Pemimpin Liga Arab cela keputusan AS hentikan bantuan buat UNRWA

Penasihat Presiden Palestina untuk Masalah Keagamaan Mahmoud Al Habbash (Kanan) didampingi Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al Shun (kiri) menjelaskan situasi terkini Palestina dalam konferensi pers di Kedutaan Besar Palestina di Jakarta, Rabu (15/8/2018). (ANTARA News/Azizah Fitriyanti)

Kairo, Mesir (CB)- Sekretaris Jenderal Liga Arab (AL) Ahmed Aboul-Gheit pada Sabtu (1/9) mencela keputusan AS untuk menghentikan pendanaan buat Badan Pekerjaan dan Bantuan PBB bagi Pengungsi Palestina (UNRWA).

Kepala AL tersebut mengatakan di dalam satu pernyataan bahwa keputsan AS itu kekurangan kesadaran mengenai tanggung-jawab dan nilai kemanusiaan.

Aboul-Gheit menganggap Washington bertanggung-jawab atas bahaya yang diperkirakan akan mempengaruhi sebanyak lima juta pengungsi Palestina, yang tergantung atas layanan yang diberikan oleh UNRWA, demikian laporan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Ahad malam. Badan PBB itu terutama menyediakan perawatan kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja.

Departemen Luar Negeri AS mengatakan di dalam satu pernyataan resmi pada Jumat pagi bahwa "Amerika Serikat akan menghentikan semua pendanaan buat badan pengungsi Palestina di PBB".

Departemen tersebut menggambarkan UNRWA, yang menyediakan layanan kemanusiaan untuk lebih dari lima juta pengungsi Palestina di wilayah itu sebagai "cacat yang tak dapat ditebus".

Keputusan tersebut akan menambah parah masalah dan krisis yang telah dialami UNRWA dengan keprihatinan yang mendalam selama satu tahun belakangan, kata Aboul-Gheit.

Ia menyatakan pantulan negatif dari keputusan AS itu takkan terbatas pada pengungsi saja tapi juga akan mempengaruhi negara penampung, terutama Jordania dan Lebanon --yang sudah menampung sangat banyak pengungsi Suriah.

Aboul-Gheit mengatakan keputusan tersebut akan menambah rumit masalah di Timur Tengah dan takkan pernah memberi sumbangan bagi kestabilan wilayah itu.

UNRWA, yang dirintis oleh resolusi PBB 70 tahun lalu, menyediakan layanan buat pengungsi Palestina yang terdaftar di lima wilayahnya --yaitu Jordania, Suriah, Lebanon, Tepi Barat Sungai Jordan dan Jalur Gaza-- berupa layanan pendidikan, perawatan kesehatan, bantuan, layanan sosial, peningkatan kamp prasarana serta kredit mikro.

Credit  antaranews.com

Uni Eropa Desak AS Pikir Ulang Penghentian Dana Palestina

UNRWA mengoperasikan sekolah bagi anak-anak Palestina dan tanpa dana dari AS sekolah-sekolah itu terancam tutup. (AFP/Jaafar Ashtiyeh)

Jakarta, CB-- Uni Eropa mendesak Amerika Serikat mempertimbangkan kembali keputusan menghentikan pendanaan bagi badan bantuan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA, "yang disesalkan".

Uni Eropa menekankan pentingnya melanjutkan dukungan bagi UNRWA yang menyediakan sekolah bagi ratusan anak Palestina di wilayah Palestina, Yordania, Lebanon dan Suriah.

"Keputusan yang disesalkan dari AS untuk tidak lagi menjadi bagian upaya internasional dan multilateral ini menyebabkan kekosongan besar," ujar juru bicara kantor politik Uni Eropa dalam pernyataan tertulis, Sabtu (1/9).



"Dan kami berharap AS akan mempertimbangkan kembali keputusan mereka."

"Aemrika Serikat selalu memainkan, dan terus memainkan, peran penting dalam setiap upaya menciptakan perdamaian di Timur Tengah," ujar pernyataan itu.

"Uni Eropa akan terus berhubungan dengan AS dan mitra regional dan internasional dalam mencapai tujuan bersama."

Washington sejak lama menjadi donor terbesar UNRWA tetapi negara itu "tidak lagi mau memikul bagian yang tidak seimbang dalam masalah ini," ujar Jubir Departemen Luar Negeri AS Heather Nauert dalam pernyataan tertulis, Jumat (31/8).

Nauert mengatakan pemerintahnya tidak akan lagi memberi bantuan tambahan dari US$60 juta dolar yang telah dibayarkan pada Januari lalu.

Langkah AS ini dikecam oleh Palestina dan UNRWA tetapi disambut baik oleh Israel.

Nauert menyebut UNWRA "operasi yang cacat sejak lahir."

Sebanyak 28 Negara anggota Uni Eropa, sebagai penyumbang dana kedua terbesar bagi UNRWA, mengatakan akan membicarakan masalah ini dengan mitra internasionalnya untuk "memastikan tercipta sistem bantuan efektif dan berkelanjutan bagi warga Palestina, termasuk melalui UNRWA, sebelum sidang Majelis Umum PBB September ini.




Credit  cnnindonesia.com

UNRWA, Badan Penolong Jutaan Pengungsi Palestina

UNRWA terancam tidak bisa lagi beroperasi, termasuk menyelenggarakan sekolah bagi anak-anak Palestina, setelah AS menghentikan pendanaan. (AFP/Jaafar Ashtiyeh)

Jakarta, CB -- UNRWA adalah badan bantuan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) yang menjadi tali penyambung hidup bagi jutaan warga Palestina sejak didirikan 70 tahun lalu.

Amerika Serikat yang merupakan donor dana terbesar UNRWA mengumumkan penghentian pendanaan organisasi yang disebutnya "cacat sejak lahir", pada Jumat (31/8).

Badan Bantuan dan Proyek PBB atau UNRWA didirikan pada Desember 1949 oleh Dewan Keamanan PBB setelah pecah perang akibat pendirian negara Israel pada 1948.



Lebih dari 760 ribu warga Palestina menyelamatkan diri dari tentara Yahudi atau dipaksa keluar dari rumah mereka. Sebagian besar dari mereka pindah ke negara-negara tetangga.

UNRWA menjadi satu-satunya penjamin atas status internasional pengungsi Palestina itu.

Badan ini memberi bantuan kepada lebih dari tiga juta, dari lima juta, warga Palestina yang terdaftar sebagai pengungsi. Bantuan itu disalurkan lewat sekolah dan pusat layanan kesehatan di wilayah Palestina serta di Lebanon, Yordania dan Suriah.

Badan ini mengakui 59 kamp pengungsi, 19 diantaranya berada di Tepi Barat yang merupakan wilayah Palestina namun diduduki oleh Israel selama lebih dari setengah abad.

Sekolah-sekolah UNRWA ini memberi pendidikan bagi 520 anak-anak dan menghabiskan 54 persen dari anggaran badan itu.

UNWRA juga menyediakan pusat layanan kesehatan dan bantuan keuangan bagi para pengungsi Palestina

Terdapat lebih dari 20 ribu pegawai UNRWA di Timur Tengah dan sebagian besar adalah warga Palestina.

AS Hentikan Dana

Amerika Serikat adalah pemberi dana terbesar bagi UNRWA dengan jumlah lebih dari US$350 juta.

Donor terbesar kedua adalah Uni Eropa yang menyumbang sekitar setengah dana dari AS ini.

Pada Januari 2018, Washington hanya menyumbang US$60 juta dolar kepada UNRWA

Pada Jumat (31/8), pemerintah Donald Trump mengatakan "Amerika Serikat tidak akan memberi bantuan tambahan kepada UNRWA".

Isrel, yang menyambut baik keputusan AS itu, menuduh UNRWA membuat konflik di Timur Tengah tidak akan berakhir dengan mempertahankan pandangan bahwa jutaan warga Palestina adalah pengungsi yang berhak kembali ke rumah yang telah ditinggalkan oleh leluhur mereka atau diusir.

