OPM Menyatakan Perang terhadap Pemerintah RI

Ilustrasi bendera papua barat. Sumber: spectator.com.au

CB, Jakarta - Organisasi Papua Merdeka atau OPM bersama sayap bersenjata gerakan, Tentara Pembebasan Papua Barat, mendeklarasikan perang terhadap pemerintah Indonesia selama konpers di Papua Nugini.

Hal ini disampaikan OPM selama konferensi pers di Port Moresby, 31 Januari 2019, yang juga dihadiri dua anggota parlemen daerah Papua Nugini, seperti dikutip dari laporan Radio New Zealand RNZ, 1 Februari 2019.

Juru bicara OPM Jeffrey Bomanak mengumumkan pejabat OPM mendukung deklarasi perang yang diumumkan Tentara Pembebasan Papua Barat terhadap pemerintah RI.

Gubernur Ibu Kota Nasional Papua Nugini Powes Parkop (memegang mikrofon) berbicara pada konferensi pers OPM di Port Moresby, 31 Januari 2019.[www.radionz.co.nz]

Jeffrey mengatakan serangan bersenjata terhadap Indonesia tidak akan berakhir sampai pemerintah Indonesia sepakat untuk mengadakan negosiasi damai. OPM sendiri telah menyusum tim negosiasi untuk hal ini.

Namun Indonesia berulangkali mencap OPM sebagai kelompok kriminal dan menolak negosiasi dengan OPM.

Dua anggota parleman lokal Papua Nugini yang hadir dalam konpers dan mendukung OPM, mendesak pemerintah Papua Nugini mengubah kebijakannya terhadap Papua Barat untuk menyelesaikan konflik.

Jurnalis NBC Rose Amos, yang meliput konpers, mengatakan Gubernur Ibu Kota Papua Nugini, Powes Parkop, hadir dalam pertemuan itu dan mendukung pengubahan kebijakan pemerintah terhadap Papua Barat.

Dalam pertemuan di Port Moresby Papua Nugini, perwakilan OPM dan Tentara Pembebasan Papua Barat juga meminta PBB turun tangan terhadap konflik di Nduga, Papua Barat.

Credit TEMPO.CO

https://dunia.tempo.co/read/1171296/opm-menyatakan-perang-terhadap-pemerintah-ri

AS Keluar Perjanjian INF, NATO Tidak Akan Pindahkan Senjata Nuklirnya

Sekjen NATO Jens Stoltenberg menyatakan pihaknya tidak akan memindahkan senjata nuklir berbasis daratnya ke Eropa. Foto/Istimewa

OSLO - NATO tidak berniat memindahkan rudal nuklir berbasis darat baru ke Eropa. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg.

Hal itu ditegaskan Stoltenberg setelah Amerika Serikat (AS) mengatakan akan menangguhkan kepatuhannya terhadap Pakta Nuklir Jarak Menengah atau perjanjian INF dengan Rusia.

"NATO tidak memiliki niat untuk mengerahkan senjata nuklir berbasis darat baru ke Eropa," kata Stoltenberg dalam sebuah wawancara di ibukota Norwegia seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (2/1/2019).

“Kami tidak harus mencerminkan apa yang dilakukan Rusia. Tetapi pada saat yang sama kita harus memastikan bahwa kita mempertahankan pencegahan yang kredibel dan efektif, ”katanya, tanpa memberikan secara spesifik apa yang diperlukan oleh opsi-opsi militer yang berbeda yang dapat dilakukan NATO.

Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo mengatakan pihaknya akan memberikan waktu enam bulan bagi Rusia untuk berubah, demi menyelamatkan Perjanjian INF.

Pompeo mengatakan AS akan secara resmi menangguhkan Perjanjian INF pada akhir pekan ini. Dia lalu mengatakan AS akan secara resmi menarik diri dari INF dalam kurun waktu enam bulan kedepan jika Moskow tidak mengakhiri pelanggaran terhadap perjanjian tersebut.

AS akan mempertimbangkan kembali penarikannya jika Rusia, yang menyangkal melanggar pakta kontrol senjata, mematuhi perjanjian itu, yang melarang kedua belah pihak untuk menempatkan rudal-rudal berbasis darat jarak pendek dan menengah di Eropa.

AS menuduh rudal jelajah baru Rusia, Novator 9M729 melanggar pakta tersebut. Rusia kemudian membantah Novator 9M729 melanggar perjanjian dan menuduh AS menciptakan dalih palsu untuk keluar dari perjanjian, sehingga dapat mengembangkan rudal baru.

Credit Sindonews.con


https://international.sindonews.com/read/1375547/41/as-keluar-perjanjian-inf-nato-tidak-akan-pindahkan-senjata-nuklirnya-1549064859

Rusia Akan Lawan Perusak Perjanjian INF

Pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev dan Presiden AS, Ronald Reagan saat penandatanganan perjanjian INF, 8 Desember 1987. Foto/Istimewa

MOSKOW - Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan alasan sebenarnya di balik langkah-langkah Amerika Serikat (AS) dalam masalah pengendalian senjata adalah pelemahan serius posisi Washington di arena internasional. Moskow dengan tegas menyangkal metode dan cara yang digunakan oleh AS mengenai topik pengendalian senjata.

"Federasi Rusia secara konsisten, terus-menerus dan tanpa syarat memenuhi kewajibannya di bidang pengendalian senjata, pelucutan senjata dan non-proliferasi. Kami secara kategoris menolak metode dan cara yang digunakan oleh Washington. Kami terbuka untuk menutup koordinasi dan kerja sama skala penuh dengan seperti negara-negara yang berpikiran untuk kepentingan memperkuat stabilitas strategis dan keamanan internasional," bunyi pernyataan itu seperti dikutip dari Sputnik, Sabtu (2/2/2019).

Selain itu, Moskow akan terus secara tegas melawan langkah-langkah destruktif terkait kontrol senjata dan non-proliferasi senjata pemusnah massal.

"Federasi Rusia akan terus menentang langkah-langkah destruktif di bidang pengendalian senjata dan non-proliferasi dengan mengkonsolidasikan komunitas internasional di sekitar agenda konstruktif yang bertujuan memperkuat sistem hukum internasional yang ada," kata kementerian itu.

AS telah berulang kali menyuarakan keprihatinan atas rudal 9M729 Novator Rusia. Menurut Washington hal itu melanggar ketentuan perjanjian nuklir. Namun Moskow membantah tuduhan AS sebagai tidak berdasar, bersikeras bahwa rudal itu diuji pada jarak yang diizinkan oleh Perjanjian INF.

Pada 24 Oktober, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Ryabkov mengatakan, Moskow telah memberi Amerika Serikat semua informasi tentang kapan dan berapa jarak Moskow menguji rudal 9M729. Selain itu, Rusia mengatakan AS telah mengerahkan peluncur untuk rudal Tomahawk di Rumania dan Polandia yang melanggar Perjanjian INF, serta pesawat tempur maju dan membiayai penelitian tentang pengembangan rudal jelajah yang diluncurkan di darat.

Perjanjian INF ditandatangani pada tahun 1987 antara Uni Soviet dengan AS dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 1988.

Sejak runtuhnya Uni Soviet, AS dan bekas republik Soviet Rusia, Belarus, Kazakhstan dan Ukraina telah berdiri dengan kewajiban mereka sebagai pihak aktif di bawah Perjanjian INF.

Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengatakan berharap untuk membuat perjanjian baru yang "jauh lebih baik" dan akan mencakup lebih banyak negara daripada yang menjadi pihak dalam Perjanjian INF.

Trump pertama kali mengumumkan niatnya untuk menarik diri dari perjanjian kontrol senjata pada Oktober lalu, mengutip dugaan pelanggaran Rusia terhadap perjanjian bilateral tersebut. Pada Desember 2018, Pompeo mengatakan bahwa Rusia memiliki 60 hari untuk mulai mematuhi perjanjian itu, atau AS akan meninggalkan perjanjian pada 2 Februari.

