CUPUMA

Selasa, 27 November 2018

Tentara Ukraina Siaga Tempur Penuh usai Bentrok dengan Rusia

KIEV - Ukraina menempatkan tentaranya pada siaga tempur penuh setelah kapal Angkatan Laut-nya bentrok dengan kapal perang Rusia di pantai Crimea, Laut Hitam. Usai insiden, pemerintah Kiev bersiap mengumumkan darurat militer.

Darurat militer selama 60 hari yang diusulkan Presiden Petro Poroshenko saat ini sedang menunggu persetujuan akhir parlemen Ukraina. Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional (NSDC) Ukraina telah mendukung penuh usulan tersebut.

"Berdasarkan keputusan NSDC untuk memberlakukan darurat militer, kepala Staf Umum—Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Ukraina—telah memerintahkan untuk menempatkan semua unit Angkatan Bersenjata Ukraina pada siaga tempur penuh," bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Ukraina pada hari Senin (26/11/2018).

Seperti diberitakan sebelumnya, kapal perang Rusia menembaki kapal-kapal Angkatan Laut Ukraina setelah dianggap menerobos wilayah Crimea yang dinyatakan sebagai wilayah kedaulatannya. Selama ketegangan berlangsung hari Minggu petang, tiga kapal militer Ukraina ditangkap.

Angkatan Laut Ukraina mengatakan tiga pelautnya terluka dan dua kapal artileri mereka terkena tembakan Rusia di pantai Crimea. Angkatan Laut Ukraina bersikeras Rusia telah diberitahu sebelumnya tentang perjalanan kapal-kapalnya yang direncanakan.

"Kapal penjaga pantai Rusia melakukan tindakan agresif secara terbuka terhadap kapal angkatan laut Ukraina," katanya.

Dinas Keamanan Federal (FSB) Rusia mengatakan, pihaknya menggunakan senjata setelah kapal-kapal Ukraina mengabaikan desakan untuk menghentikan operasinya. FSB membenarkan bahwa tiga kapal Kiev disita karena menerobos perbatasan secara ilegal.

Menurut FSB, tiga pelaut yang terluka menerima perawatan medis dan hidup mereka tidak dalam bahaya.

"Peristiwa berbahaya hari ini di Laut Azov menunjukkan bahwa sebuah front baru agresi Rusia secara terbuka," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Mariana Betsa, seperti dikutip Sky News.

"Ukraina kini menyerukan pertemuan darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)," ujar Betsa.

Sebaliknya, FSB mengklaim apa yang terjadi di pantai Crimea itu adalah hasil provokasi Kiev. "FSB memiliki bukti tak terbantahkan bahwa Kiev mempersiapkan dan mengatur provokasi di Laut Hitam," kata FSB dalam sebuah pernyataan.

"Bahan-bahan (bukti) ini akan segera dipublikasikan," imbuh FSB.

Uni Eropa menyerukan Rusia dan Ukraina untuk menahan diri untuk mengurangi ketegangan di Laut Hitam. "Mendesak Rusia untuk mengembalikan kebebasan navigasi melalui Selat Kerch setelah Moskow memblokadenya," kata pihak Uni Eropa.

Sekedar diketahui, Crimea melalui referendum melepaskan diri dari Ukraina tahun 2014 saat negara itu dilanda krisis ekonomi dan politik. Setelah melepaskan diri, Crimea menyatakan bergabung dengan Rusia.

Namun, Ukraina dan negara-negara Barat tak mengakui referendum dan menuduh Moskow menganeksasi wilayah tersebut. Setelah Crimea bergabung dengan Rusia, Presiden Vladimir Putin menerbitkan peta yang menyatakan Crimea bagian dari wilayah Rusia.

Credit sindonews.com

Rusia Sebut Manuver Ukraina di Laut Hitam Berbahaya

Menlu Rusia, Sergei Lavrov, menuding Ukraina melakukan manuver 'berbahaya' di Laut Hitam setelah Moskow menahan tiga kapal angkatan laut negara tetangganya itu. (Reuters/Sergio Perez)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menuding Ukraina melakukan manuver "berbahaya" di Laut Hitam setelah Moskow menahan tiga kapal angkatan laut negara tetangganya itu di perairan tersebut pada Minggu (25/11).

"Ukraina melanggar norma-norma internasional dengan melakukan metode-metode yang mengancam dan berisiko untuk pergerakan kapal biasa di wilayah itu," ucap Lavrov seperti dikutip AFP.

Penahanan tersebut bermula ketika dua kapal AL Ukraina berukuran kecil dilengkapi meriam yang mengawal sebuah kapal tunda melintas di Laut Hitam dekat Semenanjung Krimea.

Angkatan Laut Rusia lantas siaga dan memblokir perairan dengan menempatkan kapal tanker dan kapal penjaga pantai di perairan itu.

Rusia menyatakan kapal Ukraina berkeras melintasi perairan itu dan mengabaikan peringatan dari pihaknya.

Penjaga pantai Rusia melepaskan tembakan ke arah kapal Ukraina dan melukai sejumlah pelaut.

Angkatan Udara Rusia juga mengirim sebuah helikopter dan dua jet tempur untuk berpatroli di Laut Hitam. Mereka menyatakan kapal perang Ukraina dan helikopter tempur itu bahkan sudah dalam keadaan saling kunci dan siap melepaskan tembakan.

Lavrov mengatakan insiden itu sebagai "provokasi jelas" Kiev dan menuding Uni Eropa mendukung Ukraina "secara buta."

"Kami meminta pendukung Kiev dari Barat untuk menenangkan mereka yang mencoba mendapat keuntungan politik dari histeria militer ini," tutur Lavrov yang menyiratkan bahwa insiden ini sengaja dilakukan Ukraina menjelang pemilihan presiden tahun depan.

Bentrokan angkatan laut Rusia dan Ukraina akhir pekan kemarin membuat relasi kedua negara bertetangga itu kembali tegang selepas Moskow mencaplok Semenanjung Krimea dari Kiev empat tahun lalu.

Insiden militer ini bahkan dinilai membuka peluang konflik baru terjadi antara kedua negara.

Tak lama setelah insiden tersebut, Presiden Ukraina, Petro Poroshenko, langsung menggelar rapat darurat dengan petinggi militer dan penasihat keamanannya. Dia juga mendesak parlemen supaya menetapkan status darurat militer atas sikap Rusia.

Sementara itu, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan akan menggelar rapat darurat pada pukul 11.00 waktu New York, Amerika Serikat, untuk membahas masalah ini. Kabarnya, permintaan itu disampaikan langsung oleh Ukraina dan Rusia.

Credit cnnindonesia.com

Rusia Siap Respons Rencana AS Sebar Sistem Rudal MK41 di Eropa

MOSKOW - Rusia akan dipaksa untuk mempertimbangkan dan menanggapi rencana Amerika Serikat (AS) yang akan menyebarkan sistem rudal Aegis Ashore MK41 di Eropa. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Sergei Ryabkov pada hari Senin (26/11/2018).

Ryabkov mengatakan Rusia akan melihat penempatan sistem rudal semacam itu sebagai pelanggaran perjanjian kontrol senjata nuklir yang bernama resmi Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty 1987.

Menurutnya, Moskow ingin menyelamatkan perjanjian INF jika Amerika Serikat mematuhinya.