Namun, Komisaris Jenderal UNRWA Pierre Kraehenbuel mengatakan pada Kamis (30/8) bahwa badan ini memiliki peran penting hingga solusi akhir konflik Palestina-Israel dicapai.

Israel yang terus terlibat bentrokan dengan warg Palestina menyambut baik keputusan AS menghentikan dana bagi badan PBB UNRWA.(REUTERS/Mohamad Torokman)

Palestina mengkritik langkah AS ini dan tudingan Israel dengan merujuk kepada fakta bahwa Israel menerima bantuan militer sebesar US$3 miliar per tahun.

Pejabat senior Palestina, Hanan Ashrawi, menggambarkan penghentian dana dari AS ini sebagai langkah "kejam dan tidak bertanggung jawab".

Balasan Serius

UNRWA sudah kekurangan dana jauh sebelum pengumuman penghentian pendanaan dari pemerintah Donald Trump.

Badan ini sekarang hanya dibiayai dengan bantuan dana sukarela dari negara anggota PBB.

Pada 2015, badan ini hampir menutup seluruh sekolah miliknya karena kekurangan dana, dan mengalami defisit anggaran sebesar puluhan juta dolar tahun lalu.

UNRWA mengatakan operasi badan itu yang juga meliputi penyelenggaraan sekolah bagi anak Palestina terancam berhenti akibat penghentian dana dari AS. (AFP/Mahmud Hams)

Pada Agustus 30, Yordania mengumumkan rencana konferensi untuk mendukung badan yang memerlukan dana setidaknya US$200 juta pada akhir tahun ini. Konferensi internasional itu akan diadakan pada 27 September mendatang. Jerman telah mengumumkan penambahana sumbangan dalam jumlah "besar" untuk membantu organisasi ini

Mahmoud Mubarak, direktur komite yang menjalankan 19 kamp pengungsi di Tepi Barat tempat sekitar 500 ribu warga Palestina tinggal, memperingatkan akan "balasan serius" dari keputusan AS ini.

Sementara itu, Juru Bicara UNRWA Chris Gunnes memperingatkan bahwa "UNRWA tidak akan memiliki dana sedikitpun" pada akhir September.





Credit  cnnindonesia.com

Pernah Buat Marah Orang Yahudi, Kini Duterte Kunjungi Israel

Presiden Duterte

Foto: ABC News

Duterte akan bertemu dengan PM Benjamin Netanyahu.

CB, MANILA -- Presiden Filipina Rodrigo Duterte memulai kunjungannya ke Israel pada Senin (3/9) waktu setempat. Perjalanan tur regional ke Israel ini merupakan kali pertama bagi seorang presiden Filipina yang juga akan singgah di Yordania.

Presiden berusia 73 tahun itu mengatakan, akan berusaha menegaskan kembali serta memperbaharui hubungan di antara kedua pihak. Diperkirakan 76 ribu warga Filipina tinggal dan bekerja di Israel.

"Saya berangkat hari ini untuk kunjungan bersejarah yang menggarisbawahi visi kami untuk negara kami yang juga anggota komunitas dunia yang bertanggung jawab. Filipina yang bersahabat dengan semua orang dan tidak memilki musuh," kata Duterte sebelum berangkat ke Tel Aviv.

Dalam jadwalnya, Duerte akan bertemu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Presiden Reuven Rivlin untuk membicarakan kesepakatan pertahanan, tenaga kerja dan pariwisata.

Duterte juga ingin meningkatkan kerja sama keamanan dengan Israel yang telah menjual kepada Filipina sebanyak tiga sistem radar dan 100 kendaraan lapis baja. "Selain itu, keamanan udara dan kesepakatan pesawat juga akan dibicarakan,"kata Presiden.


Menurut data otoritas Israel, ekspor ke Filipina bernilai  143 juta dolar Amerika Serikat (AS) pada 2017. "[Kunjungan] Presiden Duterte untuk mencari pasar alternatif, untuk senjata bagi angkatan bersenjata kita, serta untuk polisi," ujar pakar hubungan internasional di Universitas Filipina, Henelito Sevilla dikutip Aljazirah, Senin (3/9).

Duterte juga akan mengunjungi pemakaman Yad Vashem Holocaust di Yerusalem dan Open Doors Monument, sebuah peringatan bagi orang-orang Filipina yang menyelamatkan orang-orang Yahudi dari penganiayaan Nazi.

Dikenal dengan logat dan kalimat yang kontroversial, Duterte telah membandingkan pembunuhan yang dilakukan selama perang anti-narkoba kontroversialnya dengan pembunuhan orang Yahudi oleh pemimpin Nazi Jerman Adolf Hitler.

"Hitler membantai tiga juta orang Yahudi. Sekarang, ada tiga juta pecandu narkoba [di Filipina]. Saya akan senang membantai mereka," katanya pada tahun 2017. Kebanyakan sejarawan mengatakan, enam juta orang Yahudi tewas dalam Holocaust.

Duterte, yang berkuasa tahun 2016, kemudian meminta maaf atas pernyataannya. Dia mengakui pernyataannya itu ditujukan untuk para kritikus yang telah menyamakannya dengan pemimpin Nazi.

Credit  republika.co.id

Boko Haram tewaskan 30 prajurit di Nigeria

Ilustrasi Bendera Nigeria (Reuters)

Lagos, Nigeria (CB) - Sedikitnya 30 anggota pasukan keamanan Nigeria tewas setelah petempur Boko Haram menyerbu satu desa di daerah bergolak Negara Bagian Borno di bagian timur-laut Nigeria, kata beberapa sumber militer kepada Xinhua pada Sabtu (1/9).

Serangan tersebut terjadi di Desa Zari di Daerah Guzamala di negara bagian itu, kata sumber tersebut, sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Ahad malam. Ditambahkannya, jenazah prajurit itu secara diam-diam dibawa ke Maiduguri, Ibu Kota Negara Bagian Borno.

"Ya, sebagian anak-anak diserang dan sayangnya, kami kehilangan sebanyak 30 anak (prajurit) atas serangan anggota Boko Haram,, tapi mereka (Boko Haram) kehilangan anggota juga," kata satu sumber yang tak ingin disebutkan jatidirinya.

Satu sumber lain mengatakan beberapa prajurit menderita luka serius dalam serangan itu. Ia menggambarkan situasi tersebut sebagai sangat menyedihkan.

"Benar, mereka gugur dan jenazah mereka telah dibawa secara diam-diam ke Maiduguri," tambah sumber itu.

Militer Nigeria di dalam satu pernyataan pada Jumat malam telah mengkonfirmasi serangan yang terjadi tersebut, dan mengatakan tentara menewaskan beberapa petempur Boko Haram dan menyita senjata di Daerah Guzamala di Negara Bagian Borno, yang bergolak, setelah baku-tembak.

Onyeama Nwachukwu, Juru Bicara Militer Nigeria, mengatakan di dalam satu pernyataan yang diterima Xinhua bahwa banyak tembakan dilepaskan ke arah gerilyawan dari oleh tentara darat dan udara, sehingga menetralkan beberapa dari mereka dan senjata mereka selama baku-tembak.

Itu adalah satu dari beberapa serangan terhadap pasukan keamanan Nigeria di bagian utara negeri tersebut pada tahun ini.


Satu kendaraan militer disergap oleh Boko Haram dan tujuh prajurit kehilangan nyawa mereka di Borno saat melakukan misi pertolongan ke Republik Benin, yang bertetangga, pada 14 Juli.

Sebagian tentara menderita luka tembak dan menyelamatkan diri ke semak sementara empat prajurit tewas di tempat.

Mayat tujuh prajurit dilaporkan telah ditemukan di semak 25 hari setelah serangan oleh kelompok garis keras itu.

Pada 20 Maret, 11 prajurit tewas oleh kelompok bersenjata di Desa Kampanin Doka di Negara Bagian Kaduna, Nigeria Utara.

Boko Haram sejak 2009 telah berusaha mendirikan negara dengan dasar agama di bagian timur-laut Nigeria, dan telah menewaskan sebanyak 20.000 orang serta memaksa jutaan orang lagi mengungsi.