Credit Sindonews.com


https://international.sindonews.com/read/1375529/41/rusia-akan-lawan-perusak-perjanjian-inf-1549054103

Keluar Perjanjian INF, Trump Klaim Didukung NATO

Presiden AS Donald Trump mengaku mendapat dukungan NATO untuk keluar dari Perjanjian INF. Foto/Istimewa

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trumpmengkonfirmasi penarikan Washington dari Perjanjian INF dengan Rusia. Ia mengatakan bahwa sekutunya, NATO, sepenuhnya mendukung keputusannya.

"Besok, Amerika Serikat akan menangguhkan kewajibannya berdasarkan Perjanjian INF dan memulai proses penarikan dari Perjanjian INF, yang akan selesai dalam enam bulan," kata Trump dalam pernyataan tertulis seperti dikutip dari RT, Sabtu (2/2/2019).

Trump menuduh Rusia tidak patuh, dan mengatakan AS akan kembali ke perjanjian hanya jika Moskow menghancurkan apa yang dianggap Washington sebagai pelanggaran rudal, peluncur, dan peralatan terkait.

Sementara itu NATO merilis pernyataan terpisah mengutip dugaan risiko terhadap keamanan Euro-Atlantik yang ditimbulkan oleh pengujian rahasia Rusia, produksi, dan menerjunkan sistem rudal jelajah peluncur 9M729 yang diluncurkan.

Gedung Putih mengatakan bahwa roket Moskow 9М729 melanggar ketentuan perjanjian, yang ditandatangani oleh Mikhail Gorbachev dan Ronald Reagan sebagai langkah kunci untuk mengakhiri Perang Dingin. Perjanjian itu melarang peluncuran rudal nuklir dan konvensional dengan jarak antara 500 km dan 5.500 km.

Ada spekulasi yang tersebar luas bahwa, terlepas dari masalah kepatuhan, Pentagon merasa lumpuh oleh ketentuan perjanjian, yang tidak mengikat negara-negara yang kemampuan militernya telah meningkat dalam tiga dekade terakhir, khususnya Cina.

Direktur pusat think tank Center for Strategic Environment, Ivan Konovalov, mengatakan para ahli berpendapat bahwa perjanjian itu mengganggu kebijakan AS serta membangun rintangan di jalur kompleks industri militernya. 

"AS tidak ingin Rusia dan China berubah menjadi pusat kekuasaan baru karena mengancam hegemoni global Washington, yang sudah hancur," ujarnya.

Credit Sindonews.com


https://international.sindonews.com/read/1375526/42/keluar-perjanjian-inf-trump-klaim-didukung-nato-1549051244

Muslimah Anggota DPR AS Tertawa Israel Disebut Negara Demokrasi

Ilhan Omar, muslimah Amerika Serikat (AS) yang jadi anggota Kongres atau DPR. Politisi Demokrat ini dikenal sebagai kritikus keras terhadap Israel. Foto/REUTERS

WASHINGTON - Ilhan Omar, seorang muslimah yang jadi anggota Kongres Amerika Serikat (AS) mengatakan Washington harus menghukum Israel seperti yang dilakukan terhadap Iran. Dia mengaku tertawa ketika Israel disebut sebagai negara demokrasi.

Omar, seorang pengungsi kelahiran Somalia dari Ethiopia, adalah bagian dari gelombang baru Demokrat, yang naik melenggang ke Kongres AS setelah pemilihan umum (pemilu) sela 2018 di mana Demokrat memperoleh 40 kursi di Kongres atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

Muslimah lain yang jadi anggota DPR AS adalah Rashida Tlaib, politisi Demokrat asal Michigan. Dua muslimah pertama yang melenggang di Kongres AS itu mendukung kampanye Boikot, Divestasi dan Sanksi (BDS) melawan Israel.

Omar, politisi Demokrat asal Minnesota, sudah dikenal sebagai salah satu kritikus paling kuat terhadap Israel di Capitol Hill. Kritik kerasnya terakhirnya muncul dua minggu setelah Ketua DPR Nancy Pelosi menunjuknya sebagai anggota Komite Luar Negeri DPR, komite yang mengawasi kebijakan luar negeri AS dan bantuan asing.

Selama wawancara dengan Zainab Salbi di "Through Her Eyes" Yahoo News, Omar ditanya tentang pandangannya soal Israel. Di luar dukungannya untuk gerakan BDS, ia pernah men-tweet soal perang Israel-Hamas 2014 dengan menyebut Israel telah "menghipnotis dunia". Namun, ia baru-baru ini meminta maaf.

"Saya ingin berbicara tentang Israel karena telah menjadi titik perselisihan," kata Salbi membuka wawancara. "Bagaimana Amerika bisa bekerja secara produktif menuju perdamaian yang adil dan abadi antara Israel dan Palestina, menurut Anda?"

Omar menanggapi dengan mengatakan Amerika Serikat secara historis lebih menyukai Israel dalam konflik.

"Dengan memiliki pendekatan yang sama untuk menangani keduanya," katanya. "Sebagian besar hal yang memberatkan saya adalah bahwa kami memiliki kebijakan yang membuat satu lebih unggul dari yang lain. Dan kami menutupinya dengan percakapan tentang keadilan dan solusi dua negara. Ketika Anda memiliki kebijakan yang jelas memprioritaskan satu di atas yang lain."

Ketika Salbi memintanya untuk mengklarifikasi komentarnya, Omar kemudian mengkritik nation-state lawIsrael (hukum negara-bangsa Israel) yang kontroversial, yang disahkan tahun lalu. Menurutnya, Washington tidak boleh menjadi pendukung tegas suatu negara yang menerapkan hukum yang secara efektif mendiskriminasi agama non-Yahudi, agama minoritas di Israel.

"Maksud saya hanya hubungan kita dengan pemerintah Israel dan negara Israel," kata Omar. “Jadi ketika saya melihat Israel melembagakan hukum yang mengenalinya sebagai negara Yahudi dan tidak mengakui agama-agama lain yang hidup di dalamnya dan kami masih menjunjungnya sebagai demokrasi di Timur Tengah, saya hampir terkekeh karena saya tahu jika...kami melihat bahwa di masyarakat lain, kami akan mengkritiknya," papar Omar.

"Kami akan menyebutnya," lanjutnya. "Kami melakukan itu pada Iran, pada tempat lain yang menjunjung tinggi agamanya. Dan saya melihat bahwa sekarang di Arab Saudi dan saya benar-benar diperburuk dalam kontradiksi-kontradiksi itu," imbuh dia.

Israel mengesahkan hukum atau undang-undang tersebut, yang disponsori oleh partai Likud pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, pada bulan Juli. Hukum itu menarik kritik keras dari orang-orang Yahudi di Israel dan luar negeri karena menurunkan status bahasa Arab ke bahasa non-resmi, mempromosikan status agama Yahudi dalam masalah hukum, dan tidak menentukan hak yang sama untuk semua warga negara Israel. 

Sementara itu, Kelompok pro-Israel baru untuk Demokrat yang didirikan minggu ini oleh Mark Mellman, mengkritik Omar yang menyamakan Israel dengan Iran. Menurut kelompok tersebut, penyamaan oleh Omar itu tidak masuk akal.

"Israel adalah negara demokrasi di mana hak-hak minoritas dilindungi. Di Israel wewenang berada di tangan parlemen, di mana Joint List (partai yang didominasi orang Arab) adalah partai terbesar ketiga, dan dengan pengadilan, yang dipimpin oleh hakim yang sama-sama Arab dan Yahudi," kata Mellman, CEO dari Democratic Majority for Israel, kata dalam sebuah pernyataan.

“Iran adalah negara teokrasi di mana kekuasaan penuh dan final ada di tangan seorang tokoh agama, Pemimpin Tertinggi. Iran juga telah diidentifikasi oleh pemerintahan Demokrat dan Republik sebagai sponsor terorisme negara terkemuka di dunia," imbuh Mellman, dikutip Times of Israel, Sabtu (2/2/2019).

Credit Sindonews.com

https://international.sindonews.com/read/1375552/42/muslimah-anggota-dpr-as-tertawa-israel-disebut-negara-demokrasi-1549069444

32 Warga Palestina Ditembak Militer Israel

Tank Israel mendekati wilayah perbatasan Gaza, Rabu (14/11).

