Ancam AS, Iran: Sanksi AS Picu Konsekuensi Serius

Presiden Assad (kanan) bertemu Menlu Iran Javad Zarif di Damaskus, Rabu (12/8)

Foto: Reuters

AS menuding Iran mendukung rezim Assad di Suriah.

CB, LONDON— Sanksi-sanksi yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap Iran akan memiliki "konsekuensi serius" bagi tatanan dunia. Pernyataan ini


Disampaikan Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif beberapa hari sebelum sanksi-sanksi baru atas ekspor minyak Teheran berlaku.

"Sayang sekali satu negara yang melanggar hukum (Amerika Serikat) berusaha menghukum satu negara (Iran) yang sudah mematuhi hukum. Metode ini akan mempunyai konsekuensi serius bagi tatanan dunia," kata Zarif, seperti dikutip IRNA, Rabu (31/10). Zarif sedang berada di Istanbul untuk menghadiri pertemuan tiga negara Iran, Turki, dan Azerbaijan.


Namun, kata Zarif, Amerika tidak mencapai tujuan mereka dengan memberlakukan sanksi-sanksi ilegal terhadap Iran. Teheran menyatakan pihaknya sudah mematuhi perjanjian nuklir itu sepenuhnya dan komitmennya telah berkali-kali dikonfirmasi badan pengawas PBB, Lembaga Energi Atom Internasional (IAEA).


"Masyarakat dunia telah menentang sanksi-sanksi AS," kata Zarif.


Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Bahram Qasemi juga menuduh Washington melancarkan "perang psikologis" terhadap Iran dengan memberlakukan "sanksi-sanksi konfrontasi dan tak manusiawi" untuk mencederai ekonomi Iran.


Washington memberlakukan kembali sanksi-sanksi terhadap perdagangan mata uang Iran, logam, dan sektor otomotif pada Agustus setelah AS keluar dari perjanjian multinasional yang ditandatangani pada 2015. Perjanjian itu mencabut sanksi-sanksi sebagai imbalan atas program nuklir Iran.


Serangkaian sanksi baru atas sektor perbankan dan energi Iran akan berlaku pada 5 November, sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump berusaha memotong pembelian minyak dari Iran hingga nol.


Trump mengeluh bahwa perjanjian itu, yang disetujui pendahulunya Barack Obama, tidak mencakup peluru-peluru kendali balistik Iran, perannya dalam perang-perangnya di kawasan atau apa yang terjadi setelah perjanjian nuklir itu mulai tak berlaku lagi pada 2025.


Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mencuit pada Senin bahwa ekonomi Iran dalam keadaan menurun. Ia juga mengatakan, "Itu yang terjadi manakala rezim yang berkuasa mencuri kekayaan dari rakyatnya dan menanam di (Presiden Suriah Bashar) Assad daripada menciptakan lapangan kerja bagi rakyat Iran, mereka meruntuhkan ekonomi."

Credit  republika.co.id

Gerilyawan Syiah Yaman tembakkan rudal balistik ke proivinsi perbatasan Saudi

Pendukung Houthi membawa gambar mendiang Saleh al-Samad, pejabat senior Houthi, saat mengikuti aksi protes atas tewasnya Saleh dalam serangan udara koalisi Saudi di Hodeidah, Sanaa, Yaman, Kamis (26/4/2018). (REUTERS/Mohamed al-Sayaghi) (REUTERS/Mohamed al-Sayaghi)

Sana`a, Yaman (CB) - Gerilyawan Syiah Yaman, Al-Houthi, pada Selasa menembakkan rudal balistik ke arah Provinsi Asir di perbatasan Arab Saudi, kata gerilyawan di dalam satu pernyataan.

"Rudal Badr-1 ditujukan satu pertemuan tentara musuh di kamp militer di Asir," kata pernyataan tersebut, yang disiarkan oleh kantor berita Saba --yang dikuasai gerilyawan.

Namun, kata Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa malam, pernyataan itu tidak memberi perincian lebih lanjut, dan belum ada pernyataan dari Arab Saudi.

Serangan tersebut adalah upaya paling akhir oleh gerilyawan Al-Houthi, yang mengincar wilayah Arab Saudi.

Walaupun serangan rudal telah meningkat belakangan ini, kebanyakan rudal itu dicegat dan dihancurkan tanpa merenggut korban jiwa.

Arab Saudi telah dijadikan sasaran oleh gerilyawan Yaman, Al-Houthi, karena Kerajaan tersebut memimpin perang melawan milisi Syiah Yaman itu sejak 2015.

Gerilyawan Al-Houthi mengatakan serangan rudal mereka dilancarkan sebagai reaksi atas serangan udara terhadap wilayah yang dikuasai Al-Houthi di Yaman.

Arab Saudi memimpin koalisi militer Arab untuk memerangi gerilyawan Al-Houthi guna memulihkan kekuasaan Pemerintah Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi --yang diakui masyarakat internasional dan kini berpusat di Aden, Yaman Selatan.

Credit  antaranews.com

Angela Merkel Akan Serahkan Posisi Ketua Partai CDU

Angela Merkel Akan Serahkan Posisi Ketua Partai CDU

BERLIN - Kanselir Jerman Angela Merkel menyatakan pada para pemimpin konservatif bahwa dia tidak akan mencalonkan lagi sebagai Ketua Partai Kristiani Demokrat (CDU).

Langkah Merkel ini akan mengakhiri era 13 tahun saat dia mendominasi politik Eropa. Merkel, 64, telah menjadi Ketua CDU sejak 2000 dan kanselir sejak 2005. Sejumlah sumber partai menyatakan Merkel ingin tetap menjadi kanselir hingga 2021, saat pemilu federal selanjutnya akan digelar.

Pengumuman ini secara efektif mempercepat proses penggantian Merkel di CDU. Kabar ini pun mengakibatkan euro melemah dan yield obligasi pemerintah Jerman menguat. Mundur sebagai Ketua CDU akan semakin mengurangi otoritas Merkel yang telah melemah tahun ini oleh penurunan hasil dalam dua pemilu regional dan aliansi dekatnya kehilangan perannya sebagai pemimpin di kelompok konservatif di parlemen.

Merkel telah mewarnai panggung Eropa sejak 2005, membantu mengarahkan Uni Eropa (UE) melalui krisis zona Euro, dan membuka pintu Jerman untuk para migran yang lari dari perang di Timur Tengah pada 2015. Langkah itu pun masih memecah UE dan Jerman.

“Kita menyaksikan berlanjutnya pola yang terjadi sejak berbagai kesalahan Merkel dalam krisis migrasi 2015, bertahap tapi berlanjutnya erosi kekuatan politiknya,” kata Carsten Nickel, managing director di Teneo. “Bukannya mengatasi ketidakstabilan di Jerman dan Eropa, ini jelas berarti berlanjutnya kekosongan kepemimpinan sekarang,” kata Nickel dikutip kantor berita Reuters .

Kabar terbaru ini mengejutkan beberapa pejabat partai CDU yang memperkirakan Merkel akan mencalonkan lagi sebagai ketua di kongres partai di Hamburg pada awal Desember. Langkah mengejutkan itu memulai persaingan di CDU untuk menggantikan Merkel. Muncul pula berbagai pertanyaan tentang apakah dia dapat mengelola peralihan kekuasaan secara lancar. 

Merkel mendapat tekanan dari mitra koalisinya Sosial Demokrat untuk membuktikan hasil kebijakannya. Turunnya Merkel dari posisi ketua partai akan memberi peluang pada ketua baru CDU untuk membangun profil sebelum pemilu nasional selanjutnya.

Sumber partai menyatakan, calon pengganti Merkel, Sekretaris Jenderal CDU Annegret Kramparrenbauer telah mengumumkan pencalonannya untuk posisi ketua partai. Sumber partai juga menyatakan mantan ketua parlemen Friedrich Merz juga siap mencalonkan diri sebagai Ketua CDU. Kanselir CDU lainnya, Konrad Adenauer dan Helmut Kohl juga mengakhiri masa kepemimpinannya dalam kondisi yang penuh masalah. 

Credit  sindonews.com

Helikopter Militer Afghanistan Jatuh, 25 Orang Tewas

Helikopter militer Afghanistan. Sebuah helikopter militer Afghanistan jatuh di Provinsi Farah barat Rabu (31/10/2018), sebanyak 25 orang tewas. Foto/REUTERS

KABUL - Sebuah helikopter militer Afghanistan yang membawa para pejabat senior jatuh di wilayah Provinsi Farah barat, Rabu (31/10/2018) pagi. Sebanyak 25 orang yang ada di dalam helikopter tersebut dinyatakan tewas.

Insiden terjadi saat cuaca sedang buruk. Juru bicara gubernur provinsi setempat, Naser Mehdi, mengatakan helikopter itu jatuh sekitar pukul 09.10 pagi waktu setempat, tak lama setelah lepas landas dari distrik Anar Dara menuju Provinsi Herat.