Keuletan kelompok Boko Haram di Lembah Danau Chad sejak 2009 menimbulkan tantangan besar keamanan, kemanusiaan dan pemerintahan, kata PBB.

Empat negara terjebak dalam aksi perlawanan adalah Kamerun, Chad, Niger dan Nigeria. PBB menyatakan Boko Haram telah membuat hampir 2,4 juta orang meninggalkan rumah mereka di sub-wilayah Danau Chad.

Credit  antaranews.com

Misteri 'Kapal Hantu' Berbendera Indonesia Muncul di Myanmar Terjawab

Kapal hantu berbendera Indonesia, Sam Ratulangi PB 1600 ditemukan di kawasan pantai Myanmar. Foto/Kepolisian Yangon/Facebook

YANGON - Sebuah kapal tanpa awak atau "kapal hantu" ditemukan mengapung di Teluk Martaban di dekat wilayah Yangon, Myanmar, pekan lalu. Angkatan Laut setempat telah menemukan jawaban dari misteri kapal yang membawa bendera Republik Indonesia (RI) itu.

Kapal kontainer besar, kosong dan berkarat tersebut bernama Sam Ratulangi PB 1600. Nelayan Myanmar merupakan penemu pertamanya. "Itu terdampar di pantai (dan) membawa bendera Indonesia," kata pihak Kepolisian Yangon."Tidak ada pelaut atau pun barang di kapal."

Pihak Angkatan Laut setempat mengatakan kapal kontainer itu ditarik oleh kapal tunda menuju ke pabrik pemecah kapal di Bangladesh. Namun, para awak meninggalkan kapal itu setelah terperangkap dalam cuaca buruk.

Pihak berwenang dan personel Angkatan Laut telah menaiki Sam Ratulangi PB 1600 pada hari Kamis untuk mencari petunjuk setelah kandas di pantai Myanmar. Awalnya, polisi dan pengamat bingung bagaimana kapal besar, tanpa pelaut atau pun barang di atasnya, bisa berakhir di Myanmar.

Menurut situs Marine Traffic yang mencatat pergerakan kapal di seluruh dunia, Sam Ratulangi PB 1600 dibangun pada tahun 2001. Panjangnya lebih dari 177 meter (580 kaki).

Menurut kantor berita AFP yang dikutip BBC, lokasi kapal itu terakhir tercatat di lepas pantai Taiwan pada tahun 2009. Sam Ratulangi PB 1600 adalah contoh kapal telantar pertama yang muncul di perairan Myanmar.

Pada Sabtu (1/9/2018) kemarin, Angkatan Laut Myanmar mengatakan, pihaknya menduga kapal itu ditarik oleh kapal lain setelah dua kabel ditemukan di kepalanya.

Mereka kemudian menemukan tugboat, yang disebut sebagai Independence, sekitar 80 km (50 mil) di lepas pantai Myanmar.

Setelah menanyakan kepada 13 anggota awak kapal Indonesia, mereka mengetahui bahwa kapal tunda itu telah menarik kapal Sam Ratulangi PB 1600 sejak 13 Agustus, dan bermaksud untuk membawanya ke sebuah pabrik di Bangladesh yang akan membongkar dan menyelamatkan kapal.

Namun, beberapa kabel yang menempel di kapal putus saat cuaca buruk melanda, dan mereka memutuskan untuk meninggalkan kapal.

Pihak berwenang sedang menyelidiki lebih lanjut. Menurut laporan Eleven Myanmar, pemilik kapal tunda itu diduga berasal dari Malaysia.

Bangladesh memiliki industri pemecah kapal besar, dengan ratusan kapal komersial tua dibongkar di Chittagong setiap tahunnya. 

Tetapi bisnis ini kontroversial, di mana para kritikus mengatakan bahwa pekerjaan itu tidak diatur dengan baik dan berbahaya bagi buruh.



Credit  sindonews.com

Tradisi Perdana Menteri Baru Australia Kunjungi Indonesia

Scott Morrison sekarang menjadi perdana menteri australia yang baru menggantikan Malcolm Turnbull.

Foto: ABC

Perdana menteri baru Australia Scott Morrison akan mengunjungi Jakarta Jumat besok.

CB, CANBERRA -- Perdana Menteri baru Australia Scott Morrison akan mengunjungi Jakarta pada Jumat (31/8), yang merupakan kunjungan luar negeri pertamanya sebagai kepala pemerintahan. Dia meneruskan semacam "tradisi" pemimpin baru negara itu untuk menjadikan Indonesia sebagai tujuan kunjungan pertama.


Perdana Menteri Paul Keating di era 1990-an yang memulai "tradisi" ini. Tapi konteksnya waktu itu, didorong oleh keinginan Australia agar bisa lebih dekat ke Asia. Konon, Paul Keating bahkan menganggap Presiden Suharto sebagai "guru politik" yang amat dihormatinya.

Ada yang menyebut bahwa "tradisi" kunjungan pertama ke Jakarta yang diteruskan oleh PM Kevin Rudd, PM Tony Abbott, PM Malcolm Turnbull dan kali ini PM Scott Morrison, hanya bermakna simbolis. Tapi, setidaknya, di era Paul Keating, maknanya jauh lebih mendalam.


Bahkan, di Istana Negara Jakarta pada Desember 1995, PM Keating dan Presiden Suharto menjadi saksi perjanjian bersejarah kedua negara, Perjanjian Keamanan Australia-Indonesia. Dengan berhasil menggandeng Indonesia yang ketika itu begitu disegani di Asia, PM Keating pun memastikan posisi Australia di kawasan ini.


Menurut penuturan Wakil PM Kim Beazley ketika itu, sebagaimana tercatat dalam Arsip Nasional Australia, PM Keating memang "sangat menghormati Suharto". Keating, kata Beazley, menyukai Suharto dan sebaliknya Suharto pun sangat menyukai Keating.


"Suharto menganggap Keating sebagai anak sendiri dan sangat memproteksinya," demikian kesaksian Kim Beazley.


Belum pernah ada lagi pemimpin kedua negara yang memiliki kedekatan seperti mereka, sejak itu.

Photo: "Tradisi" tersebut dilanjutkan di era PM Kevin Rudd. (Foto: AAP)

Pengganti PM Keating, PM John Howard, tadinya hampir menjadikan Jakarta sebagai tujuan kunjungan pertama. Namun, dia membatalkan rencananya itu pada menit-menit terakhir.


PM Kevin Rudd yang menggantikan PM Howard kemudian meneruskan tradisi itu. Pada 2007 – tak sampai sebulan setelah terpilih sebagai pedana menteri – PM Rudd bertolak ke Indonesia menemui Presiden Yudhoyono.


Dia memang dikenal terobsesi membawa Australia untuk menyatu dengan Asia, menanggalkan orientasi dan fokus negara ini ke Eropa. Selama masa jabatannya, PM Rudd tercatat berkunjung ke Indonesia sebanyak 10 kali. Hal itu termasuk di periode kedua pada 2013 ketika dia menggantikan kembali PM Julia Gillard.


Di era PM Rudd, sektor pendidikan dan penelitian mendapat penekanan penting. Disebutkan bahwa lebih 100 ribu orang Indonesia telah menamatkan pendidikan tinggi di Australia.


PM Rudd diganti oleh PM Gillard setelah terjadi perseteruan kepemimpinan dalam partai mereka, Partai Buruh. PM Gillard tidak menjadikan Jakarta sebagai tujuan kunjungan pertamanya ke luar negeri.


Bahkan kepada ABC pada 2010, dia mengaku lebih memilih untuk mengunjungi sekolah-sekolah di Australia daripada bertemu dengan para pemimpin dunia di forum internasional. "Saya akan sangat terbuka dalam soal ini. Kebijakan luar negeri bukanlah minat saya," katanya ketika itu.


Tony Abbott yang terpilih menjadi PM baru dari Partai Liberal, justru mengembalikan "tradisi" kunjungan pertama ke Jakarta pada September 2013.

Photo: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan PM Tony Abbott. (Foto: AFP)

PM Abbott bahkan membawa serta rombongan pengusaha dalam jumlah besar. "Delegasi ini mengirim pesan jelas, bahwa pemerintah dan pengusaha Australia bermaksud meningkatkan hubungan ekonomi antara kedua negara," katanya.


