Credit republika.co.id
Senin, 28 Januari 2019
Tolak Maduro, Australia Dukung Juan Guaido Pimpin Venezuela
Australia mengakui dan mendukung Ketua Majelis
Nasional Juan Guaido sebagai pemimpin sementara Venezuela. (Foto:
Federico PARRA / AFP)
Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne mengatakan dukungan itu selaras dengan konstitusi di Venezuela dan sampai Pemilu segera digelar di negara tersebut.
"Australia menyerukan transisi menuju demokrasi di Venezuela sesegera mungkin," kata Payne dalam rilis resmi negara tersebut yang dikutip CNNIndonesia.com, Senin (28/1).
Selain itu, Australia mendukung seruan Grup Lima agar Nicolas Maduro tak menduduki posisi kursi kepresidenan. Payne juga menjelaskan pihaknya mendesak agar semua pihak bekerja secara konstruktif menuju penyelesaian damai di Venezuela.
Selain Australia, Israel juga secara resmi mengakui Ketua Majelis Nasional Venezuela Juan Guaido sebagai presiden. Langkah ini mengikuti keputusan Amerika Serikat dan beberapa negara lain yang juga mengakui Guaido sebagai pemimpin Venezuela.
Pengakuan ini disampaikan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dikutip Reuters, Minggu (27/1).
Sebelumnya negara-negara besar Eropa Inggris, Jerman, Prancis dan Spanyol juga mendukung Guaido. Mereka bakal mendukung Guaido dengan catatan jika Presiden Nicholas Maduro tak segera mengambil langkah mengadakan pemilihan umum darurat dalam waktu delapan hari ke depan.
Sementara Rusia sebaliknya, yakni mendukung Maduro. Langkah Rusia ini sejalan dengan sekutu sosialis Amerika Selatan lain seperti Meksiko dan Bolivia.
Credit cnnindonesia.com
Israel Ikuti AS, Akui Juan Guaido Sebagai Presiden Venezuela
Benjamin Netanyahu. (REUTERS/Carlos Barria).
Pengakuan ini disampaikan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dikutip Reuters, Minggu (27/1).
Netanyahu mengumumkan pengakuan tersebut dalam sebuah video online bahwa Israel bergabung dengan Amerika Serikat, Kanada, dan sejumlah negara Amerika Selatan dalam mengakui kepemimpinan baru di Venezuela.
Sebelumnya negara-negara besar Eropa Inggris, Jerman, Prancis dan Spanyol juga bakal mendukung Guaido. Mereka bakal mendukung Guaido dengan catatan jika Presiden Nicholas Maduro tak segera mengambil langkah mengadakan pemilihan umum darurat dalam waktu delapan hari ke depan.
Sementara Rusia sebaliknya, yakni mendukung Maduro. Langkah Rusia ini sejalan dengan sekutu sosialis Amerika Selatan lain seperti Meksiko dan Bolivia.
Maduro kembali terpilih sebagai Presiden pada Mei tahun lalu di tengah tingkat partisipasi pemilu yang rendah dan tuduhan pembelian suara oleh pemerintah. Oposisi domestik, Amerika Serikat, dan pemerintah Amerika Latin yang condong ke kelompok kanan menolak kemudian mengakui hasil pemungutan suara.
Sejak itu Venezuela mulai memanas. Imbasnya ketika Guaido menyatakan dirinya sebagai presiden sementara pada hari Rabu lalu. Deklarasi 'kudeta' ini dilakukan meskipun Maduro-yang telah memimpin negara kaya minyak itu sejak 2013 dan mendapat dukungan dari angkatan bersenjata-telah menolak untuk mundur.
Credit cnnindonesia.com
Diancam Hizbullah, Ini Respon Netanyahu
TEL AVIV
- Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu merespon dengan keras
ancaman yang dilontarkan pemimpin Hizbullah, Hassan Nasrallah. Nasrallah
mendesak Israel untuk menghentikan serangan terhadap Suriah, atau Tel
Aviv akan menanggung akibatnya.
Berbicara di depan Parlemen Israel, Netanyahu menegaskan ancaman itu adalah tanda kegelisahan Hizbullah atas keberhasilan operasi Israel di Suriah dan juga atas sanksi terhadap Iran, yang berpengaruh terhadap kelompok asal Lebanon itu.
"Dia malu atas keberhasilan kami dalam Operasi Perisai Utara. Sanksi terhadap Iran sangat merusak pendanaan Iran dan satelitnya, Hizbollah yang pertama dan terutama," ucap Netanyahu, seperti dilansir Jerusalem Post pada Minggu (27/1).
Berbicara di depan Parlemen Israel, Netanyahu menegaskan ancaman itu adalah tanda kegelisahan Hizbullah atas keberhasilan operasi Israel di Suriah dan juga atas sanksi terhadap Iran, yang berpengaruh terhadap kelompok asal Lebanon itu.
"Dia malu atas keberhasilan kami dalam Operasi Perisai Utara. Sanksi terhadap Iran sangat merusak pendanaan Iran dan satelitnya, Hizbollah yang pertama dan terutama," ucap Netanyahu, seperti dilansir Jerusalem Post pada Minggu (27/1).
Sebelumnya, dalam wawancara dengan stasiun TV Al-Mayadeen yang berbasis di Beirut, Nasrallah mengatakan bahwa Iran, Suriah dan Hizbullah dapat kapan saja memutuskan untuk berurusan secara berbeda dengan tindakan Israel di Suriah. Ia pun mengisyaratkan bahwa Tel Aviv mungkin menjadi target.
"Hati-hati.
Jangan melanjutkan apa yang Anda lakukan di Suriah. Jangan salah
perhitungan dan jangan menyeret kawasan itu ke dalam perang atau
konfrontasi besar," ujarnya.
Dalam wawancara selama tiga jam itu, Nasrallah mengatakan keadaan di kawasan itu telah berubah ketika Iran dan sekutunya, termasuk kelompoknya, memperluas pengaruh mereka di kawasan itu.
Dalam wawancara selama tiga jam itu, Nasrallah mengatakan keadaan di kawasan itu telah berubah ketika Iran dan sekutunya, termasuk kelompoknya, memperluas pengaruh mereka di kawasan itu.
Credit sindonews.com
Pemimpin Hizbullah Klaim Pasukannya Bisa Masuki Wilayah Israel
CB, Beirut – Kelompok milisi Hizbullah mengklaim mampu memasuki wilayah Israel sejak bertahun-tahun lalu.
Pemimpin Hizbullah, Sayyed Hassan Nasrallah, mengatakan kelompok ini tidak menginginkan perang dengan Israel apalagi melibatkan Lebanon. Namun, Nasrallah memperingatkan serangan Israel di Suriah bisa mengubah situasi ini.
“Sebagian dari rencana kita untuk perang berikutnya adalah memasuki wilayah Galilee, bagian dari rencana ini adalah kami mampu melakukannya dengan izin Tuhan. Hal penting adalah kami memiliki kemampuan ini dan telah memilikinya selama beberapa tahun,” kata Nasrallah.
Nasrallah, yang menyebut kelompok ini sebagai poros perlawanan,
mengatakan serangan berikutnya bisa berupa pengeboman ibu kota Tel Aviv
di Israel.
Menurut Nasrallah saat ini ada kekhawatiran PM Israel, Benjamin Netanyahu, keliru mengkalkulasi situasi politik dan melakukan hal tergesa-gesa menjelang pemilu April 2019.
Seperti diberitakan Times of Israel, militer negara itu berhasil menemukan enam terowongan bawah tanah yang menghubungkan wilayah Lebanon dan sebagian wilayah Israel. Salah satu terowongan itu memiliki kedalaman hingga 55 meter dan bisa dimuati puluhan orang untuk menyerang ke dalam wilayah Israel.
Nasrallah tidak mengakui secara gamblang bahwa terowongan yang ditemukan Israel sebagai buatan pasukannya. Dia mengatakan kelompok ini sengaja menggunakan ambiguitas mengenai urusan militer. Ini agar Israel tidak memiliki alasan untuk menyerang.