Dia mengatakan para penumpang termasuk wakil komandan korps zona barat Afghanistan dan kepala dewan provinsi Farah.

Kelompok Taliban Afghanistan, seperti dikutip AP, mengklaim helikopter yang jatuh itu akibat ditembak militannya. Namun, pihak berwenang Afghanistan menyatakan penyebab kecelakaan belum diketahui.

Pada hari yang sama, seorang pembom bunuh diri telah menyerang gerbang penjara terbesar Afghanistan di sebelah timur Kabul. Serangan tersebut menewaskan tujuh orang, termasuk pekerja penjara dan personel keamanan.

Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Najib Danish mengatakan penyerang meluncurkan serangannya pada Rabu dini hari dengan menargetkan bus yang membawa pekerja penjara.

Penjara Pul-e-Charkhi yang luas tersebut menampung ratusan narapidana, termasuk sejumlah milisi Taliban.

Credit  sindonews.com

Eksekusi Mati TKI, Duri Dalam Daging Relasi Indonesia-Saudi

Ilustrasi unjuk rasa menentang hukuman mati TKI di Arab Saudi. (CNN Indonesia/Rebeca Joy Limardjo)

Jakarta, CB -- Relasi Indonesia-Arab Saudi kembali disorot setelah salah satu tenaga kerja Indonesia, Tuti Tursilawati, dieksekusi mati pada Senin (29/10).

Perempuan asal Majalengka, Jawa Barat, itu dihukum pancung karena dianggap terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap sang majikan, Suud Mulhak Al Utaibi, pada 2010 lalu.

Salah satu akar masalah adalah Saudi lagi-lagi mengeksekusi mati WNI tanpa memberi notifikasi terlebih dahulu kepada perwakilan RI di Riyadh maupun Jeddah. Langkah Saudi itu memicu protes Indonesia yang telah tiga kali 'kecolongan'.


Sebelum Tuti, eksekusi Zaini Misrin pada Maret lalu, serta Siti Zaenab dan Karni binti Medi Tarsim pada 2015 lalu juga dilakukan tanpa memberi notifikasi kepada pemerintah Indonesia.

Menurut Kepala Studi Timur Tengah Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Yon Machmudi, eksekusi Tuti seharusnya bisa dijadikan momentum pemerintah Indonesia untuk menegaskan sikap terhadap Saudi.


Selain protes, Yon menilai pemerintah seharusnya mulai menempatkan isu perlindungan WNI dan TKI sebagai bahan pertimbangan sebelum menjalin kerja sama atau kesepakatan apa pun dengan Saudi.

Sebab, menurut Yon, pemberian notifikasi dalam konteks pelaksanaan hukuman mati ini erat kaitannya dengan nilai kemanusiaan. Meski dalam hal ini Saudi memang tak memiliki kewajiban memberitahu pihak asing ketika akan melaksanakan hukum domestiknya.

"Memang ini hak Saudi untuk melaksanakan hukuman mati karena ini ada dalam konstitusinya. Tetapi tetap, Saudi seharusnya menghargai permintaan RI selama ini dengan memberi notifikasi lebih dulu sebelum melaksanakan hukuman mati," ucap Yon saat dihubungi CNNIndonesia.com pada Rabu (31/10).

"Kasus Tuti kemarin saya kira harus mulai menjadi prioritas RI ketika membicarakan kerja sama dengan Saudi. RI harus mempertimbangkan masalah ini sebelum menjalin kerja sama yang lain dengan Saudi karena ini menyangkut perlindungan WNI di luar negeri."

Pemerintah RI telah lama mendesak Saudi untuk memberi notifikasi lebih dulu sebelum melaksanakan proses hukum, terutama eksekusi mati, terhadap WNI.

Permintaan notifikasi juga selama ini terus menjadi salah satu topik utama setiap kali pejabat tinggi RI bertemu dengan pejabat Saudi, termasuk ketika Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menerima kunjungan Menlu Saudi Adel Al Jubeir di Jakarta pada pekan lalu.


Namun, Saudi seakan tak mengindahkan permintaan Indonesia tersebut. Yon menganggap hal itu disebabkan karena Saudi tidak melihat Indonesia sebagai sebuah mitra strategis yang sejajar.

"Meski relasi kedua negara terbilang dekat-Indonesia juga membidik investasi Saudi-Persepsi Saudi terhadap Indonesia belum satu level. Sejak dulu, sebenarnya Saudi tidak melihat Indonesia sebagai negara yang penting," ujar dosen bahasa Arab tersebut.

"Indonesia memang pengirim jamaah haji dan umroh terbesar, secara religius memang kita bisa dikatakan dekat, tetapi pada praktiknya Saudi kurang memandang Indonesia sebagai mitra strategisnya."

Menurut Yon, kasus Tuti harus bisa menjadi titik balik pemerintah agar bisa menempatkan Indonesia sejajar dan lebih dihormati oleh Saudi. Salah satunya dengan mendesak perbaikan perlindungan WNI di Saudi melalui mekanisme kerja sama bilateral.

"Saya kira harus dilakukan kerja sama yang menempatkan Indonesia pada posisi yang sejajar dan dihormati Saudi. Eksekusi Tuti saya kira bisa jadi momentum Indonesia untuk mengajak Saudi memperbaiki perlindungan WNI melalui perjanjian bilateral," kata Yon.

Kementerian Luar Negeri RI memang tengah membujuk Saudi membentuk kerja sama bilateral, tentang kewajiban memberi notifikasi kekonsuleran atau Mandatory Consular Notification (MCN) terkait eksekusi mati WNI di Saudi.

Unjuk rasa menentang hukuman mati terhadap TKI. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kemlu RI, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan perjanjian itu dibentuk guna mengikat Saudi agar berkewajiban memberi notifikasi kekonsuleran setiap ada WNI yang terjerat kasus hukum di negara tersebut, terutama yang akan menjalankan hukuman mati.

Namun, perjanjian ini masih membutuhkan negosiasi panjang dan kesepakatan dari kedua belah pihak.

Tetap Moratorium TKI

Pendiri Migrant Care, Anis Hidayah, mengatakan kasus eksekusi Tuti seharusnya menjadi dasar bagi pemerintah, terutama Kementerian Ketenagakerjaan, untuk meninjau kembali rencana penempatan TKI ke Saudi dalam waktu dekat.

Kemenaker RI dan Saudi memang dikabarkan telah meneken sebuah perjanjian pembentukan proyek pilot pengiriman 30 ribu TKI dalam enam bulan. Proyek ini dilakukan meski moratorium pengiriman TKI ke Timur Tengah masih berlaku sejak 2015 lalu.

Sekretaris Utama BNP2TKI, Tatang Budie Utama Razak menegaskan proyek yang disebutnya sebagai technical arrangement ini dilakukan sebagai salah satu solusi menghindari pengiriman TKI secara ilegal ke Saudi.


Sebab, menurut Tatang, moratorium pengiriman TKI ke Timur Tengah malah memicu pengiriman pekerja migran Indonesia secara ilegal ke kawasan itu.

Namun, Anis berpendapat lain. Menurutnya, Indonesia tidak boleh mengirimkan TKI ke Saudi sebelum negara kerjaaan itu memberikan jaminan peningkatan perlindungan WNI di sana.

"Kasus Tuti semestinya dijadikan Kemenaker bahan pertimbangan rencana mereka menempatkan TKI baru dalam waktu dekat pascamoratorium," kata Anis.

"Tujuan pemerintah RI menjalin kerja sama dengan negara lain kan untuk mengurangi kerentanan. Ketika (mengurangi kerentanan) itu belum bisa dicapai, lebih baik tunda segala kerja sama ini sembari menyelesaikan pekerjaan rumah untuk memaksimalkan pelaksanaan UU No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," tegasnya.



Credit  cnnindonesia.com

Kronologi Kasus Tuti Hingga Dieksekusi Mati di Saudi

Ilustrasi. (Pixabay/Succo)

Jakarta, CB -- Arab Saudi mengeksekusi mati Tuti Tursilawati pada Senin (29/10), setelah tenaga kerja Indonesia asal Majalengka itu menjalani proses hukum selama kurang lebih delapan tahun di negara Timur Tengah tersebut.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan perempuan kelahiran 1984 tersebut ditangkap oleh otoritas Saudi pada Mei 2010 karena dituduh melakukan pembunuhan berencana terhadap majikannya, Suud Mulhak Al Utaibi.

Suud dikabarkan kerap melakukan pelecehan terhadap Tuti. Iqbal mengatakan Tuti melakukan pembunuhan terhadap Suud ketika laki-laki itu sedang tidak melakukan kekerasan sehingga tidak bisa dijadikan sebagai pembelaan.


