Credit republika.co.id
Selasa, 15 Januari 2019
China Vonis Mati Warga Kanada, PM Trudeau: Beijing Sewenang-wenang
OTTAWA
- Perdana Menteri (PM) Justin Trudeau menuduh Beijing sudah menggunakan
hukuman mati secara sewenang-wenang setelah warga Kanada dijatuhi
hukuman mati oleh pengadilan China atas tuduhan penyelundupan narkoba.
Vonis mati ini bisa memperburuk perseteruan diplomatik yang dimulai
ketika Ottawa menangkap bos keuangan Huawei, Meng Wanzhou, atas
permintaan Amerika Serikat (AS).
Pengadilan Menengah Rakyat Dalian di Provinsi Liaoning, timur laut China, memutuskan hukuman mati terhadap Robert Lloyd Schellenberg. Vonis itu merupakan hasil banding pria Kanada tersebut setelah sebelumnya dijatuhi hukuman penjara 15 tahun oleh pengadilan yang lebih rendah.
Schellenberg diberitahu di pengadilan bahwa dia memiliki hak untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Liaoning dalam waktu 10 hari setelah menerima putusan.
Pengadilan Menengah Rakyat Dalian di Provinsi Liaoning, timur laut China, memutuskan hukuman mati terhadap Robert Lloyd Schellenberg. Vonis itu merupakan hasil banding pria Kanada tersebut setelah sebelumnya dijatuhi hukuman penjara 15 tahun oleh pengadilan yang lebih rendah.
Schellenberg diberitahu di pengadilan bahwa dia memiliki hak untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Liaoning dalam waktu 10 hari setelah menerima putusan.
"Sangat mengkhawatirkan kami sebagai pemerintah, sebagaimana seharusnya bagi semua teman dan sekutu internasional kami, bahwa China telah memilih untuk mulai menerapkan hukuman mati secara sewenang-wenang seperti dalam kasus ini," kata Trudeau kepada wartawan di Ottawa, yang dikutip Reuters, Selasa (15/1/2019).
Bibi Schellenberg, Lauri Nelson-Jones, mengatakan keluarga pria tersebut ketakutan setelah mendengar vonis mati dijatuhkan pengadilan di China.
"Pikiran kami bersama Robert saat ini. Agak tidak terbayangkan apa yang dia rasakan dan pikirkan," katanya dalam sebuah pernyataan kepada Reuters.
"Ini adalah situasi yang mengerikan, tidak menguntungkan, memilukan. Kami dengan cemas mengantisipasi berita tentang banding," ujarnya.
Sekadar diketahui, hubungan China dan Kanada berubah jadi dingin pada awal Desember setelah Meng Wanzhou, kepala keuangan raksasa telekomunikasi China; Huawei Technologies Co Ltd (HWT.UL), ditangkap di Vancouver dengan surat perintah ekstradisi AS.
China memperingatkan konsekuensi yang tidak ditentukan kecuali Meng dibebaskan. Meng telah dibebaskan dengan uang jaminan, namun dilarang meninggalkan Kanada.
Tak lama setelah penangkapan Meng, pihak berwenang China menangkap Michael Kovrig, seorang diplomat Kanada yang sedang cuti tak berbayar dari kedutaan di Beijing. Selain itu, konsultan Kanada; Michael Spavor, juga ditangkap atas tuduhan membahayakan keamanan nasional China.
Sebelumnya pada hari Senin, pemerintah China menolak pernyataan Trudeau bahwa Kovrig menikmati semacam kekebalan diplomatik.
"Trudeau harus dengan sungguh-sungguh mempelajari Konvensi Wina yang mengatur hubungan diplomatik sehingga tidak menjadi bahan tertawaan," kata Kementerian Luar Negeri China melalui seorang juru bicara.
Trudeau mengatakan Ottawa akan terus terlibat secara kuat dengan Beijing atas status Kovrig dan apa yang disebutnya sebagai penggunaan hukum secara sewenang-wenang oleh China.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia mengecam hukuman mati terhadap Schellenberg. Sementara itu, Guy St-Jacques, yang merupakan duta besar Kanada di Beijing ketika Kovrig bekerja di sana, menyatakan keprihatinan tentang seberapa cepat pengadilan di China bertindak.
"Pemerintah Kanada akan membuat perwakilan di Beijing, tetapi berdasarkan pengalaman masa lalu saya tidak yakin apakah ini akan berhasil," katanya kepada CBC. "Kami berada di tempat yang sangat sulit."
St-Jacques mengatakan Kanada harus segera menyerukan pertemuan tingkat tinggi yang melibatkan para pejabat pembuat kebijakan luar negeri dan penasihat keamanan dari kedua negara untuk mengesankan pada pihak China bahwa kedua pihak harus mematuhi hukum internasional.
Alex Lawrence, juru bicara Menteri Luar Negeri Kanada Chrystia Freeland, menolak berkomentar.
William Nee dari Amnesty International mencatat bahwa pelanggaran terkait narkoba tidak memenuhi ambang kejahatan paling serius di mana hukuman mati harus dibatasi berdasarkan hukum internasional.
Penyelundupan narkoba secara rutin dihukum berat di China. Beijing pernah mengeksekusi mati warga Inggris pada tahun 2009 atas tuduhan melakukan kejahatan terkait narkoba.
Pengadilan Menengah Rakyat Dalian mengatakan Schellenberg telah bersekongkol dengan orang lain dalam upaya untuk menyelundupkan 222 kg metamfetamin dari China ke Australia pada akhir 2014.
Schellenberg berargumen di pengadilan bahwa dia adalah turis yang berkunjung ke China dan dijebak oleh penjahat. Seorang pengacara untuk Schellenberg, Zhang Dongshuo, mengatakan kepada Reuters kliennya mungkin akan mengajukan banding terhadap hukuman mati.
Pengadilan Tinggi Liaoning pada akhir Desember memerintahkan pengadilan atas kasus itu diulang setelah jaksa mengatakan hukumannya terlalu ringan dan tidak pantas.
William Nee dari Amnesty International mencatat bahwa pelanggaran terkait narkoba tidak memenuhi ambang kejahatan paling serius di mana hukuman mati harus dibatasi berdasarkan hukum internasional.
Penyelundupan narkoba secara rutin dihukum berat di China. Beijing pernah mengeksekusi mati warga Inggris pada tahun 2009 atas tuduhan melakukan kejahatan terkait narkoba.
Pengadilan Menengah Rakyat Dalian mengatakan Schellenberg telah bersekongkol dengan orang lain dalam upaya untuk menyelundupkan 222 kg metamfetamin dari China ke Australia pada akhir 2014.
Schellenberg berargumen di pengadilan bahwa dia adalah turis yang berkunjung ke China dan dijebak oleh penjahat. Seorang pengacara untuk Schellenberg, Zhang Dongshuo, mengatakan kepada Reuters kliennya mungkin akan mengajukan banding terhadap hukuman mati.
Pengadilan Tinggi Liaoning pada akhir Desember memerintahkan pengadilan atas kasus itu diulang setelah jaksa mengatakan hukumannya terlalu ringan dan tidak pantas.
Credit sindonews.com
China Vonis Mati Seorang Warga Kanada
BEIJING
- Pengadilan China dilaporkan telah menjatuhkan hukuman mati terhadap
seorang pria Kanada bernama Robert Lloyd Schellenberg karena
penyelundupan narkoba. Vonis ini dijatuhkan setelah jaksa mengatakan
hukuman 15 tahun yang diberikan kepadanya pada bulan November terlalu
ringan.
"Pengadilan Menengah Dalian di provinsi timur laut Liaoning mengadili kembali chellenberg dan memutuskan eksekusi," kata pengadilan dalam sebuah pernyataan di situs webnya, seperti dilansir Reuters pada Senin (14/1).
Pengadilan mengatakan, Schellenberg diberitahu di pengadilan bahwa ia memiliki hak untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Liaoning dalam waktu 10 hari setelah menerima putusan.
"Pengadilan Menengah Dalian di provinsi timur laut Liaoning mengadili kembali chellenberg dan memutuskan eksekusi," kata pengadilan dalam sebuah pernyataan di situs webnya, seperti dilansir Reuters pada Senin (14/1).
Pengadilan mengatakan, Schellenberg diberitahu di pengadilan bahwa ia memiliki hak untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Liaoning dalam waktu 10 hari setelah menerima putusan.
"Dia terlibat dalam kejahatan narkoba internasional yang terorganisir," kata pengadilan itu dalam pernyataan lanjutan.
Pengacara Schellenberg, Zhang Dongshuo mengatakanbahwa ia kemungkinan akan mengajukan banding atas hukuman itu. Schellenberg, yang akan dideportasi setelah menjalani hukumannya, telah mengajukan banding setelah dijatuhi hukuman 15 tahun pada 20 November di Dalian.
Kasus
ini sendiri diprediksi akan kembali menguji hubungan bilateral kedua
negara. Seperti diketahui, hubungan keduanya sudah tegang sejak Kanada
menahan seorang eksekutif China atas permintaan Amerika Serikat (AS)
pada bulan Desember.
Penangkapan itu direspon oleh China dengan menangkap dua orang Kanada karena dicurigai membahayakan keamanan negara.
Penangkapan itu direspon oleh China dengan menangkap dua orang Kanada karena dicurigai membahayakan keamanan negara.
Credit sindonews.com
Hassan Nasrallah Dikabarkan Terkena Serangan Jantung
CB, Jakarta - Media Israel melaporkan pemimpin Hizbullah, Hassan Nasrallah, dilarikan ke rumsah sakit setelah menderita serangan jantung.
Dikutip dari Sputniknews, 14 Januari 2019, surat kabar Israel Hayom yang mengutip jurnalis Lebanon Jerry Mahar mengatakan Nasrallah dibawa ke rumah sakit di Beirut pada Sabtu. Sumber lain mengatakan Nasrallah juga menderita kanker selama beberapa tahun terakhir.