Bahkan, PM Abbott menghendaki agar seluruh perdana menteri Australia berikutnya, menjadikan kunjungan luar negeri pertama ke Indonesia sebagai "tradisi". Hal itu, menurut PM Abbott, untuk menggarisbawahi betapa pentingnya posisi Indonesia bagi masa depan Australia sendiri.


"Pemerintahan saya akan menerapkan kebijakan luar negeri yang lebih berorientasi Jakarta daripada Jenewa," ujar PM Abbott ketika itu.

Photo: PM Malcolm Turnbull mandi keringat saat mengunjungi Pasar Tanah Abang bersama Presiden Joko Widodo. (Foto: AAP)

Pada November 2015, Malcolm Turnbull yang menggantikan Tony Abbott sebagai perdana menteri karena perseteruan internal partai mereka, Partai Liberal, juga meneruskan tradisi ini. Meskipun saat itu hanya sekitar 10 jam berada di Jakarta, tetapi PM Turnbull menyatakan sangat terkesan dengan kehangatan tuan rumah.


Kali ini, Scott Morrison, perdana menteri baru yang juga terpilih akibat perseteruan internal Partai Liberal, kembali menjadikan Jakarta sebagai tujuan pertama. Tampaknya, seluruh delegasi perdana menteri Australia, baik yang dulu maupun yang sekarang, menyadari bahwa sebenarnya Indonesia itu lebih penting bagi Australia dibandingkan sebaliknya.


PM Morrison sendiri mengakui, kunjungan kenegaraan yang memilih Indonesia sebagai tujuan pertama, adalah penggambaran mengenai pentingnya hubungan kedua negara bagi pemerintahannya. "Australia dan Indonesia berbagi hubungan geografis dan historis yang dalam, hubungan kontemporer yang hidup dan visi keamanan dan kesejahteraan kawasan," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima ABC.


Dalam kata-kata PM Paul Keating, "tidak ada negara yang lebih penting kedudukannya bagi Australia selain Indonesia". "Wilayah teritorial Australia mungkin terancam secara langsung oleh kekuatan militer hanya dari, atau melalui, Indonesia dan PNG," ujarnya.

Credit  republika.co.id

Rusia dan Suriah Bersumpah Sapu Bersih Teroris di Idlib

Presiden Rusia, Vladimir Putin saat menggelar pertemuan dengan Presiden Suriah Bashar Assad dalam kunjungannya di pangkalan udara Hemimeem di Suriah, 11 Desember 2017. Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via REUTERS

CB, Jakarta - Pemerintah Suriah dan sekutu besarnya, Rusia, memberikan sinyal akan habis-habisan menyapu bersih dan mengambil alih kawasan yang dikuasi pemberontak di Provinsi Idlib.
"Tekad ini menimbulkan ketakutan munculnya krisis kemanusiaan besar," tulis Al Jazeera, Jumat 31 Agustus 2018.

Sergei Lavrov [Reuters]

Berbicara dalam konferensi pers di Moskow bersama rekannya dari Suriah, Walid Muallem, usai melakukan pertemuah tertutup, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyatakan bahwa sebagian besar wilayah Suriah telah dibebaskan dari kaum teroris dan menyelamatkan Idlib, provinsi di sebelah utara dekat perbatasan Turki.
"Apa yang kami inginkan adalah menyapu bersih kelompok teroris, persisnya menurunkan ketegangan di kawasan Idlib," ujar Lavrov.

Donald Trump dengan Menlu Rusia Sergei Lavrov dan Duta Besar Sergei Kislyak. AFP
Idlib, sebuah kawasan yang menjadi hunian bagi sekitar tiga juta penduduk. Lebih dari separuh penduduknya menjadi pemberontak, sedangkan sisanya mengalir masif ke Aleppo, Ghouta Timur dan Deraa setelah pasukan proSuriah melakukan gempuran berat.

Pada acara jumpa pers tersebut, Lavrov juga memperingatkan Amerika Serikat dan sekutu Barat agar tidak bermain api di Suriah dengan menyebar isu penggunaan senjata kimia di Idlib oleh militer pemeritah Suriah.

Credit  tempo.co

Operasi Militer Koalisi AS Tewaskan 1.061 Warga Sipil

Sebanyak 1.061 warga sipil tewas akibat operasi militer koalisi AS di Iran dan Suriah. Foto/Istimewa

WASHINGTON - Setidaknya 1.061 warga sipil telah dikonfirmasi tewas di Suriah dan Irak sebagai hasil dari kampanye koalisi pimpinan Amerika Serikat (AS) untuk memberangus ISIS. Demikian laporan Gabungan Joint Task Force - Operation Inherent Resolve (CJTF-OIR).

"Berdasarkan informasi yang tersedia, CJTF-OIR menilai setidaknya 1.061 warga sipil telah secara tidak sengaja dibunuh oleh serangan Koalisi sejak dimulainya Operasi Inherent Resolve," kata laporan itu.

"Sejumlah 216 laporan masih terbuka," sambung laporan itu seperti dikutip dari Sputnik, Jumat (31/8/2018).

Angka terbaru laporan tersebut mencakup semua korban sipil dari awal kampanye pada Agustus 2014 hingga Juli 2018. Periode ini koalisi pimpinan AS melakukan total 29.920 serangan.

Pada Juli 2018, serangan koalisi menewaskan sedikitnya tiga warga sipil, berdasarkan analisis tiga laporan yang dianggap kredibel oleh pejabat AS. "Koalisi menetapkan bahwa 15 laporan korban sipil lainnya tidak dapat dipercaya," kata laporan itu.

Koalisi pimpinan AS yang terdiri lebih dari 70 negara melakukan operasi militer terhadap kelompok teroris Daesh di Suriah dan Irak. Kegiatan koalisi AS di Irak dilakukan bekerja sama dengan pejabat Irak, tetapi di Suriah tidak diizinkan oleh pemerintah Presiden Bashar al-Assad atau Dewan Keamanan PBB.

Credit  sindonews.com

Presiden AS Donald Trump Ancam Keluar dari WTO

Jakarta, CB -- Presiden Donald Trump mengancam bahwa Amerika Serikat akan keluar dari Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO), 'jika mereka tidak berubah'.

"Jika mereka tidak berubah, saya akan mundur dari WTO," kata Trump dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg News, seperti dilansir kantor berita Reuters, Jumat (31/8).

Jika Trump benar-benar mewujudkan ancamannya mundur dari WTO, maka langkah itu seperti itu dapat merusak salah satu fondasi sistem perdagangan global modern, dimana Amerika Serikat sangat berperan dalam pembentukannya. 


Trump berulang kali mengeluhkan perlakuan tidak adil WTO terhadap Amerika Serikat dalam perdagangan global. Trump juga menyalahkan WTO karena membiarkan hal itu terjadi.

Tak hanya mengancam mundur dari keanggotaan badan dunia yang notabene diciptakan Amerika Serikat sendiri, Trump juga memperingatkan bahwa dia bisa mengambil tindakan atas WTO. Belum jelas tindakan apa yang bakal diambil Trump tersebut.




Credit  cnnindonesia.com

Laporan IAEA: Iran patuh terhadap kesepakatan nuklir

Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Intenasional (IAEA) Yukiya Amano (REUTERS/Leonharad Foeger)

Wina, Austria, (CB) - Iran terus mematuhi larangan dalam kegiatan nuklirnya seperti yang ditetapkan dalam kesepakatan, yang dicapai dengan kekuatan dunia pada 2015.

Kesimpulan itu diisyaratkan dalam laporan rahasia badan pengawas atom Perserikatan Bangsa-bangsa (IAEA) pada Kamis.

Dalam laporan triwulan keduanya sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pada Mei bahwa AS akan keluar dari kesepakatan itu dan menerapkan sanksi, IAEA mengatakan Iran mematuhi batasan dalam hal pengayaan uranium dan pasokan uranium serta bahan lain, yang diperkaya.

Dalam laporan sebelumnya pada Mei, IAEA mengatakan Iran bisa lebih bekerja sama dengan pemeriksa dan dengan itu akan meningkatkan kepercayaan.

