CB,
WASHINGTON -- Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat (AS)
sedang mempersiapkan pembatalan izin tinggal sementara, sekitar 9.000
imigran Nepal. Ini adalah tindakan terbaru pemerintah Donald Trump dalam
mengusir orang asing yang tinggal di AS dengan beberapa bentuk status
sementara.
Menurut dokumen perencanaan internal yang dilaporkan oleh The Washington Post,
Rabu (25/4), Menteri Keamanan Dalam Negeri, Kirstjen Nielsen, akan
memberi imigran Nepal masa tenggang satu tahun untuk mempersiapkan
keberangkatan mereka. Deportasi akan dilakukan setelah 24 Juni 2019.
Orang
Nepal diberi status terlindungi sementara (TPS). Status tersebut
memungkinkan mereka untuk tetap berada di AS secara sah. Mereka datang
ke AS setelah gempa berkekuatan 7,8 skala Richter menghancurkan negara
itu tiga tahun lalu, pada 25 April 2015, menewaskan hampir 9.000 orang.
Imigrasi
garis keras dalam pemerintahan Trump telah mendorong untuk
menghilangkan perlindungan TPS bila memungkinkan. Dalam beberapa bulan
terakhir, departemen tersebut telah membatalkan izin tinggal dari 200
ribu orang Salvador, 50 ribu orang Haiti, dan sejumlah kecil orang
Nikaragua dan Sudan.
Pejabat Trump mengatakan penunjukan
TPS tidak pernah dimaksudkan untuk membayar residensi jangka panjang
kepada orang asing, yang mungkin telah memasuki negara itu secara tidak
sah atau tidak memiliki status hukum. Undang-undang mengharuskan
departemen tersebut untuk mendapatkan masukan dari Departemen Luar
Negeri tentang kondisi saat ini di negara-negara dengan penunjukan TPS,
sebelum membuat keputusan untuk membatalkan perlindungan tersebut.
Penetapan
TPS dibuat oleh Kongres pada tahun 1990 untuk menghindari mengirim
orang asing kembali ke negara-negara yang tidak stabil akibat bencana
alam, konflik bersenjata dan bencana lainnya.
"Kami akan
terus menentukan status TPS setiap negara berdasarkan
negara-demi-negara," kata Nielsen dalam pernyataan Januari, menyusul
keputusannya untuk memperpanjang TPS terhadap sekitar 6.000 warga Suriah
yang tanah airnya hancur akibat perang.
Hingga 6 Mei,
Nielsen mengumumkan keputusan untuk 57 ribu penerima TPS dari Honduras,
yang telah tinggal di AS selama dua dekade. Pemerintah Trump telah
mengisyaratkan bahwa pihaknya berencana untuk mengakhiri perlindungan
mereka.
Keputusan untuk memperpanjang atau membatalkan TPS
untuk Nepal telah menurunkan jauh lebih sedikit perhatian dari kelompok
lain. Menurut perkiraan oleh Congressional Research Service, meskipun
hampir 15 ribu migran Nepal menerima status TPS setelah gempa 2015,
hanya sekitar 9.000 yang tetap berada di negara tersebut dengan status
itu. Orang Nepal kebanyakan terkonsentrasi di wilayah New York City.
Pejabat
DHS mengatakan Nielsen belum menandatangani keputusan Nepal, tetapi
dokumen internal menunjukkan bahwa badan itu sedang mempersiapkan untuk
membuat pengumuman dalam beberapa hari mendatang.
Sekretaris
departemen diminta untuk membuat keputusan 60 hari sebelum tanggal
habisnya TPS. Dalam kasus Nepal, batas waktu jatuh pada hari peringatan
gempa bumi, yaitu hari Rabu.
Raja Swaziland Ganti Nama Negara Jadi eSwatini. (Reuters).
HANYA ada sedikit orang di dunia ini yang dapat mengubah nama suatu
negara. Salah satunya adalah Raja Raja Swaziland Mswati III. Dia secara
resmi mengganti nama negaranya menjadi Kerajaan eSwatini. Dia
mengumumkan perubahan nama negara menjadi eSwatini saat peringatan 50
tahun kemerdekaan Swazi dan 50 tahun hari ulang tahunnya pekan ini.
eSwatini
dalam bahasa lokal Swati berarti “tanah orang Swazi”. Raja itu sudah
pernah menyebut nama Kerajaan eSwatini beberapa kali dalam beberapa
tahun terakhir. Dia pernah menyebut nama itu saat pidato di Sidang Umum
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2017 dan di konferensi Uni Afrika
serta forum internasional lainnya.
Saat berpidato di stadium di
kota terbesar kedua, Manzini, 40 km timur ibu kota Mbabane, raja
menjelaskan, Swaziland merupakan nama yang dimiliki sebelum dijajah
Inggris. Negara miskin di bagian selatan benua Afrika itu merupakan
anggota Persemakmuran dan mendapat kemerdekaan dari Inggris pada 1968.
“Saya
ingin mengumumkan bahwa mulai hari ini, negara kita akan dikenal
sebagai Kerajaan eSwatini,” papar sang raja, dikutip kantor berita
Reuters pada Kamis (19/4).
Dia menjelaskan, nama Swaziland sering
membuat bingung. “Saat kita pergi ke luar negeri, orang menduga kita
sebagai Switzerland (Swiss),” kata raja.
Raja yang mengenakan
seragam militer warna merah dan hitam itu naik di atas mobil terbuka
untuk masuk ke stadium. Dia ingin negaranya memiliki nama yang dapat
menunjukkan rakyatnya. Negara itu memiliki masalah kemiskinan serta
memiliki tingkat pengidap HIV/AIDS tertinggi di dunia. Presiden Taiwan
Tsai Ing-wen menghadiri acara perubahan nama negara itu saat mengunjungi
Swaziland.
Kepala
Komando Sentral militer Amerika Serikat atau CENTCOM Jenderal Joseph
Votel dilaporkan melakukan kunjungan mendadak ke Israel untuk membahas
masalah Iran. Foto/Istimewa
WASHINGTON
- Kepala Komando Sentral militer Amerika Serikat (AS) atau CENTCOM,
Jenderal Joseph Votel dilaporkan melakukan kunjungan mendadak ke Israel.
Votel dilaporkan berkunjung ke Israel untuk membahas masalah Iran.
Votel
dijadwalkan akan bertemu dengan sejumlah pejabat senior Israel,
termasuk kepala militer Gadi Eizenkot, untuk membahas ketegangan antara
Israel dan Iran, bersama dengan isu-isu lainnya.
Menurut seorang
sumber diplomatik AS, pembicaraan antara Votel dan sejumlah pejabat
Israel, khususnya dengan Eizenkot diharapkan untuk membahas kemungkinan
penarikan pasukan AS dari Suriah.
"Votel juga diperkirakan akan
membahas kemungkinan penarikan mundur Washington dari kesepakatan nuklir
yang dicapai tahun 2015 dengan Teheran," kata sumber itu, seperti
dilansir Anadolu Agency pada Selasa (24/4).
