Hasil pemilihan sela di Myanmar "pelajaran" bagi partai Suu Kyi

Penasehat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi berdiri di sebelah bendera nasional Australia dan Myanmar di Gedung Parlemen di Canberra, Australia, Senin (19/3/2018). (AAP/Mick Tsikas/via REUTERS)

Yangon (CB) - Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi diperkirakan meraih hanya tujuh dari 13 kursi dalam pemilihan sela, kata juru bicara pada Ahad.

Juru bicara tersebut juga mengakui bahwa partai berkuasa di Myanmar itu perlu berbuat lebih banyak bagi pemilih dari kelompok suku kecil.

Pemungutan suara itu, yang diselenggarakan pada Sabtu, tidak akan mengubah keseimbangan kekuasaan tetapi dipandang sebagai ujian awal menjelang pemilihan umum pada 2020, menurut Reuters melaporkan.

Peraih Hadiah Nobel Suu Kyi berjanji mengakhiri konflik etnis, yang telah berlangsung beberapa dasawarsa, sebagai prioritas utama pemerintahannya, tetapi pembicaraan perdamaian terhenti dan pertempuran meningkat.

"Kami kehilangan lima dari enam kursi di kawasan suku. Orang di kawasan itu tidak puas dengan kinerja kami mengenai proses perdamaian," kata juru bicara NLD Myo Nyut, yang berbagi pemahaman tentang hasil yang diraih partai itu menjelang pengumuman resmi komisi pemilihan.

"Hasil ini adalah pelajaran bagi kami, Kami akan membuat strategi untuk masing-masing daerah pemilihan pada pemilihan mendatang."

Suu Kyi memimpin pemerintahan sipil Myanmar sejak menang dengan suara mayoritas di majelis rendah dan tinggi parlemen dalam pemilihan tahun 2015 yang mengakhiri kekuasaan militer selama beberapa dekade.

Tetapi dia harus berbagai kekuasaan dengan tentara, yang secara otomatis menguasai 25 persen kursi parlemen berdasarkan konstitusi yang dirancang militer.

Pemungutan suara pada Sabtu termasuk kursi-kursi di badan legislatif negara dan regional, dan juga parlemen nasional di ibu kota Myanmar, Naypyitaw.

NLD menang di sebagian besar wilayah tengah, tempat etnis Bamar penganut Buddha sebagai mayoritas, dalam pemungutan suara pada Sabtu.

Di negara bagian Kachin, Myanmar utara, NLD berada di posisi ketiga dalam pemilihan suara Majelis Tinggi yang telah dimenanginya tahun 2015.

Pada Sabtu, kursi di ibu kota negara bagian Myitkyina dimenangi Uni Solidaritas yang bersekutu dengan militer dan Partai Pembangunan, dengan beberapa partai etnis Kachin yang sebelumnya ingin memisahkan diri memberikan dukungan kepada Partai Pembangunan Kachin (KDP), yang berada di posisi kedua.

Gumgrawng Awng Hkam, calon KDP, kepada Reuters mengatakan prihatin bahwa sejumlah besar suara dari daerah yang berada di bawah kendali militer di kota itu tampaknya mendukung partai saingannya, yang didukung militer.

Credit  antaranews.com

Trump Buka Peluang 'Ubah' Kabinetnya

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan negaranya akan mengajukan calon duta besar baru untuk PBB. Ia juga menyatakan membuka ruang merombak kabinetnya. (REUTERS/Carlos Barria)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan negaranya akan mengajukan calon duta besar baru untuk PBB. Pencalonan diajukan setelah Duta Besar AS untuk PBB saat ini Nikki Halley pada 9 Oktober lalu menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatannya pada akhir tahun nanti.

Trump mengatakan pengumuman nama yang akan dicalonkan tersebut kemungkinan akan dilakukan pekan ini.

"Akhir pekan ini," katanya seperti dikutip dari Reuters, Selasa (6/11).


Selain akan mengumumkan calon duta besar tersebut, Trump juga membuka kemungkinan akan melakukan perombakan terhadap susunan kabinetnya. Ia tidak menjelaskan secara rinci, kapan perombakan tersebut akan dilakukan.

"Tidak ada batasan waktu," katanya.

Trump mengatakan sebenarnya sangat suka atas sebagian besar anggota kabinet yang dimilikinya. Menurutnya, banyak anggota kabinet yang dipimpinnya memiliki bakat dan kemampuan baik.





Credit  cnnindonesia.com

Jelang Pemilihan Kongres AS, Obama-Trump Saling Serang

Ilustrasi pemilihan umum di Amerika Serikat. (REUTERS/Jonathan Drake)

Jakarta, CB -- Presiden Donald Trump dan mantan Presiden Barack Obama saling melontarkan pernyataan terhadap masing-masing partai, menjelang kampanye pemilihan Kongres Amerika Serikat yang akan berlangsung Selasa (6/11) besok.

Selama akhir pekan kemarin, Trump menggembar-gemborkan prestasi Partai Republik, dalam membantu mendorong perekonomian Negeri Paman Sam selama setahun terakhir. Hal itu dilakukan dalam kampanye di Georgia dan Tennessee.

Trump juga turut menyerang Partai Demokrat dengan menyampaikan kekhawatiran soal keberlangsungan program pengawasan ketat terhadap wilayah perbatasan mereka dan para pendatang.


Dia juga kembali mengangkat isu imigrasi, salah satu fokusnya sejak kampanye pemilihan presiden 2016 lalu. Dalam kampanye-kampanyenya beberapa hari terakhir, Trump kembali menyatakan ratusan ribu imigran yang berada di perbatasan AS-Meksiko merupakan ancaman bagi Negeri Paman Sam.


"Kalian lihat pagar kawat berduri telah dipasang. Itu kawat berduri, ya, kita punya pagar kawat berduri (di perbatasan). Kalian tahu kenapa? Karena kami tidak akan membiarkan orang-orang itu (imigran) menyerang negara kita," kata Trump.

Presiden AS ke-45 itu juga mengklaim Partai Demokrat memaksa para imigran yang mayoritas berasal dari negara Amerika Tengah itu datang ke perbatasan AS merujuk pada teori konspirasi tentang kelompok imigran.

"Tanyakan pada diri Anda sendiri, bagaimana menurut Anda semua mereka (gelombang imigran) bisa terbentuk?"

Trump dikabarkan berfokus memenangkan Partai Republik di negara-negara bagian yang merupakan lumbung suaranya pada pilpres 2016 lalu. Setelah Georgia dan Tennessee, Trump juga akan mengunjungi Ohio, Indiana, dan Missouri.


