Pindahkan Kedutaan, Australia Tunggu Status Final Yerusalem

Kawasan Yerusalem yang diakui sebagai ibu kota Israel. (REUTERS/Ronen Zvulun)

Jakarta, CB -- Australia tak akan memindahkan kedutaan besarnya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem Barat sebelum status final soal Yerusalem diputuskan dalam negoisasi antara Palestina dan Israel.

Dilansir dari laman resmi Kedutaan Besarnya untuk Indonesia, Australia menyatakan mereka tetap berkomitmen untuk solusi dua negara dan pembentukan negara Palestina.

Pembentukan negara Palestina disebut Australia sebagai satu-satunya jalur untuk menyelesaikan sengketa antara Israel dan Palestina.



"Australia tidak akan memindahkan Kedutaan Besar dari Tel Aviv. Kedutaan Besar Australia di Israel tidak akan dipindahkan ke Yerusalem Barat sampai status final Yerusalem telah diputuskan melalui negosiasi antara Palestina dan Israel," demikian pernyataan Kedutaan Besar Australia, Minggu (16/12).


Sejauh ini Australia mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel karena di sana berdiri parlemen Israel dan banyak lembaga pemerintahan.

Namun Australia juga mengakui aspirasi rakyat Palestina sebagai sebuah negara masa depan dengan Yerusalem Timur adalah ibu kotanya.

Perdana Menteri Scott Morrison sudah mengutarakan pertimbangan negaranya untuk relokasi kedutaan besar ini sejak Oktober lalu.



Kala itu, Morrison mengatakan bahwa pertimbangan ini muncul lantaran proses perdamaian antara Israel dan Palestina tak kunjung usai karena kedua negara memperebutkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota mereka kelak.

Pernyataan Morrison ini menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk Indonesia. Sebagai pendukung Palestina, Indonesia menentang keras rencana Australia tersebut karena dianggap semakin mengancam prospek perdamaian Israel-Palestina.



Credit  cnnindonesia.com

Din Syamsuddin Kecam Penindasan Muslim Uighur di China

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammad Sirajuddin Syamsuddin atau Din Syamsuddin. Foto/SINDOnews

JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammad Sirajuddin Syamsuddin atau Din Syamsuddin, mengecam keras penindasan terhadap warga Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, China.

Seperti dilaporkan media-media internasional, Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang mengalami penyiksaan, pengucilan, dan pelarangan menjalankan ajaran agama.

Penindasan seperti itu, menurut Din Syamsuddin, merupakan pelanggaran nyata atas hak asasi manusia (HAM), dan hukum internasional.

HAM dan International Convenant on Social and Political Rights menegaskan adanya kebebasan beragama bagi setiap manusia. Maka, menurut Din Syamsuddin, Muslim Uighur yang merupakan mayoritas penduduk di Provinsi Xinjiang memiliki kebebasan menjalankan ajaran agamanya.

Din yang juga President of Asian Conference on Religions for Peace (ACRP) meminta agar penindasan itu dihentikan. Dia mendesak Organisasi Kerja sama Islam (OKI) untuk menyelamatkan nasib umat Islam Uighur dab bersikap tegas terhadap rezim China untuk memberikan hak-hak sipil bagi mereka.

"Secara khusus, Dewan Pertimbangan MUI meminta Pemerintah Indonesia untuk menyalurkan sikap umat Islam Indonesia dengan bersikap keras dan tegas terhadap Pemerintah China dan membela nasib umat Islam di sana," bunyi keterangan tertulis Din Syamsuddin, yang diterima SINDOnews.com. Senin (17/12/2018).

Dia mengimbau umat Islam sedunia untuk mengulurkan pertolongan bagi saudara-saudara Muslim lewat cara-cara yang memungkinkan. 

Credit  sindonews.com

Kecam Sanksi Baru AS, Korut Ancam Batalkan Denuklirisasi

Kementerian Luar Negeri Korea Utara (Korut) melemparkan kecaman keras atas keputusan Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi kepada tiga pejabat mereka. Foto/Istimewa

PYONGYANG - Kementerian Luar Negeri Korea Utara (Korut) melemparkan kecaman keras atas keputusan Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi kepada tiga pejabat mereka. Dampak dari sanksi ini, Korut mengancam akan membatalkan denuklirisasi.

Dalam sebuah pernyataan, Kemlu Korut memuji langkah Presiden AS, Donald Trump untuk terus memperbaiki hubungan dengan Korut. Namun, menutur kementerian itu, hal bertolak belakang diperlihatkan oleh Kemlu AS.

"Kemlu AS bertekad untuk membawa hubungan Korut-AS kembali kepada situasi setahun lalu, yang ditandai dengan saling melemparkan serangan," kata Kemlu Korut, seperti dilansir Reuters pada Minggu (16/12).

"Washington telah mengambil langkah-langkah sanksi sebanyak delapan kali terhadap perusahaan, individu dan kapal tidak hanya Korut tetapi juga Rusia, China dan negara ketiga lainnya," sambungnya.

Menurut Kemlu Korut, jika pemerintah AS percaya bahwa sanksi dan tekanan yang meningkat akan memaksa Pyongyang untuk meninggalkan senjata nuklirnya, hal itu adalah sebuah kesalahan besar.

"Itu akan dianggap sebagai salah perhitungan terbesar, dan itu akan memblokir jalan menuju denuklirisasi di semenanjung Korea selamanya, hasil yang tidak diinginkan oleh semua orang," tukasnya.

Sebelumnya diwartakan, pekan lalu AS menyetujui untuk menjatuhkan sanksi kepada tiga pejabat senior pemerintah Korut, termasuk Wakil Ketua Partai Pekerja, Ryong Hae Choe, atas pelanggaran hak asasi manusia.

Departemen Keuangan AS menyebut, selain Ryong Hae, dua orang lain yang dijatuhi sanksi adalah Menteri Keamanan Negara Korut, Kyong Thaek Jong dan Direktur Departemen Propaganda dan Agitasi Partai Pekerja Korut,  Kwang Ho Pak.

"Kami mengambil tindakan bersama dengan laporan dari Departemen Luar Negeri tentang pelanggaran hak asasi manusia dan sensor di Korut. Sanksi tersebut dimaksudkan untuk menjadi pengingat kematian Otto Warmbier, seorang warga negara AS yang meninggal tak lama setelah Korut membebaskannya dari tahanan,"  kata Departemen Keuangan AS. 

Credit  sindonews.com

PBB Tetapkan Gencatan Senjata di Yaman 18 Desember

Pemberontak Syiah Houthi merespon serangan pasukan koalisi Arab Saudi.

Foto: Reuters

Keputusan ini adalah terobosan signifikan pertama terhadap upaya perdamaian PBB.

