CUPUMA

Jumat, 26 Oktober 2018

Bertemu Menlu Panama, Menlu RI Bahas Penguatan Kerjasama Maritim

JAKARTA - Kerjasama maritim menjadi salah satu agenda utama dalam pertemuan antara Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi dengan Menteri Luar Negeri Panama, Isabel Saint Malo. Keduanya bertemu di Gedung Pancasila, Jakarta.

Berbicara saat menyampaikan pernyataan bersama dengan Malo, Retno menyatakan ini adalah kunjungan Menlu Panama ke Indonesia sejak kedua negara membuka hubungan diplomatik nyaris empat dekade lalu.

Indonesia dan Panama, lanjut Retno, adalah dua negara yang sangat strategis, khususnya bila dilihat dari sisi maritim. Retno menyebut Indonesia menghubungkan Samudera Atlantik dan Hindia, sedangkan Panama menghubungkan Samudera Pasifik dan Atlantik.

"Kami mendiskusikan bagaiman meningkatkan kerjasma maritim. Beberapa area kerjasama maritim yang coba kami bahas termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang kemaritiman dan sertifikasi pelaut Indonesia," ucap.

"Kami juga membahas mengenai peningkatan kerjasama dalam menajemen pelabuhan dan pengembangan Zona Ekonomi Esklusif," sambungnya pada Kamis (25/10).

Dia kemudian menuturkan, selain membahas mengenai kerjasama maritim, dia dan Malo juga membahas mengenai peningkatan kerjasama ekonomi. Retno menyebut, sekitar 60 persen ekspor Indonesia ke Amerika dikirimkan melalui Panama, selain itu banyak area kerjasama ekonomi yang masih bisa dikembangkan dengan Panama.

Selain mengenai maritim dan ekonomi, Retno dan Malo juga membahas mengenai pemberian bebas visa untuk warga Indonesia ke Panama. "Bebas visa ke Panama juga kita bicarakan. Lalu kita juga undang anak-anak muda Panama untuk bisa ikut beasiswa Budaya dan Seni Indonesia," ucapnya.

Malo, yang juga menjabat sebagai Wakil Presiden Panama, datang ke Indonesia buka hanya untuk bertemu Retno dan sejumlah Menteri lainnya. Namun, dia juga datang ke Indonesia untuk menghadiri Our Ocean Confrence yang akan digelar awal pekan depan.

Credit sindonews.com

Mahathir: Jangan Paksakan Hak-hak LGBT di Malaysia

BANGKOK - Pemimpin Malaysia, Mahathir Mohamad mengatakan, negaranya tidak dapat menerima hak-hak LGBT seperti pernikahan sesama jenis. Mahathir menganggapnya sebagai nilai-nilai Barat.

Pernyataan Mahathir ini muncul dengan latar belakang apa yang dikatakan aktivis sebagai intoleransi yang berkembang terhadap komunitas LGBT di Malaysia.

"Pada saat ini, kami tidak menerima LGBT tetapi jika mereka (Barat) ingin menerima, itu adalah bisnis mereka. Jangan memaksakannya pada kami," kata pria berusia 93 tahun itu kepada hadirin yang ramai di Universitas Chulalongkorn Bangkok selama hari kedua kunjungan kenegaraan ke Thailand.

"Lembaga perkawinan, lembaga keluarga kini telah diabaikan di Barat. Mengapa kita harus mengikuti itu? Sistem nilai kita sama baiknya," tambahnya.

"Jika mereka (Barat) suatu hari memutuskan untuk berjalan telanjang, apakah kita harus mengikuti?" cetusnya seperti disitat dari AFP, Jumat (26/10/2018).

Malaysia menerapkan sistem hukum ganda yang memberikan pengadilan Islam hak untuk menangani urusan agama dan keluarga bagi warga Muslim, yang populasinya mencapai 60 persen.

Hukum Islam juga diawasi oleh masing-masing negara di Malaysia.

Mahathir, yang kembali ke jabatan perdana menteri tahun ini setelah kemenangan mengejutkan dalam pemilihan nasional pada bulan Mei, meraih kemenangan karena rasa frustrasi yang meluas dengan korupsi di Malaysia.

Namun kampanye populer untuk membasmi penyimpangan pemerintah telah membayangi beberapa pernyataan kontroversialnya tentang hak-hak LGBT dan orang-orang Yahudi, yang disebutnya "hidung-bengkok".

Menteri Urusan Islam Malaysia sebelumnya telah berbicara menentang kaum homoseksual, dan pada bulan September Mahathir mengatakan serikat pekerja sejenis tidak cocok untuk Malaysia, yang ia pertegas di komentarnya di Bangkok.

"Misalnya di barat sekarang, pria menikah dengan pria, wanita menikahi wanita, dan kemudian keluarga tidak terdiri dari ayah, ibu dan anak, tetapi dua pria mengadopsi satu anak dari seseorang," katanya.

"Mereka menyebut diri mereka keluarga."

Meskipun sikap Mahathir baru-baru ini mengecam pencambukan dua wanita yang dituduh melakukan seks lesbian di Malaysia.

Hukuman itu dilakukan di depan lebih dari 100 penonton di sebuah pengadilan Islam pada awal September di negara bagian utara Terengganu yang konservatif.

Ini adalah pertama kalinya perempuan dicambuk untuk hubungan sesama jenis di Malaysia, menurut para aktivis, meningkatkan ketakutan di kalangan komunitas LGBT negara.

Pada bagian pertama dari kunjungannya ke Thailand, Mahathir bertemu dengan pemimpin junta Prayut Chan-O-Cha dan menjanjikan bantuan Malaysia sebagai fasilitator untuk pembicaraan antara negara mayoritas Budha dan gerilyawan Melayu-Muslim di selatan di sepanjang perbatasan bersama.

Wilayah ini telah berada dalam genggaman pemberontakan tetapi berdarah selama lebih dari satu dekade, ketika pemberontak menuntut lebih banyak otonomi.

Credit sindonews.com

Ethiopia Angkat Presiden Wanita Pertama

Presiden Ethiopia Sahle-Work Zewde (REUTERS/Tiksa Negeri)

Jakarta, CB -- Ethiopia kini memiliki presiden wanita pertama di negara itu. Negara kedua terbesar di Afrika itu menunjuk Sahle-Work Zewde (68) untuk menjadi pemimpin mereka, Kamis (25/10).

Sahle-Wo dipilih dengan suara bulat oleh anggota parlemen Ethiopia. Mantan diplomat ini menggantikan Mulatu Teshome yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak jelas. Sebagai presiden ia diperkirakan akan menduduki jabatan ini selama dua periode enam tahun.

Perdana Menteri reformis Ethiopia, Abiy Ahmed pekan lalu menunjuk kabinet yang lebih ramping berisi 20 orang di mana separuh pos kementerian di kabinet ini dipegang oleh perempuan.

Beberapa diantaranya adalah Menteri Pertahanan Aisha Mohammed. Muferiat Kamil yang memimpin Kementerian Perdamaian yang baru dibentuk. Kementerian tersebut bertanggung jawab atas polisi dan badan intelijen dalam negeri.

"Jika perubahan di Ethiopia saat ini [...] dapat mempertahankan momentumnya dapat mewujudkan Ethiopia yang makmur bebas dari diskriminasi agama, etnis dan gender," jelas Sahle-Work.

Sahle-Work, yang lahir di ibukota Addis Ababa dan berkuliah di Perancis. Ia telah menjadi duta besar Ethiopia untuk Perancis, Djibouti, Senegal, dan blok regional, Otoritas Pembangunan Antarpemerintah (IGAD).

Tepat sebelum penunjukannya sebagai presiden dia adalah pejabat tinggi PBB di Uni Afrika. Dia fasih berbahasa Inggris, Perancis, dan Amharik, bahasa utama Ethiopia.

Uni Eropa memuji Sahle-Work sebagai "seorang diplomat yang sangat cakap" yang menyebut penunjukannya sebagai "tanda lain dari jalan Ethiopia menuju reformasi dan kohesi internal," seperti diutarakan juru bicara layanan eksternal Uni Eropa dalam pernyataannya.

Perubahan

"Mulatu telah menunjukkan kepada kami jalan untuk perubahan dan harapan, dia telah menunjukkan keberlanjutan sebelum dan sesudah meninggalkan kekuasaan. Saya meminta orang lain untuk memperhatikan teladannya dan siap untuk berubah," kata Sahle-Work dalam sebuah pidato di depan parlemen.

Kekuasaan politik di Ethiopia dikuasai oleh perdana menteri, sementara presiden terbatas sebagai simbol negara dan menghadiri upacara. Namun, posisi Sahle-Work memiliki bobot simbolik dan pengaruh sosial yang penting.

"Pemerintah dan partai-partai oposisi harus memahami bahwa kita hidup di rumah yang sama dan harus fokus pada hal-hal yang menyatukan kita, bukan apa yang memecah belah kita. Demi menciptakan negara dan generasi yang akan membuat kita semua bangga," katanya.