Belum ada pernyataan
resmi baik dari AS ataupun Israel mengenai pernyataan tersebut. CENTCOM
sendiri adalah badan yang bertanggung jawab atas aktivitas Amerika di
Timur Tengah.
Terkait dengan kesepatan nuklir Iran, sebelumnya
Rusia dan China meminta negara-negara anggota PBB untuk mendukung
rancangan pernyataan yang menyatakan dukungan mutlak terhadap
kesepakatan nuklir Iran.
Utusan khusus Rusia untuk konferensi
non-proliferasi PBB di Jenewa, Vladimir Yermakov menyatakan bahwa
kesepakatan nuklir Iran, yang dikenal sebagai JCPOA, sangat rapuh dan
setiap upaya untuk mengubahnya akan mempengaruhi rezim non-proliferasi
global. Oleh karena itu, dia meminta semua negara untuk menyetujui
rancangan pernyataan yang dibuat oleh China dan Rusia.
Rancangan
pernyataan Cina-Rusia berisi seruan kepada semua negara untuk
mengkonfirmasi dukungan merekauntuk implementasi yang komprehensif dan
efektif dari JCPOA, dan untuk mengakui kontribusi signifikannya
terhadap keamanan internasional.
Rouhani juga meminta Trump tetap menjalankan kesepakatan penghentian program nuklir.
CB,
WASHINGTON -- Presiden AS Donald Trump menyatakan Iran akan menghadapi
masalah lebih besar bila berani memulai lagi program nuklirnya.
''Mereka akan menghadapi masalah lebih besar dari yang pernah mereka
hadapi,'' kata Trump di sela-sela pertemuan dengan Presiden Prancis
Emmanuel Macron di Gedung Putih, Selasa (24/4).
Trump
melihat, ketimbang melakukan rekonsiliasi seperti Eropa, AS lebih
memilih kembali menjatuhkan sanksi terhadap Iran. Bila direalisasikan,
hal itu akan mengganggu kesepakatan antara Iran dengan sejumlah negara
nampak kurang berhasil.
Di Washington, Presiden Prancis
Emmanuel Macron juga mencoba meyakinkan Trump tidak merusak perjanjian
yang ada. Seorang pejabat senior Iran menyatakan Iran mungkin tidak akan
melanjutkan kesepakatan penghentian program nuklirnya.
Hal
itu bila Trump terus merecoki kesepakatan Iran dengan lima sejumlah
adikuasa dunia antara lain Rusia, Cina, Jerman, Inggris, dan Prancis.
Kesepakatan itu menjanjikan dicabutnya sanksi bila Iran bersedia
menghentikan program nuklirnya.
Sekretaris Dewan Tinggi
Keamanan Nasional Iran, Ali Shamkhani, mengatakan, Organisasi Energi
Atom Iran (AEO) sudah siap dengan aksi kejutan bila kesepakatan itu
diacak-acak. Ditanya soal kemungkinan Iran keluar dari Perjanjian Non
Proliferasi Nuklir (NPT), Shamkhani mengatakan itu adalah satu dari tiga
opsi yang Iran pertimbangkan.
Presiden Iran Hassan Rouhani
juga meminta Trump tetap menjalankan kesepakatan yang ada bila tak
ingin menghadapi akibat yang serius. ''Saya peringatkan Gedung Putih,
kalau mereka tidak memenuhi komitmennya, kami akan beraksi dan kami siap
dengan segala kemungkinan,'' kata Rouhani.
Cina memiliki rencana ambisius memodernisasi militernya.
CB,
BEIJING -- Kapal induk pertama Cina yang dibuat di dalam negeri
diperkirakan memulai uji laut. Praduga itu muncul setelah sejumlah
gambar kapal tersebut, yang meninggalkan dermaga di pelabuhan timur
laut, Dalian, muncul di lokamaya Cina, Senin (23/4).
Kapal induk yang tidak disebutkan namanya, diluncurkan pada tahun
lalu dan dipasangi senjata serta pranata lain serta belum memasuki masa
dinas. Presiden Cina Xi Jinping mengawasi modernisasi militer yang
ambisius, termasuk pembuatan jet siluman dan peluru kendali antisatelit.
Laman
berita Cina, termasuk Sina, menunjukkan foto kapal induk itu pada
Senin, yang tampak diturunkan dari dermaga oleh kapal tunda, meskipun
tidak jelas akan berlayar ke mana. Senin adalah peringatan ke-69
pendirian angkatan laut Cina modern.
Laporan tersebut
mengatakan kapal induk itu kemungkinan disiapkan untuk uji coba laut
pertamanya. Kementerian Pertahanan Cina tidak menanggapi permintaan
untuk komentar.
Gambar-gambar kapal induk ini telah banyak
bocor di internet Cina, dengan sedikit perhatian nyata dari pemerintah.
Media pemerintah sebelumnya telah mengutip para ahli militer yang
mengatakan kapal induk yang menjadi kedua milik Cina tersebut,
diperkirakan tidak akan beroperasi hingga 2020, setelah sepenuhnya
dirakit dan dipersenjatai.
Sedikit yang diketahui tentang
program kapal induk Cina yang merupakan rahasia negara. Namun,
pemerintah mengatakan rancangan kapal induk baru didasarkan pada
pengalaman dari armada pertama di negara itu, yaitu Liaoning yang dibeli
bekas dari Ukraina pada 1998 dan dirakit kembali di Cina.
Kapal
induk bertenaga konvensional yang baru ini akan mengoperasikan jet
tempur Shenyang J-15 Cina. Tidak seperti kapal induk nuklir jarak jauh
angkatan Laut Amerika Serikat, kedua kapal induk yang berfitur landas
pacu loncat khas Soviet ini dimaksudkan untuk memberikan daya yang cukup
bagi jet tempur untuk lepas landas dari dek yang lebih pendek. Namun
keduanya tidak memiliki teknologi ketapel kuat untuk meluncurkan pesawat
sebagaimana yang dimiliki kapal induk AS.
Liaoning telah
mengambil bagian dalam latihan militer, termasuk di Laut Cina Selatan
dan Pasifik Barat, tetapi diperkirakan hanya lebih banyak bertugas
sebagai kapal pelatihan. Taiwan mengatakan Cina sebenarnya membangun dua
kapal induk baru, tetapi Cina belum secara resmi mengonfirmasi
keberadaan kapal induk lain.
Media pemerintah Cina mengutip
para ahli yang mengatakan bahwa negara itu membutuhkan setidaknya enam
kapal induk. AS mengoperasikan 10 dan berencana membangun dua lagi.
Sebagian
besar ahli setuju mengembangkan kekuatan semacam itu akan menjadi usaha
puluhan tahun bagi Cina, tetapi peluncuran kapal induk kedua memiliki
nilai gengsi tertentu bagi Beijing, yang dilihat banyak pengamat sebagai
upaya mengikis reputasi militer AS di wilayah tersebut.
Jet tempur Su-35 Rusia, tipe pesawat tempur yang diimpor Indonesia. Foto/TASS/Valery Sharifulin
JAKARTA
- Negara-negara Asia, termasuk Indonesia, terancam terkena sanksi yang
dijatuhkan oleh Amerika Serikat (AS) karena membeli peralatan tempur
Rusia. Indonesia sudah sepakat membeli 11 unit jet tempur Su-35 yang
pengiriman perdana akan berlangsung Oktober nanti.