CB, HODEIDAH - PBB telah menetapkan dimulainya gencatan senjata antara pasukan pro-Pemerintah Yaman dan pemberontak Houthi di Kota Hodeidah pada 18 Desember. Informasi ini disampaikan seorang juru bicara Houthi kepada Aljazeera, Ahad (16/12).


Keputusan ini adalah terobosan signifikan pertama terhadap upaya perdamaian yang dipimpin PBB. Tujuannya adalah membuka jalan bagi negosiasi politik untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama lebih dari empat tahun dan menewaskan puluhan ribu orang serta mendorong Yaman ke ambang kelaparan.

"Houthi menerima pesan dari PBB, yang telah menetapkan tanggal untuk memulai gencatan senjata antara pihak yang bertikai di Kota Hodeidah pada 18 Desember," kata juru bicara tersebut.


Hodeidah telah mengalami bentrokan sporadis sejak Jumat (14/12). Aksi kekerasan ini merupakan yang pertama menghantam kota pelabuhan itu sejak pihak yang berseteru mencapai gencatan senjata yang ditengahi PBB di Swedia pada Kamis (13/12).


Warga melaporkan mendengar tembakan dan ledakan rudal di itu. Pasukan Yaman yang didukung koalisi pimpinan Saudi-UAE telah berkumpul di pinggiran kota.


Bentrokan di Hodeidah, pelabuhannya merupakan jalur penyelamat bagi jutaan warga Yaman yang menghadapi kelaparan, terjadi setelah Houthi dan pasukan Pemerintah Yaman setuju menghentikan pertempuran dan menarik pasukan mereka.


Sebelumnya, mereka telah melakukan konsultasi selama sepekan di Swedia yang berakhir pada 13 Desember lalu.


Dalam perundingan di Swedia, pihak yang bertikai juga menandatangani perjanjian pertukaran tahanan. Pertukaran ini diharapkan akan selesai sebelum 20 Januari mendatang.


Berbeda dengan kesepakatan terkait penghentian pertempuran di Hodeidah, kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan mengenai isu-isu yang berkaitan dengan bandara internasional di Ibu Kota Sanaa dan konsolidasi bank nasional.


Konflik di Yaman dimulai dengan pengambilalihan ibu kota Sanaa pada 2014 oleh pemberontak Houthi, yang menggulingkan pemerintahan Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi.


Sebuah koalisi yang dipimpin Saudi-UAE kemudian bersekutu dengan pemerintahan Hadi yang diakui secara internasional dan telah memerangi Houthi sejak 2015.


Sejak itu, lebih dari 60 ribu orang tewas, menurut kelompok-kelompok hak asasi manusia. Saat ini Yaman tengah berada di ambang kelaparan.

Credit  republika.co.id

Boeing Buka Pabrik Perakitan Pesawat 737 Pertama di Cina

Pekerja Cina berdiri di depan pesawat Air China Boeing B737 di Bandara Beijing 23 Maret 2005. [REUTERS / Claro Cortes IV]

CB, Jakarta - Boeing membuka pabrik perakitan tahap akhir pesawat 737 pertama di Cina di tengah sengketa perang dagang AS-Cina.
Produsen pesawat terbesar di dunia itu juga mengirimkan tipe pesawat terlarisnya, Boeing 737, yang dirakit di fasilitas Zhoushan, sekitar 290 kilometer tenggara Shanghai, ke maskapai penerbangan Air China selama upacara pada Sabtu, menurut laporan dari Reuters, 16 Desember 2018.

Para eksekutif, bersama perwakilan dari perencana negara bagian dan regulator penerbangan Cina, meluncurkan pesawat di sebuah acara yang dihadiri oleh ratusan orang.

Boeing dan Airbus telah memperluas kehadiran mereka di Cina untuk bersaing di negara dengan pasar penerbangan yang tumbuh cepat, yang diperkirakan akan mengambil alih posisi Amerika Serikat sebagai yang pasar penerbangan terbesar di dunia saat ini, dalam beberapa puluh tahun ke depan.

Para tamu menghadiri upacara pengiriman pertama pesawat penumpang Boeing 737 Max ke Air China di pusat perakitan akhir Boeing Zhoushan di Zhoushan, provinsi Zhejiang, Cina, 15 Desember 2018. [REUTERS / Thomas Peter]
Boeing menginvestasikan US$ 33 juta atau Rp 480 miliar tahun lalu untuk mengambil saham mayoritas dalam bentuk usaha gabungan dengan Commercial Aircraft Corp of China (COMAC) milik negara untuk membangun pusat perakitan akhir, yang memasang interior dan cat pesawat.
Boeing yang berbasis di Chicago mengklaim telah mengirimkan lebih dari satu dari setiap empat jetliner yang dibuatnya tahun lalu kepada pelanggan di Cina, di mana perkiraan permintaan untuk 7.700 pesawat baru selama 20 tahun ke depan senilai US$ 1,2 triliun atau Rp 17 ribu triliun.

Namun upacara pembukaan pabrik dibayangi oleh sengketa dagang antara Amerika Serikat dan Cina dalam perang tarif. Dua ekonomi terbesar dunia berada dalam 90 hari kebuntuan untuk negosiasi dagang."Apakah saya gugup tentang situasinya? Ya tentu saja. Ini adalah situasi yang menantang," kata John Bruns, Presiden Boeing di Cina.

Presiden Cina Xi Jinping terpampang di layar raksasa saat dia mengunjungi jet 737-800 di pabrik perakitan Boeing di Everett, Washington 23 September 2015. [REUTERS / Mark Ralston / Pool]






Bruns mengatakan dia tetap optimis tentang hasil pembicaraan perdagangan antara Amerika Serikat dan Cina dan menyebut sektor penerbangan sebagai titik terang di tengah ketegangan antara kedua negara.

Ditanya tentang kemungkinan perjanjian transfer teknologi antara Boeing dan COMAC, Bruns menekankan bahwa tujuan instalasi itu adalah memasang kursi, mengecat kendaraan, dan menyelesaikan pengiriman akhir pesawat.Boeing menargetkan pengiriman 100 pesawat setahun di Zhoushan, Cina, dan berharap pabrik akan mengurangi tekanan di fasilitas Seattle di mana Boeing berencana untuk meningkatkan produksi Boeing 737 tahun depan.

Credit  tempo.co

Australia Tidak Gubris Kecaman Indonesia dan Malaysia Soal Yerusalem

Perdana Menteri Australia Scott Morrison bersikukuh dengan keputusannya untuk mengakui Yerusalem Barat sebagai Ibu Kota Israel. Foto/Istimewa

SYDNEY - Perdana Menteri konservatif Australia bersikukuh dengan keputusannya untuk mengakui Yerusalem barat sebagai Ibu Kota Israel. Padahal keputusan tersebut menuai kritik dari negara-negara tetangga Muslim Australia.

Canberra menjadi salah satu dari segelintir pemerintah yang mengikuti jejak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan mengakui kota yang diperebutkan sebagai Ibu Kota Israel. Hal itu diumumkan Perdana Menteri Scott Morrison pada Sabtu kemarin.