CB, GAZA -- Sebanyak 32 warga negara Palestina ditembak dan terluka oleh pasukan militer Israel dalam bentrokan terbaru di sepanjang perbatasan Gaza, Jumat (1/2), sebagaimana diungkapkan Kementerian Kesehatan di daerah kantong yang dikelola Hamas tersebut.

Juru bicara kementerian itu, Ashraf al-Qudra mengatakan warga Palestina ditembak selama protes di sepanjang perbatasan Gaza. Namun, Ashraf mengungkap, tidak ada yang dilaporkan dalam kondisi yang mengancam jiwa.

Pasukan militer Israel mengatakan sekitar 10 ribu demonstran Palestina berkumpul di berbagai lokasi di sepanjang pagar perbatasan yang memisahkan Jalur Gaza dari Israel.

"Para demonstran menggulirkan ban dan melemparkan batu ke pasukan (Israel)," kata seorang jurubicara sebagaimana dilansir Dailymail, Jumat (1/2).

Palestina hampir sepanjang setahun berkumpul setidaknya setiap minggu di berbagai tempat di sepanjang perbatasan Gaza untuk memprotes Israel. Aksi tersebut sering berujung kekerasan.

Para demonstran menginginkan dapat kembali ke rumah keluarga yang mereka tinggalkan dalam perang Israel sejak tahun 1948, dan mereka menyerukan diakhirinya blokade Gaza.

Setidaknya 246 warga Palestina telah terbunuh oleh tembakan Israel di Gaza sejak 30 Maret, yang mayoritas selama protes perbatasan tetapi juga oleh tembakan tank dan serangan udara. Namun, hanya dua tentara Israel terbunuh dalam periode yang sama.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

https://m.republika.co.id/berita/internasional/palestina-israel/19/02/02/pm9hh5335-32-warga-palestina-ditembak-militer-israel

Skandal Korupsi Netanyahu Kemungkinan Diadili Sebelum Pemilu

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. (REUTERS/Atef Safadi)

Jakarta, CB -- Jaksa Agung Israel, Avichai Mandelblit mengatakan tidak mempunyai alasan yang menghalanginya mendakwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terkait skandal korupsi. Mandelblit bahkan mengisyaratkan bisa mulai mengadili orang nomor satu di Israel itu sebelum pemilihan umum berlangsung pada 9 April mendatang.

Mandelblit mengatakan dia bersama timnya masih memeriksa materi kasus yang menjerat Netanyahu. Dia menuturkan berupaya membuat susunan dakwaan secepat mungkin.

"Saya sudah memberi tahu pengacara (Netanyahu) bahwa tidak ada halangan untuk membuat dan menerbitkan keputusan, jika ada, untuk mempertimbangkan pengajuan dakwaan dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan PM, atau sebagian dari mereka yang tunduk pada hukum, bahkan sebelum tanggal pemilu," ucap Mandelblit pada Jumat (1/2).

Dikutip Reuters, Netanyahu menghadapi kemungkinan tuduhan dalam tiga kasus korupsi yang berbeda. 

Pertama, Case 1000. Dalam perkara ini Netanyahu dan keluarganya dituduh menerima gratifikasi berupa sampanye, cerutu, dan sejumlah perhiasan dari produser Hollywood yang merupakan warga Israel, Arnon Milchan, dan pebisnis asal Australia, James Packer, dalam kurun waktu 2007 sampai 2016.

Hadiah-hadiah itu disebut diberikan kepada Netanyahu sebagai imbalan karena telah memberikan "bantuan politik." Hingga kini, penyelidikan polisi masih berkutat untuk mengungkap bantuan politik seperti apa yang diberikan.

Kasus kedua disebut Case 2000. Netanyahu dituduh melobi Arnon Mozes, seorang pemilik surat kabar ternama Israel, Yedioth Ahronoth, terkait permintaan pemberitaan positif. Sebagai imbalannya, Netanyahu yang berkuasa sejak 2009 bersekongkol dengan menerbitkan aturan pemerintah dan sejumlah cara lain untuk menekan pertumbuhan surat kabar pesaing Yediot, Israel Hayom.

Dalam perkara kedua, Netanyahu bersama Mozes disangka menyuap, menipu, dan melanggar mandat yang diberikan rakyat.

Perdana Menteri Israel kesembilan itu juga terjerat skandal korupsi Case 4000. Dalam kasus ini, Netanyahu dituding memberikan kelonggaran regulasi bagi perusahaan telekomunikasi Bezeq Telecom Israel.

Dikutip Reuters, sebagai imbalan, Netanyahu dan sang istri, Sara, mendapat pemberitaan positif dari sebuah perusahaan portal berita Walla.

Meski telah diperiska sebanyak sembilan kali, Netanyahu belum juga ditetapkan statusnya sebagai tersangka. Kepolisian bahkan telah dua kali merekomendasikan jaksa untuk segera mendakwanya karena bukti sudah cukup.

Walaupun namanya terus terseret kasus korupsi, Netanyahu masih disebut masih memiliki pamor kuat untuk mempertahankan kursinya di pemilu mendatang. 

Credit CNN Indonesia

https://m.cnnindonesia.com/internasional/20190201192755-120-365824/skandal-korupsi-netanyahu-kemungkinan-diadili-sebelum-pemilu

Amerika Serikat Resmi Berhenti Bantu Palestina

Ilustrasi warga Palestina penerima bantuan. (REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)

Jakarta, CB -- Badan Bantuan Amerika Serikat (USAID) memutuskan menghentikan seluruh bantuan dalam bentuk apapun di Tepi Barat dan Jalur Gaza, Palestina. Mereka menyatakan hal itu adalah permintaan langsung dari Palestina.

"Atas permintaan Otoritas Palestina, kami menghentikan sejumlah proyek dan program yang didanai dan dibantu USAID di seluruh Tepi Barat dan Jalur Gaza," kata seorang pejabat AS, seperti dilansir Reuters, Jumat (1/2).

AS memutuskan mengakhiri seluruh bantuan terhadap Palestina pada Kamis kemarin, sesuai dengan tenggat yang telah ditetapkan. Menurut Undang-Undang Klarifikasi Anti-Terorisme, (ATCA) pemerintah AS bisa menuntut para penerima bantuan di pengadilan Negeri Paman Sam jika diduga terlibat perkara terorisme.

Otoritas Palestina memilih menolak seluruh bantuan AS gara-gara beleid itu, ketimbang dipermasalahkan di kemudian hari. Mereka juga kehilangan sokongan anggaran sebesar US$60 juta untuk membantu kegiatan kepolisian setempat untuk mengamankan wilayah.

Meski demikian, hingga saat ini belum ada keputusan apakah USAID akan menutup kantor perwakilan mereka di Palestina, dan menarik seluruh pegawainya di Kedutaan Besar AS di Yerusalem.

Pejabat senior Palestina, Saeb Erekat, beberapa waktu lalu menyatakan memang memilih menampik seluruh bantuan AS. Dia mengaku khawatir Palestina dapat menjadi target tuntutan berlandaskan ATCA.

Selama ini, sejumlah warga AS yang menjadi korban serangan Palestina dalam konflik dengan Israel mendesak pemerintahnya agar mengajukan tuntutan atas otoritas pimpinan Mahmoud Abbas tersebut.

AS menuding Palestina mendukung tindak kekerasan dengan memberikan bantuan bagi keluarga atau tahanan yang tewas saat melancarkan serangan ke Israel.

Palestina berdalih bahwa mereka memberikan dana itu untuk membantu warganya yang kehilangan kemampuan mencari penghasilan, bukan berarti mendukung kekerasan.

Warga Palestina sendiri menganggap orang-orang yang tewas saat melakukan perlawanan terhadap Israel sebagai pahlawan.

Walau kelimpungan, sejumlah pejabat Palestina mengaku bahwa kini pihaknya sedang mencari sumber dana bantuan baru dari Eropa. 

Credit CNN Indonesia


https://m.cnnindonesia.com/internasional/20190201155238-134-365733/amerika-serikat-resmi-berhenti-bantu-palestina

Jerman Depak Jet Siluman F-35, Pilih F/A-18 atau Eurofighter

Pesawat jet tempur siluman F-35 Lightning II buatan Lockheed Martin Amerika Serikat. Foto/REUTERS

BERLIN - Jerman mendepak pesawat jet tempur siluman F-35 Lockheed Martin dari lelang tender untuk menggantikan pesawat tempur Tornado-nya yang sudah tua. Negara Eropa itu kini akan memilih F/A-18 Boeing atau pesawat tempur Eurofighter Airbus.