Belum ada tanggapan dari Hizbullah terkait laporan ini, namun pejabat Iran membantah laporan Israel Hayom dan menyebutnya sebagai kebohongan Zionis, menurut laporan Times of Israel.Anggota parlemen Iran untuk urusan luar negeri Hossein Amir Abdollahin menyangkal tweet media berbahasa Ibrani tersebut.
"Tuduhan Zionis yang mengatakan Sekretaris Jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah menderita penyakit dan terkena serangan jantung adalah kebohongan besar di tahun baru ini," kata Amir. "Hari di mana Nasrallah dan para pemimpin perlawanan Palestina berdoa di Masjid Al Aqsa (di Bukit Bait Suci) setelah dibersihkan dari tangan kotor Zionis pasti akan datang."
Pemimpin Hisbullah Sheik Hassan Nasrallah memberikan pidato melalui layar kaca. AP/Bilal Hussein
Jurnalis Lebanon Jerry Maher juga mengunggah di Twitter bahwa Hizbullah menolak saran agar Nasrallah dibawa ke Damaskus untuk dirawat dokter Rusia dan Iran.
Ini bukan klaim pertama soal kesehatan Nasrallah. Sebelumnya Nasrallah juga pernah dikabarkan sakit parah hingga meninggal, namun selalu ditampik Hizbullah dengan merilis video dirinya berkomentar tentang isu terkini.
Hassan Nasrallah, 58 tahun, memimpin Hizbullah setelah pemimpin sebelumnya tewas diserang helikopter Israel pada 1992 selama konvoi.Dalam setiap pidatonya, Hassan Nasrallah menyampaikan ancaman kepada Israel dengan mengatakan bahwa Hizbullah mengumpulkan ratusan ribu roket dan mengklaim lebih kuat dibanding angkatan bersenjata Lebanon.
Dikutip dari Sputniknews, 14 Januari 2019, surat kabar Israel Hayom yang mengutip jurnalis Lebanon Jerry Mahar mengatakan Nasrallah dibawa ke rumah sakit di Beirut pada Sabtu. Sumber lain mengatakan Nasrallah juga menderita kanker selama beberapa tahun terakhir.
Belum ada tanggapan dari Hizbullah terkait laporan ini, namun pejabat Iran membantah laporan Israel Hayom dan menyebutnya sebagai kebohongan Zionis, menurut laporan Times of Israel.Anggota parlemen Iran untuk urusan luar negeri Hossein Amir Abdollahin menyangkal tweet media berbahasa Ibrani tersebut.
"Tuduhan Zionis yang mengatakan Sekretaris Jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah menderita penyakit dan terkena serangan jantung adalah kebohongan besar di tahun baru ini," kata Amir. "Hari di mana Nasrallah dan para pemimpin perlawanan Palestina berdoa di Masjid Al Aqsa (di Bukit Bait Suci) setelah dibersihkan dari tangan kotor Zionis pasti akan datang."
Pemimpin Hisbullah Sheik Hassan Nasrallah memberikan pidato melalui layar kaca. AP/Bilal Hussein
Jurnalis Lebanon Jerry Maher juga mengunggah di Twitter bahwa Hizbullah menolak saran agar Nasrallah dibawa ke Damaskus untuk dirawat dokter Rusia dan Iran.
Ini bukan klaim pertama soal kesehatan Nasrallah. Sebelumnya Nasrallah juga pernah dikabarkan sakit parah hingga meninggal, namun selalu ditampik Hizbullah dengan merilis video dirinya berkomentar tentang isu terkini.
Hassan Nasrallah, 58 tahun, memimpin Hizbullah setelah pemimpin sebelumnya tewas diserang helikopter Israel pada 1992 selama konvoi.Dalam setiap pidatonya, Hassan Nasrallah menyampaikan ancaman kepada Israel dengan mengatakan bahwa Hizbullah mengumpulkan ratusan ribu roket dan mengklaim lebih kuat dibanding angkatan bersenjata Lebanon.
Credit tempo.co
Pesawat Kargo Jatuh di Iran, Sembilan Orang Tewas
Ilustrasi pesawat. (ANTARA FOTO/Yusran Uccang)
Dalam penyelidikan sementara, diduga insiden itu terjadi karena cuaca buruk. Menurut laporan kantor berita semi-resmi Iran, Fars, yang dikutip Reuters, pada Senin (14/1).
Pesawat itu jatuh di dekat Bandara Fath, dekat Kota Karaj, Provinsi Alborz.
Menurut laporan Fars, pesawat tersebut jatuh karena keliru mengira bandara dengan lapangan terbang lain dikarenakan buruknya cuaca pada saat itu.
Seorang juru bicara penerbangan sipil Iran mengatakan pesawat disebut milik Kirgistan. Sementara itu, juru bicara Bandara Manas di Kirgistan mengatakan, pesawat itu milik maskapai Payam Air, Iran dan bertolak dari bandara itu.
"Kami tidak memiliki informasi yang jelas mengenai rincian kecelakaan itu," kata kepala Departemen Darurat Iran, Pirhossein Kolivand.
Petugas lain mengatakan kepada Fars kalau pesawat itu mengangkut 10 orang, dan mereka semua dikhawatirkan sudah meninggal.
Televisi pemerintah Iran memperlihatkan gumpalan asap dari lokasi kecelakaan. Tim penyelamat telah dikirim ke daerah itu, antara bandara Fath dan Payam.
Credit cnnindonesia.com
May Ancam Batalkan Brexit Jika Parlemen Masih Tolak Usulan
Perdana Menteri Inggris, Theresa May. (REUTERS/Stefan Wermuth)
Dalam pidatonya kepada para pekerja di sebuah pabrik di Stoke-on-Trent, wilayah Inggris yang pro terhadap Brexit, May mengatakan Parlemen memiliki tugas untuk menerapkan hasil referendum 2016 untuk meninggalkan Uni Eropa.
"Jika mayoritas mendukung, Inggris akan terus menjadi anggota EU. Tidak diragukan lagi perselisihan juga akan berlanjut. Tapi sebagian besar orang tidak memiliki argumen bahwa kita harus meninggalkan Uni Eropa, sehingga kita harus kembali ke pertanyaan dalam referendum," tutur May, seperti dikutip CNN.
May menambahkan kekalahannya dari kesepakatan Brexit di parlemen akan mengecewakan masyarakat Inggris.
"Saya meminta anggota parlemen untuk mempertimbangkan konsekuensi tindakan mereka terhadap kepercayaan masyarakat Inggris kepada demokrasi. Kita semua memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan hasil referendum," katanya.
Menjelang tenggat waktu keluarnya Inggris dari Uni Eropa, yang jatuh pada 29 Maret 2019, kesepakatan antara pemerintah dan parlemen belum juga tercapai.
Dalam pemungutan suara pada Selasa pekan lalu dengan hasil 303-296, parlemen menentang Inggris keluar dari Uni Eropa tanpa kesepakatan. Parlemen juga memberi kesempatan selama tiga hari untuk May menyodorkan alternatif lain jika kembali dikalahkan dalam pemungutan suara pada Selasa besok.
Kekalahan tersebut bakal menciptakan hambatan baru bagi May untuk keluar dari Uni Eropa tanpa kesepakatan. Pemerintahan May akan memerlukan persetujuan parlemen untuk keluar dari Uni Eropa tanpa kesepakatan, sebelum mereka bisa menggunakan kekuatan tertentu yang berkaitan dengan hukum perpajakan.
Pihak May juga dianggap lemah, terlebih melihat perpecahan suara partainya beberapa hari sebelum ia dijadwalkan mengadakan pemungutan suara.
Melihat kemungkinan Inggris tak jadi meninggalkan Uni Eropa dan diadakannya referendum kedua, aksi protes dari pendukung Brexit menyemut di luar gedung parlemen dalam beberapa bulan belakangan.
Anggota parlemen memperingatkan Kepolisian Mentropolitan London dalam sebuah surat kalau aksi ini, yang dianggap dipengaruhi kelompok politik sayap kanan, adalah intimidasi dan memiliki potensi kriminal terhadap politisi, jurnalis, aktivis dan masyarakat.
Credit cnnindonesia.com
Spanyol: Brexit Tanpa Kesepakatan Akan Jadi Bencana Besar
MADRID
- Menteri Luar Negeri Spanyol, Josep Borrell menyatakan, sebuah proses
Brexit yang keras, di mana Inggris akan meninggalkan Uni Eropa (UE)
tanpa adanya kesepakatan, akan menjadi bencana besar.
Keluarnya Inggris dari UE, yang memiliki batas waktu hingga 29 Maret menjadi sangat tidak pasti. Alasannya, Parlemen Inggris kemungkinan besar akan menolak untuk meratifikasi kesepakatan yang telah dicapai London dan Brussel pada Desember tahun lalu.
Meratifikasi Perjanjian Brexit sebelum 30 Maret akan mengakhiri hukum UE di Inggris per tanggal 1 Januari 2021, dengan masa transisi 21 bulan. Namun, tanpa ratifikasi sebelum batas waktu, skenario Brexit akan berlaku, di mana hukum UE akan segera berakhir di Inggris pada 30 Maret tahun ini.
Keluarnya Inggris dari UE, yang memiliki batas waktu hingga 29 Maret menjadi sangat tidak pasti. Alasannya, Parlemen Inggris kemungkinan besar akan menolak untuk meratifikasi kesepakatan yang telah dicapai London dan Brussel pada Desember tahun lalu.
Meratifikasi Perjanjian Brexit sebelum 30 Maret akan mengakhiri hukum UE di Inggris per tanggal 1 Januari 2021, dengan masa transisi 21 bulan. Namun, tanpa ratifikasi sebelum batas waktu, skenario Brexit akan berlaku, di mana hukum UE akan segera berakhir di Inggris pada 30 Maret tahun ini.
"Brexit yang keras akan menjadi bencana bagi semua orang," kata Borrell saat konferensi di Madrid, tanpa memberikan perincian, seperti dilansir Reuters pada Senin (14/1).