Saat ini, menurut Nasrallah, militer Israel masih mencari keberadaan lebih banyak terowongan meskipun telah menyatakan operasi itu telah diakhiri dua pekan lalu. Menurut dia,”Israel baru menemukan beberapa terowongan. Tidak diketahui apakah ada lebih banyak terowongan.”
Soal terowongan ini, utusan PBB untuk Timur Tengah mengatakan dua terowongan yang ditemukan melewati batas wilayah Lebanon dan Israel sehingga menjadi pelanggaran.
Hassan Nasrallah
Resolusi DK PBB nomor 1701, yang mengakhiri perang Israel dan Lebanon pada 2006, menyebutkan kedua pihak harus tetap berada di wilayah garis biru masing-masing. Hizbullah juga diharuskan meninggalkan wilayah dekat garis perbatasan.
Utusan
PBB, Nickolay Mladenov, mengatakan pasukan perdamaian PBB tidak
diizinkan memasuki titip masuk salah satu terowongan di sisi Lebanon.
Nasrallah mengindikasikan terowongan yang ditemukan Israel ini telah digali sejak lama. Dia mengaku terkejut militer Israel baru menemukannya kemarin.
“Salah satu terowongan yang ditemukan telah dibangun sejak 13 tahun lalu,” kata dia sambil menekankan ini berarti terowongan itu telah ada sebelum Resolusi 1701 keluar. Namun, dia tidak membahas usia lima terowongan lainnya, yang menyasar wilayah Israel.
Pemimpin Hizbullah, Sayyed Hassan Nasrallah, mengatakan kelompok ini tidak menginginkan perang dengan Israel apalagi melibatkan Lebanon. Namun, Nasrallah memperingatkan serangan Israel di Suriah bisa mengubah situasi ini.
“Sebagian dari rencana kita untuk perang berikutnya adalah memasuki wilayah Galilee, bagian dari rencana ini adalah kami mampu melakukannya dengan izin Tuhan. Hal penting adalah kami memiliki kemampuan ini dan telah memilikinya selama beberapa tahun,” kata Nasrallah.
Menurut Nasrallah saat ini ada kekhawatiran PM Israel, Benjamin Netanyahu, keliru mengkalkulasi situasi politik dan melakukan hal tergesa-gesa menjelang pemilu April 2019.
Seperti diberitakan Times of Israel, militer negara itu berhasil menemukan enam terowongan bawah tanah yang menghubungkan wilayah Lebanon dan sebagian wilayah Israel. Salah satu terowongan itu memiliki kedalaman hingga 55 meter dan bisa dimuati puluhan orang untuk menyerang ke dalam wilayah Israel.
Nasrallah tidak mengakui secara gamblang bahwa terowongan yang ditemukan Israel sebagai buatan pasukannya. Dia mengatakan kelompok ini sengaja menggunakan ambiguitas mengenai urusan militer. Ini agar Israel tidak memiliki alasan untuk menyerang.
Saat ini, menurut Nasrallah, militer Israel masih mencari keberadaan lebih banyak terowongan meskipun telah menyatakan operasi itu telah diakhiri dua pekan lalu. Menurut dia,”Israel baru menemukan beberapa terowongan. Tidak diketahui apakah ada lebih banyak terowongan.”
Soal terowongan ini, utusan PBB untuk Timur Tengah mengatakan dua terowongan yang ditemukan melewati batas wilayah Lebanon dan Israel sehingga menjadi pelanggaran.
Hassan Nasrallah
Resolusi DK PBB nomor 1701, yang mengakhiri perang Israel dan Lebanon pada 2006, menyebutkan kedua pihak harus tetap berada di wilayah garis biru masing-masing. Hizbullah juga diharuskan meninggalkan wilayah dekat garis perbatasan.
Nasrallah mengindikasikan terowongan yang ditemukan Israel ini telah digali sejak lama. Dia mengaku terkejut militer Israel baru menemukannya kemarin.
“Salah satu terowongan yang ditemukan telah dibangun sejak 13 tahun lalu,” kata dia sambil menekankan ini berarti terowongan itu telah ada sebelum Resolusi 1701 keluar. Namun, dia tidak membahas usia lima terowongan lainnya, yang menyasar wilayah Israel.
Credit tempo.co
Israel Kutuk Parlemen Irlandia Ajukan RUU Anti Pemukiman
TEL AVIV - Israel mengutuk pemungutan suara oleh parlemen Irlandia
yang mendukung undang-undang untuk melarang impor dan penjualan
barang-barang dari wilayah yang dikuasai oleh negara Zionis itu pada
tahun 1967.
Undang-undang tersebut akan melarang perdagangan barang atau jasa yang berasal dari permukiman Tepi Barat dan Dataran Tinggi Golan yang dicaplok Israel.
Kementerian Luar Negeri Israel mengecam pemungutan suara itu sebagai ekspresi permusuhan murni.
Undang-undang tersebut akan melarang perdagangan barang atau jasa yang berasal dari permukiman Tepi Barat dan Dataran Tinggi Golan yang dicaplok Israel.
Kementerian Luar Negeri Israel mengecam pemungutan suara itu sebagai ekspresi permusuhan murni.
"Sangat
mengganggu dan mengecewakan bahwa para penggagas undang-undang ini
berfokus pada serangan munafik terhadap Israel, bukan pada kediktatoran
yang membantai warganya," kata Kementerian Luar Negeri Israel dalam
sebuah pernyataan.
"Ini adalah ekspresi jelas dari diskriminasi obsesif yang harus ditolak dengan jijik," sambung pernyataan itu seperti dilansir dari Xinhua, Jumat (25/1/2019).
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa Duta Besar Irlandia untuk Israel akan dipanggil untuk membicarakan tentang teguran terkait hal itu.
Pada hari Kamis, RUU itu melewati tahap yang disebut sebagai tahap kedua di Majelis Rendah Parlemen Irlandia dengan 78 suara melawan 45. Meski begitu, RUU tersebut masih harus melewati beberapa tahap lain sebelum bisa menjadi undang-undang.
Pemerintah Irlandia sendiri menentang RUU tersebut.
"Ini adalah ekspresi jelas dari diskriminasi obsesif yang harus ditolak dengan jijik," sambung pernyataan itu seperti dilansir dari Xinhua, Jumat (25/1/2019).
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa Duta Besar Irlandia untuk Israel akan dipanggil untuk membicarakan tentang teguran terkait hal itu.
Pada hari Kamis, RUU itu melewati tahap yang disebut sebagai tahap kedua di Majelis Rendah Parlemen Irlandia dengan 78 suara melawan 45. Meski begitu, RUU tersebut masih harus melewati beberapa tahap lain sebelum bisa menjadi undang-undang.
Pemerintah Irlandia sendiri menentang RUU tersebut.
Israel
menduduki Tepi Barat dan Yerusalem Timur bersama dengan Jalur Gaza
dalam perang Timur Tengah yang meletus pada 1967. Israel juga merebut
Dataran Tinggi Golan, sebuah wilayah yang semula menjadi milik Suriah.
Israel mencaplok Yerusalem Timur dan Dataran Tinggi Golan tak lama setelah perang, tindakan yang tidak pernah diakui oleh sebagian besar masyarakat internasional.
Israel mencaplok Yerusalem Timur dan Dataran Tinggi Golan tak lama setelah perang, tindakan yang tidak pernah diakui oleh sebagian besar masyarakat internasional.
Credit sindonews.com
Larang Israel, Malaysia Batal Jadi Tuan Rumah Renang Dunia
KUALA LUMPUR
- Komite Paralimpik Internasional (IPC) mencabut hak Malaysia untuk
menjadi tuan rumah Kejuaraan Para Renang Dunia 2019. Alasannya, negara
itu melarang atlet Israel untuk berpartisipasi.
Kejuaraan yang menjadi ajang kualifikasi untuk Olimpiade Tokyo itu awalnya akan digelar di Kuching 29 Juli hingga 4 Agustus 2019.
IPC mengatakan tempat baru akan dicari untuk tanggal yang sama, meskipun mungkin ada beberapa fleksibilitas mengingat keadaan.
