Bangladesh Gugat Bank Filipina Atas Kasus Pembobolan Rekening

Ilustrasi peretas. (Foto: Istockphoto/gorodenkoff)

Jakarta, CB -- Bangladesh memutuskan bereaksi hukum atas keterlibatan bank Filipina pada salah satu pencurian siber terbesar di dunia. Gubernur bank sentral Bangladesh Fazle Kabir mengatakan akan mengajukan gugatan hukum di New York, Amerika Serikat.

Peretas yang tidak bisa teridentifikasi telah mencuri US81 juta (Rp 1,13 triliun) dari rekening bank sentral Bangladesh di bank sentral AS (Federeal Reserve/The Fed) di New York pada Februari 2016.

Uang tersebut kemudian ditransfer ke Rizal Commercial Banking Corp (RCBC) cabang Manila lalu secara cepat ditarik lantas dicuci di kasino lokal.


Kabir mengatakan pada AFP bahwa kasus bakal diajukan melawan RCBC dan "semua pihak" yang terlibat pencurian guna mencoba mengembalikan dana yang hilang. Dia juga menambahkan telah terjalin kesepakatan antara pihaknya dengan bank sentral AS di New York buat mendukung gugatan.

Bangladesh telah mengirim tim legal ke New York untuk persiapan pertarungan buat mengembalikan dana.

Pada 2016 lalu Filipina sudah mengenakan denda US$21 juta (Rp294,5 miliar) pada RCBC setelah menginvestigasi keterlibatannya pada pencurian. RCBC menolak tuduhan itu kemudian pada 2017 menuduh bank sentral Bangladesh telah melakukan "pengalihan isu".

Pada bulan ini mantan manajer RCBC Maia Deguito dijatuhi hukuman penjara yang panjang dan didenda US$109 juta (Rp1,5 triliun). Deguito merupakan manajer cabang bank yang jadi lokasi transfer pencurian, dia dituduh mengoordinasikan transfer ilegal itu.

Deguito berencana mengajukan banding dan bisa bebas dengan jaminan sampai putusan resmi.


Pencurian ini mengekspos Filipina sebagai surga uang kotor. Peretas dijelaskan menyerang bank sentral AS dengan lusinan permintaan transfer yang mencoba mencuri lebih dari US$850 juta.

Namun sistem keamanan bank dan penulisan yang salah pada beberapa permintaan mencegah kebobolan lebih banyak.

Aksi pencurian itu terjadi pada Jumat, saat bank sentral Bangladesh tutup. Bank sentral AS tutup pada Sabtu dan Minggu, hingga membuat respons terlambat. Bank sentral AS yang mengatur rekening bank sentral Bangladesh telah menyangkal sistem mereka diretas.



Credit  cnnindonesia.com

Presiden Venezuela siap berunding dengan oposisi

Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengacungkan dua jari setelah menerima selempang kepresidenan dalam upacara pengambilan sumpahnya sebagai presiden untuk periode kedua di Mahkaman Agung di Karakas, Venezuela, 10 Januari 2019. (REUTERS/Carlos Garcia Rawlins)

Moskow (CB) - Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada Rabu mengatakan siap duduk bersama dan menggelar pembicaraan dengan oposisi negara tersebut.

Presiden juga tidak menutup kemungkinan adanya mediasi oleh negara ketiga, demikian dilaporkan Kantor Berita Rusia RIA.

Kantor berita RIA merilis sejumlah komentarnya saat perjuangan untuk mengendalikan Venezuela semakin intensif, dengan persiapan penyelidikan yang dilakukan oleh pemerintah.

Penyelidikan tersebut dapat berujung pada penangkapan pemimpin oposisi Juan Guaido, yang mengangkat dirinya sebagai presiden sementara dan menyerukan aksi turun ke jalan.

Venezuela pekan lalu terjerumus ke dalam kekekacauan politik setelah Amerika Serikat mengakui pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido yang berusia 35 tahun sebagai presiden sementara,  sementara Rusia terus memberikan dukungannya kepada Maduro.

"Saya siap untuk duduk di meja perundingan dengan oposisi agar kita membicarakan kepentingan Venezuela, demi perdamaian dan masa depan negara," kata Maduro yang dikutip kantor RIA.

Maduro memberikan sejumlah komentar dalam wawancara dengan Kantor Berita Rusia RIA di Karakas pada Rabu.

Ditanya mengenai kemungkinan mediasi dengan negara ketiga dalam perselisihan tersebut, Maduro seperti yang dikutip mengatakan: "Ada beberapa pemerintah, secara umum organisasi-organisasi, yang menunjukkan perhatian tulus mereka tentang apa yang sedang terjadi di Venezuela dan mereka menyerukan agar dialog dilakukan."

Credit  antaranews.com

Cina dan India Dapat Minyak Murah Venezuela karena Sanksi AS

CB, Washington – Sanksi Amerika Serikat terhadap perusahaan negara minyak PDVS asal Venezuela bakal memaksa perusahaan menjual minyak dengan harga murah. Ini bakal menguntungkan negara pembeli seperti Cina dan India.


“PDVSA bakal harus memberikan diskon besar untuk menggantikan minyak mentah asal Timur Tengah. Ini juga bakal menimbulkan biaya ekstra transportasi,” kata Risa Grais-Targow seperti dilansir CNBC pada Senin, 28 Januari 2019. PDVSA merupakan nama perusahaan minyak pelat merah Venezuela.
Analis Risa mengatakan sanksi ini juga berdampak pada pendapatan pemerintah Venezuela, yang bakal berkurang. Sanksi AS ini berlaku sejak Senin pekan ini.


Tekanan ekonomi AS ini bertujuan agar Presiden Nicolas Maduro mundur dari posisinya. Maduro merupakan Presiden berideologi sosialis dan baru saja memenangkan pemilu Presiden untuk kedua kalinya.
Namun, Reuters melansir, sejumlah negara Barat menilai pemilu itu penuh dengan kecurangan. AS dan sejumlah negara Eropa serta Amerika Latin mendukung Juan Guaido, yang merupakan Presiden Majelis Nasional, sebagai Presiden interim hingga pemilu baru digelar. Madruo menolak ini dan menuding AS memimpin upaya kudeta terhadap dirinya.


Menurut penasehat keamanan nasional AS, John Bolton, sanksi AS bakal membuat Venezuela kehilangan pendapatan sekitar US$11 miliar atau sekitar Rp155 triliun pendapatan negara itu dari berjualan minyak di AS. Sanksi AS ini juga membekukan sekitar US$7 miliar aset atau sekitar Rp99 triliun.
Menurut analis politik dari Verisk Maplecroft, situasi keuangan perusahaan PDVSA sudah berada diujung tanduk dengan hanya setengah dari minyak mentahnya menghasilkan uang. Sekitar setengah lainnya dikirim ke Cina sebagai pembayaran atas pinjaman miliaran dolar selama satu dekade terakhir.


Venezuela diperkirakan bakal memanfaatkan kilang minyak di India dan Cina untuk mengolah jenis minyak bumi produksinya. Minyak ini memiliki sifat padat, dan asam.
Reuters melansir Presiden Maduro menawarkan dialog dengan pemimpin oposisi Juan Guaido, yang menolaknya. Maduro menuding Guaido mencoba memimpin Venezuela dari Washington. Presiden AS Donald Trump dan Wapres Mike Pence, mendukung Guaido secara terbuka untuk menggantikan Maduro, yang dinilai diktator.

