CUPUMA

Rabu, 13 Februari 2019

Penarikan Duta Besar, Mendagri Italia Siap Dialog dengan Prancis

Menteri Dalam Negeri Italia, Matteo Salvini. Sumber: thetimes.co.uk

CB, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Italia Matteo Salvini siap melakukan pertemuan dengan pemerintah Prancis pada pekan ini. Pertemuan itu untuk membahas sikap Paris yang menarik duta besarnya dari Roma, Italia, dengan alasan untuk berkonsultasi.
Dikutip dari rt.com, Selasa, 12 Februari 2019, hubungan bilateral Italia dan Prancis memburuk setelah pada akhir pekan lalu Paris menarik duta besarnya untuk Italia. Kondisi ini terburuk setelah meletupnya perang dunia II.

Presiden Prancis, Emmanuel Macron, menyampaikan pidato yang disiarkan oleh stasiun televisi di Prancis terkait referendum Kaledonia Baru pada Minggu, 4 November 2018. Sumber: LUDOVIC MARIN/AGENCE FRANCE-PRESSE/GETTY IMAGES/wsj.com

Penarikan duta besar ini sebagai bagian dari bentuk protes Paris karena Salvini dan Wakil Perdana Menteri Italia Luigi Di Maio diduga telah menemui Kelompok Rompi Kuning yang melakukan unjuk rasa memprotes kondisi ekonomi di Prancis. Banyak dari unjuk rasa yang dilakukan kelompok ini berujung ricuh.
"Saya siap menyambut Menteri Dalam Negeri Prancis Christophe Castaner di kota Roma atau Paris, bahkan jika pertemuan dilakukan pekan ini. Saya rasa memperbaiki hubungan adalah hal yang mendasar, lebih cepat - lebih baik," kata Salvini, Senin, 11 Februari 2019, waktu Italia.
Dikutip dari dailystar.com.lb, Selasa, 12 Februari 2019, Salvini dan Di Maio telah membuat sejumlah serangan terhadap Presiden Prancis Emmanuel Macron. Puncak kekesalan Paris pada Selasa pekan lalu, 5 Februari 2019, saat Wakil Perdana Menteri Di Mario melakukan pertemuan dengan demonstran Rompi Kuning. Walhasil, dua hari setelah pertemuan dilakukan, Macron menarik duta besarnya untuk Italia hingga percikan ketegangan pun tak terhindarkan antar dua negara yang mendirikan Uni Eropa.

Credit tempo.co

Presiden Duterte Ingin Ganti Nama Filipina Jadi Maharlika

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Filipina Rodrigo Duterte pada Senin, 11 Februari 2019, mencetuskan gagasan mengubah nama Filipina menjadi Maharlika. Nama Maharlika dinilai lebih cocok untuk identitas Filipina yang berada di kawasan Malay atau Melayu.

“Kata Filipina ditemukan oleh penjelajah asal Portugal bernama Ferdinand Magellan yang menggunakan mata uang Spanyol bergambar Raja Philip. Tidak apa-apa, mari kita ubah menjadi Maharlika,” kata Duterte dalam sebuah pidatonya saat menyerahkan sejumlah sertifikat tanah di Maguindanao, Filipina.

Keluarga awak kapal angkatan laut Filipina melambaikan bendera negara mereka untuk menyambut kapal barunya yang bernama BRP Davao del Sur di Pelabuhan Selatan Manila, Filipina, 10 Mei 2017. Angkatan Laut Filipina menyambut datangnya kapal amfibi kedua buatan Indonesia sebagai bagian dari program modernisasi militer. (AP Photo)

Dikutip dari news.abs-cbn.com, Selasa, 12 Februari 2019, Filipina berasal dari nama Raja Spanyol yang pada abad ke-16 dipimpin oleh Raja Philip II. Pada masa itu, Filipina menjadi jajahan Spanyol. Penjelajah asal Spanyol Ruy Lopez de Villalobos adalah salah satu tokoh yang mencetuskan nama Las Islas Filipinas bagi Kepulauan Filipina.

Namun mantan anggota Senat Eddie Ilarde mengajukan proposal rancangan undang-undang 195 ke parlemen untuk mengubah nama Filipina menjadi Maharlika yang memiliki arti dibuat dengan mulia. Nama Maharlika menurut sejarah juga memiliki sejumlah arti yakni orang bebas, pangeran atau bangsawan.

Menurut tim penyidik Amerika Serikat, mantan diktator Filipina Ferdinand Marcos, juga pernah menggunakan kata Maharlika saat perang dunia II untuk memalsukan catatan militer negaranya.
Marcos mengklaim telah memerintahkan sekelompok gerilyawan yang dikenal Unit Maharlika, tetapi New York Times dalam pemberitaannya menyebut pada 1945 dan 1948 sejumlah perwira Angkatan Darat Filipina menolak permintaan Marcos untuk pengakuan resmi unit tersebut dan menyebut klaim Marcos terdistorsi, dibesar-besarkan, curang, kontradiktif, dan absurd. Tim penyidik di militer Filipina akhirnya menyimpulkan Unit Maharlika adalah fiktif.

Credit tempo.co

Thailand bekukan izin TV yang terkait mantan PM Thaksin

Pengunjuk rasa anti pemerintah berkumpul dekat sebuah kertas karton yang mengejek Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-o-cha sebagai Pinokio dalam unjuk rasa menuntut pemerintahan militer mengadakan pemilihan umum pada bulan November di Bangkok, Thailand, Selasa (22/5/2018). (REUTERS/Athit Perawongmetha)

Bangkok (CB) - Badan regulator telekomunikasi Thailand, Selasa, membekukan izin operasional stasiun TV yang memiliki hubungan dengan mantan perdana menteri terguling Thaksin Shinawatra, beberapa pekan menjelang pemilihan umum.

Badan regulator itu membekukan izin tersebut dengan alasan kekhawatiran terhadap keamanan nasional.

Program "Tonight Thailand" dan "Wake Up News" di Voice TV menyebarkan informasi yang memicu kebingungan publik serta perpecahan, kata Komisi Telekomunikasi dan Penyiaran Nasional (NBTC) tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut, demikian Reuters melaporkan.

"NBTC memerintahkan Voice TV untuk memperbaiki diri dengan membekukan izin operasional selama 15 hari," kata Komisioner NBTC Perapong Manakit.