Borrell, dalam konferensi itu kemudian mengatakan bahwa, bahkan dalam kasus Inggris meninggalkan UE tanpa adanya kesepakatan, perjanjian bilateral dengan Spanyol atas Gibraltar akan tetap ada.
Gibraltar adalah wilayah Inggris di pantai selatan Spanyol dan sangat bergantung pada aliran tenaga kerja dan perdagangan bebas dari Spanyol, menjadikannya titik utama pertikaian antara kedua negara. Spanyol telah lama mengklaim kedaulatan Gibraltar.
Dia
kemudian mengatakan, status warga Inggris di Spanyol dan warga Spanyol
di Inggris tidak akan berubah secara substansial dalam kasus Brexit yang
keras. "Spanyol memiliki rencana darurat untuk menghadapi apa yang
disebut Brexit keras," ungkapnya.
Ada sekitar 300 ribu warga negara Inggris, banyak di antaranya adalah pensiunan, tinggal di Spanyol. Sementara itu sekitar 130 ribu warga Spanyol tinggal di kepulauan Inggris.
Ada sekitar 300 ribu warga negara Inggris, banyak di antaranya adalah pensiunan, tinggal di Spanyol. Sementara itu sekitar 130 ribu warga Spanyol tinggal di kepulauan Inggris.
Credit sindonews.com
Jerman Nilai Ancaman Sanksi AS sebagai Tindakan Provokasi
BERLIN
- Media Jerman, Der Spiegel melaporkan bahwa Berlin merasa tersinggung
dengan ancaman yang disampaikan oleh Amerika Serikat (AS). Berlin
menilai ancaman itu adalah sebuah tindakan provokasi.
Ancaman itu disampaikan oleh Duta Besar AS untuk Jerman, Richard Grenell melalui sebuah surat yang disampaikan kepada perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pembangunan pipa gas Nord Stream 2 yang dipimpin Rusia.
Der Spiegel, seperti dilansir Sputnik pada Senin (14/1), melaporkan kantor Kaselir Jerman dan Kementerian Luar Negeri akan bertemu untuk membahas ancaman itu. "Mereka akan membahas apakah akan menanggapi ancaman Grenell dan semua provokasi barunya dan apa tepatnya reaksi yang akan diambil," bunyi laporan Del Spiegel.
Ancaman itu disampaikan oleh Duta Besar AS untuk Jerman, Richard Grenell melalui sebuah surat yang disampaikan kepada perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pembangunan pipa gas Nord Stream 2 yang dipimpin Rusia.
Der Spiegel, seperti dilansir Sputnik pada Senin (14/1), melaporkan kantor Kaselir Jerman dan Kementerian Luar Negeri akan bertemu untuk membahas ancaman itu. "Mereka akan membahas apakah akan menanggapi ancaman Grenell dan semua provokasi barunya dan apa tepatnya reaksi yang akan diambil," bunyi laporan Del Spiegel.
Sebelumnya
diwartakan, juru bicara Kedutaan Besar AS di Berlin menuturkan dalam
surat itu Grenell mengingatkan perusahaan itu dapat dikenai sanksi
dibawah Undang-Undang Sanksi Penentang Amerika Melalui Sanksi (CAATSA).
Namun, juru bicara kedubes AS menegaskan surat itu bukanlah sebuah ancaman, melainkan hanya sebuah pengingat kepada perusahaan-perusahaan Jerman yang terlibat proyek itu.
Namun, juru bicara kedubes AS menegaskan surat itu bukanlah sebuah ancaman, melainkan hanya sebuah pengingat kepada perusahaan-perusahaan Jerman yang terlibat proyek itu.
"Satu-satunya
hal yang dapat dianggap sebagai pemerasan dalam situasi ini adalah
Kremlin memiliki pengaruh atas pasokan gas di masa depan. Surat itu
dikoordinasikan di Washington oleh beberapa lembaga pemerintah AS dan
tidak dimaksudkan sebagai ancaman tetapi pesan yang jelas dari kebijakan
AS," ungkapnya.
Nord Stream 2 adalah jalur pipa yang akan membawa gas langsung ke Jerman di bawah Laut Baltik, mendorong pertikaian antara Jerman dan sekutunya karena akan menghilangkan Ukraina dari biaya transit gas yang saat ini menguntung Kiev.
Nord Stream 2 adalah jalur pipa yang akan membawa gas langsung ke Jerman di bawah Laut Baltik, mendorong pertikaian antara Jerman dan sekutunya karena akan menghilangkan Ukraina dari biaya transit gas yang saat ini menguntung Kiev.
Credit sindonews.com
Organisasi senjata kimia akan larang penggunaan racun saraf Novichok
Seorang polisi berjaga di daerah
terlarang di pusat kota, tempat mantan intelijen Rusia Sergei Skripal
dan putrinya Yulia ditemukan teracuni, di Salisbury, Inggris, Selasa
(3/4/2018). (REUTERS/Hannah McKay)
Den Haag (CB) - Badan pengawas senjata kimia dunia OPCW
akan memasukkan Novichok ke dalam daftar racun yang dilarang setelah
beberapa negara anggotanya mengesahkan sebuah usulan, Senin.
Novichok adalah racun saraf era Uni Soviet yang digunakan dalam serangan di Salisbury, Inggris, tahun lalu.
Ke-41 negara anggota badan pengambil keputusan Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) mengadopsi sebuah usulan bersama yang diajukan Amerika Serikat (AS), Belanda dan Kanada, kata negara-negara anggota.
Mereka setuju "untuk menambah dua keluarga racun kimia yang sangat mematikan (termasuk racun yang digunakan di Salisbury)," kata wakil Kanada untuk organisasi itu, Sabine Nolke, di Twitter.
"Rusia memisahkan diri dari konsensus ini tapi tetap mematuhinya," tulis Nolke.
Negara-negara sekutu Barat sebelumnya melakukan pengusiran terbesar diplomat Rusia, sejak puncak Perang Dingin, sebagai respons atas serangan terhadap mantan agen rahasia Rusia Sergei Skripal dan putrinya Yulia di Salisbury, Maret lalu.
Inggris mengatakan para agen dari badan intelijen militer Rusia GRU meracuni Skripals dengan Novichok. Pemerintah Rusia, di sisi lain, membantah terlibat.
Keputusan OPCW pada Senin tersebut bersifat rahasia dan tidak ada rincian yang diumumkan.
Pelarangan Novichok itu merupakan perubahan pertama pada daftar kimia organisasi itu, yang termasuk racun mematikan VX, gas sarin dan gas mustard, sejak daftar itu disahkan di bawah Konvensi Senjata Kimia pada 1997.
Ke-193 negara anggota OPCW memiliki waktu 90 hari untuk mengajukan keberatan terhadap keputusan pada Senin itu.
OPCW, yang pernah menjadi organisasi berdasarkan konsensus, mendobrak batasan politik atas penggunaan senjata kimia di Suriah, negara yang mendapat dukungan militer Rusia.
Novichok adalah racun saraf era Uni Soviet yang digunakan dalam serangan di Salisbury, Inggris, tahun lalu.
Ke-41 negara anggota badan pengambil keputusan Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) mengadopsi sebuah usulan bersama yang diajukan Amerika Serikat (AS), Belanda dan Kanada, kata negara-negara anggota.
Mereka setuju "untuk menambah dua keluarga racun kimia yang sangat mematikan (termasuk racun yang digunakan di Salisbury)," kata wakil Kanada untuk organisasi itu, Sabine Nolke, di Twitter.
"Rusia memisahkan diri dari konsensus ini tapi tetap mematuhinya," tulis Nolke.
Negara-negara sekutu Barat sebelumnya melakukan pengusiran terbesar diplomat Rusia, sejak puncak Perang Dingin, sebagai respons atas serangan terhadap mantan agen rahasia Rusia Sergei Skripal dan putrinya Yulia di Salisbury, Maret lalu.
Inggris mengatakan para agen dari badan intelijen militer Rusia GRU meracuni Skripals dengan Novichok. Pemerintah Rusia, di sisi lain, membantah terlibat.
Keputusan OPCW pada Senin tersebut bersifat rahasia dan tidak ada rincian yang diumumkan.
Pelarangan Novichok itu merupakan perubahan pertama pada daftar kimia organisasi itu, yang termasuk racun mematikan VX, gas sarin dan gas mustard, sejak daftar itu disahkan di bawah Konvensi Senjata Kimia pada 1997.
Ke-193 negara anggota OPCW memiliki waktu 90 hari untuk mengajukan keberatan terhadap keputusan pada Senin itu.
OPCW, yang pernah menjadi organisasi berdasarkan konsensus, mendobrak batasan politik atas penggunaan senjata kimia di Suriah, negara yang mendapat dukungan militer Rusia.
Credit antaranews.com
Macron Bikin Acara Debat Publik Redam Demo Rompi Kuning
Presiden Prancis, Emmanuel Macron. (Ludovic Marin/Pool via REUTERS)
Salah satu dampak buruk aksi unjuk rasa kelompok Rompi Kuning yang berkepanjangan yakni mengganggu ekonomi Prancis. Melalui sepucuk surat, Macron berharap perbedaan pendapat itu tidak terjadi terus-menerus dan segera menemukan jalan keluar.
"Bagi saya, tidak ada isu yang terlarang. Kami tidak akan setujui semuanya, yang merupakan hal lazim dalam demokrasi. Tapi paling tidak kita akan tunjukkan bahwa kita adalah masyarakat yang tidak takut berbicara, bertukar [pendapat] dan berdebat," tulis Macron dalam suratnya, seperti dilansir oleh Reuters pada Senin (14/1).
Macron menjanjikan akan tetap setia terhadap janji kampanyenya. Ia menyatakan tidak bakal melakukan pembaruan kebijakan ekonomi yang dianggap tidak memihak rakyat jelata, yakni tetap mencabut penerapan pajak kekayaan.
Di dalam surat yang akan dipublikasikan di koran-koran Prancis itu, Macron juga turut menanyakan beberapa pertanyaan yang ia harap akan dijawab oleh masyarakat saat pertemuan di balai kota dilakukan atau melalui isian secara daring.