Kejuaraan yang menjadi ajang kualifikasi untuk Olimpiade Tokyo itu awalnya akan digelar di Kuching 29 Juli hingga 4 Agustus 2019.
IPC mengatakan tempat baru akan dicari untuk tanggal yang sama, meskipun mungkin ada beberapa fleksibilitas mengingat keadaan.
"Semua
Kejuaraan Dunia harus terbuka untuk semua atlet dan negara yang
memenuhi syarat untuk bersaing dengan aman dan bebas dari diskriminasi,"
kata presiden IPC Andrew Parsons dalam sebuah pernyataan setelah
pertemuan dewan pengurus IPC di London pada hari Minggu.
"Ketika negara tuan rumah mengecualikan atlet dari negara tertentu, karena alasan politik, maka kami sama sekali tidak memiliki alternatif selain mencari tuan rumah kejuaraan baru," lanjut dia, seperti dikutip Reuters, Senin (28/1/2019).
Malaysia—negara mayoritas Muslim yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel— mengumumkan bulan ini bahwa mereka akan melarang warga Israel dari acara apa pun yang diadakan di negara Asia Tenggara itu.
Larangan itu muncul setelah Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengatakan bahwa warga Israel tidak diterima di Malaysia.
"Kami merasa bahwa mereka melakukan banyak hal yang salah, tetapi lolos dengan itu karena tidak ada yang berani mengatakan apa-apa terhadap mereka," kata Mahathir selama kunjungannya ke London.
Israel mengecam larangan oleh Malaysia sebagai sikap memalukan. Menurut Israel keputusan itu diilhami oleh sikap anti-Semitisme yang fanatik dari Mahathir.
Mahathir, 93, selama beberapa dekade dituduh anti-Semitisme karena serangannya terhadap orang-orang Yahudi.
Dalam wawancara dengan BBC Oktober lalu, dia menggambarkan orang-orang Yahudi "berhidung bengkok" dan menyalahkan mereka atas masalah di Timur Tengah.
Mahathir telah membela pernyataannya dengan mengatakan itu adalah haknya untuk mengatakan sesuatu tentang tindakan Israel terhadap rakyat Palestina.
Sebelum haknya dicabut, Malaysia harusnya menjadi tuan rumah untuk sekitar 600 perenang dari 60 negara yang akan berlaga di Sarawak. Lebih dari 160 gelar akan diperebutkan.
IPC mengatakan semua tuan rumah pengganti potensial diminta untuk menyatakan minatnya pada 11 Februari.
"Ketika negara tuan rumah mengecualikan atlet dari negara tertentu, karena alasan politik, maka kami sama sekali tidak memiliki alternatif selain mencari tuan rumah kejuaraan baru," lanjut dia, seperti dikutip Reuters, Senin (28/1/2019).
Malaysia—negara mayoritas Muslim yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel— mengumumkan bulan ini bahwa mereka akan melarang warga Israel dari acara apa pun yang diadakan di negara Asia Tenggara itu.
Larangan itu muncul setelah Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengatakan bahwa warga Israel tidak diterima di Malaysia.
"Kami merasa bahwa mereka melakukan banyak hal yang salah, tetapi lolos dengan itu karena tidak ada yang berani mengatakan apa-apa terhadap mereka," kata Mahathir selama kunjungannya ke London.
Israel mengecam larangan oleh Malaysia sebagai sikap memalukan. Menurut Israel keputusan itu diilhami oleh sikap anti-Semitisme yang fanatik dari Mahathir.
Mahathir, 93, selama beberapa dekade dituduh anti-Semitisme karena serangannya terhadap orang-orang Yahudi.
Dalam wawancara dengan BBC Oktober lalu, dia menggambarkan orang-orang Yahudi "berhidung bengkok" dan menyalahkan mereka atas masalah di Timur Tengah.
Mahathir telah membela pernyataannya dengan mengatakan itu adalah haknya untuk mengatakan sesuatu tentang tindakan Israel terhadap rakyat Palestina.
Sebelum haknya dicabut, Malaysia harusnya menjadi tuan rumah untuk sekitar 600 perenang dari 60 negara yang akan berlaga di Sarawak. Lebih dari 160 gelar akan diperebutkan.
IPC mengatakan semua tuan rumah pengganti potensial diminta untuk menyatakan minatnya pada 11 Februari.
"Gerakan
Paralimpik telah, dan selalu akan, termotivasi oleh keinginan untuk
mendorong inklusi, bukan pengecualian," kata Parsons dalam
pernyataannya.
"Terlepas dari negara-negara yang terlibat dalam masalah ini, IPC akan mengambil keputusan yang sama lagi jika menghadapi situasi serupa yang melibatkan berbagai negara," imbuh dia.
Dia mengatakan bahwa ketika Malaysia dianugerahi menjadi tuan rumah kejuaraan pada tahun 2017, IPC telah diberi jaminan bahwa semua atlet dan negara yang memenuhi syarat akan diizinkan untuk berpartisipasi dengan keselamatan mereka yang terjamin.
"Sejak itu, telah terjadi perubahan kepemimpinan politik dan pemerintah baru Malaysia memiliki gagasan yang berbeda," kata Parsons.
"Politik dan olahraga tidak pernah menjadi campuran yang baik dan kami kecewa bahwa atlet Israel tidak akan diizinkan bertanding di Malaysia."
"Terlepas dari negara-negara yang terlibat dalam masalah ini, IPC akan mengambil keputusan yang sama lagi jika menghadapi situasi serupa yang melibatkan berbagai negara," imbuh dia.
Dia mengatakan bahwa ketika Malaysia dianugerahi menjadi tuan rumah kejuaraan pada tahun 2017, IPC telah diberi jaminan bahwa semua atlet dan negara yang memenuhi syarat akan diizinkan untuk berpartisipasi dengan keselamatan mereka yang terjamin.
"Sejak itu, telah terjadi perubahan kepemimpinan politik dan pemerintah baru Malaysia memiliki gagasan yang berbeda," kata Parsons.
"Politik dan olahraga tidak pernah menjadi campuran yang baik dan kami kecewa bahwa atlet Israel tidak akan diizinkan bertanding di Malaysia."
Credit sindonews.com
Antisipasi Risiko Keamanan, Militer Malaysia Kaji Teknologi 5G
CB, Jakarta - Militer Malaysia sedang meninjau dan mengidentifikasi apakah teknologi 5G berisiko terhadap pertahanan dan keamanan negara.
Panglima Angkatan Bersenjata Diraja Malaysia (MAF), Jenderal Tan Sri Zulkifli Zainal Abidin, mengatakan hasil kajian akan dilaporkan kepada pemerintah untuk memutuskan apakah teknologi bisa dipasang, seperti dikutip dari laporan Malay Mail, 26 Januari 2019.
Zulkifli mengatakan bahwa semua teknologi baru dari luar negeri harus diteliti untuk menentukan apakah jaringan 5G cocok untuk digunakan di Malaysia.
"Kami tidak bisa begitu saja mengikuti negara lain dalam hal menggunakan teknologi baru. Tidak semua teknologi bagus. Kami yakin bahwa Kementerian Komunikasi dan Multimedia sedang melakukan studi tentang ini dan MAF juga memiliki cara sendiri untuk mempelajari teknologi baru.
"MAF akan memberikan pandangannya kepada pemerintah tentang masalah ini dalam waktu dekat," katanya.
Panglima Angkatan Bersenjata Malaysia Jenderal Tan Sri Zulkifli Zainal Abidin.[mod.gov.my]
Mengomentari masalah ini, Zulkifli mengatakan salah satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah pada penanganan teknologi baru jika penggunaannya termasuk unsur-unsur serangan siber dan pengumpulan informasi sensitif.
"Untuk mencegah ancaman seperti itu, kita harus mengambil tindakan pencegahan yang tepat," katanya.