"Ketiadaan perdamaian mengorbankan banyak hal, terutama wanita. Jadi selama masa jabatan saya, saya akan menekankan peran perempuan dalam menjamin perdamaian dan pembagian perdamaian bagi perempuan."

Langkah Ethiopia ini menyusul beberapa negara Afrika lain yang sempat dipimpin oleh perempuan yang memiliki kekuatan eksekutif, seperti Ellen Johnson Sirleaf di Liberia (2006-2018) dan Joyce Banda di Malawi (2012-2014).

Banda diangkat ke kursi kepresidenan setelah kematian di kantor Bingu wa Mutharika. Sementara Sirleaf memenangkan dua pemilu sebelum mundur awal tahun ini pada akhir mandatnya yang diamanatkan konstitusi.

Credit cnnindonesia.com

Tiga Tahun Disandera Militan Suriah, Jurnalis Jepang Pulang

Seorang jurnalis lepas asal Jepang, Jumpei Yasuda, akhirnya kembali ke rumahnya pada Kamis (25/10), setelah tiga tahun disandera militan Suriah. (Hatay Governorship/Turkish Police/Handout via Reuters)

Jakarta, CB -- Seorang jurnalis lepas asal Jepang Jumpei Yasuda, akhirnya kembali ke rumahnya pada Kamis (25/10), setelah tiga tahun disandera militan Suriah.

"Saya senang bisa kembali ke Jepang. Pada saat yang sama, saya tidak tahu apa yang akan terjadi dari sini atau apa yang harus saya lakukan," katanya ketika menyeberang dari Suriah ke Ankara, sebelum ke Jepang.

Ini bukan kali pertama Yasuda diculik oleh militan. Ia sudah pernah diculik oleh militan di Irak pada 2004 lalu.

Ketertarikannya untuk meliput ke wilayah konflik sudah terlihat sejak 2002, ketika Yasuda pergi ke Irak untuk meliput masalah lingkungan, dan ketahanan pangan untuk surat kabar Shinano Mainichi.

Saat itu, ia frustrasi karena surat kabarnya tidak setuju untuk melakukan tugas itu, sehingga dia berhenti pada 2003.

Dalam buku karyanya pada 2003, Yasuda menjelaskan bahwa ia pergi melakukan peliputan karena ingin menunjukkan penderitaan akibat perang.

"Saya tidak dapat melihat wajah orang-orang yang tinggal di negara yang disebut sebagai wilayah 'kejahatan' dari informasi yang diberikan oleh media Jepang, mereka hanya melaporkan hal-hal diplomatik dan inspeksi oleh PBB," tulisnya.

Yasuda kembali ke Irak pada 2007 untuk bekerja sebagai juru masak di kamp pelatihan tentara Irak. Tiga tahun kemudian, ia menerbitkan sebuah buku tentang pekerja di zona perang.

Perjalanan terakhirnya ke Irak terjadi pada 2015, saat itu tidak ada informasi mengenai keberadaannya. Kebanyakan warga Jepang yang disandera di sana telah dibunuh.

Sebut saja jurnalis Jepang, Kenji Goto, dan seorang temannya, Haruna Yukawa. Mereka dibunuh dengan cara dipenggal oleh militan di Irak.

Namun, kebanyakan wartawan di Jepang tak mengkhawatirkan nasib Yasuda karena menurut mereka, pria itu tangguh.

"Yasuda itu tangguh dan memiliki kekuatan mental yang hebat. Aku tidak khawatir dia akan terluka," kata seorang jurnalis lepas, Kosuke Tsuneoka.

Ketika Yasuda terbang kembali ke Jepang, beberapa pengguna media sosial pun melontarkan kritikan karena menganggap pemerintah menghamburkan uang negara demi membayar tebusan jurnalis tersebut.

"Setelah dia kembali, saya ingin dia mengadakan konferensi pers untuk meminta maaf dan bekerja untuk membayar kembali uang tebusan. Saya tidak perlu mendengar pendapatnya," tulis pengguna akun Twitter, Kawako.

"Apakah benar-benar perlu untuk menyelamatkannya lagi? Membayar sejumlah uang yang besar untuk tebusan?" tulis pengguna akun Twiter @Massa.Kongo.

Meski pemerintah membantah membayar tebusan, tapi gelombang kritik ini membuat wartawan Jepang khawatir mereka tidak dapat dengan leluasa meliput ke daerah konflik.

"Saya khawatir atmosfer mereka menjadi seperti ini, sehingga orang tidak boleh pergi karena berbahaya dan kecenderungannya menuju pengendalian diri," tulis Yoshihiro Kando, mantan wartawan surat kabar Asahi.

Credit cnnindonesia.com

Turki harapkan Irak bentuk pemerintahan kuat

Suasana jalan di distrik Kota Sadr, Baghdad, Irak, Sabtu (19/5/2018). (REUTERS/Thaier al-Sudani)

Ankara, Turki (CB) - Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan Turki mengharapkan pemerintah yang kuat akan dibentuk di Irak setelah pemilihan umum di sana.

"Pembangunan kembali Irak itu penting. Kami (Turki) adalah negara yang paling tulus. Kami menjanjikan pinjaman lima miliar dolar AS (buat Irak). Ketegasan kami akan menguntungkan dari uang ini melalui penanaman modal, perdagangan dan dengan melakukan berbagai proyek (di sana)," kata Cavusoglu, sebagaimana dikutip kantor berita Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis. Ia menambahkan Irak mesti melanjutkan perang melawan teror.

"Sekarang, sebagai NATO, kami akan melatih pasukan keamanan Irak," katanya. Ditambahkannya, seorang perwira senior militer akan memberi sumbangan buat misi tersebut.

"Kegiatan kami akan mendorong kemampuan pasukan keamanan Irak. Da`esh masih ada di wilayah itu. Perang melawan PKK juga penting," kata Cavusoglu.

Dalam kegiatan terornya selama lebih dari 30 tahun terhadap Turki, PKK --yang dimasukkan ke dalam daftar organisasi teroris oleh Turki, AS dan Uni Eropa-- telah bertanggung-jawab atas kematian lebih dari 400.000 orang, termasuk perempuan dan anak kecil.

Menteri luar negeri tersebut mengatakan kerja sama antara Pemerintah Sentral Irak serta Pemerintah Regional Kurdi (KRG) dan Turki juga penting.

Cavusoglu mengatakan Turki ingin membuka kembali Konsulat Turki di kota besar Irak --Mosul dan Basra, serta Kirkuk.

Sementara itu, Cavusoglu juga berbicara mengenai hubungan yang tegang antara Turki dan Israel dan mengatakan Israel harus melakukan tindakan bagi normalisasi hubungan.

Pada Desember, Presiden AS Donald Trump memicu kemarahan dunia, setelah mengungkapkan rencana untuk memindahkan Kedutaan Besar AS ke Jerusalem dan mengumumkan kota itu sebagai ibu kota Israel serta berikrar akan memindahkan kedutaan besar Washington ke kota tersebut.

Pemindahan kedutaan besar itu dilakukan berbarengan dengan peringatan ke-70 berdirinya Israel pada 1948 --peristiwa yang oleh rakyat Palestina dinamakan "Nakba" atau "Bencana".

Pada pertengahan Mei, Turki telah menarik duta besar di Telv Aviv, Israel, dan Washington untuk konsultasi.

Jerusalem tetap menjadi pusat konflik Timur Tengah; rakyat Palestina menginginkan Jerusalem Timur --yang diduduki oleh Israel sejak 1967-- sebagai ibu kota negara Palestina merdeka.

"Sayangnya Israel melanjutkan permukiman tidak sahnya. Sayangnya, keputusan AS mendorong Israel mengenai permukiman ini," kata menteri luar negeri Turki tersebut.

Turki akan terus mendukung Palestina dalam masalah itu, ia menambahkan.

Credit antaranews.com

Tokoh syiah Irak tolak pemungutan suara rahasia bagi kabinet baru

Pendukung Irak dari daftar Sairun bergembira dengan membawa bendera Irak dan foto ulama Syiah Moqtada al-Sadr setelah hasil pemilihan parlemen Irak diumumkan di Baghdad, Irak, Selasa (15/5/2018). (REUTERS/Thaier al-Sudani)

Baghdad (CB) - Tokoh Syiah kondang di Irak, Muqtada As-Sadr, pada Rabu (24/10) menolak pemungutan suara rahasia di Parlemen mengenai susunan Kabinet baru.

"Orang ingin memperbarui sistem melalui pemerintah yang jujur dengan teknokrat yang independen yang diawasi oleh calon perdana menteri tanpa tekanan dari partai atau blok," kata As-Sadr di akun Twitter.

Calon Perdana Menteri Adil Abdul-Mahdi dijawalkan pada Rabu untuk mengumumkan pemerintahnya dan programnya untuk disetuji oleh Parlemen, kata kantor berita Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis pagi.

