Credit republika.co.id
Rabu, 30 Januari 2019
PBB: Lebih dari 40 Tewas dan 850 Ditahan di Venezuela
JENEWA
- Lebih dari 40 orang tewas dan sekitar 850 orang ditahan, termasuk
setidaknya 77 anak di bawah umur, dalam demonstrasi anti pemerintah di Venezuela. Demikian pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor hak asasi manusia PBB (OHCHR).
Juru bicara OHCHR, Rupert Colville, mengatakan pada Rabu pekan lalu saja 696 orang ditahan oleh pasukan keamanan. Angka ini adalah jumlah tertinggi penahanan dalam satu hari di negara Amerika Selatan itu dalam 20 tahun.
Colville mengatakan di Jenewa bahwa di antara orang-orang yang terbunuh, 26 orang ditembak oleh pasukan pro-pemerintah, lima orang tewas dalam penggerebekan di rumah dan 11 orang dilaporkan terbunuh oleh "orang tak dikenal" yang terkait dengan insiden penjarahan. Dia mengatakan salah satu anggota Garda Bolivarian juga dilaporkan tewas di negara bagian Monagas seperti dikutip dari Fox News, Selasa (29/1/2019).
Juru bicara OHCHR, Rupert Colville, mengatakan pada Rabu pekan lalu saja 696 orang ditahan oleh pasukan keamanan. Angka ini adalah jumlah tertinggi penahanan dalam satu hari di negara Amerika Selatan itu dalam 20 tahun.
Colville mengatakan di Jenewa bahwa di antara orang-orang yang terbunuh, 26 orang ditembak oleh pasukan pro-pemerintah, lima orang tewas dalam penggerebekan di rumah dan 11 orang dilaporkan terbunuh oleh "orang tak dikenal" yang terkait dengan insiden penjarahan. Dia mengatakan salah satu anggota Garda Bolivarian juga dilaporkan tewas di negara bagian Monagas seperti dikutip dari Fox News, Selasa (29/1/2019).
Venezuela
telah terlibat dalam tarik ulur kekuatan politik sejak pemimpin oposisi
Juan Guaido menyatakan dirinya sebagai presiden sementara pekan lalu.
Ini adalah bagian dari kampanye untuk melengserkan Presiden Nicolas Maduro.
Awal pekan ini, Guaido meminta para pendukungnya untuk meningkatkan protes di setiap sudut negara dan di seluruh dunia, meningkatkan tekanan terhadap Maduro yang menghadapi pengawasan intensif atas pemilihan presiden tahun lalu yang kontroversial.
Awal pekan ini, Guaido meminta para pendukungnya untuk meningkatkan protes di setiap sudut negara dan di seluruh dunia, meningkatkan tekanan terhadap Maduro yang menghadapi pengawasan intensif atas pemilihan presiden tahun lalu yang kontroversial.
"Saya satu-satunya presiden Venezuela yang sah," tegas Guaido kepada penyiar ARD.
"Tidak ada pemilu pada tahun 2018. Masa jabatan Maduro berakhir sehingga ia tidak sah di kantor dan memerintah sebagai diktator," imbuhnya.
Klaim kepala negara oleh pemimpin Majelis Nasional berusia 35 tahun itu mendapat dukung dari sebagian besar kekuatan Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat (AS).
"Tidak ada pemilu pada tahun 2018. Masa jabatan Maduro berakhir sehingga ia tidak sah di kantor dan memerintah sebagai diktator," imbuhnya.
Klaim kepala negara oleh pemimpin Majelis Nasional berusia 35 tahun itu mendapat dukung dari sebagian besar kekuatan Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat (AS).
Credit sindonews.com
Lavrov: Sanksi AS Terhadap Venezuela Tidak Sah
MOSKOW
- Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menyatakan, sanksi baru
Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela adalah tidak sah. Lavrov
menyebut, sanksi ini adalah upaya lain dari AS untuk melengserkan
pemerintahan Nicolas Maduro.
"Sanksi baru AS terhadap Venezuela bertujuan untuk memperdalam krisis dan mengganti pemerintah yang sah. Kami khawatir tentang apa yang dilakukan AS dan sekutu mereka terhadap Venezuela, yang secara kasar melanggar hukum internasional, dan tampaknya menetapkan jalan terbuka untuk menggulingkan pemerintah yang sah," kata Lavrov, seperti dilansir Anodolu Agency pada Selasa (29/1).
Lavrov kemudian mengatakan, AS telah mengambil tindakan serupa untuk membekukan rekening bank milik Kuba, Irak, Iran, Libya, Nikaragua, Panama, dan negara-negara lain. Kemudian, papar Lavrov, AS akan mengambil uang-uang tersebut.
"Ini
sangat merusak sisa-sisa terakhir kepercayaan pada sistem moneter dan
keuangan internasional berdasarkan supremasi dolar. Ini juga memperburuk
krisis dalam masyarakat Venezuela dan berfungsi untuk menghasut oposisi
terhadap tindakan ilegal," ucapnya.
"Menurut
informasi yang kami miliki, para pemimpin oposisi mendapat instruksi
dari Washington untuk tidak membuat konsesi sampai rezim Maduro mundur
atau dengan cara lain cara," sambung Lavrov.
Dia juga mengecam keputusan untuk mengecualikan perusahaan AS yang bekerja di Venezuela dari sanksi baru AS. Menurut diplomat senior Rusia itu, keputusan AS tersebut adalah tindakan yang sinis.
Dia juga mengecam keputusan untuk mengecualikan perusahaan AS yang bekerja di Venezuela dari sanksi baru AS. Menurut diplomat senior Rusia itu, keputusan AS tersebut adalah tindakan yang sinis.
Credit sindonews.com
China Sayangkan Sanksi AS Terhadap Venezuela
BEIJING
- Pemerintah China menyayangkan sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika
Serikat (AS) terhadap Venezuela. AS memberlakukan pembatasan
besar-besaran terhadap perusahaan minyak milik negara Venezuela, PDVSA.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang dalam konferensi pers di Beijing mengatakan, Washington harus memikul tanggung jawab atas konsekuensi dari sanksi baru terhadap Venezuela.
"Sejarah menunjukan bahwa campur tangan asing hanya membuat situasi lebih rumit. Sanksi negara terkait pada Venezuela akan mengarah pada memburuknya kondisi kehidupan masyarakat. Mereka harus memikul tanggung jawab atas konsekuensi serius dari ini," kata Geng, seperti dilansir Reuters pada Selasa (29/1).
Sanksi terbaru AS sendiri tampaknya ditujukan untuk membangun momentum untuk menekan Presiden Nicolas Maduro untuk mundur, yang telah meningkat dalam beberapa pekan terakhir, baik dari dalam dalam, maupun luar negeri.
Terkait situasi Venezuela, sebelumnya Maduro akan menyalahkan Presiden AS, Donald John Trump bila Caracas dilanda kekerasan dan pertumpahan darah. Dia menyampaikan hal itu dalam pidato bahasa Inggris di hadapan para diplomatnya yang pulang dari AS.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang dalam konferensi pers di Beijing mengatakan, Washington harus memikul tanggung jawab atas konsekuensi dari sanksi baru terhadap Venezuela.
"Sejarah menunjukan bahwa campur tangan asing hanya membuat situasi lebih rumit. Sanksi negara terkait pada Venezuela akan mengarah pada memburuknya kondisi kehidupan masyarakat. Mereka harus memikul tanggung jawab atas konsekuensi serius dari ini," kata Geng, seperti dilansir Reuters pada Selasa (29/1).
Sanksi terbaru AS sendiri tampaknya ditujukan untuk membangun momentum untuk menekan Presiden Nicolas Maduro untuk mundur, yang telah meningkat dalam beberapa pekan terakhir, baik dari dalam dalam, maupun luar negeri.
Terkait situasi Venezuela, sebelumnya Maduro akan menyalahkan Presiden AS, Donald John Trump bila Caracas dilanda kekerasan dan pertumpahan darah. Dia menyampaikan hal itu dalam pidato bahasa Inggris di hadapan para diplomatnya yang pulang dari AS.
Maduro
sendiri telah menuduh Washington mengatur kudeta terhadap
pemerintahannya, dengan mengakui pemimpin oposisi Juan Guaido sebagai
presiden interim. Pengakuan itulah yang membuat Caracas memutuskan
hubungan diplomatik dengan Washington.
Credit sindonews.com
Dianggap Menghasut, Aktivis HAM China Divonis 5 Tahun Bui
Ilustrasi pengadilan. (Pixabay/Succo)
"Hal ini, sekali lagi, menunjukkan bagaimana pemerintah China telah menyalahgunakan sistem peradilan untuk membungkam para pembangkang. Ada kelemahan serius dalam prosedur kasus ini, yang dilakukan tanpa proses sesuai dengan standar dunia," kata peneliti bidang China di lembaga pegiat HAM Amnesty International, Patrick Poon, kepada AFP.
Liu adalah seorang aktivis HAM sekaligus pendiri dan pengelola situs Hak Sipil dan Pengamatan Mata Pencaharian, yang sering melaporkan berbagai masalah sipil dan HAM di China, termasuk aksi protes, pelanggaran oleh polisi hingga korupsi pemerintah.
Ia ditangkap pada 2016 lalu, bersamaan dengan ditangkapnya pendiri situs HAM 64 Tianwang, Huang Qi. Hingga kini pengadilan enggan memberi komentar.
Huang ditangkap karena dituduh membocorkan rahasia negara, dan diperkirakan akan menjalani sidang di awal bulan ini.
Dia dijebloskan ke pusat penahanan di Provinsi Sichuan.
Hukuman terhadap Liu dijatuhkan sehari setelah pengacara HAM terkemuka di China, Wang Quanzhang, divonis penjara 4,5 tahun atas tudingan subversi kekuasan negara.