Berdasarkan
undang-undang yang diteken Presiden Donald John Trump pada bulan Agustus
lalu, setiap negara yang terlibat perdagangan dengan sektor pertahanan
dan intelijen Rusia akan menghadapi sanksi Amerika Serikat.
Para
ahli mengatakan, ancaman Washington ini bisa menggagalkan kesepakatan
pembelian senjata antara negara-negara Asia, terutama sekutu AS, dengan
Rusia.
Undang-undang yang bisa mengacaukan kesepakatan pembelian
peralatan militer Rusia oleh negara-negara Asia ini dirancang parlemen
Amerika Serikat untuk menghukum pemerintah Presiden Rusia Vladimir Putin
karena menganeksasi Crimea dari Ukraina pada tahun 2014. Pembelaan
Putin pada rezim Suriah dan dugaan ikut campur pemilu presiden AS tahun
2016 juga jadi alasan pembuatan undang-undang tersebut.
Kesepakatan
Indonesia dan Rusia untuk pembelian 11 unit jet tempur Su-35 senilai
USD1,14 miliar. Jet tempur Moskow yang dibeli militer Indonesia di era
Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini kerap dijuluki "Sukhoi rasa kopi"
karena pembayarannya memungkinkan dengan komoditas kopi, kelapa sawit,
dan teh senilai USD570 juta dan sisanya dibayar dengan uang tunai.
Pemerintah
Presiden Jokowi menyatakan bahwa pengiriman pertama beberapa jet tempur
Su-35 tetap di jalurnya untuk tahun ini. Para pejabat pemerintah
Indonesia seperti dilaporkan Reuters, Selasa (24/4/2018), mengaku tidak mengantisipasi adanya perubahan pada kesepakatan dengan Rusia.
Sedangkan
seorang pejabat pertahanan Indonesia menolak untuk menggambarkan apa
yang mungkin dilakukan jika pihak Jakarta benar-benar dijatuhi sanksi
Washington karena membeli jet-jet tempur Moskow.
Selain Indonesia, negara Asia lainnya yang membeli perelatan tempur Rusia adalah India, China dan Vietnam.
"Optik
pembelian senjata besar dari Rusia terlihat cukup 'rapuh' dari sudut
pandang ibu kota Barat, terutama pada saat hubungan Rusia-Barat berada
di titik terendah sepanjang waktu dan India mencari konvergensi
strategis dengan Barat, termasuk dengan AS," kata Abhijnan Rej, pakar
strategi pertahanan di Observer Research Foundation, sebuah think-tank di New Delhi, seperti dikutip Reuters. India
saat ini sedang berupaya membuat kesepakatan dengan Rusia untuk
pembelian sistem rudal pertahanan S-400. Sistem itu dibuat oleh
Almaz-Antey Air and Space Defense Corporation dan diekspor melalui
Rosoboronexport yang sebelumnya masuk dalam daftar perusahaan yang
dikenai sanksi Washington.
Vietnam, yang angkatan udaranya
mengoperasikan jet tempur Su-30 Rusia dan menggunakan sistem pertahanan
udara S-300, ingin melanjutkan memodernisasi peralatan militernya.
Seorang
sarjana militer Vietnam, Carl Thayer, yakin bahwa Moskow masih
mendorong Hanoi untuk berinvestasi dalam sistem pertahanan rudal S-400
sebagai bagian dari rencana militer jangka panjangnya.
"Saya
pikir jelas bahwa Rusia masih menekan Vietnam untuk kesepakatan besar,"
kata Thayer. Namun, ambisi militer Vitenam juga bisa terganggu karena AS
saat ini bekerja keras untuk mempromosikan penjualan perangkat keras
militer Washington dan menjatuhkan sanksi terhadap agen pengekspor
Rusia.
Kepala Perwakilan FAO di Indonesia, Stephen
Rudgard menyerahkan surat kepercayaan kepada Menteri Luar Negeri Retno
Priansari Marsudi, Senin (23/4). (Ist.)
Jakarta, CB -- Indonesia dan Badan Pangan Perserikatan Bangsa-bangsa (Food Agriculture Organization/FAO)
sepakat untuk memberdayakan petani kecil. Komitmen itu dilontarkan
Kepala Perwakilan FAO di Indonesia, Stephen Rudgard, saat menyerahkan
surat kepercayaan kepada Menteri Luar Negeri Retno Priansari Marsudi, Senin (23/4).
Dalam
pertemuan tersebut, Menlu RI menyampaikan komitmen Indonesia pada
perbaikan ketahanan pangan. "Saya menekankan pentingnya peran petani
kecil dalam rantai suplai pangan global," kata Marsudi seperti juga
diutarakan lewat akun Twitter resminya.
Menyambut pernyataan
Menlu RI, Rudgard menegaskan bahwa berkaitan dengan petani skala kecil,
FAO fokus pada upaya pemberdayaan petani.
"Kita harus memperbaiki kehidupan dan sumber penghidupan petani
kecil di wilayah pedesaan, terutama kondisi ekonomi dan gizi mereka,"
kata Rudgard.
Menurutnya, perlu pendekatan yang seimbang, antara
tujuan komersial sektor pertanian, dan di saat yang sama memperbaiki
faktor kunci ketahanan pangan dan nutrisi.
"Akses yang mudah untuk pangan yang sehat dan bergizi adalah kuncinya, " kata Rudgard lewat rilis yang diterima CNNIndonesia.com, Selasa (24/4).
FAO juga menekankan pentingnya 'agenda petani kecil dan pertanian
keluarga'. Sekitar 90 persen dari 570 juta pertanian dimiliki dan
dikelola oleh keluarga petani. Banyak keluarga petani tersebut dalam
kondisi miskin dan rawan pangan serta memiliki akses terbatas terhadap
pasar dan jasa.
Rudgard menuturkan pertanian yang berkelanjutan
dibutuhkan untuk menghadapi tantangan untuk peningkataan produksi
pangan, menciptakan lapangan kerja dan mengelola sumber daya alam
berkelanjutan. "Perbaikan kehidupan keluarga petani kecil adalah solusi
dari permasalahan ini," kata Rudgard.
Dalam pertemuan dengan
Rudgard, Menlu RI juga meminta dukungan bagi sawit Indonesia. "Dukungan
FAO pada kelapa sawit lestari juga penting artinya," kata Menlu RI, yang
juga disampaikan lewat akun Twitter-nya.
Sekitar 48 persen
perkebunan kepala sawit dimiliki oleh petani kecil. Kedua pihak
menggarisbawahi pentingnya pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang
berkelanjutan di Indonesia.
Kerja Sama Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Kerja
sama Indonesia-FAO berlandaskan pada Country Programming Framework
(CPF/Kerangka Program Kerjasama Nasional), sebuah dokumen dinamis yang
menetapkan empat area prioritas pemerintah sebagai referensi dalam
kemitraan FAO dengan Pemerintah Indonesia selama lima tahun yaitu
2016-2020.