Sumber-sumber di Kementerian Pertahanan pada hari Kamis mengonfirmasi tersingkirnya jet tempur Lockheed Martin tersebut dari lelang tender bernilai miliaran Euro.

Salah satu sumber mengatakan kementerian akan membuat keputusan akhir setelah menerima informasi terperinci dari Boeing dan Airbus tentang pesawat yang akan dipilih. Pesawat terpilih harus mampu membawa senjata nuklir Amerika Serikat (AS) untuk memenuhi kewajiban Jerman terhadap NATO.

Belum ada jadwal resmi untuk pengumuman yang akan disampaikan Kementerian Pertahanan Jerman. Proses pengumuman itu butuh waktu karena pemerintah AS harus mengesahkan kedua jet yang bersaing dalam tender untuk membawa senjata nuklir.

Jerman memiliki 85 jet Tornado yang operasional, tetapi tidak semua dilengkapi peralatan untuk membawa senjata nuklir.

Angkatan Udara Jerman juga akan bergerak maju dengan rencana yang telah lama ditunggu-tunggu untuk menggantikan 33 jet Eurofighter tertuanya, yang sekarang digunakan untuk patroli udara atau pun pelatihan.

Sumber yang mengetahui lelang tender mengatakan ada pesanan senilai hingga 3 miliar Euro (USD3,4 miliar) untuk Airbus.

Sementara iu, dalam memasarkan F/A-18, Boeing telah menggarisbawahi tingkat kesiapan yang tinggi, biaya yang relatif rendah dan kemampuan serangan elektronik yang kuat. Argumen itu telah menggema di kalangan militer setempat.

Keputusan Kementerian Pertahanan Jerman menandai kemunduran besar bagi Lockheed Martin, pembuat senjata top AS, yang berharap dapat menambah penjualan jet tempur F-35-nya ke negara-negara Eropa lainnya, termasuk Belgia.

Kepala staf angkatan udara Jerman dipecat tahun lalu setelah dia menyatakan preferensi yang jelas untuk F-35. Kementerian pertahanan mengatakan bahwa mereka menyukai "solusi Eropa".

Airbus yakin bahwa jet tempurnya menawarkan prospek risiko terendah untuk mengganti jet Tornado Jerman yang sudah uzur.

Pihak Lockheed Martin, seperti dikutip Reuters, Jumat (1/2/2019), mengaku belum secara resmi diberitahu tentang keputusan Jerman. Sedangkan Boeing menolak berkomentar, seperti halnya kedutaan AS di Berlin.

Partai Demokrat Sosial (SPD) Jerman, mitra junior di koalisi Kanselir Angela Merkel yang berkuasa, telah menentang setiap keputusan yang tergesa-gesa dalam membeli pesawat AS. Partai itu menuntut studi lebih lanjut.

Menteri Pertahanan Ursula von der Leyen, seorang politisi konservatif, telah menjanjikan keputusan mengenai rencana pengadaan jet tempur baru pada akhir tahun 2018, tetapi kementeriannya terperosok dalam skandal mengenai penggunaan konsultan luar dan masalah lainnya.

Para pejabat militer berpendapat bahwa Tornado, yang mulai beroperasi pada tahun 1983, perlu penggantian segera karena meningkatnya biaya perawatan. Sumber yang akrab dengan masalah ini mengatakan harganya bisa sekitar 8 miliar Euro untuk menjaga pesawat itu terbang melampaui tahun 2030.

Paris, mitra terdekat Berlin, telah memperingatkan bahwa membeli F-35 secara khusus dapat menggagalkan rencana untuk mengembangkan pesawat tempur baru Prancis-Jerman pada tahun 2040. 

Credit sindonews.com

NATO Segera Sahkan Macedonia Utara Jadi Anggota

Sekjen NATO Jens Stoltenberg. Foto/Istimewa

BUKARES - Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, mengumumkan bahwa pihaknya akan segera menandatangani protokol aksesi Republik Macedonia Utara ke aliansi militer bentukan Amerika Serikat (AS) itu.

"Kami akan segera menandatangani protokol aksesi. Ketika semua 29 sekutu telah meratifikasi protokol tersebut, kami akan dapat menyambut Republik Macedonia Utara sebagai anggota NATO ke-30," tutur Stoltenberg pada konferensi bersama dengan Presiden Rumania Klaus Iohannis setelah pertemuan mereka seperti disitir dari Xinhua, Jumat (1/2/2019).

Mengulangi komitmen berkelanjutan terhadap kebijakan pintu terbuka, Stoltenberg menekankan bahwa aksesi negara Balkan yang akan datang ke NATO akan memperkuat perdamaian dan stabilitas di kawasan dan di Eropa.

Macedonia dan Yunani baru-baru ini menyelesaikan perselisihan lama mereka ketika Macedonia sepakat untuk mengubah nama negara mereka menjadi Republik Macedonia Utara, dengan demikian membersihkan rintangan terbesar untuk tawaran negara Balkan itu menjadi anggota NATO dan Uni Eropa (UE).

Stoltenberg berada di Bukares untuk pertemuan informal para menteri pertahanan negara-negara anggota UE. Pertemuan tersebut adalah acara tingkat menteri pertama yang diselenggarakan oleh Rumania sejak mengambil alih Presidensi Dewan Uni Eropa pada awal tahun.

Credit  sindonews.com

Mahathir Mohamad Luncurkan Rencana Ambisius Antikorupsi Malaysia

Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, mendorong Malaysia agar menjadi masyarakat tanpa uang tunai. Gagasan ini bagian dari upaya untuk membuat tindak kejahatan korupsi semakin sulit. Sumber: Razak Ghazali/malaymail.com

CB, Jakarta - Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengumumkan rencana antikorupsi ambisius untuk membebaskan Malaysia dari praktik korupsi dalam jangka lima tahun.
Rencana ini diumumkan Mahathir dalam usia pemerintahan yang baru berjalan delapan bulan, setelah rakyat Malaysia hilang kepercayaan atas pemerintahan Najib Razak sebelumnya karena korupsi 1MDB.

Dikutip dari Asia News Network, 31 Januari 2019, Mahathir mengumumkan Anti-Corruption Plan (NACP) yang akan diulas pemerintahan Pakatan Harapan yang akan meninjau bagaimana pengisian posisi pemerintahan dilakukan, mengenalkan undang-undang pendanaan politik, dan mewajibkan politikus dan pegawai negeri tingkat tinggi melaporkan aset mereka.
Mahathir mengatakan rencananya adalah tentang memberantas korupsi dan bukan tentang menghukum kesalahan masa lalu.
"Sebelum 9 Mei 2018, banyak warga Malaysia yang muak dengan kasus-kasus korupsi meluas yang terjadi di negara yang melibatkan pemerintah, yang telah dicap internasional sebagai kleptokrasi, label yang sangat memalukan,"" katanya dalam pidato.

"Label ini tidak dibuat oleh saya atau pemerintah saya. Itu diberikan oleh media asing ketika pihak berwenang asing telah menemukan keterlibatan pemimpin masa lalu dalam pencucian uang, korupsi dan kecurangan," tambah Mahathir.Yang pasti, ini bukan pertama kalinya pemerintah meluncurkan langkah ambisius untuk mengekang korupsi.

