Credit republika.co.id
Jumat, 29 Juni 2018
Korea Selatan Tanggung 90 Persen Biaya Pangkalan Baru AS
![Gedung USFK baru di Camp Humphreys di Pyeongtaek, Provinsi Gyeonggi.[hani.co.kr]](https://statik.tempo.co/data/2018/06/29/id_715387/715387_720.jpg)
CB, Jakarta - Komandan pasukan militer Amerika Serikat memuji Korea Selatan karena menanggung hampir seluruh biaya pembangunan pangkalan militer terbesar Amerika Serikat di luar negeri.
"Ini adalah proyek yang menelan biaya hampir US$ 10,8 miliar atau Rp 155 triliun yang dibangun 10 tahun lebih dan investasi Republik Korea Selatan 90 persen lebih dari biaya keseluruhan," kata Komandan Vincent Brooks di pangkalan, di Pyeongtaek, sekitar 65 kilometer (40 mil) selatan Seoul, seperti dilaporkan Reuters, 29 Juni 2018.
"Untuk 90 persen itu, Amerika Serikat tetap bersama kalian 100 persen," tambah Vincent Brooks.
Presiden Donald Trump telah berulang kali mengatakan bahwa Seoul harus menanggung lebih banyak biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan sekitar 28.500 pasukan AS di Korea Selatan. Pejabat di Amerika Serikat dan Korea Selatan sendiri menolak mengungkapkan berapa banyak biaya latihan setiap pihak.
Kedua negara saat ini sedang dalam pembicaraan tentang bagaimana membagi biaya operasional pasukan AS di Korea Selatan mulai 2019. Perjanjian sebelumnya ditandatangani pada 2014 dan berakhir pada akhir 2018, yang mengharuskan Seoul untuk membayar sekitar US$ 856.6 juta atau Rp 12,2 triliun untuk tahun ini.
Donald Trump menekankan bahwa biaya yang ditanggung oleh Amerika Serikat untuk keamanan negara-negara seperti Korea Selatan dan Jepang sangat tinggi.
Konstruksi markas USFK baru di Pyeongtaek, Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan.[Chosun.com]
Dilansir dari Financial Express, menurut perjanjian lima tahunan, Seoul, yang mulai memberikan kontribusi keuangan kecil pada 1990-an, telah membayar sekitar US$ 865 juta atau Rp 12,4 triliun untuk 2018, sekitar setengah dari total biaya yang dikeluarkan untuk tahun ini.
Markas Pasukan AS Korea (USFK) sebelumnya berada di jantung kota Seoul sejak konflik Korea 1950-53. Namun Brooks mengatakan bahwa Komando Pasukan Gabungan AS-Korea Selatan akan tetap berada di Seoul, dan hanya direlokasi ke kompleks kementerian pertahanan Korea Selatan. Sementara lokasi pangkalan USFK sebelumnya di Seoul akan diubah menjadi taman umum. Brooks sendiri memimpin komando USFK dan CFC.
Pangkalan di Pyeongtaek, Camp Humphreys, adalah pangkalan militer AS terbesar di luar negeri, yang memiliki luas 14,7 juta meter persegi.
Pangkalan ini juga yang terbesar dalam menampung personel. Pada 30 April, pangkalan memiliki 19.904 personel AS secara keseluruhan, menurut USFK, dan diperkirakan akan mencapai 27.702 pada akhir 2021.
Proyek relokasi, yang dimulai pada 2004, awalnya dimaksudkan untuk merampingkan dan memasukkan sekitar 40 pangkalan AS di seluruh Korea Selatan ke Pyeongtaek dan kota selatan Daegu pada 2008.
Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in memuji pembukaan kantor pusat baru dan mengatakan langkah-langkah baru menuju denuklirisasi semenanjung Korea hanya mungkin terjadi karena intervensi aliansi AS-Korea Selatan, dan upaya sekutu untuk melibatkan Korea Utara secara diplomatis .
"Ini adalah proyek yang menelan biaya hampir US$ 10,8 miliar atau Rp 155 triliun yang dibangun 10 tahun lebih dan investasi Republik Korea Selatan 90 persen lebih dari biaya keseluruhan," kata Komandan Vincent Brooks di pangkalan, di Pyeongtaek, sekitar 65 kilometer (40 mil) selatan Seoul, seperti dilaporkan Reuters, 29 Juni 2018.
"Untuk 90 persen itu, Amerika Serikat tetap bersama kalian 100 persen," tambah Vincent Brooks.
Presiden Donald Trump telah berulang kali mengatakan bahwa Seoul harus menanggung lebih banyak biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan sekitar 28.500 pasukan AS di Korea Selatan. Pejabat di Amerika Serikat dan Korea Selatan sendiri menolak mengungkapkan berapa banyak biaya latihan setiap pihak.
Kedua negara saat ini sedang dalam pembicaraan tentang bagaimana membagi biaya operasional pasukan AS di Korea Selatan mulai 2019. Perjanjian sebelumnya ditandatangani pada 2014 dan berakhir pada akhir 2018, yang mengharuskan Seoul untuk membayar sekitar US$ 856.6 juta atau Rp 12,2 triliun untuk tahun ini.
Donald Trump menekankan bahwa biaya yang ditanggung oleh Amerika Serikat untuk keamanan negara-negara seperti Korea Selatan dan Jepang sangat tinggi.
Konstruksi markas USFK baru di Pyeongtaek, Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan.[Chosun.com]
Dilansir dari Financial Express, menurut perjanjian lima tahunan, Seoul, yang mulai memberikan kontribusi keuangan kecil pada 1990-an, telah membayar sekitar US$ 865 juta atau Rp 12,4 triliun untuk 2018, sekitar setengah dari total biaya yang dikeluarkan untuk tahun ini.
Markas Pasukan AS Korea (USFK) sebelumnya berada di jantung kota Seoul sejak konflik Korea 1950-53. Namun Brooks mengatakan bahwa Komando Pasukan Gabungan AS-Korea Selatan akan tetap berada di Seoul, dan hanya direlokasi ke kompleks kementerian pertahanan Korea Selatan. Sementara lokasi pangkalan USFK sebelumnya di Seoul akan diubah menjadi taman umum. Brooks sendiri memimpin komando USFK dan CFC.
Pangkalan di Pyeongtaek, Camp Humphreys, adalah pangkalan militer AS terbesar di luar negeri, yang memiliki luas 14,7 juta meter persegi.
Pangkalan ini juga yang terbesar dalam menampung personel. Pada 30 April, pangkalan memiliki 19.904 personel AS secara keseluruhan, menurut USFK, dan diperkirakan akan mencapai 27.702 pada akhir 2021.
Proyek relokasi, yang dimulai pada 2004, awalnya dimaksudkan untuk merampingkan dan memasukkan sekitar 40 pangkalan AS di seluruh Korea Selatan ke Pyeongtaek dan kota selatan Daegu pada 2008.
Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in memuji pembukaan kantor pusat baru dan mengatakan langkah-langkah baru menuju denuklirisasi semenanjung Korea hanya mungkin terjadi karena intervensi aliansi AS-Korea Selatan, dan upaya sekutu untuk melibatkan Korea Utara secara diplomatis .
Credit tempo.co
Penembakan di Capital Gazette, Amerika, 5 Tewas 3 Luka Serius
CB, Annapolis – Seorang pria kulit putih bersenjata senapan menembaki karyawan media Capital Gazette di Annapolis, Maryland, Amerika Serikat, dan menewaskan setidaknya lima orang dengan tiga orang lainnya terluka serius.
Pelaku tertangkap bersembunyi di bawah salah satu meja di kantor berita itu dan telah ditahan polisi setempat.
“Saya tidak tahu kenapa dia berhenti (menembak),” kata Phil Davis, salah satu jurnalis media Capital Gazette, yang biasa menulis berita kriminalitas seperti dilansir Reuters, Jumat, 29 Juni 2018 waktu setempat.
Davis mengaku segera bersembunyi di bawah meja kerjanya saat mulai mendengar suara tembakan pada sekitar pukul tiga sore waktu setempat. “Rasanya sangat trauma harus bersembunyi di bawah meja kerja Anda sendiri, Anda tidak akan tahu rasanya. Saya merasa tak berdaya,” kata Davis.
CBS News melansir pelaku berusia 20an tahun dan menembaki menggunakan senapan. CNN melansir pelaku bersikap tidak kooperatif dengan polisi. Polisi juga dikabarkan menemukan sejumlah bahan peledak di lokasi kejadian. Sekitar 170 orang telah dievakuasi dari gedung tempat peristiwa penembakan terjadi.