Pada hari Sabtu pekan lalu, ketika berada di London, Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad mengatakan Malaysia akan melakukan studi pendahuluan sebelum membuat keputusan apakah akan memblokir raksasa telekomunikasi Cina, Huawei, yang berencana membangun infrastruktur 5G di Malaysia, menyusul kekhawatiran akan meningkatnya kegiatan mata-mata siber.Pada hari Selasa, mantan menteri keuangan Tun Daim Zainuddin, mengatakan Malaysia harus berhati-hati dengan teknologi 5G yang saat ini sedang dijelajahi Cina, karena kemampuannya untuk memicu ancaman keamanan dunia maya dan digital terhadap negara tersebut.
Panglima Angkatan Bersenjata Diraja Malaysia (MAF), Jenderal Tan Sri Zulkifli Zainal Abidin, mengatakan hasil kajian akan dilaporkan kepada pemerintah untuk memutuskan apakah teknologi bisa dipasang, seperti dikutip dari laporan Malay Mail, 26 Januari 2019.
Zulkifli mengatakan bahwa semua teknologi baru dari luar negeri harus diteliti untuk menentukan apakah jaringan 5G cocok untuk digunakan di Malaysia.
"Kami tidak bisa begitu saja mengikuti negara lain dalam hal menggunakan teknologi baru. Tidak semua teknologi bagus. Kami yakin bahwa Kementerian Komunikasi dan Multimedia sedang melakukan studi tentang ini dan MAF juga memiliki cara sendiri untuk mempelajari teknologi baru.
"MAF akan memberikan pandangannya kepada pemerintah tentang masalah ini dalam waktu dekat," katanya.
Panglima Angkatan Bersenjata Malaysia Jenderal Tan Sri Zulkifli Zainal Abidin.[mod.gov.my]
Mengomentari masalah ini, Zulkifli mengatakan salah satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah pada penanganan teknologi baru jika penggunaannya termasuk unsur-unsur serangan siber dan pengumpulan informasi sensitif.
"Untuk mencegah ancaman seperti itu, kita harus mengambil tindakan pencegahan yang tepat," katanya.
Pada hari Sabtu pekan lalu, ketika berada di London, Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad mengatakan Malaysia akan melakukan studi pendahuluan sebelum membuat keputusan apakah akan memblokir raksasa telekomunikasi Cina, Huawei, yang berencana membangun infrastruktur 5G di Malaysia, menyusul kekhawatiran akan meningkatnya kegiatan mata-mata siber.Pada hari Selasa, mantan menteri keuangan Tun Daim Zainuddin, mengatakan Malaysia harus berhati-hati dengan teknologi 5G yang saat ini sedang dijelajahi Cina, karena kemampuannya untuk memicu ancaman keamanan dunia maya dan digital terhadap negara tersebut.
Credit tempo.co
Minggu, 27 Januari 2019
Penampakan Pesawat N219 Buatan PTDI yang Sedang Jalani Uji Terbang
Uji terbang pesawat N219. (Foto:Instagram/@officialptdi)
PT Dirgantara Indonesia (Persero) (PTDI) terus mengebut proses sertifikasi pesawat asli karyanya, N219. Pesawat baling-baling seri N219 merupakan asli karya PTDI yang kedua, setelah BUMN ini meluncurkan program N250 pada tahun 1990-an.
Sayangnya, proyek N250 harus dihentikan sebelum memasuki fase produksi massal karena Indonesia terkena krisis ekonomi 1998. Setelah proyek N250 dihentikan, PTDI tak memiliki pesawat asli buatannya. BUMN yang bermarkas di Bandung ini hanya merakit dan membuat komponen pesawat hingga helikopter.
Setelah bangkit dari keterpurukan, PTDI sejak tahun 2010-an kembali merancang dan mengembangkan varian pesawat penumpang baling-baling berukuran lebih kecil dari N250, yakni N219. PTDI sendiri telah membuat 2 purwarupa (prototype) pesawat N219. Terbaru, PTDI mengunggah video proses uji terbang N219 sebelum memasuki fase produksi massal.
"Come up and bring some actions, #N219 Prototype Design 2 is on another flying.. Happy Sunday everyone!" tulis akun instagram PTDI, Minggu (27/1).
N219 pertama kali melakukan uji terbang dari Lanud Husein Sastranegara, Bandung, menuju ke Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada 8 November 217. Uji terbang ini merupakan persiapan N219 sebelum nantinya diproduksi massal dan digunakan secara komersil.
Saat ini, proses penyelesaian N219 masih tinggal menunggu sertifikasi. PTDI menggunakan 2 flying prototype untuk menyelesaikan proses sertifikasi. PTDI juga tengah mengembangkan pesawat N219 tipe amfibi. Pesawat N219 varian amfibi bisa mendarat di perairan dan mampu meningkatkan konektivitas di daerah terpencil 3T (Terluar, Terdepan, dan Tertinggal).
Untuk harga jual per unit, N219 ini rencananya dipatok pada angka USD 5,8 juta hingga USD 6 juta. Pesawat N219 juga direncanakan memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) hingga 60 persen, sampai saat ini, TKDN yang dihitung sudah mencapai 44 persen.
Penamaan Pesawat N219 buatan PT Dirgantara (Foto:ANTARA/Rosa Panggabean)
Credit Kumparan.com
https://m.kumparan.com/@kumparanbisnis/penampakan-pesawat-n219-buatan-ptdi-yang-sedang-jalani-uji-terbang-1548580022665970547.amp
Satelit Nusantara Satu buatan Indonesia segera mengudara
Satelit Nusantara Satu buatan PT Pasifik Satelit Nusantara. (psn.co.id)
Jakarta (CB) - Perusahaan telekomunikasi PT Pasifik Satelit Nusantara akan meluncurkan satelit Nusantara Satu pada pertengahan Februari mendatang di Amerika Serikat, menumpang roket milik Space X.
"Kami ingin terus perkuat satelit di Indonesia," kata Direktur Utama PSN Adi Rahman Adiwoso saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Rabu.
Satelit Nusantara Satu dikembangkan sejak tiga tahun lalu, semula bernama Satelit PSN VI, PSN mengklaim satelit ini akan menjadi satelit pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi high throuhgput satellite (HTS). HTS menjanjikan layanan internet broadband yang lebih cepat dibandingkan satelit konvensional yang saat ini ada di Indonesia.
Satelit ini memiliki kapasitas 15Gbps, tiga kali lebih besar dibandingkan satelit konvensional yang saat ini ada. Satelit Nusantara Satu dirakit di Palo Alto, Amerika Serikat.
Satelit Nusantara Satu akan digunakan untuk menyambungkan daerah-daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan broadband atau pita lebar. PSN menilai salah satu pekerjaan panjang di industri telekomunikasi adalah mengatasi kesenjangan jaringan komunikasi yang belum merata di seluruh Indonesia.
"Kebutuhan internet atau broadband sangat tinggi. Perkiraan kami, ada 25.000 desa yang tidak memiliki koneksi komunikasi internet yang memadai. Target kami membantu mencakup mereka," kata Adi.
Proyek senilai 230 juta dolar ini menjanjikan kecepatan internet ke end-user hingga 25Mbps, jauh lebih cepat dibandingkan satelit konvensional yang saat ini hanya memberikan 5Mbps.
Menurut jadwal, satelit Nusantara Satu akan diluncurkan dengan roket Falcon 9 Space X pada 18 Februari mendatang. Orbital satelit Nusantara Satu akan berada di atas Papua Nugini.
Satelit ini akan mulai beroperasi pada April mendatang, PSN akan menggunakan satelit tersebut untuk mengembangkan divisi broadband mereka yang antara lain memiliki klien UMKM dan kafe internet di daerah.
Pemerintah melalui BAKTI Kominfo juga memiliki program satelit multifungsi yang akan selesai pada 2023 mendatang, selama menanti satelit selesai, BAKTI akan menyewa sejumlah satelit yang berada di atas wilayah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan internet di wilayah yang tidak terjangkau kabel serat optik.
Menurut PSN, satelit Nusantara Satu ini akan menjadi salah satu yang akan dipakai oleh BAKTI dalam masa tersebut, saat ini mereka berada dalam tahap finalisasi kontrak.
Beberapa operator seluler juga akan menggunakan satelit ini untuk backhauling layanan internet mereka.