Anggota Parlemen Irak menyetujui sebagian daftar anggota Kabinet dan program yang diusulkan oleh Abdul-Mahdi, termasuk mantan menteri perminyakan sementara Thamer Ghadhban sebagai Menteri Perminyakan.

Anggota Parlemen kawakan dari Suku Kurdi, Fuad Hussein, diangkat sebagai Menteri Keuangan, kata beberapa anggota Parlemen. Parlemen dijadwalkan melakukan pemungutan suara buat sisa delapan menteri pada malam hari yang sama.

Pada awal Oktober, Barham Salih --yang baru terpilih sebagai Presiden Irak-- menugaskan Abdul-Mahdi untuk membentuk pemerintah baru.

Calon perdana menteri itu diduga didukung oleh tokoh spiritual Syiah Irak Ali As-Sistani.

Abdul-Mahdi telah menjadi menteir keuangan di pemerintah sementara dan menteri perminyakan dari 2014 sampai 2016.

Credit antaranews.com

Kamis, 25 Oktober 2018

China Tegaskan Akan Pertahankan Tiap Jengkal Tanahnya

Ilustrasi (REUTERS/Petar Kujundzic)

Jakarta, CB -- Menteri Pertahanan China Wei Fenghe menegaskan bahwa negaranya tidak akan pernah menyerahkan sejengkal pun wilayah China kepada negara lain. Penekanan ini termasuk penyerahan pulau Taiwan yang telah mengadakan pemerintahan sendiri dan mengklaim daratan itu sebagai miliknya. Hal ini juga merujuk pada perairan Laut Cina Selatan yang masih diperselisihkan dengan sejumlah negara di Asia Tenggara.

Hal ini dikemukakan oleh Fenghe dalam pernyataan dalam pembukaan Forum Xiangshan, Kamis (25/10). Forum ini adalah jawaban ala Cina atas forum keamanan tahunan Shangri-La Dialogue yang dihadiri oleh menteri pertahanan, dan kepala militer di kawasan Asia Pasifik, yang sebelumnya diadakan di Singapura.

Menteri Pertahanan AS Jim Mattis mengatakan kepada mitranya di Cina pekan lalu bahwa dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia perlu memperdalam hubungan tingkat tinggi mereka. Sehingga bisa menavigasi ketegangan dan mengendalikan risiko konflik yang tidak disengaja.

Sebelumnya, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen menuding sepak terjang China di dunia internasional "benar-benar" mengancam perdamaian dan stabilitas negaranya.

Hal ini diungkap Tsai karena menganggap China meningkatkan "serangan" untuk membendung upaya Taiwan meraih kedaulatan. Salah satunya adalah dengan mendesak negara-negara lain di dunia untuk memutus hubungan diplomatik dengan Taipei. Relasi antara Beijing dan Taipei terus memanas terutama sejak Tsai menjabat pada Mei 2016 lalu.

Sejak Tsai berkuasa, lima negara baru memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan akibat tekanan China. Hingga saat ini hanya tersisa 17 negara yang masih mengakui Taiwan sebagai negara secara diplomatik.

Taiwan mengaku sebagai negara yang berdaulat dan memiliki sistem politik, keuangan, dan hukum sendiri sejak 1949 lalu. Namun, hingga kini, wilayah itu tidak pernah benar-benar mendeklarasikan berpisah dari China.

Sejak itu, Taiwan secara agresif terus berupaya mendapat pengakuan negara lain sebagai negara merdeka. Sementara itu, China berkeras menganggapnya sebagai wilayah pembangkang yang ingin memisahkan diri.

Baru-baru ini, China juga terus meningkatkan latihan militer di sekitar Taiwan. Tak hanya itu, Beijing pun berhasil menekan sejumlah perusahaan internasional untuk memasukan Taiwan sebagai bagian dari China dalam sejumlah situs resminya.

Credit cnnindonesia.com

China dan Rusia Kerap Sadap iPhone Trump

Presiden AS Donald Trump (REUTERS/Kevin Lamarque)

Jakarta, CB -- Intelijen China dan Rusia disebut kerap menyadap telepon seluler milik Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dengan demikian, setiap panggilan telepon yang dilakukan oleh Trump bisa didengakan oleh intelijen kedua negara itu. Meski demikian, Trump tetap menggunakan ponselnya itu untuk melakukan telepon, demikian dilaporkan The New York Times, Rabu (24/10).

Disebutkan dalam laporan itu bahwa iPhone Trump kerap digunakan untuk bergosip, berkeluh kesah, atau meminta bantuan kepada teman-teman lamanya.

Namun, intelijen AS memperingatkan bahwa mata-mata China sering menyadap dan memanfaatkan informasi berharga yang mereka dengar untuk mencari cara untuk memanfaatkan Presiden untuk memengaruhi kebijakan administrasinya.

Laporan The Times ini berdasarkan kutipan dari pejabat yang saat ini menjabat dan mantan pejabat. Mereka menyebut bahwa mata-mata Cina telah mendengarkan panggilan iPhone Trump. Para pembantu Presiden juga telah memberitahunya bahwa mata-mata Rusia tengah mendengarkan pembicaraannya secara teratur.

Namun, Trump menolak untuk menyerahkan iPhone miliknya. Pejabat Gedung Putih hanya berharap bahwa Trump bisa menahan diri agar tidak membocorkan informasi rahasia ketika tengah berbincang dengan kawan-kawannya itu.

Penggunaan telepon seluler Trump selalu dicatat selama ia menjabat setelah para ahli keamanan mengemukakan kekhawatiran mereka soal keamanan informasi.

Pada April, CNN mencatat bahwa ketika John Kelly menjadi kepala staf keamanan, Trump membuat lebih banyak panggilan telepon melalui switchboard Gedung Putih. Switchboard adalah telepon khusus yang disediakan di Gedung Putih. Tapi, setelah itu, Presiden lebih sering melakukan panggilan melalui ponselnya.

Laporan New York Times mengatakan para pejabat frustasi untuk mengingatkan Trump agar tidak membuat panggilan menggunakan perangkat seluler yang tidak terjamin keamanannya itu.

Para pejabat itu mengatakan kepada Times bahwa China sedang berusaha memanfaatkan hasil sadapan pembicaraan Trump untuk membantu negara itu dalam perselisihan perang dagang dengan AS.

Menurut mereka, China telah mencatat percakapan Trump dengan Stephen Schwarzman, kepala Grup Blackstone, dan Steve Wynn, seorang tokoh Las Vegas yang mendirikan investasi besar di Makau, pusat perjudian di Tiongkok.

Wynn mengundurkan diri sebagai ketua keuangan untuk Komite Nasional Partai Republik Januari lalu menyusul tuduhan pelanggaran seksual. Namun, ia membantah tuduhan itu.

China, pada gilirannya, mulai menggunakan para pebisnisnya untuk mencoba mempengaruhi orang-orang yang terkait dengan masalah itu dengan Trump. Sehingga mereka berharap agar informasi itu akan sampai kepada Presiden.

Seorang pengacara untuk Wynn mengatakan kepada Times bahwa Wynn sudah pensiun dan menolak berkomentar. Sementara itu juru bicara Blackstone mengatakan Schwarzman "telah dengan senang hati melayani sebagai perantara untuk masalah-masalah kritis tertentu antara kedua negara atas permintaan kedua kepala negara."

Juru bicara Schwarzman Christine Anderson mengatakan kepada CNN dia tidak memiliki komentar tambahan.

Sebelumnya, Trump berbicara kepada Wall Street Journal minggu ini bahwa ia memiliki kebijaksanaan tentang informasi yang dikirimkan melalui teleponnya.

Credit cnnindonesia.com

Mohammed bin Salman Sebut Kasus Jamal Khashoggi Menyakitkan

Putra Raja Salamn, Mohammad bin Salman Al Saud. wikipedia.org

CB, Jakarta - Putra Mahkota Mohammed bin Salman akhirnya angkat bicara soal kasus pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi. Dia menyebut kasus ini menyakitkan dan keadilan akan menang.
Dalam sebuah acara diskusi panel di konferensi investasi internasional, Rabu, 24 Oktober 2018, Mohammed bin Salman mengatakan seluruh pelaku dalam pembunuhan Khashoggi akan mendapat hukuman. Khashoggi, 59 tahun, adalah wartawan asal Arab Saudi yang dibunuh di kantor konsulat jenderal Arab Saudi di Istanbul, Turki pada 2 Oktober 2018.

“Insiden yang terjadi ini sangat menyakitkan bagi seluruh masyarakat Arab Saudi. Insiden ini tidak dapat dibenarkan. Keadilan pada akhirnya akan menang,“ kata Mohammed bin Salman, seperti dikutip dari Reuters, Kamis, 25 Oktober 2018.