Credit  tempo.co

Venezuela selidiki Guaido, larang bepergian, bekukan aset

Pemimpin oposisi yang menyatakan diri sebagai presiden sementara Venezuela, Juan Guaido, (kanan) menghadiri sidang Majelis Nasional Venezuela di Karakas, Venezuela, 29 Januari 2019. (REUTERS/Carlos Garcia Rawlins)

Karakas (CB) - Pemerintah Venezuela memukul balik Juan Guaido, yang mendeklarasikan diri sebagai presiden sementara, pada Selasa (29/1) dengan Mahkamah Agung memberlakukan larangan perjalanan dan membekukan rekening-rekening banknya.

Tindakan itu diambil Pemerintah kendati ada peringatan dari Washington mengenai "konsekuensi serius" jika hal itu dilakukan.

Mahkamah juga mengatakan kejaksaan bisa menyelidiki Guaido. Langkah itu sepertinya merupakan balasan atas memberlakuan sanksi-sanksi Amerika Serikat atas perusahaaan minyak milik Venezuela, PDVSA, yang diumumkan pada Senin (28/1).

Dengan berlakunya sanksi, perusahaan minyak negara kemungkinan tidak dapat memenuhi kontrak dengan para perusahaan pembeli di Amerika Utara, kata pemerintahan Presiden Nicolas Maduro.

Sanksi-sanksi Washington tersebut, yang bertujuan untuk menekan Maduro mundur dari kekuasaan, merupakan tindakan paling keras terhadap mantan pemimpin serikat berusia 56 tahun itu. Selama pemerintahan Maduro, ekonomi Venezuela mengalami keruntuhan dan jutaan warga Venezuela berbondong-bondong pergi ke negara-negara tetangga dalam beberapa tahun belakangan.

Sanksi-sanksi AS memicu harga minyak dunia naik, kemarahan dari China dan Rusia dan langkah-langkah serius pertama terhadap Guaido sejak ia menantang klaim Maduro menang dalam pemilihan presiden dan menjadi presiden untuk periode kedua pekan lalu.

Mahkamah Agung menyetujui permintaan Jaksa Agung Venezuela Tarek Saab untuk mengadakan investigasi pendahuluan terhadap Guaido atas tuduhan bahwa ia telah membantu negara-negara asing campur tangan dalam urusan dalam negeri Venezuela. Mahkamah juga memberlakukan larangan bepergian atas pemimpin yang berusia 35 tahun itu dan membekukan rekening-rekeningnya.

Sebagai anggota parlemen yang memimpin Majelis Nasional, Guaido memiliki kekebalan dari tuntutan jika tidak ada perintah pengadilan tinggi. Tetapi Mahkamah Agung yang beranggota 32 orang itu setia kepada Maduro dan bergerak cepat untuk melakukan penyelidikan.

Sebagai tanggapan atas berita awal rencana jaksa agung Venezuela itu, penasihat keamanan nasional AS John Bolton memperingatkan "konsekuensi serius bagi mereka yang berusaha menumbangkan demokrasi dan mencederai Guaido," dalam cuitannya yang menggambarkan Saab sebagai "mantan jaksa agung Venezuela yang tak sah."

AS dan beberapa negara lain telah mengakui Guaido sebagai kepala negara sah Venezuela dan mengecam Maduro sebagai perebut kekuasaan.

Maduro, yang diambil sumpah sebagai presiden pada 10 Januari untuk periode kedua setelah pemilihan yang diperselisihkan tahun lalu, menuduh Guaido melakukan kudeta yang diarahkan AS terhadap dirinya. Maduro didukung sejumlah negara, termasuk Rusia.

Pelantikan Maduro memicu protes di seluruh negeri. Lebih 40 orang diyakini tewas dalam kekerasan politik pekan lalu, termasuk 26 orang ditembak pasukan pemerintah, lima tewas dalam razia rumah ke rumah dan 11 lainnya tewas dalam penjarahan, kata juru bicara HAM PBB Rupert Colville pada Selasa.

Menurut dia, lebih 850 orang ditahan antara 21-26 Januari, termasuk 77 anak-anak, yang di antaranya berusia 12 tahunan.

Credit  antaranews.com

Diplomat Sakit Misterius, Kanada Tarik Staf Kedubes di Kuba

Kanada tarik setengah personel perwakilan di Kuba usai satu diplomat terkena penyakit misterius, menambah daftar pejabat yang mengalami gejala aneh sejak 2017. (Reuters/Stringer)

Jakarta, CB -- Kanada menarik setengah personel perwakilan negaranya di Kuba setelah seorang diplomat kembali dilaporkan diserang penyakit misterius, menambah panjang daftar pejabat yang mengalami gejala kesehatan aneh sejak 2017.

"Pemangkasan pegawai [di Kedubes Kanada] akan menjadi respons yang layak atas kejadian ini," ujar seorang pejabat Kanada kepada Reuters, Rabu (30/1).

Pejabat anonim itu mengatakan bahwa diplomat tersebut mulai mengeluh sering sakit kepala, mual, dan mengalami gangguan penglihatan serta pendengaran sejak musim semi 2017.


Gejala ini serupa dengan yang dialami 14 staf kedubes Kanada sebelumnya, juga 25 pejabat Amerika Serikat di Kuba dalam beberapa tahun terakhir.


"Tes kesehatan menunjukkan karyawan itu mengalami gejala yang sama dengan karyawan sebelumnya," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Kanada.

Namun, Kanada tak mengetahui penyebab gejala tersebut. Kanada dan Kuba masih terus berkoordinasi dan bekerja sama untuk memecahkan masalah ini.


"Saya pikir pejabat Kuba juga frustrasi karena kami tak kunjung dapat mengetahui penyebabnya," kata sumber Reuters tersebut.

Kanada adalah salah satu rekan ekonomi paling penting bagi Kuba. Total perdagangan kedua negara mencapai US$790 juta pada 2017, membuat Kanada masuk dalam daftar 10 besar negara rekan dagang Kuba.

Selain itu, Kanada juga menjadi pasar pariwisata besar dengan lebih dari setengah juta warga berpelesir ke Kuba setiap tahunnya.





Credit  cnnindonesia.com

Sekjen NATO Pede Bisa Rontokkan Pertahanan Udara Rusia

Sekjen NATO Jens Stoltenberg. Foto/Istimewa

BRUSSEL - Sekretaris Jenderal (Sekjen) NATO, Jens Stoltenberg, meyakini jet tempur siluman organisasi yang dipimpinnya dapat meruntuhkan pertahanan udara Rusia. Hal itu diungkapkannya dalam pertemuan dengan media Amerika Serikat (AS), Washington Examiner.

Menurut surat kabar itu, Stoltenberg mengklaim bahwa pesawat pembom NATO yang paling canggih dapat merusak kemampuan Rusia untuk menggunakan sistem anti akses/area, yang biasa disebut A2/AD, untuk membahayakan wilayah pakta pertahan bentkan AS itu.

"Jet tempur generasi kelima (NATO) sangat mampu untuk dapat menangani A2/AD. Jadi tidak seperti A2/AD adalah semacam penyumbatan 100 persen, itu hanya membutuhkan lebih banyak upaya dan sistem yang lebih maju. Dan kami berinvestasi dalam hal itu," ujarnya sambil mencatat bahwa tidak ada ancaman segera dari invasi Rusia seperti dikutip Sputnik dari Washington Examiner, Rabu (30/1/2019).