Menurut media Capital Gazette, yang ikut memberitakan peristiwa yang dialami karyawannya, pelaku sengaja memotong beberapa jarinya sebelum beraksi agar tidak bisa diidentifikasi polisi.
Menurut Phil Davis seperti dilansir Capital Gazette, pelaku mulai beraksi dengan menembaki pintu kaca dan mengenai beberapa karyawan. “Situasinya seperti di daerah perang saja,” kata dia.
Presiden AS, Donald Trump, menanggapi peristiwa ini seusai menghadiri acara peletakan batu pertama pembangunan pabrik Foxconn di Wisconsin, AS, yang akan menyerap 15 ribu pekerja.
“Sebelum meninggalkan Wisconsin, saya mendapat informasi mengenai peristiwa penembakan di Capital Gazette di Annapolis, Maryland. Doa saya untuk para korban dan keluarganya. Terima kasih kepada semua petugas yang merespon pertama pertama tiba di lokasi,” kata Trump lewat cuitannya.
Pelaku tertangkap bersembunyi di bawah salah satu meja di kantor berita itu dan telah ditahan polisi setempat.
“Saya tidak tahu kenapa dia berhenti (menembak),” kata Phil Davis, salah satu jurnalis media Capital Gazette, yang biasa menulis berita kriminalitas seperti dilansir Reuters, Jumat, 29 Juni 2018 waktu setempat.
Davis mengaku segera bersembunyi di bawah meja kerjanya saat mulai mendengar suara tembakan pada sekitar pukul tiga sore waktu setempat. “Rasanya sangat trauma harus bersembunyi di bawah meja kerja Anda sendiri, Anda tidak akan tahu rasanya. Saya merasa tak berdaya,” kata Davis.
CBS News melansir pelaku berusia 20an tahun dan menembaki menggunakan senapan. CNN melansir pelaku bersikap tidak kooperatif dengan polisi. Polisi juga dikabarkan menemukan sejumlah bahan peledak di lokasi kejadian. Sekitar 170 orang telah dievakuasi dari gedung tempat peristiwa penembakan terjadi.
Menurut media Capital Gazette, yang ikut memberitakan peristiwa yang dialami karyawannya, pelaku sengaja memotong beberapa jarinya sebelum beraksi agar tidak bisa diidentifikasi polisi.
Menurut Phil Davis seperti dilansir Capital Gazette, pelaku mulai beraksi dengan menembaki pintu kaca dan mengenai beberapa karyawan. “Situasinya seperti di daerah perang saja,” kata dia.
Presiden AS, Donald Trump, menanggapi peristiwa ini seusai menghadiri acara peletakan batu pertama pembangunan pabrik Foxconn di Wisconsin, AS, yang akan menyerap 15 ribu pekerja.
“Sebelum meninggalkan Wisconsin, saya mendapat informasi mengenai peristiwa penembakan di Capital Gazette di Annapolis, Maryland. Doa saya untuk para korban dan keluarganya. Terima kasih kepada semua petugas yang merespon pertama pertama tiba di lokasi,” kata Trump lewat cuitannya.
Credit tempo.co
Xi ke AS: China Bakal Pertahankan Setiap Inci Wilayah Pasifik
Kepada AS, Xi Jinping mengatakan China akan mempertahankan setiap inci dari wilayahnya di Pasifik. (REUTERS/Thomas Peter)
"Sikap kami tegas dan jelas soal kedaulatan dan integritas teritorial China," kata Xi dalam laporan media pemerintah yang dikutip CNN pada Kamis (28/6). "Setiap inci wilayah yang diturunkan dari leluhur kami tak boleh sampai hilang ketika kami tak menuntut apa-apa dari pihak lain.
Pertemuan Mattis dan Xi dilakukan di tengah ketegangan Washington dan Beijing akibat perang dagang dan aktivitas militer masing-masing negara yang memicu kecurigaan dan kewaspadaan.
Dia adalah kepala Pentagon pertama yang berkunjung ke China sejak 2014. Mattis juga bertemu dengan Menhan Wei Fenghe dan sejumlah jenderal tinggi lain.
|
|
Sebelum berangkat ke Asia pada akhir pekan lalu, Mattis sempat menyatakan berharap bisa membangun "dialog strategis dan transparan" dengan pihak China.
"Ke depan, kami jelas melihat tindakan China, tapi saya akan berada di sana untuk mendengarkan dan mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan di level strategis untuk saat ini," kata Mattis.
"Saya tak ingin langsung masuk dengan serangkaian ekspektasi soal pernyataan mereka," ujarnya. "Saya ingin datang dan banyak mendengarkan. Saya akan sangat tegas soal perkembangan, tapi tapi itu alasan saya menjalani kunjungan ini alih-alih duduk di Washington membaca laporan."
Xi mengatakan kepada Mattis bahwa, meski ada perbedaan pendapat di Pasifik seputar Laut China Selatan, "telah lama diketahui bahwa pakar urusan militer sesungguhnya tak mau mengerahkan langkah militer untuk menyelesaikan masalah."
|
|
China menyambut keputusan Presiden AS Donald Trump untuk menunda latihan militer skalan besar AS-Korea Selatan setelah pertemuannya dengan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un. Namun, langkah Pentagon lain di kawasan memicu reaksi keras dari Beijing.
Mattis, mantan jenderal Marinir, membuat marah China ketika belum lama ini menyatakan niat militer AS untuk melanjutkan "genderang" latihan angkatan laut untuk menantang klaim teritorial China di Laut China Selatan.
Bulan lalu, Pentagon membatalkan undangan untuk China ke latihan multinasional tahunan RimPac yang dimulai pekan ini. AS menyebut langkah ini dilakukan menanggapi eskalasi militer Beijing yang memasang sistem rudal baru di pulau buatan di LCS.
Credit cnnindonesia.com
Militer Libya ambil alih seluruh Kota Darna
Ilustrasi - Tentara berpatroli setelah
operasi militer dekat perbatasan Libya, di kota Ben Guerdane, Tunisia,
Senin (19/3/2018). (REUTERS/Stringer)
Tripoli, Libya (CB) - Komandan Angkatan Darat yang berpusat
di Libya Timur, Jenderal Khalifa Haftar, pada Kamis (28/6) mengumumkan
pengambil-alihan seluruh Kota Darna, setelah mengalahkan gerilyawan
garis keras di sana.
"Setelah perjuangan sengit dan pengorbanan besar, hari ini waktu kita diperbarui seperti biasa melalui kemenangan, dan pelaku teror serta pendukung mereka mengalami kekalahan seperti biasa," kata Haftar di dalam pidato melalui televisi.
"Dengan bangga, kami mengumumkan pembebasan Kota Darna, yang berharga, dan mengembalikannya dengan selamat ke tanah air, sehingga kegembiraan dapat menyebar ke seluruh Libya," kata Haftar.
Haftar menyampakan terima kasih kepada Angkatan Darat Libya dan rakyat Darna karena "bersatu dengan militer dalam perang untuk membebaskan kota itu dari kegelapan".
Haftar menuduh masyarakat internasional menutup mata terhadap pasokan senjata buat organisasi teror di dalam Libya, dan menolak untuk mempersenjatai prajurit militer serta mencabut embargo senjata, demikian laporan Xinhua.
"Kemenangan militer Libya atas organisasi teror di bagian timur, barat dan selatan Libya adalah kemenangan buat seluruh dunia sebab militer memerangi terorisme atas nama dunia," katanya.
Pada 3 Mei, prajurit militer Libya melancarkan operasi militer untuk mengambil-alih Kota Darna di Libya Timur dari cengkeraman satu organisasi yang menamakan diri Dewan Shura Mujahideen di Darna, koalisi milisi keagamaan yang berusaha menerapkan hukum agama di kota itu.
Personel militer telah mengepung kota tersebut sejak 2015, dan menuntut kelompok itu meninggalkan Darna, dan menuduhnya setia kepada Al-Qaida.
Libya telah dicengkeram kerusuhan dan kondisi tidak aman sejak mantan pemimpinnya, Muammar Gaddafi, digulingkan dan dibunuh dalam aksi perlawanan pada 2011.
"Setelah perjuangan sengit dan pengorbanan besar, hari ini waktu kita diperbarui seperti biasa melalui kemenangan, dan pelaku teror serta pendukung mereka mengalami kekalahan seperti biasa," kata Haftar di dalam pidato melalui televisi.