"Betul bahwa Tuti memang pernah mengalami harassment. Namun, pada saat Tuti melakukan pembunuhan tersebut, dia sedang tidak menghadapi pelecehan dari sang majikan sehingga tidak bisa dianggap sebagai defense," tutur Iqbal dalam jumpa pers di Kemlu RI, Selasa (29/10).


Iqbal mengatakan Tuti membunuh Suud, yang sudah lanjut usia, dengan memukul menggunakan kayu yang disebut sudah disiapkannya. Tuti memukul Suud dari belakang hingga tidak sadarkan diri.

Karena itu, hakim memutuskan bahwa Tuti telah merencanakan pembunuhan tersebut. Pada 2011, hakim memvonis Tuti hukuman mati had gillah atau mati mutlak.

Had gillah merupakan salah satu tingkatan hukuman mati tertinggi di Saudi setelah qisas dan takzir lantaran tidak bisa diampuni oleh raja atau bahkan keluarga korban.

"Kalau divonis hukuman mati had gillah berarti yang bisa memaafkan hanya Allah SWT. Kalau qisas dan takzir kan masih bisa diampuni dengan diyat atau pengampunan raja dan keluarga," tutur Iqbal.


Meski vonis Tuti sudah inkrah, pemerintah terus berupaya meminta Saudi meringankan hukuman Tuti. Iqbal mengatakan KJRI di Jeddah terus melakukan pendampingan kekonsuleran terhadap Tuti sejak 2011-2018.

Dia juga mengatakan KJRI memfasilitasi penunjukan pengacara bagi Tuti sebanyak tiga kali. Selain itu, pemerintah RI juga telah mengajukan permohonan banding sebanyak tiga kali dan peninjauan kembali (PK) sebanyak tiga kali.

"Permintaan PK juga telah disetujui hakim, penanganan kasus mulai dari awal lagi, namun pada akhirnya keputusan hakim tetap sama yakni memvonis hukuman mati," ucap Iqbal.


Tak hanya dari sisi hukum, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2011 dan Presiden Joko Widodo pada 2016 juga telah mengirimkan surat kepada Raja Salman, meminta keringanan hukuman bagi Tuti. Namun, Saudi tetap mengeksekusi Tuti kemarin.

"Yang kami sayangkan adalah eksekusi Tuti dilakukan tanpa pemberitahuan notifikasi kekonsuleran kepada perwakilan RI di Jeddah dan Riyadh," kata Iqbal.

Iqbal mengatakan dia langsung bertolak ke Majalengka setelah mengetahui kabar eksekusi Tuti dan memberitahukan kabar tersebut kepada orang tua TKI tersebut.


Iqbal menuturkan Tuti dieksekusi mati sekitar pukul 09.00 pagi waktu Saudi di kota Thaif. Staf KJRI Jeddah, ujarnya,  sudah berada di sana dan menyaksikan pula pemakaman Tuti.

"Pemerintah mengungkapkan duka cita terdalam kepada keluarga Tuti Tursilawati. Kepada saya, keluarga Tuti mengatakan mereka telah ikhlas dengan apa yang telah dihadapi oleh Tuti," katanya.




Credit  cnnindonesia.com

RI-Saudi Sepakat Kirim 30 Ribu TKI di Tengah Polemik Eksekusi

Ilustrasi pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bermasalah di Arab Saudi. (Lucky R)

Jakarta, CB -- Pemerintah Indonesia-Arab Saudi menyepakati perjanjian proyek pengiriman 30 ribu tenaga kerja Indonesia dalam enam bulan. Padahal saat ini pemerintah masih menghentikan (moratorium) pengiriman TKI ke Timur Tengah yang dilakukan sejak 2015.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal mengatakan kesepakatan itu diteken Kementerian Ketenagakerjaan RI-Saudi beberapa waktu lalu.

"Betul memang ada penandatanganan pilot project pengiriman 30 ribu TKI dalam enam bulan ke Saudi. Namun, karena perjanjian ini diteken Kemenaker maka akan lebih baik dijelaskan oleh pihak Kemenaker terkait kerja sama ini," ucap Iqbal dalam jumpa pers di kantornya, Selasa (30/10).


Proyek bersama ini diteken ketika perlindungan warga negara Indonesia, terutama TKI, di Saudi masih bermasalah. Moratorium pengiriman TKI ke Timur Tengah pada 2015 juga diputuskan pemerintah, seiring dengan banyaknya TKI yang dieksploitasi serta menghadapi kekerasan saat bekerja di Saudi dan sejumlah negara lainnya di kawasan itu.


Selain itu, Saudi juga beberapa kali tidak mengindahkan permintaan Indonesia terkait notifikasi ketika ada WNI yang menghadapi masalah hukum di negara tersebut, terutama pemberitahuan sebelum melakukan eksekusi mati terhadap WNI.

Proyek pengiriman TKI ini kembali mencuat ketika salah satu pekerja migran Indonesia asal Majalengka, Tuti Tursilawati, dieksekusi mati Saudi pada Senin (29/10). Eksekusi tersebut lagi-lagi dilakukan Saudi tanpa memberi notifikasi terlebih dahulu kepada perwakilan RI di Jeddah maupun Riyadh.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Utama BNP2TKI, Tatang Budie Utama Razak menegaskan proyek yang disebutnya sebagai technical arrangement ini dilakukan sebagai salah satu solusi menghindari pengiriman TKI secara ilegal ke Saudi.

Sebab, menurut Tatang, moratorium pengiriman TKI ke Timur Tengah malah memicu pengiriman pekerja migran Indonesia secara ilegal ke kawasan itu.

"Karena demand yang begitu tinggi, kami rasa pemerintah tidak bisa tinggal diam dan harus mencari solusi. Dan kami akui bahwa selama ini masih ada kebocoran (pengiriman TKI ielgal) meski jumlahnya tidak terlalu banyak ketika kita kirim dalam jumlah besar," ucap Tatang.


Tatang mengatakan dalam mekanisme kerja sama ini, pemerintah tidak lagi mengirim TKI tanpa jabatan pekerjaan jelas. Dia menuturkan dalam proyek ini para TKI akan dikirim dan dipekerjakan berdasarkan jabatan yang mereka pilih.

"Misalkan tukang masak, ya sudah mereka nanti dikirim untuk bekerja sebagai tukang masak. Baby sitter, berarti mereka nanti akan bekerja untuk merawat anak. Jadi kami tidak akan lagi kirim house maid atau pekerja rumah tangga seperti dulu."

Lebih lanjut, Tatang mengatakan kerja sama ini sudah dijajaki dan dinegosiasikan sejak 2011 lalu. Dia juga mematikan Kemenaker RI meneken kerja sama dengan jaminan Saudi mamu memperbaiki sistem perlidungannya bagi para TKI.

"Saudi juga sudah keluarkan UU Ketenagakerjaan dan pekerja domestik. Dalam negeri, kita (Indonesia) juga terus memperbaiki diri," katanya.

Meski Saudi disebut telah memperbaiki UU ketenagakerjaanya, lembaga non pemerintah Migrant Care menganggap pemerintah Indonesia seharusnya mempertimbangkan secara lebih matang lagi untuk mengirimkan TKI baru ke negara kaya minyak tersebut.


Pendiri Migrant Care, Anis Hidayah, menganggap pemerintah jangan coba-coba mengirimkan TKI ke Saudi ketika negara itu belum bisa secara pasti menjamin perlindungan pekerja migran Indonesia di sana.

"Tujuan pemerintah RI menjalin kerja sama dengan negara lain kan untuk mengurangi kerentanan. Ketika (mengurangi kerentanan) itu belum bisa dicapai, lebih baik tunda segala kerja sama ini sembari menyelesaikan pekerjaan rumah untuk memaksimalkan pelaksanaan UU No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," kata Anis.




Credit  cnnindonesia.com

Protes Eksekusi Mati WNI, Menlu Panggil Dubes Saudi ke Bali

Menlu Retno Marsudi memanggil Dubes Saudi untuk RI menghadap ke Bali guna membicarakan eksekusi mati WNI, Tuti Tursilawati, yang dilakukan tanpa notifikasi. (CNNIndonesia/Natalia Santi)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, memanggil Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia menghadap ke Bali guna membicarakan eksekusi mati terpidana WNI, Tuty Tursilawati, yang dilakukan tanpa notifikasi.

Retno sedang berada di Bali untuk menghadiri Our Ocean Conference di Nusa Dua saat menerima kabar tersebut pada Selasa (30/10).

Dubes Saudi untuk Indonesia, Osama Mohammed Abdullah Shuibi, sebenarnya juga menghadiri konferensi tersebut, tapi sudah kembali ke Jakarta.


"Kemarin dia (Dubes Arab) ada di Bali, tapi hari ini dia ada di Jakarta dan saya langsung suruh dia kembali ke Bali untuk temui saya dan bicarakan soal (eksekusi mati) ini," ujar Retno di sela OOC, Selasa (30/10).