Beberapa pertanyaan disampaikan sebagi berikut:
-Pajak apa yang seharusnya dipotong?
-Penghematan pengeluaran publik seperti apa yang harus diprioritaskan?
-Apakah terlalu banyak proses administrasi?
-Haruskah referendum digunakan lebih sering dan siapa yang semestinya mengusulkan referendum?
Macron berharap hasil debat akan membantu menciptakan kesepakatan baru bagi bangsa Prancis, dan mempengaruhi penerbitan kebijakan oleh pemerintah serta sikap Prancis terhadap berbagai isu di Eropa dan dunia.
Ia juga mengatakan dirinya akan memberikan kesimpulannya sebulan setelah debat berakhir pada 15 Maret mendatang.
"Ini adalah bagaimana saya mengubah kemarahan menjadi solusi," ujar Macron.
Aksi Rompi Kuning berjalan sejak akhir 2018. Mereka yang kebanyakan adalah para penduduk di pedesaan Prancis yang datang ke Paris memprotes kenaikan pajak bahan bakar minyak. Namun, aspirasi yang dibawa melebar dan mereka juga menuntut Macron turun karena kebijakan ekonominya disebut tidak berpihak kepada rakyat jelata.
Credit cnnindonesia.com
Senin, 14 Januari 2019
Korsel Terima Jet Tempur Siluman F-35 AS Maret, Korut Bisa Marah
SEOUL
- Korea Selatan (Korse) akan menerima pesawat jet tempur siluman F-35A
pertamanya dari Lokcheed Martin Amerika Serikat (AS) pada bulan Maret
nanti. Penerimaan pesawat tempur termahal itu bisa membuat marah
tetangganya, Korea Utara (Korut), yang pernah merasa waswas akan
digunakan untuk menyerang Pyongyang.
Seorang pejabat militer Korea Selatan mengatakan dua jet perdana F-35A akan dikerahkan untuk siap tempur pada bulan April atau Mei dan 10 jet lainnya akan siap untuk ditempatkan pada akhir tahun ini.
Jet dan pilot mereka telah ditempatkan di Luke Air Force Base di Arizona, sebuah fasilitas pelatihan untuk jet tempur canggih.
Seorang pejabat militer Korea Selatan mengatakan dua jet perdana F-35A akan dikerahkan untuk siap tempur pada bulan April atau Mei dan 10 jet lainnya akan siap untuk ditempatkan pada akhir tahun ini.
Jet dan pilot mereka telah ditempatkan di Luke Air Force Base di Arizona, sebuah fasilitas pelatihan untuk jet tempur canggih.
Korea Selatan adalah salah satu dari sekutu AS yang membeli F-35. Sekutu Washington lain yang membelinya adalah Jepang dan Australia. Program jet tempur siluman generasi kelima Amerika, yang diluncurkan pada tahun 2001, pernah terganggu oleh kelebihan biaya dan masalah teknis.
Korea Selatan menyetujui kesepakatan pada September 2014 untuk mengakuisisi 40 unit F-35A dengan harga sekitar 7,3 triliun won (USD6,8 miliar).
"Pada akhir 2021, seluruh 40 jet tempur F-35A akan dikerahkan, siap tempur sesuai rencana," kata pejabat militer Seoul yang dikutip dari South China Morning Post, Senin (14/1/2019), tanpa disebutkan namanya.
F-35A dan F-35C adalah dua dari tiga varian pesawat F-35 yang digunakan di atas kapal induk. Jet itu memiliki kemampuan menghindari radar dan dapat melakukan serangan darat serta misi superioritas udara dengan berbagai senjata presisi.
Serangan dari jet tempur itu akan memberikan keuntungan signifikan bagi Seoul atas pertahanan udara Korea Utara dan armada pesawat tempurnya yang sudah tua.
Namun, masih belum diputuskan apakah Korea Selatan ingin menyambut jet tempur baru F-35A dengan upacara militer ketika tiba pada bulan Maret nanti. Reaksi Korea Utara menjadi pertimbangan Korea Selatan, terlebih rezim Kim Jong-un yang berkuasa di Pyongyang sudah komitmen melakukan denuklirisasi di Semenanjung Korea.
Korea Utara pernah bereaksi marah setelah para pejabat tinggi Korea Selatan menghadiri upacara pada bulan Maret tahun lalu untuk penerimaan secara simbolis jet F-35 di fasilitas produksi Lockheed Martin di Fort Worth, Texas.
“Para maniak perang di (Korea) Selatan menikmati belanja untuk membeli pesawat jet tempur siluman F-35A. Ini bermula dari rencana petualangan untuk melakukan serangan pendahuluan terhadap kami yang sejalan dengan upaya AS untuk memulai perang," tulis surat kabar Partai Buruh Korea Utara, Rodong Sinmun, saat itu.
Korea Selatan memang terus melangkah maju dengan proyek pertahanan jangka menengah 2019-2023 yang dikenal sebagai "Reformasi Pertahanan 2.0" untuk membantu melawan potensi ancaman dari Korea Utara dan ancaman lain.
Menurut Kementerian Pertahanan Korea Selatan, kementerian berencana untuk menghabiskan 32 triliun won selama periode lima tahun ini atau naik 30 persen dari periode lima tahun sebelumnya.
Program dari kementerian itu mencakup pembelian F-35A, rudal surface-to-surface
yang dipandu, peningkatan sistem rudal pertahanan udara Patriot dan
memperkuat aset lainnya dengan kemampuan pengawasan dan serangan.
"Titik paling menonjol dalam Reformasi Pertahanan 2.0 adalah pergeseran fokus dari ancaman dari Korea Utara ke ancaman keamanan secara keseluruhan (termasuk yang dari negara lain)," kata kementerian itu.
Presiden Korea Selatan Moon Jae-in bulan lalu menyerukan kemampuan pertahanan yang kuat meskipun perundingan telah dilakukan dengan Korea Utara.
"Perdamaian sedang dibuat di semenanjung Korea, tetapi itu masih merupakan perdamaian yang berbahaya," katanya, yang mendesak militer untuk tidak menurunkan penjagaannya.
"Titik paling menonjol dalam Reformasi Pertahanan 2.0 adalah pergeseran fokus dari ancaman dari Korea Utara ke ancaman keamanan secara keseluruhan (termasuk yang dari negara lain)," kata kementerian itu.
Presiden Korea Selatan Moon Jae-in bulan lalu menyerukan kemampuan pertahanan yang kuat meskipun perundingan telah dilakukan dengan Korea Utara.
"Perdamaian sedang dibuat di semenanjung Korea, tetapi itu masih merupakan perdamaian yang berbahaya," katanya, yang mendesak militer untuk tidak menurunkan penjagaannya.
Credit sindonews.com
Perintah Pertama Jinping di 2019: Militer China Harus Siap Perang
BEIJING
- Presiden China, Xi Jinping, memerintahkan angkatan bersenjata negara
itu untuk mempersiapkan diri untuk pertempuran. Hal itu dikatakannya
selama pidato resmi pertamanya di tahun baru untuk pasukan militer
negara itu, Tentara Pembebasan Rakyat (PLA).
"Semua unit militer harus memahami dengan benar tren keamanan dan pembangunan nasional utama, dan memperkuat rasa kesulitan, krisis, dan pertempuran mereka yang tak terduga," kata Xi di televisi pemerintah Cina.
Selain itu, menurut South China Morning Post (SCMP), pemimpin China itu juga menyetujui komando militer pertama tahun 2019, yang melibatkan latihan dan pengembang yang lebih kompleks.
"Angkatan bersenjata China harus mempersiapkan perjuangan militer yang komprehensif dari titik awal yang baru," kata Jinping.
"Persiapan untuk perang dan pertempuran harus diperdalam untuk memastikan respons yang efisien di saat darurat," imbuhnya seperti dikutip dari Sputnik, Minggu (13/1/2019).
Setelah naiknya Jinping ke kursi kepresidenan Komisi Militer Pusat (CMC), sebuah organisasi pertahanan nasional Partai Komunis China, ia secara konsisten mendesak PLA untuk meningkatkan kesiapan tempur.
Awal pekan ini, PLA Daily, surat kabar resmi militer China, mencatat dalam sebuah artikel bahwa tidak ada waktu untuk mengendur dalam persiapan perang, membuat pengamat Beijing untuk memperhatikan nada retorika pemimpin yang lebih keras.
Menurut pakar militer yang bermarkas di Shanghai, Ni Lexiong, "isyarat profil tinggi" Jinping dapat dimaksudkan sebagai peringatan bagi Taiwan.
China menganggap Taiwan yang memerintah sendiri sebagai bagian dari wilayahnya dan mengklaim kedaulatan atas pulau itu.
Taiwan, bagaimanapun, masih menyandang nama era pra-komunis yaitu Republik China, sebuah kelompok politik yang mengkontrol teritorialnya terbatas di pulau itu pada akhir perang saudara pada tahun 1949, ketika Republik Rakyat China didirikan di Beijing di daratan.
"(Mereka) menunjukkan betapa seriusnya Jinping mengambil pelatihan militer China dan persiapannya untuk perang, sementara juga melenturkan kekuatannya," tegas Ni, dikutip oleh SCMP.
Komando militer baru yang ditandatangani oleh Jinping fokus pada peningkatan kesiapan tempur, inspeksi pasukan dan latihan perlawanan, menurut penyiar CCTV negara China.
"Semua unit militer harus memahami dengan benar tren keamanan dan pembangunan nasional utama, dan memperkuat rasa kesulitan, krisis, dan pertempuran mereka yang tak terduga," kata Xi di televisi pemerintah Cina.
Selain itu, menurut South China Morning Post (SCMP), pemimpin China itu juga menyetujui komando militer pertama tahun 2019, yang melibatkan latihan dan pengembang yang lebih kompleks.
"Angkatan bersenjata China harus mempersiapkan perjuangan militer yang komprehensif dari titik awal yang baru," kata Jinping.