Credit AntaraNews
https://m.antaranews.com/amp/berita/790613/satelit-nusantara-satu-buatan-indonesia-segera-mengudara
Dua ledakan bom di Filipina selatan tewaskan 21 orang
Ilustrasi ledakan bom (ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi)
Manila (CB) - Dua bom saat misa Minggu di sebuah gereja di Filipina selatan menewaskan sedikitnya 21 orang dan melukai 71 lainnya, kata pejabat keamanan.
Peristiwa itu terjadi beberapa hari setelah referendum otonomi di wilayah mayoritas Muslim itu dimenangkan suara "Ya" (mendukung).
Ledakan pertama muncul di dalam katedral di Jolo, di Provinsi Sulu, disusul ledakan kedua di tempat parkir mobil, hingga menewaskan personel militer dan warga sipil, kata pejabat.
Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas ledakan tersebut.
Pengeboman terjadi setelah muncul pengumuman pada Jumat, yang menyebutkan bahwa daerah itu, wilayah mayoritas Muslim di negara yang mayoritas penduduknya memeluk Katolik, mengesahkan rencana pemerintahan mandiri pada 2020. Langkah tersebut meningkatkan harapan perdamaian di negara itu, yang beberapa wilayahnya dilanda konflik, sekaligus salah satu negara termiskin di Asia.
Referendum pada Senin lalu menghasilkan 85 persen suara dukungan bagi pembentukan wilayah otonomi bernama Bangsamoro. Meskipun Sulu menjadi salah satu dari sedikit daerah yang menolak otonomi, daerah itu tetap akan menjadi bagian entitas baru tersebut.
Menteri Pertahanan Delfin Lorenzana menyebut serangan itu sebagai tindakan pengecut dan meminta warga setempat untuk waspada dan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk mencegah terorisme menang.
"Kami akan menggunakan kekuatan penuh hukum untuk mengadili para pelaku di balik insiden ini," kata Lorenzana dalam sebuah pernyataan.
Warga sipil menanggung serangan itu, yang juga menewaskan tujuh tentara.
Juru Bicara Komando Militer Mindanao Barat Kolonel Gerry Besana mengatakan pemeriksaan material bom akan mengungkap dalang serangan.
Kepala Kepolisian Nasional Oscar Albayalde mengatakan gerilyawan kelompok Abu Sayyaf kemungkinan terlibat dalam insiden itu.
"Mereka ingin menggangu keamanan dan ketertiban, mereka ingin unjuk kekuatan dan menabur kekacauan," kata Albayalde di radio.
Jolo adalah benteng Abu Sayyaf, yang dikenal lewat serangkaian pengeboman dan kebrutalan, serta berbaiat kepada ISIS. Gerilyawan kelompok itu juga sering terlibat dalam pembajakan dan penculikan.
Referendum pekan lalu digelar pada masa-masa kritis Filipina, yang berharap dapat mengakhiri konflik separatis puluhan tahun di Mindanao yang menurut para ahli telah meningkatkan ekstremisme.
Konflik itu dikhawatirkan dapat menarik gerilyawan asing ke Mindanao untuk memanfaatkan perbatasan yang rapuh, hutan dan pegunungan, serta melimpahnya persenjataan, sebut Reuters.
Credit AntaraNews
https://m.antaranews.com/berita/792042/dua-ledakan-bom-di-filipina-selatan-tewaskan-21-orang
Rusia dan China Blokir Desakan AS Akui Guaido Presiden Venezuela
DK PBB gagal menyepakati pernyataan bersama terkait Venezuela. Foto/Istimewa
NEW YORK - Dewan Keamanan (DK) PBB gagal menyepakati pernyataan bersama terkait Venezuela. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) pun menyalahkan Rusia karena memblokir pernyataan bersama DK PBB.
Menanggapi tudingan itu, Dubes Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan, DK PBB gagal menyepakati pernyataan bersama tentang Venezuela karena posisi AS yang kontrovesial.
"Saya akan mengoreksi Menteri Luar Negeri (AS) (Mike) Pompeo," kata utusan Rusia itu.
"Kami memblokir pernyataan Ketua yang diusulkan oleh Amerika Serikat. Kami membuat perubahan yang berarti di dalamnya. Kami yakin mereka akan didukung tanpa syarat oleh mayoritas anggota Dewan dan beberapa dari mereka sudah melakukannya," terang Nebenzia.
"Bola ada di delegasi AS; sudah waktunya untuk itu," kata diplomat itu.
"Namun, kami tidak yakin bahwa pernyataan seperti itu didasarkan pada penilaian yang seimbang dari Sekretaris Jenderal PBB dan menegaskan kedaulatan Venezuela dan tidak dapat diterimanya campur tangan dalam urusan domestiknya dan menghormati konstitusi adalah apa yang dicari delegasi AS," tambahnya seperti dikutip dari TASS, Minggu (27/1/2019).
Selain Rusia, sejumlah negara macam China, Afrika Selatan dan Guinea Khatulistiwa juga memblokir desakan AS untuk pernyataan DK PBB yang menyatakan dukungan penuh bagi Majelis Nasional Venezuela sebagai satu-satunya lembaga yang dipilih secara demokratis di negara itu.
“China tidak ikut campur dalam urusan internal negara lain. Kami berharap negara yang menuduh orang lain dapat melakukan hal yang sama,” kata Duta Besar Tiongkok Ma Zhaoxu, menyindir AS seperti dikutip dari Reuters.
Pada 23 Januari, ketua parlemen Venezuela dan pemimpin oposisi Juan Guaido menyatakan dirinya sebagai presiden sementara pada demonstrasi di Ibu Kota negara itu, Caracas. Presiden Venezuela Nicolas Maduro, pada gilirannya, mengecam langkah itu dengan menyebutnya sebagai kudeta yang dilakukan oleh Washington dan memutuskan hubungan diplomatiknya dengan AS.
Beberapa negara, termasuk Grup Lima (tidak termasuk Meksiko), Amerika Serikat, Albania, Georgia, Swiss, dan Organisasi Amerika Serikat, pun mengakuinya.
Sedangkan Rusia, Bolivia, Iran, Kuba, Nikaragua, Salvador dan Turki menyuarakan dukungan untuk Maduro, sementara China dan Belarus menyerukan penyelesaian semua perbedaan secara damai dan memperingatkan terhadap campur tangan asing. Sekretaris jendral PBB, pada gilirannya, menyerukan dialog untuk menyelesaikan krisis.
Credit Sindonews.com
https://international.sindonews.com/read/1373926/42/rusia-dan-china-blokir-desakan-as-akui-guaido-presiden-venezuela-1548572530
Kudeta Venezuela, Maduro Perintahkan Militer Siap Hadapi Invasi
Anggota tentara Venezuela menunjukkan cara menggunakan senjata anti-pesawat pada seorang wanita paruh baya dalam latihan militer bersama tentara di Caracas, 26 Agustus 2017. REUTERS/Andres Martinez Casares
CB, Caracas – Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, mengatakan militer negaranya bakal menggelar latihan perang untuk bersiap menghadapi potensi invasi.
Angkatan bersenjata Venezuela bakal menggelar latihan besar-besaran antara 10 – 15 Februari 2019. Selama latihan ini, pasukan akan melakukan simulasi melawan invasi dan meningkatkan keterampilan mempertahankan wilayah daratan, pantai dan sungai.
“Angkatan bersenjata kita membuat negara kita tidak bisa diserang,” kata Maduro sambil menambahkan militer mampu melawan setiap agresor yang menginjak Tanah Air Venezuela seperti dilansir Russia Today pada 25 Januari 2019.
Maduro mengklaim militer negara itu telah mencapai level profesional tertinggi. Saat ini, Venezuela diperkirakan memiliki jumlah tentara sebanyak sekitar 500 ribu orang. Pasukan ini terdiri dari angkatan darat, laut, udara, Garda Nasional dan Milisi Nasional. Venezuela juga memulai program modernisasi senjata militernya, yang dilakukan sejak pendulunya Presiden Hugo Chavez.