Pemilu 24 Maret mendatang akan mempertemukan kalangan promiliter dan loyalis Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha dengan gerakan rakyat yang dipimpin Thaksin dan para pendukungnya.

Pemilu itu menjadi pemilu pertama sejak kudeta militer pada 2014 dan digelar di tengah kekhawatiran upaya penumpasan yang dilakukan junta terhadap lawan-lawannya.

Voice TV dimiliki oleh dua anak Thaksin, yang digulingkan dalam kudeta pada 2006. Sejak 2008, Thaksin tinggal dalam pengasingan untuk menghindari dakwaan korupsi yang menurutnya bermotif politik.

Sekretaris Jenderal NBTC Takorn Tantasith mengatakan pelanggaran itu menentang undang-undang penyiaran, khususnya bagian yang berfokus pada keamanan nasional serta keamanan dan ketertiban.

Beberapa episode yang disebutkan dalam salinan perintah NBTC, yang ditayangkan Voice TV, menampilkan wawancara dengan dua calon perdana menteri dari Partai Pheu Thai naungan Thaksin.

Voice TV pernah dua kali ditutup, yaitu dua hari menjelang kudeta 2014, yang menggulingkan adik Thaksin, mantan perdana menteri Yingluck Shinawatra, serta pada 2017.

Pemimpin ekeskutif Voice TV Mekin Petchplai menyebut perintah itu tidak adil dan mengatakan pihaknya akan melakukan banding dan ganti rugi senilai lebih dari 100 juta bath (seikitar Rp44,8 miliar).

"Saat negara ini bersiap menggelar pemilu dalam beberapa pekan ke depan, (hal ini) harus dihentikan karena rakyat membutuhkan berita imbang yang berkualitas untuk menentukan suara mereka," kata Mekin.

Credit antaranews.com

Putri Ubolratana Rajakanya Didiskualifikasi dari Pemilu Thailand

Komisi Pemilihan Umum Thailand memutuskan mendiskualifikasi Ubolratana Rajaka, 67 tahun sebagai calon Perdana Menteri Thailand. Sumber: Otago Daily Times

CB, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum Thailand memutuskan mendiskualifikasi Putri Ubolratana Rajakanya, 67 tahun sebagai calon Perdana Menteri Thailand. Ubolratana adalah kakak Raja Thailand Maha Vajiralongkorn.
Dikutip dari Reuters, Senin, 11 Februari 2019, keputusan Komisi Pemilihan Umum Thailand itu mengakhiri kontroversi pencalonan Putri Ubolratana. Komisi Pemilihan Umum menyebut pencalonan Putri Ubolratana tidak patut.

Dikutip dari Reuters, Senin, 11 Februari 2019, Komisi Pemilihan Umum Thailand telah menerbitkan nama-nama partai dan kandidat perdana menteri yang mereka usung, tetapi nama Putri Ubolratana tidak tercantum dalam daftar itu. Komisi Pemilihan Umum Thailand menyatakan anggota keluarga kerajaan tidak boleh berpolitik sehingga mereka tidak bisa memegang jabatan politik apapun. Pernyataan itu sama dengan yang disampaikan Raja Vajiralongkorn pada Jumat kemarin, 8 Februari 2019.

Sebelumnya, Putri Ubolratana telah menerima pencalonan dari Partai Thai Raksa Chart untuk maju sebagai perdana menteri. Putri Ubolratana menanggalkan gelar kebangsawanannya setelah menikahi laki-laki warga negara Amerika Serikat dan mulai merintis karir sebagai aktris di sejumlah drama TV dan film laga.

Meski sudah tak lagi menyandang gelar kebangsawanan, tindakan Putri Ubolratana dinilai melanggar tradisi kerajaan selama puluhan tahun yang tidak terjun ke politik. Raja Vajiralongkorn mengatakan tidak pantas anggota keluarga kerajaan memasuki dunia politik.
Thailand telah menjadi sebuah negara Kerajaan sejak 1932. Kendati begitu, keluarga kerjaan telah dikenal luas memiliki pengaruh dan jutaan masyarakat Thailand setia pada kerajaan.

Credit tempo.co

Militer Myanmar DIlaporkan Tembaki Desa-Desa di Rakhine

Muslim Rohingya tiba di Desa Thae Chaung, Sittwe, negara bagian Rakhine, Myanmar, Rabu (21/11).

Foto: Nyunt Win/EPA EFE

Penembakan desa yang berpenghuni tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun.

CB, LONDON – Amnesty International menyampaikan laporan bahwa pasukan keamanan Myanmar telah menembaki desa-desa dan mencegah warga sipil mengakses makanan dan bantuan kemanusiaan di negara bagian Rakhine barat sejak awal 2019.

Pasukan keamanan juga disebut menggunakan undang-undang yang represif untuk menahan warga sipil.

"Operasi-operasi terbaru ini adalah satu lagi pengingat bahwa militer Myanmar beroperasi tanpa memperhatikan hak asasi manusia," kata Direktur Crisis Response Amnesty International, Tirana Hassan, dilansir Anadolu Agency, Selasa (12/2).

Hassan mengatakan, menembaki desa-desa berpenghuni dan menahan persediaan makanan tidak dapat dibenarkan dalam situasu apapun.

Pihaknya juga menerima laporan bahwa divisi tentara yang terlibat aksi kekejaman terhadap Rohingya Agustus-September 2017 lalu telah dikerahkan ke Negara Bagian Rakhine dalam beberapa pekan terakhir.

"Terlepas dari kecaman internasional atas kekejaman militer Myanmar, semua bukti menunjukkan bahwa mereka dengan berani melakukan pelanggaran yang lebih serius," kata Hassan.

Masih menurut laporan itu, pelanggaran ini terjadi setelah misi pencarian fakta PBB menyerukan penyelidikan pidana dan penuntutan kepada pejabat senior Myanmar di bawah hukum internasional atas kejahatan terhadap penduduk Rohingya di Rakhine, dan terhadap etnis minoritas di Kachin dan negara-negara bagian utara Shan.

Laporan itu mengungkapkan, kelompok etnis Rakhine bersenjata yang dikenal sebagai Tentara Arakan melakukan serangan terkoordinasi pada empat pos polisi di negara bagian Rakhine utara. Mereka dilaporkan membunuh 13 petugas polisi pada 4 Januari 2019.

"Dan pemerintah sipil Myanmar menginstruksikan militer untuk meluncurkan sebuah operasi untuk 'menghancurkan' Tentara Arakan, yang oleh juru bicara pemerintah disebut sebagai 'organisasi teroris'," katanya.