Sementara itu, dalam kampanyenya di Indiana dan Illinois, Obama mengecam Partai Republik karena berulang kali berdusta tentang upaya menghapus Obama Care, Undang-Undang Perlindungan Pasien dan Biaya Kesehatan Terjangkau.

Obama juga menuduh Trump berupaya memicu ketakutan di antara para pendatang, terutama yang tengah berupaya masuk AS melalui perbatasan dengan Meksiko.

Presiden AS Ke-44 itu bahkan menuding Trump dan mayoritas anggota Kongres dari Partai Republik adalah orang-orang yang korup.

"Amerika saat ini tengah berada dalam persimpangan," kata Obama di Indiana seperti dikutip CNN. "Karakter bangsa kita dipertaruhkan di kotak suara (besok)."

Dalam kampanyenya tersebut, dia juga merespons retorika Trump selama ini terkait imigran dengan menganggap Partai Republik telah memicu ketakutan terkait wabah Ebola pada pemilihan Kongres 2014 lalu.


"Karena ketika mereka (Partai Republik) mencoba mengalihkan perhatian Anda dengan semua hal ini, mereka merampok Anda di tengah kebutaan," kata Obama kepada para pendukungnya di Gary.

"Mereka akan seperti: Lihat, Lihat! Karavan (imigran). Dan mereka akan memberlakukan pemotongan pajak kepada rekan-rekan jutawan mereka. Mereka juga akan seperti: 'Lihat, Lihat! Apa pun hal itu adalah menakutkan!' dan mereka akan menyabotase Anda. Anda tidak boleh lengah."



Credit  cnnindonesia.com

Taliban Berjanji Hadiri Pertemuan Damai di Rusia

Kelompok militan Taliban telah mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap kantor PBB di luar kota Herat, Afghanistan barat.

Foto: ap

Presiden Afghanistan Ashraf Ghani telah menolak undangan Rusia.

CB, PESHAWAR -- Salah seorang anggota senior Taliban mengatakan mereka akan menghadiri pertemuan damai di Rusia. Pernyataan ini muncul setelah Amerika Serikat (AS) dan pemerintah Afghanistan menyatakan tidak akan menghadiri pertemuan tersebut.

"Mayoritas pemimpin tertinggi kami menunjukan niatan untuk berpartisipasi dalam pembicaraan damai di Moskow meski ada beberapa di antara mereka keberatan dan mengatakan pembicaraan itu tidak akan memberikan manfaat di Afghanistan," kata salah satu anggota Taliban, Senin (5/11).

Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid mengatakan secara resmi mereka tidak menyetujui untuk ambil bagian dalam pertemuan itu. Rusia mengundang 12 negara dan Taliban. Tapi AS dan pemerintah Afghanistan yang mereka dukung menolak undangan tersebut.

Perwakilan dari Iran, Cina, Pakistan, Tajikistan, Uzbekistan, dan Turkmenistan menyatakan akan menghadiri undangan itu. Pertemuan yang digelar Moskow itu akan meningkatkan peran Rusia di Afghanistan setelah berpuluh-puluh tahun yang lalu mencoba menguasai negara tersebut.

Mereka berencana membawa investasi, menjalankan diplomasi dan melakukan pendekatan kultural dengan bantuan sedikit pasukan yang akan mendukung pemerintahan pusat. Presiden Afghanistan Ashraf Ghani telah menolak undangan tersebut.

Menurut Ghani, setiap pembicaraan dengan Taliban harus dipimpin oleh pemerintahan Afghanistan. Lima delegasi Taliban yang dipimpin Sher Mohammad Abbas Stanakzai, kepala dewan politik Taliban di Qatar akan menghadiri undangan Rusia itu.

Walaupun pemerintah Afghanistan tidak akan menghadiri pembicaraan di Moskow, tapi anggota High Peace Council (HPC), organisasi perdamaian di Afghanistan berencana untuk menggelar pertemuan dengan Taliban. Pemerintah AS menyatakan mereka yakin semua negara harus mendukung dialog langsung antara pemerintah Afghanistan dan Taliban.

Hubungan diplomatik antara AS dengan Taliban semakin membaik, terutama setelah utusan khusus pemerintah AS untuk perdamaian Afghanistan Zalmay Khalilzad bertemu dengan pemimpin Taliban pada bulan lalu. "Kami sudah menjelaskan tidak ada pemerintahan, termasuk Rusia, yang bisa menggantikan pemerintahan Afghanistan untuk melakukan negosiasi langsung dengan Taliban," kata pernyataan AS.

Credit  republika.co.id

Lebanon tak buat kemajuan ke arah diakhirinya krisis pembentukan pemerintah

Bintang film Salma Hayek bertemu dengan para pengungsi Suriah saat ia berkunjung bersama UNICEF ke kamp pengungsian di Lembah Bekaa, Lebanon, Sabtu (25/4). (REUTERS/Sebastian Rich/UNICEF/)

Beirut, Lebanon (CB) - Upaya untuk menembus krisis berbulan-bulan mengenai pembentukan pemerintah di Lebanon melambat pada Ahad (4/11), kata saluran televisi Channel NBN.

"Tidak jelas apakah akan ada kemajuan mengenai ini atau tidak dengan tak-adanya calon Perdana Menteri Saaf Al-Hariri --yang pergi ke Paris untuk alasan pribadi," katanya.

Saad Al-Hariri telah menghadapi bermacam rintangan dalam upayanya membentuk pemerintah persatuan nasional 30-anggota akibat pertikaian di kalangan politisi mengenai perwakilan Partai Kristen utama dan sekte Druze.

Beberapa hari lalu, Lebanon mampu membersihkan penghalang utama setelah pemimpin Pasukan Lebanon (LF) Samir Geagea mengatakan ia menerima tawaran Saad untuk menjamin empat kursi buat LF.

Sementara itu, perwakilan Druze akan diselesaikan dengan memberi dua portofolio kepada Partai Sosialis Progresif (PSP), yang dipimpin oleh Anggota Parlemen Walid Jublatt dan satu menteri ketiga Druze akan memperoleh dukungan secara konsensus.

Namun, satu penghalang masih ada.

Anggota Parlemen dari kubu Sunni dari luar Gerakan Masa Depan, yang dipimpin Saad, telah menuntut untuk memiliki wakil setidaknya satu kursi di pemerintah, namun Saad menolak tuntutan tersebut sedangkan Hizbullah telah berkeras agar itu diterima.

Penyelesaian belum ditemukan mengenai masalah tersebut.