Wang dikenal karena banyak menangani kasus-kasus terkait pelanggaran HAM, seperti tuduhan penyiksaan polisi hingga membela anggota gerakan spiritual Falun Gong yang dilarang pemerintah.
Sejumlah kelompok HAM di China menuding perkara yang menjerat Wang adalah kasus palsu. Banyak yang curiga kasus Wang ditutup-tutupi, melihat keterbatasan informasi dari pihak berwenang.
Pada pekan lalu, penulis dengan kewarganegaraan ganda Australia-China, Yang Henjuin, juga ditahan oleh aparat China atas tudingan melakukan kegiatan mata-mata.
Yang merupakan seorang penulis novel sekaligus jurnalis yang sebelumnya bekerja sebagai pejabat Kementerian Luar Negeri China. Ia juga dikenal sering melontarkan kritik terhadap pemerintah China melalui akun Twitter-nya yang memiliki lebih dari 130 ribu pengikut.
Credit cnnindonesia.com
China Sebut AS Manipulasi Politik dan Hukum di Kasus Huawei
Ilustrasi logo perusahaan telekomunikasi asal China, Huawei. (REUTERS/Thomas Peter)
"Selama beberapa waktu, AS telah menggunakan kekuatan negara untuk mendiskreditkan dan menindak sejumlah perusahaan China dalam upaya mencekik operasi perusahaan yang sah dan legal," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang, melalui pernyataan pada Selasa (29/1).
"Ada motivasi politik yang kuat dan manipulasi politik di balik tindakan (AS) itu," lanjut Geng Shuang.
Sangkaan terhadap Huawei dibacakan pada Senin (28/1) kemarin. Kementerian Kehakiman AS menjatuhkan 13 dakwaan terhadap Direktur Keuangan Huawei, Meng Wanzhou, karena diduga melakukan bisnis dengan Iran yang sedang menjadi target sanksi Washington.
Selain itu, AS juga melayangkan 10 tuntutan terhadap perusahaan itu atas dugaan pencurian teknologi robot dari perusahaan telekomunikasi pesaing asal Jerman, T-Mobile.
China mengatakan sangat prihatin atas dakwaan AS tersebut. Dikutip AFP, mereka juga meminta Kementerian Kehakiman AS segera mencabut perintah penangkapan Meng, yang kini bebas dengan jaminan setelah sempat ditahan di Vancouver, Kanada, pada 1 Desember 2018.
"Kami dengan sangat kuat mendesak AS menghentikan penindasan yang tak masuk akal terhadap perusahaan China, termasuk Huawei, dengan memperlakukan perusahaan China secara objektif dan adil," kata Geng Shuang.
Penangkapan itu dilakukan otoritas Kanada atas permintaan AS. Gedung Putih bahkan tengah merampungkan proses permintaan ekstradisi Meng.
Putri dari pendiri Huawei itu dijadwalkan akan disidang untuk pertama kalinya di AS pada 6 Februari mendatang. Geng Shuang juga meminta Kanada untuk segera membebaskan Meng.
Kemelut antara AS dan Huawei memicu ketegangan antara Washington dan Beijing, bahkan menyeret Ottawa di tengah-tengah konflik.
Kanada kini berada di bawah tekanan China terutama setelah dua warganya ditahan Negeri Tirai Bambu. Penahanan itu dilihat sebagai bentuk balas dendam China terhadap Kanada karena menangkap dan berencana mengekstradisi Meng ke AS.
Pelaksana tugas Jaksa Agung AS, Matthew Whitaker, mengatakan permintaan ekstradisi Meng akan dikirim sebelum 30 Januari.
Whitaker mengatakan sejauh ini seluruh dakwaan tak menunjukkan dugaan keterlibatan pemerintah China dalam kedua kasus tersebut.
"Namun, seperti yang saya katakan pada pejabat China sekitar Agustus lalu, Beijing harus meminta pertanggungjawaban warga dan perusahaan China atas kepatuhan mereka terhadap hukum," ucap Whitaker.
Credit cnnindonesia.com
Selasa, 29 Januari 2019
Mahathir: Kami Bisa Miskin jika Teruskan Proyek Rp 281 Triliun yang Dibiayai China
KUALA LUMPUR, CB - Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengungkapkan alasan pembatalan proyek pembangunan jalur kereta yang dibiayai China.
Dilaporkan SCMP Selasa (29/1/2019), proyek Jalur Kereta Pesisir Timur (ECRL) itu menelan dana hingga 20 miliar dollar AS, atau Rp 281,7 triliun.
Proyek ini ditangani Perusahaan Konstruksi dan Komunikasi China (CCCC) dan 85 persen pembiayaan ditanggung Bank Ekspor-Impor China.
"Bukan karena kami tidak menghormati kontrak. Melainkan karena kami tidak mampu untuk membayarnya," kata Mahathir di hadapan awak media.
PM berjuluk Dr M itu menjelaskan, negaranya meminta pemahaman pihak terkait untuk memahami kondisi keuangan mereka.
"Proyek ini bakal membuat kami jadi miskin karena menelan 100 miliar ringgit (Rp 343 triliun). Kami melakukannya karena kami sedang mengetatkan ikat pinggang kami," ulasnya.
SCMP melaporkan, pengumuman resmi dari Kuala Lumpur terkait pembatalan proyek tersebut diprediksi bakal muncul dua hari mendatang.
Pada Sabtu pekan lalu (26/1/2019), Menteri Ekonomi Azmin Ali berkata pemerintah sudah memberikan keputusan resmi.
Namun, setelah itu pemerintah terkesan berjalan mundur dan menyiratkan bahwa Azmin terlalu awal dalam mengungkapkannya.
Komentar Mahathir muncul setelah Wakil Menteri Luar Negeri Kong Xuanyou dan juru bicara Kementerian Luar Negara China Geng Shuang berujar negosiasi proyek masih berlangsung.
Dengan banyaknya pejabat tinggi yang berkomentar, nasib jalur sepanjang 688 km itu menjadi agenda utama Malaysia dalam beberapa hari terakhir.
Komentator hubungan China dan Malaysia Oh Ei Sun menuturkan, dia tidak yakin pembatalan proyek bakal memengaruhi relasi bilateral dua negara.
Oh menjelaskan, Negeri "Jiran" merupakan salah satu mitra dagang utama Beijing. Selain itu, pasang surut dalam relasi merupakan hal lumrah.
"Namun, saya tidak meyakini masalah ini bakal memberi pengaruh serius hingga bisa mengganggu mereka," kata peneliti senior Institut Hubungan Internasional Singapura.
Ketika CCCC memberikannya kepada pendahulu Mahathir, Najib Razak, pada 2016, banyak pengamat menilai proyek itu adalah "Inisiatif Sabuk dan Jalan" Presiden Xi Jinping.
Namun, pengerjaan jalur itu menjadi tidak pasti setelah Najib kalah dari Mahathir dalam pemilihan umum yang berlangsung 9 Mei 2018.
PM berusia 93 tahun itu melihat ECRL sebagai proyek yang terlalu mahal serta belum dibutuhkan oleh Malaysia saat ini.
Pada awal Januari ini, Mahathir sempat menyatakan proyek tersebut bisa berjalan namun dalam skala yang lebih kecil.
Sumber pemerintah mengungkapkan mereka tidak bisa melanjutkan kontrak CCCC yang dibawa Najib karena rasio biaya serta manfaatnya tidak selaras.
Pejabat anonim itu melanjutkan, dengan membatalkan proyek itu, maka pemerintahan Mahathir sudah siap dengan penalti yang harus dibayarkan.
"Kompensasi yang harus kami bayarkan tidak sebanding dengan utang yang bakal kami tanggung dalam 30 tahun ke depan," kata Mahathir saat ditanya tentang penalti itu.
Sementara Najib yang menawarkan proyek itu tanpa melalui lelang pernah menuturkan bahwa Mahathir melakukan kesalahan dengan membatalkannya.
Dia kemudian menantang Mahathir untuk memaparkan sejumlah ketentuan kontrak yang dianggapnya justru memberi keuntungan.
Credit KOMPAS.com
https://internasional.kompas.com/read/2019/01/29/17574191/mahathir-kami-bisa-miskin-jika-teruskan-proyek-rp-281-triliun-yang
Eks Bos Intelijen Arab Saudi Dibohongi Obama soal Suriah
RIYADH
- Bekas kapal intelijen dan diplomat Arab Saudi, Pangeran Bandar bin
Sultan, mengungkap bahwa Barack Hussein Obama saat menjabat sebagai
presiden Amerika Serikat (AS) membohonginya soal penanganan terhadap
rezim Suriah. Menurutnya, kebijakan luar negeri Obama pula yang membuat
Rusia dan Iran menjadi berani.
Pangeran Bandar mengatakan Obama berbohong kepada Arab Saudi soal janjinya menindak rezim Suriah jika melanggar "garis merah" terkait dugaan penggunaan senjata kimia. Alih-alih bertindak, menurutnya, Obama justru melakukan kebalikannya.
Bandar bin Sultan sebelumnya menjabat sebagai kepala intelijen Arab Saudi dan sebagai duta besar negara tersebut untuk Amerika Serikat.
Pangeran Bandar mengatakan Obama berbohong kepada Arab Saudi soal janjinya menindak rezim Suriah jika melanggar "garis merah" terkait dugaan penggunaan senjata kimia. Alih-alih bertindak, menurutnya, Obama justru melakukan kebalikannya.
Bandar bin Sultan sebelumnya menjabat sebagai kepala intelijen Arab Saudi dan sebagai duta besar negara tersebut untuk Amerika Serikat.
Dalam sebuah wawancara dengan Independent Arabia yang belum dipublikasikan secara penuh, Pangeran Bandar mengingat percakapan teleponnya dengan presiden Obama saat itu.
"Saya tidak menyangka bahwa (setelah) sepanjang hidup ini, saya akan melihat (hari) ketika seorang presiden Amerika berbohong kepada saya," katanya.