Retno memanggil Shuibi untuk menyampaikan protes karena Saudi sudah berulang kali mengeksekusi mati terpidana WNI tanpa mengirimkan notifikasi ke perwakilan Indonesia.

Tak hanya WNI, Saudi juga kerap mengeksekusi mati terpidana asing lain tanpa notifikasi ke negara asal mereka.

"Kami protes seperti warga negara lain juga yang tak ada notifikasi saat dilakukan hukuman mati, kami sangat concern soal ini," katanya.

Retno bahkan sudah menelepon Menlu Saudi, Adel al-Jubeir, untuk menyampaikan langsung protes Indonesia atas eksekusi mati TKI asal Majalengka tersebut.

"Saya langsung hubungi Menlu Saudi, saya langsung sampaikan protes dan concern kita yang mendalam karena pelaksanaan hukuman mati ini tanpa ada notifikasi resmi ke konsulat kami," tutur Retno.


Notifikasi kekonsuleran merupakan salah satu hal yang perlu dilakukan negara-negara yang tergabung dalam Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Kekonsuleran.

Konvensi tersebut mengatur kewajiban setiap negara untuk menyampaikan kabar kepada perwakilan negara asing jika ada warganya terjerat kasus hukum di negara tersebut.

Selain kasus hukum, notifikasi kekonsuleran juga wajib diberikan ketika mengetahui kabar kematian warga asing di negaranya.


Indonesia dan Saudi merupakan anggota konvesi tersebut. Namun, konvensi itu memang tak mengatur kewajiban negara anggotanya untuk menyampaikan notifikasi terkait pelaksanaan hukuman mati bagi warga asing.

Tuti sendiri adalah salah satu dari 16 WNI yang didakwa hukuman mati di Saudi. Ia ditangkap pada 2010 silam karena dituding membunuh sang majikan.

Perempuan kelahiran 1984 itu diduga menghabisi majikannya dengan alasan membela diri dari upaya pelecehan seksual.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan bahwa kasus Tuti sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah) pada 2011 lalu.


Namun, Iqbal mengatakan pemerintah terus berupaya meminta Saudi meringankan hukuman perempuan itu, termasuk mengusulkan peninjauan kembali kasus dan banding.

Iqbal mengatakan Presiden Joko Widodo juga telah mengirim surat hingga dua kali kepada Raja Salman terkait kasus Tuti.

"Namun otoritas Saudi tetap pada keputusan awalnya yaitu mengeksekusi mati Tuti," kata Iqbal.




Credit  cnnindonesia.com

TKI Dieksekusi Lagi, Indonesia Protes ke Arab Saudi

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal. (CNN Indonesia/Riva Dessthania Suastha)

Jakarta, CB Indonesia -- Pemerintah Indonesia memprotes keputusan Arab Saudi yang mengeksekusi mati seorang TKI, Tuti Tursilawati, asal Majalengka, yang dipancung pada Senin (29/10) kemarin. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dikabarkan langsung meminta penjelasan dari Menlu Arab Saudi Adel Al Jubeir setelah mengetahui kabar itu.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kemlu RI, Lalu Muhammad Iqbal, mengatakan Retno protes karena ini adalah yang kesekian kalinya pemerintah Saudi melakukan eksekusi terhadap warga Indonesia tanpa pemberitahuan notifikasi kepada perwakilan di Riyadh dan Jeddah.

"Satu hal yang disayangkan Indonesia, eksekusi Tuti dilakukan tanpa notifikasi ke perwakilan RI di sana. Karena itu kami telah sampaikan protes dan keprihatinan terhadap cara Saudi melakukan eksekusi," ucap Iqbal dalam jumpa pers di Kemlu RI, Jakarta, pada Selasa (30/10).


"Menlu Retno kemarin sudah berbicara langsung dengan Menlu Saudi, sampaikan protes tersebut kepada Saudi," ujarnya menambahkan.


Selain menelepon Adel, Iqbal mengatakan Retno juga telah memanggil Duta Besar Arab Saudi di Jakarta, Osama bin Mohammed Abdullah Al Shuaibi hari ini.

Pemanggilan tersebut juga dimaksudkan untuk menyampaikan kekecewaan dan protes Indonesia terhadap pemerintahan Raja Salman, terkait eksekusi mati yang dilakukan tanpa notifikasi.

Padahal, notifikasi kekonsuleran merupakan salah satu hal yang perlu dilakukan negara-negara yang tergabung dalam Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Kekonsuleran.

Konvensi tersebut mengatur kewajiban setiap negara untuk menyampaikan kabar kepada perwakilan negara asing jika ada warganya terjerat kasus hukum di negara tersebut. Selain kasus hukum, notifikasi kekonsuleran juga wajib diberikan negara ketika mengetahui kabar kematian warga asing di negaranya.

Indonesia dan Saudi merupakan anggota konvesi tersebut. Namun, konvensi itu memang tidak mengatur kewajiban negara anggotanya untuk menyampaikan notifikasi terkait pelaksanaan hukuman mati bagi warga asing.


Tuti merupakan salah satu dari 16 WNI yang didakwa hukuman mati di Saudi.

Tuti ditangkap pada 2010 silam karena dituding membunuh sang majikan. Perempuan kelahiran 1984 itu diduga menghabisi majikannya dengan alasan membela diri dari upaya pelecehan seksual.

Iqbal mengatakan kasus Tuti sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah) pada 2011 lalu. Namun, Iqbal mengatakan pemerintah terus berupaya meminta Saudi meringankan hukuman perempuan itu, termasuk mengusulkan peninjauan kembali kasus dan banding.

Iqbal mengatakan Presiden Joko Widodo juga telah mengirim surat sebanyak dua kali kepada Raja Salman terkait kasus Tuti.

"Namun otoritas Saudi tetap pada keputusan awalnya yaitu mengeksekusi mati Tuty," kata Iqbal.

Iqbal mengatakan pengampunan ahli waris korban dan ganti rugi (diyat) tidak berlaku bagi Tuti, sebab perempuan itu divonis hukuman mati had gillah atau mati mutlak.


Vonis tersebut merupakan yang tertinggi dalam konteks hukuman mati lantaran tidak bisa dimaafkan meski dengan pengampunan raja atau keluarga korban.




Credit  cnnindonesia.com

AS, Rusia dan China Masih Menolak Larangan Senjata Nuklir

Data kepemilikan hulu ledak nuklir negara-negara di dunia pada tahun 2017. Foto/Business Insider

NEW YORK - Sebuah kampanye internasional mendesak larangan senjata nuklir berlaku segera. Namun, baru 19 negara yang menandatangani perjanjian internasional untuk larangan tersebut dan masih butuh tanda tangan dari 31 negara lain termasuk Amerika Serikat (AS), Rusia dan China.

Kampanye larangan senjata mengerikan itu diusung International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN). Kelompok itulah yang meraih Hadiah Nobel Perdamaian tahun 2017.

Menurut ICAN, perjanjian internasional soal larangan senjata pemusnah massal itu bisa berlaku tahun depan jika 50 negara menandatangani.

"Kami mendorong untuk mendapatkan 50 ratifikasi pada akhir 2019," kata Direkrut Eskekutif ICAN, Beatrice Fihn, dalam sebuah wawancara.

Dia optimistis akhir tahun 2019, 31 negara akan meneken perjanjian internasional tersebut.

Negara-negara adidaya dunia, termasuk China, Amerika Serikat dan Rusia menentang perjanjian itu. Alasannya, penangkal nuklir dibutuhkan untuk menjaga dunia dari Perang Dunia III.

Namun, Fihn mengesampingkan ketakutan seperti itu sebagai sikap penakut. "Jika Anda mengikuti argumen itu, bahwa lebih banyak senjata nuklir membuat kita lebih aman, lalu mengapa punya masalah dengan kepemilikan senjata nuklir Korea Utara?," tanya dia.

"Ini sedikit mirip dengan perdebatan senjata di Amerika Serikat; Anda merasa lebih aman, tetapi semua statistik dan logika mengatakan bahwa Anda lebih mungkin ditembak jika Anda memiliki senjata di rumah," ujarnya, seperti dikutip Sputnik, Senin (29/10/2018).

Fihn mengatakan bahwa keputusan Presiden AS Donald Trump untuk membatalkan perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) 1978. Perjanjian antara AS dan Soviet (kini bernama Rusia) tersebut diteken untuk mencegah perang nuklir.

"INF melarang rudal yang dimaksudkan untuk menghapus kota-kota di Eropa," kata Fihn. Anehnya, menurut dia, ada negara-negara Eropa yang menentang perjanjian itu.

Saat ini, 127 negara terutama di Afrika dan Amerika Latin, telah diidentifikasi sebagai pendukung perjanjian INF. 