"Dengan bangga, kami mengumumkan pembebasan Kota Darna, yang berharga, dan mengembalikannya dengan selamat ke tanah air, sehingga kegembiraan dapat menyebar ke seluruh Libya," kata Haftar.
Haftar menyampakan terima kasih kepada Angkatan Darat Libya dan rakyat Darna karena "bersatu dengan militer dalam perang untuk membebaskan kota itu dari kegelapan".
Haftar menuduh masyarakat internasional menutup mata terhadap pasokan senjata buat organisasi teror di dalam Libya, dan menolak untuk mempersenjatai prajurit militer serta mencabut embargo senjata, demikian laporan Xinhua.
"Kemenangan militer Libya atas organisasi teror di bagian timur, barat dan selatan Libya adalah kemenangan buat seluruh dunia sebab militer memerangi terorisme atas nama dunia," katanya.
Pada 3 Mei, prajurit militer Libya melancarkan operasi militer untuk mengambil-alih Kota Darna di Libya Timur dari cengkeraman satu organisasi yang menamakan diri Dewan Shura Mujahideen di Darna, koalisi milisi keagamaan yang berusaha menerapkan hukum agama di kota itu.
Personel militer telah mengepung kota tersebut sejak 2015, dan menuntut kelompok itu meninggalkan Darna, dan menuduhnya setia kepada Al-Qaida.
Libya telah dicengkeram kerusuhan dan kondisi tidak aman sejak mantan pemimpinnya, Muammar Gaddafi, digulingkan dan dibunuh dalam aksi perlawanan pada 2011.
Credit antaranews.com
Netanyahu: Iran hadapi kesulitan ekonomi akibat sanksi baru AS
Perdana Menteri Israel Benjamin
Netanyahu berbicara kepada pelajar yang ikut serta dalam program terkait
teknologi tinggi saat berlangsungnya Konferensi Keamanan Cyber di Tel
Aviv, Israel, Selasa (31/1/2017). (REUTERS/Baz Ratner )
Jerusalem (CB) - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu
pada Kamis (28/6) mengatakan sanksi baru AS atas Iran telah melempar
Republik Islam itu ke dalam kekacauan ekonomi.
"Iran terperosok ke dalam kekacauan ekonomi akibat permberlakuan kembali sanksi terhadapnya," kata Netanyahu dalam acara kelulusan pilot di Pangkalan Angkatan Udara Harzerim di Israel Selatan.
Ia mengatakan upaya pemerintahnya untuk meningkatkan sanksi atas Iran efektif.
"Negara dan perusahaan meninggalkan pasar Iran dan demonstrasi massa di Iran memperlihatkan bahwa upaya kita untuk menempatkan Iran di posisinya membuahkan hasil," kata Netanyahu, sebagaimana dikutip Xinhua.
Netanyahu menyatakan protes baru-baru ini di Iran adalah awal dari ketidak-puasan rakyat yang lebih luas.
"Rakyat Iran merasakan di kantung mereka konsekuensi dari fanatisme fundamentalis penguasa mereka," kata Netanyahu.
Netanyahu, penentang keras kesepakatan nuklir dengan Iran, kembali menyampaikan sikapnya bahwa Iran "berusaha membuat senjata nuklir untuk digunakan terhadap Israel".
Iran telah membantah bahwa Teheran sedang berusaha membuat bom atom dan mengatakan program nuklirnya semata-mata bertujuan damai.
Netanyahu, yang memperingatkan Iran ingin menghancurkan Israel, menyatakan Israel "takkan membiarkan Iran membuat senjata nuklir", dan pada saat yang sama terus menerapkan tindakan keras terhadap "rencana Iran untuk mengubah Suriah menjadi pangkalan rudal mematikan terhadap Israel".
Pernyataannya dikeluarkan sebelum pertemuan puncak yang dijadwalkan pada 16 Juli di Finlandia antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan timpalannya dari AS Donald Trump, yang juga diperkirakan akan membahas tuntutan Israel agar Iran menarik pasukannya ke luar Suriah.
"Iran terperosok ke dalam kekacauan ekonomi akibat permberlakuan kembali sanksi terhadapnya," kata Netanyahu dalam acara kelulusan pilot di Pangkalan Angkatan Udara Harzerim di Israel Selatan.
Ia mengatakan upaya pemerintahnya untuk meningkatkan sanksi atas Iran efektif.
"Negara dan perusahaan meninggalkan pasar Iran dan demonstrasi massa di Iran memperlihatkan bahwa upaya kita untuk menempatkan Iran di posisinya membuahkan hasil," kata Netanyahu, sebagaimana dikutip Xinhua.
Netanyahu menyatakan protes baru-baru ini di Iran adalah awal dari ketidak-puasan rakyat yang lebih luas.
"Rakyat Iran merasakan di kantung mereka konsekuensi dari fanatisme fundamentalis penguasa mereka," kata Netanyahu.
Netanyahu, penentang keras kesepakatan nuklir dengan Iran, kembali menyampaikan sikapnya bahwa Iran "berusaha membuat senjata nuklir untuk digunakan terhadap Israel".
Iran telah membantah bahwa Teheran sedang berusaha membuat bom atom dan mengatakan program nuklirnya semata-mata bertujuan damai.
Netanyahu, yang memperingatkan Iran ingin menghancurkan Israel, menyatakan Israel "takkan membiarkan Iran membuat senjata nuklir", dan pada saat yang sama terus menerapkan tindakan keras terhadap "rencana Iran untuk mengubah Suriah menjadi pangkalan rudal mematikan terhadap Israel".
Pernyataannya dikeluarkan sebelum pertemuan puncak yang dijadwalkan pada 16 Juli di Finlandia antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan timpalannya dari AS Donald Trump, yang juga diperkirakan akan membahas tuntutan Israel agar Iran menarik pasukannya ke luar Suriah.
Credit antaranews.com
AS Ancam Jatuhkan Sanksi Negara yang Impor Minyak Iran
WASHINGTON
- Amerika Serikat (AS) kemungkinan akan menjatuhkan sanki kepada negara
yang tidak menghentikan impor minyak Iran. Namun, sanksi yang
rencananya akan dijatuhkan pada awal bulan Novenmber itu mendapat
perlawanan dari sejumlah negara.
AS telah mendorong sekutu-sekutunya untuk mengikuti jejak Presiden Donald Trump setelah ia memutuskan keluar dari perjanjian nuklir internasional. Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa ia telah melakukan perjalanan ke Eropa dan Asia untuk meyakinkan sekutu Washington untuk mengisolasi aliran dana Iran.
Sekutu Washington, termasuk mereka yang bergantung pada minyak Iran, pada akhirnya harus menolak impor pada 4 November atau menghadapi sanksi sekunder AS. Ditekankan bahwa tidak ada rencana untuk memberikan keringanan.
Ini berarti bahwa pemerintahan Trump tidak akan mengizinkan negara-negara secara bertahap menghapuskan ekspor minyak Iran selama beberapa bulan seperti yang dilakukan oleh Gedung Putih di era Obama.
"Kami memiliki banyak memori otot diplomatik untuk mendesak, membujuk, bernegosiasi dengan mitra kami untuk mengurangi investasi mereka ke nol," kata pejabat Departemen Luar Negeri yang tidak disebutkan namanya seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (28/6/2018).
Perjalanan mereka tidak termasuk Turki, dan importir terbesar minyak Iran - India dan China - sejauh ini. Tetapi negara-negara itu juga harus didesak untuk menghentikan pembelian pada awal November.
India dan China secara tradisional diabaikan dari sanksi dan terus melakukan perdagangan dengan Iran bahkan sebelum perjanjian nuklir tahun 2015, sehingga spekulasi tersebar luas mengenai apakah mereka akan berhasil menemukan penyelesaiannya saat ini.
Departemen Luar Negeri mengakui bahwa memotong impor minyak Iran sepenuhnya adalah tantangan yang tidak ada negara ingin lakukan secara sukarela.
"Di antara pelanggan Iran yang paling signifikan adalah China, Korea Selatan (Korsel), India, dan Jepang. Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa, bahkan dengan enggan, Tokyo memahami bahwa Menteri Luar Negeri AS dan Gedung Putih tidak bercanda tentang sanksi," kata pejabat itu.