Laporan pada Kamis menyebutkan bahwa IAEA, yang berpusat di Wina, dapat menjalankan seluruh pemeriksaan yang diperlukan guna memastikan bahwa Iran benar-benar mematuhi kesepakatan tersebut, kata Reuters.

"Kerja sama yang tepat waktu dan proaktif Iran dalam memberikan akses telah memudahkan penerapan Protokol Tambahan dan meningkatkan kepercayaan," menurut laporan yang dibagikan kepada negara anggota IAEA itu.

"Tingkat produksi (uranium diperkaya) tetap tidak berubah. Tidak ada perubahan apa pun," tambah diplomat senior.

Amerika Serikat menerapkan kembali sanksi-sanksi terhadap Iran --yang sebenarnya sudah dicabut berdasarkan kesepakatan nuklir. Melihat keadaan tersebut, banyak diplomat dan pengulas sekarang meragukan apakah kesepakatan itu akan bertahan di tengah upaya-upaya yang dijalankan Uni Eropa untuk mengimbangi beberapa dampak dari langkah yang diambil Trump.

Pada Rabu, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei mengungkapkan keraguannya bahwa negara-negara Uni Eropa memiliki kemampuan untuk menyelamatkan perjanjian tersebut. Ia mengatakan Iran kemungkinan akan meninggalkannya.

Presiden Iran Hassan Rouhani diminta Khamenei tidak terlalu bergantung pada dukungan Eropa pada saat ia semakin mendapat tekanan di dalam negeri terkait penanganannya soal perekonomian dalam menghadapi sanksi AS.

Credit  antaranews.com

Gugat Sanksi ke Mahkamah Internasional, AS Tuding Iran Beritikad Buruk

Iran menggugat sanksi yang dijatuhkan AS ke Mahkamah Internasional. Foto/Istimewa

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) menuduh Iran beritikad buruk dengan menggugat sanksi baru Washington ke pengadilan internasional. Sanksi itu dijatuhkan AS terkait dengan program nuklir dan rudal Iran.

Iran telah meminta Mahkamah Internasional untuk memerintahkan AS mencabut sanksinya. Sanksi itu diberlakukan kembali setelah Presiden AS Donald Trump menarik diri dari perjanjian nuklir multilateral 2015.

Iran membawa kasus ini ke pengadilan di Den Haag berdasarkan perjanjian persahabatan tahun 1955 yang mendahului Revolusi Islam di negara itu.

Washington mengatakan kepada pengadilan bahwa tidak ada yurisdiksi untuk memutuskan kasus tersebut, yang dikatakannya adalah masalah keamanan nasional.

"Iran tidak menganjurkan perjanjian persahabatan dengan itikad baik dalam proses ini," kata pengacara Departemen Luar Negeri AS Jennifer Newstead dalam argumen penutupnya.

"Iran tidak dapat diizinkan untuk menarik pengadilan ini ke dalam kampanye politik dan psikologis terhadap Amerika Serikat," tambahnya seperti dikutip dari AFP, Kamis (30/8/2018).

Selama empat hari persidangan, Iran mengatakan sanksi yang diberlakukan kembali bulan ini menyebabkan penderitaan ekonomi bagi warganya.

Para pengacara AS menjawab bahwa salah urus ekonomi adalah akar dari kesengsaraan Iran.

Gelombang kedua dari sanksi AS akan menghantam Iran pada awal November, menargetkan ekspor minyak yang vital.

Menutup sidang, ketua ICJ Abdulqawi Yusuf mengatakan pengadilan akan mengeluarkan putusan sesegera mungkin tetapi tidak menetapkan tanggalnya.

"Para hakim sangat menyadari taruhan politik," kata Eric De Brabandere, profesor penyelesaian sengketa internasional di Universitas Leiden di Belanda.

"Tetapi pada prinsipnya pengadilan akan memfokuskan secara ketat pada aspek hukum dari kasus ini," katanya kepada AFP. 

Meskipun mereka terikat perjanjian persahabatan dan hubungan ekonomi 1955, Iran dan Amerika Serikat belum memiliki hubungan diplomatik sejak tahun 1980.

ICJ didirikan pada 1946 untuk memutuskan perselisihan antar negara.

"Pengadilan bertugas memutuskan hanya apakah itu memiliki yurisdiksi atas permintaan Iran," kata De Brabandere.

Namun dia mencatat bahwa konsekuensi politik dari keputusan itu tentu saja penting, karena negara manapun akan melihat hasil yang menguntungkan sebagai kemenangan besar.



Credit  sindonews.com

Indonesia-AS Perkuat Kerjasama di Bidang Pertahanan

Kesepakatan itu dicapai saat terjadi pertemuan antara Menteri Pertahanan Indonesia, Ryamizard Ryacudu dengan Menteri Pertahanan AS, James Mattis. Foto/KBRI Washington DC

WASHINGTON - Indonesia dan Amerika Serikat (AS) sepakat untuk memperkuat hubungan dalam bidang pertahanan. Kesepakatan itu dicapai saat terjadi pertemuan antara Menteri Pertahanan Indonesia, Ryamizard Ryacudu dengan Menteri Pertahanan AS, James Mattis.

Menurut keterangan Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) di Washington DC, Ryamizard melakukan kunjungan ke AS pada tanggal 27 hingga 29 Agustus lalu. Kunjungan ini adalah bagian dari upaya untuk terus memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan AS, khususnya di bidang pertahanan.

Saat bertemu Mattis, yang bertempat di Pentagon, Ryamizard terlebih dahulu disambut dengan upacara militer berupa dentuman meriam 21 kali yang dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan kehormatan dan pengumandangan lagu kebangsaan kedua negara.

Dalam pertemuan tersebut, kedua Menhan menegaskan kembali hubungan kerja sama pertahanan kedua negara yang telah terjalin erat sejak lama. Ryamizard juga menekankan dukungan RI terhadap konsep “Free and Open Indo-Pacific” yang digagas oleh AS, dengan mengedepankan pendekatan ekonomi, menjunjung prinsip inklusifitas, dan mengedepankan peran ASEAN.

"Keduanya juga membahas sejumlah isu strategis, khususnya isu pertahanan dan keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Berbagai langkah konkret telah disepakati dalam rangka memperluas kerja sama Maritime Domain Awareness, penegakan resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB untuk memerangi kejahatan trans-nasional seperti pembajakan/perompakan (piracy), Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing, dan illicit trafficking," bunyi keterangan KBRI Washington DC.

"Lebih lanjut, Menhan AS mendukung kerja sama trilateral Indonesia-Malaysia-Filipina, yang ditujukan bagi peningkatan keamanan di perairan masing-masing negara," sambungnya.

KBRI kemudian menuturkan, dalam pertemuan tersebut juga disepakati beberapa kerja sama konkret, diantaranya peningkatan kapasitas SDM melalui program pendidikan dan latihan bersama, peningkatan kapasitas industri pertahanan, serta modernisasi alutsista dan sistem pertahanan.   

"Dalam kunjungan ini, Menhan juga menyaksikan penandatanganan MoU kerja sama antara Boeing dengan P.T. Dirgantara Indonesia untuk mengembangkan teknologi manufaktur, perawatan, dukungan, pelatihan, dan sertifikasi. Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kemampuan industri penerbangannya bagi kebutuhan angkatan bersenjata," tukasnya. 

Credit  sindonews.com

Indonesia Tanggapi Laporan Dewan HAM Soal Rohingya

Warga muslim rohingya menunggu penyaluran bantuan berupa paket makanan di Kamp Pengungsi Rohingya di Propinsi Sittwe, Myanmar.

Foto: Edwin Dwi Putranto/Republika

Indonesia telah mengusulkan formula 4+1 kepada Pemerintah Myanmar.

CB,  JAKARTA -- Pemerintah Indonesia memberi tanggapan atas laporan awal Tim Pencari Fakta Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai pelanggaran hak asasi manusia (HAM), khususnya dugaan terjadinya genosida di negara bagian Rakhine, Myanmar.