Surat kabar yang berbasis di AS itu menyatakan bahwa mantan perdana menteri Norwegia itu merujuk pada superioritas udara F-22 dan platform pesawat tempur F-35, yang menunjukkan bahwa kemampuan siluman yang dimiliki kedua pesawat itu membuat mereka sulit dilacak dan dihancurkan. Menurutnya, ini merupakan masalah utama bagi para perencana perang Rusia.

Komentar Stoltenberg seolah mengamini pernyataan Jenderal AS Philip Breedlove pada 2016 lalu. Komandan Komando Eropa AS itu mengatakan bahwa sangat penting untuk berinvestasi dalam kemampuan dan kapasitas yang memungkinkan NATO untuk masuk ke dalam lingkungan A2/AD dan dapat memperkuatnya.

Sementara itu analis militer Dave Majumdar telah menulis sebuah artikel untuk The National Interest, yang menyarankan bahwa Jenderal Breedlove merujuk pada jet tempur F-22 Raptor dan F-35, yang lebih mampu menangani pertahanan udara modern yang dibangun Rusia modern yang terintegrasi dengan sistem, seperti S-300 dan S-400.

Sementara itu, Turki siap menjadi negara anggota NATO pertama yang memperoleh sistem pertahanan rudal S-400 buatan Rusia terlepas dari proposal balasan AS untuk membeli sistem pertahanan rudal Patriot-nya.

Washington secara konsisten menyatakan keprihatinannya atas keputusan Ankara untuk melanjutkan pembelian pertahanan udara Rusia, dan mengancam akan memblokir pengiriman F-35 buatan AS sebagai balasan.

Pentagon telah prihatin dengan fakta bahwa akuisisi S-400 di Ankara bersamaan dengan F-35 dapat memberikan para ahli Rusia wawasan utama tentang penampang radar, profil penerbangan, dan informasi sensitif lainnya yang terkait dengan teknologi jet tempur. 

Credit  sindonews.com

Intelijen Amerika Berbeda Pendapat dengan Presiden Trump

Presiden AS, Donald Trump (kiri) dan Direktur Intelijen Nasional Dan Coats

CB, Washington – Pimpinan lembaga intelijen Amerika Serikat berbeda pandangan dengan Presiden Donald Trump mengenai sejumlah isu penting seperti Korea Utara, Iran dan Suriah.

Mereka juga mengatakan Cina dan Rusia sebagai dua negara ancaman terbesar bagi AS. Kedua negara ini semakin erat bekerja sama dibanding beberapa dekade sebelumnya.
“Cina, Rusia, dan Korea Utara, semakin meningkatkan penggunaan operasi siber untuk mengancam pikiran dan mesin dengan mengembangkan sejumlah cara, mencuri informasi, mempengaruhi warga negara kita, dan mengganggu infrastruktur penting,” kata Dan Coats, direktur Intelijen Nasional, dalam penjelasan di Komite Intelijen Senat AS pada Selasa, 29 Januari 2018.

Dan Coats menambahkan,”Hubungan Moskow dan Beijing semakin dekat dibandingkan beberapa dekade sebelumnya.”
Dalam pertemuan ini, Coats didampingi Direktur CIA, Gina Haspel, Direktur FBI, Christopher Wray, Direktur National Security Agency Jenderal Paul Nakasone, Direktur Defense Intelligence Agency Jenderal Robert Ashley and Direktur National Geospatial-Intelligence Director Robert Cardillo.
Penjelasan pimpinan intelijen ini berbeda dengan sejumlah pernyataan Trump sebelumnya mengenai bahaya Rusia terhadap pemilu AS dan institusi demokrasi, ancaman ISIS di Suriah, dan komitmen Korea Utara untuk denuklirisasi.

Intelijen, misalnya, mengatakan, mereka telah melindungi pemilu sela 2018 dari gangguan luar. Tapi mereka memprediksi bakal ada serangan lebih canggih dan baru untuk pemilu Presiden 2020.
Coats mengatakan musuh-musuh AS bakal,”Menggunakan operasi pengaruh di online untuk mencoba melemahkan institusi demokrasi, melemahkan kemitraan dan sekutu, dan mengubah kebijakan.”
Soal Korea Utara, Coats mengatakan negara komunis tertutup itu sepertinya tidak akan menyerahkan senjata nuklirnya. Sebelumnya, Trump mengatakan Korea Utara bukan lagi sebuah ancaman.

Coats juga mengatakan ISIS akan terus mencoba menyerang dari Suriah dan Irak terhadap musuh-musuhnya dari Barat dan regional termasuk AS. Trump sebelumnya mengumumkan penarikan pasukan AS dari Suriah dengan alasan AS telah mengalahkan kelompok teroris.
Intelijen AS juga mengatakan Iran tidak mengembangkan senjata nuklir yang bertentangan dengan perjanjian nuklir 2015. Namun, Teheran telah mengancam akan membalik sejumlah komitmen yang dibuat setelah Trump menarik diri dari perjanjian nuklir Iran pada 2018.
Pada saat yang sama, ABC News melansir, Coats mengatakan sejumlah negara sekutu justru menjauh karena perubahan kebijakan perdagangan dan keamanan AS.
“Sejumlah sekutu dan mitra AS menjadi lebih independen dari Washington sebagai respon terhadap perubahan kebijakan AS mengenai keamanan dan perdagangan dan menjadi lebih terbuka terhadap kemitraan bilateral dan multilateral,” kata Coats.
Menanggapi ini, sejumlah senator mengungkapkan kekhawatirannya. “Kerja sama yang meningkat antara Rusia dan Cina, yang tidak terjadi selama waktu yang lama, bisa menjadi hal yang sangat besar bagi AS,” kata Angus King, senator independen yang terafiliasi dengan Partai Demokrat.

Credit  tempo.co

Intelijen Sebut Negara Sekutu Mulai Menjauhi Amerika

Sejumlah pejabat tinggi intelijen AS memberikan penjelasan dalam rapat dengan Komite Intelijen Senat pada 29 Januari 2019. Mereka adalah Direktur Intelijen Nasional Dan Coats, Direktur CIA, Gina Haspel, Direktur FBI, Christopher Wray, Direktur National Security Agency Jenderal Paul Nakasone, Direktur Defense Intelligence Agency Jenderal Robert Ashley and Direktur National Geospatial-Intelligence Director Robert Cardillo.

CB, Washington – Direktur Intelijen Nasional, Dan Coats, mengatakan sejumlah negara sekutu menjauh sebagai reaksi terhadap perubahan kebijakan AS mengenai keamanan dan perdagangan.


“Sejumlah sekutu dan mitra AS menjadi lebih independen dari Washington sebagai respon terhadap perubahan kebijakan AS mengenai keamanan dan perdagangan dan menjadi lebih terbuka terhadap kemitraan bilateral dan multilateral,” kata Coats dalam rapat dengan Komite Intelijen Senat seperti dilansir ABC News pada Selasa, 29 Januari 2019.
Dalam pertemuan ini, Coats didampingi Direktur CIA, Gina Haspel, Direktur FBI, Christopher Wray, Direktur National Security Agency Jenderal Paul Nakasone, Direktur Defense Intelligence Agency Jenderal Robert Ashley and Direktur National Geospatial-Intelligence Director Robert Cardillo.