Di Eropa, di mana pelanggan terbesar adalah Prancis dan Italia, AS menemui perlawanan terutama di antara negara-negara yang membantu merundingkan kesepakatan Iran. Inggris, Prancis, dan Jerman menyuarakan oposisi terhadap penarikan Trump dari Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) dan Uni Eropa menetapkan langkah-langkah yang ditujukan untuk melindungi perusahaan dari sanksi sekunder.
Harga minyak melonjak saat pengumuman, yang sudah muncul selama kekhawatiran tentang kekurangan dan harga minyak mentah mencapai tertinggi tiga setengah tahun.
Penarikan dari kesepakatan nuklir itu membuat AS terisolasi, karena sekutu dekatnya, termasuk Prancis, Inggris, dan Jerman, telah bekerja untuk mencegah perjanjian itu runtuh. Sementara itu Iran berjanji untuk membuka kembali fasilitas pengayaan uraniumnya yang kedua jika kesepakatan nuklir itu gagal.
AS telah mendorong sekutu-sekutunya untuk mengikuti jejak Presiden Donald Trump setelah ia memutuskan keluar dari perjanjian nuklir internasional. Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa ia telah melakukan perjalanan ke Eropa dan Asia untuk meyakinkan sekutu Washington untuk mengisolasi aliran dana Iran.
Sekutu Washington, termasuk mereka yang bergantung pada minyak Iran, pada akhirnya harus menolak impor pada 4 November atau menghadapi sanksi sekunder AS. Ditekankan bahwa tidak ada rencana untuk memberikan keringanan.
Ini berarti bahwa pemerintahan Trump tidak akan mengizinkan negara-negara secara bertahap menghapuskan ekspor minyak Iran selama beberapa bulan seperti yang dilakukan oleh Gedung Putih di era Obama.
"Kami memiliki banyak memori otot diplomatik untuk mendesak, membujuk, bernegosiasi dengan mitra kami untuk mengurangi investasi mereka ke nol," kata pejabat Departemen Luar Negeri yang tidak disebutkan namanya seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (28/6/2018).
Perjalanan mereka tidak termasuk Turki, dan importir terbesar minyak Iran - India dan China - sejauh ini. Tetapi negara-negara itu juga harus didesak untuk menghentikan pembelian pada awal November.
India dan China secara tradisional diabaikan dari sanksi dan terus melakukan perdagangan dengan Iran bahkan sebelum perjanjian nuklir tahun 2015, sehingga spekulasi tersebar luas mengenai apakah mereka akan berhasil menemukan penyelesaiannya saat ini.
Departemen Luar Negeri mengakui bahwa memotong impor minyak Iran sepenuhnya adalah tantangan yang tidak ada negara ingin lakukan secara sukarela.
"Di antara pelanggan Iran yang paling signifikan adalah China, Korea Selatan (Korsel), India, dan Jepang. Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa, bahkan dengan enggan, Tokyo memahami bahwa Menteri Luar Negeri AS dan Gedung Putih tidak bercanda tentang sanksi," kata pejabat itu.
Di Eropa, di mana pelanggan terbesar adalah Prancis dan Italia, AS menemui perlawanan terutama di antara negara-negara yang membantu merundingkan kesepakatan Iran. Inggris, Prancis, dan Jerman menyuarakan oposisi terhadap penarikan Trump dari Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) dan Uni Eropa menetapkan langkah-langkah yang ditujukan untuk melindungi perusahaan dari sanksi sekunder.
Harga minyak melonjak saat pengumuman, yang sudah muncul selama kekhawatiran tentang kekurangan dan harga minyak mentah mencapai tertinggi tiga setengah tahun.
Penarikan dari kesepakatan nuklir itu membuat AS terisolasi, karena sekutu dekatnya, termasuk Prancis, Inggris, dan Jerman, telah bekerja untuk mencegah perjanjian itu runtuh. Sementara itu Iran berjanji untuk membuka kembali fasilitas pengayaan uraniumnya yang kedua jika kesepakatan nuklir itu gagal.
Credit sindonews.com
Dubes AS untuk PBB: Iran Akan Menjadi The Next Korut
NEW DELHI
- Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB, Nikki Haley, meminta India
untuk berhati-hati dengan Iran mengingat New Delhi menunjukkan
keengganan untuk menghapus sanksi AS terhadap Iran. Hal itu dikatakan
Haley saat melakukan kunjungan resmi selama dua hari ke New Delhi.
Haley mengatakan bahwa nuklir Iran akan menjadi ancaman besar bagi perdamaian global dan memiliki potensi untuk menjadi the next Korea Utara (Korut). Ia pun meminta India dan negara-negara lain untuk terus menekan Iran seperti dalam kasus Korut.
"Dunia bersatu melawan Iran yang memiliki senjata nuklir, karena kita semua memiliki alasan yang baik untuk khawatir tentang apa yang akan dilakukan Iran dengan senjata-senjata ini," kata Haley seperti dikutip dari Sputnik, Jumat (29/6/2018).
"Kami percaya bahwa Iran adalah ancaman dan kami memiliki bukti. Iran telah, meskipun ada perjanjian Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA), melanggar beberapa resolusi. Kami memiliki catatan jika Iran dapat menjadi next Korea Utara," imbuhnya saat berbicara di sebuah acara yang diselenggarakan oleh ORF, sebuah think tank swasta di New Delhi.
Pemerintah Trump telah menarik diri dari JCPOA pada bulan Mei dan memerintahkan pengenaan kembali sanksi. Awal pekan ini, AS meminta semua negara yang berurusan dengan Teheran untuk menghentikan impor minyak mereka sejak tanggal pemberlakuan sanksi, yaitu dari November 2018.
Namun, India telah mengindikasikan keengganannya untuk mengikuti sanksi AS terhadap Iran. New Delhi telah memulai negosiasi dengan Teheran tentang cara pembayaran selain dolar untuk impor masa depan.
Sementara itu, Haley juga mengatakan bahwa PBB belum mengakui pertemuan Trump dengan pemimpin Korut, karena belum ada yang terjadi.
"Komunitas internasional harus dipuji karena di mana kita berada dengan Korea Utara. Kita semua benar-benar mengucilkan mereka untuk perilaku mereka dan membawa mereka ke meja perundingan. Akankah Politik akan ditampilkan di puncak memimpin mereka untuk denuklirisasi? Kita perlu tindakan penuh pada denuklirisasi, jika tidak, sangsi akan tetap berada di tempatnya," tukas Haley.
Haley mengatakan bahwa nuklir Iran akan menjadi ancaman besar bagi perdamaian global dan memiliki potensi untuk menjadi the next Korea Utara (Korut). Ia pun meminta India dan negara-negara lain untuk terus menekan Iran seperti dalam kasus Korut.
"Dunia bersatu melawan Iran yang memiliki senjata nuklir, karena kita semua memiliki alasan yang baik untuk khawatir tentang apa yang akan dilakukan Iran dengan senjata-senjata ini," kata Haley seperti dikutip dari Sputnik, Jumat (29/6/2018).
"Kami percaya bahwa Iran adalah ancaman dan kami memiliki bukti. Iran telah, meskipun ada perjanjian Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA), melanggar beberapa resolusi. Kami memiliki catatan jika Iran dapat menjadi next Korea Utara," imbuhnya saat berbicara di sebuah acara yang diselenggarakan oleh ORF, sebuah think tank swasta di New Delhi.
Pemerintah Trump telah menarik diri dari JCPOA pada bulan Mei dan memerintahkan pengenaan kembali sanksi. Awal pekan ini, AS meminta semua negara yang berurusan dengan Teheran untuk menghentikan impor minyak mereka sejak tanggal pemberlakuan sanksi, yaitu dari November 2018.
Namun, India telah mengindikasikan keengganannya untuk mengikuti sanksi AS terhadap Iran. New Delhi telah memulai negosiasi dengan Teheran tentang cara pembayaran selain dolar untuk impor masa depan.
Sementara itu, Haley juga mengatakan bahwa PBB belum mengakui pertemuan Trump dengan pemimpin Korut, karena belum ada yang terjadi.
"Komunitas internasional harus dipuji karena di mana kita berada dengan Korea Utara. Kita semua benar-benar mengucilkan mereka untuk perilaku mereka dan membawa mereka ke meja perundingan. Akankah Politik akan ditampilkan di puncak memimpin mereka untuk denuklirisasi? Kita perlu tindakan penuh pada denuklirisasi, jika tidak, sangsi akan tetap berada di tempatnya," tukas Haley.