Tentara Arakan adalah kelompok Buddha bersenjata yang menginginkan lebih banyak otonomi bagi etnis minoritas Buddha Rakhine.

Mereka telah berperang melawan militer sebagai bagian dari aliansi kelompok-kelompok bersenjata di Myanmar utara dan.

Tentara Arakan ini telah mengalihkan perhatiannya ke negara-negara Chin dan Rakhine dalam beberapa tahun terakhir, dan sudah terjadi bentrokan secara sporadis dengan pasukan keamanan di sana. Hingga kemudian, tentara Myanmar memindahkan banyak aset dan pasukan ke wilayah tersebut.

Credit republika.co.id

Turki Kembali Memburu Ribuan Pengikut Fethullah Gulen

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan. (REUTERS/Tumay Berkin)

Jakarta, CB -- Pemerintah Turki yang dipimpin Presiden Recep Tayyip Erdogan, masih memburu orang-orang yang diduga pengikut cendekiawan Fethullah Gulen, yang dituduh menjadi dalang kudeta yang gagal tiga tahun lalu. Kini mereka kembali menerbitkan surat perintah penahanan bagi 1,112 orang terkait hal itu.

Seperti dilansir Reuters, Selasa (12/2), operasi penangkapan besar-besaran ini dilakukan terhadap orang-orang yang diduga terhubung dengan Gulen. Kegiatan itu tidak cuma terpusat di Ibu Kota Ankara, tetapi juga di 76 provinsi lainnya.

Sampai saat ini pemerintah Turki diperkirakan sudah menangkap 150 ribu warga sipil dan tentara yang disebut terlibat dalam jejaring Gulen. Mereka dianggap sebagai bagian dari upaya kudeta yang gagal.

Sedangkan 77 ribu orang saat ini ditahan dan sedang menunggu persidangan terkait tindakan makar itu. Proses penangkapan juga terus terjadi di seluruh Turki.

Kelompok oposisi menuduh Erdogan menggunakan taktik ini untuk mencemarkan nama baik para pengkritik dan memberangus lawan politiknya. Sedangkan pemerintah Turki berdalih hal itu dilakukan untuk menumpas kelompok yang diduga membahayakan negara.

Kepolisian Turki terus mengusut pihak-pihak yang diduga pendukung Gulen sejak Juli 2016 usai upaya kudeta. Akibat kejadian itu 250 orang tewas.

Aparat Turki juga membekuk 55 orang lainnya yang diduga menggunakan aplikasi Bylock. Turki telah melarang penggunaan Bylock setelah kudeta gagal tersebut dilakukan. Hal ini karena pemerintah menuduh pengikut Gulen menggunakan aplikasi tersebut untuk berkomunikasi pada 15 Juli 2016 malam saat upaya kudeta berlangsung.

Gulen kini dianggap musuh negara. Turki sudah berupaya mengekstradisinya selama dua dasawarsa.

Gulen saat ini bermukim di Pennyslvania, Amerika Serikat, sejak meninggalkan Turki pada 1990. Pemerintah Turki mengklaim Biro Penyelidik Federal AS (FBI) memiliki bukti organisasi Gulen yang dikenal sebagai FETO, telah melanggar undang-undang AS, seperti melakukan penggelapan pajak, visa dan beberapa kegiatan ilegal lainnya. FETO dicap sebagai kelompok teroris oleh pemerintahan Turki.

Permintaan ekstradisi telah diajukan Turki di masa pemerintahan Barrack Obama sebelum digantikan oleh Donald Trump. Namun hingga kini, belum ada tanda-tanda dari AS bakal memulangkan Gulen.

Credit cnnindonesia.com

Ancam Iran, Netanyahu Sebut Rudal Israel Bisa Terbang Jauh

PM Benjamin Netanyahu kembali melontarkan ancaman kepada rival kuatnya di kawasan, Iran, dengan mengatakan bahwa peluru kendali Israel bisa terbang sangat jauh. (Reuters/Ronen Zvulun)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kembali melontarkan ancaman kepada rival kuatnya di kawasan, Iran, dengan mengatakan bahwa peluru kendali Israel bisa terbang sangat jauh.

"Rudal yang kalian lihat di belakang saya bisa terbang sangat jauh, melawan musuh mana pun, termasuk proksi Iran di kawasan kami," ujar Netanyahu dalam kunjungan kerjanya ke pangkalan angkatan laut di Haifa, sebagaimana dilansir AFP, Selasa (12/2).

Melanjutkan pernyataannya, Netanyahu berkata, "Kami terus bekerja sesuai pemahaman kami dan kebutuhan untuk mencegah Iran dan proksinya meluas ke perbatasan utara kami dan kawasan kami secara umum."

Netanyahu sudah berulang kali bersumpah bahwa Israel tak akan membiarkan Iran dan sekutunya, Hizbullah, memperluas pengaruhnya di Suriah, di mana Teheran mendukung rezim Presiden Bashar al-Assad melawan pemberontak dan kelompok teror.

Israel pun melancarkan ratusan serangan udara di target-target Iran dan Hizbullah di Suriah selama beberapa tahun belakangan.

Serangan rudal terakhir ke Suriah dilancarkan pada Selasa (12/2) ke dekat bangunan rumah sakit yang sudah hancur dan sebuah pos observasi tentara.

"Kami beroperasi setiap hari, termasuk kemarin, melawan Iran. Setiap saat, melawan Iran dan semua upaya mereka untuk memperluas pengaruh di area ini," kata Netanyahu seperti dikutip Reuters.

Pada Rabu (13/2), Netanyahu dijadwalkan menghadiri konferensi gagasan Amerika Serikat dan Polandia yang berfokus pada "menggoyahkan pengaruh" Iran di Timur Tengah.

Namun, dengan konfirmasi kehadiran pejabat negara yang sedikit, Polandia dan AS mengubah fokus acara tersebut menjadi pencarian jalan untuk mempromosikan perdamaian dan keamanan di Timur Tengah.

Credit cnnindonesia.com

Berdalih Perangi Iran, Netanyahu Konfirmasi Israel Serang Suriah

YERUSALEM - Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengkonfirmasi jika pasukan Israel telah melakukan serangan di Suriah pada Selasa (12/2/2019) kemarin. Dalam pernyataaannya, Netanyahu lagi-lagi menyatakan jika serangan tersebut ditujukan kepada Iran.