Credit  antaranews.com

'Bapak Taliban' Dimakamkan, Jalan di Pakistan bak Lautan Pelayat

Ribuan pelayat hadiri pemakaman ulama terkenal Pakistan Maulana Samiul Haq yang dijuluki 'Bapak Taliban', pada hari Minggu (4/11/2018). Foto/REUTERS/Faisal Mahmood

ISLAMABAD - Ulama terkenal Pakistan Maulana Samiul Haq yang dijuluki sebagai "Bapak Taliban" telah dimakamkan hari Minggu setelah dibunuh 2 November lalu. Puluhan ribu pelayat membanjir jalan-jalan di Akhora Khattak, barat laut Islamabad, untuk menghadiri pemakaman ulama tersebut.

Maulana Samiul Haq ditikam hingga tewas di rumahnya di Rawalpindi. Laporan lain menyebut, dia ditembak mati orang tak dikenal saat sopir yang juga pengawalnya sedang keluar rumah.

"Dia sedang beristirahat di kamarnya saat Asar, ketika sopir sekaligus pengawalnya keluar selama 15 menit," kata putra korban, Maulana Hamid ul-Haq yang dikutip Geo TV.

Ketika pengawal pulang, dia menemukan ulama itu sudah berada dalam genangan darah. Sedangkan keponakan korban, Mohammad Bilal mengatakan kepada Reuters bahwa pamannya ditemukan dengan luka tikaman dan tembak.

Para pendukung yang sebagian besar berpakaian putih dijaga oleh polisi bersenjata ketika peti jenazahnya dibawa melewati kerumunan besar untuk pemakaman. Laporan media setempat menyebut jumlah pelayat yang memenuhi jalan mencapai puluhan ribu orang.

Murid-murid korban, termasuk anggota Taliban Afghanistan dan warga lokal ikut membanjiri jalan-jalan untuk bisa sedekat mungkin dengan tubuh korban sebelum dimakamkan.

Menurut BBC, unit penjinak bom telah mensterilkan kuburan sebelum Haq dimakamkan di kampung halamannya di Akora Khattak. Para pembunuh masih bebas karena tidak ada kelompok yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu.

Ulama 80 tahun itu tercatat sebagai tokoh terkemuka. Dia menjadi andalan pemerintah Afghanistan untuk membujuk kelompok Taliban melakukan pembicaraan damai.

Haq juga dikenal sebagai tokoh politik dan agama terkemuka di Pakistan. Dia pernah menjadi anggota Senat Pakistan periode 1985 hingga 1991 dan periode 1991 hingga 1997.

Selain itu dia adalah kepala Darul Uloom Haqqania, salah satu madrasah (seminari) terbesar dan paling berpengaruh di Pakistan yang berlokasi di Akora Khattak, Khyber Pakhtunkhwa. Di madrasah itulah, pendiri Taliban; Mullah Omar, pernah bersekolah.

Kematiannya terjadi di tengah protes nasional oleh kelompok-kelompok Islamis yang marah oleh putusan Mahkamah Agung karena membebaskan wanita non-Muslim; Asia Bibi, atas tuduhan penistaan agama Islam. 

Credit  sindonews.com

Ulama Pakistan yang Dijuluki 'Bapak Taliban' Dibunuh

Maulana Sami ul-Haq, ulama Pakistan yang dijuluki sebagai Bapak Taliban dibunuh di rumahnya di Rawalpindi, Jumat (2/11/2018). Foto/REUTERS

ISLAMABAD - Ulama Pakistan, Maulana Sami ul-Haq, yang dijuluki sebagai "Bapak Taliban" tewas dibunuh di Kota Rawalpindi. Dia sejatinya tokoh yang diandalkan pemerintah Afghanistan untuk membujuk Taliban untuk bersedia berunding damai.

Ada dua laporan yang berbeda terkait kematian Haq. Anggota keluarganya mengatakan bahwa ulama itu ditikam beberapa kali hingga tewas. Laporan lainnya menyatakan korban ditembak mati.

Belum ada pihak maupun kelompok yang mengklaim bertanggung jawab atas pembunuhan "Bapak Taliban" ini. Motif serangan juga belum jelas.

Haq adalah kepala madrasah Haqqania di utara Pakistan, di mana banyak anggota Taliban—termasuk pendiri kelompok itu; Mullah Omar—telah belajar di sana.

Putra korban, Maulana Hamid ul-Haq mengatakan bahwa ayahnya ditikam beberapa kali di rumah yang dimilikinya di Rawalpindi.

"Dia sedang beristirahat di kamarnya selama waktu Ashar ketika sopir sekaligus pengawalnya keluar selama 15 menit," kata Hamid seperti dikutip Geo TV, Sabtu (3/11/2018).

"Ketika dia kembali, dia menemukan Maulana Sami ul-Haq tewas di tempat tidurnya dan tubuhnya berlumuran darah," ujarnya.

Sementara itu, keponakan Haq, Mohammad Bilal mengatakan pada Reuters bahwa pamannya ditemukan dengan luka tikaman dan tembakan di rumahnya di pinggiran Islamabad.

Para pejabat Afghanistan baru-baru ini meminta ulama yang diyakini berusia 80-an tahun itu untuk membantu meyakinkan Taliban agar memulai perundingan damai.

Korban adalah mantan senator yang menjalankan faksi partai Jamiat Ulama-e-Islam dan dekat dengan partai pendukung Perdana Menteri Imran Khan.

Khan saat ini sedang melakukan kunjungan resmi ke Beijing, tetapi kantornya mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa dia mengutuk pembunuhan itu dan telah memerintahkan penyelidikan.

Pembunuhan terhadap ulama terjadi pada saat kekacauan terjadi di Pakistan, di mana protes pecah di sejumlah kota setelah pembebasan Asia Bibi, seorang wanita Kristen yang dijatuhi hukuman mati atas tuduhan penistaan agama. 

Credit  sindonews.com

Referendum Kaledonia Baru, Kelompok Pro Kemerdekaan Kalah

Unjuk rasa kelompok pro kemerdekaan di Kaledonia Baru. (AFP Photo/Fred Payet)

Jakarta, CB -- Jajak pendapat (referendum) untuk menentukan nasib Kaledonia Baru digelar pada Minggu (4/11) pekan lalu. Hasilnya, lebih dari setengah warga masih ingin wilayah itu menjadi koloni Prancis.

Dilansir CNN, Senin (5/11), hasil jajak pendapat memperlihatkan 56 persen warga memilih tetap berada di bawa kendali Prancis. Sedangkan 44 persen penduduk ingin merdeka.