"Berlawanan dengan perjanjian itu, peluncur yang disebutkan itu memungkinkan penggunaan tempur rudal jelajah jarak menengah Tomahawk dan senjata penyeran lainnya dari darat. Kami menganggap ini sebagai pelanggaran langsung dan mencolok dari Perjanjian INF," kata Ryabkov kepada wartawan, yang dikutip Reuters.

Diplomat Moskow itu tak merinci respons apa yang akan dilakukan negaranya jika Washington benar-benar mengerahkan sistem rudal canggih itu di Eropa. Namun, Kremlin sudah jauh hari memperingatkan bahwa Eropa akan menjadi target jika dijadikan tuan rumah persenjataan nuklir Washington.

Presiden AS Donald Trump telah menegaskan Washington akan keluar dari traktat era Perang Dingin yang mewajibkan AS dan Rusia menghancurkan senjata nuklir kelas menengah tersebut. Menurut Trump, Moskow tidak mematuhi traktat itu.

Perjanjian INF ditandatangani Presiden Ronald Reagan dan pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev pada 1987. Dengan traktat itu, kedua negara harus menghancurkan senjata nuklir jarak pendek dan menengah serta misil konvensional.

”Rusia tidak (menghancurkan senjata nuklir), untuk itu kita menghentikan kesepakatan tersebut dan kita akan keluar dari kesepakatan tersebut,” ujar Trump Oktober lalu.

”Rusia telah melakukan pelanggaran selama bertahun-tahun,” katanya.

”Saya tidak tahu kenapa Presiden (Barack) Obama tidak melakukan negosiasi atau menarik diri (dari INF),” tuturnya. Pada 2014, Presiden Obama menuding Rusia melanggar INF setelah Moskow melakukan uji coba peluncuran misil. Dia dilaporkan tidak menarik AS keluar dari Perjanjian INF karena ditekan para pemimpin Eropa.

Para pemimpin Eropa takut jika AS keluar dari Perjanjian INF, maka perlombaan senjata akan kembali dimulai. Penasihat Keamanan Nasional Trump, John Bolton, dalam kunjungannya ke Moskow beberapa waktu lalu mengonfirmasi rencana pemerintah Trump untuk keluar dari Perjanjian INF.

Credit sindonews.com

Demo di Prancis Rusuh, Trump Kritik Perlakuan Eropa ke Amerika

Presiden AS Donald Trump berbincang dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron dalam KTT G7 di Charlevoix, Quebec, Kanada, 8 Juni 2018. REUTERS/Leah Millis

CB, Washington – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengeluh sehari pasca demonstrasi rusuh menolak harga bahan bakar minyak di Paris, Prancis. Menurut Trump, AS telah mengalami perlakuan buruk dari Uni Eropa selama ini.

“Protes yang besar dan rusuh di Prancis tidak mempertimbangkan betapa buruknya AS telah diperlakukan secara perdagangan oleh Uni Eropa atau dalam pembayaran iuran yang adil dan masuk akal untuk perlindungan besar militer kam. Dua topik ini harus segera ditangani,” kata Trump sebelum pergi ke lapangan golf pada Ahad, 25 November 2018 waktu setempat.

Selama ini, Trump berulang kali mendesak negara-negara Eropa seperti Prancis, yang merupakan anggota NATO, untuk membayar iuran.

Trump juga mengeluhkan praktek perdagangan dengan EU, yang nyaris berujung perang dagang skala besar.
Menjelang peringatan 100 tahun berakhirnya PD I, Presiden Prancis Macron sempat melontarkan pembuatan pasukan Eropa untuk melindungi kawasan ini dari Cina, Rusia, dan AS.
Pernyataan Macron ini membuat Trump sempat meradang dan meminta Prancis fokus membayar iuran dana pertahanan NATO.

Demonstran yang mengenakan rompi kuning membakar ban bekas saat memprotes atas kenaikan harga bahan bakar minyak dengan memblokir akses ke depot bahan bakar di Fos-sur-Mer, Prancis, 19 November 2018. Dikabarkan bahwan unjuk rasa tersebut berlangsung di 2000 titik dari ibu kota Paris hingga kota-kota lain. REUTERS/Jean-Paul Pelissier

Para pengunjuk rasa di Prancis, yang mengenakan jaket bergaris kuning menyala, memprotes kebijakan Macron, yang menaikkan pajak BBM pada akhir 2017. Ini membuat harga BBM terkerek naik. Mereka meminta Macron mencabut keputusannya itu.

Pada unjuk rasa Sabtu kemarin, sekitar 130 orang pengunjuk rasa ditangkap polisi dan 42 orang ditahan. 2 orang pengunjuk rasa, sejauh ini, telah tewas dari beberapa aksi unjuk rasa menolak harga BBM, yang telah digelar sejak 3 pekan terakhir.

Aksi unjuk rasa ini juga memprotes standar hidup yang dinilai turun se antero Prancis. Pendemo beralasan kenaikan harga BBM hanya memperparah kondisi ini. Saat ini, tingkat pengangguran menjadi 9.1 persen atau sekitar dua kali dari Inggris dan Jerman. Menurut polling, tingkat kepuasan publik atas kinerja pemerintahan Macron turun menjadi 26 persen.

Credit tempo.co

UEA Ampuni 'Agen MI6' Inggris yang Dihukum Penjara Seumur Hidup

DUBAI - Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) memberikan pengampunan atau amnesti kepada seorang akademisi Inggris yang dihukum penjara seumur hidup. Akademisi bernama Matthew Hedges, 31, itu dituduh menjadi agen intelijen MI6.

Hedges ditangkap saat melakukan perjalanan ke Dubai pada awal Mei. Dia dianggap membahayakan militer, ekonomi dan keamanan politik UEA.

Kantor berita negara UEA, WAM, pada hari Senin (26/11/2018) merilis pernyataan pemberian amnesti untuk pria Inggris tersebut. Pengampunan diberikan oleh Presiden UEA Khalifa bin Zayed Al Nahyan dalam peringatan Hari Nasional EA yang jatuh pada hari Minggu kemarin.

"Hedges akan diizinkan untuk meninggalkan UAE setelah formalitas selesai," bunyi pernyataan pemimpin UEA tersebut.

Pada konferensi pers hari Senin, para pejabat Uni Emirat Arab mengklaim ada video berisi pengakuan Hedges bahwa dia merupakan kapten di MI6. Pengakuan ini janggal karena Hedges sebelumnya membantah bahwa dia adalah seorang mata-mata.

Wartawan tidak diizinkan untuk merekam video pengakuan itu.

"Keluarga dan saya menyambut berita pengampunan presiden dan tidak sabar menunggu Matt pulang ke rumah," kata istri Hedges, Daniela Tejada, yang dikutip Reuters.

Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt menyambut pemberian amnesti itu. Dia mengatakan London berterima kasih kepada UEA.

"Berita fantastis tentang Matthew Hedges. Meskipun kami tidak setuju dengan tuduhan, kami berterima kasih kepada pemerintah UEA untuk menyelesaikan masalah dengan cepat," katanya.

Hedges, seorang mahasiswa doktoral 31 tahun yang sedang dalam studi di Universitas Durham, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas tuduhan memata-matai UEA.

Dia ditahan pada 5 Mei di Bandara Dubai saat dia bersiap untuk meninggalkan negara itu. Namun atas tuduhan spionase, dia ditangkap.