Sejak dilantik sebagai Presiden AS ke 45, Donald Trump membuat sejumlah terobosan yang menciptakan friksi dengan sejumlah negara sekutu.
Trump mengritik soal iuran NATO, yang menurut dia mayoritas ditanggung oleh AS. Negara sekutu besar seperti Jerman, Prancis dan Inggris dinilai tidak memberikan kontribusi sumbangan iuran yang memadai yaitu mengalokasikan 2 persen dari total produk domestik mereka untuk pertahanan.


Belakangan, dalam pertemuan puncak NATO di Brussel pada 2018, Trump meminta negara-negara anggota NATO menaikkan anggaran pertahanan menjadi 4 persen, yang dinilai semakin membebani keuangan.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Sumber: AP

Trump juga menarik diri dari Perjanjian Nuklir Iran pada 2018 dengan alasan perjanjian nuklir ini menguntungkan negeri Mullah dan memberikan kesempatan untuk membuat senjata nuklir. Sikap Trump ini ditolak oleh negara-negara sekutu yang ikut menandatangani perjanjian nuklir ini seperti Jerman, Inggris, dan Prancis.

Ketiga negara sekutu justru mendukung perjanjian nuklir ini dan mengupayakan skema pembayaran untuk kegiatan ekspor dan impor Iran agar tidak terkena sanksi AS.
Trump juga menarik AS dari Kesepakatan Perubahan Iklim Paris pada 2018. Ini menimbulkan kecaman dari berbagai kalangan termasuk bekas Menlu AS, John Kerry, yang menilai Trump berbohong mengenai alasan penarikan diri itu.

Credit  tempo.co

RI Kecam Vanuatu karena 'Selundupkan' Benny Wenda ke PBB

Dubes RI untuk PBB di Jenewa, Hasan Kleib, mengecam Vanuatu yang diam-diam memasukkan pemimpin ULMWP, Benny Wenda, dalam delegasinya saat bertemu Komisioner Tinggi HAM PBB di Jenewa pekan lalu. (CNN Indonesia/Natalia Santi)

Jakarta, CB -- Indonesia mengecam Vanuatu yang diam-diam memasukkan pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda, dalam delegasinya saat bertemu Komisioner Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss, pekan lalu.

"Indonesia mengecam keras tindakan Vanuatu yang dengan sengaja telah mengelabui KTHAM dengan melakukan langkah manipulatif melalui penyusupan Benny Wenda ke dalam delegasi Vanuatu," ucap Duta Besar RI untuk PBB di Jenewa, Hasan Kleib, melalui pernyataan di situs resmi kantornya, pada Selasa (29/1).

Dalam pertemuan tersebut, Benny menyerahkan petisi referendum kemerdekaan Papua Barat yang diklaim sudah ditandatangani oleh 1,8 juta orang.


Hasan membeberkan bahwa penyerahan petisi itu terjadi ketika delegasi Vanuatu tengah melakukan kunjungan kehormatan ke kantor KT HAM PBB di Jenewa pada Jumat (25/1).


Kunjungan kehormatan itu dilakukan dalam rangka pembahasan laporan penegakan HAM tahunan (Universal Periodic Review/UPR) Vanuatu di Dewan HAM PBB.

Hasan mengatakan Vanuatu memasukkan Beny ke dalam delegasinya tanpa sepengetahuan KT HAM PBB. Menurutnya, nama Benny Wenda "tidak masuk dalam daftar resmi delegasi Vanuatu untuk UPR."


Kantor KTHAM PBB, kata Hsan, bahkan sangat terkejut atas kehadiran Beny saat itu, mengingat pertemuan semata-mata dimaksudkan untuk membahas UPR Vanuatu.

"Tindakan Vanuatu tersebut merupakan tindakan yang sangat tidak terpuji dan sangat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip fundamental Piagam PBB. Indonesia tidak akan pernah mundur untuk membela dan mempertahankan kedaulatan wilayah NKRI," tutur Hasan.

Kepada wartawan di Jenewa pekan lalu, Benny mengklaim telah menyerahkan petisi yang sudah ditandatangani 1,8 juta orang tersebut kepada Komisioner Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet.


Benny mengatakan bahwa di bawah pemerintahan Indonesia, warga Papua tak memiliki kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkumpul.

Dia juga menganggap satu-satunya cara untuk mendapatkan kebebasan itu adalah melalui petisinya tersebut, yang diklaim ditandatangani oleh hampir tiga perempat orang dari total 2,5 juta rakyat Papua.

Dalam pertemuan itu, Benny juga meminta Bachelet mengirim tim pencari fakta ke Papua untuk menyelidiki dugaan penggunaan senjata kimia di wilayah Indonesia paling timur itu.




Credit  cnnindonesia.com

Masjid di Selatan Filipina Dilempari Granat, Dua Orang Tewas

Ilustrasi.

MANILA – Sebuah granat yang dilempar ke dalam sebuah masjid di selatan Filipina menewaskan dua orang dan melukai empat lainnya. Serangan tersebut terjadi hanya berselang tiga hari setelah ledakan bom ganda di sebuah gereja di Jolo yang menewaskan 21 orang.

Berdasarkan keterangan pihak keamanan yang dilansir Reuters, Rabu (30/1/2019), insiden itu terjadi lepas tengah malam di Kota Zamboanga, kota mayoritas Kristen di Mindanao. Menyusul serangan tersebut, militer Filipina segera meminta masyarakat untuk tidak menyebarkan spekulasi melalui media sosial dan menjaga persatuan antarwarga.

Komandan satuan tugas regional Kolonel Leonel Nicolas menekankan bahwa insiden itu "bukanlah tindakan pembalasan".

Dua serangan yang mengguncang Filipina selatan dalam sepekan terakhir terjadi menyusul referendum Bangsamoro yang sukses dan damai pada 21 Januari. Hasil referendum menunjukkan dukungan yang luas dari masyarakat di selatan Filipina untuk status otonomi di wilayah mayoritas Muslim tersebut.
Status otonomi itu digagas guna mengatasi masalah separatisme, kekerasan, kemiskinan dan keterbelakangan pembangunan di wilayah selatan Filipina yang telah terjadi selama bertahun-tahun.

Dewan Ulama Semenanjung Zamboanga mengutuk serangan yang disebutnya sebagai "tindakan setan, tidak rasional, dan tidak manusiawi" dan mendorong masyarakat orang untuk selalu waspada.

Belum diketahui siapa yang bertanggungjawab atas serangan terhadap masjid tersebut, namun pemerintah meyakini kelompok Abu Sayyaf yang berafiliasi dengan ISIS adalah pelaku dari serangan yang terjadi di gereja pekan lalu.          




Credit  okezone.com

Duterte Pastikan Bom Gereja Jolo Serangan Bunuh Diri

Presiden Filipina Rodrigo Duterte.

Foto: AP Photo/Ahn Young-joon

Pengeboman tersebut terjadi enam hari usai referendum Muslim Bangsamoro,

CB, MANILA— Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, mengatakan ledakan kembar yang menewaskan 20 orang di sebuah gereja di pulau bagian selatan Filipina pada akhir pekan lalu kemungkinan serangan bunuh diri, mengutip taklimat yang disampaikan para panglima kepadanya.