Pernyataan ini muncul sehari setelah tentara Suriah mengatakan sebuah pesawat tanpa awak Israel menembakkan rudal di dekat rumah sakit yang hancur dan sebuah pos pengamatan militer.

"Kami beroperasi setiap hari, termasuk kemarin, melawan Iran. Setiap saat. Melawan Iran dan menentang upayanya untuk mempertahankan diri di daerah itu," Netanyahu mengatakan kepada wartawan sebelum terbang ke Polandia untuk konferensi Timur Tengah.

Israel berusaha untuk melawan pengaruh Iran di Suriah. Negeri Mullah itu menjadi sekutu dekat Presiden Suriah Bashar al-Assad, selain Rusia, dalam perang saudara yang telah berlangsung selama 8 tahun.

Menurut tentara Suriah serangan udara Israel terjadi di provinsi Quneitra selatan. Serangan itu hanya menyebabkan kerusakan material.

Israel semakin terbuka dalam melakukan serangan udara di Suriah jelang pemilu yang akan dihelat pada bulan April nanti.

Netanyahu mengatakan dalam beberapa pekan terakhir bahwa Israel telah melakukan ratusan serangan di Suriah selama beberapa tahun terakhir dan akan meningkatkan serangannya menyusul rencana penarikan pasukan Amerika Serikat (AS) dari negara itu.

Credit sindonews.com

Pejabat Rusia bahas perujukan antarfaksi Palestina

Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Mikhail Bogdanov (REUTERS/Denis Balibouse)

Moskow (CB) - Azzam Al-Ahmad, anggota Komite Sentral Fatah dan Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina, bertemu di Moskow dengan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Mikhail Bogdanov guna membahas perujukan antarfaksi Palestina sebelum pertemuan faksi Palestina di Rusia.

Rusia mengundang semua faksi politik Palestina, terutama Fatah dan HAMAS, untuk membicarakan perujukan dan mengakhiri perpecahan mereka. Pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung selama satu pekan mulai Rabu.

Al-Ahmad berterima kasih kepada Rusia karena mendukung perjuangan Palestina bagi kemerdekaan dan hak asasi rakyat Palestina, serta bantuannya dalam membawa semua faksi Palestina untuk secara bersama membicarakan perujukan.

Ia juga berterima kasih kepada Rusia karena menolak ikut dalam Konferensi Warsawa mendatang tentangTimur Tengah --yang diserukan oleh Amerika Serikat, demikian laporan Kantor Berita Palestina, WAFA --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa pagi. Palestina memboikot pertemuan itu.

Bogdanov, yang juga adalah utusan presiden Rusia untuk Timur Tengah, mengatakan dalam pertemuan dengan Al-Ahmad bahwa Rusia mendukung posisi Presiden Mahmoud Abbas dan kepemimpinanya untuk perdamaian. Ia menekankan pentingnya untuk mengakhiri perpecahan yang didasari program politik PLO.

Ia juga menekankan bahwa Rusia siap melakukan semua upaya yang bisa dilakukan untuk menemukan penyelesaian yang adil bagi masalah Palestina dengan dasar solusi dua-negara dan resolusi internasional.

Credit antaranews.com

Rusia Sebut Uni Eropa Terapkan Standar Ganda terhadap Iran

MOSKOW - Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov, Uni Eropa (UE) atas standar ganda-nya terhadap Iran.

"Uni Eropa harus mengatasi dua pendekatannya ketika mereka berusaha untuk tidak mengganggu Amerika, dan melakukan sesuatu agar Iran melihat upaya nyata, dan untuk membuat pilihan yang tepat dengan memutuskan mendukung kerja sama nyata," kata Ryabkov seperti disitir dari Xinhua, Selasa (12/2/2019).

Berbicara kepada wartawan setelah acara di kedutaan besar Iran di Moskow, Ryabkov mengatakan bahwa UE dan sejumlah anggotanya telah menerapkan sanksi terhadap Iran terhadap aturan hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB.

Dia mengatakan bahwa tuntutan negara-negara Eropa untuk mengurangi atau menutup program rudal Iran dihasilkan dari keinginan mereka untuk menyenangkan Amerika.

"Rusia mendapati hal itu tidak dapat diterima dan akan menjelaskan kekeliruan dan bahaya dari pendekatan semacam ini pada pertemuan Komisi Gabungan Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA) yang diharapkan dilakukan pada bulan Maret," tuturnya.

Komisi itu membatasi kegiatan nuklir Iran dengan imbalan pelonggaran sanksi terhadap Negeri Mullah itu.

Sementara itu, Ryabkov mengingatkat bahwa negara-negara Eropa telah mengambil langkah-langkah tertentu untuk menciptakan kondisi bagi kerja sama ekonomi yang normal dengan Iran, termasuk mekanisme INSTEX.

Pekan lalu, UE mengumumkan pengaturan INSTEX (Instrumen untuk Mendukung Pertukaran Perdagangan) oleh Inggris, Jerman dan Prancis untuk mengamankan perdagangan dengan Iran dan melancarkan sanksi anti-Iran oleh Amerika Serikat (AS) setelah Washington menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran 2015 pada Mei lalu.

"Posisi kami, jika dideskripsikan secara ringkas dan singkat, dapat direduksi menjadi frasa bahwa sesuatu lebih baik daripada tidak sama sekali," jelas Ryabkov.

Di sisi lain, ia mencatat bahwa penulis mekanisme ini tidak dapat memastikan pembukaannya untuk negara ketiga, pertama-tama, untuk Rusia dan lainnya yang tertarik dalam kerja sama hukum dengan Iran.

"Rusia akan mencari partisipasi penuh dalam kegiatan mekanisme ini dan melanjutkan upaya yang relevan dalam kontak langsung dengan negara-negara yang terkait," Ryabkov menambahkan.

Credit sindonews.com

Bolton Sebut Revolusi Islam Iran sebagai Sebuah Kegagalan

WASHINGTON - Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS), John Bolton mengatakan, Revolusi Islam Iran yang terjadi 40 tahun lalu adalah sebuah kegagalan. Revolusi ini membawa Iran kepada kemunduran.

“Sudah 40 tahun gagal. Sekarang terserah rezim Iran untuk mengubah perilakunya dan akhirnya terserah orang-orang Iran untuk menentukan arah negara mereka," kata Bolton melalui akun Twitternya.