Credit sindonews.com

Warga Tunisia Kecam Kedatangan Putra Mahkota Saudi

Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court/Handout via REUTERS)

Jakarta, CB -- Warga Tunisia memprotes rencana kedatangan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman ke negaranya. Protes itu dilancarkan sebagai buntut dari kasus pembunuhan jurnalis Jamal Kashoggi.

"Tidak untuk menodai Tunisia, negara revolusi!" Begitu bunyi tulisan dalam spanduk besar yang dibeberkan oleh National Union of Tunisian Journalist. Spanduk itu menggambarkan seorang pria berpakaian tradisional Arab Saudi tengah menenteng gergaji seraya berdiri membelakangi kamera.

Mereka juga mengangkat spanduk bertuliskan, 'Bin Salman, penjahat perang' dan 'anak algojo'.

Demonstrasi itu digelar oleh sekitar 100 warga dari perkumpulan wartawan, LSM, dan organisasi masyarakat sipil di pusat Kota Tunis, Senin (26/11).

Melansir AFP, dalam sebuah surat terbuka untuk Kepresidenan Tunisia, para demonstran mengecam rencana kunjungan Pangeran Salman. Kunjungan itu dinilai berbahaya bagi keamanan dan perdamaian dunia, sekaligus juga sebagai ancaman nyata kebebasan berekspresi.

Rencana kedatangan Pangeran Salman, ujar mereka, menjadi sebuah pelanggaran yang mencolok atas prinsip-prinsip revolusi Tunisia.

Rencana kunjungan Pangeran Salman ini memang menimbulkan banyak kecaman warga Tunisia. Selain kumpulan wartawan, protes lainnya juga bakal dilakukan oleh kumpulan mahasiswa Tunisia di Tunis dan Safax pada Selasa (27/11).

Sebagaimana diketahui, Arab Saudi tengah menghadapi kecaman global yang kuat atas pembunuhan Kashoggi di Istanbul, Turki, pada 2 Oktober lalu. Kashoggi dilaporkan tewas dalam kondisi mengenaskan.

Kecaman global semakin menjadi setelah Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat (CIA) menarik simpulan bahwa Pangeran Salman memerintahkan pembunuhan jurnalis pengkritik rezim Raja Salman tersebut.

Pangeran Salman dikabarkan bakal mengunjungi beberapa negara di Afrika Utara pada Selasa (27/11) sebagai bagian dari tur regionalnya.

Credit cnnindonesia.com

Polisi geledah vila di Turki dalam kasus Khashoggi

Jurnalis melakukan aksi solidaritas bagi wartawan Arab Saudi Jamal Khashoggi di depan Kedutaan Besar Arab Saudi, Jakarta, Jumat (19/10/2018). Aksi tersebut sebagai bentuk keprihatinan atas hilangnya Jamal Khashoggi yang diduga tewas saat berada di konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki pada 2 Oktober lalu. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/hp.

Yalova, Turki (CB) - Polisi Turki menggeledah dua vila di Provinsi Yalova dalam penyelidikan yang berkaitan dengan pembunuhan wartawan Arab Saudi Jamal Khashoggi.

Polisi dan pasukan polisi bersenjata mengambil posisi di sekeliling kedua vila tersebut di Desa Damanli, Kabupaten Termal, kata beberapa sumber polisi.

Penggeledahan juga dilakukan di dalam satu sumur di taman salah satu vila itu, demikian dilaporkan Kantor Berita Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Senin malam.

Dua truk kebakaran dan tim penyelidikan lokasi kejahatan juga telah sampai di lokasi, kata Anadolu.

Gubernur Yalova Muammer Erol mengatakan Kantor Kepala Jaksa Penuntut Umum Istanbul akan mengeluarkan pernyataan akhir mengenai operasi penggeledahan.

Anjing pelacak dan pesawat tanpa awak mendukung operasi tersebut.

Khashoggi, wartawan dan kolumnis The Washington Post, hilang setelah ia memasuki Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, pada 2 Oktober.

Setelah mulanya mengatakan Khashoggi "telah meninggalkan gedung Konsulat dalam keadaan hidup", beberapa pekan kemudian Pemerintah Arab Saudi mengakui wartawan tersebut tewas di dalam gedung Konsulat, dan menuduh sekelompok intelijen curang Saudi sebagai pihak yang berada di belakang pembunuhan itu.

Credit antaranews.com

Senator Republik: Sikap Trump Seperti Humas Saudi

white house

Foto: ap

Para senator akan mendorong penghentian senjata AS ke Saudi.

CB, WASHINGTON – Beberapa senator AS dari Partai Republik pada Ahad (25/11) menentang sikap Presiden AS Donald Trump terhadap Arab Saudi dalam kasus pembunuhan wartawan Saudi, Jamal Khashoggi. Beberapa anggota parlemen dari partai itu mengatakan Kongres harus segera mengambil tindakan.

Pekan lalu, Trump berjanji akan tetap menjadi mitra setia Arab Saudi. Ia juga mengatakan, belum jelas apakah putra mahkota Saudi Mohammad bin Salman tahu tentang rencana pembunuhan Khashoggi bulan lalu di Konsulat Saudi di Istanbul.

Trump meragukan penilaian CIA yang menyebutkan Pangeran Mohammed telah memerintahkan pembunuhan Khashoggi. Meski demikian, kepada wartawan agensi itu mengatakan belum memiliki kesimpulan yang pasti.

"Saya tidak setuju dengan pernyataan presiden. Ini tidak konsisten dengan kecerdasan (Pangeran Mohammad) yang saya lihat," ujar Senator Republik Mike Lee, dalam acara "Meet the Press" di NBC.

Dia mengutip pembunuhan Khashoggi sebagai alasan lain mengapa dia mendorong AS untuk tidak membantu Saudi dalam perang Yaman.

AS pada 15 November lalu telah memberlakukan sanksi ekonomi terhadap 17 pejabat Saudi karena peran mereka dalam pembunuhan Khashoggi.

Para senator dari dua partai besar AS juga memperkenalkan undang-undang yang akan menangguhkan penjualan senjata ke Arab Saudi.

Senator Partai Demokrat, Adam Schiff, yang akan menjadi ketua Komite Intelijen House ketika Partai Demokrat mengambil kembali kendali atas kamar itu pada Januari mendatang, telah berjanji akan membuka penyelidikan atas kasus Khashoggi.

Dia juga akan mencari tahu apakah kepentingan pribadi Trump telah mempengaruhi kebijakannya terhadap Saudi.

"Dengar, presiden tidak jujur dengan negara tentang pembunuhan Jamal Khashoggi. Apa yang mendorong ini?" kata Schiff dalam program "State of the Union" di CNN.

Khashoggi, kolumnis Washington Post dan kritikus Pangeran Mohammed, terbunuh pada 2 Oktober lalu. Riyadh awalnya menolak mengetahui tentang hilangnya Khashoggi dan kemudian memberikan penjelasan yang kontradiktif.

"Saya pikir kita perlu melihat lebih jauh. Namun, kami juga merupakan bangsa yang sangat kuat ketika menyangkut hak asasi manusia, ketika menyangkut aturan hukum," kata Senator Republik, Joni Ernst.

Meski demikian, Ernst mengakui pentingnya Arab Saudi sebagai mitra strategis AS. "Dan jika ada indikator bahwa pangeran terlibat dalam pembunuhan ini, maka kita perlu benar-benar mempertimbangkan tindakan lebih lanjut," tambah dia.