Venezuela menjadi target embargo senjata AS sejak 2006. Ini membuat negara Amerika Latin itu melirik Rusia dan Cina untuk modernisasi senjata dan perlengkapan. Saat ini, Venezuela memiliki jet tempur SU-30MK, beberapa jenis helikopter tempur, sejumlah senjata seperti rudal darat ke udara terpandu laser dan rudal udara ke kapal.
Seperti dilansir Express, sekitar 25 orang anggota pasukan tentara level bawah Venezuela menyerang pos penjagaan Garda Nasional pada Senin, 21 Januari 2019. Mereka mendesak Presiden Maduro untuk mundur. Tuntutan ini mendapat sokongan dari pimpinan oposisi Juan Guaido, yang merupakan Presiden Majelis Nasional atau DPR. Guaido lalu menobatkan diri sebagai Presiden interim, yang ditolak militer.
Credit TEMPO.CO
https://dunia.tempo.co/read/1169144/kudeta-venezuela-maduro-perintahkan-militer-siap-hadapi-invasi
Etase Pertahanan Venezuela di AS Membelot
Kedutaan besar Amerika Serikat di Caracas, AS.
CB, WASHINGTON -- Etase pertahanan Venezuela untuk Amerika Serikat (AS) membelot dari pemerintahan Presiden Nicolas Maduro. Pembelotan ini dilakukan setelah Venezuela menarik sejumlah diplomatnya dari AS.
Venezuela menarik sejumlah diplomatnya karena AS mengakui ketua oposisi Venezuela Juan Guaido sebagai presiden sementara. AS, Kanada dan sejumlah negara Amerika Latin mengatakan pemilihan umum yang memenangkan Maduro tidak sah.
"Hari ini saya berbicara kepada rakyat Venezuela dan terutama rekan-rekan saya di angkatan bersenjata, untuk mengakui Presiden Juan Guaido sebagai satu-satunya presiden," kata etase pertahanan Venezuela untuk AS Kolonel Jose Luis Silva di sebuah rekaman video, Ahad (27/1).
Ia merekam video tersebut di kedutaan besar Venezuela di Washington. Kantor berita Reuters melaporkan melalui sambungan telpon Silva mengatakan ia tidak lagi mengakui Maduro sebagai presiden Venezuela dan meminta pemilihan umum yang adil segera digelar.
Ilustrasi krisis Venezuela.
"(Pembelotan ini) menunjukan bahwa peran militer untuk melindungi konstitusi, bukan untuk mempertahankan diktaktor dan menekan rakyatnya, dukung yang lainnya untuk melakukan hal yang sama," kata juru bicara Dewan Keamanan PBB Garrett Marquis.
Tenggat waktu 72 jam untuk diplomat AS meninggalkan Caracas sudah habis pada Sabtu (26/1) lalu. Tenggat waktu itu diberikan setelah Maduro memutuskan hubungan bilateral dengan AS pada hari Rabu (23/1).
Beberapa staf kedutaan AS meninggalkan Caracas pada hari Jumat. Sementara Kementerian Luar Negeri Venezuela mengatakan sudah menarik staf kedutaan mereka dari Washington pada hari Sabtu.
Dalam pernyataan yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri Venezuela disebutkan dalam 30 hari ke depan kedua negara akan mencari kesepakatan untuk mengganti kedutaan besar menjadi 'Interest Offices' di ibukota masing-masing. Jika kesepakatan tersebut gagal dicapai maka diplomat yang tersisa harus segera angkat kaki.
Di saat yang sama sisa diplomat yang tersisa hanya diperboleh melakukan misi diplomatik. Kementerian Luar Negeri AS tidak segera memberikan komentar tentang status kedutaan besar AS di Caracas.
Credit REPUBLIKA.CO.ID
https://m.republika.co.id/berita/internasional/amerika/19/01/27/plywfi370-etase-pertahanan-venezuela-di-as-membelot
AS - Taliban Diduga Sepakat Tarik Pasukan Asing dari Afganistan
Tiga orang anggota Green Berets saat memberi pengarahan kepada sejumlah penduduk Afganistan, untuk menyerang benteng taliban. Keahlian pasukan ini memang merekrut pemberontak atau warga, untuk dijadikan pasukan bersenjata. Green Berets memiliki motto De Oppresso Liber, atau membebaskan yang tertindas. Green Berets memiliki tugas utama yaitu Unconventional Warfare, melatih pemberontak bersenjata, misi pengintaian, direct action mission, dan operasi anti teror. Getty Images
CB, Jakarta - Pada Sabtu kemarin, Taliban dan juru runding AS dikabarkan menyepakati draf perdamaian penarikan pasukan asing dari Afganistan dalam waktu 18 bulan.
Rincian draf, seperti yang dilaporkan Reuters, 27 Januari 2019, didapat dari sumber Taliban yang ikut dalam negosiasi selama enam hari dengan juru runding AS Zalmay Khalilzad di Qatar. Draf perdamaian ini berpeluang mengakhiri invasi AS ke Afganistan selama 17 tahun lebih.
Salah satu poin dalam draf perdamaian adalah pasukan asing harus meninggalkan Afganistan dalam kurun 18 bulan setelah kesepakata ditandatangani.
Meskipun belum mengeluarkan pernyataan resmi, Khalilzad menulis di Twitter bahwa pembicaraan menghasilkan kemajuan signifikan dan dia berencana untuk menemui langsung pemerintah Afganistan.
"Pertemuan di sini (Qatar) lebih produktif daripada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kami menghasilkan kemajuan signifikan dalam isu penting," tulisnya dan menambahkan sejumlah isu masih dibahas lebih lanjut.
"Tidak ada yang disepakati sampai seluruhnya disetujui dan itu termasuk dialog antara internal Afganistan dan gencatan senjata," tambahnya.
Seorang tentara wanita AS, menyaksikan pertunjukan saat merayakan Natal di Bagram, Kabul, Afganistan, 24 Desember 2017. REUTERS/Mohammad Ismail
Sementara Menteri Luar Negeri AS pada Sabtu kemarin menulis di Twitter bahwa dia telah menerima kabar dari Khalilzad tentang perundingan.
"AS serius untuk perdamaian, mencegah Afganistan menjadi tempat bagi terorisme internasional dan membawa kembali pasukan ke tanah air," kicau Pompeo tanpa memberikan keterangan lebih lanjut kapan penarikan pasukan AS.
"Kebijakan Emirat Islam selama perundingan sangat jelas, sampai masalah penarikan pasukan asing dari Afganistan disetujui, kemajuan di masalah lain tidak akan mungkin," kata juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid.
Sejauh ini belum diketahui apakah draf perdamaian yang diperoleh dari sumber Taliban disepakati oleh AS, Taliban dan pemerintah Afganistan atau sudah disepakati dan ditandatangani.
"Dalam kurun 18 bulan, jika pasukan asing ditarik mundur dan gencatan senjata diberlakukan, baru kemudian aspek lain dari proses perdamaian bisa dilakukan," kata sumber Taliban mengutip isi draf.
Sejauh ini Taliban berulangkali menolak tawaran perundingan dengan pemerintah Afganistan dan lebih memilih berunding langsung dengan AS. Baik Taliban dan AS akan melanjutkan perundingan pada Februari di Doha, Qatar, menurut sumber Taliban.
Credit TEMPO.CO
https://dunia.tempo.co/read/1169267/as-taliban-diduga-sepakat-tarik-pasukan-asing-dari-afganistan
Rusia Serukan Suriah Kembali ke Liga Arab
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyerukan untuk mencabut pembekuan anggota Suriah di Liga Arab. Foto/Istimewa
TUNIS - Menteri Luar Negeri RusiaSergei Lavrov menyerukan untuk mencabut pembekuan anggota Suriahdi Liga Arab. Pernyataan Lavrov ini muncul dua bulan sebelum pertemuan puncak tahunan Arab di Tunisia pada bulan Maret mendatang.
"Kami ingin Tunisia mendukung proses pengembalian Suriah ke keluarga Arab dan Liga Negara-negara Arab juga," kata Lavrov dalam konferensi pers bersama dengan koleganya dari Tunisia Khamis al-Jahnawi di Tunis.
Tunisia dijadwalkan menjadi tuan rumah KTT Arab ke-30 pada bulan Maret.