Namun Morrison menyatakan tidak akan memindahkan kedutaan besar Australia dari Tel Aviv ke Yerusalem sampai perdamaian tercapai. 

Tetangga mayoritas Muslim Australia, Malaysia mengatakan sangat menentang keputusan untuk mengakui Yerusalem barat sebagai Ibu Kota Israel.

"Pengumuman itu prematur dan penghinaan terhadap Palestina dan perjuangan mereka untuk hak untuk menentukan nasib sendiri," kata pemerintah Malaysia dalam sebuah pernyataan mengadvokasi solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina.

Tetangga langsung Australia Indonesia, negara Muslim terbesar di dunia, marah dengan usulan langkah memindahkan kedutaan menjelang pemilu sela, dan mengatakan bahwa pihaknya "mencatat" keputusan tersebut.

Mengutip tanggapan Jakarta, Morrison mengatakan bahwa reaksi internasional telah "diukur" dan keputusannya akan membuat kemajuan untuk solusi dua negara.

"Saya pikir tanggapan yang telah kita lihat dari negara sejauh ini telah diukur," kata Morrison kepada wartawan di Canberra.

"Australia akan terus menghormati hasil dua negara yang tetap menjadi tujuan kami," imbuhnya seperti dikutip dari Strait Times, Minggu (16/12/2018).

Sementara itu Kedutaan Israel di Canberra mengatakan keputusan itu adalah langkah ke arah yang benar.

Baik Israel dan Palestina mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota mereka.

Sebagian besar negara asing menghindari memindahkan kedutaan di sana untuk menjaga perundingan perdamaian yang memanas pada status terakhir kota - sampai Trump secara sepihak memindahkan kedutaan Amerika Serikat (AS) awal tahun ini.

Koalisi yang diperangi Morrison tergelincir ke dalam pemerintahan minoritas setelah kalah pada pemilihan di Sydney pada bulan Oktober, yang menyusul pengunduran diri anggota Partai Liberal terhadap anggota lokal dan kemudian Perdana Menteri Malcolm Turnbull.

Credit Sindonews.com

Audit: Motor Rudal Balistik Antarbenua AS Senilai Rp770 Miliar Ngadat

Gedung Falcon Hill ICBM di Pangkalan Angkatan Udara Hill, Amerika Serikat. Foto/Standard-Examiner

HILL - Laporan audit terhadap militer Amerika Serikat (AS) menemukan motor rudal balistik antarbenua (ICBM) senilai USD53 juta atau lebih dari Rp770 miliar tidak bisa bekerja alias ngadat. Perangkat mahal itu disimpan di Pangkalan Angkatan Udara Hill.

Laporan ini merupakan audit keuangan pertama agency-wide dalam sejarah Departemen Pertahanan Amerika. Hasil audit itu mengejutkan ketika motor rudal ICBM yang ditimbun dikatalogkan sebagai aset tidak berfungsi.

"(Sebuah) proses yang dirancang ulang untuk memvalidasi kondisi aset dalam sistem properti menghasilkan penangkapan akurat senilai sekitar USD53 juta dalam aset yang semestinya dinyatakan salah saji," bunyi laporan audit, yang dikutip dari Standard-Examiner, Minggu (16/12/2018).

Dalam sebuah email yang dikirim kepada Standard-Examiner pada hari Jumat, Leah Bryant, kepala urusan publik di Pusat Senjata Nuklir Angkatan Udara (AFNWC) di Pangkalan Angkatan Udara Kirtland, New Mexico, mengatakan bahwa pengawasan tersebut dapat dikaitkan dengan kegagalan pelatihan.

AFNWC berfungsi sebagai markas untuk unit Hill yang terlibat dalam masalah ini dan oleh karena itu agensi menerjunkan penyelidikan terkait temuan tersebut.

“Perbedaan antara Integrated Missile Database dan tag pada peralatan itu karena masalah pelatihan dengan cara menetapkan kode database,” kata Bryant dalam email.

"Pada beberapa sayap Angkatan Udara, beberapa item secara tidak sengaja ditetapkan sebagai (kondisi) 'tidak dapat diperbaiki tetapi diperbaiki' ketika seharusnya kodenya 'serviceable' sebagai gantinya," lanjut Bryant.

Sebagai hasil dari temuan audit Kementerian Pertahanan, Bryant mengatakan, AFNWC mengeluarkan panduan baru untuk sayap Angkatan Udara dan menambahkan kode database baru untuk item yang bisa diperbaiki memerlukan perbaikan. Dia mengatakan bahwa setelah itu, AFNWC telah memverifikasi pedoman, pelatihan, dan kode baru di tempat dan pelaporan yang benar sekarang sedang berlangsung.

Sebagai rumah bagi Direktorat Sistem ICBM AFNWC, kru di Hill bertanggung jawab untuk "inception-to-retirement", sebuah sistem manajemen terpadu untuk sistem senjata Minuteman militer. Pada tahun 2014, Departemen Pertahanan menghapus 50 rudal dari gudang persenjataan nuklirnya untuk mematuhi perjanjian senjata dengan Rusia dan menyimpannya di lokasi yang aman di Hill.

Menurut Congressional Research Service, manajemen keuangan Departemen Pertahanan telah masuk dalam daftar "Risiko Tinggi" dari Kantor Akuntabilitas Pemerintah sejak 2015. Agensi dan program dalam daftar dianggap rentan terhadap penipuan, pemborosan, penyalahgunaan, dan salah urus, atau paling banyak membutuhkan transformasi.

Siaran pers Kementerian Pertahanan yang mengumumkan audit bersejarah setahun yang lalu, menyebut usaha itu "besar-besaran" dan akan memeriksa setiap aspek dari departemen mulai dari personel, properti nyata, senjata, pasokan hingga pangkalan.

Menurut Pentagon, sekitar 1.200 auditor individu terlibat dalam proses itu. Laporan audit menyatakan, Kementerian Pertahanan memiliki sekitar toal aset senilai USD2,8 triliun atau lebih dari 70 persen dari nilai total aset Pemerintah AS.

Credit Sindonews.com

AS Bikin Replika Jet Tempur China untuk "Latihan"

WASHINGTON, CB - Amerika Serikat dikabarkan telah membangun sebuah replika pesawat tempur China dengan ukuran asli, yang disebut akan digunakan untuk tujuan latihan.

Tiruan dari jet tempur Chengdu J-20 Mighty Dragon milik Angkatan Udara China dilaporkan terlihat di sebuah fasilitas militer di Bandara Savannah-Hilton, Georgia, yang merupakan markas pusat kekuatan udara AS, Air Dominance Center (ADC).