Dua anak Jamal Khashoggi diundang oleh Raja Salman ke istana Al Yamamah di ibu kota Riyadh, Arab Saudi. Raja Salman ingin mengucapkan belasungkawa secara langsung. Sumber : english.alarabiya.net

Sebelumnya Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengatakan Putra Mahkota memiliki tanggung jawab untuk melakukan operasi pengungkapan pelaku pembunuhan Khashoggi. Trump sangat ingin percaya kepada Mohammed bin Salman ketika Putra Mahkota itu mengatakan pejabat ditingkat bawah adalah orang yang harus disalahkan dalam pembunuhan Khashoggi.

Terkait pembunuhan Khashoggi, Trump saat ini menginginkan tanggung jawab yang lebih tinggi dari Kerjaan Arab Saudi. Sebab Mohammmed bin Salman adalah orang yang menjalankan pemerintahan dan banyak hal di Arab Saudi.
“Dia yang menjalankan segala hal dan jadi jika ada yang mau, maka itu pasti dia,“ kata Trump.
Khashoggi sejak 2017 mengasingkan diri ke Amerika Serikat dan memegang green card. Tulisan Khashoggi dikenal suka mengkritisi kebijakan Riyadh. Selama di Amerika Serikat, dia menulis kolom di Washington Post.

Credit tempo.co

Sejumlah Alasan Mengapa Saudi Bunuh Khashoggi

Wartawan Arab Saudi Jamal Khashoggi (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Jakarta, CB -- Sosiolog Turki Yasin Aktay, mengemukakan sejumlah alasan yang mungkin menjadi penyebab wartawan Jamal Khashoggi jadi target pembunuhan di konsulat Arab Saudi.

Aktay yang juga menjadi penasihat partai berkuasa Turki, Partai Keadilan dan Pembangun (AK) itu menyebut bahwa pemerintah Riyadh menganggap wartawan Washington Post itu berpotensi untuk mengorganisasikan oposisi. Meski demikian, ia tak pernah menganggap dirinya akan melakukan hal itu.

"Dari mana kecurigaan ini berasal?" tanya Aktay yang juga dikenal sebagai teman Khashoggi ini, kepada Anadolu, Rabu (24/10).

"Saya kira kecurigaan ini dibangun dari keparanoidan, kekuasaan, ketakutan pemerintah, dan kepengecutan."

Khashoggi berasal dari keluarga yang terpandang. Kakeknya adalah seorang Turki, Muhammed Halit Kasikci. Sehingga keluarga itu merupakan satu dari ribuan warga Saudi keturunan Turki. Nama Khashoggi sendiri dalam bahasa Turki berarti pembuat sendok dan dieja sebagai 'Kasikci'. Dalam satu setengah tahun terakhir, Khashoggi tinggal di Washington D.C sebagai kolumnis untuk Washington Post.

Ia pun kerap terbang ke Istanbul untuk mengikuti pertemuan dengan para ahli dan akademisi untuk mendiskusikan solusi terhadap ketidaknyamanan atas dunia Islam belakangan ini.

"Istanbul adalah pusat komunitas Islam yang penting. Kebanyakan pertemuan Islam dunia saat ini diadakan di Istanbul," lanjut politisi itu.

"Ia diundang ke pertemuan ini nyaris tiap bulan. Dalam pertemuan dengan peserta yang berbeda-beda, dia adalah salah satu yang pertama diingat untuk diundang.

Jamal Khashoggi kerap diajak menjadi pembicara dan diundang ke acara diskusi terkait dunia Islam (Middle East Monitor/Handout via REUTERS)

Terinspirasi 'Arab Spring'

Harapan Khashoggi tumbuh seiring dengan bertiupnya angin demokrasi dan kebebasan di era Arab Spring pada 2011. Ia menulis artikel dan memberikan pidato tentang era baru di Mesir, Libia, dan Yaman. Menurutnya dunia Islam bisa mengatasi segala persoalannya lewat demokrasi. Terobosan demokrasi dan pembangunan ekonomi di Turki membuatnya tertarik. Ia menyebut bahwa Truki bisa menjadi contoh bagi dunia muslim.

"Tentu ia sadar bahwa tidak ada model yang bisa ditransfer mentah-mentah begitu saja, tapi inspirasi dan pengaruh Turki akan menggema disana. Sebagai contoh, saat terjadi Arab Spring, ia yakin melihat analogi itu tengah berkembang."

Tapi harapan Khashoggi tersendat di negara-negara di mana pemerintah Saudi terlibat.

"Selama periode Arab Spring, ia mengambil sikap menentang negaranya sendiri. Ide-ide oposisi ini tidak mengubahnya menjadi seorang pria yang bisa dibungkam," kata Aktay.

Lebih lanjut Aktay, Khashoggi kecewa dengan sikap Saudi yang dianggap memberi kontribusi negatif untuk gerakan Arab Spring. Pemerintah Saudi lantas melihat wartawan ini sebagai oposisi.

"Tapi ini baru terjadi dalam satu setengah tahun terakhir. Sebelum itu, dia memiliki hubungan yang cukup baik [dengan otoritas Saudi]," paparnya.

Aktay pun menegaskan bahwa Khashoggi tidak hendak menggulingkan kekuasaan kerajaan Saudi saat ini.

"Ia tidak mencari alternatif. Maksudku, dia tidak mencari dinasti atau raja baru. Namun ia ingin negaranya untuk menjadi kerajaan yang lebih demokratis dan pengaturan yang lebih baik seperti Inggris," tandasnya.

Sebelumnya, rekan Khashoggi di Amerika Serikat, Ali Al-Ahmed, juga sempat mengemukakan hal serupa. Bahwa wartawan itu hanya menginginkan kerajaan Saudi agar menerima dan mengembangkan diskusi. Bukan menekan mereka dengan penangkapan dan pengejaran.

Meski demikian, Al-Ahmed, penentang Saudi yang menjalankan studi di Washington, DC, sendiri mengaku dirinya berpihak pada mereka yang menginginkan perombakan total kerajaan monarki itu menjadi negara demokratis.

Percaya pada Saudi

Kasus ini dianggap bisa menodai kepercayaan publik terhadap kantor konsulat (Yasin AKGUL / AFP)

Aktay juga menggarisbawahi bahwa Khashoggi memiliki kepercayaan besar terhadap negaranya dan Turki. Ia yakin bahwa Saudi tidak akan melakukan kekejaman terhadap warganya sendiri, apalagi di gedung konsulatnya sendiri.

"Dia terlalu yakin bahwa insiden semacam (pembunuhan) itu tidak akan terjadi di Turki. Dia tahu bahwa tidak akan ada penculikan semacam itu di Turki, yang memiliki negara hukum dan di mana kekuatan polisi dan kemampuan mereka benar-benar baik. Dan tentu saja, itu adalah konsulat. Dia sangat percaya seperti seorang manusia biasa. Kepercayaan diri ini merusak."

Aktay pun menambahkan bahwa insiden ini sangat mengerikan. Sebab, menurutnya hal ini bisa mengurangi kepercayaan seseorang terhadap konsulat. Apalagi setiap orang di luar negeri pada titik tertentu harus tetap berkunjung ke konsulat negara mereka.

"Jika konsulat ini berubah menjadi tempat di mana orang dengan mudah melakukan pembunuhan dan menutupinya, maka orang akan kehilangan kepercayaan mereka," tandasnya.

Aktay juga menyayangkan sikap Saudi yang dianggapnya telah mengeksekusi Khashoggi tanpa sebuah kejahatan. Sebab, yang dilakukannya hanyalah menentang kerajaan tanpa ada menggerakan pemberontakan.

Jamal juga keberatan dengan cara Saudi yang melakukan sejumlah penangkapan dalam campur tangannya soal Yaman. Meski awalnya ia mendukung campur tangan itu, namun penangkapan tersebut bagi Khashoggi malah akan memperburuk kekerasan hak azasi manusia di negara itu dan memperdalam konflik, bukan menyelesaikannya.

Credit cnnindonesia.com

Direktur CIA Dengarkan Rekaman Pembunuhan Khashoggi

Para penyidik Turki mencari petunjuk yang mungkin ada terkait pembunuhan jurnalis Saudi Jamal Khashoggi di parkir basement, di konsulat Istanbul, Selasa (23/10).

Foto: AP Photo/Emrah Gurel

Gina pergi ke Turki dalam sebuah perjalanan rahasia pada Senin.

CB, ISTANBUL -- Direktur CIA Gina Haspel dilaporkan telah mendengarkan rekaman audio yang konon memperdengarkan proses pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi. Ini merupakan pertama kalinya rekaman tersebut diperdengarkan kepada intelijen Amerika Serikat (AS).

Menurut sumber, Haspel mendengarkan rekaman audio tersebut dalam kunjungannya ke Turki. Ia dilaporkan pergi ke Turki dalam sebuah perjalanan rahasia pada Senin (22/10).