Selama tahun terakhirnya di kantor, Obama membuat pernyataan kurang ajar tentang serangan kimia di Suriah, yang berulang kali dituduh AS didalangi Damaskus. Namun, ketika serangan seperti itu terjadi, AS menahan diri dari ancaman untuk bertindak.
Rusia telah berulang kali memberikan bukti bahwa rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad tidak berada di belakang serangan senjata kimia. Namun, AS dan sekutu-sekutunya mengatakan sebaliknya.
"Obama akan menjanjikan sesuatu dan (kemudian) melakukan yang sebaliknya," kesal Pangeran Bandar.
Dia ingat bagaimana Obama berulang kali mengecam Iran untuk program nuklirnya, tetapi akhirnya merundingkan apa yang disebut sebagai kesepakatan nuklir Iran, sebuah langkah yang menurut Bandar bin Sultan, dikompromikan "di belakang" Arab Saudi.
Dia berpendapat bahwa kuliah diplomatik Obama telah membawa Timur Tengah kembali 20 tahun ke belakang.
"Saya tidak menyangka bahwa (setelah) sepanjang hidup ini, saya akan melihat (hari) ketika seorang presiden Amerika berbohong kepada saya," katanya.
Selama tahun terakhirnya di kantor, Obama membuat pernyataan kurang ajar tentang serangan kimia di Suriah, yang berulang kali dituduh AS didalangi Damaskus. Namun, ketika serangan seperti itu terjadi, AS menahan diri dari ancaman untuk bertindak.
Rusia telah berulang kali memberikan bukti bahwa rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad tidak berada di belakang serangan senjata kimia. Namun, AS dan sekutu-sekutunya mengatakan sebaliknya.
"Obama akan menjanjikan sesuatu dan (kemudian) melakukan yang sebaliknya," kesal Pangeran Bandar.
Dia ingat bagaimana Obama berulang kali mengecam Iran untuk program nuklirnya, tetapi akhirnya merundingkan apa yang disebut sebagai kesepakatan nuklir Iran, sebuah langkah yang menurut Bandar bin Sultan, dikompromikan "di belakang" Arab Saudi.
Dia berpendapat bahwa kuliah diplomatik Obama telah membawa Timur Tengah kembali 20 tahun ke belakang.
Mantan
diplomat itu juga mengatakan bahwa tindakan AS telah membuat Rusia dan
Iran berani untuk bergabung dengan Suriah dalam pertempuran melawan
Daesh (ISIS) dan kelompok-kelompok teroris lainnya.
Rusia dan Iran adalah dua negara yang terlibat konflik Suriah atas permintaan resmi presiden Assad. Sedangkan pasukan koalisi, baik yang dipimpin Turki maupun AS, beroperasi di wilayah Suriah tanpa izin dari Damaskus.
Menurut Jerusalem Post, Selasa (29/1/2019), wawancara lengkap, yang juga mencakup pendapat Bandar bin Sultan tentang Suriah, Qatar, Israel dan Palestina, akan diterbitkan dalam beberapa hari mendatang.
Rusia dan Iran adalah dua negara yang terlibat konflik Suriah atas permintaan resmi presiden Assad. Sedangkan pasukan koalisi, baik yang dipimpin Turki maupun AS, beroperasi di wilayah Suriah tanpa izin dari Damaskus.
Menurut Jerusalem Post, Selasa (29/1/2019), wawancara lengkap, yang juga mencakup pendapat Bandar bin Sultan tentang Suriah, Qatar, Israel dan Palestina, akan diterbitkan dalam beberapa hari mendatang.
Credit sindonews.com
AU Inggris Siapkan Drone Protector Berteknologi Kuantum
CB, London – Angkatan
Udara Kerajaan Inggris menjalin kerja sama dengan perusahaan swasta
General Atomics untuk memasang teknologi canggih deteksi dan
penghindaran ke armada pesawat nirawak atau drone Protector RG Mk1.
Drone
Protector ini merupakan generasi terbaru yang dikembangkan Inggris
untuk menggantikan armada drone Reaper, yang telah bertugas selama
beberapa tahun.
Kapten Grup Lyndon Jones dari Kementerian Pertahanan yang membawahi program ISTAR, mengatakan teknologi ini penting dikembangkan untuk menjamin keselamatan penerbangan drone di wilayah udara sipil.
“Protector merupakan drone dengan teknologi lompatan kuantum dibandingkan armada drone Reaper,” begitu dilansir Defense News pada Senin, 28 Januari 2019.
Drone Protector dirancang untuk memiliki daya serang lebih hebat dan jarak terbang lebih jauh dibandingkan drone MQ9 Reaper. Drone ini juga mampu untuk terbang di wilayah udara sipil karena dilengkapi dengan sistem deteksi untuk menghindari terjadinya tabrakan dengan pesawat terbang sipil.
Ada tiga perusahaan swasta bidang teknologi militer yang ikut memperkuat pengembangan drone Protector. Perusahaan BAE System, misalnya, bertugas merancang konsep operasi drone Protector di wilayah udara Inggris.
Perusahaan MBDA dan Raytheon UK bertugas mengintegrasikan sistem rudal canggih Brimstone 3 dan rudal terpandu presisi Paveway 4 untuk dipasang di Protector.
Protector bakal menjadi drone pertama dunia yang mendapat sertifikat untuk bisa terbang di wilayah udara sipil tanpa membahayakan penerbangan pesawat penumpang.
Militer Inggris memesan 16 drone Protector pada 2016. Ada kemungkinan tambahan pemesanan 10 drone lagi. Ini merupakan bagian dari upgrade sistem teknologi militer Inggris sesuai rencana “Strategic Defence and Security 2015”.
Perusahaan General Atomics telah mengembangkan drone Protector versi maritim. Ini untuk melengkapi 9 armada Boeing P-8 Poseidon patroli laut yang telah dipesan. “Kami menyadari kemampuan drone ini. Saya tertarik dengan kemampuannya,” kata Jones.
Sejumlah negara maju bersaing memproduksi drone untuk berbagai kepentingan baik sipil dan militer. Turki, misalnya, sedang mengembangkan drone berukuran besar yang bakal diluncurkan dalam beberapa bulan. Media Anadolu melansir negara ini juga memproduksi drone berukuran menengah, yang telah dijual ke Qatar dan Ukraina untuk tujuan militer.
Kapten Grup Lyndon Jones dari Kementerian Pertahanan yang membawahi program ISTAR, mengatakan teknologi ini penting dikembangkan untuk menjamin keselamatan penerbangan drone di wilayah udara sipil.
Drone Protector dirancang untuk memiliki daya serang lebih hebat dan jarak terbang lebih jauh dibandingkan drone MQ9 Reaper. Drone ini juga mampu untuk terbang di wilayah udara sipil karena dilengkapi dengan sistem deteksi untuk menghindari terjadinya tabrakan dengan pesawat terbang sipil.
Ada tiga perusahaan swasta bidang teknologi militer yang ikut memperkuat pengembangan drone Protector. Perusahaan BAE System, misalnya, bertugas merancang konsep operasi drone Protector di wilayah udara Inggris.
Perusahaan MBDA dan Raytheon UK bertugas mengintegrasikan sistem rudal canggih Brimstone 3 dan rudal terpandu presisi Paveway 4 untuk dipasang di Protector.
Protector bakal menjadi drone pertama dunia yang mendapat sertifikat untuk bisa terbang di wilayah udara sipil tanpa membahayakan penerbangan pesawat penumpang.
Militer Inggris memesan 16 drone Protector pada 2016. Ada kemungkinan tambahan pemesanan 10 drone lagi. Ini merupakan bagian dari upgrade sistem teknologi militer Inggris sesuai rencana “Strategic Defence and Security 2015”.
Perusahaan General Atomics telah mengembangkan drone Protector versi maritim. Ini untuk melengkapi 9 armada Boeing P-8 Poseidon patroli laut yang telah dipesan. “Kami menyadari kemampuan drone ini. Saya tertarik dengan kemampuannya,” kata Jones.
Sejumlah negara maju bersaing memproduksi drone untuk berbagai kepentingan baik sipil dan militer. Turki, misalnya, sedang mengembangkan drone berukuran besar yang bakal diluncurkan dalam beberapa bulan. Media Anadolu melansir negara ini juga memproduksi drone berukuran menengah, yang telah dijual ke Qatar dan Ukraina untuk tujuan militer.
Credit tempo.co
Erdogan Sebut Turki Bakal Luncurkan Drone Besar
CB, Antalya – Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan negaranya bakal memproduksi pesawat nirawak atau unmaned aerial vehicles atau drone berukuran besar dalam beberapa bulan.
Erdogan, mengatakan teknologi drone baru ini bakal menjadi contoh bagi dunia.
“Sekarang kita memproduksi pesawat nirawak berukuran lebih besar dan bakal rampung dalam beberapa bulan,” kata Erdogan sambil mengatakan negaranya sudah memproduksi drone untuk tujuan pengawasan dan dilengkapi senjata seperti dilansir kantor berita Anadolu pada Senin, 28 Januari 2019.
Erdogan mengatakan ini di Provinsi Antaliya, yang terletak di kawasan tepi laut Mediterania. Menurut dia, 65 persen kebutuhan industri pertahanan Turki disediakan perusahaan produsen komponen lokal. Dia menyebut ini sebagai kesuksesan pengembangan industri pertahanan negara itu.
Secara terpisah, media Defense News melansir perusahaan kontraktor senjata swasta Turki memenangkan kontrak penjualan enam pesawat drone TB2 UAV ke Ukraina. Nilai kontrak ini diperkirakan mencapai sekitar Rp971 miliar atau US$69 juta. Kontrak ini ditandatangani oleh perusahaan Baykar Makina asal Turki dengan Ukrspetsproekt, yang merupakan perusahaan pelat merah Ukraina.