Ketua KPK Agus Rahardjo (dua kiri), Ketua Komisioner Malaysia Anti-Corruption Commission (MACC) Dato' Sri Mohd Shukri bin Abdul (tengah), dan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif (dua kanan) memberikan keterangan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 5 November 2018. KPK bersama MACC memperpanjang nota kesepahaman perjanjian pemberantasan korupsi selama lima tahun. TEMPO/Imam Sukamto
Pada tahun 2004, pemerintahan PM Tun Abdullah Badawi juga meluncurkan rencana lima tahun National Integrity Plan (NIP) dan memberikan komisi pemberantasan korupsi Malaysia (MACC) wewenang lebih untuk membasmi korupsi yang kemudian diteruskan pemerintahan Najib Razak. Namun Mahathir mengatakan pada Selasa kemarin, rencana NIP gagal mengurangi korupsi Malaysia.
Mahathir sendiri kerapkali dituduh mentoleransi korupsi dan bangkitnya kronisme selama 22 tahun sebagai perdana menteri hingga 2003, dengan munculnya taipan yang terkait dengan pemerintahannya.
Tetapi kali ini, ia memimpin pemerintahan yang berbeda, dengan beberapa pemimpin PH di kabinetnya dikenal karena kredensial reformisnya yang kuat.
Dikutip dari The Sun Daily, MACC mengungkap data terkait praktik korupsi di Malaysia. Menurut MACC, 63,3 persen keluhan diterima dari sektor publik.

Sektor ini dianggap yang paling rentan terhadap praktik korupsi, terutama di bidang pengambilan keputusan dan pengadaan pemerintah.

Kongres Serikat Pekerja Pegawai di Layanan Publik dan Sipil (Cuepac) Datuk Azih Muda mengatakan mekanisme check and balance yang efektif, terutama untuk persetujuan dan pengadaan, perlu dibentuk untuk menghentikan penipuan dan salah kelola di sektor publik.Dia berharap bahwa Rencana Anti-Korupsi Nasional 2019-2023 (NACP), yang diluncurkan oleh Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad akan cukup untuk mengatasi ancaman korupsi di negara ini.
Presiden Transparency International-Malaysia (TI-M) Datuk Akhbar Satar mengatakan bahwa berdasarkan catatan MACC dari 2013 hingga 2018, 44 persen dari mereka yang ditangkap karena korupsi melibatkan pegawai negeri.
Sebanyak 115 inisiatif di bawah enam sektor utama telah digariskan di bawah rencana NACP dalam upaya berkomitmen untuk membawa negara menuju bebas korupsi. Dalam rencana antikorupsi Mahathir Mohamad, keenam sektor yang menjadi fokus utama melibatkan politik, administrasi sektor publik, pengadaan di sektor publik, hukum dan peradilan, penegakan hukum dan tata kelola perusahaan di Malaysia.

Credit  tempo.co

Sultan Pahang dilantik sebagai Raja Malaysia

Raja baru Malaysia Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah dan Ratu Tunku Azizah Aminah Maimunah menghadiri upacara penyambutan di Gedung Parlemen di Kuala Lumpur, Malaysia, 31 Januari 2019. (REUTERS/Lai Seng Sin)

Kuala Lumpur (CB) - Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Ri`ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dilantik sebagai Raja Malaysia atau Yang di-Pertuan Agong ke-16 dalam upacara adat di Istana Negara, Kamis.

Sultan Pahang menggantikan Sultan Kelantan, Sultan Muhammad V, yang mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir.



Turut membaca sumpah pelantikan dan menandatangani surat sumpah jabatan adalah Sultan Perak Sultan Nazrin Shah sebagai Wakil Yang di-Pertuan Agong.

Mereka berdua dipilih oleh para raja Melayu pada Musyawarah Khusus Majelis Raja-Raja ke-251 di Istana Negara pada 24 Januari 2019 untuk masa lima tahun, terhitung mulai Kamis (31/1).

Pelantikan dalam rangkaian Musyawarah Khusus Majelis Raja-Raja ke-252 tersebut dihadiri para sultan dan raja Melayu.

Musyawarah berlangsung di Balairung Seri, Istana Negara, pada 10.55 pagi, dipimpin Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah dan dihadiri semua raja Melayu. Sedangkan Sultan Kelantan, ia diwakili Tengku Mahkota Kelantan Tengku Dr Muhammad Faiz Petra Sultan Ismail Petra.

Mereka yang hadir adalah Sultan Johor Sultan Ibrahim Iskandar; Sultan Kedah Sultan Salehuddin Almarhum Sultan Badlishah, Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Putra Jamalullail dan Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin.

Selain itu, hadir Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Almarhum Tuanku Munawir.

Turut hadir semua Yang Dipertua Negeri yaitu Tun Dr Mohd Khalil Yaakob (Melaka), Tun Abdul Rahman Abbas (Pulau Pinang), Tun Abdul Taib Mahmud (Sarawak) dan Tun Juhar Mahiruddin (Sabah).

Acara tersebut turut dihadiri Perdana Menteri Malaysia Tun Dr Mahathir Mohamad dan istri Tun Dr Siti Hasmah Mohamad Ali serta Wakil Perdana Menteri Datuk Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail.

Credit  antaranews.com

Indonesia layangkan nota protes kepada Vanuatu terkait Papua

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Jakarta, Kamis (31/1/2019). (ANTARA News/Yashinta Difa)

"Pola yang dilakukan oleh Benny Wenda itu selalu manipulatif dan fake news"

Jakarta (CB) - Pemerintah Indonesia telah melayangkan nota protes kepada pemerintah Vanuatu karena menyelundupkan pemimpin Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda ke dalam delegasi mereka saat bertemu Komisi Tinggi HAM PBB.

Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, nota protes tersebut dikirimkan karena Vanuatu dianggap tidak menghormati kedaulatan RI dengan mendukung gerakan separatis Papua.

“Yang penting kami protes bahwa ada satu prinsip dasar internasional yang sudah dia (Vanuatu) langgar. Kami sampaikan bahwa kami tidak akan mundur kalau sudah menyangkut kedaulatan negara,” kata Menlu usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Jakarta, Kamis.

Indonesia menganggap tindakan Vanuatu yang memasukkan Benny Wenda ke dalam delegasinya dalam pertemuan dengan KT HAM PBB Michelle Bachelet di Jenewa pada 25 Januari lalu, tidak didasarkan pada maksud yang baik (good intention).

Kunjungan delegasi Vanuatu ke kantor KT HAM PBB dimaksudkan untuk membahas laporan penegakan HAM tahunan (Universal Periodic Review/UPR) di Dewan HAM PBB.

Namun, Benny memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan petisi referendum kemerdekaan Papua Barat yang diklaimnya sudah ditandatangani oleh 1,8 juta orang, padahal dirinya tidak masuk dalam daftar resmi delegasi Vanuatu untuk UPR.

Dalam pertemuan itu, Benny menjelaskan kepada Bachelet bahwa di bawah pemerintahan Indonesia, warga Papua tak memiliki kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkumpul.

Ia kemudian mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan kebebasan adalah melalui petisinya tersebut.

Untuk merespons insiden ini, Duta Besar RI untuk PBB Hasan Kleib pada 30 Januari lalu telah berkomunikasi melalui sambungan telepon dengan KT HAM PBB.

Dalam pembicaraan tersebut Bachelet menyampaikan keterkejutannya mengenai kehadiran Benny Wenda yang bukan merupakan anggota delegasi resmi UPR Vanuatu.

KT HAM juga kaget ketika berita mengenai pertemuan tersebut diberitakan secara luas oleh Benny Wenda, termasuk melalui unggahan pada akun media sosialnya.

“Kami tidak kaget dengan apa yang dilakukan oleh Benny Wenda. Pola yang dilakukan oleh Benny Wenda itu selalu manipulatif dan fake news,” tutur Menlu Retno.

Menlu menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan tinggal diam dan tidak akan mundur menghadapi gerakan separatis, seperti yang dilakukan Benny Wenda.

“Kami tidak akan pernah mundur apabila menyangkut masalah kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia,” ujar dia.

Credit  antaranews.com

Ini Benny Wenda, Separatis Papua yang Diselundupkan Vanuatu ke PBB

Benny Wenda, Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Foto/Bennywenda.org

JAKARTA - Pemerintah Republik Indonesia (RI) mengecam tindakan Vanuatu yang menyelundupkan petinggi separatis Papua Barat, Benny Wenda, ke Komisi Tinggi HAM (KTHAM) PBB di Jenewa. Benny itulah sosok yang menyerahkan petisi ke Komisi Tinggi HAM PBB yang berisi tuntutan referendum kemerdekaan.

Benny Wenda adalah Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Dia pernah dipenjara karena aktivitas separatisnya. Dia mendapat suaka di Inggris.