Credit  sindonews.com

Jair Bolsonaro, Sosok Ekstrem Kanan Pimpin Brasil

Jair Bolsonaro memenangkan pemilihan presiden Brasil

Foto: AP Photo/Silvia Izquierdo, File

Trump menjanjikan kerja sama erat bidang ekonomi dan militer dengan Brasil

Rakyat Brasil memilih Jair Bolsonaro, tokoh ekstrem kanan, sebagai presiden baru mereka. Mantan kapten tentara tersebut memenangkan pemilihan presiden dengan cara-cara meyakinkan, merayu pemilih dengan janji memberantas korupsi, dan mengobarkan perang dengan kartel narkoba.

Dalam pemilihan umum (pemilu) putaran kedua, Ahad (28/10), Bolsonaro meraih 55,2 persen melawan kandidat dari kelompok kiri, Fernando Haddad, yang mendapatkan 44,8 persen. Tim masa transisinya berencana untuk segera bertemu dengan Presiden Brasil Michel Temer.  Mereka akan memulai melakukan transisi sebelum Bolsonora dilantik pada 1 Januari 2019.


Kemenangan Bolsonaro ini menghadirkan tentara kembali dalam politik praktis. Angkatan Bersenjata Brasil sempat mengusai Brasil selama beberapa dekade dari 1964 sampai 1985. Beberapa pensiunan jenderal akan menjadi menteri dan penasihat Bolsonaro.

"Anda semua menjadi saksi saya untuk mempertahankan konstitusi negeri ini, atas nama kebebasan dan Tuhan," kata Bolsonaro di akun media sosial Facebook-nya setelah dinyatakan menang, Senin (29/10).

Bolsonaro seorang pendukung Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang lantang. Ia berjanji akan mengembalikan kejayaan ekonomi Brasil. Ia juga berjanji akan merombak prioritas diplomatik yang lebih setengah dekade dikuasai ideologi kiri.

Bolsonaro berjanji akan menghancurkan seluruh oposisi politiknya yang kebanyakan dari kalangan kiri. Ia juga memiliki sejarah buruk dengan mencela dan melecehkan kelompok minoritas dan perempuan.

Naiknya mantan anggota kongres berusia 63 tahun ini didorong oleh penolakan rakyat terhadap Partai Pekerja yang sudah menguasai Brasil selama 13 dari 15 tahun terakhir. Mereka diturunkan dua tahun yang lalu setelah terjadi resesi berkepanjangan dan skandal gratifikasi.

Ribuan pendukung Bolsonaro bersorak dan menyalakan kembali api di luar kediamannya di Rio de Janeiro. Para investor juga bersorak atas kemenangan Bolsonaro ini dan lega karena ia berhasil menjauhkan Partai Pekerja dari kekuasaan. Mereka berharap ia dapat mereformasi perekonomian Brasil.

"Saya tidak mengidolakan Bolsonaro dan saya tidak tahu apakah dia akan memerintah dengan baik, tetapi kami harap ia bekerja dengan baik. Rakyat ingin Partai Pekerja keluar. Mereka tidak sanggup lagi menerima korupsi," kata salah satu pendukung Bolsonaro, Tatiana Cunha (39 tahun), yang bekerja sebagai analis sistem.

Bolsonaro berjanji akan memotong birokrasi perdagangan. Ia mengatakan akan berkomitmen memperbaiki perekonomian Brasil dan mengurangi defisit anggaran pemerintah.

Sepertinya, pasar juga ikut senang dengan kemenangan Bolsonaro ini. Nilai mata uang Brasil naik 10 persen dibandingkan dengan dolar AS sejak 30 hari terakhir ketika Bolsonaro dipastikan menang. Indeks Bursa Bovespa naik 13,5 persen sejak pertengahan September lalu.

Investor cukup senang dengan pilihan Bolsonaro. Ia memilih ekonom dari Universitas Chicago dan bankir investasi Paulo Guedes sebagai menteri keuangannya. Guedes ingin memprivatisasi berbagai perusahaan negara.

Ia mengatakan, dalam satu tahun pertama, pemerintahan yang baru akan mencoba untuk menghapus anggaran yang tidak berkesinambungan. Caranya dengan mengurangi pajak dan menciptakan 10 juta lapangan kerja. Guedes mengatakan, lapangan kerja dapat diciptakan jika pajak upah pekerja dapat dipotong. Ia yakin kebijakan baru tersebut akan meningkatkan investasi di sektor infrastruktur.

Trump ucapkan selamat

Trump sudah menelepon Bolsonaro dan mengucapkan selamat kepadanya melalui sambungan telepon, Ahad. Presiden AS ke-45 tersebut juga mengatakan ingin meningkatkan hubungan politik dua perekonomian terbesar di Benua Amerika tersebut.

Kini keduanya menjadi pemimpin dari kelompok konservatif yang mengubah tatanan politik negara mereka masing-masing. "Kami sepakat bahwa Brasil dan Amerika Serikat akan bekerja lebih erat dalam perdagangan, militer, dan bidang lainnya," cicit Trump di akun Twitter-nya.

Trump sudah mengungkapkan niatnya bekerja sama dengan Bolsonaro. "Keduanya mengungkapkan komitmen yang kuat untuk berdampingan bekerja sama meningkatkan taraf kehidupan rakyat Amerika dan Brasil," kata Juru Bicara Gedung Putih Sarah Huckabee.

Kemenangan Bolsonaro ini menjadi peringatan bagi seluruh dunia tentang semakin banyaknya pemimpin-pemimpin yang menggunakan slogan antidemokrasi untuk memenangkan pemilihan. Beberapa pemimpin negara yang juga berasal dari kelompok konservatif sudah memberikan selamat dan dukungannya kepada Bolsonaro.

Selain Trump, pemimpin-pemimpin negara Amerika Selatan yang berasal dari kelompok ultrakonservatif juga mengungkapkan keinginan mereka berkerja sama dengan Bolsonaro. Mereka antara lain Presiden Argentina Mauricio Macri yang mengucapkan selamat melalui akun media sosial Twitter miliknya.

"Saya berharap dapat bekerja sama untuk kebaikan hubungan negara kami dan kesejahteraan rakyat Argetina dan Brasil," kata Macri.

Begitu pula dengan Presiden Cile Sebastian Pinera yang berasal dari kelompok ultrakonservatif. Ia memberikan ucapakan selamat kepada rakyat Brasil yang telah menggelar pemilihan presiden dengan demokratis dan bersih.

"Saya yakin kami akan bekerja sama dengan visi dan kekuatan menuju masa depan yang mendukung integrasi dan kesejahteraan rakyat kami," tulis Pinera di akun media sosial Twitter-nya.

Banyak warga Brasil yang menyuarakan kekhawatiran mereka atas kemenangan Bolsonaro, terutama terkait hak asasi manusia, pembatasan kebebasan sipil, dan kebebasan berbicara. Rakyat Brasil khawatir Bolsonaro akan mencederai demokrasi dan mengubah Brasil menjadi radikal.

Credit  republika.co.id

Jair Bolsonaro, Pemenang Pilpres Brasil Pendukung Militerisme

Jair Bolsonaro.[Reuters]

CB, Jakarta - Jair Bolsonaro, 63 tahun meraih suara terbanyak dalam penghitungan suara dalam pemilihan presiden Brasil pada hari Minggu, 28 Oktober 2018. Muncul kekhawatiran Bolsonaro akan memimpin negara dengan perekonomian terbesar di Amerika Selatan secara diktator dan ekstrim. Mengapa?
Para pendukung terutama anak muda dan paruh baya menjuluki Bolsonaro sebagai o mito atau si mitos. Pendukungnya mengharapkan mantan anggota militer berpangkat kapten ini dapat mencegah Brasil jatuh ke tangan kubu kiri sosialis yang akan membuat Brasil seperti Kuba atau Venezuela kedua.

Kehidupan politik Bolsonaro diawali ketika menjadi anggota Kongres tahun 1991 dengan mengusung partai kanan tengah Sosial Liberal. Dalam karir politiknya, dia tidak punya catatan bagus selama menjadi anggota Kongres kecuali omongan kasarnya yang melecehkan. 
Bolsonaro dikenal suka menyerang kaum homoseksual dengan mengatakan dia lebih senang anak laki-lakinya meninggal daripada punya anak laki-laki gay. Bolsonaro dengan kasar mengatakan kaum kulit hitam sebaiknya tidak berkembang biak. Dan seorang rekannya sesama anggota parlemen dari partai Pekerja disebutnya sangat jelek hingga bahkan tak pantas untuk diperkosa.
Bolsonaro dikenal tidak menyukai pemerintahan Dilma Rousseff. Saat berlangsung pemungutan suara untuk menjatuhkan presiden Rousseff pada tahun 2016, Bolsonaro mendukung Kolonel Carlos Alberto Brilhante Ustra, yang menyiksa sekitar 40 orang anggota oposisi hingga tewas saat Brasil dipimpin diktator militer tahun 1964-85 menggantikan Rousseff, korban penyiksaan penguasa diktator.
Sebagai anggota parlemen, Bolsonaro juga sudah lama menyuarakan isu besarnya yaitu menangkap presiden Luiz Inacio Lula da Silva, pengganti Rousseff.  Dan, sejak April lalu, Lula dijebloskan ke dalam penjara atas tuduhan korupsi dan pencucian uang.