Komentar Duterte berbeda dari pernyataan-pernyataan para perwira militer dan kepolisian pada Selasa (29/1), yang mengatakan bom-bom di dalam dan di luar gereja di Jolo tampaknya diledakkan dari jarak jauh.

Gambar dari kamera keamanan mengenai para tersangka, yang diyakini memasang bom-bom tersebut, telah diperlihatkan kepada media.


Jika bisa dipastikan kebenarannya, pengeboman itu akan menjadi salah satu kasus pertama yang diketahui sebagai serangan bunuh diri di Filipina dan akan sesuai dengan klaim ISIS melalui kantor beritanya, Amaq, pada Senin pagi.


ISIS mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut.


"Bom itu meledak. Itu terorisme dan bunuh diri. Anda tidak dapat membawa tas-tas plastik, Anda akan ditanya oleh polisi, militer ketika Anda bawa tas pungung," kata Duterte ketika ditanya oleh wartawan untuk menjelaskan keterangan sebelumnya.


Dia menambahkan, "Tetapi Anda dapat melihat semua potongan daging. Kami bahkan melangkahinya."


Ketika ditanya secara terpisah tentang komentar Duterte, Menteri Pertahanan Delfin Lorenzana mengatakan kemungkinan ledakan kedua dilakukan oleh seorang pengebom bunuh diri.


"Bom pertama yang meledak di dalam gereja tampak ditinggalkan oleh seorang wanita," ujarnya.


Sementara bom kedua yang meledak di pintu masuk sekitar satu setengah menit kemudian, menurut Lorenzana, mungkin dilakukan pengebom bunuh diri seperti terindikasi oleh bagian-bagian tubuh yang terserak.


Pengeboman tersebut terjadi enam hari setelah penyelenggaraan referendum mengenai otonomi bagi kawasan yang sebagian besar berpenduduk orang-orang Islam itu.


Lebih 100 orang menderita cedera selain 20 orang tewas di Jolo dalam salah satu serangan paling mematikan dalam beberapa tahun belakangan di kawasan yang dilanda ketakstabilan.

Credit  republika.co.id

PBB Masih Tunggu Indonesia Beri Akses ke Papua

Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Michelle Bachelet, masih menunggu pemberian akses ke Papua dari pemerintah Indonesia. (AFP PHOTO/POOL/Fabrice COFFRINI)

Jakarta, CB -- Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Michelle Bachelet, masih menunggu pemberian akses ke Papua dari pemerintah Indonesia.

"Indonesia sepakat memberikan kantor kami akses ke Papua dan kami masih menunggu konfirmasi," ujar Wakil Juru Bicara Kantor Komisioner Tinggi HAM PBB (OHCHR), Ravina Shamdasani, kepada CNNIndonesia.com, Selasa (29/1).

CNNIndonesia.com sudah menghubungi juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, dan Duta Besar RI untuk PBB di Jenewa, Hasan Kleib, tapi belum ada tanggapan.


Indonesia memang mengundang PBB untuk melawat Papua. Undangan itu disampaikan langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo, saat Komisioner Tinggi HAM PBB sebelumnya, Zeid Raad Al Hussein, berkunjung ke Istana Kepresidenan pada Februari 2018.


Namun, sejak saat itu, pemerintah Indonesia belum mengeluarkan izin karena prosesnya tak kunjung rampung.

Shamdasani melontarkan pernyataan ini saat mengonfirmasi kabar penyerahan petisi referendum kemerdekaan Papua Barat oleh pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda, kepada Komisioner Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet.



Shamdasani mengatakan kepada CNNIndonesia.com bahwa petisi tersebut diserahkan saat Bachelet sedang bertemu dengan delegasi Vanuatu, dalam sesi Ulasan Universal Periodik Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, pekan lalu.

"Dalam pertemuan ini, salah satu anggota delegasi Vanuatu, Benny Wenda, menyerahkan petisi kepada Komisioner Tinggi. Pertemuan ini tidak diatur khusus oleh Wenda untuk tujuan tersebut (menyerahkan petisi)," kata Shamdasani melalui surat elektronik, Selasa (29/1).

Menurut Shamdasani, Bachelet kemudian mengatakan kepada Benny bahwa OHCHR sudah berkoordinasi dengan Indonesia mengenai masalah HAM di Papua, dan masih menunggu akses ke pulau paling timur Indonesia tersebut.





Credit  cnnindonesia.com

PBB Beberkan Proses Penyerahan Petisi Papua Barat

Ilustrasi. (AFP Photo/Fabrice Coffrini)

Jakarta, CB -- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkap momen ketika pemimpin kelompok separatis the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda, menyerahkan petisi soal referendum kemerdekaan Papua Barat kepada Komisioner Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet.

Wakil juru bicara Komisioner Tinggi HAM PBB (OHCHR), Ravina Shamdasani, mengatakan kepada CNNIndonesia.com bahwa petisi tersebut diserahkan saat Bachelet sedang bertemu dengan delegasi Vanuatu, dalam sesi Ulasan Universal Periodik Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss.

"Dalam pertemuan ini, salah satu anggota delegasi Vanuatu, Benny Wenda, menyerahkan petisi kepada Komisioner Tinggi. Pertemuan ini tidak diatur khusus oleh Wenda untuk tujuan tersebut (menyerahkan petisi)," kata Shamdasani melalui surat elektronik, Selasa (29/1).


Menurut Shamdasani, Bachelet kemudian mengatakan kepada Benny bahwa OHCHR sudah berkoordinasi dengan Indonesia mengenai masalah HAM di Papua, dan meminta akses ke pulau paling timur Indonesia tersebut.


"Indonesia sepakat untuk memberikan akses kepada kantor kami ke Papua dan kami menunggu konfirmasi terkait pengaturan tersebut," kata Shamdasani.

CNNIndonesia.com sudah meminta penjelasan kepada Kementerian Luar Negeri RI untuk mengetahui perkembangan proses pemberian akses PBB ke Papua, tapi belum mendapatkan respons.

Hingga berita ini dibuat, CNNIndonesia.com juga masih menunggu konfirmasi mengenai langkah PBB selanjutnya menanggapi petisi ini.

Kepala Staf Kepresidenan RI, Moeldoko, meyakini PBB tidak akan menggubris petisi yang diklaim sudah ditandatangani 1,8 juta orang itu karena menganggap badan internasional tersebut menghormati kedaulatan Indonesia.

"PBB pasti menghormati kedaulatan Indonesia," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/1) kemarin.


Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu, juga mengatakan penyerahan petisi sama sekali bukan masalah bagi Indonesia. Dia menekankan jika ada kelompok yang ingin memisahkan diri dari Indonesia maka harus berhadapan dengannya.

"Begini ya, apa pun ngomong segala macem, enggak boleh merdeka. Titik. Ya, kalau mereka berhadapan dengan pasti menteri pertahanan dulu dong, menteri pertahanan negara," ucapnya.

Ryamizard pun mengaku tak khawatir dengan klaim Benny soal ada 1,8 juta orang yang menandatangani petisi tersebut.

"Tidak masalah. Kita lebih banyak kok," ujar Ryamizard.

Sementara itu, Kepala Penerangan Komando Daerah Militer Cenderawasih, Muhammad Aidi, meragukan jumlah orang yang diklaim meneken petisi tersebut.