Sebuah foto yang menampilkan sebuah jet tempur, yang diduga tiruan J-20, tersebut dirilis oleh situs TheAviatonist.com, pada 7 Desember lalu. Foto itu diklaim diambil dua hari sebelumnya.

Sejumlah pihak awalnya menuduh foto tersebut adalah rekayasa, namun sebuah situs blog militer mengutip pernyataan Komandan ADC, Kolonel Emmanuel Haldopoulos, menyebutkan kebenaran kabar tersebut.

"Pesawat tiruan itu adalah replika skala penuh dan berada di Air Dominance Center untuk jangka waktu yang singkat dari 4-6 Desember," tulis pernyataan yang dikutip situs tersebut.

"Korps Marinir AS melakukan pendanaan dan mengarahkan tujuan pelatihan dari perangkat ini. Replika akan digunakan untuk pelatihan darat," tambah pernyataan itu.

Sebuah pernyataan dari Komando Pendidikan dan Pelatihan Korps Marinir (TECOM) menyebutkan, pihaknya telah dikontrak oleh Kantor Manajemen Sistem Ancaman Angkatan Udara untuk menyediakan tiruan kendaraan dan pesawat udara yang mirip dalam skala penuh untuk beberapa pangkalan Korps Marinir.

"Prototipe pesawat udara itu dibangun oleh kontraktor di LaGrange," bunyi pernyataan yang dikutip pada Jumat (14/12/2018).

"Tiruan awal pesawat udara itu diidentifikasi sebagai jet tempur J-20 yang dibuat untuk bukti konsep dengan rencana pengembangan ancaman pesawat udara dan kendaraan tambahan di masa mendatang," lanjut pernyataan itu.

Jet tempur J-20 adalah pesawat siluman generasi kelima buatan China yang pertama kali diperkenalkan pada 2011. Secara umum, pesawat ini dipandang sebagai pesaing langsung dari jet tempur siluman F-35 milik AS.

Pernyataan dari TECOM menyebut replika jet tempur J-20 telah digunakan dalam sejumlah eksperimen dan pelatihan militer selama berada di pangkalan Savannah.

"(Repilka) itu dibawa ke ADC Savannah, Georgia untuk menjalani evaluasi proses perakitan dan pembongkaran, penanda tekanan, dan persiapan untuk dibawa ke area pelatihan di North Carolina," ujar pernyataan itu.

Namun diketahui, replika tersebut belum dirancang untuk misi latihan terbang maupun pertempuran udara.

Militer AS diyakini bukan baru pertama kali ini membuat replika pesawat maupun kendaraan milik negara lain untuk tujuan pelatihan. Namun sangat jarang terjadi foto-foto tersebut tersebar luas.

Credit KOMPAS.com

Lion Air Makin Yakin Batalkan Pesanan Pesawat ke Boeing

JAKARTA, CB — PT Lion Air Mentari semakin yakin mengenai rencananya untuk membatalkan pesanan pesawat Boeing mereka senilai 22 miliar dollar AS.

Rusdi Kirana, pemilik salah satu maskapai berbiaya rendah terbesar di Indonesia, menyatakan kekecewaannya terhadap tanggapan Boeing atas kecelakaan pesawat Lion Air jenis Boeing 737 MAX-8 nomor penerbangan JT-610 di kawasan perairan Karawang pada Oktober lalu.

Dikutip dari Bloomberg, Rabu (12/12/2018), hingga saat ini Lion Air memiliki 368 pesanan pesawat kepada Boeig dan Airbus, lebih banyak tiga kali lipat dari 117 armada yang saat ini beroperasi.

Adapun Boeing sendiri, ujar Rusdi, masih akan mengirimkan 250 pesawat kepada Lion, sementara dalam laman resmi Boeing dijelaskan masih terdapat 190 pesanan yang belum dipenuhi.

Walaupun demikian, Rusdi saat ini dalam proses melakukan pemetaan atas ambisinya untuk melakukan ekspansi untuk bisa menerbangkan hingga 1.000 armada pesawat. Dia juga mengatakan, Lion Air pun bisa jadi akan mendaftarkan unit bisnis Indonesia di pasar saham pada tahun 2019.

Masih belum pasti apakah Boeing akan turut memiliki andil dalam ekspansi besar-besaran Lion Air usai perselisihan yang terjadi di antara keduanya. Sebab, Rusdi mengklaim Boeing tidak adil dan menyudutkan Lion Air dalam insiden yang menewaskan 189 orang tempo lalu.

Rusdi pun telah mengirimkan surat pernyataan kepada Boeing.

"Perlakuan mereka sangat licik dan tidak pantas, yang menurut saya sangat tidak beretika. Mereka melakukannya kepada konsumen terbesarnya. Mereka membentuk opini kami tidak menjaga kualitas maskapai dengan baik," ujar dia.

Credit KOMPAS.com

Australia Tunjuk Gubernur Jenderal Baru dari Kalangan Militer

Perdana Menteri Australia Scott Morrison menunjuk David Hurley, mantan kepala angkatan pertahanan Australia, menjadi gubernur jenderal baru. (AAP/Mick Tsikas/via Reuters).

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Australia Scott Morrison menunjuk David Hurley untuk menduduki kursi Gubernur Jenderal, yang akan menggantikan Peter Cosgrave. Hurley adalah mantan tentara militer yang saat ini masih menjabat sebagai Gubernur New South Wales.

Penunjukkan Hurley tersebut diumumkan pada konferensi pers di Canberra, seperti dilansir dari Reuters, Minggu (16/12). 

"Saya hanya memiliki satu pilihan, pilihan pertama saya dan saat ini ia berdiri di samping saya," ujar Scott di depan wartawan bersama Hurley. 

Hurley berusia 65 tahun. Ia menghabiskan karirnya sebagai tentara Australia selama 42 tahun. Puncak karirnya terjadi ketika ia didapuk sebagai kepala angkatan pertahanan pada 2011 silam. 

"Saya akan sangat bangga menjadi perwakilan Australi sebagai gubernur jenderal," tutur dia. 

Selama ini, peran gubernur jenderal sangat simbolis dan memiliki kekuasaan yang luas. Gubernur jenderal merupakan panglima tertinggi angkatan bersenjata. Ia berwenang dalam mengangkat menteri dan hakim duta besar, serta memberikan persetujuan untuk legislasi, termasuk menyerukan pemilihan. 

Saat ini, Gubernur Jenderal Peter Cosgrave akan menyelesaikan masa jabatannya pada Maret 2019 mendatang. Ia telah bertugas selama lima tahun. 

Sebetulnya, Partai Buruh mendesak Morrison untuk memperpanjang jabatan Cosgrave sampai pemilihan federal pada Mei atau dua bulan setelah masa jabatannya habis. Dengan demikian, perdana menteri baru dapat menunjuk gubernur jenderal pilihannya. 

Namun, imbauan itu tak ditanggapi Morrison. Ia berkeras mengangkat Hurley. Hurley akan menyelesaikan tugasnya sebagai Gubernur New South Wales pada Maret nanti. 