Presiden AS Donald Trump telah menjadikan Arab Saudi sebagai pilar utama strategi Timur Tengahnya. Namun ia semakin skeptis terhadap klaim kerajaan bahwa kematian Khashoggi terjadi dalam sebuah perkelahian di Konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober lalu.

Pada Selasa (23/10), Trump mengatakan para pejabat Saudi telah terlibat dalam menutup-nutupi kasus terburuk yang pernah terjadi. Menurutnya, orang-orang di belakang pembunuhan Khashoggi akan berada dalam masalah besar.

Rekaman audio mengenai pembunuhan Khashoggi itu dinilai dapat memberi lebih banyak tekanan pada AS untuk meminta pertanggungjawaban Arab Saudi.

"Tidak hanya akan ada lebih banyak tekanan dari media sekarang, tetapi Kongres akan mengatakan, 'Gina, kami ingin Anda datang berkunjung dan Anda dapat memberi tahu kami persis apa yang Anda dengar.'," ujar Bruce Riedel, mantan pejabat CIA.

Riedel mengatakan akan sulit bagi Haspel untuk menolak permintaan Kongres untuk memberika pengarahan. "Akan sangat sulit baginya untuk mengatakan tidak, karena paling tidak komite intelijen dapat memintanya untuk datang secara rahasia, tetapi bahkan jika itu adalah sesi rahasia, itu akan bocor dengan cepat," katanya.

Pemerintahan Trump mengambil langkah konkret pertama untuk menghukum Arab Saudi pada Selasa (23/10) dengan mencabut visa bagi individu yang terlibat dalam pembunuhan itu. Langkah ini diambil setelah 18 dari 21 tersangka sudah ditahan oleh Saudi.

Dalam mengumumkan langkah-langkah itu, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan dia akan bekerja dengan Departemen Keuangan apakah akan menjatuhkan sanksi kepada mereka yang bertanggung jawab atas kematian jurnalis tersebut.

"Hukuman ini tidak akan menjadi kata terakhir dalam masalah ini dari Amerika Serikat. Kami akan terus mengeksplorasi langkah-langkah tambahan untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab," kata Pompeo, dikutip The Washington Post.

Trump telah menegaskan kembali bahwa ia memandang Arab Saudi sebagai sekutu besar dan pembeli penting dari tank, bom, dan pesawat AS. Putra Mahkota Saudi Mohammad bin Salman, pemimpin de facto negara itu, membantah mengetahui misi pembunuhan terhadap Khashoggi. Pada Rabu (24/10) ia berjanji untuk membawa mereka yang bertanggung jawab ke pengadilan. Dia menyebut pembunuhan Khashoggi sebagai sebuah aksi kejahatan keji.

Namun para pejabat Turki telah menyuarakan keraguan mereka tentang niatnya untuk mendukung penyelidikan penuh. "Bagaimana penyelidikan bisa dilakukan Arab Saudi jika salah satu tersangka utama adalah putra mahkota MBS?" Kata seorang pejabat senior Turki.

Credit republika.co.id

Mesir lanjutkan diplomasi ulang-alik antara Hamas dan Israel

Warga Palestina duduk di luar rumah mereka di kamp pengungsi Khan Younis di selatan Jalur Gaza, Rabu (20/6/2018). (REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)

Kota Gaza, Palestina, (CB) - Satu delegasi dari dinas intelijen Mesir tiba di Jalur Gaza pada Rabu (24/10) untuk melanjutkan pembicaraan dengan para pemimpin HAMAS mengenai perujukan antar-Palestina dan gencatan senjata dengan Israel.

Delegasi tersebut menyeberang ke Jalur Gaza melalui tempat penyeberangan perbatasan Erez, kata seorang pejabat yang bekerja di tempat penyeberangan itu dan tak ingin disebutkan jatidirinya karena ia tak boleh berbicara dengan media.

Tak lama setelah tiba di Jalur Gaza, delegasi Mesir tersebut mengadakan pembicaraan dengan Kepala Biro Politik HAMAS Ismail Haniyeh dan anggota senior kelompok itu, kata satu pernyataan yang dikeluarkan oleh kelompok Palestina tersebut --yang menguasai Jalur Gaza.

Pemimpin HAMAS di Jalur Gaza Yahya As-Sinwar juga hadir dalam pertemuan itu, kata kantor berita Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis pagi.

Delegasi Mesir tersebut telah melakukan diplomati ulang-alik antara Jalur Gaza, Tepi Barat Sungai Jordan dan Israel selama beberapa hari. Selama itu, mereka bertemu dengan para pejabat Gerakan Perlawanan Islam (HAMAS), Faksi Fatah dan pemerintah Israel.

Pembicaraan tersebut adalah bagian dari gagasan untuk mewujudkan gencatan senjata antara HAMAS dan Israel di satu pihak dan mewujudkan perujukan Palestina antara pihak Palestina yang bertikai.

Kunjungan pada Rabu adalah yang ketiga oleh delegasi Mesir itu ke Jalur Gaza dalam satu pekan.

Pada 3 Oktober, satu delegasi HAMAS menyelesaikan kunjungan empat-hari ke Ibu Kota Mesir, Kairo, tempat mereka mengadakan pembicaraan dengan para pejabat Mesir mengenai gencatan senjata dan perujukan Palestina.

Pertikaian antar-faksi Palestina antara Fatah dan HAMAS telah berlangsung sejak HAMAS meraih mayoritas besar dalam pemilihan anggota Parlemen 2006 dan merebut kekuasaan di Jalur Gaza setelah pertempuran mematikan melawan pasukan yang setia kepada Fatah satu tahun kemudian.

Credit antaranews.com

Pasukan Israel Tembak Mati Pemuda Palestina

Tentara Israel.

Foto: EPA/Frank Franklin

Pasukan Israel sering melakukan penggerebekan di Tepi Barat.

CB, RAMALLAH -- Pasukan Israel menembak mati seorang pria Palestina dan melukai tiga lainnya dalam serangan di desa Taamun di wilayah pendudukan di Tepi Barat, Rabu (24/10). Petugas medis Palestina mengungkapkan, pria yang tewas itu diidentifikasi bernama Mohammed Basharat, seorang mahasiswa berusia 22 tahun yang terkena tembakan di dada.

Militer Israel mengatakan pasukan mereka menggunakan tembakan langsung untuk membubarkan kerumunan. Menurut mereka, langkah itu dilakukan setelah sekitar 50 warga Palestina melemparkan batu ke arah mereka selama penggerebekan di desa Taamun.

Dilansir di Channel News Asia, penduduk mengatakan pasukan Israel memasuki beberapa rumah untuk mencari warga Palestina yang dicurigai melakukan kegiatan anti-Israel.

Pasukan Israel sering melakukan penggerebekan di Tepi Barat, termasuk di daerah-daerah yang berada di bawah kontrol sipil Palestina. Di wilayah itu, Israel mempertahankan pengawasan keamanan secara keseluruhan di bawah perjanjian damai sementara.

Palestina menginginkan Tepi Barat, yang direbut oleh Israel dalam perang Timur Tengah pada 1967, untuk menjadi bagian dari negara mereka yang merdeka bersama dengan Jalur Gaza yang dikuasai Hamas. Sementara, Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Credit republika.co.id

Hafiz Cilik Indonesia Gemakan Ayat Suci Al-Quran di MTQ Internasional

MOSKOW - Dua hafiz cilik Indonesia, Muhammad Ghozali Akbar (10) dan Kamil Ramadhan (11) membacakan ayat-yat suci Al-Quran di puncak acara MTQ Internasional Moskow ke-19 kategori hafiz atau hafalan di Moskow. Kehadiran kedua hafiz cilik Indonesia dalam acara yang berlangsung akhir pekan lalu itu adalah sebagai tamu undangan khusus dari Dewan Mufti Rusia.

Menurut keterangan Kedutaan Besar Indonesia di Rusia, seperti dikutip Sindonews pada Rabu (24/10),surat yang dibaca hafiz cilik Indonesia adalah Surat Ar-Rahman ayat 1-40.

“Kami datang dari Indonesia ke Moskow, Rusia ingin memberikan hal yang berharga, berupa cinta kasih kami dan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran,” kata Ike Muttaqin, Ketua Yayasan Wakaf De Muttaqin Pesantren Yatim Tahfizil saat berada di atas panggung mendampingi Ahmad dan Kamil.

Lebih dari 6.000 orang hadir pada acara tersebut yang umumnya masyarakat muslim Rusia di Moskow dan sekitarnya yang memenuhi gedung Crocus City Hall. Hadir pula para tamu undangan dari berbagai kalangan, termasuk korps diplomatik.

Ike menyampaikan rasa syukur atas keikutsertaan dua hafiz cilik Indonesia dalam MTQ di Moskow. Ketua Yayasan Wakaf De Muttaqin Pesantren Yatim Tahfizil ini berharap kiprah Ahmad dan Kamil dapat memberikan inspirasi dan motivasi kepada orang lain untuk lebih mencintai Al-Quran dengan banyak membaca, menghafal, dan mengamalkannya.