Vanuatu sudah lama menjadi negara pendukung kelompok separatis Papua Barat. Di forum PBB, negara kecil ini terang-terangan menyuarakan dukungan kemerdekaan untuk wilayah provinsi Indonesia tersebut dengan dalih pelanggaran HAM.

Meski statusnya bukan warga Vanuatu, Benny diselundupkan ke KTHAM PBB dengan status delegasi Vanuatu.

"Indonesia mengecam keras tindakan Vanuatu yang dengan sengaja telah mengelabui KTHAM dengan melakukan langkah manipulatif melalui penyusupan Benny Wenda ke dalam delegasi Vanuatu," kata Duta Besar Indonesia untuk PBB di Jenewa, Hasan Kleib yang dikutip SINDOnews.com dari laman resmi PTRI Jenewa.

Menurut Hasan, berdasarkan keterangan kantor KTHAM, tanpa sepengetahuan mereka, Benny Wenda dimasukkan dalam delegasi Vanuatu yang melakukan kunjungan kehormatan ke KTHAM pekan lalu. Kunjungan kehormatan itu dilakukan dalam rangka pembahasan UPR (Universal Periodic Review) Vanuatu di Dewan HAM.

Nama Benny Wenda jelas tidak masuk dalam daftar resmi delegasi Vanuatu untuk UPR. Kantor KTHAM bahkan menyatakan pihaknya sangat terkejut, mengingat pertemuan semata-mata dimaksudkan untuk membahas UPR Vanuatu.

"Tindakan Vanuatu tersebut merupakan tindakan yang sangat tidak terpuji dan sangat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip fundamental Piagam PBB. Indonesia tidak akan pernah mundur untuk membela dan mempertahankan kedaulatan wilayah NKRI," katanya.

Siapa sosok Benny Wenda, si pentolan separatis Papua Barat? Berikut ringkasan singkat tentang dirinya dan aktivitas separatisnya.

Dia lahir di Lembah Baliem, Papua, 17 Agustus 1974. Di laman Bennywenda.org, dia mengklaim sebagai tokoh perjuangan rakyat Papua di Inggris.

Dia mengklaim sekitar tahun 1977 pasukan militer Indonesia mengusik hidup dirinya dan keluarganya. Dia mengaku kehilangan satu kakinya dalam sebuah serangan udara di Papua. Tak ada yang bisa merawatnya sampai 20 tahun kemudian. Pada akhirnya, keluarga Benny memilih bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ketika rezim pemerintah Soeharto tumbang, gerakan referendum dari warga Papua yang menuntut merdeka dari Indonesia muncul. Saat itu, Benny melalui organisasi Demmak (Dewan Musyawarah Masyarakat Koteka), membawa suara masyarakat Papua. Mereka menuntut pengakuan dan perlindungan adat istiadat, serta kepercayaan, masyarakat suku Papua. Mereka menolak apapun yang ditawarkan pemerintah Indonesia termasuk otonomi khusus.

Dia gencar melakukan lobi termasuk di era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Otonomi khusus diberikan pemerintah, tapi tokoh ini masih menuntut kemerdekaan untuk Papua Barat.

Tuntutan itu berbuah penjara baginya, tepatnya pada 6 Juni 2002 di Jayapura. Dia dihukum 25 tahun penjara atas berbagai tuduhan, termasuk pengerahan massa untuk membakar sebuah kantor polisi.

Dia pernah melarikan diri dari penjara pada 27 Oktober 2002. Tahun 2003, dia dan beberapa anggota keluarganya mendapat suaka di Inggris. Aktivis kemerdekaan Papua Barat dan kelompok LSM Eropa disebut-sebut ikut andil dalam pelarian tokoh separatis ini.

Pemerintah Indonesia tak tinggal diam. Tahun 2011, pemerintah pernah meminta Interpol menangkap Benny atas tuduhan melakukan beberapa pembunuhan di Indonesia. Tak jelas apa reaksi Interpol, namun Benny mengklaim red notice untuk penangkapnnya telah dicabut. 

Credit  sindonews.com

Soal Benny Wenda, Dewan HAM Mengaku 'Dijebak' Vanuatu

Komisioner Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet tidak mengetahui bahwa ada seorang yang bukan delegasi Vanuatu, yakni Benny Wenda dalam pertemuan tersebut. Foto/Istimewa

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri Indonesia menuturkan, Duta Besar Indonesia di PBB di Jenewa, Hasan Kleib telah melakukan pembicaraan dengan Komisioner Tinggi HAM (KTHAM) PBB, Michelle Bachelet mengenai Vanuatu. Vanuatu memasukan tokoh separatis Papua, Benny Wenda dalam delegasi mereka saat bertemu dengan Bachelet.

Benny Wenda adalah Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Dia pernah dipenjara karena aktivitas separatisnya dan mendapat suaka di Inggris.

Kemlu menyebut, dalam pembicaraan itu Bachelet mengaku "dijebak" oleh Vanuatu. Bachelet, papar Kemlu, tidak mengetahui bahwa ada seorang yang bukan delegasi Vanuatu dalam pertemuan tersebut.

"Pada tanggal 30 January 2019 siang hari, Wakil Tetap RI di Jenewa telah melakukan pembicaraan telepon langsung dengan KTHAM, Michelle Bachelet. KTHAM menyampaikan merasa “caught by surprise” dengan adanya anggota delegasi yang bukan merupakan anggota Delegasi resmi Universal Periodic Review (UPR) Vanuatu (Benny Wenda)," kata Kemlu.

"Kantor KTHAM senantiasa mendasarkan pada “good intention” dari negara anggota PBB ketika ingin bertemu dengannya. Langkah Vanuatu tersebut tidak menunjukkan “good intention," sambungnya dalam keterangan pers yang diterima Sindonews pada Kamis (31/1).

Dalam keteranganya, Kemlu mengatakan, KTHAM cukup kaget ketika berita mengenai pertemuan tersebut diberitakan secara luas oleh Benny Wenda yang bukan merupakan anggota Delegasi Vanuatu.

Sebelumnya diwartakan, pekan lalu Benny Wenda mengaku telah menyerahkan petisi kepada Bachelet. Petisi yang diklaim berisi 1,8 juta tanda tangan itu berisi tuntutan referendum kemerdekaan. Pentolan separatis itu berharap PBB akan mengirim misi pencarian fakta ke provinsi Papua Barat yang dia klaim ada dugaan pelanggaran HAM.

Benny Wenda mengaku telah berbicara dengan Bachelet tentang situasi di wilayah Nduga. Menurutnya, di wilayah itu setidaknya 11 orang telah terbunuh dan lebih banyak lagi yang tewas setelah melarikan diri ke hutan untuk menghindari pasukan Indonesia. Benny bahkan mengklaim sekitar22.000orang telah telantar. 

Credit  sindonews.com

Filipina Gempur Abu Sayyaf dari Udara Usai Teror Bom

Ilustrasi pasukan Filipina. (REUTERS/Stringer)

Jakarta, CB -- Presiden Filipina, Rodrigo Duterte memerintahkan angkatan bersenjata meluncurkan serangan udara terhadap kelompok militan Abu Sayyaf, yang diduga bertanggung jawab atas insiden bom ganda di salah satu katedral pada akhir pekan lalu.

Menteri Pertahanan Filipina, Delfin Lorenzana mengatakan aparat terus mengintensifkan operasi militer terhadap Abu Sayyaf di selatan Provinsi Sulu, termasuk serangan udara ke beberapa wilayah di Kota Jolo.

"Perintah Presiden Duterte adalah untuk menghancurkan Abu Sayyaf," kataseperti dikutip The Strait Times pada Kamis (31/1).


Serangan bom ganda di Gereja Katedral Our Lady of Mt. Carmel pada Minggu (27/1) menewaskan 21 orang dan melukai ratusan lainnya.


Ledakan bom bermula ketika para pelaku meledakkan diri di dalam gereja dan tempat parkir mobil.

Serangan ini merupakan salah satu yang paling mematikan dalam beberapa tahun terakhir di wilayah tersebut. Pulau ini juga menjadi basis kelompok Abu Sayyaf.