Senator-senator Partai Republik lainnya, termasuk Lindsey Graham, Rand Paul, dan Bob Corker, juga tidak tanggung-tanggung memberikan penilaian mereka tentang keterlibatan Arab Saudi dalam pembunuhan Khashoggi.

"Saya tidak pernah berpikir Gedung Putih akan bekerja sebagai humas untuk Putra Mahkota Arab Saudi," ucap Corker, Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat.

Credit republika.co.id

Pangeran Saudi Sebut CIA Tak Bisa Dipercaya soal Khashoggi

Pangeran Turki al-Faisal, pejabat senior kerajaan Arab Saudi, menganggap laporan CIA soal pembunuhan Jamal Khashoggi tidak dapat dipercaya. (Alex Wong/Getty Images/AFP)

Jakarta, CB -- Pangeran Turki al-Faisal, pejabat senior kerajaan Arab Saudi, menganggap laporan Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat (CIA) soal pembunuhan Jamal Khashoggi tidak dapat dipercaya.

Turki bahkan mengaku bingung CIA tak diadili karena simpulan mereka mengenai pembunuhan jurnalis pengkritik pemerintah yang terjadi di konsulat Saudi di Istanbul, Turki, tersebut.

"Saya tidak mengerti mengapa CIA tidak diadili di Amerika Serikat. Ini adalah pernyataan saya melihat penilaian mereka tentang siapa yang bersalah dan siapa yang tidak, dan siapa yang melakukan apa di konsulat Saudi di Istanbul," ucap Turki, Minggu (25/11).

Pernyataan itu diutarakan Turki menanggapi laporan CIA yang bocor ke media beberapa waktu lalu terkait penyelidikan pembunuhan Khashoggi.

Dalam laporannya, badan intelijen itu menyimpulkan bahwa Putra Mahkota Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MbS), memerintahkan pembunuhan tersebut.

CIA menarik simpulan ini setelah menggali berbagai sumber intelijen, termasuk panggilan telepon antara Khashoggi dengan saudara Putra Mahkota yang juga menjabat sebagai Duta Besar Saudi untuk AS, Khalid bin Salman.

Dalam percakapan tersebut, Khalid mengatakan kepada Khashoggi wartawan itu harus pergi ke konsulat Saudi di Istanbul untuk mengambil dokumen yang dibutuhkan. Khalid menjamin segalanya akan aman ketika Khashoggi datang ke konsulat.

CIA juga disebut memiliki rekaman suara MbS ketika dia memerintahkan bawahannya untuk "membungkam" Khashoggi.

Dilansir Reuters, Turki menganggap laporan CIA tersebut belum tentu valid. Menurutnya, lembaga itu pernah mengeluarkan laporan intelijen yang tidak akurat, termasuk kesimpulan CIA bahwa Irak memiliki senjata kimia pada 2003 lalu.

Kesimpulan itu ditetapkan CIA sebelum Amerika Serikat menginvasi Irak.

"Itu adalah (kesalahan) yang paling mencolok dari penilaian yang tidak akurat dan salah, yang menyebabkan perang skala penuh dengan dampak ribuan orang terbunuh," ucap Turki yang merupakan mantan kepala intelijen Saudi sekaligus eks duta besar di Washington DC.

MbS terus disebut-sebut terlibat dalam konspirasi pembunuhan Khashoggi di dalam konsulat Saudi di Istanbul, Turki, pada 2 Oktober lalu.

Meski sempat menampik, Saudi akhirnya mengakui bahwa koresponden The Washington Post itu tewas di dalam gedung konsulatnya. Namun, Riyadh menegaskan kerajaan tidak terlibat konspirasi pembunuhan tersebut.

Saudi menuturkan "operasi kasar" itu dilakukan oleh sejumlah pejabat intelijen di luar kewenangan mereka. Negara kerajaan itu sejauh ini telah menahan 21 tersangka.

Credit cnnindonesia.com

Empat tentara Turki tewas akibat kecelakaan helikopter di Istanbul

Helikopter Mil Mi-28 (www.youtube.com)

Ankara (CB) - Empat tentara Turki tewas satu lainnya terluka pada Senin akibat helikopter mereka jatuh di daerah tengah Istanbul, kata gubernur Istanbul.

Helikopter itu sedang melakukan penerbangan pelatihan di pangkalan udara Samandira di Istanbul ketika kecelakaan terjadi. Penyebab kecelakaan belum diketahui, kata kantor berita negara Anadolu, yang mengutip keterangan gubernur Ali Yerlikaya.

"Perawatan untuk yang terluka dan pemeriksaan atas penyebab kejadian itu sudah dimulai. Upaya di tempat kecelakaan tersebut sedang berlangsung," kata Yerlikaya.

Rekaman menunjukkan helikopter itu jatuh di tengah daerah perumahan di Kabupaten Sancaktepe di Istanbul, sisi Asia kota tersebut. Gambar menunjukkan puing kecelakaan itu tersebar di jalan.

Kelompok kesehatan dan darurat dikirim ke daerah itu, kata Anadolu.

Kantor berita tersebut melaporkan bahwa Menteri Pertahanan Hulusi Akar akan pergi ke tempat kecelakaan tersebut untuk memeriksa.

Credit antaranews.com

Al-Shabaab Bunuh Ulama dan Pengikutnya karena Dianggap Sesat

Gerilyawan Ash-Shabaab, yang menguasai Somalia.

Foto: Reuters

Setidaknya 10 orang tewas akibat serangan al-Shabaab.

CB, MOGADISHU -- Pemberontak Al-Shabaab menyerang pusat keagamaan di Somalia tengah pada Senin (26/11). Serangan ini menewaskan ulama dan sedikit-dikitnya sembilan pengikutnya.
"Pegaris keras itu menewaskan 10 orang, termasuk ulama, remaja dan wanita, yang tinggal di sana," kata Mayor Polisi Abdirahman Abdullahi kepada Reuters melalui telepon dari pusat kota Galkayo.

"Pertempuran pasukan keamanan dengan Al-Shabaab masih berlangsung di pusat itu, jumlah korban tewas mungkin bisa bertambah," ujarnya menambahkan.

Shabaab yang berjuang untuk menggulingkan pemerintah Somalia mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Gerakan itu menyebut sang ulama sebagai penghina Nabi. "Bom mobil melabrak pusat penghina Nabi. Gerilyawan kami sekarang berada di dalam dan pertempuran berlanjut," kata juru bicara Ash-Shabaab Abdiasis Abu Musab kepada Reuters.

Warga Galkayo dan pejabat daerah itu menyatakan, Abdiweli mungkin jadi sasaran karena sebagai tuan rumah kebanyakan pemuda memainkan musik dan menari.

Al-Shabaab pada tahun lalu menyatakan ulama itu mengaku dirinya sebagai Nabi. Namun hal tersebut telah dibantah Abdiweli. "Kami tidak tahu jumlah korban sekarang. Ash-Shabaab mengancamnya berkali-kali," kata Abdirashid Hashi, gubernur wilayah Mudug, kepada Reuters.