"Jumlah itu sangat tidak mendasar. Jumlah penduduk di Papua Barat 2,5 juta. Di Nduga saja 70 persen di antaranya masih hidup seperti di masa prasejarah, bahkan tidak punya data kependudukan. Bagaimana bisa ada 1,8 juta orang tanda tangan?" katanya kepada CNNIndonesia.com.




Credit  cnnindonesia.com

AS: Ada Konsekuensi Serius Jika Guaido Dilukai

Penasihat Keamanan Nasional AS, John Bolton mengatakan, ada konsekuensi serius jika pemerintah Venezuela melukai pemimpin oposisi negara itu, Juan Guaido. Foto/Reuters

WASHINGTON - Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS), John Bolton mengatakan, ada konsekuensi serius jika pemerintah Venezuela melukai pemimpin oposisi negara itu, Juan Guaido.

Peringatan Bolton ini muncul setelah Jaksa Agung Venezuela, Tarek Saab meminta pengadilan tinggi negara itu untuk meluncurkan penyelidikan terhadap Guaido.

"Kami mengecam ancaman mantan Jaksa Agung Venezuela yang tidak sah terhadap Presiden Juan Guaido," ucap Bolton melalui akun Twitternya, merujuk pada Saab, yang tidak lagi diakui AS sebagai Jaksa Agung Venezuela.

"Izinkan saya tegaskan, akan ada konsekuensi serius bagi mereka yang berusaha menumbangkan demokrasi dan membahayakan Guaido," sambungnya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Rabu (30/1).

Sebelumya diwartakan, kemarin Saab di televisi pemerintah mengatakan dia telah meminta pengadilan untuk membuka penyelidikan awal terhadap Guaido sebagai akibat dari berbagai kejadian kekerasan yang diprovokasi di negara itu sejak 22 Januari, sehari sebelum Guaido memproklamirkan dirinya sebagai presiden sementara.

Dia juga menuduh Guaido membantu negara asing untuk campur tangan dalam masalah internal Venezuela.

Saab mengatakan, dia meminta Mahkamah Agung Venezuela untuk memperkenalkan langkah-langkah pencegahan termasuk melarang Guaido meninggalkan negara dan memblokir rekening keuanganya. 

Credit  sindonews.com

Tentara Pembelot Venezuela Minta Bantuan Senjata kepada Trump

Tentara Venezuela yang membelot Carlos Guillen Martinez dan Josue Hidalgo Azuaje meminta Presiden AS Donald Trump mengirimkan senjata. Foto/Istimewa

CARACAS - Para tentara Venezuela yang membelot menyerukan pemerintahan Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Donald Trump untuk mempersenjatai mereka, dalam apa yang mereka sebut sebagai pencarian untuk kebebasan.

Mantan tentara Carlos Guillen Martinez dan Josue Hidalgo Azuaje, yang tinggal di luar negeri, mengatakan bahwa mereka ingin bantuan militer AS untuk mempersenjatai warga Venezuela yang terkepung. Mereka mengklaim telah melakukan kontak dengan ratusan pembelot yang berkeinginan dan telah meminta tentara Venezuela untuk memberontak melawan rezim Maduro, melalui siaran televisi.

"Sebagai tentara Venezuela, kami meminta AS untuk mendukung kami, dalam hal logistik, dengan komunikasi, dengan senjata, sehingga kami dapat mewujudkan kebebasan Venezuela," kata Guillen Martinez.

"Kami tidak mengatakan bahwa kami hanya membutuhkan dukungan AS, tetapi juga Brazil, Kolombia, Peru, semua negara saudara, yang menentang kediktatoran ini," imbuhnya seperti dikutip dari CNN, Rabu (30/1/2019).

Para pembelot menunjukkan kepada CNN chat Whatsapp, di mana mereka mengklaim ribuan perwira dan prajurit junior Venezuela yang marah. Mereka mengatakan sedang bekerja untuk menyatukan berbagai faksi yang tidak puas menjadi satu kelompok yang kompak.

Meski begitu, mereka dengan tegas menolak intervensi militer AS yang lebih luas untuk mendukung Guaido.

"Kami tidak ingin pemerintah asing menyerbu negara kami," tegas Hidalgo Azuaje.

"Jika kita membutuhkan serangan, itu harus oleh tentara Venezuela yang benar-benar ingin membebaskan Venezuela," ucapnya.

Tekanan pada militer Venezuela akan meningkat minggu ini, karena pemimpin oposisi Juan Guaido telah menyerukan demonstrasi pada hari Rabu dan Minggu. Oposisi mendorong pengikutnya untuk menekan tentara yang mereka kenal untuk membelot.

CNN mendapat sedikit gambaran tentang kesulitan internal pertikaian di ketentaraan, ketika bertemu dan mendiskusikan gagasan pemberontakan dengan seorang prajurit yang terdaftar di tempat parkir bawah tanah di Caracas. Ia meminta untuk tidak diidentifikasi karena takut akan mendapat hukuman.

"Ada tentara di setiap unit yang bersedia bangkit dengan senjata," katanya kepada CNN.

"Mereka sedang mempersiapkan diri mereka sendiri dan belajar dari kesalahan masa lalu. Mereka menunggu saat yang tepat, sehingga mereka bisa memukul lebih keras sehingga orang merasakannya," ungkapnya.

Ia mengklaim beberapa unit tentara telah memiliki senjata dan amunisi yang hilang dan mungkin diambil untuk membantu memicu pemberontakan.

"Operasi sebelumnya telah gagal karena perwira berpangkat tinggi menentangnya. Mereka masih mengendalikan setiap daerah, dan jika pemberontakan terjadi, itu dengan cepat dinetralkan," katanya.

Dia mengakui pesan yang dikirim oleh pembelot dari luar Venezuela, dan mengatakan mereka "sangat positif."

"Entah bagaimana mereka memberi kami harapan," katanya. "Mereka di luar Venezuela, tetapi memberi makan jiwa kami. Mereka menginspirasi kami dan meningkatkan harga diri militer," tuturnya.

Permintaan ini datang ketika penasihat keamanan nasional Amerika Serikat (AS), John Bolton, memperingatkan pemerintah Maduro bahwa kekerasan terhadap oposisi politik Venezuela — atau terhadap pemimpinnya dan presiden yang memproklamirkan sendiri, Juan Guaido — akan menghadapi pembalasan yang keras.

Bolton juga mengimbau militer Venezuela untuk membantu kelancaran transisi kekuasaan dari Maduro ke Guaido, yang diakui AS sebagai kepala negara yang sah.

Sebelumnya, upaya pemberontakan yang dilakukan oleh segelintik militer Venezuela berhasil di padamkan oleh tentara yang loyal kepada Presiden Nicolas Maduro.

Selain itu, Para petinggi militer Venezuela telah menunjukkan kesetiaan yang tak tergoyahkan kepada Maduro. Mereka telah mendeklarasi dukunganya untuk rezim Maduro yang ditayangkan secara berulang-ulang di televisi pemerintah. Menteri Pertahanan Vladimir Padrino Lopez mengatakan bahwa tentara Venezuela akan "mati" untuk pemerintah mereka. 

Credit  sindonews.