Dokumen tersebut menekankan pentingnya memperkenalkan inovasi,
praktik terbaik, pengetahuan dan standar yang ada di Indonesia secara
global dengan kerjasama para ahli internasional dan nasional.
Di
sektor pangan, pertanian, perikanan dan kehutanan. Rudgard mengatakan
FAO terus bekerja untuk menyelaraskan program FAO dengan prioritas
pemerintah dan memperkuat bantuan teknis khususnya dalam sektor pangan
dan pertanian.
Kedua belah pihak membahas kemungkinan untuk
mengadakan pertemuan nasional dalam waktu dekat yang berfokus pada upaya
membangun ketahanan pangan yang berkelanjutan dan meningkatkan status
gizi seluruh rakyat Indonesia.
Rudgard telah berkecimpung selama
lebih dari 30 tahun pada area pertanian yang berkelanjutan dan ketahanan
pangan di negara-negara tropis.
Sebelum bertugas di Indonesia,
Stephen adalah Kepala Perwakilan FAO di Laos selama 4 tahun, dan 14
tahun sebelumnya bertugas di Kantor Pusat FAO di Roma, dengan posisi
terakhir sebagai Chief of Knowledge and Capacity for Development.
Pengunjung melihat foto-foto yang
mendokumentasikan genosida 1994 di dalam Museum Memorial Genosida
Kigali, Rwanda. (REUTERS/Noor Khamis )
Kigali, Rwanda (CB) - Lebih dari 200 jasad manusia
dikeluarkan dari satu kuburan massal korban genosida Rwanda tahun 1994
di ibu kota Rwanda, Kigali, menurut perhimpunan penyintas Ibuka pada
Selasa (24/4).
Sisa jasad yang pekan lalu dikeluarkan dari kuburan massal sedalam 30
meter di Sektor Rusoro, Distrik Gasabo, tersebut disimpan di ruangan
sebelum pemakaman yang layak, kata Theogene Kabagambire, Kepala Ibuka di
Distrik Gasabo.
Tiga lagi kuburan massal belum digali di permukiman di daerah yang sama, kata Kagambire kepada media.
"Saya tidak mengerti mengapa diperlukan waktu lebih dari dua dasawarsa
untuk menemukan kuburan massal ini," kata seorang penyintas, sebagaimana
dikutip Xinhua. "Ini benar-benar berat, sebab orang telah tinggal di
daerah ini."
Pada 6 April 1994, presiden Rwanda saat itu Juvenal Habyarimana
meninggal dunia dalam satu kecelakaan pesawat, dan dengan cepat memicu
pemusnahan suku selama tiga bulan. Genosida suku Tutsi 1994 merenggut
lebih dari satu juta jiwa, terutama warga Tutsi dan Hutu moderat.
Kabagambire memperkirakan 3.000 korban genosida dari daerah sekitar mungkin telah ditimbun di kuburan massal yang ditemukan.
Israel meminta Mesir halangi pemulangan
jenazah profesor sekaligus anggota Hamas yang dibunuh di Malaysia.
(REUTERS/Mohammed Salem)
Jakarta, CB -- Tel Aviv meminta Kairo tidak mengizinkan jenazah profesor Palestinasekaligus anggota kelompok Hamas yangdibunuh di Malaysia untuk dipulangkan ke Gaza melewati Mesir.
Israelselama
ini menganggap Hamas sebagai kelompok teroris. Fadi Mohammad Al-Batsh
tewas ditembak mati dua orang tak dikenal di dekat sebuah masjid di
Gombak, Kuala Lumpur.
Pada Selasa (24/4), The Palestine News Network melaporkan
Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman telah mengirim "permintaan
terkait hal tersebut dengan metode konvensional" kepada Mesir.
Permintaan itu diutarakan Tel Aviv karena jasad Al-Batsh ke Gaza
akan dipulangkan lewat Rafah yang berbatasan langsung dengan Mesir.
Lieberman mengatakan keputusan ini sejalan dengan kebijakan Israel yang
menentang pemulangan jenazah dan pemakaman Al-Batsh di Gaza.
Al-Batsh
tewas 300 meter dari rumahnya ketika dia hendak pergi ke masjid untuk
menunaikan salat subuh, Sabtu. Insiden diperkirakan terjadi sekitar
pukul 6 pagi.
Di lokasi kejadian, polisi menemukan 14 peluru ditembakkan ke arah korban. Beberapa di antaranya mengenai tembok.
Keluarga korban dan Hamas menuding badan intelijen Israel, Mossad, dibalik pembunuhan Al-Batsh.
Sementara itu, Israel membantah terlibat dalam kasus penembakan
Al-Batsh. Tel Aviv menolak pemulangan Al-Batsh ke Gaza jika tidak
disertai pembebasan sejumlah tentaranya yang ditahan Hamas di Gaza.
Selain
itu, dua warga Israel juga masih ditahan Hamas setelah mencoba memasuki
wilayah Gaza pada 2014 dan 2015 lalu. Dua jenazah tentara Israel yang
tewas di Gaza, Simcha Goldin dan Oron Shaul juga hingga kini belum
dikembalikan oleh Hamas.
Sistem rudal pertahanan udara S-300 Rusia. Foto/REUTERS
TEL AVIV
- Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman meremehkan ancaman Rusia
yang akan memasok sistem rudal pertahanan udara S-300 ke rezim Suriah.
Dia mengancam akan menghancurkan sistem tersebut jika digunakan untuk
menembak jatuh pesawat jet tempur Israel.
"Yang penting adalah
bahwa sistem pertahanan yang dipasok oleh Rusia ke Suriah tidak
digunakan untuk melawan kami," kata Lieberman dalam wawancara langsung
dengan Ynet, pada hari Selasa.
"Satu hal yang harus
jelas; Jika seseorang menembak pesawat kami, kami akan menghancurkannya.
Tidak masalah apakah itu S-300 atau S-700," ujar Lieberman yang
dilansir Rabu (25/4/2018).
Pada hari Senin, surat kabar Rusia, Kommersant,
melaporkan bahwa Moskow semakin dekat untuk mengirim sistem pertahanan
S-300 ke rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad meskipun ada upaya Israel
untuk mencegahnya.
Kementerian
Luar Negeri Rusia kemudian membantah sebagian dari artikel itu dengan
mengatakan bahwa keputusan tentang pengiriman S-300 ke Damaskus belum
diambil.
Lieberman mengaku sudah mengetahui laporan media
tersebut. "Tetapi mereka (media Rusia) tidak memiliki pegangan pada
fakta," ujarnya.
Menteri Pertahanan itu menegaskan kembali
kebijakan Israel yang berkaitan dengan Suriah. Yakni, Israel tidak akan
terlibat dalam perang sipil negara itu, tetapi akan mengambil tindakan
militer untuk mencegah persenjataan canggih jatuh ke kelompok Hizbullah
Lebanon dan menghentikan serangan Iran dari Suriah.
"Fokus Israel
adalah untuk memastikan bahwa Iran tidak membawa banjir sistem senjata
canggih yang ditujukan untuk Israel," katanya.