Pejabat Turki mengatakan kontrak ini termasuk penjualan amunisi untuk drone Bayraktar TB2 versi militer. Pada 2017, perusahaan Turki ini menjual satu paket drone TB2 sebanyak enam unit ke Qatar. Militer Turki menggunakan sekitar 75 unit drone jenis ini untuk menyerang pasukan Kurdi, yang berada di sebelah utara dari Suriah.
Drone ini mulai digunakan militer Turki sejak 2014. Desain drone ini disebut monocoque dengan struktur ekor berbentuk V. Fuselage atau tubuh drone menggunakan bahan serat karbon, Kevlar dan komposit hibrida. Drone ini juga menggunakan konektor antara bagian tubuhnya dan terbuat dari alumunium. Alumunium ini dibentuk menggunakan computer numerical control atau CNC machine agar memiliki presisi.
Setiap sistem drone TB2 memiliki enam unit drone, dua stasiun kontrol, tiga terminal data di darat, dua terminal video, dan perlengkapan dukungan darat. Drone ini mampu mengangkat beban hingga 55 kilogram seperti modul kamera optis elektro, modul kamera inframerah, laser, dan pelacak laser.
Erdogan, mengatakan teknologi drone baru ini bakal menjadi contoh bagi dunia.
“Sekarang kita memproduksi pesawat nirawak berukuran lebih besar dan bakal rampung dalam beberapa bulan,” kata Erdogan sambil mengatakan negaranya sudah memproduksi drone untuk tujuan pengawasan dan dilengkapi senjata seperti dilansir kantor berita Anadolu pada Senin, 28 Januari 2019.
Erdogan mengatakan ini di Provinsi Antaliya, yang terletak di kawasan tepi laut Mediterania. Menurut dia, 65 persen kebutuhan industri pertahanan Turki disediakan perusahaan produsen komponen lokal. Dia menyebut ini sebagai kesuksesan pengembangan industri pertahanan negara itu.
Secara terpisah, media Defense News melansir perusahaan kontraktor senjata swasta Turki memenangkan kontrak penjualan enam pesawat drone TB2 UAV ke Ukraina. Nilai kontrak ini diperkirakan mencapai sekitar Rp971 miliar atau US$69 juta. Kontrak ini ditandatangani oleh perusahaan Baykar Makina asal Turki dengan Ukrspetsproekt, yang merupakan perusahaan pelat merah Ukraina.
Pejabat Turki mengatakan kontrak ini termasuk penjualan amunisi untuk drone Bayraktar TB2 versi militer. Pada 2017, perusahaan Turki ini menjual satu paket drone TB2 sebanyak enam unit ke Qatar. Militer Turki menggunakan sekitar 75 unit drone jenis ini untuk menyerang pasukan Kurdi, yang berada di sebelah utara dari Suriah.
Drone ini mulai digunakan militer Turki sejak 2014. Desain drone ini disebut monocoque dengan struktur ekor berbentuk V. Fuselage atau tubuh drone menggunakan bahan serat karbon, Kevlar dan komposit hibrida. Drone ini juga menggunakan konektor antara bagian tubuhnya dan terbuat dari alumunium. Alumunium ini dibentuk menggunakan computer numerical control atau CNC machine agar memiliki presisi.
Setiap sistem drone TB2 memiliki enam unit drone, dua stasiun kontrol, tiga terminal data di darat, dua terminal video, dan perlengkapan dukungan darat. Drone ini mampu mengangkat beban hingga 55 kilogram seperti modul kamera optis elektro, modul kamera inframerah, laser, dan pelacak laser.
Credit tempo.co
AS Dakwa Bos Huawei Terkait Sanksi Iran
AS melayangkan tiga dakwaan terhadap Direktur
Keuangan Huawei, Meng Wanzhou, terkait dugaan bisnis dengan Iran yang
sedang menjadi target sanksi Washington. (Reuters/Alexander Bibik)
Kementerian itu mengumumkan rangkaian dakwaan tersebut pada Senin (28/1). Selain tiga dakwaan tersebut, kementerian itu juga menjatuhkan 10 tuduhan lainnya atas Meng.
Tak hanya itu, Gedung Putih juga melayangkan 10 tuntutan terhadap raksasa telekomunikasi asal China itu atas pencurian teknologi robot dari rivalnya asal Jerman, T-Mobile.
"Kedua paket tuntutan itu mengungkapkan tindakan Huawei yang berani dan gigih untuk mengeksploitasi perusahaan-perusahaan AS dan lembaga keuangan, serta mengancam pasar global yang bebas dan adil," ucap Direktur Biro Investigasi Federal AS (FBI), Christopher Wray, pada Senin (29/1).
Kemelut antara AS -Huawei memicu ketegangan antara Washington dan Beijing, bahkan menyeret Ottawa di tengah-tengah konflik.
Meng ditangkap di Vancouver pada 1 Desember lalu atas permintaan AS. Meski telah bebas dengan jaminan, Meng diperkirakan akan diekstradisi ke AS.
Kanada kini berada di bawah tekanan China terutama setelah dua warganya ditahan Negeri Tirai Bambu. Penahanan itu dilihat sebagai bentuk balas dendam China terhadap Kanada karena menangkap dan berencana mengekstradisi Meng ke AS.
Dikutip AFP, pelaksana tugas Jaksa Agung AS, Matthew Whitaker, mengatakan permintaan ekstradisi akan dikirim sebelum 30 Januari. Sementara itu, Meng dijadwalkan akan disidang di AS pada 6 Februari.
Whitaker mengatakan bahwa sejauh ini seluruh dakwaan tak menunjukkan dugaan keterlibatan pemerintah China dalam kedua kasus tersebut.
"Namun, seperti yang saya katakan pada pejabat China sekitar Agustus lalu, Beijing harus meminta pertanggungjawaban warga dan perusahaan China atas kepatuhan mereka terhadap hukum," ucap Whitaker.
Credit cnnindonesia.com
Cina Latihan Menembak Rudal Penghancur Kapal Induk DF-26
CB, Beijing – Militer Cina
memobilisasi rudal nuklir DF-26 berjarak menengah dengan kemampuan
menyerang kapal perang atau juga dikenal sebagai “Guam Killer”. Ini
karena rudal ini mampu menyerang instalasi militer Amerika di Pulau Guam
di Pasifik.
Ketegangan antara Amerika dan Cina meningkat terkait sengketa Laut Cina Selatan dan status Taiwan sebagai negara.
“Stasiun televisi Cina merilis sebuah video yang menunjukkan militer Cina meluncurkan roket DF-26,” begitu dilansir Sputnik News pada Senin, 28 Januari 2019.
Video itu menunjukkan latihan menembak militer Cina di kawasan barat laut negara itu. Satu dari dua roket DF-26 terlihat ditembakkan.
“Sebuah jaringan informasi terkoneksi dengan kepala rudal, yang terdiri dari satelit, radar darat dan laut serta radar di dalam rudal itu sendiri, akan terus memutakhirkan lokasi dari target yang bergerak, menginformasikan data kepada kontrol penerbangan rudal mengenai arah dari rudal ini,” begitu kata seorang ahli militer kepada media Global Times asal Cina seperti dilansir Sputnik News.
Menurut Song Zhongping, analis militer dan veteran dari Pasukan Roket Cina, rudal DF-26 ini mampu mengubah arah lintasannya.
“Rudal ini memiliki sistem pandu yang memungkinkannya mengenai kapal induk yang bergerak lambat,” kata Song. “Roket ini memiliki struktur double cone untuk keperluan antideteksi siluman sehingga sulit dicegat.”
Militer PLA dari Pasukan Roket memesan paket pertama 22 rudal DF-26 sistem rudal mobile pada April 2019. Pada awal bulan ini, media Cina melaporkan militer memindahkan rudal ini ke sebuah kawasan di Barat Laut negara itu. Ini merespon kedatangan kapal penghancur AS yang dilengkapi rudal terpandu beberapa waktu lalu.
AS kembali mengirim dua kapal perang melewati Selat Taiwan pada pekan lalu membuat hubungan dengan Cina kembali memanas. Bejing meminta AS menjauh dari area ini karena khawatir Taiwan bakal mendapat bantuan militer. Taiwan merupakan negara kepulauan yang mengatur dirinya sendiri sejak 1949. Namun, Cina masih menganggapnya sebagai bagian integral dari negara itu.
Ketegangan antara Amerika dan Cina meningkat terkait sengketa Laut Cina Selatan dan status Taiwan sebagai negara.
“Stasiun televisi Cina merilis sebuah video yang menunjukkan militer Cina meluncurkan roket DF-26,” begitu dilansir Sputnik News pada Senin, 28 Januari 2019.
Video itu menunjukkan latihan menembak militer Cina di kawasan barat laut negara itu. Satu dari dua roket DF-26 terlihat ditembakkan.
“Sebuah jaringan informasi terkoneksi dengan kepala rudal, yang terdiri dari satelit, radar darat dan laut serta radar di dalam rudal itu sendiri, akan terus memutakhirkan lokasi dari target yang bergerak, menginformasikan data kepada kontrol penerbangan rudal mengenai arah dari rudal ini,” begitu kata seorang ahli militer kepada media Global Times asal Cina seperti dilansir Sputnik News.
Menurut Song Zhongping, analis militer dan veteran dari Pasukan Roket Cina, rudal DF-26 ini mampu mengubah arah lintasannya.
“Rudal ini memiliki sistem pandu yang memungkinkannya mengenai kapal induk yang bergerak lambat,” kata Song. “Roket ini memiliki struktur double cone untuk keperluan antideteksi siluman sehingga sulit dicegat.”
Militer PLA dari Pasukan Roket memesan paket pertama 22 rudal DF-26 sistem rudal mobile pada April 2019. Pada awal bulan ini, media Cina melaporkan militer memindahkan rudal ini ke sebuah kawasan di Barat Laut negara itu. Ini merespon kedatangan kapal penghancur AS yang dilengkapi rudal terpandu beberapa waktu lalu.