Meskipun dia berada di urutan teratas dalam jajak pendapat selama masa pilpres, namun Lula dilarang ikut pilpres. Bolsonaro diuntungkan dengan Lula dipenjara karena dia tidak punya lawan dari kelompok sayap kanan dalam pilpres.Selama kampanye, Bolsonaro tidak memiliki ide konkrit yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah Brazil yang kompleks. Anehnya, tentara aktif dari tahun 1971 hingga 1988 ini malah ingin menempatkan sekolah-sekolah negeri di bawah pengawasan mliter.
Dia juga akan menangani kasus kekerasan dengan mempersenjatai warga negara yang baik dan di saat yang sama menjanjikan aparat polisi bonus untuk setiap pelaku kriminal yang tewas.
Kemenangan Bolsonaro disebut mendapat dukungan dari 3 faksi koalisi, yakni pengusaha agribisnis, pelobi militer dan kaum ultra agama. Faksi koalisi ini dikenal di Brasil dengan sebutan BBB yang berasal dari kata Bois (banteng), balas (peluru), dan Biblia (Alkitab). Tanpa restu 3 koalisi ini, sulit untuk seseorang meraih jabatan presiden.
Selain itu, Bolsonaro memainkan rasa takut mendasar tentang keamanan di tengah meluasnya kejahatan. Kekerasan terjadi di banyak tempat di Brasil. Dari 20 kota paling penuh kekerasan di dunia, 7 kota berada di Brasil.
Tingkat pembunuhan tahun lalu mencapai 63,880 persen atau naik 2,9 persen dibandingkan tahun 2016, menurut Brazilian Forum of Public Security.

"Kejahatan merupakan isu di seluruh negeri yang efeknya ke semua kelas sosial, meskipun yang terbanyak oleh kaum miskin," kata Matias Spektof, profesor hubungan internasional di Getulio Vargas Foundation berkantor di Brasil, kepada Al Jazeera.
"Satu dari beberapa alasan mengenai Bolsonaro memimpin pengumpulan suara adalah dia memiliki pesan mengenai kejahatan, dan Haddad (pesaing utamanya dalam pilpres) tidak memilikinya."
Agenda kampanye Bolsonaro lainnya adalah mengatasi krisis keamanan dengan memiliterisasi polisi, bertindak keras terhadap pelaku dengan mengizinkan aparat untuk lebih bebas untuk membunuh, dan hilangnya hak publik dari undang-undang senjata.
Penolakan terhadap Bolsonaro menjadi sorotan media internasional. Misalnya September lalu, dia ditikam saat berkampanye di kota Juiz de Fora di negara bagian Minas Gerais. Tersangka penikam Bolsonaro mengatakan kepada aparat bahwa dia diperintahkan Tuhan untuk menyerang Bolsonaro.
29 September lalu, ratusan ribu orang berunjuk rasa di sejumlah kota di Brasil sebagai bagian dari aksi protes menolak Bolsonaro. Protes yang didukung media sosial dan dipimpin para perempuan membuat tagar #EleNao atau #BukanDia.
"Masyarakat kami dalam transisi dan dia mewakili segala sesuatu yang tua dan lebih konservatif di Brasil. Ini hal paling menyedihkan mengenai Bolsonaro,," ujar pengunjuk rasa yang menolak Jair Bolsonaro sebagai presiden Brasil.

Credit  tempo.co

Perdana Menteri Australia Scott Morrison Dapat Penilaian Negatif

Scott Morrison, Perdana Menteri Australia. Sumber: Reuters/asiaone.com

CB.CO, Jakarta - Pemerintahan Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, mendapat penilaian negatif untuk pertama kali sejak memimpin pada Agustus 2018. Penilaian itu diperoleh dari sebuah hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh Newspoll dan dipublikasi pada Senin, 29 Oktober 2018.
Jajak pendapat Newspoll memperlihatkan adanya sejumlah ketidakpuasan masyarakat Australia kepada Morrison. Jumlah mereka yang tidak puas ini naik enam poin menjadi 44 persen.
Namun Morrison masih lebih disukai oleh masyarakat Australia ketimbang pemimpin kubu oposisi, Bill Shorten, yang berasal dari Partai Buruh. Shorten hanya mendapat rating kepuasan 13 persen.
Dikutip dari asiaone.com, popularitas Perdana Menteri Morrison turun setelah koalisi Partai Liberal dan Partai Nasional kehilangan satu kursi di parlemen, yakni kursi yang ditinggalkan mantan Perdana Menteri Malcom Trunbull. Kursi kosong ini lalu dimenangkan oleh calon independen, Kerryn Phelps.



Scott Morrison. REUTERS


Hasil jajak pendapat ini, membuat pemerintah berkuasa terancam kehilangan 19 kursi parlemen dalam pemilu Mei 2019. Namun meski Morrison mendapatkan penilaian negatif dari masyarakat Australia, survei Newspoll memperlihatkan 58 persen responden ingin parlemen menjalankan hingga tuntas pemerintahan atau sampai pemilu Mei 2019.Pemerintahan Morrison mendapat penilaian negatif dalam dua pekan terakhir karena rencana kontroversi untuk memindahkan kantor Kedutaan Besar Australia dari Tel Aviv ke Yerusalem. Rencana ini ironisnya didukung sebuah mosi di parlemen. 

Credit  tempo.co

Trump pada Migran: Ini Invasi, Militer AS Menunggu Anda!

Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Foto/REUTERS

WASHINGTON - Presiden Donald Trump menganggap ribuan migran Amerika Latin yang sedang menuju perbatasan Amerika Serikat (AS) sebagai invasi. Dia menjanjikan respons militer yang keras, di mana Pentagon mulai Selasa (30/10/2018) mengerahkan hingga sekitar 5.200 tentara layanan aktif ke perbatasan Meksiko.

"Banyak anggota geng dan beberapa orang yang sangat jahat dicampur ke dalam kafilah menuju perbatasan selatan kami," tulis Trump di Twitter.

Dia kemudian menyampaikan pesan keras terhadap ribuan migran yang rata-rata dari Honduras tersebut. "Silakan kembali, Anda tidak akan diterima Amerika Serikat kecuali Anda pergi melalui proses hukum. Ini adalah invasi pada negara kami dan militer kami sedang menunggu Anda!," lanjut tweet Trump.

Tweet Trump muncul sehari setelah Menteri Pertahanan James Mattis mengumumkan bahwa militer telah mulai memindahkan peralatan ke posisi di sepanjang perbatasan AS dengan Meksiko.

Pengerahan sekitar 5.200 tentara AS juga dikonfirmasi pihak Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (CBP) AS serta  Departemen Pertahanan. Ribuan tentara, yang sebagian besar dipersenjatai, itu akan memperkuat kontingen Garda Nasional yang berjumlah sekitar 2.000 personel di perbatasan.

Menurut laporan Fox News, Selasa (30/10/2018), ribuan tentara yang dikerahkan berasal dari Fort Bragg, Pangkalan Bersama Lewis-McChord, Fort Stewart, Fort Campbell, Fort Knox dan Fort Riley.

Pejabat Pentagon, Jenderal Terrence J O' Shaughnessy, mengumumkan pengerahan ribuan tentara AS tersebut pada hari Senin. "Unit-unit yang biasanya ditugaskan bersenjata, mereka itulah sebenarnya, dikerahkan dengan senjata," kata Jenderal O'Shaughnessy.

Misi tersebut dinamai "Operation Faithful Patriot". Misi dipimpin oleh pejabat Angkatan Darat AS, Letnan Jenderal Jeffrey S. Buchanan, yang beroperasi di Puerto Rico pada tahun 2017 setelah Badai Maria yang menghancurkan.

Angkatan Udara AS juga siap untuk mengangkut 400 agen Patroli Perbatasan tambahan ke perbatasan selatan negara tersebut.

Isabel Garcia, co-founder dari Coalición de Derechos Humanos, mengatakan kepada Radio Sputnik pada hari Kamis lalu bahwa penempatan pasukan AS  di perbatasan merupakan pelanggaran terhadap Posse Comitatus Act, undang-undang yang disahkan pada 1878. UU itu melarang militer dikerahkan untuk tujuan penegakan hukum kecuali ketika disahkan oleh Kongres.