"Persiapan untuk perang dan pertempuran harus diperdalam untuk memastikan respons yang efisien di saat darurat," imbuhnya seperti dikutip dari Sputnik, Minggu (13/1/2019).
Setelah naiknya Jinping ke kursi kepresidenan Komisi Militer Pusat (CMC), sebuah organisasi pertahanan nasional Partai Komunis China, ia secara konsisten mendesak PLA untuk meningkatkan kesiapan tempur.
Awal pekan ini, PLA Daily, surat kabar resmi militer China, mencatat dalam sebuah artikel bahwa tidak ada waktu untuk mengendur dalam persiapan perang, membuat pengamat Beijing untuk memperhatikan nada retorika pemimpin yang lebih keras.
Menurut pakar militer yang bermarkas di Shanghai, Ni Lexiong, "isyarat profil tinggi" Jinping dapat dimaksudkan sebagai peringatan bagi Taiwan.
China menganggap Taiwan yang memerintah sendiri sebagai bagian dari wilayahnya dan mengklaim kedaulatan atas pulau itu.
Taiwan, bagaimanapun, masih menyandang nama era pra-komunis yaitu Republik China, sebuah kelompok politik yang mengkontrol teritorialnya terbatas di pulau itu pada akhir perang saudara pada tahun 1949, ketika Republik Rakyat China didirikan di Beijing di daratan.
"(Mereka) menunjukkan betapa seriusnya Jinping mengambil pelatihan militer China dan persiapannya untuk perang, sementara juga melenturkan kekuatannya," tegas Ni, dikutip oleh SCMP.
Komando militer baru yang ditandatangani oleh Jinping fokus pada peningkatan kesiapan tempur, inspeksi pasukan dan latihan perlawanan, menurut penyiar CCTV negara China.
"China
meningkatkan pelatihan militernya sehingga memiliki solusi terbaik
untuk hasil terburuk, baik yang terkait dengan AS atau melintasi selat
[Taiwan]," Yue Gang, pensiunan kolonel PLA, mengatakan kepada SCMP,
menunjukkan bahwa keinginan Jinping untuk meningkatkan kesiapan militer
mungkin juga disebabkan oleh ketegangan politik antara Amerika Serikat
(AS) dan China.
"Selama tahun yang akan datang, AS mungkin menggunakan Taiwan dan Laut China Selatan sebagai alat tawar untuk mendapatkan apa yang diinginkannya dari China sehubungan dengan perang dagang," Yue mencoba memprediksi.
"Dan selalu ada kemungkinan peningkatan seruan kemerdekaan dari Taiwan," tambahnya.
"Selama tahun yang akan datang, AS mungkin menggunakan Taiwan dan Laut China Selatan sebagai alat tawar untuk mendapatkan apa yang diinginkannya dari China sehubungan dengan perang dagang," Yue mencoba memprediksi.
"Dan selalu ada kemungkinan peningkatan seruan kemerdekaan dari Taiwan," tambahnya.
Credit sindonews.com
Cina Bakal Longgarkan Investasi Bagi Investor Asing
CB, Beijing –
Pemerintah Cina akan mengurangi pembatasan investasi asing di negara itu
dan menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi perusahaan asing.
Menteri Perdagangan Cina, Zhong Shan, mengatakan pemerintah Cina akan mengizinkan kepemilikan penuh saham perusahaan di bidang yang lebih luas. Pemerintah juga akan mengurangi jumlah industri yang terlarang bagi investor asing.
“Komentar ini merujuk pada pernyataan para pejabat Cina sebelumnya yang bertekad untuk membuka pasar domestik lebih besar bagi investor asing,” begitu dilansir media SCMP pada Ahad, 13 Januari 2019.
Media Xinhua melansir Zhong mengatakan jumlah investasi asing langsung atau foreign direct investment di Cina naik 3 persen menjadi US$135 miliar atau sekitar Rp1.900 triliun pada 2018. Ini menandakan adanya perlambatan pertumbuhan investasi asing dari 7.9 persen pada 2017 dan 4.1 persen pada 2016.
Zhong berkukuh Cina telah berhasil mempertahankan pertumbuhan
investasi asing langsung yang stabil di tengah iklim ekonomi global yang
muram. Dia merujuk pada turunnya jumlah investasi asing langsung global
sebanyak 41 persen pada semester pertama 2018.
Dia memperkirakan Cina bakal mengalami pertumbuhan konsumsi barang dan jasa sebesar 9.1 persen pada 2019 dibanding tahun sebelumnya menjadi sekitar US$5.62 trillion atau sekitar Rp79 ribu triliun.
“Pasar Cina memiliki potensi yang besar dan prospek yang cerah,” kata Zhong. “Cina bergerak maju menjadi negara dengan tingkat konsumsi barang dan jasa terbesar dunia.”
Pemerintah Cina terus mendorong kesempatan yang diperluas bagi perusahaan swasta dan asing untuk menggerakkan perekonomian, yang melambat akibat pelemahan permintaan domestik dan perang dagang dengan AS. Zhong mengatakan penanganan friksi perdagangan yang tepat dengan AS merupakan tugas besar kementerian pada 2019.
Reuters melansir AS dan Cina bersepakat untuk menghentikan perang dagang sementara hingga Mare 2019. Saat ini, kedua negara sedang melakukan pembicaraan intensif untuk mulai mencari kesepakatan menengai ekspor impor kedua negara dan mengurangi tarif.
Menteri Perdagangan Cina, Zhong Shan, mengatakan pemerintah Cina akan mengizinkan kepemilikan penuh saham perusahaan di bidang yang lebih luas. Pemerintah juga akan mengurangi jumlah industri yang terlarang bagi investor asing.
“Komentar ini merujuk pada pernyataan para pejabat Cina sebelumnya yang bertekad untuk membuka pasar domestik lebih besar bagi investor asing,” begitu dilansir media SCMP pada Ahad, 13 Januari 2019.
Media Xinhua melansir Zhong mengatakan jumlah investasi asing langsung atau foreign direct investment di Cina naik 3 persen menjadi US$135 miliar atau sekitar Rp1.900 triliun pada 2018. Ini menandakan adanya perlambatan pertumbuhan investasi asing dari 7.9 persen pada 2017 dan 4.1 persen pada 2016.
Dia memperkirakan Cina bakal mengalami pertumbuhan konsumsi barang dan jasa sebesar 9.1 persen pada 2019 dibanding tahun sebelumnya menjadi sekitar US$5.62 trillion atau sekitar Rp79 ribu triliun.
“Pasar Cina memiliki potensi yang besar dan prospek yang cerah,” kata Zhong. “Cina bergerak maju menjadi negara dengan tingkat konsumsi barang dan jasa terbesar dunia.”
Pemerintah Cina terus mendorong kesempatan yang diperluas bagi perusahaan swasta dan asing untuk menggerakkan perekonomian, yang melambat akibat pelemahan permintaan domestik dan perang dagang dengan AS. Zhong mengatakan penanganan friksi perdagangan yang tepat dengan AS merupakan tugas besar kementerian pada 2019.
Reuters melansir AS dan Cina bersepakat untuk menghentikan perang dagang sementara hingga Mare 2019. Saat ini, kedua negara sedang melakukan pembicaraan intensif untuk mulai mencari kesepakatan menengai ekspor impor kedua negara dan mengurangi tarif.
Credit tempo.co
Jumlah Akuisisi Perusahaan Cina di Amerika Anjlok
CB, Beijing – Jumlah akuisisi oleh perusahaan Cina di Amerika Serikat anjlok hingga 95 persen pada 2018 dari puncaknya dua tahun lalu akibat perang dagang antara kedua negara.
Jumlah pembelian saham perusahaan AS oleh perusahaan Cina turun ke angka US$3 miliar atau sekitar Rp42 triliun.
Angka ini terus turun dari puncak jumlah akusisi yang mencapai US$55.3 miliar atau sekitar Rp777 triliun pada 2016. Perusahaan riset global Mergermarket melansir, jumlah akuisisi dan merger merosot menjadi US$8.7 miliar atau sekitar Rp122 triliun pada 2017.
Tren
ini berkebalikan dengan kenaikan 11.5 persen menjadi US$3.53 triliun
atau sekitar Rp50 ribu triliun untuk merger dan akuisisi global.
Sedangkan di kawasan Asia Pasifik, tren merger dan akuisisi justru melonjak 52.4 persen menjadi US$160 miliar atau sekitar Rp2.300 triliun pada 2018.
Di Eropa, tren merger dan akuisisi oleh perusahaan Cina juga naik sebesar 81.7 persen menjadi US$60.4 miliar atau sekitar Rp848 triliun.
Pada Mei 2018, perusahaan BUMN Cina yaitu China Three Gorges, mengumumkan pembelian 76.7 persen saham di perusahaan pembangkit listrik Portugal yaitu Energias de Portugal SA.
Saat ini, kesepakatan bisnis ini masih menunggu persetujuan dari otoritas setempat dan disebut menempati posisi kelima akuisisi saham terbesar dengan nilai sekitar US$10.8 miliar atau sekitar Rp152 triliun.
“Meningkatnya ketegangan perdagangan, instabilitas politik dan meningkatnya pengetatan peraturan berdampak pada jumlah kesepakatan bisnis yang menurun pada tahun kemarin,” kata Elizabeth Lim, editor dari Mergermarket, seperti dilansir Kamis, 10 Januari 2019.
Seperti dilansir Reuters,
pemerintah AS dan Cina terlibat dalam konflik dagang sejak Juli 2018
dengan menaikkan tarif impor dari masing-masing negara. Saat ini
keduanya sedang bernegosiasi untuk menghentikan perang tarif ini dan
membuka kembali kegiatan ekspor impor seperti sebelumnya.
Sejumlah perusahaan besar Cina yang melakukan akuisisi di AS seperti HNA dan Anbang, telah menarik diri sejak 2016. Ini terjadi setelah pemerintah Cina membatasi jumlah modal yang keluar untuk mendorong pertumbuhan domestik.