AS kembali mengirim dua kapal perang melewati Selat Taiwan pada pekan lalu membuat hubungan dengan Cina kembali memanas. Bejing meminta AS menjauh dari area ini karena khawatir Taiwan bakal mendapat bantuan militer. Taiwan merupakan negara kepulauan yang mengatur dirinya sendiri sejak 1949. Namun, Cina masih menganggapnya sebagai bagian integral dari negara itu.
Credit tempo.co
Maduro Salahkan Trump Bila Venezuela Dilanda Pertumpahan Darah
CARACAS
- Presiden Venezuela Nicolas Maduro Moros akan menyalahkan Presiden
Amerika Serikat (AS) Donald John Trump bila Caracas dilanda kekerasan
dan pertumpahan darah. Dia menyampaikan hal itu dalam pidato bahasa
Inggris di hadapan para diplomatnya yang pulang dari Amerika Serikat.
Presiden penerus Hugo Chavez ini telah menuduh Washington mengatur kudeta terhadap pemerintahannya dengan mengakui pemimpin oposisi Juan Guaido sebagai presiden interim. Pengakuan itulah yang membuat Caracas memutuskan hubungan diplomatik dengan Washington.
Dalam pidatonya hari Senin waktu Caracas, Maduro menuntut AS meninggalkan Venezuela sendirian. "Segera tinggalkan Venezuela, segera!," katanya.
Presiden penerus Hugo Chavez ini telah menuduh Washington mengatur kudeta terhadap pemerintahannya dengan mengakui pemimpin oposisi Juan Guaido sebagai presiden interim. Pengakuan itulah yang membuat Caracas memutuskan hubungan diplomatik dengan Washington.
Dalam pidatonya hari Senin waktu Caracas, Maduro menuntut AS meninggalkan Venezuela sendirian. "Segera tinggalkan Venezuela, segera!," katanya.
"Trump,
Anda bertanggung jawab atas segala kekerasan yang mungkin terjadi di
Venezuela, itu adalah tanggung jawab Anda...Darah yang dapat tumpah di
Venezuela ada di tangan Anda, Presiden Donald Trump," lanjut Maduro,
yang video pidatonya disiarkan di akun Twitter-nya, Selasa (29/1/2019).
Negara Amerika Latin ini sebenarnya sudah menggelar pemilu tahun lalu, di mana Maduro sebagai kandidat presiden petahana dari United Socialist Party of Venezuela (PSUV) menang. Kemenangan itu membuatnya kembali terpilih sebagai presiden untuk kedua kalinya dan telah diambil sumpah jabatan beberapa pekan lalu.
Namun, Juan Guaido, 35, Kepala Majelis Nasional atau Parlemen yang dikendalikan oposisi tidak mengakui hasil pemilu tersebut. Guaido dari Partai Popular Will (VP) justru mendeklarasikan diri sebagai presiden interim Venezuela. Deklarasi itu diakui AS, Israel, Australia, Brasil dan negara-negara lain.
Maduro sendiri dibela oleh Rusia, Iran, Turki, China dan negara-negara lain yang berseberangan dengan Amerika. Dia menyebut Guaido sebagai "boneka" AS.
Negara Amerika Latin ini sebenarnya sudah menggelar pemilu tahun lalu, di mana Maduro sebagai kandidat presiden petahana dari United Socialist Party of Venezuela (PSUV) menang. Kemenangan itu membuatnya kembali terpilih sebagai presiden untuk kedua kalinya dan telah diambil sumpah jabatan beberapa pekan lalu.
Namun, Juan Guaido, 35, Kepala Majelis Nasional atau Parlemen yang dikendalikan oposisi tidak mengakui hasil pemilu tersebut. Guaido dari Partai Popular Will (VP) justru mendeklarasikan diri sebagai presiden interim Venezuela. Deklarasi itu diakui AS, Israel, Australia, Brasil dan negara-negara lain.
Maduro sendiri dibela oleh Rusia, Iran, Turki, China dan negara-negara lain yang berseberangan dengan Amerika. Dia menyebut Guaido sebagai "boneka" AS.
Presiden
Venezuel itu juga mengomentari sanksi baru AS yang ditargetkan pada
perusahaan minyak milik negara Venezuela, PDVSA. Sanksi ini sebagai
bagian dari upaya untuk mengalihkan kekuasaan dari Maduro kepada Guaido.
Credit sindonews.com
Bolton Tulis '5.000 Tentara ke Kolombia', AS Invasi Venezuela?
WASHINGTON
- Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS) John Bolton memicu
kegemparan di media sosial setelah muncul di briefing Gedung Putih
dengan memegang buku catatan bertuliskan "5.000 tentara ke Kolombia".
Tulisan itu memicu spekulasi bahwa Amerika ingin mengivasi Venezuela.
Bolton selama ini menyatakan semua opsi untuk Venezeual ada di atas meja. Sedangkan Presiden Donald Trump diam-diam sudah berdiskusi dengan senator terkemuka dari Partai Republik Lindsey Graham soal kemungkinan invasi militer terhadap rezim Nicolas Maduro di Caracas.
Buku catatan warna kuning bertuliskan "5.000 tentara ke Kolombia" itu dipegang Bolton ketika dia Menteri Keuangan Steven Mnuchin mengumumkan sanksi baru sanksi terhadap Venezuela.
Bolton selama ini menyatakan semua opsi untuk Venezeual ada di atas meja. Sedangkan Presiden Donald Trump diam-diam sudah berdiskusi dengan senator terkemuka dari Partai Republik Lindsey Graham soal kemungkinan invasi militer terhadap rezim Nicolas Maduro di Caracas.
Buku catatan warna kuning bertuliskan "5.000 tentara ke Kolombia" itu dipegang Bolton ketika dia Menteri Keuangan Steven Mnuchin mengumumkan sanksi baru sanksi terhadap Venezuela.
Spekulasi
soal kemungkinan invasi militer itu bermunculan, terlebih pemerintahan
Trump memang berusaha untuk menggulingkan Presiden Nicolas Maduro.
Presiden Trump telah mengakui pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido sebagai presiden sementara negara tersebut. Ketika ditanya wartawan apakah AS siap untuk campur tangan secara militer dalam krisis Venezuela, Trump menjawab;"semua opsi ada di atas meja".
Seorang juru bicara Gedung Putih tidak melakukan apa pun untuk meredam spekulasi tentang kemungkinan penempatan pasukan AS ke Kolombia. Ditanya apakah catatan Bolton berarti AS berencana mengirim pasukan ke tetangga Venezuela, seorang juru bicara Gedung Putih hanya mengulangi pernyataan Trump "semua opsi ada di atas meja".
Seorang Kedutaan Kolombia di Washington belum bersedia menanggapi permintaan komentar.
Di Twitter, catatan Bolton memicu beragam reaksi karena dianggap isyarat Washington akan menginvasi Caracas.
"Jadi notepad ini yang dibawa oleh Penasihat Keamanan Nasional John Bolton hari ini di Gedung Putih tentang Venezuela mengatakan: 'Afghanistan -> Selamat Datang Pembicaraan, 5.000 tentara ke Kolombia'," tulis pengguna akun Twitter @RaoKomar747.
"Foto dari briefing Gedung Putih hari ini; Penasihat Keamanan Nasional John Bolton menulis '5.000 tentara ke Kolombia' pada notepad yang dibawanya berdasarkan gambar dengan cerita @NBCNews," tulis pengguna akun @RobbieGramer yang menautkan berita NBC News berjudul Bolton: All options are on the table' for Trump in Venezuela.
Pengguna akun Twitter @ProRevScot menulis; "Ini berarti untuk dilihat. Ini bukan kesalahan. Dia ingin Maduro berpikir AS serius tentang dia meninggalkan kantornya."
Sedangkan pengguna akun Twitter @nktpnd berkomentar; "Tidak ada artinya. Bolton mungkin hanya mencoret-coret 'pasukan x ke negara' setiap hari sebagai latihan melamun."
Presiden Trump telah mengakui pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido sebagai presiden sementara negara tersebut. Ketika ditanya wartawan apakah AS siap untuk campur tangan secara militer dalam krisis Venezuela, Trump menjawab;"semua opsi ada di atas meja".
Seorang juru bicara Gedung Putih tidak melakukan apa pun untuk meredam spekulasi tentang kemungkinan penempatan pasukan AS ke Kolombia. Ditanya apakah catatan Bolton berarti AS berencana mengirim pasukan ke tetangga Venezuela, seorang juru bicara Gedung Putih hanya mengulangi pernyataan Trump "semua opsi ada di atas meja".
Seorang Kedutaan Kolombia di Washington belum bersedia menanggapi permintaan komentar.
Di Twitter, catatan Bolton memicu beragam reaksi karena dianggap isyarat Washington akan menginvasi Caracas.
"Jadi notepad ini yang dibawa oleh Penasihat Keamanan Nasional John Bolton hari ini di Gedung Putih tentang Venezuela mengatakan: 'Afghanistan -> Selamat Datang Pembicaraan, 5.000 tentara ke Kolombia'," tulis pengguna akun Twitter @RaoKomar747.
"Foto dari briefing Gedung Putih hari ini; Penasihat Keamanan Nasional John Bolton menulis '5.000 tentara ke Kolombia' pada notepad yang dibawanya berdasarkan gambar dengan cerita @NBCNews," tulis pengguna akun @RobbieGramer yang menautkan berita NBC News berjudul Bolton: All options are on the table' for Trump in Venezuela.
Pengguna akun Twitter @ProRevScot menulis; "Ini berarti untuk dilihat. Ini bukan kesalahan. Dia ingin Maduro berpikir AS serius tentang dia meninggalkan kantornya."
Sedangkan pengguna akun Twitter @nktpnd berkomentar; "Tidak ada artinya. Bolton mungkin hanya mencoret-coret 'pasukan x ke negara' setiap hari sebagai latihan melamun."