"Hal ini berarti bahwa, NSW dan Australian akan melewati pergantian gubernur dan gubernur jenderal di waktu yang sama," kata Morrison. 

Australia adalah negara koloni Inggris. Australia memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1901, tetapi mempertahankan tradisi parlementer Westminster Inggris sejak ratusan tahun lalu. 

Di negara ini, perdana menteri berwenang sebagai kepala pemerintahan, tetapi secara resmi harus melaporkan banyak hal kepada perwakilan ratu. Dalam hal ini Ratu Inggris Elizabeth. 

Gubernur jenderal sendiri selalu bertindak atas saran perdana menteri dan parlemen, tetapi juga dapat membubarkan parlemen. Hal itu telah terjadi pada 1975 silam, ketika kebuntuan parlemen memblokir pengeluaran dana pemerintah, Jenderal Gubernur John Kerr memecat Perdana Menteri Buruh Gough Whitlam. 

Ia mencopot Whitlam dan menggantinya dengan lawan konservatif Whitlam, serta membubarkan parlemen untuk pemilihan umum.

Credit CNN Indonesia

Gunung Soputan Erupsi, Lontarkan Abu Setinggi 7.500 Meter

Abu vulkanik setinggi 5.809 mdpl berwarna kelabu akibat letusan gunung Soputan, menutupi langit di atas Desa Kota Menara, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, Rabu (3/10).

CB, JAKARTA — Gunung api Soputan, Sulawesi Utara mengalami erupsi dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 7.500 meter (kurang lebih 9.309 meter di atas permukaan laut). Berdasarkan data KESDM, Badan Geologi, PVMBG dari Pos Pengamatan Gunung api Soputan, erupsi terjadi pada 16 Desember pukul 08.57 Wita.

“Kolom abu teramati berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal condong ke arah selatan dan barat daya,” kata Kepala bagian Hubungan Masyarakat BMKG Hary Tirto Djatmiko dalam keterangan tertulisnya, Ahad (16/17).

Dia mengatakan, berdasarkan data, erupsi itu terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 40 mm dan durasi kurang lebih 30 menit. Saat ini, aktivitas kegempaan masih tinggi dan masih tremor letusan menerus.

Gunung api Soputan berada pada status Level III dengan keterangan Siaga. Karena itu, berdasarkan informasi KESDM, Badan Geologi, PVMBG dari Pos Pengamatan Gunung api Soputan, Hary menyampaikan sejumlah rekomendasi, pertama, masyarakat tidak beraktivitas di dalam radius 4 km dari puncak Gunung Soputan dan dalam wilayah sektor arah barat-barat daya sejauh 6,5 km yang merupakan daerah bukaan kawah. Hal itu bertujuan menghindari ancaman leleran lava dan awan panas guguran.

Kedua, mewaspadai terjadinya ancaman aliran lahar, terutama dari sungai-sungai yang berhulu di sekitar lereng Gunung Soputan, seperti Ranowangko, Lawian, Popang, dan Londola Kelewahu.

Ketiga, jika terjadi hujan abu, masyarakat dianjurkan menggunakan masker penutup hidung dan mulut. Tujuannya, mengantisipasi terhadap gangguan saluran pernapasan.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Liga Arab Kutuk Pengakuan Australia Yerusalem Barat Ibu Kota Israel

Liga Arab mengutuk pengakuan Australia atas Yerusalem Barat sebagai Ibu Kota Israel. Foto/Ilustrasi/SINDONews/Ian

KAIRO - Liga Arab mengutuk keputusan Australia yang mengakui Yerusalem Barat sebagai Ibu Kota Israel dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh badan berbasis di Kairo itu.

"Keputusan itu merupakan pelanggaran berbahaya terhadap status hukum internasional kota Yerusalem dan legitimasi resolusi yang relevan," kata Saeed Abu Ali, asisten sekretaris jenderal Liga Arab untuk wilayah Palestina dan Arab yang diduduki, dalam pernyataannya.

Sebelumnya Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, mengumumkan pada hari Sabtu pengakuan resmi negaranya atas Yerusalem Barat sebagai Ibu Kota Israel, di tengah penolakan oposisi domestik serta kecaman Arab dan Muslim.

"Keputusan itu menunjukkan bias terang-terangan terhadap posisi dan kebijakan pendudukan Israel dan dorongan dari praktik dan agresi konstan," kata Abu Ali seperti dilansir dari Xinhua, Minggu (16/12/2018).

Namun, Morrison juga mengumumkan dukungannya untuk masa depan negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya. Ia meyakinkan bahwa kedutaan Australia akan tetap di Tel Aviv sampai status Yerusalem ditentukan dalam kesepakatan damai antara Israel dan Palestina.

Konflik Israel-Palestina telah berlangsung sejak penciptaan negara Zionis Israel yang didukung Barat dengan menduduki wilayah Palestina pada tahun 1948.

Kebuntuan proses perdamaian antara Palestina dan Israel sebagian besar disebabkan perdebatan status Yerusalem, masalah pengungsi Palestina dan kebijakan ekspansi pemukiman Israel yang selalu ditolak bahkan oleh sekutu terkuatnya, Amerika Serikat.

Credit Sindonews. Com

Indonesia dinilai harus serius sikapi nasib muslim Uighur

Photo document of Uighur Muslim in China. (dancingturtle.org)

Jakarta (CB) - Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menilai pemerintah Indonesia harus serius menyikapi kasus dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dialami muslim Uighur di China dan harus aktif membantu melalui diplomasi HAM.

"Indonesia serius menyikapi hal itu dan aktif membantu muslim Uighur melalui diplomasi HAM, baik secara bilateral terhadap Pemerintah China maupun secara multilateral melalui keanggotaan PBB, OKI, dan lembaga-lembaga internasional lainnya," kata Jazuli di Jakarta, Minggu.

Dia menilai politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif melakukan diplomasi atas setiap bentuk pelanggaran HAM, pengekangan keyakinan yang dilakukan terhadap umat manusia di dunia.

Menurut Jazuli, pelanggaran HAM yang terjadi terhadap muslim Uighur sudah menjadi pengetahuan umum dan telah berlangsung lama dan berbagai laporan LSM HAM dunia termasuk dari PBB memperkuat hal tersebut.

"Dunia tidak boleh tinggal diam, apalagi Indonesia sebagai negara muslim terbesar dengan mandat konstitusional yang jelas ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial," ujarnya.

Jazuli yang merupakan anggota Komisi I DPR RI itu menilai Indonesia punya hubungan baik dengan Pemerintah China dan itu semestinya dimanfaatkan untuk saling menguatkan visi peradaban dunia yang bermartabat di atas penghormatan atas hak asasi manusia.

Terutama menurut dia, hak berkeyakinan agama yang merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia yang tidak dapat dihilangkan atau "inlienable rights".