Ash-Shabaab berjuang menetapkan aturannya berdasarkan tafsir keras atas hukum Islam. Kelompok itu menguasai bagian kecil wilayah Mudug, tapi tidak termasuk Galkayo. "Galkayo utara sangat damai dan pertanyaannya adalah bagaimana petempur bersenjata dengan bom mobil jibaku memasuki kota itu," kata Kapten Polisi Nur Mohamed kepada Reuters dari Galkayo

Credit republika.co.id

Ulama Somalia dan 9 Pengikut Tewas oleh Bom dan Penembakan al-Shabaab

GALKAYO - Seorang ulama sufi dan sembilan pengkutnya di Somalia tewas oleh serangan bom mobil dan penembakan kelompok ekstremis al-Shabaab, Senin (26/11/2018).

Orang-orang bersenjata dari kelompok itu menyerbu masuk pusat keagamaan milik ulama sufi Sheikh Abdiweli Ali Elmi Yare di Kota Galkayo di wilayah Mudug. Mereka menyerang ulama tersebut dan para pengikutnya.

"Para militan menewaskan 10 orang termasuk ulama, remaja dan wanita yang tinggal di dalam kamp," kata Abdirahman Abdullahi, seorang perwira polisi, kepada Reuters melalui telepon.

"Pertempuran antara pasukan keamanan dan al-Shabab masih berlangsung di pusat (keagamaan), korban mungkin bertambah," ujarnya.

Al-Shabaab, kelompok bersenjata yang berbasis di Somalia, terus mencoba menggulingkan pemerintah setempat. Kelompok itu kepada Reuters mengaku bertanggung jawab atas serangan di pusat keagamaan.

"Sebuah bom mobil menghantam pusat orang yang menghina Nabi. Para militan kami sekarang berada di dalam dan pertempuran yang terus berlangsung," kata juru bicara al-Shabaab, Abdiasis Abu Musab.

Warga Galkayo, di mana pusat itu keagamaan itu berada, dan seorang pejabat setempat mengatakan Abdiweli mungkin menjadi sasaran karena pusatnya menjadi tuan rumah bagi sebagian besar pemuda yang memainkan musik dan menari.

Al-Shabaab mengatakan pada tahun lalu bahwa ulama itu menyebut dirinya sebagai Nabi. Tuduhan itu dibantah Abdiweli.

"Kami tidak dapat mengetahui jumlah korban sekarang. Al-Shabaab telah mengancamnya berkali-kali," kata Abdirashid Hashi, gubernur wilayah Mudug, kepada Reuters.

Al-Shabaab, yang telah meluncurkan beberapa serangan di Somalia dan negara-negara tetangga, ingin menerapkan syariat Islam yang ketat versi kelompok itu di negara Tanduk Afrika.

Kelompok ekstremis ini mengontrol sebagian kecil dari wilayah Mudug, tetapi tidak termasuk Galkayo.

Credit sindonews.com

Trump Desak Meksiko Pulangkan Para Migran

WASHINGTON - Presiden Donald Trump mengatakan Meksiko harus mengirim para migran dari Amerika Tengah yang mencari suaka di Amerika Serikat (AS) kembali ke kampung halaman mereka. Hal itu dikatakan Trump sehari setelah pemerintah AS menutup perbatasan tersibuk di negara itu dan menembakkan gas air mata ke kerumunan migran.

Insiden hari Minggu terjadi setelah sekelompok migran di kota perbatasan Meksiko Tijuana bergegas ke pagar perbatasan. Ini adalah bab terbaru dari kebijakan keras Trump terhadap ribuan migran yang telah pergi ke utara melalui Meksiko dari negara-negara Amerika Tengah yang penuh kekerasan dan kemiskinan.

Ketegangan telah tumbuh di Tijuana, dan Trump mengatakan pada akhir pekan lalu bahwa para migran harus menunggu di Meksiko sampai klaim suaka individu mereka diselesaikan di Amerika Serikat. Itu akan menjadi perubahan signifikan dalam kebijakan suaka yang dapat menjaga para migran dari Amerika Tengah di Meksiko selama lebih dari setahun.

Namun pada awal pekan ini, Trump mengatakan Meksiko harus mengirim para migran dari Amerika Tengah, kebanyakan orang Honduras, kembali ke rumah mereka.

“Meksiko harus menggerakkan bendera melambaikan para migran, banyak dari mereka adalah penjahat berdarah dingin, kembali ke negara mereka. Lakukan dengan pesawat, lakukan dengan bus, tetap lakukan yang Anda inginkan, tetapi mereka TIDAK datang ke AS. Kami akan menutup Perbatasan secara permanen jika perlu. Kongres, dana tembok!” tweet Trump seperti dilansir dari Reuters, Selasa (27/11/2018).

Pejabat pemerintah Meksiko tidak segera menanggapi pernyataan Trump.

Meksiko telah bernegosiasi dengan AS mengenai kemungkinan skema untuk menjaga migran di Meksiko sementara klaim suaka mereka diproses.

Tim Presiden Meksiko terpilih Andres Manuel Lopez Obrador, yang berkuasa Sabtu, mengatakan tidak ada kesepakatan yang disepakati para migran. Namun para pejabat mengisyaratkan mereka bisa tetap di Meksiko.

"Kami harus objektif, apa pun yang terjadi mereka akan tetap di Meksiko," kata Alejandro Encinas, deputi menteri dalam negeri.

"Para migran memiliki hak dan kami akan menghormati mereka," imbuhnya.

Credit sindonews.com

Meksiko Deportasi Migran Asal Amerika Tengah

MEXICO CITY - Kementerian Dalam Negeri Meksiko akan mendeportasi sekitar 500 migran yang mencoba masuk ke perbatasan Amerika Serikat (AS) secara “ilegal” dan menyulut kekerasan.

Penegasan itu setelah otoritas keamanan Meksiko terlibat bentrok dengan pengungsi yang menggelar aksi di perlintasan Tijuana dan San Diego. Meskipun terjadi ketegangan di sana, Meksiko tidak akan mengirimkan tentaranya untuk mengendalikan 7.417 migran yang memadati perbatasan AS-Meksiko.

Dalam rekaman video menunjukkan puluhan orang, termasuk perempuan dan anak-anak, menerobos kawat berduri yang memisahkan kedua negara di dekat Tijuana. Pasukan perbatasan AS menghalau mereka dengan menembakkan gas air mata.

“Sekitar 500 migran mencoba melintasi batas dengan cara kekerasan,” demikian keterangan Kementerian Dalam Negeri Meksiko dilansir Reuters.

Mereka yang teridentifikasi terlibat dalam aksi kekerasan akan segera dideportasi secepatnya. “Tindakan migran itu melanggar kerangka migrasi legal dan bisa menjadi insiden serius,” ucap mereka.

Ketegangan di Tijuana kini semakin memanas setelah kedatangan ribuan pengungsi pada awal bulan ini. Mereka tiba di Tijuana setelah menempuh perjalanan lebih dari 4.350 km dari Amerika Tengah. Mereka ingin memperbaiki nasib di AS untuk menghindari kemiskinan dan kekerasan di negara asalnya, Honduras, Guatemala, dan El Salvador.

Namun, mereka harus menunggu lama jika aplikasi suakanya diterima oleh Pemerintah AS. Apalagi Presiden AS Donald Trump tidak akan menerima para pengungsi. Pengadilan juga sudah membatalkan perintah Trump tersebut. Nasib pengungsi akan tidak jelas dalam beberapa bulan ke depan.