MTQ Internasional Moskow ke-19 yang diselenggarakan oleh Dewan Mufti Rusia berlangsung pada 18-21 Oktober 2018 dan diikuti oleh 33 peserta dari 33 negara. Di antara negara-negera tersebut seperti Rusia, Bosnia Herzegovina, Serbia, Turki, Mesir, Yordania, Irak, Iran, Qatar, Saudi Arabia, Kuwait, Uni Emirat Arab, Palestina, Suriah, Tunisia, Yaman, Tanzania, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Indonesia. Babak kualifikasi dilangsungkan di Masjid Agung Moskow.

Indonesia diwakili oleh Muhamad Adbul Faqih dari Jawa Tengah. Meskipun belum berhasil menjadi yang terbaik, kehadiran wakil Indonesia melalui Kementerian Agama RI ini turut menyemarakan lomba dan mempererat ukhuwah Islamiah.

Duta Besar Indonesia untuk Rusia, M. Wahid Supriyadi yang hadir pada acara puncak MTQ ini menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Tim Indonesia, baik peserta, dua hafiz cilik, para pendamping, maupun perwakilan juri. Menurut Wahid, keikutsertaan ini turut lebih mendekatkan, tidak hanya hubungan antara bangsa Indonesia dengan Rusia, tetapi juga antara sesama masyarakat muslim di dunia.

“Untuk pertama kalinya panitia mengundang dua hafiz cilik dari Indonesia dan ini merupakan pengakuan luar biasa kepada Indonesia,” ucap Wahid.

Credit sindonews.com

Pengamat: RI Mampu Pimpin ASEAN Jadi Pusat Perdagangan Dunia

Ilustrasi perdagangan internasional. (CNN Indonesia/Hesti Rika)

Jakarta, CB -- Indonesia dinilai mampu memimpin negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) untuk menjadikan kawasan tersebut sebagai alternatif pusat perdagangan dunia, menggantikan duopoli Amerika Serikat (AS) dan China.

Peneliti dari Perth USAsia Centre Natalie Sambhi mengatakan kepemimpinan Indonesia di ASEAN mampu mewujudkan rantai perdagangan kawasan yang tak lagi didominasi pengaruh AS dan China. Indonesia bahkan diharapkan mampu membawa ASEAN sebagai alternatif pusat perdagangan dunia.

"Asia Tenggara, yang dipimpin Indonesia, bisa menjadi alternatif pusat pasar (perdagangan dunia) untuk mengakhiri duopoli AS dan China. Konsistensi diplomasi Indonesia yang menekankan pentingnya inklusivitas dan dialog antar negara di kawasan adalah peran yang diperlukan dalam hal ini," tutur Sambhi dalam Jakarta Geopolitical Forum 2018, Rabu (24/10).

Sambhi menuturkan Indonesia mampu menggiring negara-negara di kawasan untuk saling bekerja sama menentukan masing-masing prioritas dan keunggulan yang dapat mendorong kemajuan pasar ASEAN. Salah satu caranya, tutur mantan analis di Australian Strategic Policy Institute (ASPI) itu, adalah dengan memperkuat sentralitas ASEAN.

Ia juga menilai konsep arsitektur regional Indo-Pasifik yang digagas Indonesia mampu memperkuat kawasan "lebih mandiri" sehingga tidak bergantung pada pengaruh AS dan China. Ia pun menilai konsep Indo-Pasifik yang ditawarkan Indonesia mampu menjadikan Asia Tenggara sebagai arena persaingan AS-China tanpa "menyudutkan" kedua negara adidaya itu.

"Presiden Joko Widodo berulang kali mengatakan bahwa konsep Indo-Pasifik harus inklusif. Dalam perspektif beliau, konsep Indo-Pasifik yang ideal tetap harus melibatkan pihak-pihak terkait termasuk China dalam beberapa konteks," jelas Sambhi.

Konsep Indo-Pasifik yang digagas Indonesia, berbeda dengan konsep yang digagas AS, India, Jepang, dan Australia yang tidak memberikan ruang partisipasi China di dalamnya karena menilai Beijing sebagai pihak yang antagonis.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan pemerintah memang mengutamakan inklusivitas dalam konsep Indo-Pasifik.

Retno menuturkan konsep Indo-Pasifik yang Indonesia tawarkan menjanjikan "win-win geopolitic collaboration" dengan mengutamakan kepentingan kolektif.

"Indonesia menawarkan konsep Indo-Pasifik yang terbuka, transparan, dan inklusif yang sesuai dengan hukum internasional. Indonesia juga berharap sentralitas ASEAN bisa jadi salah satu fokus dalam pembentukan arsitektur regional Indo-Pasifik," terang Retno.

Credit cnnindonesia.com

Kamp Muslim Uighur di Xinjiang, Sekolah atau Tahanan?

Seorang lelaki Uighur di Daerah Otonomi Xinjiang Uighur, China.

Foto: Thomas Peter/Reuters

Aktivis mencurigai pengadaan alat yang tak terkait dengan lembaga pendidikan.

CB, BEIJING -- Keberadaan kamp tawanan untuk Muslim Uighur di Xinjiang, Cina masih menuai perdebatan. Seperti dilansir BBC, Rabu (24/10), pada 12 Juli 2015 tempat yang diduga sebagai kamp tersebut belum terlihat keberadaannya. Gambar satelit hanya menunjukan lahan kosong.

Saat itu rasanya tidak mungkin untuk memulai penyelidikan atas salah satu masalah hak asasi manusia yang paling mendesak di masa kini. Namun, tidak kurang dari tiga tahun kemudian atau pada 22 April 2018, foto satelit dari lokasi yang sama menunjukkan sesuatu yang baru. Sebuah bangunan ditutupi dengan dinding eksterior sepanjang 2 km diselingi oleh 16 menara penjaga.

Laporan bahwa Cina mengoperasikan sistem kamp tawanan untuk Muslim di Xinjiang mulai muncul tahun lalu. Foto satelit itu ditemukan oleh para peneliti yang mencari bukti sistem itu pada perangkat lunak pemetaan global, Google Earth.

Penemuan menunjukkan lokasi kamp di luar kota kecil Dabancheng, sekitar satu jam perjalanan dari ibu kota provinsi, Urumqi. Untuk dapat masuk ke wilayah ini tidaklah mudah. Penjagaan yang dilakukan pihak keamanan begitu ketat.

Seperti dilansir Aljazirah, Rabu (24/10), televisi negara Cina sering menayangkan kehidupan di kamp. Kamp tampak seperti sekolah modern di mana siswa terlihat senang saat belajar bahasa Mandarin, melatih keterampilan, dan menjalankan hobi seperti olahraga dan tarian rakyat.
Namun awal tahun ini, salah satu departemen pemerintah lokal yang bertanggung jawab atas fasilitas tersebut di Prefektur Hotan Xinjiang diketahui membeli beberapa peralatan yang tidak ada hubungannya dengan aktivitas pendidikan. Yakni 2.768 tongkat polisi, 550 gergaji listrik, 1.367 pasang borgol, dan 2.792 kaleng lada semprot.

Daftar belanjaan ini di antara lebih dari seribu permintaan pengadaan yang dibuat oleh pemerintah lokal di wilayah Xinjiang sejak awal 2017 terkait dengan pembangunan dan pengelolaan sistem yang disebut oleh Cina pusat pendidikan dan pelatihan kejuruan.

Fasilitas-fasilitas itu telah menarik perhatian internasional. Para aktivis HAM menggambarkan itu sebagai kamp tawanan politik yang diduga menahan satu juta etnis Uighur dan minoritas Muslim lainnya.

Beijing sebelumnya telah menyangkal keberadaan kamp itu. Tetapi kecaman global, termasuk dari PBB dan AS, memicu perang kata-kata.

Propaganda pemerintah bersikeras bahwa pusat-pusat itu ditujukan untuk melawan penyebaran separatisme, kekerasan dan "ekstremisme" agama melalui pendidikan dan pelatihan kerja.

Namun, pemeriksaan AFP terhadap lebih dari 1.500 dokumen pemerintah yang tersedia untuk publik - mulai dari tender dan anggaran hingga laporan kerja resmi - menunjukkan bahwa pusat-pusat tersebut dijalankan lebih seperti penjara daripada sekolah.

Menurut dokumen itu, ribuan penjaga dilengkapi dengan gas air mata, senjata dan, stun gun. Siswa dijaga ketat di fasilitas yang dikelilingi dengan kawat berduri dan kamera inframerah.

“Kami tersebut harus mengajar seperti sekolah, dikelola seperti militer, dan dibuat seperti penjara", kata satu dokumen, mengutip sekretaris partai Xinjiang, Chen Quanguo.

Dokumen juga menyebutkan bahwa untuk membangun warga Cina yang baru dan lebih baik, maka kamp-kamp tersebut harus terlebih dahulu memutus garis keturunan dan hubungan mereka, ideologi, serta menghilangkan asal-usul mereka.