Kolombia sendiri merupakan tetangga Venezuela yang ikut mengakui Guaido sebagai presiden interim. Namun, seperti diberitakan SINDOnews.com Sabtu pekan lalu Kolombia menolak menyediakan pangkalan militer untuk AS bila digunakan untuk menginvasi rezim Maduro.
Pemerintah Kolombia menegaskan tidak akan menyediakan pangkalan militer untuk Amerika Serikat (AS) guna menginvasi Venezuela. Hal itu disampaikan Kementerian Pertahanan setempat.
"Tidak," kata perwakilan Kementerian Pertahanan Kolombia, ketika menjawab pertanyaan Sputnik soal apakah Bogota akan memberi Washington pangkalan militer yang diperlukan untuk opsi invasi melawan rezim Maduro.
Kementerian Pertahanan itu juga mengatakan bahwa Kolombia tidak mempersiapkan intervensi militer terhadap tetangganya. "Pasukan akan tetap di pangkalan, telah ada dan tidak akan ada pemindahan pasukan," kata pihak kementerian tersebut.
Pemerintah Kolombia menegaskan tidak akan menyediakan pangkalan militer untuk Amerika Serikat (AS) guna menginvasi Venezuela. Hal itu disampaikan Kementerian Pertahanan setempat.
"Tidak," kata perwakilan Kementerian Pertahanan Kolombia, ketika menjawab pertanyaan Sputnik soal apakah Bogota akan memberi Washington pangkalan militer yang diperlukan untuk opsi invasi melawan rezim Maduro.
Kementerian Pertahanan itu juga mengatakan bahwa Kolombia tidak mempersiapkan intervensi militer terhadap tetangganya. "Pasukan akan tetap di pangkalan, telah ada dan tidak akan ada pemindahan pasukan," kata pihak kementerian tersebut.
Credit sindonews.com
AS Desak Militer Venezuela Akui Kekuasaan Guaido
Penasihat Keamanan Nasional AS, John Bolton,
mendesak militer Venezuela untuk menerima dengan 'damai' perpindahan
kekuasaan dari Nicolas Maduro ke Juan Guaido, Senin (28/1).
(Reuters/Joshua Roberts/File Photo)
"Kami hari ini telah menyerukan pasukan militer dan keamanan Venezuela untuk menerima transfer kekuasaan yang damai, demokratis dan konstitusional," ujar Penasihat Keamanan Nasional AS, John Bolton, seperti dikutip AFP.
Bolton juga mengatakan bahwa permintaan serupa sudah diajukan oleh beberapa pejabat dan personel militer Venezuela, seperti atase militer mereka di Washington yang menyatakan ingin membelot dari Maduro pekan lalu.
Ketika ditanya apakah Trump akan melibatkan militer AS di Venezuela untuk menekan kekuasaan Maduro, Bolton mengaku presiden AS telah membahas persoalan ini dengan jajaran pemerintahannya.
Seruan untuk mengikhlaskan kekalahan Maduro diungkapkan setelah AS mengumumkan pemberlakuan sanksi pada perusahaan minyak milik Venezuela, PDVSA.
AS akan memblokir US$7 miliar aset PDVSA, serta lebih dari US$ 11 miliar kerugian ekspor pada tahun depan.
PDVSA, bagian dari OPEC (Organisasi Negara Pengekspor Minyak Bumi), merupakan sumber pendapatan terbesar Venezuela. PDVSA adalah pemilik perusahaan AS, Citgo Petroleum, aset terpenting Venezuela di luar negeri.
Selain untuk menekan Maduro, sanksi ini juga menjadi bentuk dukungan pada pemimpin oposisi, Juan Guaido, yang memproklamirkan diri menjadi presiden interim Venezuela pekan lalu.
Menteri Keuangan AS, Steven Mnuchin, mengatakan kepada wartawan di Gedung Putih bahwa sanksi ini akan mencegah Maduro mengalihkan lebih banyak sumber daya di Venezuela.
"Sanksi terhadap PDVSA, yang telah menjadi sarana korupsi, akan mencegah pengalihan aset Venezuela oleh Maduro dan melestarikan aset ini untuk rakyat Venezuela," katanya.
Mnuchin juga menyerukan kepada negara-negara sekutu AS agar turut mengakui pemerintahan Guaido.
"Kami meminta sekutu dan mitra kami untuk bergabung dengan AS dalam mengakui Presiden sementara Guaido untuk menghalangi akses dana Maduro," tuturnya.
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump telah mengaminkan transfer kekuasaan di Venezuela dan menyatakan dukungan kepada Guaido. Langkah tersebut kemudian diikuti oleh Kanada, Israel, dan sejumlah negara Amerika Selatan.
Negara-negara besar Eropa, seperti Inggris, Jerman, Prancis, dan Spanyol juga menyatakan akan mengakui Guaido jika pemilu di Venezuela tidak segera dilakukan.
Credit cnnindonesia.com
Jet Tempur Su-27 Rusia Cegat Pesawat Mata-mata AS di Baltik
MOSKOW
- Sebuah jet tempur Su-27 Rusia melakukan intersepesi atau pencegatan
terhadap pesawat mata-mata P-8A Poseidon Amerika Serikat (AS) di atas
Laut Baltik, Senin sore. Pesawat Washington itu dianggap mendekati
perbatasan maritim Rusia di perairan tersebut.
"Peringatan reaksi cepat jet tempur Su-27 dari Angkatan Udara dikirim untuk mencegat target di udara. Awak pesawat tempur Rusia mendekati objek udara pada jarak yang aman dan mengidentifikasinya sebagai pesawat pengintai P-8A Poseidon dari Angkatan Udara AS," kata Kementerian Pertahanan Rusia, seperti dikutip dari TASS, Selasa (29/1/2019).
Pesawat Amerika, kata kementerian itu, kemudian menarik diri. Sedangkan jet tempur Moskow kembali ke pangkalannya dengan selamat.
"Peringatan reaksi cepat jet tempur Su-27 dari Angkatan Udara dikirim untuk mencegat target di udara. Awak pesawat tempur Rusia mendekati objek udara pada jarak yang aman dan mengidentifikasinya sebagai pesawat pengintai P-8A Poseidon dari Angkatan Udara AS," kata Kementerian Pertahanan Rusia, seperti dikutip dari TASS, Selasa (29/1/2019).
Pesawat Amerika, kata kementerian itu, kemudian menarik diri. Sedangkan jet tempur Moskow kembali ke pangkalannya dengan selamat.
Su-27 adalah pesawat tempur multi-cuaca supersonik generasi keempat yang dipersenjatai dengan rudal air-to-air (udara-ke-udara) dan air-to-surface
(udara-ke-permukaan) dari berbagai jenis. Jet ini juga dilengkapi
dengan pistol pesawat otomatis 30mm dengan laju tembakan 1.500 butir per
menit dan beban amunisi 150 butir.
Sedangkan P-8 Poseidon adalah pesawat patroli perang anti-kapal selam yang dirancang untuk melihat dan menghancurkan kapal selam musuh di area patroli. Pesawat ini juga kerap ditugaskan untuk mengambil bagian dalam operasi penyelamatan.
Insiden di atas Laut Baltik seperti Senin sore telah menjadi sangat umum ketika blok NATO yang dipimpin Amerika meningkatkan kehadirannya di dekat perbatasan Rusia, menyusul penyatuan kembali Moskow dengan Crimea pada 2014 dan dimulainya konflik Ukraina.
Sedangkan P-8 Poseidon adalah pesawat patroli perang anti-kapal selam yang dirancang untuk melihat dan menghancurkan kapal selam musuh di area patroli. Pesawat ini juga kerap ditugaskan untuk mengambil bagian dalam operasi penyelamatan.
Insiden di atas Laut Baltik seperti Senin sore telah menjadi sangat umum ketika blok NATO yang dipimpin Amerika meningkatkan kehadirannya di dekat perbatasan Rusia, menyusul penyatuan kembali Moskow dengan Crimea pada 2014 dan dimulainya konflik Ukraina.
Pada
bulan November lalu, Pentagon mengeluh atas apa yang mereka sebut
pencegatan "tidak aman" oleh jet tempur Su-27 terhadap pesawat mata-mata
EP-3. Angkatan Laut Amerika kala itu menyalahkan jet Moskow.
"Melakukan lintasan berkecepatan tinggi langsung di depan pesawat misi, membahayakan pilot dan kru," kata Angkatan Laut AS saat itu. Namun, Moskow bersikeras bahwa jarak yang aman dipertahankan selama manuver udara.
Pekan lalu, Kementerian Pertahanan Rusia juga merilis video Su-27 yang mencegat pesawat pengintai Swedia di atas Laut Baltik.
"Melakukan lintasan berkecepatan tinggi langsung di depan pesawat misi, membahayakan pilot dan kru," kata Angkatan Laut AS saat itu. Namun, Moskow bersikeras bahwa jarak yang aman dipertahankan selama manuver udara.
Pekan lalu, Kementerian Pertahanan Rusia juga merilis video Su-27 yang mencegat pesawat pengintai Swedia di atas Laut Baltik.
Credit sindonews.com
AS dan Taliban Sepakati Draf Perjanjian Damai
Di sisi lain, ISIS masih terus tumbuh dan berpotensi berbahaya di Afghanistan. Kelompok tersebut kerap perang melawan Taliban untuk memperebutkan beberapa wilayah.
Menurut Analis Wilson Center, Michael Kugelman, AS sudah lama meminta Taliban ikut memerangi Alqaidah dan ISIS. Tapi langkah Taliban yang setuju untuk memerangi Alqaidah dan ISIS ini lebih bersifat 'isyarat perdamaian' dibandingkan konsensi.
"Taliban tidak pernah berteman dengan ISIS atau Alqaidah yang menjadi bayang dirinya sendirinya, tapi hal ini menjadi isyarat, setidaknya dititik ini, para pemberontak berniat untuk bernegosiasi dalam kebaikan dan sepakat dengan permintaan penting AS," kata Kugelman.