Jumlah peserta referendum mencapai 175 ribu orang. Mereka yang menolak adalah warga yang bermukim di Provinsi Utara dan Kepulauan Kesetiaan. Sedangkan warga di Provinsi Selatan, yang kebanyakan merupakan orang Eropa memilih tetap berada di bawah pemerintahan Prancis. Namun, mereka diberi kesempatan mengulang referendum dua tahun lagi jika disetujui oleh pemerintah setempat.


Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan menghormati hasil jajak pendapat di Kaledonia Baru. Dia lega karena sebagian besar penduduk masih memilih untuk bergabung dengan Prancis.


"Ini adalah tanda mereka masih yakin dengan Prancis, baik dalam soal nilai-nilai dan masa depan. Semua orang bisa merasakan dan berbagi kebanggaan ini," kata Macron.

Hal ini juga menunjukkan perjuangan dan propaganda kemerdekaan selalu digaungkan oleh kelompok etnis Kanak belum berhasil meyakinkan suku lain. Padahal mereka selalu menyandarkan perjuangannya berdasarkan sejarah.


Sempat terjadi aksi perusakan selepas referendum digelar. Namun, kejadian itu dapat diredam aparat setempat.

Kelompok Front Pembebasan Nasional dan Sosialis Kanak (FLNKS) sempat terlibat perang dengan pasukan pemerintah Prancis. Namun, kedua belah pihak meneken perjanjian untuk menggelar tiga referendum. Kesempatan jajak pendapat yang tersisa tersedia pada 2020 dan 2022. FLNKS adalah salah satu kelompok yang mendukung gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM).


Jika Kaledonia Baru merdeka, kemungkinan akan berdampak kepada sejumlah kepulauan lain di kawasan Pasifik. Antara lain Samoa Amerika Serikat, Polynesia Prancis, Guam (AS), Pitcairn (Inggris) dan Tokelau (Selandia Baru). Semua daerah itu masuk dalam daftar Kawasan Tanpa Pemerintahan Mandiri Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).





Credit  cnnindonesia.com

Sudan terima penengahan Sudan Selatan di wilayah perbatasan

Wakil Presiden Sudan Hassabo Mohamed Abdul-Rahman. (SUNA)

Khartoum (CB) - Sudan untuk pertama kali menerima penengahan pemimpin Sudan Selatan dalam pembicaraan perdamaian atas daerah perbatasan begolak Sudan di Kordofan Selatan dan Nil Biru, kata pejabat Sudan pada Minggu.

Sudan sebelumnya menuduh tetangga selatannya memicu kerusuhan di dua wilayah itu, tempat pemberontak terus melawan pemerintahan Khartoum bahkan sesudah sebagian besar wilayah tempat mereka berjuang beberapa dasawarsa menjadi Sudan Selatan merdeka pada 2011.

Pemerintah Sudan mengumumkan gencatan senjata sepihak di kedua wilayah itu serta di wilayah Darfur, Sudan barat, yang bermasalah sejak 2015 dan pertempuran telah surut. demikian Reuters melaporkan.

Ibrahim al-Sadiq, juru bicara partai berkuasa di Sudan, menyatakan Presiden Sudan Selatan, Salva Kiir, memulai pembicaraan dengan unsur dari Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (SPLM) di Kordofan Selatan dan Nil Biru untuk penyelesaian secara damai.

Pembicaraan perdamaian di bawah perlindungan Afrika Bersatu diperkirakan berlangsung di ibukota Ethiopia, Addis Ababa, pada pertengahan Desember, katanya.

"Perdamaian adalah pilihan strategis bagi pemerintah Sudan dan karena itu, pemerintah menyetujui penengahan Presiden Sudan Selatan Salva Kiir," kata Sadiq.

Ribuan orang tewas dalam perang saudara di Sudan, termasuk di Darfur, tempat pemberontak berperang melawan pemerintahan Presiden Omar Hassan al-Bashir sejak 2003.

Pemerintah Kiir dan kelompok utama pemberontak Sudan Selatan menandatangani kesepakatan perdamaian pada September di Khartoum untuk mengakhiri perang saudara di negara itu sesudah 2013.

Credit  antaranews.com

Wali Kota AS Tewas dalam Serangan di Afghanistan

Ilustrasi pasukan AS di Afghanistan. (Reuters/Goran Tomasevic)

Jakarta, CB -- Brent Taylor, Wali Kota North Ogden, Utah, dilaporkan tewas ketika satu anggota komando Afghanistan melepaskan tembakan ke arah pasukan Amerika Serikat di Kabul, Afghanistan pada akhir pekan lalu.

Seorang perwakilan dari militer AS di Afghanistan, Spencer Cox, mengonfirmasi kabar ini melalui akun Twitter dan Facebook pribadinya, Minggu (4/11).

"Saya benci ini. Saya tak bisa berkata apa-apa. Saya cinta Wali Kota Taylor, istrinya yang hebat, Jennie, dan ketujuh anaknya yang manis. Utah berduka untuknya hari ini," tulisnya.


Berdasarkan keterangan dalam situs kota North Ogden, Taylor mengambil cuti untuk mengabdi dalam Garda Nasional Utah.


"Dia adalah pria terbaik dengan kemampuan melihat potensi dan kemungkinan dari segala sesuatu di sekitarnya. Dia patriotis hingga akar dan menjadi contoh bersinar dari apa yang seharusnya ada pada politikus Amerika," demikian pernyataan dalam situs tersebut.

Juru bicara NATO di Afghanistan, Debra Richardson, mengatakan bahwa pelaku penembakan pada Sabtu itu diduga adalah anggota Pasukan Pertahanan dan Keamanan Nasional Afghanistan.

"Pelaku langsung dibunuh oleh pasukan Afghanistan lainnya," ujar Richardson sebagaimana dikutip New York Times.


Serangan semacam ini sudah dua kali terjadi dalam kurun waktu kurang dari dua pekan. Pada 22 Oktober lalu, seorang anggota komando Afghanistan menembak anggota koalisi NATO pimpinan AS di Provinsi Herat, menewaskan satu orang dan melukai dua lainnya.

Serangan dari lingkaran dalam ini sudah lama menjadi problematika dalam pasukan koalisi di Afghanistan. Puncak dari serangan ini terjadi pada 2012, ketika 61 tentara koalisi tewas akibat serangan semacam ini.

Gempuran pada akhir pekan ini pun menambah ketidakpercayaan AS terhadap sekutu di Afghanistan.