"Washington akan mendukung kehendak rakyat Iran dan berdiri di belakang mereka untuk memastikan suara mereka didengar," sambungnya, seperti dilansir Al Arabiya pada Selasa (12/2).

Sementara itu, sebelumnya dalam peringatan 40 tahun Revolusi Islam Iran, kemarin, Yel-yel anti-AS, Israel, dan Arab Saudi disuarakan massa di jalan-jalan. "Matilah Amerika, Matilah Israel, Matilah al-Saud," pekik para demonstran yang meramaikan peringatan revolusi tersebut.

Setiap 11 Februari, Iran menyelenggarakan pertemuan umum nasional untuk menyoroti besarnya dukungan akar rumput untuk revolusi, yang menggantikan rezim pemerintahan Shah Mohammad Reza Pahlavi dengan Republik Islam di bawah Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ruhollah Khomeini.

Di dalam negeri, acara ini juga dikenal sebagai "Fajar Sepuluh Hari" untuk memperingati periode protes kekerasan, setelah kembalinya Khomeini 1 Februari 1979 dari pengasingan. Ini juga menandai akhir 2.500 tahun Kekaisaran Persia.

Credit sindonews.com

Israel Tembakkan Empat Rudal ke Suriah Selatan

Pesawat tanpa awak Israel, Ethan.

Foto: timesofisrael

Wilayah tersebut merupakan benteng milisi dukungan Iran pimpinan Hizbullah

CB, AMMAN— Pesawat nir-awak Israel menembakkan empat rudal ke dekat sebuah rumah sakit yang hancur dan pos pemantauan di Provinsi Quneitra, Suriah selatan, dekat perbatasan dengan Israel. Tidak ada korban jiwa dalam serangan tersebut.

Sumber militer yang dikutip Kantor Berita Pemerintah SANA mengatakan Israel juga menghantam sejumlah situs di sepanjang desa perbatasan di dekat zona demiliterisasi 1974 di perbatasan Dataran Tinggi Golan, yang dengan dukungan Rusia, militer Suriah kembali mendapatkan kendali dari gerilyawan tahun lalu.

Saat ditanya mengenai serangan di Provinsi Quneitra, juru bicara militer Israel menolak berkomentar.

Media tersebut sebelumnya mengatakan situs-situs di Quneitra yang dihantam Israel berasal dari sejumlah tank artileri yang mengelilinginya.

Penduduk yang akrab dengan wilayah tersebut mengatakan situs tersebut ditargetkan jatuh ke dalam wilayah strategis yang dikenal sebagai "triangle of death", yang menghubungkan pedesaan Damaskus Selatan dengan Provinsi Deraa dan Quneitra.

Wilayah tersebut merupakan benteng milisi dukungan Iran yang dipimpin kelompok Hizbullah Lebanon.

Serangan rudal Israel itu bertepatan dengan Teheran merayakan peringatan 40 tahun jatuhnya rezim Shah sekaligus peringatan Revolusi Islam.

Menurut dua sumber intelijen Barat, dalam banyak kasus pengerahan anggota milisi di daerah tersebut sangat bergantung kepada perekrutan pemuda setempat.

Mereka mengatakan Hizbullah telah memperkuat front barunya di Suriah Selatan dan pengaruh Iran, yang sudah mendarah daging sejak kekalahaan kelompok Sunni, yang pernah didukung Washington, Yordania, dan negara-negara Teluk.

Israel gencar melakukan serangan di Suriah sebagai bagian dari upayanya untuk melawan pengaruh yang ditinggalkan Iran, yang mendukung Presiden Suriah Bashar al-Assad dalam perang yang meletus pada 2011.

Kelompok Iran dan sejumlah kelompok dukungan Iran termasuk Hizbullah Lebanon, yang dikerahkan di Suriah kini mempertahankan kehadirannya di bekas daerah yang dikuasai gerilyawan dan wilayah yang direbut kembali dari ISIS di Suriah Timur.

Pada Januari, pesawat perang Israel menyerang lokasi yang menurut mereka sebagai gudang senjata Iran di Suriah.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan Israel akan meningkatkan perlawanannya terhadap pasukan yang didukung Iran di Suriah setelah penarikan pasukan AS dari Suriah.

Seorang pejabat Israel pada September mengatakan Israel telah melancarkan lebih dari 200 serangan terhadap sasaran Iran di Suriah dalam dua tahun terakhir.

Menjelang pemilu pada April, Israel semakin terbuka untuk melakukan serangan udara.

Credit republika.co.id

Perusahaan Israel Terancam Masuk Daftar Hitam PBB

Seorang gadis Palestina mencoba meninju seorang tentara Israel saat unjuk rasa memprotes perluasan permukiman Yahudi di desa Halamish, dekat Ramallah, Jumat (2/11).

Foto: AP/ Majdi Mohammed

Ini karena melakukan bisnis dalam pembangunan permukiman Yahudi di wilayah pendudukan

CB, ALQUDS -- Sejumlah perusahaan Israel dan internasional menghadapi risiko dimasukkan ke dalam daftar hitam PBB karena melakukan bisnis dalam pembangunan permukiman Yahudi di wilayah pendudukan Tepi Barat. Demikian laporan Harian Israel Yedioth Ahronoth, Selasa (12/2). Perusahan tersebut yang terancam dimasukkan ke dalam daftar hitam PBB meliputi Coca Cola, perusahaan telekom Bezeq dan industri Teva Pharmaceutical.

Pada 2016, Dewan Hak Asasi Manusia PBB menyetujui satu resolusi untuk mengumpulkan daftar hitam perusahaan Israel dan internasional yang beroperasi di sektor pembangunan permukiman Yahudi. Meskipun ada tekanan AS dan Israel, dewan itu siap mengeluarkan daftar yang diperbarui mengenai perusahaan yang dimasukkan ke dalam daftar hitam pada Maret, demikian laporan Kantor Berita Turki, Anadolu, Selasa.

Sejumlah perusahaan tersebut menyatakan kekhawatirannya masuk dalam daftar hitam Dewan Hak Asasi Manusia PBB karena berpeluang tersangkut hukum. Ada peluang perusahaan internasional keluar dari penanaman modal mereka di Israel.