"Saya percaya bahwa Tunis tertarik dengan pengembalian cepat para pengungsi Suriah yang berteduh di Tunisia," sambung Lavrov.
"Kami akan melakukan segalanya untuk menciptakan kondisi yang tepat di Suriah guna pengembalian pengungsi," tukasnya seperti dikutip dari Anadolu, Minggu (27/1/2019).
Menurut perkiraan oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), ada sekitar 400 pengungsi Suriah di Tunisia.
Al-Jahnawi, pada bagiannya, mengatakan kembalinya Suriah ke Liga Arab adalah keputusan yang diambil oleh badan yang berbasis di Kairo.
"Para menteri luar negeri Arab akan bertemu dan memutuskan apa yang mereka inginkan untuk Suriah," katanya.
"Apa yang diperhatikan Tunisia adalah keamanan, stabilitas dan persatuan nasional Suriah," imbuhnya.
Liga Arab membekukan kursi Suriah pada 2011 dengan dilatarbelakangi penggunaan kekuatan oleh rezim Bashar al-Assad untuk menghancurkan aksi protes pro-demokrasi di negara itu.
Dalam beberapa pekan terakhir, ada seruan Arab yang meningkat untuk menormalisasi hubungan dengan rezim Assad, termasuk kunjungan Presiden Sudan Omar al-Bashir ke Damaskus, dan pembukaan kembali kedutaan besar Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain di Ibu Kota Suriah.
Credit Sindonews.com
https://international.sindonews.com/read/1373896/44/rusia-serukan-suriah-kembali-ke-liga-arab-1548563514
Damaskus Minta Turki Tarik Pasukan dari Suriah Barat Laut
Iring-iringan kendaraan militer berbendera Turki di perbatasan kota Manbij, Suriah. Foto/Istimewa
DAMASKUS - Suriah mengatakan pihaknya siap untuk menghidupkan kembali perjanjian keamanan dengan Turki jika Ankara menarik pasukannya keluar dari negara itu dan berhenti mendukung pemberontak.
Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Suriah mengatakan, pihaknya berkomitmen pada perjanjian Adana 1998. Perjanjian ini memaksa Damaskus berhenti menyembunyikan Partai Pekerja Kudistan (PKK) yang dilarang. PKK telah melakukan pemberontakan bersenjata terhadap Turki selama beberapa dekade.
"Suriah tetap berkomitmen dengan perjanjian ini dan semua perjanjian yang berkaitan dengan memerangi teror dalam segala bentuknya oleh kedua negara," bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Suriah yang dirilis di media pemerintah seperti dilansir dari Reuters, Minggu (27/1/2019).
Meski begitu, Damaskus mengatakan menghidupkan kembali kesepakatan Adana bergantung pada Ankara untuk mengakhiri dukungan terhadap para pemberontak yang berusaha menggulingkan Presiden Suriah Bashar al-Assad dan menarik pasukannya keluar dari Suriah barat laut.
Menghidupkan kembali kesepakatan AS menjadi topik yang diangkat dalam pertemuan Presiden Rusia Vladimir Putin dengan sejawatnya dari Turki Presiden Recep Tayyip Erdogan.
Turki telah menempatkan pengaruhnya di daerah kantong yang dikuasai oposisi di Suriah barat laut di sekitar provinsi Idlib dengan bantuan pemberontak Arab, kelompok arus utama yang didukungnya. Pasukannya memantau zona penyangga di provinsi itu berdasarkan kesepakatan dengan Rusia dan Iran.
Sumber-sumber diplomatik Barat mengatakan bahwa waktu usulan Putin untuk menghidupkan kembali kesepakatan Adana mengisyaratkan suatu langkah untuk melawan seruan Presiden AS Donald Trump. Trump baru-baru ini menyerukan pembentukan zona aman di sepanjang perbatasan di dalam wilayah Suriah untuk mendukung orang Kurdi.
Suriah tidak menyebutkan bagaimana mereka akan berurusan dengan milisi Kurdi Suriah YPG yang didukung AS, yang Ankara katakan merupakan perpanjangan dari PKK.
YPG selama konflik telah membentuk otoritas yang dipimpin Kurdi yang menjalankan sebagian besar Suriah utara dan timur serta yang mengatur jutaan etnis Arab di bekas wilayah Negara Islam di mana sebagian besar kekayaan minyak Suriah terletak.
YPG telah melakukan dialog dengan pejabat pemerintah untuk melindungi wilayah otonom mereka ketika pasukan AS yang mendukung mereka mundur.
Dalam sebuah pidato pada hari Jumat, Erdogan, yang telah lama menyerukan penggulingan Presiden Bashar al Assad dan negaranya menampung jutaan warga Suriah yang melarikan diri dari perang, tidak menolak perjanjian Adana. Ia mengatakan hal itu memberi Turki hak untuk memasuki wilayah Suriah ketika negara itu menghadapi ancaman.
Turki, yang memiliki populasi besar Kurdi, melihat wilayah yang dikuasai Kurdi di Suriah sebagai ancaman bagi keamanan nasionalnya. Turki sudah berulang kali mengatakan tidak akan menunggu tanpa batas waktu untuk mendorong keluar YPG dan hanya Turki yang bisa membangun zona aman di sepanjang perbatasannya dengan Suriah.
Credit Sindonews.com
https://international.sindonews.com/read/1373901/43/damaskus-minta-turki-tarik-pasukan-dari-suriah-barat-laut-1548565370
Demonstran Kurdi Serbu Pangkalan Militer Turki di Irak, 2 Tewas
Sejumlah demonstran Kurdi yang penuh kemarahan menyerbu sebuah pangkalan militer Turki dan merusak kendaraan serta peralatan militer. Foto/Istimewa
BAGHDAD - Sejumlah demonstran Kurdi yang penuh kemarahan menyerbu sebuah pangkalan militer Turki di wilayah otonom Kurdistan Irak, Sabtu (26/1/2019). Mereka merusak kendaraan dan peralatan militer dalam sebuah konfrontasi yang menewaskan dua orang dan 15 terluka.
Ratusan demonstran Kurdi berkumpul di luar sebuah pangkalan militer Turki di dekat kota Shaladze, barat laut Duhok, Irak, untuk memprotes pemboman Turki minggu lalu yang menewaskan sedikitnya empat warga sipil.
Militer Turki secara teratur melakukan serangan udara di Irak utara terhadap Partai Pekerja Kurdistan (PKK), yang bermarkas di Pegunungan Qandil dan memiliki pos terdepan dan pangkalan gerilyawan yang tersebar di seluruh wilayah perbatasan Turki-Irak-Iran. Ankara juga telah melakukan puluhan operasi darat lintas batas yang menargetkan PKK selama bertahun-tahun.
NRT, saluran berita di Kurdistan Irak, menyiarkan video yang menunjukkan asap membumbung dari pangkalan Turki ketika ratusan pemrotes mencoba memotong kawat berduri dan menghadapi pasukan Turki. Dalam video lain dari NRT, jet Turki terlihat melakukan terbang rendah dan menjatuhkan suar kepada para pengunjuk rasa.
NRT melaporkan bahwa enam jurnalisnya yang meliput protes ditangkap oleh pasukan keamanan Kurdi dan kemudian dibebaskan.
Menurut saksi mata, pasukan Turki pada awalnya menembaki para pengunjuk rasa. Seorang bocah lelaki berusia 13 tahun dan seorang lelaki berusia 60 tahun tewas, bunyi laporan jaringan berita Kurdi, Rudaw.
Setidaknya dua tentara Turki dilaporkan disandera sebelum dibebaskan ke pasukan keamanan Kurdi Irak. Ada juga laporan yang tidak diverifikasi bahwa pasukan Turki telah meninggalkan kamp.
Atas kejadian itu Kementerian Pertahanan Turki mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa beberapa kendaraan dan peralatan rusak dalam aksi provokasi yang dilakukan organisasi teror PKK.
Kelompok sayap kiri PKK telah melakukan pemberontakan terhadap Turki sejak tahun 1984 dan dianggap sebagai organisasi teroris oleh Turki, Amerika Serikat dan Uni Eropa.