Pemerintah Afghanistan mengatakan kesepakatan apa pun yang dibuat oleh AS dan Taliban harus berdasarkan dukungan mereka.
"Saya meminta kepada Taliban, untuk menunjukan kehendak Afghanistan mereka dan menerima permintaan rakyat Afghanistan untuk perdamaian dan melakukan pembicaraan damai yang serius dengan pemerintah Afghanistan," kata Presiden Afghanistan Ashraf Ghani.
Keinginan Presiden AS Donald Trump untuk segera mengakhiri perang selama 17 tahun di Afghanistan juga membebani pembicaraan damai. Ghani memperingatkan untuk tidak terburu-buru melakukan kesepakatan apa pun. Ia menyinggung tentang penarikan pasukan Uni Soviet dari Afghanistan pada 1989. "Kami ingin perdamaian, kami menginginkannya dengan cepat tapi kami ingin dilakukan dengan rencana," kata Ghani.
Ghani juga mengatakan semua pasukan asing juga harus meninggalkan Afghanistan. Tapi keamanan dan keselamatan rakyat Afghanistan harus menjadi hal yang paling utama.
"Tidak ada rakyat Afghanistan yang ingin pasukan asing tetap bertahan di negara mereka, tidak ada rakyat Afghanistan yang ingin menghadapi bom bunuh diri di rumah sakit, sekolah, masjid dan taman," katanya.
Rakyat sipil menjadi pihak yang harus membayar mahal serangan-serangan yang dilakukan Taliban. Pada tahun lalu perang di Afghanistan mengalahkan perang di Suriah sebagai yang paling mematikan saat ini.
Kantor kepresidenan Afghanistan mengatakan Khalilzad sudah memastikan kepada pemerintah Afghanistan pembicaraan di Qatar tetap fokus untuk membawa para pemberontak ke meja perundingan dengan Pemerintah Afghanistan. Mereka juga mengatakan Khalilzad sudah mengonfirmasi belum ada kesepakatan untuk melakukan penarikan pasukan atau gencatan senjata.
Credit republika.co.id
Howard Schultz, Milioner Yahudi Pengkritik Trump dan Anti-Rasial
CB, Jakarta - Howard Schultz, mantan CEO Starbucks
menyatakan dirinya maju dalam pilpres AS tahun 2020 dengan memilih
jalur non-partai atau independen. Dia menyebut dirinya Demokrat sejati
namun menurutnya, rakyat Amerika sudah dikecewakan dengan partai politik
selama ini.
Siapa Howard Schultz yang memilih pensiun dari Starbucks dan masuk dunia politik dengan maju sebagai kandidat presiden dalam pilpres AS pada 2020?
Schultz lahir dari keluarga miskin Yahudi di Brooklyn 65 tahun lalu. Ia tumbuh dan besar bersama keluarganya. Pada usia 3 tahun, Schultz dan keluarganya tinggal di perumahan pemerintah di Canarsie.
Ayahnya, Fred Shultz putus sekolah saat duduk di bangku SMA dan mantan prajurit angkatan darat AS. Untuk menghidupi keluarga ia bekerja sebagai pengemudi truk.
Ayahnya sebagai buruh kasar memiliki tiga anak tidak mampu membelikan rumah untuk tempat tinggal mereka.
Meski hidup miskin, Schultz tetap mengikuti pendidikan. Ia menjadi satu-satunya anak dalam keluarga Schultz yang mencicipi perguruan tinggi di Universitas Northern Michigan dengan beasiswa bermain sepak bola. Sejak kecil dia sudah menjadi atlet bola keranjang dan sepak bola yang dibentuk oleh alam.
Setelah lulus kuliah, Schultz bekerja sebagai salesman di perusahaan Xerox dan karirnya menanjak cepat. Ia dipromosikan sebagai sales representive. Pada tahun 1979, ia memilih bekerja sebagai general manager di perusahaan kopi di Swedia.
Karirnya di Starbucks dimulai pada tahun 1981. Ia diperkenalkan dengan perusahaan Starbucks Coffee saat memonitor pesanan mereka.
Setelah ia memuji pengetahuan mereka tentang kopi, Schultz jatuh hati pada perusahaan ini dan memutuskan bergabung dengan Starbucks sebagai direktur marketing.
Mencapai puncak sebagai CEO Starbucks. Saat awal bekerja 1980-an, ia ikut memajukan Starbucks yang awalnya memiliki sekitar 11 cabang, kini lebih dari 28 ribu cabang di berbagai belahan dunia, mengutiip Forbes.
Pada Juni 2018, Schultz mundur sebagai SEO dan anggota dewan Starbucks. I kini menjadi ketua emeritus Starbucks.
Bersama istrinya, Sheri, Shultz yang nilai kekayaannya mencapai US$ 3,4 miliar pada Oktober 2018, mendirikan yayasan yang diberi nama Schultz Family Foundation untuk melatih dan merekrut veteran dan anak-anak muda.
Menurut laporan Independen, Schultz merupakan figur pengusaha yang kritis dan vokal terhadap Donald Trump dan partai Republik. Ia menghiasi halaman depan media
dengan kritik-kritik tajamnya.Dua hari setelah Trump mengumumkan pengungsi dari sejumlah negara Muslim dilarang masuk AS, Schultz mengumumkan perusahaannya yang berada di Seattle akan merekrut 10 ribu pengungsi untuk menjadi karyawannya.
Dalam konferensi bisnis pada November 2017, Schultz melontarkan kritik ke Republik mengenai rencana pajak sebelum Kongres mengesahkannya pada Desember 2017.
Starbucks menjadi berita utama media di AS pada April 2018 saat polisi menangkap dua pria kulit hitam yang menunggu di dalam Starbucks di Philadelphia. Insiden ini terekam dalam video dan menimbulkan amarah dan menuntut boikot.
Schultz menyatakan memalukan mengenai penangkapan dua pria kulit hitam itu. Ia mengatakan, peristiwa ini sebagai bukti bahwa bias rasial masih umum terjadi dan banyak warga Amerika belum siap untuk membahasnya.
Schultz dan CEO Kevin Johnson kemudian membuat gebrakan yang belum pernah terjadi dengan mengumumkan Starbucks menutup 8 ribu tokonya di AS setiap sore. Karena saat itu Starbucks bekerja sama dengan NAACP dan organisasi lainnya mengadakan pelatihan mengenai bias rasial.
"Bias rasial eksis. Bias Ketidaksadaran eksis," kata Shultz kepada CCN.Schultz juga dikenal murah hati kepada kandidat Demokrat yang maju dalam pilpres. Seperti kepada Hillary Clinton, ia mendonasikan US$ 10.800 untuk pengumpulan dana pilpres 2016. Begitu juga kpada senator Demokrat Maria Cantwell di Washington mendapat dukungan dana dari Schultz sebesar US$1,250.
Kemurahan hatinya juga mengalir kepada kelompok-kelompok non-partisan.
Apa yang diharapkannya dengan ikut maju dalam pilpres AS 2020? Mantan bos Starbucks ini menyatakan dirinya ingin menyaksikan rakyat AS menang tak peduli apakah partainya. Ia akan merangkul semua ide karena dia sebagai kandidat presiden AS dari jalur independen .
Siapa Howard Schultz yang memilih pensiun dari Starbucks dan masuk dunia politik dengan maju sebagai kandidat presiden dalam pilpres AS pada 2020?
Schultz lahir dari keluarga miskin Yahudi di Brooklyn 65 tahun lalu. Ia tumbuh dan besar bersama keluarganya. Pada usia 3 tahun, Schultz dan keluarganya tinggal di perumahan pemerintah di Canarsie.
Ayahnya, Fred Shultz putus sekolah saat duduk di bangku SMA dan mantan prajurit angkatan darat AS. Untuk menghidupi keluarga ia bekerja sebagai pengemudi truk.
Ayahnya sebagai buruh kasar memiliki tiga anak tidak mampu membelikan rumah untuk tempat tinggal mereka.
Meski hidup miskin, Schultz tetap mengikuti pendidikan. Ia menjadi satu-satunya anak dalam keluarga Schultz yang mencicipi perguruan tinggi di Universitas Northern Michigan dengan beasiswa bermain sepak bola. Sejak kecil dia sudah menjadi atlet bola keranjang dan sepak bola yang dibentuk oleh alam.
Setelah lulus kuliah, Schultz bekerja sebagai salesman di perusahaan Xerox dan karirnya menanjak cepat. Ia dipromosikan sebagai sales representive. Pada tahun 1979, ia memilih bekerja sebagai general manager di perusahaan kopi di Swedia.
Karirnya di Starbucks dimulai pada tahun 1981. Ia diperkenalkan dengan perusahaan Starbucks Coffee saat memonitor pesanan mereka.
Setelah ia memuji pengetahuan mereka tentang kopi, Schultz jatuh hati pada perusahaan ini dan memutuskan bergabung dengan Starbucks sebagai direktur marketing.
Mencapai puncak sebagai CEO Starbucks. Saat awal bekerja 1980-an, ia ikut memajukan Starbucks yang awalnya memiliki sekitar 11 cabang, kini lebih dari 28 ribu cabang di berbagai belahan dunia, mengutiip Forbes.
Pada Juni 2018, Schultz mundur sebagai SEO dan anggota dewan Starbucks. I kini menjadi ketua emeritus Starbucks.
Bersama istrinya, Sheri, Shultz yang nilai kekayaannya mencapai US$ 3,4 miliar pada Oktober 2018, mendirikan yayasan yang diberi nama Schultz Family Foundation untuk melatih dan merekrut veteran dan anak-anak muda.
Menurut laporan Independen, Schultz merupakan figur pengusaha yang kritis dan vokal terhadap Donald Trump dan partai Republik. Ia menghiasi halaman depan media
dengan kritik-kritik tajamnya.Dua hari setelah Trump mengumumkan pengungsi dari sejumlah negara Muslim dilarang masuk AS, Schultz mengumumkan perusahaannya yang berada di Seattle akan merekrut 10 ribu pengungsi untuk menjadi karyawannya.