"Oleh karena itu, kami meminta pemerintah Israel dan Kementerian Luar Negeri turun-tangan untuk mencegah penerbitan daftar ini. Penanganan masalah ini adalah kepentingan nasional yang paling penting," tulis Tal Granot-Goldstein, CEO Hot Telecommunication Systems Ltd., salah satu perusahaan yang terancam dimasukkan ke dalam daftar hitam, di dalam surat kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Pada Januari 2018, Dewan PBB itu mengidentifikasi 206 perusahaan yang beroperasi di sektor pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat. Israel menduduki Tepi Barat, termasuk Al-Quds (Jerusalem) Timur, selama Perang Arab-Israel 1967. Israel mencaplok seluruh kota tersebut pada 1980, dan mengklaimnya sebagai "ibu kota negara Yahudi yang tak terpisahkan dan abadi", tindakan yang tak pernah diakui oleh masyarakat internasional.

Hukum internasional memandang Tepi Barat dan Al-Quds Timur sebagai wilayah pendudukan dan menganggap semua pembangunan permukiman Yahudi di sana tidak sah.

Credit republika.co.id

Palestina Minta Negara Arab Boikot KTT Timur Tengah di Polandia

RAMALLAH - Negara-negara Arab diminta untuk memboikot atau tidak mengirimkan perwakilannya ke KTT Timur Tengah yang disponsori Amerika Serikat (AS) di Polandia. Seruan itu dilontarkan Menteri Luar Negeri Palestina Riad Malki.

Dikatakan oleh Malki, negara-negara Arab paling tidak harus diwakili oleh delegasi pejabat setingkat di bawah menteri dalam konferensi tersebut. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab bahkan mengirimkan menteri luar negerinya. Sedangkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu rencana akan menghadiri acara tersebut.

"Palestina memandang konferensi Warsawa sebagai komplotan menentang perjuangan Palestina," cetus Malki seperti dikutip dari VOA, Selasa (12/2/2019).

Ia mengatakan hal itu kepada Suara Palestina ketika Presiden Palestina Mahmoud Abbas akan mengunjungi Arab Saudi.

Sebagian besar negara-negara Arab telah menahan diri untuk tidak menjalin hubungan dengan Israel tanpa kemajuan berarti dibuat menuju perdamaian dengan Palestina. Namun banyak negara Teluk berbagi dengan kekhawatiran Israel atas pengaruh Iran yang berkembang.

Credit sindonews.com

Israel hancurkan jalan yang baru diperbaiki di Masafer Yatta

A member of the Temporary International Presence in Hebron (TIPH) walks past the Beit Romano settlement in Hebron, in the Israeli-occupied West Bank January 29, 2019. REUTERS/Mussa Qawasma (REUTERS/MUSSA ISSA QAWASMA)

Al-Khalil, Palestina (CB) - Pasukan Israel menghancurkan jalan yang diperbaiki belum lama ini, yang menghubungkan Khirbet Shaab Al-Butum dengan Masafer Yatta di bagian selatan Tepi Barat Sungai Jordan, kata seorang pegiat lokal.

Koordinator Komite Anti-Tembok dan Anti-Permukiman di Rateb Al-Jabour, bagian selatan Al-Khalil (Hebron), mengatakan kepada Kantor Berita Palestina, WAFA --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa pagi, pasukan Israel memberi perlindungan buat satu buldoser militer saat alat berat itu terus menghancurkan jalan tersebut. Jalan itu digunakan untuk memfasilitasi akses petani Palestina ke lahan pertanian mereka dan daerah-daerah permukiman.

Ia mengatakan perbuatan militer Israel tersebut bertujuan mengusir orang Palestina dari daerah itu untuk membangun permukiman.

Khirbet Shaab Al-Butum termasuk di antara puluhan permukiman kecil yang berada di Masafer Yatta, daerah yang sangat mengandalkan peternakan sebagai sumber utama nafkah mereka.

Masafer Yatta diklasifikasikan sebagai Daerah C, yang sepenuhnya berada di bawah kendali militer Israel. Daerah C merupakan sebanyak 60 persen daerah Tepi Barat --yang diduduki Israel dan belakangan Israel berencana mencaploknya setelah mengusir penduduk Palestina di daerah itu.

Daerah tersebut telah dirancang sebagai zona militer tertutup Israel untuk pelatihan sejak 1980-an dan kemudian dirujuk sebagai Zona Penembakan 918.

Pelanggaran Israel atas daerah itu meliputi pembongkaran kandang hewan, rumah warga Palestina dan bangunan tempat tinggal.

Penguasa Israel tidak pernah mengeluarkan izin mendirikan bangunan buat warga lokal Palestina di daerah tersebut.

Credit antaranews.com

Guaido upayakan pemulihan hubungan dengan Israel

Pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido, yang dikenal oleh banyak negara sebagai penguasa sementara yang sah, menghadiri acara keagamaan untuk berdoa bagi Venezuela bersama dengan istrinya Fabiana Rosales di Caracas, Venezuela, Minggu (10/2/2019). ANTARA FOTO/REUTERS/Carlos Garcia Rawlins/cfo

Al-Quds (Yerusalem), (CB) - Pemimpin oposisi yang mendeklarasikan diri sebagai presiden Venezuela, Juan Guaido sedang berupaya memulihkan hubungan dengan Israel, yang diputus oleh Karakas sejak satu dekade yang lalu sebagai bentuk solidaritas dengan Palestina.

Israel berada di antara negara besar yang bersekutu dengan Amerika Serikat yang mendukung Guaido setelah mengakui dirinya sebagai presiden Venezuela bulan lalu dalam perebutan kekuasaan dengan Presiden sosialist Nicolas Maduro. Perebutan tersebut terjadi saat Venezuela tenggelam dalam kemiskinan.

"Saya sangat senang untuk melaporkan bahwa proses untuk menstabilkan hubungan dengan Israel sedang mencapai puncaknya," kata Guaido dalam wawancara dengan harian Israel Hayom yang tersebar luas, demikian Reuters melaporkan.

Pengumuman resmi pemulihan kembali hubungan dengan Israel dan pembukaan kedutaan besar baru Venezuela di sana akan datang "pada waktu yang tepat".

Pendahulu Maduro, Hugo Chavez, menjauh dari Israel selama perang di Gaza pada 2008-2009, dan merajut hubungan dengan Palestina serta musuh bubuyutan Israel, Iran. Para pemimpin Israel mengatakan postur Karakas mendorong penerbangan orang-orang Yahudi Venezuela.

"Komunitas (Yahudi) ini sangat aktif dan makmur sehingga memberikan kontribusi besar bagi masyarakat kita," kata Guaido dalam wawancara tersebut.