"Kami benar-benar pergi ke Kongres dalam beberapa dekade terakhir, di mana militer telah sepakat dengan kami bahwa mereka tidak memiliki tempat di sepanjang perbatasan karena mereka dilatih untuk membunuh," kata Garcia.  

Credit  sindonews.com

AS Kerahkan 5.200 Tentara Aktif ke Perbatasan Meksiko

Pentagon mulai mengerahkan ribuan tentara ke perbatasan Amerika Serikat dengan Meksiko hari Selasa (30/10/2018). Foto/REUTERS

WASHINGTON - Pentagon mulai mengerahkan sekitar 5.200 tentara layanan aktif ke perbatasan Amerika Serikat (AS) dengan Meksiko. Ribuan tentara, yang beberapa di antaranya dipersenjatai itu dikirim untuk meningkatkan keamanan menjelang kedatangan ribuan migran yang rata-rata dari Honduras untuk mencari suaka.

Pejabat Pentagon, Jenderal Terrence J O' Shaughnessy, mengumumkan pengerahan ribuan tentara AS tersebut pada hari Senin.

Menurut laporan Fox News, Selasa (30/10/2018), ribuan tentara yang dikerahkan berasal dari Fort Bragg, Pangkalan Bersama Lewis-McChord, Fort Stewart, Fort Campbell, Fort Knox dan Fort Riley.

"Unit-unit yang biasanya ditugaskan bersenjata, mereka itulah sebenarnya, dikerahkan dengan senjata," kata Jenderal O'Shaughnessy.

Misi tersebut dinamai "Operation Faithful Patriot". Misi dipimpin oleh pejabat Angkatan Darat AS, Letnan Jenderal Jeffrey S. Buchanan, yang beroperasi di Puerto Rico pada tahun 2017 setelah Badai Maria yang menghancurkan.

Pengerahan ribuan tentara AS dimulai hari Selasa waktu setempat.

Angkatan Udara AS juga siap untuk mengangkut 400 agen Patroli Perbatasan tambahan ke perbatasan selatan negara tersebut.

Sebelumnya pada hari Senin, gelombang migran Amerika Latin telah menyeberang dari Guatemala ke Meksiko melalui Sungai Suchiate, yang terletak di dekat titik paling selatan Meksiko. Video pergerakan ribuan migran itu telah menyebar di media sosial.

Beberapa jam sebelumnya, Presiden Donald Trump melalui Twitter mengeluarkan peringatan keras terhadap kedatangan para migran."Anggota geng dan beberapa orang yang sangat jahat di kafilah. Ini adalah invasi negara kami dan militer kami sedang menunggu Anda!," tulis Trump.

Isabel Garcia, co-founder dari Coalición de Derechos Humanos, mengatakan kepada Radio Sputnik pada hari Kamis lalu bahwa penempatan pasukan AS  di perbatasan merupakan pelanggaran terhadap Posse Comitatus Act, undang-undang yang disahkan pada 1878. UU itu melarang militer dikerahkan untuk tujuan penegakan hukum kecuali ketika disahkan oleh Kongres.

"Kami benar-benar pergi ke Kongres dalam beberapa dekade terakhir, di mana militer telah sepakat dengan kami bahwa mereka tidak memiliki tempat di sepanjang perbatasan karena mereka dilatih untuk membunuh," kata Garcia.

Credit  sindonews.com

PLO Cabut Pengakuan Terhadap Negara Israel

Presiden Palestina Mahmoud Abbas

Foto: AP Photo/Richard Drew

PLO ingin Israel mengaku negara Palestina sesuai dengan perbatasan 1967.

CB, RAMALLAH -- Dewan pusat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO)  mengumumkan bahwa mereka menangguhkan pengakuannya terhadap negara Israel.

Seperti dilansir Middle East Eye, Selasa (30/10), dalam keputusan yang diumumkan setelah pertemuan Senin malam, PLO mengaku akan menghentikan semua komitmennya pada "otoritas pendudukan" sampai Israel mengakui sebuah negara Palestina sesuai perbatasan  1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.

Komitmen itu termasuk kerja sama keamanan dan perjanjian perdagangan yang dicapai antara Israel dan Otoritas Palestina (PA). Keputusan dewan ini tidak mengikat. Namun dapat menjadi acuan bagi Otoritas Palestina untuk membuat keputusan di masa depan. Presiden PA Mahmoud Abbas hadir pada pertemuan tersebut.

Sebelumnya, pada  2015 Dewan pusat PLO  telah menyerukan untuk mengakhiri kerja sama keamanan dengan Israel. Dewan telah menugaskan Abbas dan Komite Eksekutif PLO untuk menindaklanjuti hasil keputusan ini.

Dewan juga secara eksplisit mengkritik proses perdamaian yang dipimpin Donald Trump dan rencananya untuk mengakhiri konflik.  "Komite memuji upaya presiden (Abbas) dalam  menolak apa yang disebut Kesepakatan Abad ini dan melakukan semua cara yang tersedia untuk mengalahkannya, serta menganggap pemerintah AS mitra dari Israel  bagian dari masalah, bukan solusi," tulis kantor berita resmi Palestina, Wafa dalam laporannya.



Dewan juga mengecam Hamas yang mengontrol Jalur Gaza. Mereka menuduh kelompok itu gagal memenuhi komitmennya dalam perjanjian rekonsiliasi yang ditandatangani pada Oktober tahun lalu.
Abbas tampaknya mendukung keputusan Dewan ini. Ia mengatakan, Palestina akan melakukan tindakan-tindakan yang sebelumnya telah disetujui oleh dewan pusat.

Menurut pernyataan yang diterbitkan oleh WAFA, Abbas menyerukan Palestina untuk bersatu di belakang PLO sebagai satu-satunya wakil sah dari rakyat Palestina.

Abbas menanggapi tekanan yang memuncak dari Washington untuk mengakhiri bantuan publik dari Otoritas Palestina terhadap keluarga tahanan dan orang-orang yang dibunuh oleh pasukan Israel. "Bagian untuk keluarga kami dan para martir dan yang terluka adalah garis merah; kami tidak dapat bernegosiasi atas hak-hak mereka," kata Abbas.

Credit  republika.co.id

Demonstran Palestina di Gaza Ditembak Mati Tentara Israel

Para remaja Gaza menaikkan layang-layang yang membawa bara api dan minyak untuk dijatuhkan di lahan-lahan Israel selama bentrokan di dekat perbatasan Israel di timur Kota Gaza.

Foto: EPA/Mohammed Saber

Demonstran kembali melakukan aksi untuk melumpuhkan blokade Israel

CB, GAZA -- Tentara Israel menewaskan seorang pria Palestina pada Ahad (28/10) kemarin waktu setempat di daerah pesisir utara Gaza. Pria tersebut tewas di tengah aksi demonstrasi yang sedang berlangsung melawan kepungan Israel dari udara, tanah dan laut.

Seperti dilansir dari Anadolu Agency, Selasa (30/10), Juru Bicara Kementerian Kesehatan Palestina, Ashraf al-Qidra mengatakan, pria yang tewas itu bernama Mohammad abu-Ibadah berusia 27 tahun. Abu-Ibadah ditembak mati oleh tentara Israel selama demonstrasi melumpuhkan blokade Israel.


Komite Nasional Gaza untuk Penghentian Blokade melangsungkan agenda demonstrasi itu dari pantai utara Jalur Gaza. Lokasi ini tidak jauh dari zona penyangga Gaza-Israel yang dijaga ketat.



Untuk diketahui, aksi ini merupakan yang ke-13 pada tahun ini. Kapal demonstran perlahan mendekati perbatasan maritim sebelum tergesa-gesa mundur dalam menghadapi tembakan senapan mesin yang intens dari pasukan Israel.
Israel pertama kali memberlakukan blokade Gaza pada 2006, setelah gerakan Palestina Hamas, yang mendukung perlawanan bersenjata terhadap pendudukan Israel selama puluhan tahun, unggul dalam pemilihan legislatif Palestina.

Tahun berikutnya, Israel meningkatkan blokade setelah Hamas merebut seluruh Jalur Gaza dari faksi Palestina Fatah yang bersaing. Blokade ini telah melumpuhkan perekonomian Gaza, merampas lebih 2 juta penduduk dari banyak komoditas kebutuhan dasar.

Credit  republika.co.id

Israel Serang Suriah Lagi sejak Penembakan Pesawat Rusia

Serangan militer Israel di Latakia, Suriah, bulan lalu. Foto/Ynet

TEL AVIV - Israel telah melakukan serangan di Suriah lagi sejak jatuhnya pesawat pengintai Rusia akibat ditembak sistem pertahanan rudal S-200 Suriah bulan lalu. Operasi militer itu diungkap seorang pejabat senior Israel pada hari Senin.