"Pesan Indonesia kepada Pemerintah Myanmar sangat jelas. Indonesia telah mengusulkan formula 4+1 kepada Pemerintah Myanmar," demikian disampaikan dalam keterangan pers Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Kamis (30/8).

Formula 4+1 yang diusulkan pemerintah Indonesia, yaitu pentingnya segera menciptakan stabilitas dan keamanan, menahan diri dan tidak menggunakan kekerasan, perlindungan terhadap semua orang tanpa melihat latar belakang etnik dan agama, akses terhadap bantuan kemanusiaan serta implementasi rekomendasi laporan Kofi Annan.

"Pesan tersebut sangatlah jelas. Indonesia berkeyakinan, jika elemen dari Formula 4+1 dijalankan, maka tragedi kemanusiaan dapat ditangani dan kondisi Rakhine State semakin baik," kata pernyataan dari Kemlu RI.

Selain itu, pemerintah Indonesia telah mencoba memainkan peran sebagai bridge builder. Indonesia juga mencoba berkontribusi dalam penanganan krisis kemanusiaan dengan berbagai bantuan, baik ke Myanmar maupun ke Bangladesh.

Namun, setelah lebih dari satu tahun sejak lingkaran kekerasan pertama terjadi, tidak banyak kemajuan yang dicapai di negara bagian Rakhine. Pemerintah Indonesia memandang semua pihak memahami kompleksitas isu dan proses reformasi yang masih berlangsung di Myanmar. Namun demikian, kompleksitas isu tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk membiarkan krisis terus berlangsung.

Pemerintah Indonesia menegaskan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia semua masyarakat di Rakhine State, termasuk minoritas Muslim, adalah tanggung jawab Pemerintah Myanmar dan harus ditegakkan secara konsisten dan inklusif. Untuk itu, diperlukan komitmen politik yang kuat dari Pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan masalah.

Berbagai nota kesepahaman dan pembentukan komite dan komisi tidak akan membantu memperbaiki situasi apabila tidak terdapat komitmen dan tekad kuat dari pemerintah Myanmar untuk menjalankan. Krisis kemanusiaan yang berawal dari Rakhine State telah berdampak pada kawasan. Ratusan ribu pengungsi meninggalkan Rakhine State menuju Bangladesh. Sebagian diantaranya mencari kehidupan ke negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menekankan sudah saatnya bagi Pemerintah Myanmar untuk bersungguh-sungguh melaksanakan semua komitmen yang sudah dibuat dan menindaklanjuti berbagai rekomendasi dan temuan komisi yang dibentuknya bersama masyarakat internasional. Indonesia merupakan salah satu negara pertama yang sudah berada di Myanmar dan Bangladesh pada saat lingkaran kekerasan terjadi di Rakhine State pada 2016.

Indonesia juga merupakan negara yang sangat aktif menjalin komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan internasional yang memiliki perhatian terhadap tragedi kemanusiaan di Rakhine State, termasuk almarhum Kofi Annan dan Sekjen PBB. 

Credit  republika.co.id

PBB Ungkap Kekejaman Militer Myanmar Terhadap Rohingya

Suasana kamp pengungsi Rohingya Balukhali, Bangladesh,

Foto: Altaf Qadri/AP

Aksi pembersihan etnis Rohingya dilakukan secara terencana.

CB, JAKARTA -- Tim Misi Pencari Fakta Independen PBB telah menerbitkan laporan tentang krisis Rohingya di Negara Bagian Rakhine, Myanmar. Dalam laporan tersebut dipaparkan tentang penganiayaan dan kekejaman yang dilakukan Tatmadaw (pasukan keamanan Myanmar) terhadap berbagai etnis di Rakhine, termasuk Rohingya.

Anggota Misi Pencari Fakta PBB melakukan wawancara dengan sejumlah etnis yang tinggal di Rakhine. Mereka semua adalah korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) serius dari pasukan keamanan Myanmar. Menurut Misi Pencari Fakta PBB pelanggaran HAM yang dialami satu etnis dengan etnis lainnya memiliki kesamaan.

Hal itu misalnya, mereka diusir secara paksa dari tanahnya, ditahan secara sewenang-wenang, dan lainnya. Kemudian kaum perempuan mengalami kekerasan seksual. Salah satu korban mengungkapkan, pada 2017, dia dipukuli dan diperkosa Tatmadaw di sebuah pangkalan militer.

Hal-hal itu pula yang dialami Rohingya. "Di Negara Bagian Rakhine, umat Muslim seperti di penjara, mereka tidak bisa bepergian keluar. Tidak ada HAM untuk Muslim Rakhine. Saya tidak tahu mengapa Allah mengirim kita ke sana," kata salah satu Muslim Rohingya yang diwawancara Misi Pencari Fakta PBB.

Menurut Misi Pencari Fakta PBB, salah satu faktor yang mendorong diskriminasi terhadap Rohingya adalah kebijakan kewarganegaraan. Kebanyakan Rohingya, secara de facto, tak memiliki kewarganegaraan. Hak kewarganegaraan mereka dirampas secara sewenang-wenang.

Hal itupun tak dapat diselesaikan melalui Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar pada 1982. Dalam UU itu dijelaskan tentang proses verifikasi yang harus dilalui sebelum mendapatkan kartu kewarganegaraan. Masalahnya terletak pada konsep "ras nasional" dan retorika eksklusif yang berasal di bawah kediktatoran perdana menteri Myanmar Ne Win pada 1960.

Etnis Rohingya dianggap sebagai imigran gelap Bengal oleh masyarakat dan pemerintah Myanmar. "Hubungan antara ras nasional dan kewarganegaraan memiliki konsekuensi yang menghancurkan bagi Rohingya," kata Misi Pencari Fakta PBB dalam laporannya.

Kemudian apa yang terjadi pada Agustus 2017 sebenarnya tak dapat dipisahkan dari penindasan sistematis terhadap Rohingya pada 2012 yang telah menyebabkan disintegritas komunitas masyarakat di Rakhine. Hal itu kemudian dipantik kembali oleh aksi penyerangan pos militer Myanmar di luar Rakhine oleh gerilyawan Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) pada 25 Agustus 2017.

Hanya berselang beberapa jam setelah penyerangan itu, pasukan keamanan Myanmar segera melancarkan operasi brutal ke Rakhine. Dengan dalih merespons ancaman terorisme ARSA, pasukan Myanmar menggeruduk ratusan desa di Maungdaw, Buthidaung, dan Rathedaung.

Operasi yang semula mengincar gerilyawan ARSA, akhirnya turut berimbas pada seluruh warga sipil Rohingya. Otoritas Myanmar menyebut operasi itu sebagai "operasi pembersihan". Ribuan Rohingya tewas terbunuh pascaoperasi tersebut. Banyak pula perempuan-perempuan Rohingya yang diperkosa secara brutal. Sementara 725 ribu Rohingya melarikan diri dan mengungsi ke Bangladesh.

"Semua orang hanya berlari untuk hidup mereka. Saya bahkan tidak bisa membawa anak-anak saya," kata salah satu Rohingya yang diwawancara Misi Pencari Fakta PBB.

Citra satelit pun telah menggambarkan bagaimana kondisi permukiman dan desa di Rakhine pascaoperasi militer Myanmar. Setidaknya 392 desa atau 40 persen dari seluruh permukiman di Rakhine hancur sebagian dan hancur total. Sebanyak 80 persen di antaranya dibakar pasukan Myanmar.

Sebanyak 70 persen desa yang dibakar berada di Maungdaw, tempat mayoritas Rohingya tinggal. Pasar, sekolah, dan masjid adalah termasuk bangunan-bangunan yang dibakar pasukan keamanan Myanmar. "Daerah-daerah yang dihuni oleh Rohingya secara khusus ditargetkan, dengan pemukiman yang berdekatan atau di dekatnya (Rakhine) aman tanpa diserang," ujar laporan itu.

Atas temuan-temuan tersebut, Misi Pencari Fakta PBB menyebut bahwa militer Myanmar memiliki niat untuk melakukan genosida terhadap Rohingya. Sebab apa yang disebut sebagai "operasi pembersihan" tak dilakukan secara spontan, tapi terencana.