Maduro, yang mempertahankan dukungan dari Rusia dan China serta kontrol sejumlah lembaga negara termasuk militer, menjadikan pergeseran Guaido sebagai rencana yang telah diatur oleh Amerika Serikat. Guaido berpendapat bahwa terpilihnya kembali Maduro pada pemilu tahun lalu merupakan satu kecurangan.

Credit antaranews.com

Trump Tak Senang dengan Kesepakatan Tembok Meksiko

Presiden Donald Trump mengaku tak senang dengan draf kesepakatan mengenai pembangunan tembok di perbatasan Meksiko. Pemerintahan AS pun terancam kembali tutup. (Reuters/Joshua Roberts)

Jakarta, CB -- Presiden Donald Trump mengaku tidak senang dengan draf kesepakatan antara kubu Republik dan Demokrat mengenai pendanaan pembangunan tembok di sepanjang perbatasan Meksiko. Pemerintahan Amerika Serikat pun terancam kembali tutup.

"Saya harus mempelajarinya. Saya tidak senang," ujar Trump merujuk pada draf kesepakatan pendanaan yang harus disetujui oleh Dewan Perwakilan dan Senat juga tanda tangan sang presiden demi menghindari penutupan pemerintahan.

Sebagaimana dilansir Reuters, Rabu (13/2), draf kesepakatan itu berisi rencana anggaran pembangunan tembok Meksiko yang diminta Trump dan dana untuk membiayai pemerintahan hingga akhir masa fiskal pada September mendatang.

Jika Kongres kembali tak mencapai kesepakatan anggaran pada tenggat waktu 15 Februari mendatang, pemerintahan AS terancam tutup lagi setelah situasi serupa terjadi sejak Desember hingga akhir Januari lalu.

Hambatan besar dalam kesepakatan ini adalah permintaan Trump untuk menyediakan anggaran US$5,7 miliar guna membangun tembok di sepanjang perbatasan dengan Meksiko demi menghalau imigran ilegal.

Partai Republik yang menguasai Senat memperjuangkan permintaan Trump, sementara Partai Demokrat sebagai pemegang suara mayoritas di Dewan Perwakilan menganggap dana tersebut terlalu besar.

Ketika ditanya apakah pemerintahan harus ditutup kembali jika ia tak suka dengan kesepakatan tersebut, Trump berkata, "Saya kira kalian tidak akan melihat penutupan pemerintahan. Jika ya, itu kesalahan Demokrat."

Sejumlah sumber mengatakan bahwa Trump jengkel karena dalam kesepakatan tersebut, kedua belah pihak menganggarkan US$1,37 miliar untuk pembangunan tembok berbahan tonggak baja di perbatasan sepanjang 90 kilometer.

Demokrat juga menawarkan pengurangan jumlah penutup tempat tidur di fasilitas detensi imigran dari 40.520 menjadi 35.520. Dana penyediaan penutup itu kemudian dapat digunakan untuk membiayai tembok Meksiko.

Selama ini, Partai Demokrat mendesak pemerintahan Trump agar mengurangi jumlah imigran yang ditahan selagi menunggu proses deportasi. Mereka mengusulkan pemasangan alat deteksi untuk terus memantau pergerakan imigran yang sedang menanti deportasi tersebut.

Namun, Trump sendiri selama ini ingin semua imigran ilegal yang bersiap dipulangkan ke negara asalnya ditahan di fasilitas detensi.

Meski Trump tak mendapatkan semua yang diinginkan, Pemimpin Mayoritas Senat, Mitch McConnell, berharap sang presiden mau menandatanganinya demi menghindari penutupan pemerintahan.

"Saya berharap ia memutuskan untuk menandatanganinya," kata McConnell.

Credit cnnindonesia.com

Parlemen AS Capai Kesepakatan Sementara Hindari Shutdown

WASHINGTON - Para negosiator kongres Amerika Serikat (AS) mencapai kesepakatan sementara untuk menghindari penutupan pemerintahan pada Sabtu (16/2). Meski demikian, sejumlah sumber menyatakan kesepakatan sementara itu tidak termasuk dana USD5,7 miliar yang diminta Presiden AS Donald Trump untuk dinding perbatasan.

“Kami mencapai kesepakatan secara prinsip untuk pendanaan program keamanan perbatasan hingga 30 September,” ungkap Senator dari Partai Republik Richard Shelby, dilansir Reuters. “Para staf kami sedang bekerja cepat untuk menyatukan semuanya,” papar Shelby tanpa memberi penjelasan lebih rinci tentang kesepakatan sementara itu.

Selain itu, masih belum jelas apakah Presiden Trump akan mendukung kesepakatan itu. Trump meminta dana USD5,7 miliar tahun ini untuk membantu membiayai dinding di perbatasan AS-Meksiko. Permintaan itu ditolak anggota kongres dari Partai Demokrat sehingga memicu 35 hari penutupan pemerintahan federal yang berakhir bulan lalu tanpa ada dana untuk dinding perbatasan.

Sumber dari kongres menjelaskan, isi kesepakatan sementara itu termasuk dana USD1,37 miliar untuk memasang pagar baru di sepanjang perbatasan bagian selatan. Jumlah tersebut sama dengan dana yang dialokasikan Kongres tahun lalu dan jauh dari jumlah yang diminta Trump.

Sumber itu menyatakan, tidak ada dana yang dialokasikan untuk dinding seperti yang dijanjikan Trump dalam kampanye presidennya pada pemilu 2016. Demokrat menganggap pembangunan dinding itu akan mahal dan tidak efektif.

Dua sumber kongres lain mengungkapkan, hanya desain terbaru yang dapat digunakan untuk konstruksi penghalang tambahan sepanjang 90 km. Desain itu termasuk pagar tonggak baja yang sudah digunakan sejak sebelum Trump menjadi presiden.

Beberapa saat setelah kesepakatan sementara itu tercapai di parlemen, Trump menggelar pawai di kota perbatasan El Paso, Texas, untuk menyatakan bahwa dinding itu dapat melindungi rakyat AS dari para penjahat, narkoba dan serangan hebat kafilah migran.

Trump menyatakan dia mendengar tentang kemajuan perundingan hanya beberapa saat sebelum dia naik ke panggung untuk berpidato. “Hanya agar Anda tahun, kita tetap akan membangun dinding. Mungkin kemajuan telah dibuat, mungkin tidak,” kata Trump.