Credit sindonews.com
Pangkalan Militer Baru AS di Korsel Resmi Dibuka
PYEONGTAEK
- Militer Amerika Serikat (AS) yang ditempatkan di Korea Selatan
(Korsel) akan menempati pangkalan militer baru. Pangkalan tersebut
adalah pangkalan militer terbesar AS di luar negeri.
Militer AS di Korsel akan menempati pangkalan militer di Pyeongtaek yang diberi nama Camp Humphreys. Pangkalan ini memiliki luas 14,7 juta meter persegi.
Pangkalan ini juga yang terbesar dalam hal personil. Menurut Pasukan Gabungan AS Korea (USFK), pada 30 April pangkalan itu secara keseluruhan memiliki 19.904. Populasi ini diperkirakan akan mencapai 27.702 pada akhir tahun 2021.
Proyek relokasi, yang dimulai pada tahun 2004, awalnya dimaksudkan untuk merampingkan dan memasukkan sekitar 40 pangkalan AS di seluruh Korsel ke Pyeongtaek dan kota selatan Daegu pada tahun 2008.
Kepala pasukan AS memuji Korsel karena menanggung hampir semua biaya pembangunan pangkalan militer itu.
"Ini adalah proyek yang menelan biaya hampir USD10,8 miliar untuk membangun lebih dari 10 tahun dan investasi Republik Korea lebih dari 90 persen dari biaya," kata Komandan Vincent Brooks di pangkalan yang terlerak sekitar 65 kilometer sebelah selatan dari Ibu Kota Seoul itu.
"Untuk 90 persen itu, Amerika Serikat tetap bersamamu 100 persen," imbuhnya dalam pidato peresmian seperti dilansir dari Reuters, Jumat (29/6/2018).
Pasukan AS sebelumnya di ditempatkan di jantung Seoul sejak konflik Korea 1950-53, yang telah berakhir dengan gencatan senjata dan bukan perjanjian damai. Namun kini, pangkalan tersebut akan diubah menjadi taman umum.
Meski begitu Brooks mengatakan bahwa Komando Gabungan Pasukan AS-Korsel (CFC) akan tetap berada di Seoul, pindah ke kompleks kementerian pertahanan Korsel. Brooks sendiri yang memerintahkan USFK dan CFC.
Sementara itu Presiden Korsel, Moon Jae-in, memuji pembukaan pangkalan militer AS yang baru. Ia mengatakan langkah-langkah baru menuju denuklirisasi semenanjung Korea hanya mungkin karena pencegahan yang dilakukan oleh aliansi AS-Korsel, dan upaya sekutu untuk melibatkan Korea Utara (Korut) secara diplomatis .
Militer AS di Korsel akan menempati pangkalan militer di Pyeongtaek yang diberi nama Camp Humphreys. Pangkalan ini memiliki luas 14,7 juta meter persegi.
Pangkalan ini juga yang terbesar dalam hal personil. Menurut Pasukan Gabungan AS Korea (USFK), pada 30 April pangkalan itu secara keseluruhan memiliki 19.904. Populasi ini diperkirakan akan mencapai 27.702 pada akhir tahun 2021.
Proyek relokasi, yang dimulai pada tahun 2004, awalnya dimaksudkan untuk merampingkan dan memasukkan sekitar 40 pangkalan AS di seluruh Korsel ke Pyeongtaek dan kota selatan Daegu pada tahun 2008.
Kepala pasukan AS memuji Korsel karena menanggung hampir semua biaya pembangunan pangkalan militer itu.
"Ini adalah proyek yang menelan biaya hampir USD10,8 miliar untuk membangun lebih dari 10 tahun dan investasi Republik Korea lebih dari 90 persen dari biaya," kata Komandan Vincent Brooks di pangkalan yang terlerak sekitar 65 kilometer sebelah selatan dari Ibu Kota Seoul itu.
"Untuk 90 persen itu, Amerika Serikat tetap bersamamu 100 persen," imbuhnya dalam pidato peresmian seperti dilansir dari Reuters, Jumat (29/6/2018).
Pasukan AS sebelumnya di ditempatkan di jantung Seoul sejak konflik Korea 1950-53, yang telah berakhir dengan gencatan senjata dan bukan perjanjian damai. Namun kini, pangkalan tersebut akan diubah menjadi taman umum.
Meski begitu Brooks mengatakan bahwa Komando Gabungan Pasukan AS-Korsel (CFC) akan tetap berada di Seoul, pindah ke kompleks kementerian pertahanan Korsel. Brooks sendiri yang memerintahkan USFK dan CFC.
Sementara itu Presiden Korsel, Moon Jae-in, memuji pembukaan pangkalan militer AS yang baru. Ia mengatakan langkah-langkah baru menuju denuklirisasi semenanjung Korea hanya mungkin karena pencegahan yang dilakukan oleh aliansi AS-Korsel, dan upaya sekutu untuk melibatkan Korea Utara (Korut) secara diplomatis .
Credit sindonews.com
BAE Systems Garap Proyek Kapal Perang Terbesar Australia Rp369 Triliun
CANBERRA
- Kontraktor pertahanan Inggris, BAE Systems, dipilih untuk menggarap
proyek pembuatan kapal perang terbesar Australia dengan nilai kontrak
AUD35 miliar atau lebih dari Rp369 triliun. Perusahaan Inggris itu
mengalahkan pesaingnya dari Spanyol dan Italia dalam lelang tender.
Proyek itu mencakup pembuatan sembilan kapal perang kelas dunia dan berteknologi tinggi.
Produksi sembilan kapal perang akan dimulai pada tahun 2020. Proyek ini akan menciptakan 5.000 pekerjaan di Australia. Lokasi pembangunan sembilan kapal perang berada di Adelaide.
Perdana Menteri Malcolm Turnbull pada Jumat (29/6/2018) akan mengumumkan proyek kapal perang global "Kelas Pemburu" yang akan dikerjakan di galangan kapal ASC di fasilitas Osborne.
Kapal-kapal perang "Kelas Pemburu" itu nantinya akan menggantikan kapal fregat Anzac-class, yang telah beroperasi sejak tahun 1996.
Turnbull mengatakan proyek senilai AUD35 miliar akan menciptakan 5.000 pekerjaan di Australia, 4.000 di antaranya akan berada di Australia Selatan.
"Ini adalah perusahaan nasional yang besar. Ini akan menjadi program pembuatan kapal secara terus-menerus yang menciptakan 5.000 pekerjaan secara langsung, dan 10.000 lainnya secara tidak langsung melalui rantai pasokan nasional," katanya kepada Radio ABC di Adelaide.
"Ini adalah komitmen besar untuk pekerjaan di Australia Selatan," ujar Turnbull. PM Turnbull ingin menjadikan kota Adelaide sebagai pusat pembuatan kapal angkatan laut di Australia dan bagi dunia.
"Ini adalah komitmen dan tekad saya untuk membangun industri pembuatan kapal yang berdaulat di Australia yang akan membangun kapal bukan hanya untuk Australia, tetapi untuk ekspor juga," katanya.
Credit sindonews.com
Jenderal Korut Dieksekusi Mati atas Perintah Kim Jong-un
PYONGYANG
- Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un dilaporkan memberi perintah
eksekusi mati terhadap seorang jenderal militer Pyongyang. Alasannya,
jenderal itu memberikan makanan tambahan serta bahan bakar untuk pasukan
serta keluarga mereka.
Laporan itu berasal dari Daily NK. Menurut laporan tersebut, Hyon Ju Song, seorang letnan jenderal Tentara Rakyat Korea dieksekusi oleh regu tembak atas tuduhan menyalahgunakan otoritas dan terlibat dalam tindakan antipartai.
Hyon sejatinya adalah sosok bintang baru di militer Korut sebelum kematiannya. Dia menjabat sebagai anggota Komite Sentral Partai Buruh Korea dan komandan batalion di bawah Komando Garda Tertinggi.
"Saat memeriksa pasokan minyak untuk Stasiun Peluncuran Satelit Sohae selama inspeksi komprehensif persediaan masa perang pada 10 April, Hyon menyatakan, 'Kami tidak lagi harus menderita dan mengencangkan ikat pinggang kami untuk membuat roket atau senjata nuklir'. Ini dilihat sebagai penyalahgunaan wewenang dan pernyataan berkhianat yang menentang kebijakan militer pertama partai," kata seorang sumber di Korut yang mengetahui eksekusi itu kepada Daily NK.
Hyon, kata sumber itu, memerintahkan pemberian 2.000 pon bahan bakar, 1.300 pon beras, dan 1.600 pon jagung kepada para pejabat militer di Stasiun Peluncur Satelit Sohae dan keluarga mereka.