Misi Pencari Fakta menyerukan agar para pejabat tinggi militer Myanmar, termasuk  Panglima Tertinggi Min Aung Hlaing, dibawa ke Pengadilan Pidana Internasional (ICC).

Sementara itu Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB Zeid Ra'ad Al Hussein mengatakan, pemimpin de facto Myanmar seharusnya mundur dari jabatannya. Sebab dia dianggap membiarkan pembantaian Rohingya terjadi. "Dia berada dalam posisi yang seharusnya bisa melakukan sesuatu. Dia bisa saja untuk terus diam, atau lebih baik mengundurkan diri," ujarnya pada Kamis (30/8), dikutip laman BBC.

Menurut Al Hussein, Suu Kyi tak perlu lagi menjadi juru bicara militer Myanmar dan menyangkal tentang pembantaian Rohingya di Rakhine. "Dia tidak perlu mengatakan bahwa ini adalah gunung es dari misinformasi. Ini adalah rekayasa," katanya.

Pada November 2017, Myanmar dan Bangladesh telah menyepakati proses repatriasi pengungsi dan pembentukan tim Joint Wroking Group. Namun pelaksanaan kesepakatan itu belum optimal. Cukup banyak pengungsi Rohingya di Bangladesh yang enggan kembali ke Rakhine.

Mereka mengaku masih trauma atas kejadian yang menimpanya pada Agustus tahun lalu. Selain itu, kesepakatan repatriasi pun tak menyinggung perihal jaminan keamanan dan keselamatan bagi warga Rohingya yang kembali.

Credit  republika.co.id

Anggaran UNRWA Dipangkas, Yordania Galang Dana bagi Palestina

Para pengungsi Palestina mengibarkan bendera Palestina saat mengikuti aksi mendukung rakyat Palestina di sebuah kamp pengungsi Palestina al Wehdat, di Amman, Yordania 15 Mei 2018. REUTERS/Muhammad Hamed

CB, Jakarta - Yordania memimpin kampanye penggalangan dana untuk mendukung para pengungsi Palestina agar tetap bertahan setelah Amerika Serikat memangkas anggaran dana bantuannya.
Dikutip dari RT.com pada Jumat, 31 Agustus 2018, Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi, mengatakan pertemuan pada September 2018 di Dewan Keamanan PBB, New York, akan memobilisasi dukungan bagi UN Relief dan UNRWA, agar dua lembaga PBB itu bisa terus membantu pengungsi Palestina disektor pendidikan dan kesehatan.

Pengungsi Palestina menunggu untuk menerima bantuan di pusat distribusi makanan PBB di kamp pengungsi Al-Shati di Kota Gaza, 15 Januari 2018. UNRWA didirikan pada 1949 setelah ratusan ribu orang Palestina melarikan diri atau diusir dari rumah mereka karena perang Israel 1948 REUTERS

Yordania akan menyerukan pertemuan dengan negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab agar mereka mau menjadi donatur menutupi kebutuhan US$ 200 juta atau sekitar Rp 2,9 triliun, dana yang dibutuhkan UNRWA. Safadi mengatakan pihaknya telah bertemu Kepala UNRWA, Pierre Krahenbuhl, untuk membicarakan hal ini.UNRWA menghadapi krisis keuangan sejak Amerika Serikat memangkas dana bantuannya untuk pengungsi Palestina pada awal 2018. Washington beralasan UNRWA harus melakukan reformasi.
Yordania saat ini menampung sekitar 2.2 juta pengungsi Palestina. UNRWA sendiri menampung lebih dari 5 juga pengungsi Palestina yang tersebar di Yordania, Lebanon, Suriah, Tepi Barat dan Jalur Gaza. Masyarakat Palestina di bawah hukum internasional berhak kembali ke rumah-rumah mereka yang ditinggalkan di Israel dan mendapat uang kompensasi. Safadi mengatakan pemangkasan dana bantuan untuk UNRWA oleh Amerika Serikat telah merusak hak tersebut.

Credit  tempo.co

Korsel Tolak Kunjungan Presiden Israel, Tel Aviv Terkejut

Presiden Israel Reuven Rivlin. Kunjungan resminya ke Seoul ditolak Korea Selatan. Foto/REUTERS

TEL AVIV - Pemerintah Republik Korea atau Korea Selatan (Korsel) baru-baru ini menolak kunjungan resmi Presiden Israel Reuven Rivlin ke Seoul. Tak ada penjelasan dari Seoul soal alasan penolakan itu yang membuat Tel Aviv terkejut.

Pihak Rivlin tak merinci kapan kunjungan yang ditolak Seoul itu berlangsung. Mengutip laporan Ynet, Jumat (31/8/2018), kujungan tersebut diusulkan Chaim Choshen, Duta Besar Israel untuk Korea Selatan atas nama Kementerian Luar Negeri yang berkoordinasi dengan pihak President's Residence.

Meski tidak ada penjelasan alasan penolakan kunjungan Presiden Rivlin, namun penolakan oleh Seoul itu tidak bisa disangkal.

Menurut laporan media Israel, informasi penolakan kunjungan resmi itu bukan karena masalah pribadi terhadap Rivlin, tetapi ada ketidaksepakatan bisnis keamanan yang jadi penyebabnya.

Laporan tersebut menyatakan, penolakan terjadi karena Korsel frustrasi atas penolakan Israel terhadap kesepakatan bisnis keamanan penting, seperti pembuatan empat kapal keamanan berbobot 1.200 ton yang dirancang untuk melindungi anjungan pengeboran gas alam lepas pantai Israel.

Alih-alih memilih konglomerat Korea Selatan dalam bisnis itu, Israel justru memilih konglomerat Jerman, ThyssenKrupp. Laporan ini sinkron dengan informasi yang disajikan dalam dokumen investigasi skandal kapal selam Israel yang dikenal sebagai "Kasus 3000".

Korea Selatan juga kecewa karena Israel menahan diri dengan tidak mengucapkan selamat atas konferensi tingkat tinggi (KTT) antara Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada bulan April tahun ini.

Contoh lain dari frustrasi Korea Selatan adalah klaim Israel bahwa kemajuan menuju perjanjian perdagangan bebas untuk memudahkan eksportir Israel yang beroperasi di Korea Selatan terhalang oleh sikap Seoul yang "menyeret kaki mereka". Padahal,  kesepakatan tersebut telah disetujui oleh berbagai forum dan telah menunggu stempel persetujuan Korea Selatan selama lebih dari setahun.

Hal itu diperparah dengan sikap Korea Selatan yang memberikan suara di Majelis Umum PBB 2017 untuk mengutuk pengakuan Amerika Serikat atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Selain itu, para pejabat Israel terkejut oleh penolakan Korea Selatan terhadap kunjungan Rivlin sejak presiden itu dianggap sebagai teman Seoul. Rivlin ketika menjabat sebagai menteri komunikasi di masa lalu pernah bertemu dengan CEO perusahaan terbesar Korea Selatan.

Sebaliknya, pejabat senior Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan bahwa penolakan Korea Selatan tidak berasal dari krisis atau ketegangan dalam hubungan kedua negara. Meskipun tidak mengenakkan, pejabat itu mengklaim bahwa hubungan kedua negara masih baik-baik saja. 

Credit  sindonews.com

India Terancam Hadapi Sanksi AS

S 400 Rudal jarak jauh andalan Rusia

Foto: Rusia Insider.com

India berencana membeli sistem rudal dari Rusia.

CB, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) mengaku tidak bisa menjamin India bakal lolos dari sanksi jika mereka membeli peralatan tempur dan sistem pertahanan militer buatan Rusia. India sedang dalam tahap finalisasi untuk membeli sistem rudal S-400 pabrikan Rusia senilai 6 miliar dolar AS.

"Saya akan mengatakan itu agak menyesatkan. Kami masih memiliki kekhawatiran yang sangat signifikan jika India mengejar platform dan sistem baru (dari Rusia)," kata pejabat tinggi Pentagon di Asia Randall Schriver seperti diwartakan Aljazirah, (30/8).