Lieberman
membantah bahwa hubungan Israel dengan Rusia dalam bahaya menyusul
serangan udara terhadap fasilitas Iran di pangkalan udara T-4 Suriah
awal bulan ini. Moskow dan Damaskus mengklaim serangan dilakukan oleh
jet-jet tempur Israel, namun Tel Aviv menolak berkomentar untuk
membenarkan atau membantahnya.
"Selama beberapa tahun, kami telah
berkoordinasi satu sama lain dan berhasil mencegah konflik langsung
dengan Rusia," kata Lieberman.
"Mereka memahami bahwa kami tidak
akan terlibat dalam masalah internal Suriah dan bahwa kami tidak akan
mengizinkan Iran untuk berkuasa (di Suriah)," katanya.
Menteri
Pertahanan negara Yahudi itu mencatat bahwa Rusia sudah memiliki sistem
pertahanan udara S-300 untuk militernya sendiri di Suriah, bersama
dengan sistem S-400 yang lebih canggih."Dan tidak membatasi operasi
kami," katanya.
Namun, analis pertahanan mempertanyakan apakah sistem S-300 Rusia yang
berada di Suriah dapat mengancam kekuatan udara Israel di wilayah
tersebut dan mampukah mencegah Israel melakukan serangan terhadap target
di Suriah.
Mantan Kepala Intelijen Militer Israel Amos Yadlin,
yang saat ini mengepalai Lembaga Keamanan Nasional yang berpengaruh di
Tel Aviv, memperkirakan angkatan udara Israel akan bekerja cepat untuk
menghancurkan S-300, jika memang diserahkan ke Suriah.
"Jika saya
tahu kekuatan udara dengan baik, kami sudah membuat rencana yang tepat
untuk menghadapi ancaman ini. Setelah Anda menghapus ancaman, yang pada
dasarnya apa yang akan dilakukan, kami kembali ke titik awal," ujar
Yadlin kepada Bloomberg. Namun, sumber militer Rusia mengatakan kepada Kommersant
bahwa jika Israel mencoba untuk menghancurkan baterai sistem
anti-pesawat S-300, itu akan menjadi malapetaka bagi Israel dan semua
pihak.
Moskow pertama kali mengumumkan bahwa pihaknya
mempertimbangkan untuk mengirim sistem rudal pertahanan S-300 ke rezim
Suriah itu setelah serangkaian serangan udara terhadap beberapa target
di Suriah oleh Amerika Serikat, Inggris dan Prancis awal bulan ini.
Serangan ratusan rudal ketiga negara itu diklaim sebagai tanggapan
terhadap serangan senjata kimia di Douma yang dituduhkan kepada Assad.
Pangkalan udara Rusia di Khmeimim, Suriah. Foto/Sputnik/Dmitriy Vinogradov
MOSKOW
- Sistem pertahanan udara Rusia telah mengintersepsi dan menghancurkan
beberapa target di udara yang menuju ke pangkalan udara Rusia di
Khmeimim, Suriah, pada Selasa malam. Demikian disampaikan militer Moskow
melalui seorang juru bicara.
"Setelah jatuhnya gelap, sarana
kontrol wilayah udara di pangkalan Khmeimim Rusia mendeteksi target
udara berukuran kecil yang tidak diketahui asalnya di kejauhan dari
lapangan terbang," kata otoritas pangkalan udara Khmeimim, seperti
dikutip Russia Today, semalam (24/4/2018).
"Semua target
dihancurkan oleh tembakan (rudal) anti-pesawat dari pangkalan udara
Rusia," lanjut juru bicara di pangkalan tersebut. Tidak ada korban jiwa
akibat insiden itu dan pangkalan kembali beroperasi rutin.
Militer
Rusia tak menjelaskan jenis sistem pertahanan udara yang beraksi.
Seperti diketahui, Moskow memasang berbagai sistem pertahanan udara
untuk melindungi fasilitas militernya di Khmeimim dan Tartus, seperti
S-400, S-300 dan Pantsir S-1.
Menurut laporan yang belum dikonfirmasi oleh South Front,
situs analisis dan intelijen, pangkalan udara Rusia tersebut diserang
oleh dua pesawat tak berawak yang dipersenjatai dengan proyektil. Dua
pesawat nirawak itu diluncurkan oleh salah satu kelompok militan dari
Latakia utara atau pun selatan provinsi Idlib.
Situs itu juga
membagikan rekaman video yang diklaim menunjukkan pertahanan udara Rusia
di pangkalan udara Khmeimim saat beraksi.
Pada pertengahan
Januari lalu, sistem pertahanan udara Rusia menggagalkan serangan
pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan udara Khmeimim dan sebuah
pelabuhan di Tartus.
Kelompok militan saat itu meluncurkan 13
pesawat nirawak, yang oleh militer Rusia disebut berisi senjata dan
teknologi yang tidak biasa digunakan oleh para militan. Semua pesawat
nirawak itu disadap dan ditangkap oleh pasukan Rusia melalui kontrol
radio.
OTTAWA
- Perdana Menteri (PM) Kanada Justin Trudeau mengungkapkan serangan
mobil van di Toronto tidak mengubah tingkat ancaman konferensi tingkat
tinggi (KTT) G7 di Quebec Kanada pada Juni mendatang.
Serangan
dengan mobil menabrak warga yang sedang berjalan di pedestrian pada jam
sibuk makan siang di Toronto mengakibatkan 10 orang tewas dan melukai 15
warga lainnya. Serangan yang dinilai bukan aksi teror itu terjadi di
pedestrian sepanjang 2 km pada Senin (23/4) waktu setempat dilakukan
Alek Minassian.
Model serangan itu sepertinya terinspirasi
pendukung kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Amerika
Serikat (AS) dan Eropa. Tapi, pejabat pemerintahan federal Kanada
menyatakan kalau serangan tersebut bukan menjadi ancaman keamanan
nasional.
“Rakyat Kanada tidak boleh hidup dalam ketakutan,” ujar Trudeau kemarin di luar gedung parlemen.
Berbicara
mengenai serangan yang dilaukan Minassian, Trudeau mengungkapkan pihak
keamanan perlu waktu untuk mengunkapkan motif penyerangan itu. “Seluruh
rakyat Kanada berdiri bersama Toronto yang menghadapi insiden serangan
itu,” ujarnya.
Sebelumnya Kepala Polisi Toronto Mark Saunders
mengidentifikasi tersangka bernama Alek Minassian, 25. Tersangka
sebelumnya belum dikenal pihak otoritas. Polisi yang berhasil menangkap
Minassian belum bisa mengungkap motif serangan mematikan itu. “Aksi
Minassian dilakukan dengan sengaja,” kata Saunders pada konferensi pers,
dilansir Reuters.
Serangan itu menjadi aksi kekerasan
paling tragis dalam sejarah di Kanada. Menteri Keselamatan Publik Kanada
Ralph Goodale mengatakan kalau serangan itu tidak berkaitan dengan
keamanan nasional.
Global Television melaporkan kalau Minassian
akan tampil di pengadilan Toronto pada Selasa pukul 10.00 waktu
setempat. Di sana, dia akan diinterograsi oleh hakim mengenai motif
serangan. Sebelumnya, polisi belum membeberkan motif serangan yang
dilakukan Minassian.