"Ini dianggap sebagai tindakan antipartai yang melanggar Sepuluh Prinsip untuk Pembentukan Sistem Satu Ideologi Partai," imbuh sumber tersebut yang dilansir Jumat (29/6/2018).
"Perwira itu juga dituduh gagal menjaga kerahasiaan berkaitan dengan urusan partai, militer, dan lembaga pemerintah, menunjukkan kemurahan hati dengan membagikan selebaran yang tidak sah, dan salah mengartikan ideologi Partai," papar sumber tersebut.
Sumber yang berbeda mengatakan kepada Daily NK bahwa Kim marah ketika mendengar laporan tentang tindakan jenderal itu. Dia kemudian memerintahkan eksekusi.
Hyon dibawa ke pengadilan sebelum dia dibawa di depan regu tembak. "Keracunan ideologis yang merupakan idola pribadi adalah merusak personel kepala di Tentara Rakyat. Kita harus mencegah kuman keracunan ideologis," kata sumber itu menirukan ucapan Kim.
Pemerintah Pyongyang hingga kini belum memberikan konfirmasi resmi atas laporan eksekusi terhadap jenderal militer tersebut.
Laporan itu berasal dari Daily NK. Menurut laporan tersebut, Hyon Ju Song, seorang letnan jenderal Tentara Rakyat Korea dieksekusi oleh regu tembak atas tuduhan menyalahgunakan otoritas dan terlibat dalam tindakan antipartai.
Hyon sejatinya adalah sosok bintang baru di militer Korut sebelum kematiannya. Dia menjabat sebagai anggota Komite Sentral Partai Buruh Korea dan komandan batalion di bawah Komando Garda Tertinggi.
"Saat memeriksa pasokan minyak untuk Stasiun Peluncuran Satelit Sohae selama inspeksi komprehensif persediaan masa perang pada 10 April, Hyon menyatakan, 'Kami tidak lagi harus menderita dan mengencangkan ikat pinggang kami untuk membuat roket atau senjata nuklir'. Ini dilihat sebagai penyalahgunaan wewenang dan pernyataan berkhianat yang menentang kebijakan militer pertama partai," kata seorang sumber di Korut yang mengetahui eksekusi itu kepada Daily NK.
Hyon, kata sumber itu, memerintahkan pemberian 2.000 pon bahan bakar, 1.300 pon beras, dan 1.600 pon jagung kepada para pejabat militer di Stasiun Peluncur Satelit Sohae dan keluarga mereka.
"Ini dianggap sebagai tindakan antipartai yang melanggar Sepuluh Prinsip untuk Pembentukan Sistem Satu Ideologi Partai," imbuh sumber tersebut yang dilansir Jumat (29/6/2018).
"Perwira itu juga dituduh gagal menjaga kerahasiaan berkaitan dengan urusan partai, militer, dan lembaga pemerintah, menunjukkan kemurahan hati dengan membagikan selebaran yang tidak sah, dan salah mengartikan ideologi Partai," papar sumber tersebut.
Sumber yang berbeda mengatakan kepada Daily NK bahwa Kim marah ketika mendengar laporan tentang tindakan jenderal itu. Dia kemudian memerintahkan eksekusi.
Hyon dibawa ke pengadilan sebelum dia dibawa di depan regu tembak. "Keracunan ideologis yang merupakan idola pribadi adalah merusak personel kepala di Tentara Rakyat. Kita harus mencegah kuman keracunan ideologis," kata sumber itu menirukan ucapan Kim.
Pemerintah Pyongyang hingga kini belum memberikan konfirmasi resmi atas laporan eksekusi terhadap jenderal militer tersebut.
Credit sindonews.com
Kamis, 28 Juni 2018
Azerbaijan Pamer Rudal Penjelajah Terbaru di Parade Militer
![Azerbaijan pamerkan rudal jelajah buatan Turki, SOM-B1 dalam parade militer memperingati 100 tahun angkatan bersenjata negara itu. [Hurriyet Daily News]](https://statik.tempo.co/data/2018/06/27/id_715085/715085_720.jpg)
CB, Jakarta -Azerbaijan
memamerkan riudal penjelajah terbarunya, SOM-B1, buatan Turki saat
parade militer memperingati 100 tahun berdirinya Angkatan Bersenjata
Azeri pada Selasa, 26 Juni 2018.
Menurut kantor berita Turki, Anadolu, untuk pertama kali dalam sejarah Azerbaijan mempertontonkan rudal jelajah pertama buatan Turki.
Rudal jelazah tersebut memiiki kemampuan menarget sasaran dalam jarak jauh, mandiri, presisinya tinggi dengan kemampuan meluncur dari permukaan laut ke udara. Rokestan, produsen senjata Turki yang memproduksi rudal jelajah itu.
Presiden Azerbaijan, Ilham Aliyev menyambut parade militer yang diadakan di Baku, ibukota Azerbaijan.
Pagelaran parade militer angkatan bersenjata Azerbaijan dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara lain di antaranya Menteri Pertahanan Turki, Nurettin Canikli dan Kepala Stafnya, Hulusi Akar. Perwakilan negara lain juga hadir dalam peringatan 100 tahun angkatan bersenjata Azerbaijan di antaranya Pakistan, Belarus, Bakhrain, Uni Emirat Arab, Georgia, Iran, Israel, Kazakhstan, Uzebekistan, Arab Saudi, Rusia, dan Ukrainae.
Menurut kantor berita Turki, Anadolu, untuk pertama kali dalam sejarah Azerbaijan mempertontonkan rudal jelajah pertama buatan Turki.
Rudal jelazah tersebut memiiki kemampuan menarget sasaran dalam jarak jauh, mandiri, presisinya tinggi dengan kemampuan meluncur dari permukaan laut ke udara. Rokestan, produsen senjata Turki yang memproduksi rudal jelajah itu.
Pagelaran parade militer angkatan bersenjata Azerbaijan dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara lain di antaranya Menteri Pertahanan Turki, Nurettin Canikli dan Kepala Stafnya, Hulusi Akar. Perwakilan negara lain juga hadir dalam peringatan 100 tahun angkatan bersenjata Azerbaijan di antaranya Pakistan, Belarus, Bakhrain, Uni Emirat Arab, Georgia, Iran, Israel, Kazakhstan, Uzebekistan, Arab Saudi, Rusia, dan Ukrainae.
Credit tempo.co
Rusia Kaji Kembali Torpedo Nuklir 100 Megaton Pemicu Tsunami Mengerikan
MOSKOW
- Salah satu senjata hebat Rusia yang sedang dikembangkan dalah torpedo
bawah laut dengan hulu ledak nuklir 100 megaton. Proyek senjata yang
bisa menimbulkan tsunami mengerikan di garis pantai musuh itu sedang
dikaji kembali.
Torpedo nuklir dengan panjang 80 kaki tersebut digagas oleh fisikawan nuklir era Soviet, Andrei Sakharov.
Fisikawan itu tergerak merancang senjata modern Rusia dengan efek mengerikan setelah Vladimir Putin sebagai pemimpin Kremlin terbesar sejak Josef Stalin.
Sakharov dikenal sebagai perancang senjata nuklir Soviet, namun dia berubah menjadi menjadi pembangkang. Dia telah aktif menuntut perlucutan senjata dan menyuarakan hak asasi manusia.
Dia telah mengutuk torpedo nuklir gagasannya yang dia sebut "benar-benar rendah budi".
Menurut media pemerintah Rusia, senjata hebat gagasan Sakharov sedang dikaji kembali. Hal itu diungkap Shamil Aliyev, 75, perancang top rudal modern Rusia.
"Ada kecenderungan umum untuk meninjau kembali gagasan yang tidak pernah diimplementasikan sebelumnya," katanya, yang dikutip Daily Mirror, Rabu (27/6/2018) malam.
"Ide Sakharov tentang membuat torpedo berhulu ledak nuklir sepanjang 24 meter dengan diameter 1,5 meter dan jarak 50 kilometer sedang ditinjau," ujarnya.
Proyek ini di era Uni Soviet dikenal sebagai T-15, sebuah torpedo seberat 40 ton dengan hulu ledak termonuklir 100-megaton.
Tujuannya, kata Aliyev, adalah untuk menghancurkan target pantai musuh melalui ledakan di sehingga bisa memicu tsunami monumental.