Rusia tengah menghadapi sanksi AS menyusul aneksasi yang mereka lakukan di Krimea. Hal itu membuat setiap negara yang melakukan transaksi terkait pertahanan dan intelejen dengan Moskow terancam menjadi sasaran sanksi tersebut.

Shriver mengungkapkan, sebenarnya Menteri Pertahanan AS Jim Mattis mengaku menentang sanksi untuk dijatuhkan kepada India. Namun, dia mengatakan, presiden memiliki kewenangan sepenuhnya untuk memberi keringanan kepada India atas aktivitas mereka dengan Rusia.

"Saya tidak bisa duduk di sini dan memberi tahu Anda bahwa mereka akan dibebaskan, bahwa kami akan mengabaikan itu. Itu akan menjadi keputusan presiden jika ia dihadapkan pada platform dan kemampuan baru yang didapat India dari Rusia," kata Shriver lagi.

Sementara, pembelian sistem pertahanan S-400 rencananya akan ditandatangani oleh Rusia pada akhir tahun ini. Belanja pertahaan militer itu akan menjadi serangkaian pembelian peralatan tempur India dari Rusia, di mana sebelumnya mereka telah membeli jet serta kapal tempur dan kapal selam.

Shriver mengatakan, pemerintah AS mengaku khawatir dengan belanja tersebut. Dia mengungkapkan, Washington bersedia mengadakan diskusi dengan India untuk menyediakan sistem pertahanan alternatif bagi negara mereka.

India bukan merupakan satu-satunya yang belanja sistem pertahanan militer dari Rusia. Negara lain yang juga melakukan pembelian serupa yakni, Cina, Turki, Arab Saudi, serta Qatar. Kekhawatiran serupa juga diungkapkan AS terkait pembelian S-400 oleh Turki.

S-400 merupakan sistem rudal canggih yang memiliki jangkauan maksimum sejauh 400 kilometer. Alat militer tersebut dianggap sebagai salah satu sistem pertahanan terbaik yang ada saat ini.

Credit  republika.co.id

Denuklirisasi Tak Jelas, Trump Sebut Korut Ditekan China

 

Presiden Donald Trump menuding China menekan Korea Utara sehingga perundingan perlucutan senjata nuklir dengan negara pimpinan Kim Jong-un itu tersendat. (Reuters/Kevin Lamarque) 

Jakarta, CB -- Presiden Donald Trump menuding China menekan Korea Utara sehingga perundingan perlucutan senjata nuklir dengan negara pimpinan Kim Jong-un itu tersendat.

"Presiden Donald J. Trump menduga kuat Korea Utara di bawah tekanan besar dari China karena perang dagang kami dengan Pemerintah China," demikian pernyataan Gedung Putih sebagaimana ditulis kembali oleh Trump melalui akun Twitter pribadinya.

Ia kemudian menjelaskan bahwa dugaan ini berangkat dari fakta China memberikan bantuan sangat besar bagi Korut sebagai sekutu terdekatnya di kawasan.

"Ini tidak membantu! Presiden yakin hubungannya dengan Kim Jong-un sangat baik dan hangat dan tak ada alasan untuk menghabiskan banyak dana untuk latihan perang AS-Korea Selatan," tulis Gedung Putih.



Meski Trump memastikan belum akan melanjutkan latihan tersebut, ia tak menutup kemungkinan operasi itu dilanjutkan.

"Presiden dapat memulai kembali latihan itu secara instan dengan Korea Selatan dan Jepang jika ia mau. Jika terjadi, latihan itu akan jauh lebih besar dari sebelumnya," tulis Gedung Putih.

Setelah itu, Trump membahas masalah perang dagang antara AS dan China yang kian panas belakangan ini.

"Untuk sengketa dagang AS-China dan perbedaan lainnya, semuanya akan diselesaikan oleh Presiden Trump dan Presiden China yang hebat, Xi Jinping. Hubungan mereka sangat kuat," tulis Gedung Putih.

Perang dagang AS-China makin panas sete;ah AS kembali menaikkan pajak hingga US$16 juta untuk impor barang China. Beijing pun bertekad membalas.

Kisruh dagang ini terjadi di tengah upaya negosiasi AS dengan Korut setelah Trump bertemu dengan Kim di Singapura pada Juni lalu.



Untuk menindaklanjuti kesepakatan kasar yang dicapai Kim dan Trump, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, sudah beberapa kali bertandang ke Korut.

Namun, pada Jumat pekan lalu, Trump tiba-tiba membatalkan kunjungan Pompeo ke Korut. Sejumlah laporan menyebut pembatalan ini terjadi setelah Trump menerima sepucuk surat bernada kasar dari pejabat Korut.

Belakangan, CNN melaporkan bahwa dalam surat tersebut, pejabat Korut itu mengungkapkan kemungkinan perundingan denuklirisasi itu batal.





Credit  cnnindonesia.com

Balas Lomba Kartun Nabi Muhammad, Taliban Ancam Tentara Belanda

Geert Wilders, anggota parlemen Belanda dari Partai Kebebasan (PVV). Politisi yang dikenal anti-Islam ini membatalkan kontes kartun Nabi Muhammad November nanti. Foto/REUTERS

KABUL - Kelompok Taliban Afghanistan mengancam akan menyerang tentara Belanda yang betugas dalam misi NATO di negara tersebut. Ancaman ini sebagai pembalasan terhadap kontes menggambar kartun Nabi Muhammad yang direncanakan politisi anti-Islam, Geert Wilders.

Kelompok bersenjata itu juga mendesak pasukan Afghanistan untuk ikut menyerang tentara Belanda.

Seruan Taliban dikeluarkan tak lama sebelum Wilders mengumumkan bahwa dia membatalkan kontes. Pemimpin oposisi Belanda dari Partai Kebebasan atau Partij voor de Vrijheid (PVV) itu sedianya menggelar lomba tersebut pada 10 November 2018.

Dia membatalkannya setelah ada ancaman pembunuhan terhadap dirinya dan ancaman kekerasan lain di Belanda.

Dalam sebuah pernyataan, Taliban menyebut kontes itu sebagai aksi penistaan dan tindakan bermusuhan oleh Belanda terhadap semua Muslim.

"Anggota pasukan keamanan Afghanistan, jika mereka benar-benar percaya diri sebagai Muslim atau memiliki perjanjian terhadap Islam harus mengubah senjata mereka pada pasukan Belanda atau membantu pejuang Taliban menyerang mereka," kata kelompok tersebut, seperti dikutip Reuters, Jumat (31/8/2018)

Sekitar 100 tentara Belanda bertugas dalam misi Dukungan Resolusi pimpinan NATO. Jumlah tentara dalam misi itu mencapai sekitar 16.000 personel yang bertugas melatih dan menasihati pasukan Afghanistan. Separuh dari total pasukan dalam misi itu terdiri dari tentara Amerika Serikat.

Dalam pengumuman pembatalan kontes tersebut, Wilders kembali mengkritik Islam. "Islam menunjukkan wajah sejatinya sekali lagi dengan ancaman pembunuhan, fatwa dan kekerasan," kata Wilders di Twitter.

Dia mengklaim kontes dibatalkan karena keselamatan dan keamanan rakyat Belanda adalah prioritasnya.

Sebelumnya, politisi oposisi ini mengaku telah menerima lebih dari 200 pendaftar kontes. Tanggal terakhir untuk pendaftaran adalah 31 Agustus.

Pemenang kompetisi sedianya akan diumumkan di kantor PVV di Den Haag. Pemenang pertama akan memperoleh hadiah uang tunai USD10.000. 

Sekadar diketahui, penggambaran fisik Tuhan dan Nabi Muhammad dilarang dalam Islam.

Kejadian ini mengingatkan peristiwa pada tahun 2005, di mana sebuah surat kabar Denmark menerbitkan kartun Nabi Muhammad yang memicu gelombang protes di seluruh dunia. Sepuluh tahun kemudian, orang-orang bersenjata membantai 12 orang dalam serangan di kantor majalah satire Prancis, Charlie Hebdo, yang telah menerbitkan karikatur yang menggambarkan Nabi Muhammad.




Credit  sindonews.com