Credit  cnnindonesia.com

Pejabat keamanan Libya lolos dari upaya pembunuhan

Seorang anggota keamanan memeriksa lokasi serangan bunuh diri di komisi elektoral di Tripoli, Libya, Rabu (2/5/2018). (REUTERS/Ismail Zitouny/)

Tripoli, Libya (CB) - Wakil Komandan Pasukan Keamanan Kota Sirte, Libya, Ali Erfeda, pada Ahad (4/11) menderita luka parah dalam upaya pembunuhan oleh beberapa pria tak dikenal yang bersenjata di Kota Khoms di bagian barat Libya.

Taha Hadid, Juru BIcara Pasukan Keamanan, mengatakan wakil komandan itu segera dibawa ke rumah sakit.

Hadid membenarkan bahwa dinas keamanan Khoms segera memulai penyelidikan mengenai peristiwa tersebut guna menemukan orang yang bertanggung-jawab, kata Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Senin pagi.

Pemerintah yang didukung PBB membentuk Pasukan Keamanan Sirte untuk memerangi gerilyawan IS di Kota Sirte, yang terletak sekitar 450 kilometer di sebelah timur Ibu Kota Libya, Tripoli.

Pasukan pemerintah menguasai kota pantai itu dan mengalahkan gerilyawan pada Desember 2016, setelah hampir delapan bulan pertempuran sengit.

Credit  antaranews.com

Netanyahu Setuju Hukuman Mati untuk Tahanan Palestina

Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu.

Foto: Ronen Zvulun/Pool Photo via AP

Netanyahu bergeming menyikapi aksi protes terhadap rencana ini.

CB, YERUSSALEM— Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberi lampu hijau untuk memuluskan aturan baru terkait hukuman mati bagi tahanan Palestina. Sebelumnya, aturan ini dibahas oleh koalisi antarkubu di Parlemen Israel.


Berdasarkan lansiran dari Palestinian News Network pada Selasa (6/11), Netanyahu mengizinkan anggota Partai Likud untuk mendukung pelaksanaan hukuman mati bagi tahanan Palestina.

Sebelumnya, aturan itu digagas oleh politisi Israel Yisrael Beiteinu. Namun aturan tersebut mendapat pertentangan dari Menteri Tentara Israel Avigdor Lieberman.


Sebagai catatan, pengadopsian hukuman eksekusi mati bagi tahanan Palestina rentan memunculkan tanda tanya dari komunitas internasional.


Israel dianggap sudah siap berhadapan dengan berbagai institusi dunia yang fokus di bidang hak asasi manusia.


Aturan yang disahkan Parlemen Israel ini mendatangkan banyak pertanyaan. Khususnya mengenai dampaknya terhadap keluarga tahanan Palestina.


Langkah ini juga disebut-sebut akan sangat membahayakan bagi para tahanan dan keluarga mereka. Sayangnya pemerintah Israel terkesan abai atas protes lembaga internasional mengenai aturan baru ini. 

Credit  republika.co.id

Uni Eropa Menolak Dukung Sanksi untuk Iran

Bendera Uni Eropa.

Foto: EPA/Patrick Seeger

AS memberlakukan sanksi sektor perminyakan dan perbankan kepada Iran.

CB, PARIS -- Komisioner Hubungan Ekonomi Uni Eropa Pierre Moscovici mengatakan Uni Eropa menentang keputusan Amerika Serikat (AS) memberlakukan kembali sanksi di sektor perminyakan dan perbankan kepada Iran. Sanksi itu diberlakukan pada hari ini, 5 November 2018 sesuai dengan pernyataan Presiden AS Donald Trump sebelumnya.

"Uni Eropa tidak menyetujuinya," kata Moscovici, kepada radio Prancis, Franceinfo, Senin (5/11).

Pemerintah AS memutuskan untuk mengembalikan hukum yang diterapkan kepada Iran. Sebelumnya sanksi tersebut dicabut setelah Presiden AS sebelumnya Barack Obama menandatangani kesepakatan nuklir Iran pada tahun 2015.

Iran sudah menyatakan akan membalas AS atas keputusan mereka tersebut. Kepala komandan Garda Revolusi Iran Mayor Jendral Mohammad Ali Jafari mengatakan Iran akan memberikan perlawanan terhadap sanksi yang diberikan AS. Jafari mengatakan sanksi disektor minyak ini sebagai perang psikologis.

"Amerika meluncurkan perang psikologis dan ekonomi dalam upaya terakhir mereka, tapi plot dan rencana Amerika atas sanksi ini akan dikalahkan melalui perlawanan yang terus dilakukan," kata Jafari dalam perayaan pengepungan Kedutaan Besar AS pada tahun 1979, di stasiun televisi Iran.

Sementara itu, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan sanksi Trump ke negaranya akan mendapat tantangan dari berbagai negara di seluruh dunia. AS memberlakukan sanksi yang ditujukan kepada sektor perminyakan dan perbankan Iran mulai 5 November.

"Dunia menentang setiap keputusan yang dibuat oleh Trump, tujuan Amerika adalah membangun kembali dominasi yang pernah mereka miliki tapi gagal, Amerika telah dikalahkan oleh Republik Islam Iran lebih dari 40 tahun yang lalu," kata Khamenei.

Khamenei mengatakan AS mencoba mendapatkan dominasi mereka di Iran sebelum 1979. Menurutnya AS telah gagal meraih tujuan mereka tersebut setelah revolusi pada tahun 1979 di mana rakyat Iran mengguling pemerintahan Shah yang didukung AS.

Pada Sabtu (3/11), Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memuji Trump atas sanksi yang diberlakukan kepada musuh bersama mereka. Netanyahu mengatakan sanksi sangat dibutuhkan saat ini. "Terimakasih Presiden Trump, atas pergerakan bersejarah ini, sanksi ini sangat dinantikan," kata Netanyahu.

Sanksi AS yang ditujunkan untuk sektor minyak dan perbankan diberlakukan hari ini, Ahad (4/11). Sanksi tersebut sebagai upaya AS untuk mengendalikan pengembangan nuklir dan rudal Iran. Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Iran sudah mengeluarkan pernyataan tentang sanksi ini.

“Tidak ada ruang untuk memiliki kekhawatiran. Kami harus menunggu dan melihat bahwa AS tak akan dapat melakukan tindakan apapun terhadap bangsa Iran yang besar dan berani,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Bahram Qassemi.

Credit  republika.co.id

Israel Senang Iran Dihajar Sanksi Terdahsyat AS

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Foto/REUTERS

TEL AVIV - Pada hari Senin (5/11/2018), putaran kedua sanksi Amerika Serikat (AS) terhadap Iran resmi berlaku. Israel menyambut dengan senang hati sanksi Washington yang sejauh ini jadi sanksi terdahsyat terhadap Teheran.