"Untuk itu adalah tanggung jawab kita sebagai bangsa yang bermartabat untuk membantu saudara-saudara kita muslim Uighur dan warga dunia manapun yang tertindas," katanya.

Dia menegaskan bahwa tanggung jawab itu ujung tombaknya ada pada peran diplomasi aktif Pemerintah Republik Indonesia.

Credit ANTARANews.com

Ada Misi Rahasia Militer AS di Balik Penemuan Kapal Titanic yang Bersejarah

bangkai kapal titanic. ©Belfast Telegraph

CB - Selama bertahun-tahun penemuan bangkai kapal Titanic di dasar Laut Samudera Atlantik pada 1985 dianggap sebagai murni upaya temuan ilmiah.

Tapi ternyata semua itu hanya tipu muslihat.

Robert Ballard, orang yang menemukan Titanic mengatakan kepada stasiun televisi CNN Kamis lalu, penemuan kapal itu sebenarnya adalah bagian dari misi rahasia militer Amerika Serikat untuk mencari dua kapal selam yang memuat bom nuklir dan karam di laut itu.

"Mereka tidak mau dunia tahu jadi saya harus membuat cerita untuk menutupinya," kata Ballard, seperti dilansir laman CNN, Kamis (13/12).

Kisah sebenarnya kini sudah diungkap dan tersimpan di Museum National Geographic di Washington dan dibuka untuk umum selama akhir tahun ini.

Ballard adalah seorang komandan Angkatan Laut AS dan ilmuwan di Institusi Oseanografi Woods Hole. Angkatan Laut AS menawarinya dana dan kesempatan untuk mencari Titanic dengan syarat dia lebih dulu mencari USS Thresher dan USS Scorpion, dua kapal selam AS yang tenggelam pada era 1960-an.

"Kami tahu di mana letak kapal selam itu," kata Ballard. "Yang mereka inginkan adalah saya balik lagi ke sana tanpa orang Rusia tahu karena kami tertarik dengan senjata nuklir yang ada di kapal selam Scorpion dan apa yang terjadi dengan lingkungan di sekitarnya."

kapal titanic si.edu

Pencarian kapal Titanic ternyata menjadi kisah yang hebat dan pers benar-benar terpedaya atas apa yang sebenarnya dia lakukan.

Ketika Ballard dan timnya sudah rampung mencari Scorpion dan Thresher, mereka tinggal punya 12 hari untuk mencari Titanic.

Kapal kondang yang tenggelam dalam perjalanan dari Southampton ke New York itu ditemukan di dasar Samudera Atlantik Utara di kedalaman 12 ribu kaki atau 3.600 meter.

"Sewaktu kami menemukan Titanic, kami benar-benar sangat senang karena itu pekerjaan sulit. Kami berhasil menemukannya tepat ketika waktu hampir habis," kata Ballard.

Penemuan hebat itu sukses menarik perhatian media tapi misi rahasia sebenarnya tetap tak terungkap. Laporan harian the New York Times beberapa hari setelah penemuan Titanic menyinggung soal misi rahasia militer namun disangkal oleh banyak pejabat.

Juru bicara Angkatan Laut AS Kapten Brent Baker mengatakan pada saat itu proyek pencarian Titanic memang hanya untuk menguji apakah sistem oseanografi bekerja dengan baik dan para ilmuwan menyangkal keterlibatan militer.

"Tidak ada yang dirahasiakan," kata Robert Spindel, kepala Departemen Teknik Oseanografi di Woods Hole kepada the New York Times kala itu.

Kini Ballard mengaku, memang ada yang disembunyikan ketika itu.

"Saya tidak bisa membahas soal misi rahasia lain dari Angkatan Laut," kata dia. "Misi itu belum boleh diungkap."

Credit Merdeka.com

Uni Eropa Desak Turki Batalkan Aksi Militer Sepihak di Suriah

Foto/Ilustrasi/SINDOnews/Ian

BRUSSELS - Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa meminta Turki untuk membatalkan aksi militer sepihak di Suriah. Turki sebelumnya mengancam akan melancarkan serangan baru terhadap milisi Kurdi yang didukung Amerika Serikat (AS).

"Pernyataan kemungkinan operasi militer Turki di Suriah timur laut merupakan sumber keprihatinan," kata Federica Mogherini dalam sebuah pernyataan.

"Kami berbagi tujuan untuk mengakhiri kekerasan, mengalahkan terorisme dan meningkatkan stabilitas di Suriah dan wilayah yang lebih luas. Kami mengharapkan pihak berwenang Turki untuk menahan diri dari tindakan sepihak yang cenderung merusak upaya kontra Daesh koalisi atau untuk risiko ketidakstabilan lebih lanjut di Suriah," sambungnya, menggunakan akronim Arab untuk kelompok Negara Islam seperti disitat dari AFP, Minggu (16/12/2018).

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, pada hari Rabu mengatakan Turki akan meluncurkan operasi baru di Suriah dalam beberapa hari terhadap milisi Perlindungan Rakyat Kurdi (YPG), yang memiliki dukungan Washington tetapi dianggap Ankara sebagai kelompok teroris.

Pentagon memperingatkan bahwa setiap aksi militer sepihak di Suriah utara akan "tidak dapat diterima".

Mogherini, menyebut Turki sebagai aktor yang sangat penting dalam krisis ini dan di wilayah ini, mengatakan bahwa ketika perang melawan Daesh memasuki tahap akhir, semua pihak harus bekerja menuju tujuan untuk memastikan kekalahan yang akan datang.

Setiap langkah militer Turki melawan YPG akan dipersulit oleh kemungkinan pasukan Ankara berhadapan dengan pasukan AS yang dikerahkan bersama milisi Kurdi.

Meskipun Turki dan AS adalah sekutu NATO, hubungan mereka telah mengalami ketegangan dalam beberapa tahun terakhir, terutama karena bantuan Washington untuk Kurdi memicu kemarahan Ankara.

Pada hari Jumat, Erdogan tampaknya tetap pada senjatanya, mengatakan bahwa Turki bertekad untuk membawa perdamaian dan keamanan ke daerah-daerah timur sungai Eufrat di Suriah utara.

Credit Sindonews.com

Tujuh Orang Tewas Akibat Bentrok di Kashmir

Penduduk Muslim Kashmir menghadiri prosesi pemakaman yang dibunuh oleh militan Zahoor Ahmad Thoker di Sirnoo di Pulwama, Kashmir, 15 Desember 2018. Tiga militan dan satu tentara Angkatan Darat India tewas dalam tembak-menembak bersama tujuh warga sipil selama bentrokan itu.

CB, SRINAGAR -- Sebanyak tujuh orang warga sipil tewas dan puluhan orang terluka akibat tembakan aparat keamanan India dalam aksi protes di Kashmir, India, pada Sabtu (15/12). Pada aksi itu, demonstran memprotes pembunuhan tiga militan dalam pertempuran senjata. 