Serangan itu mengganggu jalanan Toronto yang
dikenal damai. Apalagi, Toronto merupakan destinasi wisatawan dari
berbagai penjuru dunia. Kota dengan populasi 2,8 juta orang tercatat
memiliki 61 kasus pembunuhan pada tahun lalu.
“Insiden tragis ini tidak mewakili bagaimana kita tinggal dan siapa kita,” ucap Wali Kota Toronto John Terry kepada reporter.
Ikon kota Toronto, CN Tower, yang biasa menyala pada malam hari, pada Senin malam, gedung itu gelap.
Drama
serangan itu dimulai sekitar pukul 13.30 siang. Si sopir mobil van
memang sepertinya mengarahkan mobilnya ke arah kerumunan warga. Seorang
pria yang bernama Ali mengungkapkan kepada CNN kalau mobil itu memang mengarah kepada orang yang sedang berjalan di pedestrian.
“Si
sopir itu memang ingin melakukan itu. Dia ingin membunuh semua orang,”
kata Ali. “Dia tetap mengendari mobil, dia tetap pergi. Dia tetap
menabrak banyak orang,” ujarnya.
etelah melakukan aksinya, Minassian dihadang petugas kepolisian.
“Bunuh
saya,” ucap Minassian meminta aparat keamanan menembaknya. Tapi,
petugas keamanan mengatakan, “tidak. Turun (dari mobil).” Kemudian,
Minassian kembali mengatakan, “saya memiliki senjata di saku saya.”
Tapi, petugas keamanan tetap berkata, “saya tidak peduli. Turun!”
Perdana
Menteri (PM) Kanada Justin Trudeau mengungkapkan, insiden itu menjadi
hal yang paling menyedihkan ketika dirinya mendengarkan kabar tak
berperi kemanusian terjadi di Toronto. “Kita seharusnya menjamin semua
orang berjalan dengan aman di kota dan komunitas kita,” katanya.
Masyarakat
Kanada masih berduka terhadap korban yang meninggal dalam serangan itu.
Korban tewas kemarin baru diidentifikasi. “Kita adalah masyarakat yang
bebas, damai, dan toleran,” tulis kolumnis John Ibbitson di koran Globe and Mail.
Dia mengungkapkan kekerasan menakutkan di Jalan Yonge, Toronto, akan memperkuat ikatan sosial masyarakat Kanada.
Sebelumnya,
bulan Oktober lalu, delapan orang meninggal di New York ketika seorang
pria menyewa truk pickup dan menabrak warga di pedestrian dan para
peseda. Kelompok ISIS mendorong para pendukungnya untuk melaksanakan
serangan dengan mobil seperti itu di seluruh dunia.
Bulan lalu,
mantan mahasiswa Kanada mengaku bersalah membunuh enam orang yang sedang
beribadah di masjid Quebec pada Januari 2017. PAda September lalu,
seorang pengungsi Somalia didakwa berusaha melakukan upaya pembunuhan
karena dia mencoba menabrakkan mobil ke arah kerumuman dan menusuk
petugas polisi di Edmonton, Alberta.
Tersangka Dikenal Ahli Teknologi Alek
Minassian, tersangka utama serangan di Toronto, di kenal sebagai
mahasiswa yang jarang bicara dan dikenal sangat paham dengan teknologi
komputer. Lelaki asal Richmond Hill, Ontario, itu sebelumnya tidak
dikenal oleh polisi.
Mantan teman sekelas Minassian di sekolah
menengah mengungkapkan tersangka bukan orang yang religious dan tidak
memiliki afiliasi tertentu. Minassian juga dianggap tidak memiliki
ideologi kuat terhadap kekerasan atau orang yang berhasrat untuk
melakukan kekerasan. Bahkan kawan Minassian lainnya mengungkapkan kalau
si tersangka tidak pernah belajar mengemudikan kendaraan.
“Minassian
menderita kesulitan beradaptasi di lingkungan sosial. Namun, dia tidak
pernah berkonflik serius dengan kawan-kawannya,” ungkap kawan-kawan
sekelas Minassian dilansir Globe and Mail.
Seorang kawan
Minassian di kampus Seneca mengungkapan Minassian baru saja lulus
program kuliah pada pekan lalu. Minassian menghabiskan waktu selama
tujuh tahun kuliah di Seneca karena dia juga bekerja sebagai pengembang
piranti lunak. “Minassian tidak pernah memiliki gejala terkait dengan
ajaran radikal tertentu. Dia hanya anak muda yang akrab dengan
komputer,” terang teman-teman Minassian.
Polisi sudah menggeledah
rumah Minassian di Richmond Hill. Diungkapkan kalau Minassian
dikabarkan mengalami gejala autism, namun memiliki kehalian dalam bidang
komputer.
“Anak saya menghabiskan wakunya bekerja dengan
Helpmate. Dia juga memiliki pekerjaan di perusahaan teknologi informasi
Compugen di kota ini,” kata ibunda Minassian, Sona Minassian.
Jakarta, CB -- Kementerian Pertahanan Taiwanmenyatakan
pasukannya akan menyimulasikan penangkalan pasukan invasi, perbaikan
pangkalan udara besar darurat dan penggunaan pesawat nirawak atau drone sipil sebagai bagian dari latihan miiter yang dimulai pekan depan, di tengah ketegangan dengan China.
Dalam
setahun terakhir, China terus meningkatkan latihan militer di sekitar
wilayah Taiwan, termasuk menerbangkan pengebom dan pesawat militer lain
di sekitar pulau berpemerintah mandiri dan demokratis itu.
China
mengklaim Taiwan sebagai wilayah keramatnya, dan sikap permusuhan
terhadap pulau itu terus meningkat sejak 2016, saat Tsai Ing-wen,
politikus Partai Demokrat Progresif yang mendukung kemerdekaan,
memenangkan jabatan presiden.
China selama ini melontarkan pernyataan yang memojokkan Taiwan,
meski Tsai telah berjanji akan mempertahankan status quo dan menjaga
perdamaian.
Latihan tahunan Taiwan, Han Kuang, akan dimulai pekan depan dengan
latihan pos komando yang dibantu komputer. Meski tak secara spesifik
menyebut China, negara itu menyatakan latihan dilakukan terkait "pasukan
penyerang yang menginvasi Taiwan."
Bagian besar dari kegiatan
itu adalah latihan tembak peluru hidup di lapangan, yang dimulai pada
4-8 Juni, termasuk "eliminasi musuh di pantai," kata kementerian.
"Sumber daya sipil juga akan diintegrasikan ke dalam latihan ini untuk
mendukung operasi militer."
Perusahaan-perusahaan teknologi akan
menawarkan dukungan dengan drone agar bisa menandai sasaran dan
menyediakan pantauan dari medan tempur. Sementara perusahaan konstruksi
akan membantu perbaikan landasan udara darurat untuk pangkalan Ching
Chuan Kang di pusat Taiwan, kata kementerian.