Mahathir Tolak Atlet Israel Karena Solidaritas Atas Palestina

Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Muhammad. (REUTERS/Lai Seng Sin)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohammad berkeras dengan sikapnya yang melarang atlet Israel mengikuti segala bentuk kompetisi yang digelar di Negeri Jiran. Dia menganggap Negeri Zionis itu merupakan negara kriminal karena menjajah Palestina dan patut dihukum.

Pernyataan itu diutarakan Mahathir sebagai bentuk pembelaan atas keputusan melarang keikutsertaan atlet Israel. Melalui pernyataan panjang di blognya, Mahathir berdalih kebijakan itu dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina.

Mahathir juga menjelaskan contoh-contoh yang ia anggap sebagai perlakuan tidak adil Israel terhadap bangsa tersebut. Namun, Mahathir membantah kalau Malaysia merupakan negara anti-Yahudi atau anti-Semit.


"Israel adalah negara kriminal dan layak dihukum," tulis Mahathir di blognya chedet.cc pada Senin (28/1).


Mahathir menyatakan Malaysia turut mengutuk negara-negara dan setiap pihak yang bertindak di luar nilai kemanusiaan, bukan cuma Israel.

"Malaysia bukan anti-Yahudi atau anti-Semit. Negara Arab juga orang Semitik. Tapi kami (Malaysia) juga berhak mengutuk setiap perilaku tidak manusiawi dan menindas di mana pun dan oleh siapa pun," kata Mahathir.

"Kami telah mengutuk orang-orang Myanmar atas perlakuan mereka terhadap Rohingya. Kami telah mengkritik banyak negara dan orang-orang karena tindakan tidak manusiawi mereka," lanjut Mahathir.

Kebijakan memblokade atlet Israel ditempuh Malaysia setelah mereka melarang atlet Negeri Zionis mengikuti kejuaraan renang dunia bagi penyandang difabel pada Juli 2018 lalu.


Akibat kebijakan tersebut, Komite Paralimpik Dunia (IPC) melucuti hak Malaysia untuk menjadi tuan rumah kejuaraan renang dunia bagi kaum difabel tahun ini.

Malaysia seharusnya menjadi tuan rumah turnamen persiapan Paralimpik Tokyo 2020, yang dijadwalkan digelar di Kucing pada 29 Juli-4 Agustus 2019.

Malaysia memang tak memiliki relasi diplomatik dengan Israel karena solidaritasnya terhadap Palestina. Selama ini, paspor Israel juga ditolak di Negeri Jiran.

Sebelum menunjuk Malaysia sebagai tuan rumah turnamen, IPC telah menuntut jaminan akses masuk bagi atlet Israel dari Kuala Lumpur. Namun, situasi berubah setelah pemerintahan Mahathir berkuasa usai memenangkan pemilihan umum pada 9 Mei 2018.


Mahathir, yang berusia 93 tahun, memang dikenal keras terhadap Israel. Dalam sebuah wawancara dengan BBC pada Oktober 2018, dia mengatakan orang Yahudi 'berhidung kait' dan menyalahkan mereka terkait konflik di Timur Tengah.





Credit  cnnindonesia.com

Kekerasan Tepi Barat Meningkat, PBB Sampaikan Keprihatinan

Pemukiman Yahudi di Tepi Barat Palestina

Foto: AP/Oded Balilty

Kekerasan naik per bulan hingga 57 persen selama 2018.

CB, JENEWA— Komisaris Tinggi PBB bagi Hak Asasi Manusia (HCRH) menyatakan keprihatinan mendalam atas kekerasan yang dilakukan pemukim Yahudi terhadap orang Palestina di wilayah Palestina yang diduduki.


"Kami sangat prihatin dengan serangan sangat keras dan berlanjut terhadap orang Palestina di Desa Al-Mughayir, Tepi Barat Sungai Jordan, Sabtu lalu (26/1). Selama peristiwa itu, Hamdi Taleb Na'asan (38), ayah empat anak, ditembak di punggung dan meninggal," kata satu pernyataan dari juru bicara HCRH, Selasa (29/1).

Dia mengatakan, berdasarkan pemantauannya di Tepi Barat menunjukkan pembunuhan tersebut terjadi setelah sekelompok 30 orang Yahudi, sebagian dari mereka bersenjata, dari pos terdepan Adei Ad, yang berdekatan.


Semula menyerang petani Palestina di ladang mereka, dan kemudian berlanjut ke desa tempat pemukim Yahudi.


Serangan tersebut nyatanya menggunakan amunisi aktif untuk menembak warga desa dan rumah mereka.


Ia menambahkan, bentrokan mengakibatkan enam warga desa ditembak dengan menggunakan amunisi aktif, sehingga tiga di antara mereka menderita luka parah.


Pernyataan itu mengatakan meskipun pasukan keamanan Israel ditempatkan di dekat desa tersebut dan dengan cepat disiagakan mengenai serangan itu, beberapa saksi mata memberi tahu staf PBB yang mengunjungi desa tersebut pada Senin (28/1) bahwa diperlukan sekitar dua jam bagi militer untuk turun tangan.


"Ketika pasukan keamanan Israel akhirnya turun tangan, pusat utama tindakan mereka tampaknya ialah untuk membubarkan warga desa Palestina dengan menggunakan gas air mata. Tiga lagi orang Palestina cedera akibat amunisi aktif setelah pasukan keamanan campur tangan.


Namun pada tahap ini tidak jelas apakah mereka ditembak oleh pemukim Yahudi atau tentara Israel. Secara keseluruhan, 20 warga desa cedera sepanjang hari itu," kata mereka, sebagaimana dikutip Kantor Berita Palestina, WAFA.


Aksi kekerasan di Al-Mughayir dilakukan dalam konteks peningkatan kekerasan oleh pemukim Yahudi di Tepi Barat, yang telah mencapai tingkat tertinggi sejak 2015.


Menurut Kantor PBB bagi Koordinasi Bantuan Kemanusiaan (OCHA) untuk wilayah Palestina yang diduduki, rata-rata jumlah peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh pemukim Yahudi per bulan naik sampai 57 persen pada 2018 dibandingkan dengan pada 2017, dan sebanyak 175 persen dibandingkan dengan pada 2016.


Komisaris Tinggi tersebut mengatakan Israel, sebagai kekuatan pendudukan, memiliki kewajiban untuk melindungi warga Palestina di bawah kekuasaannya, dan menyerukan penyelidikan penuh mengenai pembunuhan Na'asan.


Israel, menurut juru bicara HCHR, sebagai kekuatan pendudukan, berkewajiban berdasarkan hukum kemanusiaan internasional untuk melindungi penduduk Palestina dari serangan semacam itu. Mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan oleh pemukim Yahudi harus diseret ke pengadilan.


"Pasukan keamanan Israel telah memulai penyelidikan mengenai pembunuhan Na'asan, dan kami menyambut baik ini. Kami mendesak pemerintah agar memastikan ada penyelidikan menyeluruh mengenai pembunuhan warga Palestina itu dan cedera yang dialami orang-Palestina lain, dan penyelidikan tersebut mandiri, transparan dan efektif," katanya. 

Credit  republika.co.id

PM Palestina Rami Hamdallah Mundur dari Jabatannya

Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah.

Foto: Reuters

Otoritas Palestina belum membahas nama-nama calon pengganti Rami Hamdallah

CB.CO.ID, RAMALLAH -- Presiden Palestina Mahmoud Abbas telah menerima pengunduran diri Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah dan jajaran menteri di kabinetnya pada Selasa (29/1). Kendati demikian, Hamdallah masih ditunjuk sebagai pengurus hingga kabinet baru terbentuk.