Pada 17 September lalu, pesawat pengintai Il-20 Moskow secara tak sengaja ditembak jatuh oleh sistem pertahanan S-200 rezim Damaskus di Latakia. Sistem anti-pesawat itu sejatinya sedang merespons serangan empat jet tempur F-16 Israel, namun dalam waktu yang bersamaan pesawat Il-20 muncul. Sebanyak 15 tentara Moskow tewas dalam insiden itu.

Pejabat Tel Aviv yang mengungkap operasi militer terbarunya di Suriah tidak merinci tanggal dan hasil serangan.

"IDF (Pasukan Pertahanan Israel) telah menyerang di Suriah, termasuk setelah jatuhnya pesawat Rusia. Koordinasi militer dengan Rusia berlanjut seperti sebelumnya," kata pejabat senior pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang tidak dapat disebutkan namanya, seperti dikutip Reuters, Selasa (30/10/2018).

Stasiun televisi Israel, Channel 1, melaporkan satu serangan udara ditujukan pada pengiriman peralatan Iran untuk gerilyawan Hizbullah Lebanon. Peralatan yang dikirim itu berfungsi untuk meningkatkan akurasi roket dan rudal mereka.

Sejak perang saudara pecah di Suriah 7,5 tahun terakhir, Israel telah melakukan serangan udara di negara Presiden Bashar al-Assad itu berkali-kali. Dalam insiden 17 September, Moskow menyalahkan Israel yang dituduh menjadikan pesawat Il-20 sebagai tameng jet tempur F-16 dari serangan sistem pertahanan S-200 Damaskus.

Namun, Tel Aviv menolak disalahkan dan menganggap kesalahan fatal ada di pihak militer rezim Damaskus. Kejadian itu membuat hubungan Tel Aviv dan Moskow retak.

Sejak pesawat Il-20 jatuh, Rusia mengirim sistem pertahanan rudal S-300 yang diprotes Israel dan Amerika Serikat. Sistem itu dianggap Amerika akan menambah situasi konflik di Suriah semakin parah.

Pejabat Tel Aviv yang mengungkap operasi militer terbaru di Suriah juga menyampaikan bahwa Netanyahu dan Presiden Rusia Vladimir Putin akan bertemu dalam konvensi Paris,  11 November mendatang. "Kami percaya ada peluang bagus, pertemuan itu akan terjadi di sana," katanya. "Ini nyaman, tetapi belum diatur." 

Credit  sindonews.com

Uni Eropa buat 23 komitmen baru di pertemuan kelautan

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kiri) bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kanan) usai menyampaikan sambutan pada pembukaan Our Ocean Conference (OOC) 2018, di Nusa Dua, Bali, Senin (29/10/2018). Konferensi internasional tersebut berlangsung dari 29 hingga 30 Oktober 2018. ANTARA FOTO/media OOC 2018/Irsan Mulyadi/wsj.

Nusa Dua, Bali  (CB) - Uni Eropa membuat 23 komitmen baru untuk meningkatkan keadaan laut pada pertemuan ke-5 Konferensi Laut Kita (OOC) di Nusa Dua, Bali, pada 29-30 Oktober 2018.

"Kita semua membutuhkan lautan, dan lautan membutuhkan kita. Kita harus segera mengurangi sampah laut dan sumber lain pencemaran, menghentikan penangkapan gelap ikan dan mendukung lingkungan hidup, yang rapuh," kata Komisioner Uni Eropa untuk Urusan Lingkungan, Kelautan dan Perikanan, Karmenu Vella, dalam jumpa pers di Balai Sidang Nusa Dua Bali.

Vella menekankan bahwa ekonomi biru perlu dimantapkan melalui penciptaan pekerjaan dan pertumbuhan berkelanjutan dengan didukung penelitian canggih dan teknologi mutakhir.

Untuk itu, Uni Eropa mengukuhkan 23 komitmen baru untuk meningkatkan keadaan kelautan dan mengelola isinya. Tekad Uni Eropa itu termasuk penyediaan 100 juta Euro bagi penelitian dan pengembangan dalam rangka penanganan pencemaran sampah plastik, dan dana 82 juta untuk kegiatan penelitian laut dan kelautan, termasuk kajian seputar ekosistem, pemetaan dasar laut dan pengembangan sistem budidaya air, yang inovatif.

Tekad baru Uni Eropa tersebut juga diwujudkan dalam bentuk investasi senilai 18,4 juta Euro untuk menciptakan ekonomi biru di kawasan Eropa, yakni sektor ekonomi bertumpu pada lautan dan berbagi sumber dayanya, yang lebih berkelanjutan.

Selain itu, demonstrasi program observasi bumi, yang diprakarsai Uni Eropa dan diberi nama "Copernicus" menjadi salah satu yang dipromosikan dalam daftar komitmen baru tersebut. Dukungan bagi program tersebut akan ditingkatkan dengan tambahan dana 12,9 juta Euro bagi keamanan kelautan dan penelitian untuk layanan lingkungan pesisir.

Vella menyebutkan bahwa dua tahun lebih awal dari tenggat semula ditetapkan, 10 persen dari seluruh perairan di Uni Eropa secara khusus telah dijadikan Kawasan Perlindungan Laut.

Uni Eropa saat ini bekerjasama dengan Indonesia dan negara tuan rumah lain OOC pada masa depan untuk menjaga momentum menuju lautan lebih bersih dan lebih aman.

OOC diadakan setiap tahun dan menggalang tekad nyata pemerintah, perusahaan, dan lembaga swadaya masyarakat. Konferensi sebelumnya diselenggarakan di Amerika Serikat pada 2014 dan 2016, di Cile pada 2015, Malta pada 2017, dan Indonesia pada 2018.

Credit  antaranews.com

Pemerintah AS Kirim Tim Usut Pesawat Lion Air JT-610 Jatuh

Keluarga penumpang pesawat Lion Air mendatangi pusat krisis di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. (REUTERS/Willy Kurniawan)

Jakarta, CB -- Pemerintah Amerika Serikat dan Boeing menyatakan siap membantu Indonesia dalam menyelidiki jatuhnya pesawat Boeing-737 MAX, milik maskapai Lion Air dengan kode penerbangan JT-610 pada Senin (29/10). Mereka akan mengirim tim gabungan untuk bekerja sama dengan Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

Sebagaimana dilansir Reuters, menurut aturan penerbangan dunia dalam kejadian seperti ini Komisi Keselamatan Transportasi Amerika Serikat secara otomatis akan membantu proses penyelidikan, dengan mengirim tim. Tim itu nantinya juga terdiri dari perwakilan Boeing, serta teknisi dari CFM International yang memasok mesin untuk pesawat itu.

CFM International adalah anak perusahaan milik General Electric (GE) dan Safran.


Boeing sebagai pembuat pesawat itu juga turut menyampaikan belasungkawa atas kejadian itu.

"Kami sangat prihatin untuk para penumpang dan awak, dan turut bersimpati terhadap para keluarga serta kerabat yang mereka kasihi," tulis Boeing dalam pernyataannya dilansir dari AFP.

Boeing menyatakan mereka akan mematuhi aturan penerbangan dunia, serta membantu proses penyelidikan bersama KNKT.


"Boeing siap membantu secara teknis dalam proses penyelidikan kecelakaan itu," lanjut Boeing.

Pesawat nahas itu tercatat mengangkut 189 orang penumpang, termasuk 7 awak pesawat. Nasib mereka hingga saat ini belum diketahui.

Pesawat itu jatuh di laut dengan kedalaman 30-35 meter. Pesawat rute Jakarta-Tanjung Pinang itu lepas landas dari Bandara Soekarno Hatta pada pukul 06.21 WIB dengan tujuan Bandara Depati Amir. Namun, sekitar pukul 06.33 WIB pesawat Lion Air JT-610 itu hilang kontak lalu dikonfirmasi jatuh di perairan Tanjung Pakis, Karawang, Jawa Barat.


Pesawat Boeing 737 MAX 8 adalah versi paling mutakhir pesawat penumpang buatan Boeing. Burung besi berbadan sedang itu diklaim unggul dalam banyak hal, utamanya soal konsumsi bahan bakar.

Pesawat 737 MAX 8 memiliki panjang 39,5 meter, dengan bentangan sayap 35,9 meter dan tinggi 12,3 meter.

Pesawat jenis ini disebut mampu menghemat delapan persen pengeluaran operasi pesawat per kursi dan mengurangi emisi karbon sebesar 14 persen. Pesawat ini juga diklaim menghemat airframe maintenance (biaya perawatan) sebesar 20 persen.

Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Joseph R Donovan, menyampaikan belasungkawa atas musibah jatuhnya pesawat Lion Air JT 610.


"Saya atas nama Kedubes Amerika untuk Indonesia mengucapkan belasungkawa yang sebesar-besarnya atas kabar jatuhnya pesawat Lion Air tadi pagi," kata Joseph di Venue BSDCC I Nusa Dua, Bali.



Credit  cnnindonesia.com