Komando Pertempuran
Udara akan mengeluarkan peringatan serangan udara dengan "sistem
peringatan ancaman udara" selama latihan pertahanan udara, dan Penjaga
Pantai akan ikut berlatih dengan angkatan laut.
Taiwan mempunyai alat pertahanan mumpuni yang sebagian besar buatan
Amerika, dan belakangan terus mendorong Washington untuk menjual senjata
yang lebih canggih, termasuk jet tempur baru, untuk menangkal tetanggar
raksasanya.
Pakar militer menyatakan perbandingan kekuatan
antara Taiwan dan China belakangan bergeser jauh ke arah Negeri Tirai
Bambu. Beijing juga kemungkinan bisa langsung mengepung pulau itu jika
pasukan AS tak langsung datang membantu.
Hukum mewajibkan Amerika
Serikat menyediakan sarana pertahanan diri, tapi tak jelas apakah
Washington mau ditarik ke masalah perang besar yang kemungkinan
berdampak sangat destruktif dengan China.
Kolase swafoto monyet Naruto asal Sulawesi, Indonesia, dan fotografer Inggris David Slater pada 2011. (twitter.com/@PETA)
"Juri berpendapat bahwa monyet tidak memiliki kedudukan hukum ..."
San Francisco (CB) - Monyet tidak memiliki hak menggugat
perlindungan hak cipta dan kelompok hak asasi hewan tidak dapat
bertindak sebagai wali sah, demikian putusan pengadilan banding Amerika
Serikat (AS), atas kepemilikan swafoto kera yang terancam punah berpose
tersenyum.
Sengketa itu berasal dari gambar terkenal Naruto, kera jambul langka di
cagar alam, mengambil foto menggunakan kamera juru foto Inggris David
Slater, yang ditinggalkan tanpa pengawasan selama perjalanannya pada
2011.
Wajah kera asal Sulawesi, Indonesia, yang tengah menyeringai itu
diterbitkan Slater dalam buku satwa liar, dan menjadi viral sekaligus
memicu perlawanan hukum, yang sudah berlangsung sejak 2011, mengenai
siapa pemilik hak ciptanya, hewan pengambil foto itu atau juru foto
pemilik kameranya.
"Juri berpendapat bahwa monyet tidak memiliki kedudukan hukum karena
Undang-undang hak cipta tidak secara tegas mengesahkan hewan mengajukan
gugatan pelanggaran hak cipta," kata hakim Pengadilan Banding AS putran
ke-9, yang bermarkas di San Francisco,Senin (23/4), seperti dilansir
Reuters.
Pendapat hakim menambahkan bahwa kelompok Masyarakat untuk Perlakuan
Etis terhadap Hewan (PETA), yang mengajukan diri sebagai penggugat atas
nama Naruto, bukanlah "teman dekat" dari monyet dalam pengertian hukum
dan gagal untuk menetapkan bahwa ia memiliki hubungan yang signifikan
dengannya.
"Menyangkal hak untuk melakukan tuntutan di bawah Undang-Undang Hak
Cipta AS yang menekankan apa yang telah diperdebatkan PETA selama ini
bahwa dia didiskriminasi hanya karena dia adalah hewan, bukan manusia,"
kata Jeff Kerr, penasihat umum untuk PETA dalam pernyataan, terkait
vonis hakim atas swafoto Naruto.
PETA berpendapat bahwa monyet Naruto adalah pemilik sah dari semua
swafotonya. Tetapi, seorang hakim federal di San Fransisco pernah
memutuskan pada Januari 2016 bahwa undang-undang hak cipta tidak berlaku
untuk hewan. Hal itu menjadi acuan pengambilan vonis hakim
(jurisprudensi) terkait kasus swafoto Naruto.
Penyelesaian dicapai di luar pengadilan dalam perkara tahun lalu.
Pengacara untuk Naruto dan Slater mengumumkan bahwa Slater telah setuju
untuk menyumbangkan 25 persen dari pendapatan foto itu ke masa depan
bagi kelompok amal yang melindungi Naruto dan anggota jenis lain di
Indonesia.
Masih belum jelas berapa banyak foto yang bernilai bagi Slater, yang
sebelumnya mengatakan bahwa kurang dari 100 eksemplar buku yang
diterbitkannya sendiri telah terjual, selain adanya publisitas.
Perkara itu dibawa ke pengadilan AS karena buku Slater tersedia untuk dijual di negara Paman Sam itu.
Riyadh -
Pemerintah Arab Saudi tengah membangun kota kuno Al Ula menjadi
museum. Bahkan diklaim bakal menjadi museum terbuka terbesar di dunia.
Dilansir
Al Arabiya, Senin (23/4/2018), pembangunan di situs bersejarah tersebut
telah dimulai. Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman
menandatangani perjanjian 10 tahun dengan pemerintah Prancis untuk
membangun museum di kawasan tersebut.
'Kota Hantu' di Saudi Akan Jadi Museum Terbuka Terbesar Dunia Foto: dok. Al Arabiya
Direktur Jenderal Komisi Kerajaan untuk kota Al Ula, Omar Madani
mengatakan, wisatawan dapat mengunjungi museum terbuka tersebut dalam
waktu 3 hingga 5 tahun ke depan. Ditargetkan 2,5 juta wisatawan akan
mengunjungi tempat itu per tahunnya.
Selama
ini, Al Ula dijuluki juga sebagai 'kota hantu'. Kota berusia 2.000
tahun itu merupakan daerah berbatu dengan sejumlah artefak dari era 900
sebelum masehi (SM). Wilayah Al Ula merupakan situs bersejarah yang
paling penting untuk Arab Saudi.
'Kota Hantu' di Saudi Akan Jadi Museum Terbuka Terbesar Dunia Foto: dok. Al Arabiya
Sejumlah
sumber menyebut, Al Ula pernah dilewati oleh Nabi Muhammad SAW dalam
perjalanan menuju Perang Tabuk. Perang tersebut adalah perang yang
terjadi antara Arab dengan Bizantium. Namun kota itu perlahan
ditinggalkan oleh warganya dan menjadi 'kota hantu' alias tak
berpenghuni.
Karomisintel
Hubungan Internasional Polri Brigjen Pol Krishna Murti mengatakan,
Mabes Polri menunggu kabar dari PBB untuk mengirimkan delegasi Polri
sebagai pasukan Formed Police Unit (FPU) di satu misi PBB. Foto/Istimewa
JAKARTA
- Mabes Polri masih menunggu kabar dari PBB untuk mengirimkan delegasi
Polri sebagai pasukan Formed Police Unit (FPU) di satu misi PBB. Rencana
keberangkatan menunggu hasil assessment dari tim AAV.
”Itu
sangat tergantung dari PBB, kita tidak bisa menentukan tapi janji
mereka tidak lebih dari satu bulan keputusannya,” kata Karomisintel
Hubungan Internasional Polri Brigjen Pol Krishna Murti dalam
keterangannya, Jakarta, Senin (23/4/2018).
Ia menjelaskan tim AVV
sudah melakukan pengecekan terhadap kesiapan pasukan Polri di Cikeas,
Jawa Barat, Senin (23/4/2018). Delegasi yang melakukan pengecekan antara
lain Chief of Selection and Recruitmen UNDPKO, Ata Yenigun dan
Reprentative from Logistic DFS (Department Field Support), Younese
Greffi.