Kantor berita Palestina WAFA telah mengonfirmasi kabar tersebut. Namun belum ada keterangan atau pernyataan resmi dari Abbas merespons mundurnya Hamdallah sebagai perdana menteri.

Hamdallah mengajukan pengunduran diri setelah Komite Sentral Fatah merekomendasikan pembentukan pemerintah yang terdiri dari perwakilan faksi-faksi di Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan tokoh-tokoh independen. "Dia (Hamdallah) dan menteri lainnya mengundurkan diri," ungkap juru bicara Hamdallah, Ahmad Shami, dikutip laman the Times of Israel.

Hingga saat ini Otoritas Palestina dikabarkan belum membahas nama-nama calon yang akan menggantikan posisi Hamdallah. Juru bicara Hamas Fawzi Barhoum memprotes pengunduran diri Hamdallah dan menteri Palestina lainnya. Dia berpendapat hal itu akan membuka jalan bagi pembentukan pemerintahan yang hanya melayani kepentingan Abbas dan faksi Fatah saja.

Pada Ahad lalu, anggota Komite Sentral Fatah Azzam al-Ahmad mengatakan Palestina berencana membentuk pemerintahan baru. Rencana itu diumumkan merespons keputusan Hamas yang menolak menyerahkan kontrol atas Jalur Gaza ke Otoritas Palestina.

"Kami berencana membentuk pemerintahan baru dari faksi-faksi segera sebagai tanggapan atas kegagalan Hamas melakukan tanggung jawab nasionalnya dalam menyerahkan Jalur Gaza ke Otoritas Palestina yang sah," kata Ahmad.

Ahmad menegaskan Hamas tak akan disertakan dalam pembentukan pemerintahan yang baru. "Hamas membantu membentuk pemerintahan terakhir. Kali ini, mereka tidak akan berpartisipasi dalam pembentukannya atau menjadi bagian darinya," ujar dia.

Hamas dan Fatah telah berselisih sejak 2007. Beberapa upaya rekonsiliasi telah dilakukan. Namun hingga kini kedua belah pihak masih belum bisa sepenuhnya berdamai.

Credit republika.co.id

Perdana Menteri Palestina Mengundurkan Diri

Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah. TEMPO/Subekti.

CB, Jakarta - Perdana Menteri Palestina Rami Al-Hamdallah mengumumkan pengunduran diri, Selasa, 29 Januari 2019. Belum diketahui alasan pengunduran dirinya. Hamdallah hanya memastikan pemerintahannya akan melanjutkan tugas hingga pemerintahan baru terbentuk.
Keputusan Hamdallah ini akan menjadi pukulan telak karena dilakukan di tengah upaya rekonsiliasi antara pemerintah Palestina dengan para pejabat tinggi Hamas, sebuah kelompok berkuasa di Gaza, Palestina.


Rami Hamdallah. [photo credit: Emuni University]

Dikutip dari reuters.com, Selasa, 29 Januari 2019, Presiden Abbas belum mau berkomentar atas mundurnya Hamdallah dari tampuk kekuasaan. Namun langkah Hamdallah ini dikecam oleh Hamas dan dinilai sebagai upaya untuk meminggirkan serta mengeluarkan Hamas dari panggung politik Palestina.

Hamdallah merupakan kepala persatuan pemerintah nasional yang dibentuk pada 2014. Dia juga memimpin rekonsiliasi antara kelompok Hamas dan Fatah. Kelompok Fatah menguasai Tepi Barat dan telah mengambil alih kekuasaan di Gaza pada 2007. Kedua kelompok besar ini telah menanda tangani sebuah kesepakatan rekonsiliasi dua tahun lalu agar otoritas Palestina diizinkan berkuasa penuh di Gaza dan mengambil alih titik-titik persimpangan antara Mesir dan Israel. Akan tetapi, perselisihan tentang pembagian kekuasaan dan ketidaksepakatan tentang kebijakan terhadap Israel telah menghambat implementasi kesepakatan.

Credit  tempo.co

Senat Ingin Pasukan AS Tetap Bercokol di Suriah dan Afghanistan

Foto/Ilustrasi/SINDONews/Ian

WASHINGTON - Pemimpin Partai Republik di Senat Amerika Serikat (AS) mengajukan undang-undang yang mendesak AS untuk mempertahankan pasukan di Suriah dan Afghanistan. Kemunculan undang-undang ini di tengah upaya Presiden Donald Trump berkeinginan menarik pasukan AS setelah bertahun-tahun di luar negeri.

Mengatakan bahwa kelompok-kelompok militan Islam di kedua negara terus menjadi ancaman serius bagi AS, Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell mengatakan dia telah memperkenalkan amandemen RUU keamanan Timur Tengah yang lebih luas mendesak "komitmen berkelanjutan" sampai al-Qaeda, Negara Islam (ISIS) dan kelompok-kelompok lain dikalahkan.

"Kami bukan polisi dunia, tetapi kami adalah pemimpin dunia bebas, dan adalah kewajiban Amerika Serikat untuk memimpin, mempertahankan koalisi global melawan teror dan untuk berdiri dengan mitra kami," kata McConnell dalam pidatonya di Senat seperti dilansir dari Reuters, Rabu (30/1/2019).

Langkah itu akan menjadi amandemen RUU keamanan Timur Tengah yang lebih luas yang diperdebatkan di Senat. RUU itu, yang mencakup sanksi baru terhadap Suriah dan tindakan memerangi Boikot, Divestasi dan Sanksi (BDS) terhadap Israel, diajukan dalam pemungutan suara prosedural pada hari Senin lalu.

Belum diketahui kapan Senat akan melakukan pemungutan suara apakah akan meloloskan RUU itu, termasuk amandemen, atau tidak. Agar menjadi hukum, RUU itu juga harus diloloskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang dikontrol oleh Demokrat dan ditandatangani oleh Trump, atau mengatasi veto Trump jika ia tidak mau menandatangani.

Pemerintahan Trump telah mengumumkan rencana untuk membawa semua pasukan AS pulang dari Suriah, dengan mengatakan bahwa kelompok militan Negara Islam telah dikalahkan.

Secara terpisah pada hari Senin, direktur intelijen nasional Trump, Dan Coats, mengatakan pada sidang Senat tentang risiko di seluruh dunia bahwa Negara Islam tetap menjadi ancaman.

Pada hari Senin, seorang utusan khusus AS mengatakan Amerika Serikat dan Taliban telah membuat sketsa garis besar perjanjian perdamaian akhir untuk mengakhiri 17 tahun perang di Afghanistan. Namun, tidak ada tanda bahwa kelompok itu telah menerima tuntutan utama AS seperti melakukan gencatan senjata sebelum penarikan pasukan AS.

Utusan khusus AS, Zalmay Khalilzad, sepakat dalam pembicaraan dengan para perunding pemberontak Taliban pekan lalu di Doha untuk penarikan pasukan asing dari Afghanistan dalam waktu 18 bulan, seperti yang dinyatakan oleh pejabat Taliban, kata juru bicara Departemen Luar Negeri.

"Kami belum menyetujui jadwal waktu tertentu untuk kemungkinan penarikan pasukan," tulis juru bicara itu dalam email. 

Credit  sindonews.com