Menurut ilmuwan tersebut, rencana Sakharov ditangguhkan pada 1950-an karena kurangnya pendanaan, bukan karena kelemahan intrinsik.
Sebaliknya, Soviet kala itu mengejar T-5 yang jauh lebih sederhana dengan kekuatan setara 3,5 kiloton TNT.
Pengujian untuk T-5 dilakukan di pulau Arktik di lokasi uji coba di Novaya Zemlya. Di lokasi itu pula Soviet pada tahun 1961 meledakkan Bom Tsar berkekuatan 50 megaton.
Senjata modern Rusia itu digambarkan oleh pejabat Pentagon sebagai "ancaman strategis utama" terhadap pelabuhan-pelabuhan AS, instalasi militer pesisir, dan armada kapal induk.
Aliyev memuji dukungan Putin bagi para pembuat rudal Rusia. "Faktanya adalah, bahwa tidak ada pemimpin sejak Josef Stalin yang membuat dirinya begitu gigih dan konsisten terlibat dalam masalah militer seperti yang dilakukan Vladimir Putin," katanya.
"Inilah sebabnya mengapa terdengar sangat mendalam, terpelajar, dan profesional," ujarnya.
Sumber-sumber militer Rusia pernah mengatakan torpedo nuklir itu dirancang untuk menghancurkan pangkalan angkatan laut musuh dengan amunisi nuklir.
"Karena pembangkitnya nuklir, Poseidon akan mendekati target pada rentang antarbenua, pada kedalaman lebih dari satu kilometer dan dengan kecepatan 60-70 knot," kata salah seorang sumber.
Credit sindonews.com
Pesawat Bomber B-52 AS Bakal Dipasangi 'Ibu dari Semua Bom'
WASHINGTON - Angkatan Udara Amerika Serikat (AS) memodifikasi pesawat pembom (bomber) berat B-52 Stratofortress untuk membawa Massive Ordnance Air Blast (MOAB). MOAB lebih dikenal sebagai "ibu dari semua bom".
Bom non-nuklir paling kuat di gudang senjata AS itu memiliki nama resmi GBU-43/B MOAB. Senjata ini pernah jadi pemberitaan media internasional saat dijatuhkan di kamp teroris yang dikelola ISIS atau Daesh di wilayah Afghanistan pada 13 April 2017 lalu.
Angkatan Udara AS sedang mencari informasi mengenai sumber yang mungkin memiliki keahlian, kemampuan dan pengalaman untuk memenuhi persyaratan kualifikasi guna mengirim MOAB dengan pesawat B-52. Modifikasi itu tidak mudah, mengingat pesawat pembom itu merupakan salah satu peralatan militer tertua yang masih digunakan Pentagon.
Rencana AS itu muncul dalam dokumen Request For Information (RFI) tertanggal 21 Juni 2018.
Ketika "ibu dari semua bom" AS itu dijatuhkan pada tahun 2017, awak pesawat hanya melepaskan bom besar tersebut dari dudukannya di dalam pesawat kargo C-130. Selanjutnya, mereka membiarkan gravitasi dan pemandu satelit Global Positioning System melakukan sisa pekerjaan.
Menurut dokumen RFI, pesawat B-52 Stratofortress memiliki "keterbatasan" ketika digunakan untuk membawa senjata berat di bawah sayapnya. Untuk membawa amunisi yang lebih berat dari 5.000 pound, pesawat itu memerlukan modifikasi.
B-52 biasanya membawa sebagian besar senjata mereka di teluk senjata internal (internal weapons bay). Namun, panjang pintu hanya 28 kaki, sedangkan panjang MOAB mencapai 30 kaki.
"Ketika (tiang senjata eksternal saat ini) diperkenalkan, tidak ada persyaratan dan tidak ada orang yang memperkirakan perlunya membawa senjata yang lebih berat dari 5.000 pound," bunyi dokumen RFI, yang dilansir Sputnik, Rabu (27/6/2018).
"Tiang senjata eksternal baru perlu membawa banyak senjata di kelas 5.000 hingga 20.000 pound," lanjut dokumen dari pengadaan alat militer tersebut.
MOAB sejatinya memiliki pesaing, yakni senjata non-nuklir Rusia yang dijuluki "bapak dari semua bom" atau FOAB. Bom termobarik Moskow ini memiliki kekuatan sebesar 88.000 pon TNT, kira-kira empat kali dari kemampuan merusak MOAB.
Sekadar diketahui, B-52 juga bisa membawa senjata nuklir, yang ironisnya, jauh lebih kecil daripada berat MOAB. Meski demikian, kekuatan senjata nuklir ribuan kali lebih kuat dari MOAB.
Credit sindonews.com
AS Siapkan Sanksi pada Turki jika Nekat Beli S-400 Rusia
WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) mengancam akan memperkenalkan sanksi terhadap Turki jika nekat membeli sistem rudal pertahanan udara S-400 Rusia.
Washington merasa sulit memulihkan hubungan dengan Ankara jika
pemerintah Presiden Tayyip Erdogan membeli sistem rudal canggih Moskow
tersebut.
Ancaman itu disampaikan Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Eropa dan Eurasia, Wess Mitchell, pada Selasa waktu Washington.
"Kami menegaskan bahwa (jika) Turki membeli S-400 akan ada konsekuensinya. Kami akan memperkenalkan sanksi dalam Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA)," kata Mitchell kepada Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS.
Senat AS telah mengesahkan rancangan undang-undang yang mengamanatkan pemerintah Donald Trump untuk memblokir pasokan pesawat jet tempur siluman F-35 ke Turki dengan alasan masalah keamanan nasional karena Ankara memutuskan untuk membeli S-400 Rusia.
RUU yang disahkan itu belum berkekuatan hukum tetap, sehingga produsen F-35; Lockheed Martin, menyerahkan dua jet tempur itu kepada perwakilan militer Turki di AS untuk latihan. Meski sudah diserahkan, kedua jet tempur itu akan ditahan Washington.
"Kami percaya bahwa kami memiliki otoritas hukum yang ada yang akan memungkinkan kami menahan transfer dalam keadaan tertentu, termasuk masalah keamanan nasional," kata Mitchell, seperti dikutip Sputnik, Rabu (27/6/2018).
Pada bulan April lalu, eksportir senjata negara Rusia, Rosoboronexport, mengatakan bahwa Moskow telah mulai memproduksi sistem rudal pertahanan S-400 untuk Turki.
Menurut Mitchell, Turki merupakan mitra yang teguh dalam upaya memerangi ISIS atau Daesh serta jadi komponen kekuatan yang dibutuhkan dalam mengimbangi Iran. "Kami berharap dapat bekerja sama dengan Presiden terpilih Erdogan mengenai tantangan-tantangan ini, juga memperjelas bahwa isu-isu dalam hubungan bilateral kita perlu diselesaikan," ujarnya.
Selain menentang pembelian S-400 Rusia, AS juga menuntut pemerintah Erdogan untuk membebaskan pastor Amerika, Andrew Craig Brunson. Pastor itu ditahan atas tuduhan spionase dan terlibat terorisme karena membantu kelompok Kurdi PKK dan Gülenist Terror Group (FETÖ).
"Kami juga mendorong Presiden Erdogan untuk segera menerapkan janji terbarunya untuk mecabut keadaan darurat Turki yang sedang berlangsung," kata Mitchell.
Seperti diberitakan sebelumnya, Erdogan dan partainya, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) menang pemilu presiden dan parlemen yang digelar hari Minggu. Dalam pemilu presiden, Erdogan meraih 52,6 persen suara.
Salah satu janji kampanye Erdogan adalah mencabut keadaan darurat yang diberlakukan setelah upaya kudeta 15 Juli 2016 gagal. Erdogan menuduh FETÖ dan pemimpinnya; Fethullah Gülen, ulama Turki yang tinggal di AS sebagai dalang dari upaya kudeta. Namun Gulen telah membantah tuduhan itu dan curiga upaya kudeta adalah rekayasa kubu Erdogan.
Credit sindonews.com
Korut Dilaporkan Masih Lakukan Pembangunan di Situs Nuklir
Ilustrasi. (Reuters/Thomas Peter)
Berdasarkan citra satelit baru-baru ini, kelompok pemantau Korut, 38 North, memaparkan ada sejumlah aktivitas yang terjadi di fasilitas nuklir terbesar di Korut di Yongbyon Utara.