Dalam konferensi bisnis pada November 2017, Schultz melontarkan kritik ke Republik mengenai rencana pajak sebelum Kongres mengesahkannya pada Desember 2017.
Starbucks menjadi berita utama media di AS pada April 2018 saat polisi menangkap dua pria kulit hitam yang menunggu di dalam Starbucks di Philadelphia. Insiden ini terekam dalam video dan menimbulkan amarah dan menuntut boikot.
Schultz menyatakan memalukan mengenai penangkapan dua pria kulit hitam itu. Ia mengatakan, peristiwa ini sebagai bukti bahwa bias rasial masih umum terjadi dan banyak warga Amerika belum siap untuk membahasnya.
Schultz dan CEO Kevin Johnson kemudian membuat gebrakan yang belum pernah terjadi dengan mengumumkan Starbucks menutup 8 ribu tokonya di AS setiap sore. Karena saat itu Starbucks bekerja sama dengan NAACP dan organisasi lainnya mengadakan pelatihan mengenai bias rasial.
"Bias rasial eksis. Bias Ketidaksadaran eksis," kata Shultz kepada CCN.Schultz juga dikenal murah hati kepada kandidat Demokrat yang maju dalam pilpres. Seperti kepada Hillary Clinton, ia mendonasikan US$ 10.800 untuk pengumpulan dana pilpres 2016. Begitu juga kpada senator Demokrat Maria Cantwell di Washington mendapat dukungan dana dari Schultz sebesar US$1,250.
Kemurahan hatinya juga mengalir kepada kelompok-kelompok non-partisan.
Apa yang diharapkannya dengan ikut maju dalam pilpres AS 2020? Mantan bos Starbucks ini menyatakan dirinya ingin menyaksikan rakyat AS menang tak peduli apakah partainya. Ia akan merangkul semua ide karena dia sebagai kandidat presiden AS dari jalur independen .
Credit tempo.co
Lawan Trump, Eks Bos Starbucks Calonkan Diri Jadi Presiden
Eks CEO Starbucks, Howard Schultz, mengumumkan
ambisinya mengalahkan Donald Trump di pemilu 2020 dengan mencalonkan
diri sebagai kandidat presiden independen. (Reuters/David Ryder/File
photo)
"Saya serius berpikir untuk mencalonkan diri sebagai presiden," kata Schultz dalam wawancara dengan stasiun televisi CBS pada Minggu (27/1).
Schultz menggambarkan dirinya sendiri sebagai "Demokrat seumur hidup."
Namun, dia mengatakan akan mencalonkan diri sebagai kandidat presiden sebagai politikus poros tengah yang independen di luar sistem dua partai. Menurutnya, saat ini warga AS tengah "hidup dalam waktu yang paling rapuh."
"Tidak hanya karena Trump tidak memenuhi syarat untuk menjadi presiden, tetapi Partai Republik dan Demokrat secara konsisten tidak melakukan apa yang dibutuhkan atas nama rakyat Amerika dan malah terlibat dalam politik balas dendam setiap harinya," ucap pria 65 tahun itu.
Schultz menyalahkan Republik dan Demokrat atas utang negara yang kini mencapai US$21,5 triliun. Menurutnya, utang sebesar itu menggambarkan "contoh sembrono" dari "kegagalan tanggung jawab konstitusional mereka."
Salah satu kandidat presiden dari Demokrat, Texas Julian Castro, mengatakan jika Schultz benar-benar maju sebagai calon independen, upaya tersebut hanya "akan memperbesar peluang Trump untuk terpilih kembali."
"Saya tidak berpikir itu akan menjadi kepentingan terbaik bagi negara kita," katanya kepada CNN.
Schultz menepis kekhawatiran tersebut dengan berkata, "Saya ingin melihat rakyat Amerika menang. Saya ingin melihat Amerika menang."
Pihak ketiga atau politikus independen selalu dianggap sebagai kejanggalan yang tidak dapat diatasi dalam politik AS. Kaum independen kerap memainkan peran sebagai pihak yang merusak tatanan suara dalam pemilihan.
Sebagai contoh, pada 1992, konglomerat konservatif Ross Perot menyedot suara cukup banyak dari George H.W Bush hingga membuat dirinya menyerahkan kursi kepresidenan kepada Bill Clinton.
Hal serupa juga terjadi pada pemilu AS 2000. Demokrat menyalahkan Ralph Nader karena merebut suara kandidat presiden Partai Demokrat Al Gore sehingga suaranya tak cukup mengalahkan George W. Bush. Namun, Nader membantah tuduhan itu.
Schultz sendiri tumbuh di lingkungan kelas pekerja di New York City. Dia menjadi pengusaha sukses ketika pindah ke Washington barat sekitar 1980-an.
Dia membantu membesarkan kedai kopi Starbucks yang berdiri sejak 1971 dan kini telah memiliki lebih dari 28 ribu gerai di seluruh dunia.
Credit cnnindonesia.com
Presiden Macron Sebut Perlindungan HAM Mesir Era Sisi Memburuk
CB, Kairo – Presiden Prancis, Emmanuel Macron, mengatakan perlindungan Hak Asasi Manusia di Mesir pada saat ini dianggap lebih buruk daripada era orang kuat Presiden Hosni Mubarak, yang jatuh akibat protes massa pada 2011.
Komentar
Macron ini, yang datang untuk kunjungan tiga hari di Mesir, menunjukkan
sikap mengeras Prancis terhadap Presiden Mesir, Abdel Fattah al-Sisi,
mengenai kebebasan hak-hak sipil. Aktivis HAM mengatakan perlindungan
hak-hak sipil menurun di Mesir pada masa kepemimpinan Presiden al-Sisi.
“Saya pikir kebijakan saat ini dipandang oleh para tokoh intelektual dan kelompok masyarakat sipil Mesir sebagai lebih keras dibandingkan pada era rezim Mubarak,” kata Macron kepada media saat tiba di Mesir pada Ahad, 27 Januari 2019 seperti dilansir Reuters.
Mubarak,
yang merupakan bekas komandan Angkatan Udara, dipenjara karena
berkonspirasi untuk membunuh para pengunjuk rasa yang mengakhiri
kekuasaannya selama tiga dekade. Tapi pengadilan banding Mesir
membebaskan Mubarak pada 2017.
“Saya tidak bisa melibat bagaimana Anda bisa berpura-pura untuk menjamin stabilitas jangka panjang di negara ini, yang menjadi jantung Arab Spring dan menunjukkan kebebasan, dan Anda berpikir bisa terus bersikap keras melewati batas yang bisa diterima atau dibenarkan untuk alasan keamanan,” kata Macron.
Menurut Macron,”Ini menjadi paradoks dan melukai Mesir sendiri.”
Sejumlah lembaga swadaya masyarakat mendesak Macron agar bersikap tegas kepada Presiden Mesir, al Sisi, mengenai isu perlindungan HAM ini. Sisi terpilih untuk periode kedua pada April 2019.
Macron mengatakan dia akan bersikap lebih terbuka dalam kunjungan kenegaraan tiga hari ini, yang dimulai pada Senin, 28 Januari 2019. Dia juga akan mengangkat kasus-kasus tertentu dalam pertemuan tertutup.
Soal sikap kerasnya ini, Sisi membantahnya dalam wawancara dengan CBS “60 Minutes”. Sisi kemudian mencoba membatalkan penayangan wawancara itu lewat salah satu menteri yang menelpon CBS. Tayangan wawancara itu tetap dilakukan CBS.
Dalam wawancara dengan CBS, Sisi membantah ada 60 ribu warga Mesir yang menjadi tahanan politik di sejumlah penjara negara itu.
Saat berkunjung ke Paris pada Oktober 2017, Sisi sempat menerima nama sejumlah aktivis Mesir yang diminta Macron agar dibebaskan dari penjara. Namun, Macron mengatakan pada Ahad kemarin, bahwa hanya dua orang yang sudah dibebaskan. “Ini tidak memuaskan,” kata dia.
“Saya pikir kebijakan saat ini dipandang oleh para tokoh intelektual dan kelompok masyarakat sipil Mesir sebagai lebih keras dibandingkan pada era rezim Mubarak,” kata Macron kepada media saat tiba di Mesir pada Ahad, 27 Januari 2019 seperti dilansir Reuters.
“Saya tidak bisa melibat bagaimana Anda bisa berpura-pura untuk menjamin stabilitas jangka panjang di negara ini, yang menjadi jantung Arab Spring dan menunjukkan kebebasan, dan Anda berpikir bisa terus bersikap keras melewati batas yang bisa diterima atau dibenarkan untuk alasan keamanan,” kata Macron.
Sejumlah lembaga swadaya masyarakat mendesak Macron agar bersikap tegas kepada Presiden Mesir, al Sisi, mengenai isu perlindungan HAM ini. Sisi terpilih untuk periode kedua pada April 2019.
Macron mengatakan dia akan bersikap lebih terbuka dalam kunjungan kenegaraan tiga hari ini, yang dimulai pada Senin, 28 Januari 2019. Dia juga akan mengangkat kasus-kasus tertentu dalam pertemuan tertutup.
Soal sikap kerasnya ini, Sisi membantahnya dalam wawancara dengan CBS “60 Minutes”. Sisi kemudian mencoba membatalkan penayangan wawancara itu lewat salah satu menteri yang menelpon CBS. Tayangan wawancara itu tetap dilakukan CBS.
Saat berkunjung ke Paris pada Oktober 2017, Sisi sempat menerima nama sejumlah aktivis Mesir yang diminta Macron agar dibebaskan dari penjara. Namun, Macron mengatakan pada Ahad kemarin, bahwa hanya dua orang yang sudah dibebaskan. “Ini tidak memuaskan,” kata dia.
Credit tempo.co
Langganan:
Postingan (Atom)