Pada
saat yang sama, pemerintah AS memperketat proses akuisisi oleh
perusahaan Cina sehingga semakin menekan jumlah akuisisinya.
Pemerintahan Presiden AS, Donald Trump, telah meningkatkan tekanan untuk
mengurangi investasi perusahaan Cina di sana.
Pada Agustus 2018, Kongres AS mengesahkan undang-undang yang memperkuat lembaga Komite Investasi Asing di AS dalam mencermati akuisisi perusahaan oleh investor asal Cina.
Salah satu akuisisi oleh perusahaan Ant Financial, yang terafiliasi dengan Alibaba Group, untuk membeli perusahaan pembayaran MoneyGram di AS batal terjadi. Ini karena ada kekhawatiran data personil militer Amerika bakal bocor akibat akuisisi ini. Perusahaan itu akhirnya mencoba melakukan akuisisi di WorldFirst di Inggris.
Angka ini terus turun dari puncak jumlah akusisi yang mencapai US$55.3 miliar atau sekitar Rp777 triliun pada 2016. Perusahaan riset global Mergermarket melansir, jumlah akuisisi dan merger merosot menjadi US$8.7 miliar atau sekitar Rp122 triliun pada 2017.
Sedangkan di kawasan Asia Pasifik, tren merger dan akuisisi justru melonjak 52.4 persen menjadi US$160 miliar atau sekitar Rp2.300 triliun pada 2018.
Di Eropa, tren merger dan akuisisi oleh perusahaan Cina juga naik sebesar 81.7 persen menjadi US$60.4 miliar atau sekitar Rp848 triliun.
Saat ini, kesepakatan bisnis ini masih menunggu persetujuan dari otoritas setempat dan disebut menempati posisi kelima akuisisi saham terbesar dengan nilai sekitar US$10.8 miliar atau sekitar Rp152 triliun.
“Meningkatnya ketegangan perdagangan, instabilitas politik dan meningkatnya pengetatan peraturan berdampak pada jumlah kesepakatan bisnis yang menurun pada tahun kemarin,” kata Elizabeth Lim, editor dari Mergermarket, seperti dilansir Kamis, 10 Januari 2019.
Sejumlah perusahaan besar Cina yang melakukan akuisisi di AS seperti HNA dan Anbang, telah menarik diri sejak 2016. Ini terjadi setelah pemerintah Cina membatasi jumlah modal yang keluar untuk mendorong pertumbuhan domestik.
Pada Agustus 2018, Kongres AS mengesahkan undang-undang yang memperkuat lembaga Komite Investasi Asing di AS dalam mencermati akuisisi perusahaan oleh investor asal Cina.
Salah satu akuisisi oleh perusahaan Ant Financial, yang terafiliasi dengan Alibaba Group, untuk membeli perusahaan pembayaran MoneyGram di AS batal terjadi. Ini karena ada kekhawatiran data personil militer Amerika bakal bocor akibat akuisisi ini. Perusahaan itu akhirnya mencoba melakukan akuisisi di WorldFirst di Inggris.
Credit tempo.co
Senator Republik Desak Trump Buka Sementara Pemerintahan AS
Ilustrasi Gedung Kongres Amerika Serikat, Capitol Hill, Washington D.C. (REUTERS/Joshua Roberts)
Seperti dilansir Reuters, Senin (14/1), Graham menyatakan dia sudah mendesak Trump untuk membuka kembali pemerintahan secara temporer pada Minggu kemarin, seperti yang digagas oleh fraksi Partai Demokrat di Dewan Perwakilan. Dia juga meminta supaya Trump dan Dewan Perwakilan kembali berunding soal anggaran tembok perbatasan.
"Sebelum dia (Trump) menggunakan haknya untuk menyatakan keadaan darurat, yang saya pikir hampir pasti terjadi, saya memintanya untuk membuka pemerintahan secara temporer, mungkin selama tiga pekan, untuk melihat apakah kami bisa membuat kesepakatan," kata Graham.
Meski begitu, Graham menyatakan Trump tidak sepakat dengan idenya. Menurut dia Trump masih teguh dengan pendiriannya yang akan mencabut penutupan pemerintahan, jika Kongres menyetujui pengajuan anggaran tembok perbatasan, atau dia nekat menyatakan status darurat nasional sebagai jalan pintas untuk mencairkan uang itu.
"Kita bikin kesepakatan dulu, baru membuka kembali pemerintahan," ujar Graham menirukan Trump.
Trump berkeras tetap menutup pemerintahan, yang dilakukan sejak 22 Desember 2018, sampai pengajuan anggaran tembok perbatasan sebesar US$5,6 miliar disetujui Dewan Perwakilan. Namun, Dewan Perwakilan sampai saat ini hanya mau meloloskan US$1,3 miliar untuk proyek itu.
"Saya di Gedung Putih menunggu. Demokrat ada di mana-mana, tetapi orang-orang di Washington menunggu gaji mereka. Mereka (Demokrat) malah bersenang-senang," cuit Trump melalui akun Twitternya pada Minggu kemarin.
Cuitan itu dibalas oleh Wakil Kepala Staf Ketua Dewan Perwakilan AS, Drew Hammill. Menurut dia, Ketua DPR Nancy Pelosi tetap bekerja sepanjang akhir pekan.
Penutupan pemerintahan Amerika Serikat yang berlanjut membuat resah para pegawai negeri dan honorer di seluruh lembaga negara setempat. Kini 800 ribu PNS di Negeri Abang Sam semakin cemas karena terancam tidak bisa membayar tagihan hingga terusir dari rumah sewaan yang mereka huni selama ini.
Sejumlah lembaga yang tidak mungkin diliburkan, seperti rumah sakit, polisi, tentara, layanan darurat, hingga perhubungan terpaksa tetap bekerja tanpa digaji.
Sebagian PNS AS kini mencari kesibukan lain untuk mengisi waktu luang. Sebab, meski mereka cuti atau masuk kerja pun tetap tidak dihitung oleh negara, yang berdampak pada penghasilan yang harus mereka terima pada akhir Januari mendatang.
Credit cnnindonesia.com
Sultan Pahang Bakal Jadi Raja Malaysia ke 16?
CB, Kuala Lumpur – Tengku Abdullah berpeluang menjadi Raja Malaysia untuk menggantikan Sultan Muhammad V, yang mengundurkan diri pada Ahad pekan lalu.
Abdullah bakal dilantik sebagai Sultan Pahang pada Selasa, 15 Januari 2019.
Straits Times melansir Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah, 59 tahun, bakal disumpah sebagai Sultan keenam Pahang di Istana Sultan Abu Bakar di Pekan, Pahang.
Kabar ini disampaikan oleh adiknya, yang juga anggota dewan kerajaan, Tengku Abdul Rahman Sultan Ahmad Shah kemarin.
“Pengumuman
ini datang sehari setelah dewan kerajaan Pahang bertemu untuk
membicarakan suksesi karena kondisi kesehatan Sultan Ahmad Shah, 88
tahun, yang memburuk sebagai Sultan Pahang,” begitu dlansir Straits Times pada 13 Januari 2019.
Sultan Ahmad telah diprediksi bakal mengundurkan diri untuk memberi kesempatan kepada putranya Tengku Abdullah, yang selama dua tahun ini menjabat sebagai pelaksana Sultan di Kesultanan Pahang.
Jika ini terealisir maka Tengku Abdullah bakal menjadi pewaris dari posisi Raja Malaysia, yang ditinggalkan Sultan Muhammad V saat baru menjabat dua tahun dari lima tahun masa bertugas.
Media Star melansir
amandemen konstitusi Pahang dilakukan untuk memberikan kekuasaan kepada
dewan kerajaan mendukung naiknya Tengku Abdullah sebagai sultan.
Sultan Muhammad V, merupakan raja di Kerajaan Kelantan, dan baru saja mengundurkan diri sebagai Raja Malaysia pada 6 Januari 2019. Shutterstock
“Pahang saat ini menghadapi tantangan yang tidak biasa. Ayah saya menjalani proses perawatan medis yang intensif,” kata Tengku Abdul Rahman dalam jumpa pers di Pekan, Pahang, pada Sabtu, 12 Januari 2019.
Tengku Abdul melanjutkan,”Dengan kesedihan hati saya dan keluarga saya menerima realita bahwa ayah saya tidak lagi bisa melaksanakan tanggung jawab sebagai penguasa.”
Tengku
Abdul mengatakan keluarga memutuskan untuk mengusulkan Tengku Abdullah
dilantik sebagai Sultan Pahang keenam menggantikan ayahnya. Soal ini,
Tengku Abdullah telah menyepakatinya.
Channel News Asia melansir isu suksesi Raja Malaysia muncul ke permukaan setelah Sultan Muhammad V mengundurkan diri sebagai raja. Sebagian orang menduga ini terkait dengan pernikahannya dengan seorang model asal Rusia pada akhir tahun lalu. Pihak kerajaan Malaysia belum menjelaskan soal ini ke publik.
Media melansir seusai pertemuan dewan kerajaan Pahang usai, terdengar teriakan Daulat Tuanku tiga kali dari kamar hotel di Kuala Lumpur tempat pertemuan berlangsung.
Saat
Tengku Abdullah ditanya akan ini berarti dia akan naik tahta, dia
menjawab,”Oh tidak. Anda harus satu-satu melihatnya,” kata dia sambil
mengucapkan terima kasih saat mendapat ucapan selamat.
Tengku Abdullah disebut melakukan foto bersama dengan para petinggi kerajaan. Istrinya, Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah Sultan Iskanda, 58 tahun, terlihat terisak seusai pertemuan. Tunku Azizah merupakan saudara perempuan Sultan Johor.
Jika kesultanan Pahang tidak mengambil posisi sebagai Raja Malaysia, maka posisi ini bisa diisi oleh sultan Johor lalu sultan Perak.
Konferensi Penguasa Malaysia, yang terdiri dari sembilan kesultanan dan empat gubernur negara bagian, bakal menggelar pertemuan khusus pada 24 Januari 2019 untuk menunjuk raja Malaysia.