"Dari pantauan citra satelit komersial sejak 21 Juni mengindikasikan bahwa ada perbaikan infrastruktur di Pusat Penelitian Ilmiah Nuklir Yongbyon yang berjalan cukup pesat," bunyi pernyataan 38 North melalui situs resminya, Rabu (27/6).
Meski begitu, 38 North menegaskan aktivitas-aktivitas ini "tidak boleh dikaitkan dengan janji Korut untuk melucuti senjata nuklirnya."
"Peneliti nuklir diperkirakan akan tetap melanjutkan kegiatannya seperti biasa sampai perintah tertentu dikeluarkan oleh Pyongyang," bunyi pernyataan 38 North.
|
|
Meski begitu, banyak pihak menganggap pertemuan bersejarah Trump-Kim gagal menentukan definisi dan langkah konkret yang harus dilakukan Korut menuju perlucutan nuklir.
Trump mengklaim proses denuklirisasi akan berlangsung cepat dan bahkan sedang terjadi. Menteri Luar Negeri Mike Pompeo juga mendorong diskusi lanjutan untuk memulai proses perlucutan nuklir.
Meski Korut tak pernah secara resmi menyatakan sepakat melucuti senjata nuklir sepenuhnya, negara tersebut telah menghentikan uji coba rudal hingga menghancurkan situs uji coba nuklirnya yang tertua, yakni Punggye-ri.
Pyongyang juga belakangan dikabarkan menyetop propaganda anti-AS yang selama ini dijulukinya sebagai "musuh imperialis."
Credit cnnindonesia.com
Soal Klaim LCS, China Tolak 'Berdamai' dengan AS
BEIJING
- Presiden China Xi Jinping mengatakan Beijing tidak akan membuat
konsesi atas kepentingan utamanya. Hal itu dikatakan Jinping kepada
Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Jim Mattis.
Meski begitu, Jinping menyerukan hubungan yang lebih kuat antara militer kedua negara.
“Sikap kami tegas dan jelas dalam hal kedaulatan dan integritas teritorial China, bahwa kami tidak akan kehilangan satu inci pun dari tanah yang kami warisi dari nenek moyang kami, sementara kami tidak akan mengambil satu sen pun dari milik orang lain,” kata Xi kepada Mattis di Aula Besar Rakyat di Beijing seperti dikutip dari South China Morning Post, Kamis (28/6/2018).
Mattis mengunjungi China di tengah kritik tajam AS terhadap militerisasi pulau-pulau buatan di Laut China Selatan (LCS) dan ketegangan atas Taiwan. Kedua negara juga terlibat perselisihan perdagangan.
China mengklaim sebagian besar Laut Cina Selatan, dan telah mulai memarjinalkan pos-pos di perairan yang dipersengketakan, yang dianggap AS sebagai upaya untuk mengendalikan rute perdagangan tersibuk di dunia. Akibatnya, angkatan laut AS telah melakukan operasi navigasi untuk menantang China.
Sementara itu, Beijing marah dengan peningkatan keterlibatan militer AS baru-baru ini dan janji-janji untuk mempersenjatai Taiwan, yang dianggap sebagai provinsi yang memisahkan diri untuk dipersatukan kembali dengan kekuatan jika diperlukan.
Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional, yang baru-baru ini disahkan oleh Senat AS, mendorong militer AS untuk berpartisipasi dalam latihan dengan militer Taiwan. Pentagon juga dilaporkan mempertimbangkan mengirim kapal perang melalui Selat Taiwan dan meningkatkan penjualan senjata ke Taiwan.
Jinping, yang juga ketua Komisi Militer Pusat, mengatakan ia berharap militer China dan AS dapat meningkatkan komunikasi dan saling percaya, untuk memperdalam kerja sama dan mengelola risiko, dan membuat hubungan militer dengan militer menjadi stabilisator dalam hubungan bilateral.
"Memperkuat pertukaran antar-militer di semua tingkat akan membantu menurunkan skeptisisme dan mencegah kesalahpahaman, salah menilai atau insiden," katanya.
Komentar itu muncul setelah Pentagon membatalkan undangan untuk China ke latihan militer internasional yang dipimpin Amerika, Rim of the Pacific.
Mattis mengatakan AS memberi peringkat tinggi bagi hubungan militer dengan militer dengan militer China-AS dan AS ingin mengelola perbedaan dan risiko, menghindari konflik dan membuat hubungan antar-militer menjadi faktor konstruktif dalam hubungan bilateral.
"Ini adalah saat yang penting dalam sejarah China dan Amerika Serikat, saat kami menjalin hubungan kami," kata Mattis.
Mattis sebelumnya mengatakan AS akan bersaing dengan penuh semangat dengan China di LCS, menuduh Beijing melakukan militerisasi di wilayah yang disengketakan dengan cara "intimidasi dan paksaan".
Meski begitu, Jinping menyerukan hubungan yang lebih kuat antara militer kedua negara.
“Sikap kami tegas dan jelas dalam hal kedaulatan dan integritas teritorial China, bahwa kami tidak akan kehilangan satu inci pun dari tanah yang kami warisi dari nenek moyang kami, sementara kami tidak akan mengambil satu sen pun dari milik orang lain,” kata Xi kepada Mattis di Aula Besar Rakyat di Beijing seperti dikutip dari South China Morning Post, Kamis (28/6/2018).
Mattis mengunjungi China di tengah kritik tajam AS terhadap militerisasi pulau-pulau buatan di Laut China Selatan (LCS) dan ketegangan atas Taiwan. Kedua negara juga terlibat perselisihan perdagangan.
China mengklaim sebagian besar Laut Cina Selatan, dan telah mulai memarjinalkan pos-pos di perairan yang dipersengketakan, yang dianggap AS sebagai upaya untuk mengendalikan rute perdagangan tersibuk di dunia. Akibatnya, angkatan laut AS telah melakukan operasi navigasi untuk menantang China.
Sementara itu, Beijing marah dengan peningkatan keterlibatan militer AS baru-baru ini dan janji-janji untuk mempersenjatai Taiwan, yang dianggap sebagai provinsi yang memisahkan diri untuk dipersatukan kembali dengan kekuatan jika diperlukan.
Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional, yang baru-baru ini disahkan oleh Senat AS, mendorong militer AS untuk berpartisipasi dalam latihan dengan militer Taiwan. Pentagon juga dilaporkan mempertimbangkan mengirim kapal perang melalui Selat Taiwan dan meningkatkan penjualan senjata ke Taiwan.
Jinping, yang juga ketua Komisi Militer Pusat, mengatakan ia berharap militer China dan AS dapat meningkatkan komunikasi dan saling percaya, untuk memperdalam kerja sama dan mengelola risiko, dan membuat hubungan militer dengan militer menjadi stabilisator dalam hubungan bilateral.
"Memperkuat pertukaran antar-militer di semua tingkat akan membantu menurunkan skeptisisme dan mencegah kesalahpahaman, salah menilai atau insiden," katanya.
Komentar itu muncul setelah Pentagon membatalkan undangan untuk China ke latihan militer internasional yang dipimpin Amerika, Rim of the Pacific.
Mattis mengatakan AS memberi peringkat tinggi bagi hubungan militer dengan militer dengan militer China-AS dan AS ingin mengelola perbedaan dan risiko, menghindari konflik dan membuat hubungan antar-militer menjadi faktor konstruktif dalam hubungan bilateral.
"Ini adalah saat yang penting dalam sejarah China dan Amerika Serikat, saat kami menjalin hubungan kami," kata Mattis.
Mattis sebelumnya mengatakan AS akan bersaing dengan penuh semangat dengan China di LCS, menuduh Beijing melakukan militerisasi di wilayah yang disengketakan dengan cara "intimidasi dan paksaan".
Jinping mengatakan kepada Mattis bahwa China akan tetap pada jalur pembangunan damai tanpa mencari ekspansi dan penjajahan, atau menyebabkan kekacauan di dunia.
Sebelumnya pada hari Rabu, Mattis bertemu dengan mitranya dari Cina Wei Fenghe dan memiliki "dialog yang disebutnya sangat terbuka dan jujur.
Wei mengatakan militer China akan secara tegas membela kedaulatan nasional, keamanan dan minat pembangunan.
Kedua menteri pertahanan juga membahas topik termasuk Taiwan, LCS dan denuklirisasi semenanjung Korea.
Ini adalah perjalanan pertama seorang kepala pertahanan AS ke China sejak 2014. Selanjutnya Mattis akan menuju ke Korea Selatan (Korsel).
Credit sindonews.com
Langganan:
Postingan (Atom)