Sektor energi, ekpedisi, pembangunan kapal dan keuangan Iran menjadi target sanksi.

Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman menyambut paket baru sanksi anti-Teheran yang diperkenalkan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump. Dia menggambarkan kebijakan Trump itu sebagai "pukulan kritis" terhadap posisi Republik Islam di Timur Tengah.

"Keputusan berani Presiden Trump adalah sea-change yang telah ditunggu-tunggu oleh Timur Tengah. Dalam satu langkah, Amerika Serikat sedang berurusan dengan pukulan kritis terhadap pertahanan Iran di Suriah, Lebanon, Gaza, Irak dan Yaman. Presiden Trump, Anda telah melakukannya lagi! Terima kasih," kata Lieberman.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyatakan terima kasih kepada Trump. Sedangkan Noam Katz, yang menjabat sebagai Wakil Direktur Jenderal dan Kepala Diplomasi Publik di Kementerian Luar Negeri Israel, meminta negara lain untuk mendukung sanksi Washington.

"Israel mendukung sanksi AS terhadap Iran, negara-negara lain harus mendukungnya juga untuk mencegah ancaman Iran," kata Katz kepada wartawan, seperti dikutip Sputnik.

Israel prihatin dengan apa yang mereka sebut sebagai kehadiran militer Iran yang meningkat di Suriah. Para pejabat tinggi Tel Aviv juga khawatir terhadap pengaruh Teheran yang semakin meningkat di wilayah tersebut.

Republik Islam (nama resmi Iran) telah berkali-kali menepis tuduhan Israel tersebut. Teheran mengklaim hanya mengirim penasihat militer untuk melatih pasukan loyalis Presiden Suriah Bashar al-Assad yang sedang berperang melawan kelompok-kelompok teroris di negara itu.

Amerika Serikat memberlakukan sanksi baru terhadap sektor minyak Iran pada tanggal 5 November, dengan tujuan lain untuk mengurangi ekspornya menjadi nol. Pada saat yang sama, pemerintah AS telah memutuskan untuk memberikan keringanan kepada delapan negara yang akan memungkinkan mereka untuk tetap mengimpor minyak Iran jika mereka secara signifikan memangkas pembeliannya.

Sanksi baru Washington kali ini menargetkan lebih dari 700 entitas dan individu Iran. Kebijakan Trump ini tak lepas keluarnya AS dari kesepakatan nuklir internasional yang bernama resmi Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 2015.

Sekadar diketahui, Iran dan enam kekuatan dunia (AS, Rusia, Prancis, Inggris, Jerman dan China) menandatangani kesepakatan JCPOA pada 2015. Saat itu AS dipimpin Presiden Barack Obama.

Dalam perjanjian JCPOA 2015, Iran bersedia mengekang program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi internasional.

Namun, sejak Trump menggantikan Obama kebijakan AS berubah drastis. Trump nekat menarik AS keluar dari JCPOA 2015 dan akan memberlakukan seluruh sanksi terhadap Iran yang telah dicabut. 

Credit  sindonews.com

China Sesalkan Keputusan AS Pulihkan Sanksi Terhadap Iran

China menyatakan penyelesalan atas keputusan AS untuk memulihkan semua sanksi terhadap Iran yang sebelumnya dicabut di bawah kesepakatan nuklir 2015. Foto/Istimewa

BEIJING - Kementerian Luar Negeri China menyatakan penyelesalan atas keputusan Amerika Serikat (AS) untuk memulihkan semua sanksi terhadap Iran yang sebelumnya dicabut di bawah kesepakatan nuklir 2015.

"Kerja sama perdagangan yang sah dengan Iran harus dihormati dan kami menyesalkan, bahwa AS memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran," kata kemlu China dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Senin (5/11).

Sementara itu, juru bicara Kemlu CHina, Hua Chunying dalam sebuah wawancara dengan media setempat tidak secara langsung mengomentari apakah China telah diberikan pengecualian dari sanksi Iran oleh AS.

Seperti diketahui, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo menyatakan, pihaknya akan memberikan keringanan kepada delapan negara terkait dengan sanksi kepada  Iran. Namun, tidak ada satupun dari negara Uni Eropa (UE) dalam daftar delapan negara itu.

Pompeo menyatakan, keringanan itu adalah AS akan tetap membiarkan delapan negara itu membeli minyak dari Iran. Beberapa negara yang mendapat keringanan adalah Korea Selatan (Korsel), Jepang, dan India.

"Mereka yang menerima keringanan telah membuat langkah penting menuju ke nol impor minyak mentah. Dua negara telah sepakat untuk mengurangi impor ke nol sementara enam negara lainnya akan mengimpor pada tingkat yang sangat kecil. Negosiasi ini masih berlangsung," ucapnya. 

Credit  sindonews.com

Rouhani: Iran Akan Abaikan Sanksi AS dengan Bangga

Presiden Hassan Rouhani mengatakan Iran akan dengan bangga mengabaikan sanksi yang kembali diterapkan AS dan mulai berlaku secara resmi pada Senin (5/11). (Reuters/Danish)

Jakarta, CB -- Presiden Hassan Rouhani mengatakan Iran akan "dengan bangga" mengabaikan sanksi yang kembali diterapkan Amerika Serikat dan mulai berlaku secara resmi pada hari ini, Senin (5/11).

"Saya menyatakan bahwa Iran dengan bangga akan mengabaikan sanksi-sanksi Anda (AS) yang ilegal dan tidak adil karena itu semua menyalahi aturan internasional," ucap Rouhani di Teheran dalam pidatonya yang disiarkan di televisi nasional.

Dalam kesempatan itu, Rouhani menyebut Iran tengah dirundung sanksi-sanksi AS. Sanksi itu kembali dijatuhkan Gedung Putih setelah Presiden Donald Trump menarik AS keluar dari perjanjian nuklir Iran 2015 pada Mei lalu.


Di bawah perjanjian ini, negara yang bersepakat bakal mencabut sanksi atas Iran dengan timbal balik Teheran membatasi produksi uranium hingga tak dapat membuat senjata nuklir.


Trump mengklaim keputusan itu dilakukan karena menganggap Iran terus mengembangkan program senjata sehingga menyalahi kewajibannya yang tertuang dalam Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) tersebut.

"Kita sedang berada di tengah perang ekonomi, menghadapi negara besar perundung (pem-bully). Saya tidak pernah berpikir bahwa dalam sejarah Amerika, seseorang yang sangat bertentangan dengan hukum dan konvensi internasional bisa memasuki Gedung Putih," kata Rouhani seperti dikutip AFP.