Straits Times melansir Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah, 59 tahun, bakal disumpah sebagai Sultan keenam Pahang di Istana Sultan Abu Bakar di Pekan, Pahang.
Kabar ini disampaikan oleh adiknya, yang juga anggota dewan kerajaan, Tengku Abdul Rahman Sultan Ahmad Shah kemarin.
Sultan Ahmad telah diprediksi bakal mengundurkan diri untuk memberi kesempatan kepada putranya Tengku Abdullah, yang selama dua tahun ini menjabat sebagai pelaksana Sultan di Kesultanan Pahang.
Jika ini terealisir maka Tengku Abdullah bakal menjadi pewaris dari posisi Raja Malaysia, yang ditinggalkan Sultan Muhammad V saat baru menjabat dua tahun dari lima tahun masa bertugas.
Sultan Muhammad V, merupakan raja di Kerajaan Kelantan, dan baru saja mengundurkan diri sebagai Raja Malaysia pada 6 Januari 2019. Shutterstock
“Pahang saat ini menghadapi tantangan yang tidak biasa. Ayah saya menjalani proses perawatan medis yang intensif,” kata Tengku Abdul Rahman dalam jumpa pers di Pekan, Pahang, pada Sabtu, 12 Januari 2019.
Tengku Abdul melanjutkan,”Dengan kesedihan hati saya dan keluarga saya menerima realita bahwa ayah saya tidak lagi bisa melaksanakan tanggung jawab sebagai penguasa.”
Channel News Asia melansir isu suksesi Raja Malaysia muncul ke permukaan setelah Sultan Muhammad V mengundurkan diri sebagai raja. Sebagian orang menduga ini terkait dengan pernikahannya dengan seorang model asal Rusia pada akhir tahun lalu. Pihak kerajaan Malaysia belum menjelaskan soal ini ke publik.
Media melansir seusai pertemuan dewan kerajaan Pahang usai, terdengar teriakan Daulat Tuanku tiga kali dari kamar hotel di Kuala Lumpur tempat pertemuan berlangsung.
Tengku Abdullah disebut melakukan foto bersama dengan para petinggi kerajaan. Istrinya, Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah Sultan Iskanda, 58 tahun, terlihat terisak seusai pertemuan. Tunku Azizah merupakan saudara perempuan Sultan Johor.
Jika kesultanan Pahang tidak mengambil posisi sebagai Raja Malaysia, maka posisi ini bisa diisi oleh sultan Johor lalu sultan Perak.
Konferensi Penguasa Malaysia, yang terdiri dari sembilan kesultanan dan empat gubernur negara bagian, bakal menggelar pertemuan khusus pada 24 Januari 2019 untuk menunjuk raja Malaysia.
Credit tempo.co
Menhan Yunani Mundur Terkait Kesepakatan Nama Makedonia
ATHENS
- Menteri Pertahanan (Menhan) Yunani Panos Kammenos mengundurkan diri
kemarin sebagai bentuk protes pada kesepakatan mengenai perubahan nama
Makedonia. Pengunduran diri itu membayangi masa depan koalisi
pemerintahan menjelang pemilu nasional beberapa bulan mendatang.
Kammenos dari Partai Independen Yunani yang masuk dalam koalisi pemerintahan Perdana Menteri (PM) Alexis Tsipras sejak lama menentang kesepakatan dengan Makedonia yang ditandatangani kedua pemerintahan tahun lalu. “Isu nama Makedonia tidak memungkinkan saya tidak mengorbankan kursi menteri,” kata Kammenos setelah bertemu Tsipras, kemarin pagi.
Kammenos menyatakan akan menarik enam menteri lainnya dari partainya untuk keluar dari koalisi pemerintahan. Dampak pengunduran diri pada koalisi berkuasa itu belum jelas. Meski demikian, pemilu parlemen akan digelar di Yunani pada Oktober mendatang. Koalisi Tsipras memiliki 153 kursi di parlemen dengan total 300 kursi.
Kammenos dari Partai Independen Yunani yang masuk dalam koalisi pemerintahan Perdana Menteri (PM) Alexis Tsipras sejak lama menentang kesepakatan dengan Makedonia yang ditandatangani kedua pemerintahan tahun lalu. “Isu nama Makedonia tidak memungkinkan saya tidak mengorbankan kursi menteri,” kata Kammenos setelah bertemu Tsipras, kemarin pagi.
Kammenos menyatakan akan menarik enam menteri lainnya dari partainya untuk keluar dari koalisi pemerintahan. Dampak pengunduran diri pada koalisi berkuasa itu belum jelas. Meski demikian, pemilu parlemen akan digelar di Yunani pada Oktober mendatang. Koalisi Tsipras memiliki 153 kursi di parlemen dengan total 300 kursi.
Adapun 145 kursi di parlemen dikuasai partai Syriza yang berhaluan kiri. Kammenos membentuk pakta koalisi dengan Tsipras pada 2015. Dia tak pernah menyembunyikan penolakannya pada kesepakatan dengan Skopje yang mengubah nama negara kecil di Balkan itu menjadi Republik Makedonia Utara.
Yunani memiliki provinsi bernama Makedonia dan sejak lama meminta Skopje mengubah nama negaranya untuk menghilangkan apa yang dianggap Athens berdampak pada kedaulatan wilayah Yunani. Kammenos menganggap kesepakatan itu sebagai bentuk penjualan nasional dan berulang kali mengancam meninggalkan koalisi berkuasa sebelum parlemen Yunani meratifikasi kesepakatan itu pada akhir bulan ini.
Dia menyatakan semua kesepakatan yang memasukkan kata “Makedonia” sebagai nama negara lain itu tidak bisa diterima karena nama itu terkait erat dengan peradaban dan budaya Yunani. Oposisi utama, Partai Demokrasi Baru yang unggul dalam survei sebelum pemilu mengancam akan menghalangi kesepakatan itu.
Pemerintah
berharap kesepakatan itu tetap akan disetujui dengan dukungan dari
anggota parlemen dari kubu kiri-tengah dan independen. Parlemen
Makedonia meratifikasi kesepakatan itu dengan mengesahkan amendemen
konstitusi pada pekan lalu.
Dua negara membuat kesepakatan tentang nama baru itu pada Juni tahun lalu, tapi Makedonia akan mulai menggunakan nama itu hanya setelah parlemen Yunani menyetujui perubahan tersebut. Konflik mengenai masalah itu memicu pengunduran diri Menteri Luar Negeri Yunani Nikos Kotzias pada Oktober.
Dua negara membuat kesepakatan tentang nama baru itu pada Juni tahun lalu, tapi Makedonia akan mulai menggunakan nama itu hanya setelah parlemen Yunani menyetujui perubahan tersebut. Konflik mengenai masalah itu memicu pengunduran diri Menteri Luar Negeri Yunani Nikos Kotzias pada Oktober.
Credit sindonews.com
Perdana Menteri Theresa May Peringatkan Krisis Inggris
LONDON
- Perdana Menteri (PM) Inggris Theresa May memperingatkan anggota
parlemen bahwa kegagalan mendukung rencananya meninggalkan Uni Eropa
(UE) akan jadi bencana bagi Inggris.
Peringatan May itu diungkapkan untuk menggalang dukungan menjelang voting di parlemen yang dia diperkirakan kalah. Para anggota parlemen harus menggelar voting kesepakatan Brexit yang disusun May dengan UE. Meski demikian, tidak cukup anggota parlemen yang akan mendukung kesepakatan Brexit tersebut.
May menulis di surat kabar Sunday Express menyatakan para anggota parlemen tidak boleh membuat putus asa para pemilih yang telah mendukung Brexit. “Melakukan itu akan menjadi bencana dan pelanggaran kepercayaan pada demokrasi kita yang tak dapat dimaafkan,” kata May.
“Jadi, pesan saya pada parlemen akhir pekan ini sederhana: ini waktunya melupakan permainan dan melakukan apa yang tepat bagi negara kita,” tutur May, dilansir Reuters.
Pada Jumat (11/1), Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris Jeremy Hunt menyatakan, Brexit mungkin tidak akan terjadi jika kesepakatan May gagal. Inggris dijadwalkan keluar dari UE pada 29 Maret. Sunday Times melaporkan, para anggota parlemen berencana merebut kontrol agenda legislatif untuk menghentikan atau menunda Brexit.
Ketua Partai Demokrat Liberal Vince Cable yang mendukung UE menyatakan parlemen Inggris akan bertindak menghentikan Brexit tanpa kesepakatan itu terjadi. Saat ditanya apakah anggota parlemen dapat mengajukan legislasi untuk mencabut Artikel 50, Cable menjawab,
“Ya itu tepatnya yang akan terjadi dan itu tepatnya apa yang kita harus lakukan karena ini akan sangat berbahaya dan tak dapat dimaafkan jika kondisi kacau tanpa kesepakatan dibiarkan terjadi.”
“Saya pikir parlemen akan mengontrol proses ini, akan menekankan bahwa kita mendorong opsi tidak Brexit,” kata Cable.
Oposisi Ketua Partai Buruh Jeremy Corbyn menyatakan, keluar UE tanpa kesepakatan akan menjadi bencana dan dia memilih kesepakatan tercapai dibandingkan menggelar referendum kedua. Dia juga akan mengajukan mosi tidak percaya pada pemerintah segera jika kesepakatan Brexit ditolak parlemen pada Selasa (15/1).
Saat ditanya tentang kemungkinan referendum Brexit kedua, Corbyn menjelaskan, “Pendapat saya sendiri adalah saya akan memilih mendapat kesepakatan yang dinegosiasikan sekarang jika kita dapat menghentikan bahaya keluar dari UE tanpa kesepakatan pada 29 Maret, yang akan menjadi bencana bagi industri, bencana bagi perdagangan.”