Juru Bicara Departemen Pertahanan India Kolonel Rajesh Kalia mengatakan, operasi dilakukan sejak pagi hari karena ada laporan intelijen mengenai kehadiran militan di sebuah desa di distrik Pulwama, selatan Ibu Kota musim panas negara Srinagar. "Selama operasi, militan menembaki pasukan, yang mengarah ke pertempuran senjata di mana tiga militan tewas," kata dia, seperti dilansir Reuters.

Seorang perwira polisi senior yang tak ingin disebutkan namanya. mengungkapkan, sebagian besar penduduk setempat berkumpul di lokasi. Akibatnya, bentrokan terjadi antara penduduk dan pihak keamanan menyebabkan tujuh orang tewas dan sekitar 50 orang terluka.

Seorang saksi mata, Mohammad Ayuob, mengatakan kepada Reuters pasukan India menembaki penduduk setempat ketika mereka mencoba untuk mengambil mayat seorang militan. Jammu dan Kashmir merupakan wilayah India yang mayoritas ditinggali oleh Muslim. India dan Pakistan sama-sama menguasai wilayah tersebut, tetapi keduanya mengklaim wilayah secara penuh milik mereka masing-masing.

India menuduh Pakistan menimbulkan masalah di bagian Kashmir. Namun, tuduhan itu dibantah Islamabad.

Penduduk Muslim Kashmir ketika menghadiri pemakaman orang sipil Murtaza yang dibantai di Prichoo di Pulwama, Kashmir, 15 Desember 2018. (EPA-EFE/FAROOQ KHAN)

Kondisi di Kashmir semakin tegang dalam beberapa bulan terakhir ketika partai nasionalis Hindu pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi menarik diri dari pemerintah lokal, meninggalkan kekosongan kekuasaan. Protes luas telah pecah di Srinagar dan bagian lain Kashmir atas pembunuhan itu.

Keamanan telah diperketat dan pasukan bergegas ke lokasi yang berpotensi terjadi bentrokan. Berdasarkan laporan media lokal, jam malam juga sudah diberlakukan di kota Pulwama dan sekitarnya. Pihak berwenang juga telah menghentikan layanan kereta api di Lembah Kashmir dan menutup layanan internet seluler untuk mencoba dan mencegah kerusuhan menyebar.

Pasukan keamanan India mengatakan mereka telah membunuh 242 militan sepanjang 2018. Selain itu, 101 warga sipil dan 82 pejabat keamanan juga tewas. Jumlah korban tewas total dalam kekerasan adalah yang tertinggi dalam lebih dari satu dekade.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Pakistan Bangun 233 Benteng Sepanjang Perbatasan dengan Afghanistan

Pakistan membangun 233 benteng sepanjang perbatasan dengan Afghanistan. Foto/Istimewa

ISLAMABAD - Tentara Pakistan mengatakan mereka telah membangun 233 benteng di sepanjang perbatasan dengan Afghanistan. Pembangunan itu sebagai bagian dari rencana pagar perbatasannya untuk menghentikan gerakan lintas perbatan militan

Pakistan dan tetangganya Afghanistan telah lama mengatakan bahwa gerilyawan di kedua negara itu melintasi perbatasan karena kekerasan dan Pakistan memulai proyek pagar tahun lalu. Menurut militer, proyek ini akan selesai pada Desember 2019.

Juru bicara militer Pakistan, Mayjen Asif Ghafoor mengatakan, pekerjaan di benteng dan pagar berlanjut di perbatasan Pakistan-Afghanistan sepanjang 2.600 km. Juru bicara itu mengatakan di Twitter bahwa pekerjaan pada 233 dari 843 benteng dan 802 dari 1.200 km wilayah yang diprioritaskan telah selesai.

"Proyek ini akan memberikan kedamaian bagi rakyat Pakistan dan Afghanistan sementara membatasi teroris," tulisnya di Twitter seperti disitat dari Xinhua, Minggu (16/12/2018).

Credit Sindonews.com

Soal Yerusalem, MUI Minta RI Setop Impor Daging Australia

MUI meminta RI merespons keras Australia yang mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel dengan menghentikan impor daging dari negara tersebut. (ANTARA FOTO/Audy Alwi)

Jakarta, CB -- Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri, Muhyiddin Junaidi, meminta pemerintah Indonesia merespons keras Australia yang mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel dengan menghentikan impor daging dari negara tersebut.

"Ini momen yang tepat agar Indonesia menghentikan impor daging sapi dan livestock dari Australia," kata Muhyiddin kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (15/12).

Melanjutkan pernyataannya, Muhyiddin berkata, "Australia menikmati surplus perdagangan dengan Indonesia, dan Jakarta harus menjadikan kebijakan Canberra tentang keberpihakannya terhadap Israel sebagai catatan khusus."

Muhyiddin mengatakan Indonesia bisa mendapatkan pasokan daging dari negara lain dengan harga lebih terjangkau. Dengan demikian, Indonesia tak perlu khawatir bila harus setop impor daging sapi Australia.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan bahwa Indonesia mengimpor total 30,67 ton daging sapi tak hanya dari Australia, tapi juga Selandia Baru, India, dan Spanyol.

MUI pun mengimbau negara-negara dengan penduduk mayoritas Islam melakukan embargo dagang dengan Australia. Menurut dia, ekspor daging Australia ke negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) cukup signifikan.

"Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar harus memeloporinya," ujarnya.

Muhyiddin menilai kebijakan mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel adalah blunder Australia. Ia pun meminta pemerintah agar segera memanggil Duta Besar Australia untuk Indonesia guna mendapat klarifikasi secara utuh.

Ia menyebut kebijakan Negeri Kangguru itu sangat mencederai perasaan umat Islam, khususnya Indonesia yang merupakan mitra Australia. Dia pun meminta pemerintah mengkaji ulang hubungan diplomasi dengan Australia.

"Minimal down grade levelnya, karena banyak kebijakannya yang sering merugikan Indonesia dan umat islam," ujarnya.

Perdana Menteri Scott Morrison pertama kali mengutarakan pertimbangan negaranya untuk merelokasi kedubes Australia untuk Israel ke Yerusalem pada Oktober lalu.

Kala itu, Morrison mengatakan bahwa pertimbangan ini muncul karena proses perdamaian antara Israel dan Palestina tak kunjung usai, dengan salah satu isu utama perebutan Yerusalem sebagai ibu kota.

Pernyataan Morrison ini menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk Indonesia. Sebagai pendukung Palestina, Indonesia menentang keras rencana Australia tersebut karena dianggap semakin mengancam prospek perdamaian Israel-Palestina. 

Selain itu, Jakarta menilai langkah kontroversial yang terinspirasi dari Amerika Serikat itu melanggar hukum internasional.