Selain Rouhani, dalam pidatonya pada Sabtu lalu, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Khamenei mengatakan bahwa sanksi AS tersebut tidak akan berhasil karena ditentang oleh dunia.

"Tujuan Amerika adalah ingin menghadirkan kembali dominasi yang mereka punya (sebelum 1979), tapi mereka gagal. Amerika sudah dikalahkan oleh Republik Iran selama 40 tahun belakangan," kata Khamenei.

Komandan Garda Revolusi Iran, Mohammad Ali Jafari, mengatakan bahwa negaranya akan melawan segala bentuk "perang psikologis" AS melalui penerapan kembali sanksi ini.

"Amerika meluncurkan perang ekonomi dan psikologi dengan langkah belakangan ini. Namun, plot Amerika dan rencana mereka menerapkan sanksi lagi akan dikalahkan melalui perlawanan terus-menerus," ucap Jafari sebagaimana dikutip Reuters.

Tak hanya pejabat negara, warga Iran juga turut memprotes penjatuhan sanksi AS tersebut. Pada Minggu (4/11), ribuan warga Iran berdemo memprotes penjatuhan sanksi tersebut.

Para pengunjuk rasa berteriak "Matilah Amerika!" dalam demo yang juga dilakukan guna memperingati gerakan Revolusi Islam 1979 itu.

Dalam siaran langsung di televisi nasional Iran, ribuan siswa terlihat membakar bendera AS, serta sosok Paman Sam dan foto Presiden Donald Trump di depan bekas Kedutaan Besar AS di Teheran.

Unjuk rasa dengan pekik "Matilah Amerika" seperti ini memang rutin dilakukan warga setiap tahun. Namun kali ini, massa lebih bergemuruh, terutama menjelang sanksi AS yang mulai berlaku lagi.




Credit  cnnindonesia.com

Pompeo Yakin Iran Tidak Akan Mulai Kembali Program Nuklir

Pompeo menuturkan, dia yakin Iran tidak akan memulai kembali program nuklirnya, meskipun AS telah menerapkan kembali semua sanksi kepada Teheran. Foto/Istimewa

WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo menuturkan, dia yakin Iran tidak akan memulai kembali program nuklirnya, meskipun AS telah menerapkan kembali semua sanksi kepada Teheran.

Berbicara saat melakukan wawancara dalam program "Face the Nation" CBS News, Pompeo ditanya apakah dia tidak khawatir Iran akan menghidupkan kembali program nuklir sebagai respon atas sanksi. Pompeo menyebut, dia yakin Iran tidak akan memulihkan program nuklirnya.

"Kami yakin bahwa Iran tidak akan membuat keputusan itu," kata Pompeo dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Senin (5/11).

Mantan bos CIA itu kemudian menuturkan dia yakin sanksi baru akan langsung berdampak pada Iran. "Sanksi itu akan memiliki dampak seperti yang kami harapkan, dan akan mengubah sikap Iran," ungkapnya.

Sementara itu, sebelumnya pemberlakukan sanksi Washington ini disambut militer Iran dengan menggelar latihan pertahanan rudal udara yang akan berlangsung hingga Selasa besok. Manuver militer tersebut berpotensi meningkatkan ketegangan di Timur Tengah.

Stasiun televisi pemerintah Iran menyiarkan rekaman latihan militer yang melibatkan sistem pertahanan udara. Pejabat militer Iran, Jenderal Habibillah Sayyari, mengatakan bahwa baik tentara nasional dan Garda Revolusi mengambil bagian dalam latihan militer ini.

Presiden Iran, Hassan Rouhani kemudian berjanji kepada pejabat pemerintah bahwa pemerintahannya akan mengatasi sanksi terdahsyat dari musuh Teheran tersebut.

Credit  sindonews.com

Dianggap Kurang Tegas Terhadap Iran, Pompeo Kesal

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo, tersinggung oleh kritik yang menyebut sanksi terbaru terhadap Iran tidak berjalan sejauh yang seharusnya. Foto/Reuters

WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo, tersinggung oleh kritik yang menyebut sanksi terbaru terhadap Iran tidak berjalan sejauh yang seharusnya. Pompeo menyatakan, sanksi terbaru terhadap Teheran akan berhasil mengubah perilaku Iran.

Reaksi Pompeo muncul setelah Senator Republik Tom Cotton, Ted Cruz dan Marco Rubio menyarankan bahwa administrasi Trump harus mengambil langkah lebih keras terhadap Iran. Ketiganya dilaporkan mempersiapkan undang-undang baru untuk memotong Iran dari jaringan transfer perbankan global, SWIFT.

“Saya sudah lama berada di sini. Tidak ada yang akan membantah bahwa Pompeo tidak keras pada Iran, dan tidak ada yang akan membantah bahwa Presiden Donald Trump tidak melakukan hal yang sama,” kata Pompeo, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (5/11).

Pompeo berjanji bahwa bank-bank Iran terlibat dalam apa yang dianggap Gedung Putih sebagai perilaku buruk akan turut dijatuhi sanksi oleh Departemen Keuangan AS.

Dia menyatakan bahwa dia sangat yakin bahwa sanksi yang berlaku hari ini akan mengubah kebijakan Iran, mencatat bahwa anggota parlemen domestik dan internasional telah menyatakan skeptisisme tentang pendekatan administrasi di masa lalu.

“Ada banyak ahli yang mengatakan kebijakan Trump tidak akan berdampak apa pun karena itu hanya AS, dan negara-negara lain tidak berpartisipasi. Faktanya, kami telah membangun koalisi besar untuk menjaga dunia ini tetap aman,” pungkas Pompeo. 

Credit  sindonews.com

Sejuta Petisi Dunia Desak RI Stop Perdagangan Anjing untuk Konsumsi

Beberapa ekor anjing yang diperdagangkan untuk konsumsi manusia di 'pasar ekstrem' di Tomohon. Foto/Dog-Meat Free Indonesia

SYDNEY - Konsul Jenderal Indonesia di Sydney pada hari Senin (5/11/2018) dikirimi petisi berisi 1 juta tanda tangan dari masyarakat seluruh dunia. Petisi itu menyerukan agar Indonesia menghentikan perdagangan anjing dan kucing untuk konsumsi.

Petisi diserahkan para juru kampanye koalisi Dog-Meat Free Indonesia kepada Konsul Jenderal Heru Hartanto Subolo di Konsulat Indonesia di Maroubra, di timur Sydney sekitar pukul 11.00 ​​pagi.