Di tengah keputusasaan tersebut, pada Minggu (25/11) waktu setempat, sekitar 500 migran ikut berdemonstrasi dalam menuntut hak mencari suaka di AS. “Kita bukan penjahat! Kita adalah pekerja keras!” demikian teriak para pengungsi.

Para pengungsi ingin suara mereka didengar. “Mungkin Donald Trump bisa memberikan kita kesempatan,” kata Roberto, warga Honduras yang ingin mencari suaka di AS.

“Kita datang ke sini untuk bekerja. Kita tidak mencari masalah atau kejahatan,” katanya.

Menteri Dalam Negeri Meksiko Alfonso Navarrete mengatakan migran memang menggelar aksi. Saat bersamaan, sebagian pengungsi berpisah dari demonstran dan berlari menuju perbatasan untuk melintas ke AS. Aksi itu yang disayangkan Pemerintah Meksiko.

Aksi ketegangan, perlintasan batas antara Tijuana dan San Diego pun ditutup. Itu merugikan banyak pihak. Penduduk Meksiko, Jose Fajardo, tidak bisa bekerja di San Diego karena ditutup perlintasan batas. “Ini sungguh buruk,” kata Fajardo mengacu pada ketegangan polisi dan pengungsi. Dia mengaku harus bekerja di restoran di San Diego setiap hari, tetapi kini tidak lagi melintas dan tidak ada penghasilan.

Sekitar 70.000 kendaraan dan 20.000 orang melintas dari Meksiko ke AS di perlintasan San Ysidro setiap hari. Direktur Mexico Institute di Pusat Peneltian Wilson Center di Washington, Duncan Wood, mengungkapkan penutupan tersebut merupakan respons drastis. “Itu akan merugikan jutaan dolar,” katanya.

Credit sindonews.com

Senin, 26 November 2018

Bentrok dengan Rusia, Ukraina Bersiap Umumkan Darurat Militer

KIEV - Presiden Ukraina Petro Poroshenko mengatakan pihaknya akan mengumumkan darurat militer setelah kapal-kapal militernya bentrok dengan militer Rusia di Laut Hitam hari Minggu. Dalam bentrok di pantai Crimea, pasukan Moskow menembaki dan menangkap tiga kapal Angkatan Laut Kiev.

Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina (NSDC) Ukraina telah mendukung deklarasi darurat militer selama 60 hari. Usulan Presiden Poroshenko ini sedang diajukan ke parlemen Ukraina, Verkhovna Rada, untuk mendapat persetujuan akhir.

Pemimpin Ukraina mengatakan Kiev tidak berencana untuk melakukan operasi penyerangan jika darurat militer diberlakukan.

Berbicara pada konferensi pers setelah pertemuan, Poroshenko mengatakan bahwa Kiev telah meminta NATO dan Uni Eropa untuk mengkoordinasikan tindakan militer Kiev untuk memastikan perlindungan Ukraina.

"Kami menyerukan kepada seluruh koalisi internasional pro-Ukraina; kita harus menyatukan upaya," kata Poroshenko.

Dia akan membahas langkah-langkah lebih lanjut dengan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg pada hari Senin (26/11/2018). Menurutnya, pembicaraan dengan para pemimpin negara-negara sekutu Ukraina juga telah direncanakan digelar hari Senin.

Poroshenko berusaha meyakinkan publik bahwa keputusan Kiev untuk memberlakukan darurat militer tidak akan melanggar hak dan kebebasan warganya. Menurutnya, militer Kiev hanya akan melakukan tindakan defensif untuk melindungi wilayah dan rakyatnya.

Dia mengklaim bahwa penerapan darurat militer tidak akan memengaruhi kebuntuan di Lugansk dan Republik Donetsk yang memisahkan diri dari Ukraina.

Darurat militer memungkinkan pemerintah Ukraina untuk membatasi berbagai kebebasan sipil yang dilindungi oleh konstitusi, seperti kebebasan pers, kebebasan bergerak dan kebebasan berkumpul.

Di bawah undang-undang darurat militer, Kiev dapat, misalnya, memperkenalkan pembatasan perjalanan untuk melarang warga meninggalkan negara itu sama sekali.

Undang-undang darurat militer juga mempertimbangkan kendali ketat di pos pemeriksaan perbatasan, yang memungkinkan pencarian menyeluruh atas kendaraan, kargo dan barang-barang lainnya.

Langkah ini juga memungkinkan untuk meningkatkan kontrol atas media. Publikasi, televisi, dan saluran radio dapat ditutup jika dianggap menjadi ancaman bagi keamanan nasional Ukraina.

Seperti diberitakan sebelumnya, pasukan Rusia menembaki kapal-kapal Ukraina setelah dianggap menerobos wilayah Crimea yang dinyatakan sebagai wilayah kedaulatannya. Selama ketegangan berlangsung, tiga kapal Ukraina ditangkap.

Angkatan Laut Ukraina mengatakan tiga pelautnya terluka dan dua kapal artileri mereka terkena tembakan Rusia di pantai Crimea, Laut Hitam. Angkatan Laut Ukraina bersikeras Rusia telah diberitahu sebelumnya tentang perjalanan kapal-kapalnya yang direncanakan.

"Kapal penjaga pantai Rusia melakukan tindakan agresif secara terbuka terhadap kapal angkatan laut Ukraina," kata Angkatan Laut Ukraina.

Dinas Keamanan Federal (FSB) Rusia mengatakan, pihaknya menggunakan senjata setelah kapal-kapal Ukraina mengabaikan desakan untuk menghentikan operasinya. FSB membenarkan bahwa tiga kapal Kiev disita karena menerobos perbatasan secara ilegal.

Menurut FSB, tiga pelaut yang terluka menerima perawatan medis dan hidup mereka tidak dalam bahaya.

"Peristiwa berbahaya hari ini di Laut Azov menunjukkan bahwa sebuah front baru agresi Rusia secara terbuka," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Mariana Betsa, seperti dikutip Sky News.

"Ukraina kini menyerukan pertemuan darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)," ujar Betsa.

Sebaliknya, FSB mengklaim apa yang terjadi di pantai Crimea itu adalah hasil provokasi Kiev. "FSB memiliki bukti tak terbantahkan bahwa Kiev mempersiapkan dan mengatur provokasi di Laut Hitam," kata FSB dalam sebuah pernyataan.

"Bahan-bahan (bukti) ini akan segera dipublikasikan," imbuh FSB.

Uni Eropa menyerukan Rusia dan Ukraina untuk menahan diri untuk mengurangi ketegangan di Laut Hitam.

"Mendesak Rusia untuk mengembalikan kebebasan navigasi melalui Selat Kerch setelah Moskow memblokadenya," kata pihak Uni Eropa.

Sekedar diketahui, Crimea melalui referendum melepaskan diri dari Ukraina tahun 2014 saat negara itu dilanda krisis ekonomi dan politik. Setelah melepaskan diri, Crimea menyatakan bergabung dengan Rusia.

Namun, Ukraina dan negara-negara Barat tak mengakui referendum dan menuduh Moskow menganeksasi wilayah tersebut. Setelah Crimea bergabung dengan Rusia, Presiden Vladimir Putin menerbitkan peta yang menyatakan Crimea bagian dari wilayah Rusia.

Credit sindonews.com

Rusia Umbar Tembakan dan Tangkap 3 Kapal Militer Ukraina

CRIMEA - Pasukan Rusia menembaki kapal-kapal Angkatan Laut Ukraina setelah dianggap menerobos wilayah Crimea yang dinyatakan sebagai wilayah kedaulatannya. Selama ketegangan berlangsung hari Minggu petang, tiga kapal militer Ukraina ditangkap.