Menurut data yang dikumpulkan oleh AFP, kamp yang ditampilkan oleh televisi negara CCTV pekan lalu adalah salah satu dari setidaknya 181 fasilitas di Xinjiang.

Berdasarkan laporan BBC, gambar Google Earth memerlukan waktu berbulan-bulan bahkan beberapa tahun untuk diperbarui. Namun sumber-sumber lain dari fotografi satelit - seperti database Sentinel Badan Antariksa Eropa - menyediakan gambar yang jauh lebih sering, meskipun dengan resolusi jauh lebih rendah.

Gambar Sentinel pada Oktober 2018 menunjukkan beberapa situs telah berkembang dengan sangat cepat.

Kamp tawanan itu terlihat begitu sangat besar. Dan itu hanyalah salah satu dari banyak bentuk penjara besar serupa yang dibangun di Xinjiang dalam beberapa tahun terakhir.

“Ini adalah sekolah pendidikan ulang. Ada puluhan ribu orang di sana sekarang. Mereka memiliki beberapa masalah dengan pikiran mereka,” kata seorang pengusaha hotel di wilayah Dabancheng seperti dilansir BBC. Namun, fasilitas raksasa ini terlihat tidak cocok dengan definisi sekolah pada umumnya.

Credit republika.co.id

Islam di Xinjiang Berjuang di Tengah Keterbatasan

Muslim Uighur

Foto: AP

Penduduk asli Xinjiang berasal dari ras-ras Turki yang beragama Islam.

CB, JAKARTA -- Bicara Islam di Cina, maka harus menyertakan Xinjiang di dalamnya. Mengapa? Ya, karena Xinjiang adalah rumah bagi setidaknya sepertiga Muslim di Cina.

Dari total 25 juta Muslim di Negeri Tirai Bambu, sebanyak 8,5 juta di antaranya hidup di Xinjiang. Sementara, dari 300 ribu masjid di Cina, 23 ribu di antaranya ada di Xinjiang.

Xinjiang adalah sebuah daerah otonomi— bukan provinsi—di Cina. Nama lengkapnya adalah Daerah Otonomi Uighur Xinjiang. Xinjiang berbatasan dengan Daerah Otonomi Tibet di sebelah selatan dan Provinsi Qinghai serta Gansu di tenggara.

Wilayah ini juga berbatasan dengan Mongolia di sebelah timur, Rusia di utara, serta Kazakstan, Kirgistan, Tajikistan, Afghanistan, dan Kashmir di barat. Xinjiang juga mencakup sebagian besar wilayah Aksai Chin, yang diklaim India sebagai bagian dari Negara Bagian Jammu dan Kashmir.

Secara harfiah, Xinjiang bermakna “perbatasan baru” atau “daerah baru”, sebuah nama yang diberikan semasa Dinasti Qing Manchu. Bagi para pendukung kemerdekaan Xinjiang, nama ini terasa sinis dan menyakitkan hati sebab mereka sejatinya lebih menyukai nama lokal yang bersejarah atau yang berkaitan dengan gerakan kemerdekaan, seperti Turkestan Cina, Turkestan Timur, atau Uighuristan.

Penduduk asli Xinjiang berasal dari ras-ras Turki yang beragama Islam, terutama suku Uighur (45,21 persen) dan suku Kazakh (6,74 persen). Selain itu, di Xinjiang juga terdapat suku Han yang merupakan suku mayoritas di Cina. Menurut sensus tahun 2000, jumlah suku Han di Xinjiang mencapai 40,58 persen.

Ini adalah peningkatan jumlah yang sangat drastis dibandingkan pada 1949 saat berdirinya Republik Rakyat Cina. Kala itu, belum banyak suku Han yang hidup di Xinjiang, hanya sekitar enam persen.

Meski dalam hal jumlah Muslim Uighur masih merupakan mayoritas di Xinjiang, tetapi hari demi hari mereka kian terpinggirkan. Istilah ‘daerah otonomi’ yang ditetapkan Pemerintah Cina cuma sekadar nama. Agama dan budaya mereka ditekan habis-habisan oleh Pemerintah Cina.

Sementara, dalam bidang ekonomi, orang-orang dari suku Hanlah yang berkuasa. Di “tanah air” suku Uighur ini, orangorang Han menguasai ladang-ladang minyak dan jalur-jalur perdagangan. Sementara, warga setempat yang beragama Islam cenderung terpinggirkan laksana orang Indian di Amerika.

Xinjiang kaya akan mineral dan minyak bumi. Cadangan gas alamnya bahkan merupakan yang terbesar di Cina. Daerah ini juga merupakan lokasi utama bagi Cina untuk melakukan uji coba nuklir. Bagi Cina, Xinjiang memang sangat penting secara geopolitik.

Sejak dulu, Cina menempatkan Xinjiang sebagai garda pertahanan terdepan dalam menghadapi kemungkinan serangan dari Barat. Hal tersebut merupakan alasan mengapa Cina sedikit pun tak ingin kehilangan kontrol dan pengaruh atas wilayah ini.

Demi mengontrol Xinjiang, berbagai langkah dilakukan Pemerintah Cina, termasuk membelenggu hak warga Muslim untuk menjalankan ritual dan ajaran agamanya. Sekadar contoh, keberadaan sekolah Islam, masjid, dan imam dikontrol secara ketat. Dalam kurun waktu 1995 hingga 1999, pemerintah telah meruntuhkan 70 tempat ibadah serta mencabut surat izin 44 imam.

Pemerintah juga menerapkan larangan ibadah perorangan di tempat-tempat milik negara. Larangan ini mencakup larangan shalat dan berpuasa pada bulan Ramadhan di kantor atau sekolah milik negara. Pendek kata, menjalankan ibadah secara leluasa masih menjadi barang mahal dan mewah bagi warga Muslim di Xinjiang. Di bidang ketenagakerjaan, orang-orang Muslim juga sering dihambat dari jabatan yang tinggi.

Cengkeraman dan tekanan Pemerintah Cina yang terlampau kuat ditambah dominasi suku Han atas masyarakat lokal membuat hasrat untuk memisahkan diri dari pemerintah pusat tak pernah surut dari bumi Xinjiang.

Ketimbang menjadi bagian Cina, masyarakat Uighur lebih suka jika Xinjiang menjadi negara sendiri atau bergabung dengan Kirgistan, sebuah negara bekas Uni Soviet yang berbatasan langsung dengan Xinjiang.

Credit republika.co.id

Ribuan Warga Swedia Tanam Microchip di Tubuh

CB, Jakarta - 4.000 lebih warga Swedia ditanam dengan microchip yang berisi rincian tentang identitas mereka.
Teknologi microchip tanam ini mempermudah penggunaan uang tunai, tiket, kartu akses dan bahkan akses media sosial.

Dilansir dari Dailymail.co.uk, 24 Oktober 2018, BioHax International adalah perusahaan yang berinovasi dalam proyek microchip ini sejak lima tahun lalu, dan telah menginspirasi Jowan Osterlund, mantan ahli tindik profesional.Beberapa orang berpendapat bahwa kemudahan yang diperoleh dari prosedur yang disebut "body-hackers" tidak akan beresiko terhadap data pribadi mereka.

Perusahaan komuter Swedia dapat menggunakan microchip tangan sebagai tiket kereta.[
Pada Juni 2017, SJ Rail, operator kereta Swedia, mengumumkan bahwa sekitar 100 orang menggunakan microchip untuk membayar tiket perjalanan mereka.
Microchip yang ditanam tangan mereka dapat memiliki tiket mereka dimuat langsung ke perangkat.
Kondektur kereta dapat membaca chip dengan smartphone untuk memastikan penumpang telah membayar perjalanan mereka.
Microchip bahkan telah diadopsi oleh platform media sosial profesional LinkedIn.

Menyentuh smartphone, pengguna akan memungkinkan mengakses informasi tanpa perlu mengetik."Ketika telepon lain membaca chip, mereka melihat (tautan) dan mereka dapat membukanya di browser ponsel," Szilvia Varszegi, salah satu pengguna microchip.
Namun proyek futuristik ini menimbulkan kekhawatiran atas privasi pengguna.
Ketika diluncurkan tahun lalu, satu kekurangan dalam sistem berarti bahwa staf kereta api terkadang akan diperlihatkan profil LinkedIn penumpang selain informasi tiket mereka.

Proses pemasangan microchip identifikasi frekuensi radio. Perusahaan Episenter Swedia memiliki sekitar 150 karyawan dengan chip RFID yang ditanamkan di tangan. [Paul Hughes / Wikipedia via UPI]

Untuk sementara skema ini hanya tersedia di Swedia, sistem perjalanan negara menggunakan Near Field Communication (NFC) yang sama dengan kartu bank, dan diperkirakan penggunaannya meluas suatu saat nanti.
Microchip berukuran beras ditanamkan melalui jarum suntik ke punggung tangan, atau seringkali di atas jempol.
Beberapa perusahaan di Swedia sudah menawarkan layanan kepada karyawan mereka secara gratis untuk akses gedung atau membayar makanan di kantin kantor.
Implan pertama kali digunakan pada 2015, awalnya rahasia, sebelum diluncurkan ke publik.