Pemerintah Daerah Kurdistan mengeluarkan pernyataan yang menyatakan belasungkawa kepada keluarga para korban tetapi mengatakan "tangan yang mengganggu" ada di belakang protes, dalam referensi yang jelas ke PKK.
"Otoritas terkait sedang melakukan penyelidikan menyeluruh dan para pelaku akan diadili," katanya. Bala bantuan keamanan juga dikirim ke wilayah tersebut seperti dikutip dari Deutsche Welle, Minggu (27/1/2019).
Partai Demokrat Kurdistan (KDP) yang mendominasi provinsi Irbil dan Duhok adalah pesaing PKK dan memiliki hubungan dekat dengan Turki.
Sejak 1990-an, Turki telah mendirikan setidaknya selusin pangkalan militer dan kantor intelijen di wilayah Kurdistan Irak untuk mendukung operasi melawan PKK. Insiden hari Sabtu adalah yang pertama dari jenisnya melawan kehadiran Turki di Kurdistan Irak.
Credit Sindonews.com
https://international.sindonews.com/read/1373886/43/demonstran-kurdi-serbu-pangkalan-militer-turki-di-irak-2-tewas-1548560564
'Kerugian ShutdownLebih Besar dari Dana Tembok Perbatasan'
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump
CB, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menandatangani anggaran legislasi untuk mengakhiri shutdown pemerintah AS terlama sepanjang sejarah. Shutdown tahun ini telah membuat ratusan ribu pekerja federal AS tidak dibayar selama satu bulan lebih.
"Kami telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri shutdown dan membuka kembali pemerintahan," kata Trump, seperti dilansir dari the Guardian, Ahad (27/1).
Kementerian Keuangan AS memperkirakan AS kehilangan 6 miliar dolar AS selama pemerintahan mereka ditutup satu bulan lebih. Kerugiannya lebih besar daripada anggaran 5,7 miliar dolar AS yang diminta Trump untuk membangun tembok perbatasan dengan Meksiko.
Trump menandatangani anggaran itu pada hari Jumat (25/1). Keputusan ini menandakan Trump telah menurunkan tekanannya secara signifikan. Tapi dalam pidatonya di Rose Garden di Gedung Putih, Trump tidak mau mengakui melemahkan tekanannya. Ia mengancam akan mendeklarasikan darurat nasional jika Kongres tidak segera membuat kesepakatan yang disetujui bersema.
The Capitol di Washington, Amerika Serikat. Pada Sabtu (12/1), shutdown beberapa instansi pemerintahan memasuki hari ke-22.
"Biar saya perjelas, kami tidak memiliki pilihan lain selain membangun tembok atau penghalang baja yang kuat. Jika kami tidak mendapatkan kesepakatan yang adil dari Kongres, pemerintah akan shutdown lagi pada tanggal 15 Febuari, atau saya akan menggunakan wewenang yang diberikan hukum dan konstitusi AS kepada saya untuk mengatasi keadaan darurat ini," kata Trump.
Kantor berita Reuters melaporkan pada Kamis (26/1) malam Wakil Presiden Mike Pence dan penasihat senior Gedung Putih Jared Kushner yang juga menantu Trump memberikan empat pilihan kepada presiden AS ke-45 itu. Salah satunya mendeklarasikan darurat nasional yang mana membuat Trump dapat membangun tembok perbatasan tanpa persetujuaan Kongres tapi pasti akan dituntut ke pengadilan.
Trump tidak langsung memberikan jawabannya. Di tengah situasi yang tidak pasti para staf Gedung Putih menyiapkan pidato Trump tanpa tahu pasti apa yang akan diucapkannya. Akhirnya Trump memilih membuka kembali pemerintahan selama tiga pekan dan mencoba membuat paket keamanan perbatasan yang disepakati bersama.
Salah satu pejabat yang tidak disebutkan namanya mengatakan faktor kunci Trump berkenan membuka kembali pemerintahan adalah kisah-kisah para pekerja federal yang tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dengan memadai karena shutdown. Membuat para pekerja federal tersebut mengambil cuti atau bekerja tanpa dibayar.
"Kami tidak berpikir kami telah menyerah, kami telah konsisten kami ingin melalui proses ini, presiden ingin melakukan satu kesempatan lagi," kata salah satu pejabat Gedung Putih lainnya.
Beberapa pejabat mengatakan perjuangan mendapatkan tembok perbatasan belum usai. Mereka mengatakan Trump semakin yakin pada pekan depan ada beberapa anggota legislatif dari partai Demokrat yang bersedia mendukung anggaran keamanan perbatasan.
Namun ketua House of Representative dari partai Demokrat Nancy Pelosi sudah menegaskan partainya tidak akan membiarkan ada anggaran yang digunakan untuk membangun tembok perbatasan. House of Representative kini dikuasai partai Demokrat yang memenangkan pemilihan paruh waktu bulan November 2018 lalu.
Pertarungan antara partai Demokrat yang menyebabkan shutdown terlama sepanjang sejarah AS ini telah melukai pemerintahan Trump. Pemerintahannya dianggap tidak bersentuhan dengan penderitaan rakyat AS. Terutama setelah Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross mempertanyakan mengapa pekerja federal yang tidak mendapatkan gaji untuk mencari pinjaman.
Penilaian terhadap kinerja pemerintahan Trump turun dari 40 persen menjadi sekitar 30 persen. Menandakan ia semakin sulit untuk memenangkan pemilihan presiden pada tahun 2020.
Terutama penyelidikan Jaksa Khusus Robert Mueller atas intervensi Rusia atas pemilihan presiden AS pada 2016 lalu yang sudah mendekati tahapan akhir. Terutama setelah teman dekat dan mantan penasihat politik Trump, yakni Roger Stone ditangkap FBI di kediamannya di Florida.
Credit REPUBLIKA.CO.ID
https://m.republika.co.id/berita/internasional/amerika/19/01/27/plyuo5370-kerugian-shutdown-lebih-besar-dari-dana-tembok-perbatasan
Delapan orang tewas dalam dua ledakan di Jolo, Filipina
ilustrasi ledakan bom (ANTARA News/Handry Musa/2017)
Kota Zamboanga, Filipina(CB) - Dua ledakan granat di luar satu gereja di pusat kota Jolo, Sulu, Filipina Selatan, menewaskan delapan orang --termasuk lima prajurit-- dan melukai tujuh orang lagi pada Ahad, kata polisi.
Inspektur Senior Polisi Pablo Labra II, Direktur POlisi Sulu, mengatakan kedua ledakan tersebut terjadi sekitar pukul 08.28, Ahad, di luar Our Lady of Mount Carmel Cathedral, saat missa sedang berlangsung.
Labra mengatakan mereka belum bisa memastikan apakah peristiwa itu adalah perbuatan anggota Abu Sayyaf dan apakah granat tersebut dilemparkan oleh tersangka yang mengendarai sepeda motor.
Nama prajurit yang tewas, serta enam prajurit yang cedera, belum diketahui, kecuali mereka berasal dari Batalion Infantri Ke-35 Angkatan Darat yang bertugas untuk mengamankan gereja itu yang berada di Barangay Walled City, kata Labra.
Sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Filipina, PNA --yang dipantau Antara di Jakarta, Ahad siang, Labra mengatakan ketiga warga sipil yang tewas dan satu orang lagi, yang termasuk di antara tujuh orang yang cedera, adalah pejalan kaki.
Polisi masih menyelidiki peristiwa tersebut.
Labra menyatakan tentara dan personel polisi tambahan telah dikerahkan untuk menjaga kedamaian dan ketenangan di pusat kota Jolo, setelah ledakan.
Sementara itu, Kepala PNP Direktur Jenderal Oscar Albayalde mengutuk kedua pemboman di Jolo pada Ahad pagi tersebut. Ia meyakinkan bahwa keadilan akan ditegakkan sesegera mungkin.
Credit AntaraNews
https://m.antaranews.com/berita/791994/delapan-orang-tewas-dalam-dua-ledakan-di-jolo-filipina
Langganan:
Postingan (Atom)