Sesuai kesepakatan sementara itu, Demokrat bersedia menarik permintaan untuk menurunkan batas tempat tidur tahanan imigran di wilayah AS. Demokrat memprotes pemerintahan Trump yang menaikkan kapasitas tahanan sebagai cara mempercepat deportasi imigran ilegal yang mencari suaka sesuai hukum AS.

Namun, jumlah maksimal di perbatasan dan wilayah AS akan tetap sebanyak 40.520 tempat tidur. Sumber di kongres menjelaskan, meski ada batas maksimal, jumlah tersebut dapat bertambah hingga 49.057 tempat tidur dan sesuai kesepakatan, jumlah tersebut akan dikurangi sesuai batas yang disahkan.

Meski demikian, kesepakatan itu akan memberi Trump fleksibilitas menambah jumlahnya menjadi 52.000 tempat tidur jika diperlukan. “Saya harap pada Rabu (13/2) kita akan memiliki produk akhir,” kata anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS dari Partai Demokrat Nita Lowey.

Credit sindonews.com

Anggota Dewan AS Capai Kesepakatan Dasar soal Tembok Meksiko

Ilustrasi kompleks Kongres AS. (Reuters/Joshua Roberts)

Jakarta, CB -- Negosiator anggota Dewan Perwakilan dan Senat Amerika Serikat mengaku sudah mencapai kesepakatan dasar mengenai pendanaan tembok di sepanjang perbatasan dengan Meksiko demi menghindari penutupan pemerintahan.

Senator dari Partai Republik, Richard Shelby, dan anggota Dewan Perwakilan dari Partai Demokrat, Nita Lowey, mengatakan bahwa kesepakatan itu tercapai pada Senin (11/2) malam setelah serangkaian rapat selama satu hari.

Sebagaimana dilansir Reuters, Shelby mengatakan bahwa ia berharap Gedung Putih akan menerima kesepakatan yang sudah dicapai anggota Senat dan Dewan Perwakilan tersebut.

Shelby dan tak menjabarkan lebih lanjut isi kesepakatan tersebut. Namun sebelumnya, Partai Republik terus memperjuangkan permintaan Presiden Donald Trump agar Kongres mengucurkan dana US$5,7 miliar untuk membangun tembok di perbatasan dengan Meksiko.

Permintaan yang dianggap terlalu besar oleh kubu Demokrat ini sempat membuat Kongres tak menyepakati rancangan anggaran sehingga pemerintahan AS harus tutup selama lebih dari 30 hari, terlama dalam sejarah.

Trump akhirnya sepakat membuka sementara pemerintahan hingga 15 Februari dengan jaminan Kongres akan membahas pendanaan tembok tersebut.

Demi menghindari penutupan pemerintahan, Partai Demokrat akhirnya mengajukan tawaran untuk mengurangi ruang dalam tahanan bagi para imigran yang menghadapi deportasi.

Demokrat menolak usulan Trump untuk memperluas kapasitas tahanan bagi para imigran yang ditangkap Aparat Bea Cukai dan Imigrasi AS (ICE).

Mereka pun menawarkan pengurangan jumlah penutup tempat tidur di fasilitas detensi imigran dari 40.520 menjadi 35.520. Dana penyediaan penutup itu kemudian dapat digunakan untuk membiayai tembok Meksiko.

Pemimpin Mayoritas Senat, Mitch McConnell, menganggap proposal itu bagai "pil racun" karena dapat membuat AS harus melepaskan ribuan imigran ilegal.

Kubu Demokrat kemudian menyatakan bahwa ada banyak cara untuk mengatasi masalah tersebut, salah satunya melepaskan imigran dari pusat detensi, tapi memasangkan detektor pada tubuhnya agar dapat terus dipantau.

Ketua Komite Alokasi Dana Dewan Perwakilan AS, Nita Lowey, pun berharap negosiasi berjalan lancar sehingga pemerintahan tidak harus ditutup lagi.

"Kami akan mencoba dan berupaya mencapai kesepakatan. Saya selalu optimistis kami dapat melakukannya," katanya.

Credit cnnindonesia.com

Di PBB, Rezim Maduro Tegaskan Siap Duduk Satu Meja dengan Oposisi

NEW YORK - Pemerintan Venezuela yang dipimpin Presiden Nicolas Maduro siap untuk duduk dengan oposisi tanpa syarat dan mencari solusi intuk krisis politik. Hal itu dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Venezuela, Jorge Arreaza.

"Bagaimana mungkin ada prasyarat antara Venezuela? Pemerintah telah mengatakan: Anda adalah Venezuela, saya Venezuela. Mari kita duduk bersama. Kita memiliki Konstitusi kita. Mari kita duduk dan terlibat dalam dialog. Mari kita mencoba mencari solusi tanpa segala bentuk ikatan, atau prasyarat apa pun," kata Arreaza kepada wartawan di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat (AS).

"Keangkuhan semacam ini (dengan bersikukuh pada prasyarat) hanya akan menghalangi dialog. Itulah mengapa kami mengatakan kami menunggu oposisi untuk mengejar kemerdekaannya dari pemerintah AS dan kemudian kami bisa duduk bersama oposisi dan setuju serta bernegosiasi sesuai dengan Konstitusi, dan temukan solusi Venezuela," imbuhnya seperti dikutip dari Xinhua, Rabu (13/2/2019).

Venezuela telah berada dalam ketegangan politik sejak 23 Januari ketika Presiden Majelis Nasional, sebutan untuk parlemen negara itu, Juan Guaido menyatakan dirinya sebagai presiden sementara dan diakui oleh Amerika Serikat dan beberapa negara lain.

Negara yang pernah dipimpin Hugo Chavez itu sebenarnya sudah menggelar pemilu 2018 lalu. Pemenangnya adalah Maduro dari United Socialist Party of Venezuela (PSUV). Namun, pemimpin oposisi dari Partai Popular Will (PV), Juan Guaido, tak mengakui kemenangan itu dengan alasan pemilu dicurangi. Sebaliknya, Guaido menyerukan demo besar-besaran untuk melengserkan Maduro.

Rusia, China, Meksiko, Turki dan beberapa negara lain berdiri di belakang Maduro dan mendesak dialog damai untuk menyelesaikan krisis. Sedangkan Prancis, Jerman dan Spanyol dari blok Uni Eropa mendukung Guaido.

Pemerintah Caracas menuduh Washington ikut campur urusan dalam negerinya dengan harapan mendapat untung dari cadangan minyaknya yang tercatat terbesar di dunia.

Credit sindonews.com