Meskipun kekhawatiran atas potensi pelanggaran data pribadi muncul, rupanya banyak orang Swedia lebih menyukai kenyamanan daripada privasi mereka.Implan Mircrochip bukan hal baru di Swedia, dan ribuan orang Swedia sudah memilikinya, utnuk mengakses gawai, masuk dan keluar dari kantor, dan bahkan membayar makanan.

Credit tempo.co

Putin Sebut Eropa dalam Bahaya jika Jadi Sarang Rudal Nuklir AS

MOSKOW - Presiden Rusia Vladimir Putin mengancam akan menjalankan respons "cermin" terhadap setiap negara Eropa yang menjadi tumah rumah rudal nuklir Amerika Serikat (AS). Menurutnya, Eropa dalam bahaya jika jadi lokasi penyebaran misil-misil nuklir Washington.

Ancaman pemimpin Kremlin ini muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan niatnya untuk menarik diri Washington dari perjanjian senjata nuklir dengan Rusia yang dikenal sebagai Intermediate-range Nuclear Forces (INF) Treaty.

"Jika Amerika Serikat menarik diri dari perjanjian INF, pertanyaan utamanya adalah apa yang akan mereka lakukan dengan rudal-rudal baru ini," kata Putin dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte, hari Rabu di Moskow.

"Jika mereka akan mengirimnya ke Eropa, tentu saja respons kita harus mencerminkan itu," ujarnya.

Perjanjian INF diteken Presiden terakhir Soviet Mikhail Gorbachev dan Presiden AS Ronald Reagan tahun 1987. Setelah Soviet runtuh tahun 1990-an dan berganti menjadi Rusia, perjanjian itu terus dipertahankan untuk mencegah perang nuklir.

Namun, Trump menuduh Moskow sudah melanggar perjanjian INF. Dia juga menilai perjanjian itu tidak efektif karena tidak mencakup China, yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan rudal jarak menengah.

Sejak perjanjian INF diberlakukan, AS menghapus rudal-rudal Cruise dan Pershing yang dikerahkan di Inggris dan Jerman Barat. Sedangkan Soviet kala itu menarik kembali rudal SS-20 yang bisa menjangkau seluruh Eropa.

Sejak 2014, AS telah menuduh Rusia melanggar INF dengan mengembangkan SSC-8, rudal jelajah jarak menengah, yang juga memiliki nama Novator 9M729.

Pada hari Rabu, Putin kembali menolak tuduhan Trump bahwa Rusia melanggar perjanjian INF. Dia mengatakan runtuhnya pakta tersebut akan mengarah pada perlombaan senjata baru, dengan situasi yang dia gambarkan "sangat berbahaya".

Putin menuduh balik AS yang melanggar perjanjian tersebut.

"Bangsa-bangsa Eropa yang akan setuju dengan itu (penempatan rudal nuklir AS) harus memahami bahwa mereka akan mengekspos wilayah mereka ke ancaman serangan pembalasan. Ini adalah hal yang jelas," katanya.

"Saya tidak mengerti mengapa kita harus menempatkan Eropa dalam bahaya besar seperti itu," ujarnya, seperti dikutip DW, Kamis (25/10/2018).

"Saya tidak melihat alasan untuk itu...Saya ingin mengulang bahwa itu bukan pilihan kami. Kami tidak menginginkannya," imbuh Putin.

Pemimpin Kremlin itu berharap untuk membahas masalah tersebut dengan Trump di Paris 11 November mendatang dalam sebuah acara yang menandai 100 tahun Hari Gencatan Senjata.

Sementara itu, sekutu-sekutu NATO akan bertemu pada hari Kamis untuk mendengar Washington menjelaskan rencana Trump untuk menarik AS keluar dari perjanjian INF.

Sebelumnya pada hari Rabu, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan bahwa anggota aliansi militer Barat menyalahkan Rusia karena mengembangkan rudal baru yang melanggar perjanjian INF. Dia tidak mengharapkan Barat untuk meningkatkan persenjataan nuklir di Eropa sebagai respons.

"Saya tidak memperkirakan bahwa sekutu akan mengerahkan lebih banyak senjata nuklir di Eropa sebagai tanggapan terhadap rudal Rusia yang baru," kata Stoltenberg kepada wartawan di markas NATO di Brussels.

Stoltenberg juga menyalahkan Rusia karena pelanggaran perjanjian itu. "Semua sekutu setuju bahwa Amerika Serikat sepenuhnya mematuhi...masalah, ancaman, tantangannya adalah perilaku Rusia," kata Stoltenberg.

"NATO mendukung kontrol senjata tetapi untuk menjadi efektif, perjanjian kontrol senjata harus dihormati oleh semua pihak," imbuh dia.

Dia berbicara sehari setelah pejabat senior AS John Bolton memberi tahu Putin tentang rencana Washington keluar dari perjanjian INF ketika berkunjung ke Moskow.

Bolton mengatakan Washington belum memberikan pemberitahuan penarikan diri AS secara resmi, tetapi dia menyuarakan skeptisisme bahwa perjanjian itu bisa diselamatkan.

Credit sindonews.com

Putin: Rusia Akan Targetkan Negara Tempat Misil AS

MOSKOW - Jika Amerika Serikat (AS) menyebarkan rudal jarak menengah di Eropa, Moskow harus menargetkan negara di mana rudal itu ditempatkan. Demikian pernyataan yang dilontarkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin.

Pernyataan itu keluar menyusul pengumuman Presiden AS Donald Trump pada akhir pekan lalu bahwa ia bermaksud menarik diri dari pakta pengawasan senjata nuklir 1987 atas dugaan pelanggaran Rusia.

Perjanjian INF melarang AS dan Rusia memiliki, memproduksi, atau menyebarkan rudal balistik dan rudal yang diluncurkan dari darat dengan jarak antara 500 kilometer dan 5.500 kilometer.

Hampir 2.700 rudal telah dihancurkan oleh Uni Soviet dan AS - sebagian besar yang terakhir di Eropa - di bawah perjanjian itu.

Penasihat keamanan nasional Trump dan Gedung Putih John Bolton, yang bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan pejabat tinggi lainnya di Moskow pada 22-23 Oktober, mengutip kekhawatiran AS tentang apa yang dikatakan sekutu NATO adalah rudal Rusia yang melanggar pakta dan tentang pengembangan senjata oleh China, yang bukan merupakan pihak dalam perjanjian itu.

Putin mengatakan dia berharap AS tidak akan menindaklanjuti dengan memposisikan rudal jarak menengah di Eropa.

"Jika mereka ditempatkan di Eropa, kami akan secara alami harus menanggapi dengan baik," kata Putin pada konferensi pers setelah pembicaraan dengan Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte.

"Bangsa-bangsa Eropa yang akan setuju dengan itu harus memahami bahwa mereka akan mengekspos wilayah mereka ke ancaman serangan pembalasan mungkin. Ini adalah hal yang jelas," imbuhnya seperti dikutip dari Radio Free Europe, Kamis (25/10/2018).

Putin kemudian melanjutkan: "Saya tidak mengerti mengapa kita harus menempatkan Eropa dalam bahaya yang serius seperti itu."

"Saya tidak melihat alasan untuk itu," ujar Putin.

"Saya ingin mengulang bahwa itu bukan pilihan kami. Kami tidak menginginkannya," tegasnya.

Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg sebelumnya mengatakan bahwa anggota-anggota Eropa dari aliansi militer tidak mungkin menyebarkan senjata nuklir baru di tanah mereka sebagai tanggapan terhadap dugaan pelanggaran perjanjian antara Washington dan Moskow yang melarang rudal jarak menengah.

"Kami akan, tentu saja, menilai implikasi untuk sekutu NATO, untuk keamanan kami dari rudal Rusia yang baru dan perilaku Rusia," kata Stoltenberg.

"Tapi saya tidak memperkirakan bahwa sekutu (NATO) akan menempatkan lebih banyak senjata nuklir di Eropa sebagai tanggapan terhadap rudal Rusia yang baru," sambungnya.

Putin menolak klaim Trump bahwa Rusia telah melanggar perjanjian INF, menambahkan bahwa dia berharap untuk membahas masalah tersebut dengan Trump di Paris ketika mereka berdua menghadiri peristiwa 11 November menandai seratus gencatan senjata yang mengakhiri Perang Dunia I.

"Kami siap untuk bekerja sama dengan mitra Amerika kami tanpa histeria apapun," katanya.

"Yang penting adalah keputusan apa yang akan datang selanjutnya," ujar Putin mengakhiri.

Credit sindonews.com