Tak lama setelah rencana kontroversial itu diumumkan Morrison, Indonesia langsung menerbitkan pernyataan kecaman hingga memanggil duta besar Australia di Jakarta.

Indonesia bahkan mengancam rencana Negeri Kangguru itu bisa mempengaruhi proses penyelesaian perjanjian perdagangan bernilai US$11,4 miliar (sekitar Rp17,3 triliun) dengan Australia.

Credit CNN Indonesia

Tewaskan Tentara Israel, Rumah Warga Palestina Diledakkan

Rumah empat lantai milik seorang warga Palestina diledakkan oleh Israel. (Reuters/Mohamad Torokman)

Jakarta,CB, Pasukan Israel meledakkan rumah warga Palestina yang dituduh membunuh seorang tentara Israel di Tepi Barat.

Israel menuding Islam Abu Humaid (32) melempar piring marmer seberat 18 kg dari atap dan menewaskan seorang sersan pasukan khusus Israel, Ronen Lubarsky (20). Peristiwa itu terjadi pada Mei lalu di kamp pengungsi El Amari di Ramallah, Palestina.

Berdasarkan keterangan militer, pasukan Israel tiba di kamp El Amari pasa Sabtu (15/12) subuh, menutup rumah empat lantai Abu Humaid lalu menghancurkannya.

Sebelumnya, rumah keluarga Abu Humaid telah dihancurkan namun telah dibangun kembali. Dua anak Abu Humaid yang lain saat ini berada dalam tahanan Israel. Mereka dituduh membunuh lima warga Israel, sementara dua lainnya juga ditahan dalam jangka waktu lama atas pelanggaran keamanan serius.

Putra keenam Abu Humaid dibunuh oleh pasukan Israel pada 1994 karena dituding terlibat dalam serangan mematikan terhadap seorang perwira intelijen Israel di Tepi Barat.

Menurut dakwaan, Islam Abu Humaid mengatakan kepada para penyidik bahwa ia ingin membalas dendam atas luka yang dialami saudara laki-lakinya dalam serangan militer Israel sebelumnya.

"Apa yang bisa kami lakukan? Ini adalah musuh yang berpikir bahwa dengan melakukan tindakan seperti itu mereka akan meneror kami dan membuat kami takut," kata ibu Islam, Latifa Abu Humaid. "Sebaliknya, permusuhan kami menjadi lebih kuat, begitu juga ketekunan dan kekuatan kami."

Di sisi lain, kelompok hak asasi manusia Israel juga mengkritik penghancuran rumah keluarga para penyerang asal Palestina sebagai tindakan balas dendam dan hukuman kolektif.

Namun, Mahkamah Agung Israel mendukung kebijakan penghancuran rumah ini. Para pejabat Israel menyebutnya sebagai hukuman dan pencegahan.

"IDF [Pasukan Pertahanan Israel] akan terus beroperasi untuk menggagalkan teror dan menjaga keamanan di daerah itu," kata militer.

Kementerian Luar Negeri Palestina mengutuk penghancuran rumah Islam.

Akhir pekan ini, situasi Tepi Barat kembali memanas setelah serangkaian serangan warga Palestina yang mengakibatkan tewasnya seorang bayi Israel, dua tentara Israel yang dibalas penembakan empat terduga penyerang Palestina. 

Israel menguasai Tepi Barat dan Jerusalem timur dalam perang 1967. Sekitar 600 ribu orang Israel kini tinggal di pemukiman di sana yang dianggap ilegal oleh komunitas internasional.

Perundingan perdamaian antara Israel dan Palestina mandek tahun 2014.

Pada Sabtu, sementara itu, Australia resmi mengakui Yerusalem Barat sebagai Ibu Kota Israel, langkah yang sudah mengundang kontroversi sejak rencana itu merebak beberapa pekan lalu.

Credit CNN Indonesia

Penangkapan Eks Pemimpin Al-Shabaab Picu Bentrokan di Somalia

Mukhtar Robow. Foto/Istimewa

MOGADISHU - Penangkapan seorang mantan pemimpin al-Shabaab yang mencalonkan diri untuk pemilihan regional memicu bentrokan mematikan di kota Baidoa, Somalia Selatan. 

Sedikitnya 11 orang tewas dalam dua hari bentrokan antara polisi Somalia dan pendukung Mukhtar Robow. Kekerasan itu pecah menyusul penangkapan Robow pada hari Kamis, hanya beberapa hari sebelum pemilu daerah yang ditunda-tunda untuk presiden negara bagian Barat Daya Somalia seperti dikutip dari AFP, Minggu (16/12/2018).

Menurut Hussein Aden, seorang perwira militer yang dikutip oleh Reuters, dan beberapa saksi, Robow ditangkap oleh polisi Somalia yang didukung oleh pasukan penjaga perdamaian Ethiopia yang kemudian dipindahkan ke Ibu Kota, Mogadishu. Selama beberapa minggu terakhir, pemerintah federal Somalia yang didukung internasional telah mencoba untuk mencegah Robow untuk ikut serta dalam pemilu regional, yang awalnya ditetapkan digelar pada 17 November, kemudian ditunda hingga 5 Desember dan sekarang telah didorong dihelat pada 19 Desember.

Upaya pemerintah untuk menghentikan Robow maju dalam pemilu regional telah memicu ketidakpuasan luas, memicu pengunduran diri massal anggota komiter pemilu bulan lalu. Mereka mengeluhkan campur tangan langsung dan manipulasi dalam proses pemilu dari pemerintah federal.

Perselisihan antara otoritas federal Somalia yang didukung internasional dan regional mencapai puncaknya pekan ini ketika pasukan keamanan federal menangkap Robow di Baidoa pada hari Kamis dan menerbangkannya ke Mogadishu.

Demonstran turun ke jalan-jalan di Baidoa - Ibu Kota negara bagian Barat Daya - membakar ban dan memblokir jalan.

Pada hari Kamis, 10 orang tewas dalam bentrokan itu, kata tetua Baidoa Saleh Isak kepada Reuters. Sehari kemudian, polisi Somalia membunuh seorang anggota parlemen Somalia, Abdishakur Bule, menurut Isak.

Namun seorang perwira militer Somalia mengatakan kepada Reuters bahwa anggota parlemen tewas dalam tembak-menembak antara demonstran bersenjata dan polisi.

Seorang mantan pemimpin al-Shabaab yang kharismatik, Robow adalah tokoh populer di negara asalnya, menarik banyak orang dalam kampanyenya selama beberapa minggu terakhir.

Sebagai salah satu anggota pendiri al-Shabaab, Robow mundur dari kelompok itu pada tahun 2013. Ia menyerah kepada pemerintah Somalia lima tahun kemudian dalam apa yang secara luas dipuji sebagai langkah besar untuk perdamaian dan rekonsiliasi di negara yang dilanda perang.

Credit Sindonews.com