Usai kubu oposisi merebut mayoritas Dewan
Perwakilan AS, Donald Trump mengancam akan balas dendam jika Demokrat
meluncurkan penyelidikan atas pemerintahannya. (Reuters/Leah Millis)
Jakarta, CB -- Setelah oposisi merebut mayoritas Dewan Perwakilan Amerika Serikat, Presiden Donald Trump mengancam akan membalas dendam jika kubu Partai Demokrat itu meluncurkan penyelidikan atas pemerintahannya.
"Jika
Demokrat berpikir mereka akan menghabiskan uang pembayar pajak untuk
menyelidiki kami di level Dewan Perwakilan, kami akan melakukan hal
serupa untuk menyelidiki mereka semua atas pembocoran informasi rahasia,
dan banyak lagi, di level Senat," kata Trump.
Pernyataan ini
dilontarkan Trump setelah hasil hitung cepat pemilihan umum sela pada
Selasa (6/11) lalu menunjukkan bahwa Partai Demokrat selaku oposisi
berhasil meraup mayoritas kursi di Dewan Perwakilan.
Sementara
itu, partai tempat Trump bernaung, Partai Republik, menguasai Senat AS.
Dewan Perwakilan dan Senat adalah dua komponen pembentuk Kongres AS.
Kekuasaan
parlemen di tangan dua kubu ini dikhawatirkan dapat memicu polarisasi
politik yang semakin tinggi di AS. Namun, Trump berjanji akan bekerja
sama dengan semua pihak.
Orang yang digadang menjadi pemimpin
Dewan Perwakilan, Nancy Pelosi, juga mengatakan bahwa pihaknya akan
bekerja sama dengan baik, tapi mereka juga memiliki tanggung jawab untuk
memastikan keseimbangan konstitusi terhadap pemerintahan Trump.
Tak
lama setelah hasil ini keluar, Partai Demokrat langsung dikejutkan
dengan keputusan Trump untuk memecat Jaksa Agung AS, Jeff Sessions.
Sejumlah
pejabat top dari Partai Demokrat pun memperingatkan Trump agar tak
menghalangi penyelidikan intervensi Rusia dalam pemilu 2016.
Peringatan
ini muncul karena Matthew Whitaker ditunjuk sebagai pengganti Sessions.
Selama menjabat sebagai kepala staf Sessions, Whitaker terus berupaya
untuk membatasi penyelidikan intervensi Rusia yang dipimpin oleh Robert
Mueller itu.
"Kongres harus mengambil langkah menyeluruh untuk
memastikan integritas penyelidikan Penyelidik Khusus Mueller," ujar
seorang anggota Dewan Perwakilan dari Partai Demokrat, Steny Hower,
sebagaimana dikutip
Reuters.
Hower
kemudian mengatakan bahwa jika pemecatan Sessions ini adalah bagian
dari upaya Trump untuk mencampuri penyelidikan Mueller, "presiden harus
bertanggung jawab."
Langkah Trump ini sebenarnya sudah diprediksi
sejak tahun lalu, ketika Sessions menolak mengawasi langsung proses
penyelidikan tersebut, diduga karena ia pun memiliki kaitan dengan Rusia
saat membantu kampanye sang presiden.
Sessions lantas memberikan
kuasa kepada wakilnya, Rod Rosenstein, untuk mengawasi penyelidikan
tersebut, membuat Trump kehilangan kendali.
Kini, Partai Demokrat pun meminta Whittaker untuk mengambil langkah serupa dengan Sessions.
"Melihat
komentar dia sebelumnya yang berusaha membatasi penyelidikan Mueller,
Whittaker harus melepaskan diri dari pengawasan selama menjabat sebagai
jaksa agung," kata pemimpin Partai Demokrat dalam Senat, Chuck Schumer.
Credit
cnnindonesia.com