Adapun Wali Kota London Sadiq Khan dari Partai Buruh menyarankan PM May mundur dan menyerukan pemilu jika dia kalah dalam voting. “Jika pemerintahan dan parlemen kita tidak bisa menemukan jalan keluar dari kekacauan ini, itu harus diambil dari tangan para politisi dan dikembalikan pada rakyat Inggris untuk mengambil kontrol,” tulis Khan di Observer.
Mantan Menteri Brexit Dominic Raab menyatakan kesepakatan disusun May mematikan peluang yang ditawarkan Brexit. Dia menyatakan, jika May kalah dalam voting, negosiasi dengan UE harus berlanjut.
Tapi, jika UE tetap bersikeras, Inggris akan meninggalkan UE pada akhir Maret dengan berbagai ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). “Kita akan berada dalam posisi lebih kuat nanti, untuk terus bernegosiasi sebagai negara ketiga independen,” tutur Raab.
Peringatan May itu diungkapkan untuk menggalang dukungan menjelang voting di parlemen yang dia diperkirakan kalah. Para anggota parlemen harus menggelar voting kesepakatan Brexit yang disusun May dengan UE. Meski demikian, tidak cukup anggota parlemen yang akan mendukung kesepakatan Brexit tersebut.
May menulis di surat kabar Sunday Express menyatakan para anggota parlemen tidak boleh membuat putus asa para pemilih yang telah mendukung Brexit. “Melakukan itu akan menjadi bencana dan pelanggaran kepercayaan pada demokrasi kita yang tak dapat dimaafkan,” kata May.
“Jadi, pesan saya pada parlemen akhir pekan ini sederhana: ini waktunya melupakan permainan dan melakukan apa yang tepat bagi negara kita,” tutur May, dilansir Reuters.
Pada Jumat (11/1), Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris Jeremy Hunt menyatakan, Brexit mungkin tidak akan terjadi jika kesepakatan May gagal. Inggris dijadwalkan keluar dari UE pada 29 Maret. Sunday Times melaporkan, para anggota parlemen berencana merebut kontrol agenda legislatif untuk menghentikan atau menunda Brexit.
Ketua Partai Demokrat Liberal Vince Cable yang mendukung UE menyatakan parlemen Inggris akan bertindak menghentikan Brexit tanpa kesepakatan itu terjadi. Saat ditanya apakah anggota parlemen dapat mengajukan legislasi untuk mencabut Artikel 50, Cable menjawab,
“Ya itu tepatnya yang akan terjadi dan itu tepatnya apa yang kita harus lakukan karena ini akan sangat berbahaya dan tak dapat dimaafkan jika kondisi kacau tanpa kesepakatan dibiarkan terjadi.”
“Saya pikir parlemen akan mengontrol proses ini, akan menekankan bahwa kita mendorong opsi tidak Brexit,” kata Cable.
Oposisi Ketua Partai Buruh Jeremy Corbyn menyatakan, keluar UE tanpa kesepakatan akan menjadi bencana dan dia memilih kesepakatan tercapai dibandingkan menggelar referendum kedua. Dia juga akan mengajukan mosi tidak percaya pada pemerintah segera jika kesepakatan Brexit ditolak parlemen pada Selasa (15/1).
Saat ditanya tentang kemungkinan referendum Brexit kedua, Corbyn menjelaskan, “Pendapat saya sendiri adalah saya akan memilih mendapat kesepakatan yang dinegosiasikan sekarang jika kita dapat menghentikan bahaya keluar dari UE tanpa kesepakatan pada 29 Maret, yang akan menjadi bencana bagi industri, bencana bagi perdagangan.”
Adapun Wali Kota London Sadiq Khan dari Partai Buruh menyarankan PM May mundur dan menyerukan pemilu jika dia kalah dalam voting. “Jika pemerintahan dan parlemen kita tidak bisa menemukan jalan keluar dari kekacauan ini, itu harus diambil dari tangan para politisi dan dikembalikan pada rakyat Inggris untuk mengambil kontrol,” tulis Khan di Observer.
Mantan Menteri Brexit Dominic Raab menyatakan kesepakatan disusun May mematikan peluang yang ditawarkan Brexit. Dia menyatakan, jika May kalah dalam voting, negosiasi dengan UE harus berlanjut.
Tapi, jika UE tetap bersikeras, Inggris akan meninggalkan UE pada akhir Maret dengan berbagai ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). “Kita akan berada dalam posisi lebih kuat nanti, untuk terus bernegosiasi sebagai negara ketiga independen,” tutur Raab.
Dunia
bisnis melihat prospek Brexit itu dengan kekhawatiran. “Bisnis telah
melihat dengan mengerikan saat para politisi fokus pada perselisihan
yang memecah belah dibandingkan langkah-langkah praktis diperlukan
bisnis untuk bergerak ke depan,” kata para pemimpin lima kelompok lobi
bisnis terbesar di Inggris, yakni Kamar Dagang Inggris, Konfederasi
Industri Inggris, Federasi Bisnis Kecil, Institut Direktur, dan
organisasi manufaktur utama EEF.
Lima grup lobi bisnis itu menjelaskan bisnis saat ini mendorong rencana kontingensi pada kesepakatan itu dengan perkiraan terjadi kekacauan. Kubu pendukung UE khawatir keluarnya Inggris akan melemahkan Barat saat harus menghadapi pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang tak bisa diprediksi dan semakin agresifnya China serta Rusia.
Brexit dianggap melemahkan ekonomi Eropa dan mengeluarkan satu dari dua kekuatan nuklir di UE. Para pendukung Brexit menyatakan akan ada kekacauan sebentar, dalam jangka panjang Inggris akan semakin berkembang.
Lima grup lobi bisnis itu menjelaskan bisnis saat ini mendorong rencana kontingensi pada kesepakatan itu dengan perkiraan terjadi kekacauan. Kubu pendukung UE khawatir keluarnya Inggris akan melemahkan Barat saat harus menghadapi pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang tak bisa diprediksi dan semakin agresifnya China serta Rusia.
Brexit dianggap melemahkan ekonomi Eropa dan mengeluarkan satu dari dua kekuatan nuklir di UE. Para pendukung Brexit menyatakan akan ada kekacauan sebentar, dalam jangka panjang Inggris akan semakin berkembang.
Credit sindonews.com
AS Ancam Sanksi Jerman Terkait Proyek Pipa Gas dengan Rusia
BERLIN
- Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Jerman, Richard Grenell
memperingatkan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pembangunan
pipa gas Nord Stream 2 yang dipimpin Rusia. Grenell memperingatkan
adanya ancaman sanksi jika perusahaan-perusahaan itu tetap berpegang
pada proyek tersebut.
Menurut juru bicara Kedutaan Besar AS di Berlin, peringatan itu disampaikan Grenell dalam sebuah surat yang disampaikan kepada perusahaan-perusahaan terkait. Di mana, Grenell mengingatkan perusahaan itu dapat dikenai sanksi dibawah Undang-Undang Sanksi Penentang Amerika Melalui Sanksi (CAATSA).
"Surat itu mengingatkan bahwa setiap perusahaan yang beroperasi di sektor pipa ekspor energi Rusia dalam bahaya di bawah sanksi CAATSA AS," kata juru bicara itu, seperti dilansir Reuters pada Minggu (13/1).
Sementara itu di kesempatan yang sama juga, juru bicara kedubes AS menyinggung laporan media Jerman, Bild am Sonntag, yang mengatakan bahwa Grenell sedang mencoba memeras perusahaan Jerman dengan surat itu.
Juru bicara kedubes AS menegaskan surat itu bukanlah bentuk pemerasan. "Satu-satunya hal yang dapat dianggap sebagai pemerasan dalam situasi ini adalah Kremlin memiliki pengaruh atas pasokan gas di masa depan," ungkapnya.
"Surat itu dikoordinasikan di Washington oleh beberapa lembaga pemerintah AS dan tidak dimaksudkan sebagai ancaman tetapi pesan yang jelas dari kebijakan AS," sambungnya.
Menurut juru bicara Kedutaan Besar AS di Berlin, peringatan itu disampaikan Grenell dalam sebuah surat yang disampaikan kepada perusahaan-perusahaan terkait. Di mana, Grenell mengingatkan perusahaan itu dapat dikenai sanksi dibawah Undang-Undang Sanksi Penentang Amerika Melalui Sanksi (CAATSA).
"Surat itu mengingatkan bahwa setiap perusahaan yang beroperasi di sektor pipa ekspor energi Rusia dalam bahaya di bawah sanksi CAATSA AS," kata juru bicara itu, seperti dilansir Reuters pada Minggu (13/1).
Sementara itu di kesempatan yang sama juga, juru bicara kedubes AS menyinggung laporan media Jerman, Bild am Sonntag, yang mengatakan bahwa Grenell sedang mencoba memeras perusahaan Jerman dengan surat itu.
Juru bicara kedubes AS menegaskan surat itu bukanlah bentuk pemerasan. "Satu-satunya hal yang dapat dianggap sebagai pemerasan dalam situasi ini adalah Kremlin memiliki pengaruh atas pasokan gas di masa depan," ungkapnya.
"Surat itu dikoordinasikan di Washington oleh beberapa lembaga pemerintah AS dan tidak dimaksudkan sebagai ancaman tetapi pesan yang jelas dari kebijakan AS," sambungnya.
Jalur
pipa, yang akan membawa gas langsung ke Jerman di bawah Laut Baltik,
mendorong pertikaian antara Jerman dan sekutunya karena akan
menghilangkan Ukraina dari biaya transit gas yang saat ini menguntung
Kiev.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas sebelumnya mengatakan bahwa sanksi AS terhadap Nord Stream 2 akan menjadi cara yang salah untuk menyelesaikan perselisihan dan bahwa pertanyaan kebijakan energi Eropa harus diputuskan di Eropa, bukan di AS.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas sebelumnya mengatakan bahwa sanksi AS terhadap Nord Stream 2 akan menjadi cara yang salah untuk menyelesaikan perselisihan dan bahwa pertanyaan kebijakan energi Eropa harus diputuskan di Eropa, bukan di AS.
Credit sindonews.com
Langganan:
Postingan (Atom)