Dalam petisi itu disebutkan bahwa lebih dari 1 juta ekor anjing dan ratusan ribu ekor kucing diperkirakan dibunuh di Indonesia setiap tahun untuk konsumsi manusia.

Lebih dari 90 selebriti Indonesia dan internasional seperti Cameron Diaz, Chelsea Islan, Jane Goodall, Simon Cowell dan Ellen DeGeneres ikut menandatangani petisi tersebut.

Koalisi itu terdiri dari kelompok kesejahteraan hewan lokal dan internasional seperti Animal Friends Jogja, Jakarta Animal Aid Network, Four Paws, Change For Animals Foundation, Animals Asia Foundation dan Humane Society International (HSI).

"Konsulat sangat ramah dan memberi kami waktu untuk duduk dan membahas masalah ini," kata juru bicara HSI, Georgie Dolphin, seperti dikutip Sydney Morning Herald.

Permohonan serupa akan diserahkan ke Kedutaan Indonesia di London, Washington, DC, dan Istana Kepresidenan di Jakarta.

Meskipun daging anjing dan kucing hanya dikonsumsi oleh kelompok minoritas yang jumlahnya kecil di Indonesia, namun perdagangan hewan-hewan itu memengaruhi seluruh komunitas yang berada pada peningkatan risiko penyakit seperti rabies.

Pada bulan Februari tahun ini, para pejabat dari kantor wali Kota Tomohon, di Provinsi Sulawesi Utara, bertemu dengan perwakilan koalisi dan berjanji akan bekerja untuk mengakhiri penjualan dan pembantaian anjing dan kucing di lokasi yang dijuluki sebagai "pasar ekstrem" di kota Tomohon.

Kemudian, pada bulan Agustus, pada pertemuan luar biasa antara Kementerian Pertanian Indonesia dan koalisi Dog-Meat Free Indonesia di Bogor, pejabat pemerintah mengatakan mereka akan mendukung larangan perdagangan, dan menolak sertifikasi veteriner untuk daging anjing dan kucing.

Saat itu, HSI melaporkan bahwa para pejabat publik veteriner terkemuka menegaskan perdagangan daging anjing merupakan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Selain itu, praktik itu juga jadi masalah terhadap kesejahteraan hewan dan masalah substansial bagi industri pariwisata Indonesia yang berkembang.

Pada pertemuan bulan Agustus, direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Dr Syamsul Ma'arif mengakui perdagangan seperti itu adalah "penyiksaan pada hewan".

Namun, pada bulan September, koalisi Dog-Meat Free Indonesia memfilmkan adegan baru yang mengejutkan di mana anjing dan kucing dipukul di atas kepala dan dibakar sampai mati di pasar yang ekstrem di Tomohon.

Kepala koalisi, Lola Webber, mengatakan; "Setiap anjing dan kucing yang kami lihat di pasar Tomohon yang ekstrem dibakar ketika jelas-jelas masih hidup."

"Ini adalah kekejaman paling mengerikan yang telah kami saksikan sejauh ini dalam kampanye kami untuk menutup perdagangan mengerikan ini, dan itu semua dilakukan dalam pandangan penuh anak-anak yang sangat muda," katanya.

"Pada akhir syuting kami, kami semua tercecer dengan darah dan materi otak, menunjukkan betapa mudahnya bagi pelanggan dan turis untuk terinfeksi penyakit seperti rabies, dan, faktanya, dua dari tim kami benar-benar sakit setelah kunjungan ke pasar," ujarnya.

"Kami benar-benar bersyukur bahwa kekejaman yang mengerikan dan berrisiko pada kesehatan manusia dari perdagangan yang mengerikan ini telah diakui secara umum oleh pemerintah Indonesia, tetapi bukti terbaru kami dengan jelas menunjukkan perlunya larangan langsung tidak dapat dilakukan, diabaikan. Ini adalah situasi mendesak yang memerlukan tindakan segera," paparnya.

Credit  sindonews.com

Kepala Roscosmos: Rusia Akan Memiliki Pangkalan Permanen di Bulan

Rusia menegaskan negara itu akan memiliki pangkalan permanen di bulan. Foto/Istimewa

MOSKOW - Rencana Rusia untuk mengeksplorasi bulan akan diperbarui dalam waktu dua minggu, tetapi Moskow masih ingin memiliki pangkalan permanen di permukaannya. Hal itu diungkapkan kepala badan antariksa Rusia, Roscosmos, Dmitry Rogozin.

Rogozin, yang ditunjuk sebagai kepala ruang angkasa Rusia pada bulan Mei, mengumumkan perubahan rencana terkait bulan dalam sebuah wawancara dengan RIA Novosti. Saat itu dia menguraikan rencananya untuk perbaikan besar-besaran industri luar angkasa.

“Kami berharap usulan membentuk Akademi Ilmu Pengetahuan dan Dewan Sains dan Teknologi Roscosmos segera terwujud. Dalam waktu dua minggu mereka diharapkan mempresentasikan visi mereka untuk menjelajahi Bulan,” katanya seperti dikutip dari Russia Today, Sabtu (3/11/2018).

Ia tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang bagaimana program terkait bulan itu dapat berubah, tetapi mengatakan rencana untuk pangkalan permukaan akan tetap ada di dalamnya.

Rencana bulan Rusia saat ini adalah untuk mengembangkan kendaraan peluncur baru selama dekade berikutnya dan menggunakannya untuk menciptakan basis permanen di permukaan bulan sekitar tahun 2030-an.

Roscosmos juga berkolaborasi dengan badan antariksa lain di Lunar Orbital Platform-Gateway, sebuah proyek untuk membangun stasiun luar angkasa berawak yang mengorbit di Bulan, yang akan berfungsi sebagai titik relai untuk misi ke satelit dan di luarnya, di mana pesawat ruang angkasa bisa mengisi bahan bakar seperlunya.

Rusia rencananya menyediakan beberapa modul untuk stasiun. Tetapi pada bulan September Rogozin membuat rencana itu dipertanyakan, ketika ia mengeluh bahwa Amerika Serikat (AS) ingin Rusia "memainkan perang orang kedua" dalam proyek tersebut.

Dalam wawancara, Rogozin menjelaskan rencananya untuk mengintegrasikan berbagai produsen industri luar angkasa Rusia ke dalam tiga perusahaan raksasa, yang akan bertanggung jawab untuk mesin roket, lambung roket dan instrumentasi.

Dia juga berjanji untuk menggandakan jumlah peluncuran ruang angkasa tahun depan dibandingkan tahun 2018 dan memberikan laporan kemajuan proyek roket, termasuk roket Soyuz-5 dan keluarga roket Angara. 

Credit  sindonews.com