Angkatan Laut Ukraina mengatakan tiga pelautnya terluka dan dua kapal artileri mereka terkena tembakan Rusia di pantai Crimea, Laut Hitam. Angkatan Laut Ukraina bersikeras Rusia telah diberitahu sebelumnya tentang perjalanan kapal-kapalnya yang direncanakan.

"Kapal penjaga pantai Rusia melakukan tindakan agresif secara terbuka terhadap kapal angkatan laut Ukraina," katanya.

Dinas Keamanan Federal (FSB) Rusia mengatakan, pihaknya menggunakan senjata setelah kapal-kapal Ukraina mengabaikan desakan untuk menghentikan operasinya. FSB membenarkan bahwa tiga kapal Kiev disita karena menerobos perbatasan secara ilegal.

Menurut FSB, tiga pelaut yang terluka menerima perawatan medis dan hidup mereka tidak dalam bahaya.

"Peristiwa berbahaya hari ini di Laut Azov menunjukkan bahwa sebuah front baru agresi Rusia secara terbuka," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Mariana Betsa, seperti dikutip Sky News, Senin (26/11/2018).

"Ukraina kini menyerukan pertemuan darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)," ujar Betsa.

Sebaliknya, FSB mengklaim apa yang terjadi di pantai Crimea itu adalah hasil provokasi Kiev. "FSB memiliki bukti tak terbantahkan bahwa Kiev mempersiapkan dan mengatur provokasi di Laut Hitam," kata FSB dalam sebuah pernyataan.

"Bahan-bahan (bukti) ini akan segera dipublikasikan," imbuh FSB.

Uni Eropa menyerukan Rusia dan Ukraina untuk menahan diri untuk mengurangi ketegangan di Laut Hitam.

"Mendesak Rusia untuk mengembalikan kebebasan navigasi melalui Selat Kerch setelah Moskow memblokadenya," kata pihak Uni Eropa.

Sekedar diketahui, Crimea melalui referendum melepaskan diri dari Ukraina tahun 2014 saat negara itu dilanda krisis ekonomi dan politik. Setelah melepaskan diri, Crimea menyatakan bergabung dengan Rusia.

Namun, Ukraina dan negara-negara Barat tak mengakui referendum dan menuduh Moskow menganeksasi wilayah tersebut. Setelah Crimea bergabung dengan Rusia, Presiden Vladimir Putin menerbitkan peta yang menyatakan Crimea bagian dari wilayah Rusia.

Credit sindonews.com

Konflik di Laut Hitam, Rusia Tahan 3 Kapal Ukraina

Ilustrasi Angkatan Laut Rusia di Semenanjung Krimea. (CNN)

Jakarta, CB -- Angkatan bersenjata Rusia dikabarkan menahan 3 buah kapal milik Angkatan Laut Ukraina pada Minggu waktu setempat. Hal itu membuat hubungan kedua negara tetangga itu kembali tegang dan membuka peluang terjadinya konflik baru, selepas Negeri Beruang Merah mencaplok Semenanjung Krimea dari Ukraina empat tahun lalu.

Menurut Badan Intelijen Rusia (FSB), insiden itu terjadi ketika dua kapal AL Ukraina berukuran kecil dilengkapi meriam yang mengawal sebuah kapal tunda melintas di Laut Hitam dekat Semenanjung Krimea. AL Rusia lantas siaga dan memblokir perairan dengan menempatkan kapal tanker dan kapal penjaga pantai di perairan itu.

Hanya saja, Rusia beralasan kapal AL Ukraina tetap melintas dan mengabaikan peringatan. Mereka lantas terlibat duel dengan masing-masing melancarkan manuver. Alhasil, penjaga pantai Rusia melepaskan tembakan ke arah kapal AL Ukraina dan melukai sejumlah pelaut.

"Kami terpaksa menggunakan senjata untuk menghentikan kapal perang Ukraina. Hasilnya, kami menyita tiga kapal Ukraina yang disita," demikian pernyataan FSB, sebagaimana dilansir Reuters, Senin (26/11).

Angkatan Udara Rusia juga mengirim sebuah helikopter dan dua jet tempur untuk berpatroli di Laut Hitam. Mereka menyatakan kapal perang Ukraina dan helikopter tempur itu bahkan sudah dalam keadaan saling kunci dan siap melepaskan tembakan.

Menurut versi Ukraina, Rusia justru menyerang dan menyita kapal setelah menjauh dan hendak kembali Pelabuhan Laut Hitam di Odessa. Mereka mengaku Rusia bertindak agresif dengan menabrak dan menembaki kapal itu.

"Setelah kami pergi sejauh 12 mil laut, FSB menembaki armada kecil AL Ukraina," demikian pernyataan angkatan bersenjata Rusia.

Karena hal itu, Presiden Ukraina Petro Poroshenko menggelar rapat darurat dengan petinggi militer dan penasihat keamanannya. Dia juga mendesak parlemen supaya menetapkan status darurat militer atas sikap Rusia.

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan akan menggelar rapat darurat pada pukul 11.00 waktu New York, Amerika Serikat untuk membahas masalah itu. Kabarnya permintaan itu disampaikan langsung oleh Ukraina dan Rusia.

Konflik antara Rusia dan Ukraina belum reda sejak pencaplokan Krimea pada 2014. Ukraina menuding Rusia menghasut penduduk di perbatasan sebelah timur dengan mengirim tentara bayaran dan mempersenjatai kelompok separatis.

Credit cnnindonesia.com

Israel Tahan Lagi Gubernur Palestina untuk Yerusalem

Gubernur Palestina untuk Yerusalem, Adnan Gheith. (AHMAD GHARABLI / AFP)

Jakarta, CB -- Kepolisian Israel dilaporkan menahan Gubernur Palestina di Yerusalem, Adnan Gheith, untuk kedua kalinya pada Minggu (25/11) kemarin. Hakim Israel menyebut penahanan masih terkait penyelidikan penjualan tanah.

Melalui pernyataan, juru bicara Kepolisian Israel Micky Rosenfeld mengatakan Gheith ditahan selama satu hari untuk diperiksa tanpa penjelasan yang lebih detail.

Pengadilan Yerusalem memutuskan memperpanjang penahanan Gheith hingga Kamis (29/11) mendatang setelah hakim disebut mendapatkan bukti rahasia.

Hakim menuturkan penahanan Gheith dilakukan lantaran dia diduga bersekongkol dengan otoritas Palestina untuk melanggar perjanjian Oslo.

Gheith sempat ditahan dalam kasus yang sama pada 20 Oktober lalu. Saat itu, ia diinterogasi selama dua hari sebelum akhirnya dibebaskan.

Badan Keamanan Dalam Negeri Israel (Shin Bet), mengatakan Gheith dituduh terlibat kegiatan ilegal oleh otoritas Palestina di Yerusalem.

Gheith juga sempat diperiksa beberapa kali dalam beberapa pekan terakhir. Tak hanya kantor Gheith, rumah dinasnya juga sempat digeledah polisi Israel pada 4 November lalu.

Selain penangkapan Gheith, otoritas Israel juga mencegah Menteri Palestina untuk Urusan Yerusalem Adnan al-Husseini, berpergian keluar negeri selama tiga bulan dan menyita paspornya pada Kamis pekan lalu.