Lorenzana mengatakan telah menerima laporan terkait kemungkinan serangan teror di wilayah itu sejak Agustus lalu. Namun, sayangnya aparat Filipina tetap tak sanggup mengantisipasinya.

Lorenzana menuturkan para penyelidik masih terus melakukan investigasi terkait serangan tersebut demi mencari kemungkinan ada tersangka lainnya yang terlibat, termasuk sepasang warga asal Yaman.

Lorenzana memaparkan dua warga Yaman itu diperkirakan menjadi pelaku yang meledakan sabuk peledak di gereja tersebut.

Berselang beberapa hari setelah insiden di Gereja Katedral Our Lady of Mt. Carmel, sebuah granat meledak di sebuah masjid di Kota Zamboanga. Insiden itu menewaskan dua orang dan melukai empat lainnya.



Kedua insiden ini terjadi ketika Undang-Undang Organik Bangsamoro (BOL) Filipina baru-baru ini disahkan pemerintah. Beleid tersebut merupakan hasil kesepakatan damai antara pemerintah dan salah satu kelompok pemberontak Islam terbesar, Front Pembebasan Islam Moro (MILF), demi mengakhiri pergolakan di selatan Filipina.

Konflik di wilayah itu telah memakan banyak nyawa, menelantarkan jutaan warga miskin Filipina, dan menghentikan pengelolaan investasi di bagian selatan negara.





Credit  cnnindonesia.com

Temuan Baru, Pesawart MH370 Jatuh Didekat Madagaskar?

abc news

Pesawat itu sepertinya mengambil rute yang berbeda dengan yang sejak lama diasumsikan

Sebuah studi tentang gelombang suara bawah air yang direkam pada hari penerbangan Malaysia Airlines MH370 menghilang, menunjukkan rute yang berbeda. Kemungkinan lokasi jatuhnya pesawat berada di timur laut Madagaskar, jika memang benar data tersebut berasal dari pesawat yang hilang.


Para ilmuwan di Universitas Cardiff di Inggris telah meneliti gelombang gravitasi akustik yang diambil oleh dua stasiun hidroakustik di Samudra Hindia. Satu di lepas Tanjung Leeuwin di Australia Barat dan yang lainnya di Diego Garcia lebih jauh ke utara.

Masing-masing dari dua stasiun tersebut yang dioperasikan oleh Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organisation, memiliki tiga "hydrophones" atau mikrofon bawah air. Alat tersebut terus-menerus merekam gelombang suara di laut.


Sinyal dari kedua stasiun tersebut menunjukkan gelombang suara yang bisa datang dari benda besar, seperti meteorit atau pesawat terbang yang mengenai air.


Studi sebelumnya oleh Universitas Cardiff dan Universitas Curtin di Australia Barat sebagian besar telah melihat sinyal dari stasiun Cape Leeuwin antara pukul 12.00 dan 02.00 UTC pada 8 Maret 2014. Sinyal itu mencakup jangka waktu ketika pihak berwenang meyakini pesawat MH370 jatuh, berdasarkan pada data satelit dari pesawat.


Tetapi pemahaman baru tentang seberapa cepat dan jauh gelombang gravitasi akustik merambat di bawah air membuat para ilmuwan Cardiff memeriksa sinyal itu pada rentang waktu yang lebih luas - mulai pukul 11 malam pada 7 Maret 2014 hingga jam 4 pagi hari berikutnya.  Termasuk data dari stasiun hidroakustik yang lebih jauh di Diego Garcia.


"Kami sekarang telah mengidentifikasi dua lokasi di mana pesawat itu dapat berdampak pada lautan, serta rute alternatif yang mungkin diambil oleh pesawat itu," kata Dr Usama Kadri dari Universitas Cardiff.

Temuan baru mengarah ke Madagaskar

Analisis gelombang akustik yang diambil oleh stasiun di Australia Barat akan menyarankan lokasi jatuhnya pesawat di Samudra Hindia selatan yang sebagian besar mencakup area yang sudah dicakup oleh pencarian sebelumnya untuk MH370.


Tetapi sinyal dari stasiun Diego Garcia - jika memang sinyal itu berasal dari pesawat yang hilang - akan menunjukkan lokasi kecelakaan jauh lebih ke utara daripada yang diduga sebelumnya. Ini berarti pesawat yang hilang itu sepertinya mengambil rute yang berbeda dengan yang sejak lama diasumsikan.


Pihak berwenang telah lama berpikir pesawat itu jatuh di suatu tempat di barat daya Australia Barat. Dua pencarian yang dilakukan sejauh ini gagal menemukan pesawat MH370 itu.


Dr Usama Kadri mengatakan temuan baru itu didasarkan pada pemahaman yang lebih baik tentang "elastisitas dasar laut" atau fleksibilitas, yang mempengaruhi bagaimana gelombang suara merambat di bawah air.


"Penelitian kami terhadap gelombang-gelombang ini telah berlangsung sejak kami pertama kali mengusulkan gagasan itu pada tahun 2017," tulis Dr. Kadri dalam The Conversation.

Photo: lebih dari 20 item serpihan pesawat terapu ke sepanjang pesisir di Afrika, Madagascar dan Pulau La Reunion. (Reuters: Stringer France)

"Analisis sebelumnya menganggap dasar laut yang kaku, tidak memungkinkan gelombang yang memancar bergerak melewatinya.


"Namun, jika elastisitas dasar laut diperhitungkan, maka ombak akan bergerak dengan kecepatan yang ditingkatkan ini.


"Ketika gelombang gravitasi akustik mulai bergerak melalui dasar laut, kecepatan rambatnya meningkat menjadi lebih dari 3.500 m per detik, dari 1.500 m per detik yang akan mereka rambati melalui air."


Dengan merangkul teori elastisitas dasar laut ini, maka lokasi benturan pesawat MH370 akan lebih jauh dari stasiun hidrofon daripada yang diperkirakan sebelumnya.


Dengan demikian, data dari Diego Garcia akan mengarah ke lokasi kecelakaan di timur laut Madagaskar, jika sinyal tersebut benar berasal dari pesawat yang hilang. Dan itu adalah masalah besar.

Desakan analisis lebih lanjut

Dr Usama Kadri mengatakan sinyal suara dari stasiun hidroakustik utara ini terdistorsi oleh "kebisingan" yang diyakini disebabkan oleh latihan militer, yang diketahui terjadi di sekitar waktu di sisi tertentu dari Samudra Hindia itu.


Dia mengatakan layak bahwa gelombang suara besar ini kemungkinan berasal dari roket atau rudal yang ditembakkan, daripada Boeing 737 yang jatuh menabrak laut.


"Bantalan dari beberapa sinyal ini berada dalam area di mana sinyal dari aksi militer dilakukan, sehingga ada kemungkinan bahwa sinyal tersebut terkait dengan aksi militer," kata Dr Kadri.


"Tetapi jika sinyal ini terkait dengan MH370, ini akan menyarankan kemungkinan lokasi tabrakan baru di bagian utara Samudra Hindia."


Entah mengapa, data berdurasi 25 menit dari stasiun Diego Garcia - di mana AS memiliki pangkalan militer rahasia - sudah hilang.


Dr Usama Kadri mengatakan sinyal yang dianalisis timnya menunjukkan adanya penutupan selama 25 menit yang tidak dapat dijelaskan dengan kegagalan teknis atau pemeliharaan, mengingat ketiga hidropon beroperasi secara independen satu sama lain.


Dia mengatakan CTBTO telah gagal memberikan alasan mengapa data tersebut hilang, meskipun tindakan militer atau maskapai Malaysia Airlines MH370 mungkin telah menyebabkan sistem itu ditutup.


Situs Madagaskar juga jauh dari apa yang disebut "busur ketujuh" - sebuah garis imajiner yang memetakan kemungkinan lokasi pesawat berdasarkan sinyal satelit dari pesawat yang diambil oleh satelit Inmarsat Inggris.


Tetapi mengingat ada begitu banyak variabel dalam apa yang diketahui tentang pesawat - termasuk "ping" satelit ini - Dr Kadri percaya otoritas pencarian termasuk Australia harus melakukan analisis data yang lebih rinci dari kedua stasiun hidroakustik.


