itu, diduga bersembunyi di kawasan tersebut, tempat serangan-serangan terjadi, kata para pejabat itu. Mereka mengatakan Umair telah "membuat radikal dan memotivasi" siswa yang putus sekolah menabrakkan sebuah mobil dengan muatan bahan peledak ke konvoi tersebut pada Kamis.
Umair diperkirakan masuk ke wilayah Kashmir India dari Pakistan pada September untuk memimpin Jaish di kawasan tersebut. Pasukan keamanan memperkirakan ia bersembunyi di bagian selatan Kashmir, menurut para pejabat itu, yang tak bersedia jatidirinya disebutkan karena alasan urusan kebijakan.
Para pejabat India mengatakan Umair adalah keponakan Ketua Jaish, Masood Azhar, yang diyakini berada di Pakistan.
Credit antaranews.com
Langganan:
Postingan (Atom)