Dikutip AFP, media Israel melaporkan penyelidikan terhadap Gheith dilakukan menyusul laporan penangkapan seorang pria pada Oktober lalu oleh otoritas Palestina. Orang tersebut diduga menjual properti di Yerusalem Timur, wilayah yang diklaim sebagai Ibu Kota Palestina di masa depan, kepada warga Yahudi.

Penjualan semacam itu dianggap bentuk pengkhianatan di kalangan warga Palestina.

Surat kabar Israel, Haaretz melaporkan sang penjual adalah warga Palestina keturunan Amerika Serikat. Meski begitu, kedutaan AS tidak segera mengonfirmasi kabar tersebut.

Penasihat senior Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Fuad Hallaq, menganggap penangkapan kembali Gheith dilakukan sebagai tekanan Israel untuk membebaskan sang penjual tanah.

Sementara itu, pengacara Gheith memaparkan kliennya tidak pernah melakukan tindakan ilegal apa pun terkait penjualan tanah. Pengacara Gheith menuding kepolisian mencoba mencegah kliennya untuk bekerja sebagai pemimpin wilayah bersengketa tersebut.

Yerusalem memang telah lama menjadi salah satu sumber konflik Palestina-Israel, di mana kedua negara sama-sama mengklaim kota suci bagi tiga agama itu sebagai ibu kota masa depan mereka.

Israel menduduki wilayah Yerusalem timur sejak memenangkan Perang Enam Hari pada 1967 lalu. Sejak itu, Israel mencaplok kawasan yang dianggap ilegal oleh sejumlah negara.

Israel juga kerap melarang otoritas Palestina melakukan kegiatan di wilayah itu. Karena itu, Palestina memiliki seorang menteri dan seorang gubernur untuk urusan Yerusalem yang berlokasi di Al-Ram, wilayah di perbatasan Tepi Barat.

Credit cnnindonesia.com

Dua Lagi Jet Tempur Siluman F-35 Perkuat Israel

TEL AVIV - Dua jet tempur siluman F-35 buatan Lockheed Martin Amerika Serikat (AS) mendarat di Israel selatan hari Minggu. Kedatangan dua pesawat canggih itu semakin memperkuat Pasukan Pertahanan Israel (IDF) yang saat ini sudah memiliki selusin unit.

Pesawat F-35, yang dikenal di Israel dengan nama Ibrani "Adir", mendarat di pangkalan Nevatim Angkatan Udara Israel, di sebelah tenggara Beersheba. Kedua pesawat itu akan akan bergabung dengan Skuadron Golden Eagle.

Mengutip Times of Israel, Senin (26/11/2018), pesawat-pesawat itu lepas landas dari Amerika Serikat pekan lalu. Namun, sedikit tertunda ketika tiba di Israel, yang diduga karena cuaca buruk.

Negara mayoritas Yahudi itu mulai menerima pasokan jet tempur siluman F-35 generasi kelima dari Amerika Serikat pada Desember 2016. Pesawat itu dinyatakan beroperasi sekitar setahun kemudian.

Israel, untuk saat ini, setuju untuk membeli 50 unit pesawat tempur F-35 dari Amerika Serikat. Pengirimannya dijadwalkan secara berangsur-angsur selama tiga tahap hingga tahun 2024.

Awal tahun ini, Angkatan Udara Israel (IAF) mengumumkan bahwa mereka telah menggunakan jet tempur siluman dalam pertempuran, yang diklaim menjadikan angkatan udaranya sebagai pihak pertama di dunia yang melakukannya.

"Angkatan Udara Israel telah dua kali melakukan serangan dengan F-35, pada dua front yang berbeda," kata komandan IAF Amikam Norkin pada konferensi kepala angkatan udara sedunia di Israel pada 22 Mei lalu.

"Saya pikir kami adalah yang pertama menyerang dengan F-35 di Timur Tengah, saya tidak yakin tentang daerah lain," katanya.

Militer Israel kemudian melangkah lebih jauh dengan mengatakan sebagai pengguna pertama jet tempur itu, yang tidak hanya di Timur Tengah.

Kepala angkatan udara tidak menyebutkan kapan kedua serangan itu terjadi, tetapi mengatakan bahwa F-35 tidak melakukan serangan selama pemboman besar-besaran Israel atas target Iran di Suriah pada 10 Mei.

Jet tempur F-35 generasi kelima telah dipuji sebagai "game-changer" oleh militer Israel, tidak hanya karena kemampuan ofensif dan stealth-nya, tetapi karena kemampuannya untuk menghubungkan sistemnya dengan pesawat lain dan membentuk pembagian jaringan informasi.

Credit sindonews.com

UE Tak Terima Rouhani Sebut Israel Tumor Kanker Timur Tengah

BRUSSELS - Uni Eropa mengecam pernyataan Presiden Iran Hassan Rouhani yang mendesak umat Islam di seluruh dunia bersatu untuk melawan Israel dan Amerika Serikat (AS). Blok Eropa itu juga tak bisa menerima komentar pemimpin Iran yang menyebut rezim Tel Aviv sebagai tumor kanker di Timur Tengah.

"Pernyataan Presiden Rouhani yang mempertanyakan legitimasi Israel benar-benar tidak dapat diterima," kata Uni Eropa dalam sebuah pernyataaan. "Hal itu juga tidak sesuai dengan kebutuhan untuk mengatasi perselisihan internasional melalui dialog dan hukum internasional," lanjut Uni Eropa.

"Uni Eropa menegaskan kembali komitmen fundamentalnya terhadap keamanan Israel, termasuk berkaitan dengan ancaman saat ini dan yang muncul di kawasan itu," imbuh pernyataan tersebut, yang dilansir Times of Israel, Senin (26/11/2018).

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Rouhani pada hari Sabtu mendesak umat Islam di seluruh dunia untuk bersatu melawan Israel. Menurutnya rezim Zonis tersebut adalah agen negara-negara Barat yang didirikan sebagai sarana untuk menyebarkan pengaruhnya atas wilayah Timur Tengah.

"Salah satu hasil yang tidak menyenangkan dari Perang Dunia II adalah pembentukan tumor kanker di wilayah ini," kata Rouhani, mengacu pada Israel.

Kanselir Austria Sebastian Kurz mengutuk ucapan Rouhani dan menyamakan komentar itu dengan sikap anti-Semitisme.

"Saya sangat mengutuk pernyataan yang tidak dapat diterima dari Presiden Rouhani terkait dengan Israel. Ini benar-benar tidak dapat diterima ketika hak Israel untuk ada dipertanyakan atau penghancuran Israel sedang didesak," tulis dia di Twitter.

"Karena tanggung jawab historis kami, pertempuran menentukan melawan semua bentuk anti-Semitisme dan dukungan untuk Israel sangat penting bagi kami. Bagi Austria, keamanan Israel tidak bisa ditawar," lanjut dia.

Rouhani selama ini dikenal sebagai pemimpin Iran yang relatif moderat. Dia tidak biasa menggunakan retorika yang keras seperti itu.

Selama pidatonya di sebuah konferensi di Teheran, Rouhani meminta Arab Saudi, rival utama Iran sekaligus sekutu AS, untuk bergabung dengan negara-negara Muslim lainnya untuk melawan Israel dan AS.

Credit sindonews.com