"Sehubungan dengan penelitian ini kami merekomendasikan bahwa sinyal setiap saat antara 23:00 (7 Maret) dan 04:00 (8 Maret) UTC, di kedua stasiun ... dianalisis tanpa kecuali," katanya.


"Dan ini dilakukan secara independen dari sumber lain [seperti data satelit], untuk meminimalkan dimasukkannya ketidakpastian terkait dengan mereka."


Dr Kadri mengatakan dia telah mengomunikasikan rekomendasi ini kepada Biro Keselamatan Transportasi Australia, yang mengawasi pencarian pertama untuk MH370 di Samudra Hindia. Juga Tim Investigasi MH370 di Malaysia dan otoritas terkait lainnya, dengan harapan bahwa pencarian akan dilanjutkan untuk menemukan pesawat yang hilang tersebut.


Tim peneliti Cardiff juga berencana untuk melakukan serangkaian percobaan lapangan di situs baru itu, untuk melihat apakah temuan di lokasi dapat mengisolasi "sinyal tersembunyi" dalam kebisingan sekitar untuk mengekstraksi lebih banyak informasi dari data yang ditangkap oleh dua stasiun hidroakustik.

Credit  republika.co.id

Cina Bangun Stasiun Luar Angkasa Rahasia di Argentina

Stasiun Luar Angkasa Cina di kawasan Patagonian, Argentina, memiliki antena telescope setinggi 16 lantai. Reuters

CB, Las Lajas – Pemerintah Cina membangun sebuah stasiun luar angkasa di kawasan Patagonian, Argentina, dan dijalankan oleh militer negara itu.

 

Kompleks ini dilengkapi dengan ruang pengunjung untuk menjelaskan alasan pembangunan antena parabola setinggi 16 lantai di dalam kompleks.
Kompleks stasiun luar angkasa ini dikelilingi pagar berduri setinggi sekitar 2.5 meter. Pengunjung hanya bisa datang jika membuat perjanjian sebelumnya.

 

Reuters melansir kompleks ini dipenuhi kerahasiaan dan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat dan pejabat setempat. Pemerintahan Trump juga disebut merasa khawatir dengan instalasi canggih ini.
Misi stasiun ini, yang diumumkan, adalah mengembangkan observasi damai luar angkasa dan eksplorasinya. Media Cina melansir stasiun di Argentina ini berperan dalam pendaratan pesawat luar angkasa Cina di sisi gelap Bulan pada awal Januari 2019.

Kompleks ini memiliki luas sekitar 200 hektar dan tidak mendapat pengawasan ketat dari otoritas Argentina.
Bekas Menlu Argentina, Susana Malcorra, mengatakan pemerintah Argentina tidak memiliki pengawasan fisik langsung atas operasi stasiun luar angkasa ini. Pada 216, perjanjian dengan Cina direvisi sehingga penggunaan stasiun ini hanya untuk kegiatan sipil.

Stasiun Luar Angkasa Cina di kawasan Patagonian, Argentina, dari tampak atas. Reuters
“Tidak penting apa yang tercantum di dalam kontrak atau perjanjian. Bagaimana Anda yakin mereka akan mengikuti aturan main,” kata Juan Uriburu, pengacara Argentina yang bekerja untuk usaha patungan besar Argentina dan Cina.


Saat ini, program luar angkasa Cina dikendalikan oleh pihak militer yaitu Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA. Stasiun di kawasan Patagonian, Argentina, ini dikelola oleh China Satellite Launch and Tracking Control General. Lembaga ini melapor ke Strategic Support Force di bawah PLA.

Credit  tempo.co

Koalisi Saudi siap gunakan "pasukan terukur" di Yaman

Negara-negara anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa di Markas PBB di New York City, New York, Amerika Serikat, 21 Desember 2018, melakukan pemungutan suara atas resolusi soal keamanan Yaman. (REUTERS/Carlo Allegri)

Dubai (CB) - Koalisi pimpinan Arab Saudi siap mengerahkan "pasukan dengan kekuatan terukur" untuk menekan Al-Houthi, gerakan yang berhubungan dengan Iran, agar mundur dari kota pelabuhan Hudaidah di Yaman di bawah kesepakatan yang didukung PBB, kata pejabat Uni Emirat Arab (UAE) pada Rabu (30/1).

Pihak-pihak yang berperang di Yaman gagal menarik pasukan mereka dari kota pelabuhan utama negara itu di bawah gencatan senjata satu bulan. Kegagalan itu dapat memicu ancaman serangan besar di Hudaidah yang bisa berujung pada bencana kelaparan.

Al-Houthi menguasai Hudaidah sementara faksi-faksi lain di Yaman, yang didukung koalisi dan mencoba mengembalikan pemerintahan yang diakui internasional, berkumpul di pinggiran kota itu.

Menteri Luar Negeri UAE Anwar Gargash mengatakan koalisi Muslim Suni Arab yang didukung negara-negara Barat telah menyerang 10 kamp pelatihan Al-Houthi di luar kantor gubernur Hudaidah pada Rabu.

"Koalisi bersiap untuk mengerahkan lebih banyak pasukan dengan kekuatan yang terukur untuk membuat Al-Houthi mematuhi Kesepakatan Stockholm," tulisnya di Twitter.

"Untuk menjaga gencatan senjata dan harapan bagi proses politik, PBB dan komunitas internasional harus menekan Al-Houthi untuk menghentikan kekerasan, memfasilitasi konvoi bantuan, dan melakukan penarikan dari kota dan pelabuhan Hudaidah seperti yang telah disepakati," kata Gargash.

Utusan PBB Martin Griffiths menjalin kontak dengan kedua pihak yang bertikai untuk menyelamatkan kesepakatan. Kesepakatan itu merupakan terobosan diplomatik besar pertama untuk mengakhiri perang empat tahun, yang telah menewaskan puluhan ribu orang dan membuat Yaman di ambang kelaparan.

Credit  antaranews.com

Operasi Antikorupsi Saudi Berakhir, Puluhan Pejabat Ditangkap

Ilustrasi bendera Kerajaan Arab Saudi. (REUTERS/Murad Sezer)

Jakarta, CB -- Arab Saudi menyatakan penyelidikan pemberantasan korupsi yang telah berlangsung sejak 2017 lalu berakhir pada hari ini, Kamis (31/1). Dalam kegiatan itu mereka telah menahan puluhan pejabat tinggi termasuk pangeran kerajaan, menteri, dan pengusaha.

Kantor berita Saudi, SPA, melaporkan operasi tersebut ditutup dengan persetujuan Raja Salman. Penyelidikan itu telah berjalan sejak 15 bulan lalu.

Para koruptor itu ditahan di hotel-hotel mewah. Sebagian dari mereka akhirnya dibebaskan setelah menyepakati sejumlah perjanjian untuk mengembalikan kerugian negara, hingga menambah pemasukan kas kerajaan lebih dari US$100 miliar.


"Jaksa penuntut umum telah menolak menyelesaikan berbagai kasus dari sedikitnya 56 individu karena tuduhan pidana yang sudah dijatuhkan terhadap mereka," bunyi pernyataan itu seperti dilansir AFP.


Sementara itu, delapan pejabat korup langsung dirujuk kasusnya ke kejaksaan publik setelah menolak menyepakati perjanjian finansial dengan pemerintah.

"Sebanyak 87 individu mau menyepakati perjanjian finansial setelah mereka mengaku atas tuduhan yang dijatuhkan terhadap mereka," demikian bunyi laporan SPA.

Media tersebut memaparkan, selama penyelidikan berlangsung pemerintah berhasil memulangkan uang negara sebesar US$107 miliar dalam bentuk properti, perusahaan, uang tunai, dan aset lainnya.

Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman (MbS) memimpin langsung operasi pemberantasan korupsi ini.


Sejumlah kritikus mengecap operasi tersebut sebagai upaya MbS merebut kekuasaan dan menyingkirkan lawan politik tak lama setelah ia diangkat sebagai putra mahkota, pewairs takhta kerajaan. Namun, otoritas Saudi berkeras bahwa pemberantasan korupsi ini ditargetkan demi menghapus budaya rasuah yang mengakar di negara kerajaan tersebut.



Credit  cnnindonesia.com