Kemudian tim UNSAAT terdiri dari Advicer UNAMID, Osama
Police dan Advisee UNMISS Kellen Police. Pasukan Polri terdiri dari
pasukan pendukung, pasukan taktis dan pasukan SWAT yang jumlahnya 200
orang, termasuk di dalamnya 23 polisi wanita.
“Tujuannya untuk
memastikan Indonesia siap mengirimkan pasukan dan logistik untuk
mendukung perdamaian dunia, baik menyangkut kesiapan fasilitas, sarana,
prasarana, perlengkapan, senjata serta performance atau kemampuan,” ujarnya.
Menurut
Khrisna, dalam waktu dekat akan ada keputusan apakah Indonesia termasuk
negara yang masuk dalam daftar utama PBB untuk segera ditempatkan. Jika
terpilih hal ini tentu merupakan kebanggaan bagi Polri dan Indonesia.
“Karena
kontribusi yang diberikan adalah kontribusi pada perdamaian dunia.
Nanti mereka akan memberi laporan tentang masukan-masukan ke Indonesia
kira-kira kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh PBB dalam misi,”
jelasnya.
Untuk penempatan pasukan diserahkan kepada PBB. Namun kemungkinan ada tiga alternative. Pertama, Sudan Selatan, dengan nama misinya UNMISS (United Nations Mission in South Sudan).
Kedua, Mali atau UNISMA (United Nations in Mali). Ketiga, central Afrika,
di mana ada daerah-daerah konflik yang membutuhkan kehadiran PBB dan
pasukan FPU. “Jadi itu betul-betul tidak bisa tergantung kita,” katanya.
Jika
sudah diputuskan penempatannya, Indonesia diminta memberikan jawaban.
Menerima atau tidak ditunjuk untuk menjalankan misi PBB.
“Kalau
Indonesia menerima, maka akan ada MoU antara Indonesia dengan PBB. Polri
akan melaksanakan MoU itu atas keputusan politik Pemerintah Indonesia,”
tandasnya.
Pengawalan dilakukan saat rombongan Panglima
TNI melintasi kawasan ruang udara atau Flight Information Region Natuna
yang kini dipegang otoritas Singapura. (REUTERS/Hamad I Mohammed)
Jakarta, CB -- Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Ketua DPR RI Bambang Soesatyo
dan rombongan melakukan kunjungan kerja ke Natuna, Kepulauan Riau.
Mereka dikawal empat pesawat tempur F-16 ketika melintasi Perairan Natuna.
Hadi
dan rombongannya menumpang pesawat Boeing 737-400 VIP TNI Angkatan
Udara. Sementara empat pesawat tempur yang mengawal berasal dari
Skuadron Udara 16 Pangkalan Udara Roesmin Noerjadin.
Pesawat
tempur buatan Amerika Serikat itu mengawal rombongan Panglima TNI saat
berada di ketinggian 15.000 kaki hingga mendarat di Pangkalan Udara
(Lanud) Raden Sadjat, Rinai.
Pengawalan dilakukan lantaran rombongan tersebut melintasi kawasan
ruang udara atau Flight Information Region (FIR) Natuna di sektor A yang
saat ini masih dipegang otoritas Singapura.
Selama ini
pemerintah melalui Menko Kemaritiman telah membentuk tiga tim untuk
mengambil alih FIR dari Singapura. Tim terdiri dari tim teknis mencakup
Airnav, Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) dan tim
regulasi dan tim diplomasi untuk berunding dengan Singapura.
Hari ini, Panglima TNI melakukan kunjungan kerja ke wilayah Natuna untuk meninjau pembangunan kekuatan militer.
Selain bersama Ketua DPR, ikut pula Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang,
Pangkostrad Letjen Agus Kriswanto, Danjen Kopassus Mayjen Eko Margiono,
Dankoar Mayjen (Mar) Bambang Suswantono, Dankorpaskhas Marsda TNI Seto
Purnomo, anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni, dan para Asisten Panglima
TNI dan Mabes Angkatan.
Saat mendarat di Pangkalan Udara Raden
Sadjat Ranai, Kepulauan Natuna, Hadi beserta rombongan bergerak menuju
Pulau Sekatung dengan menggunakan Helly EC-725. Mereka meninjau pos
pengamanan pulay terluar dan mes prajurit.
Selanjutnya, mereka
juga menuju Tanjung Datuk dan mendarat di helipad, Jalan Teluk Buton
dengan ETA 10.45, kemudian menuju Rai Armed.
Sementara,
Helikopter Mi-7 VIP TNI AD dari Ranai ETA Jalan Teluk Buton selanjutnya
bergerak ke Rai Armed dengan menggunakan Bus VIP untuk menunggu
rombongan Panglima TNI.
Rencananya, Hadi juga akan meninjau Yon
Komposit TNI AD di Sepempang, Natuna, kemudian rombongan yang
menggunakan dua unit heli (EC-725 dan Mi-17) juga menuju ke Selat Lampa
untuk meninjau fasilitas pelabuhan milik TNI Angkatan Laut dan beberapa
tempat lainnya.
NATUNA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang
Soesatyo menegaskan kawasan ruang udara (Flight Information Region)
Natuna harus sepenuhnya dipegang Indonesia untuk memperkuat pengawasan
kegiatan di ruang udara perbatasan.
Politisi Golkar dengan panggilan Bamsoet ini mengungkapkan, saat
inj FIR Natuna masih dipegang oleh otoritas Singapura. Selain untuk
pengawasan perbatasan, FIR di Natuna ditegaskan Bamsoet juga menyangkut
kedaulatan negara.
“FIR Natuna ini harus secepatnya dikuasai oleh Indonesia. Masalah FIR
ini tidak hanya menyangkut keselamatan penerbangan saja, tetapi juga
menyangkut kedaulatan negara,” tegas Bamsoet saat melakukan kunjungan
kerja bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, ke Natuna, Kepulauan
Riau, Senin (23/04).
Bamsoet menjelaskan, hingga kini wilayah perbatasan saat ini
terus menjadi prioritas dalam pembangunan nasional. Paradigma
pembangunan di wilayah perbatasan harus didasarkan kepada dua hal, yaitu
keamanan dan kesejahteraan.
"Keamanan wilayah Indonesia salah satunya ditentukan kondisi keamanan
di wilayah perbatasan. Karena itu, keberadaan pangkalan militer di
Natuna, Kepulauan Riau sangat penting. Selain di Natuna, tak menutup
kemungkinan kita juga akan bangun dan perkuat pangkalan militer di
berbagai pulau terluar wilayah Indonesia," terang Bamsoet.
Bamsoet mengagumi masterplan pembangunan pangkalan militer yang
rencananya akan dilengkapi berbagai peralatan tempur super canggih. Hal
ini menurutnya membuktikan keseriusan pemerintah dalam menguatkan sistem
pertahanan dan keamanan negara.
"Tentu pembangunan pangkalan militer tak akan mengesampingkan
pembangunan berbasis kesejahteraan di wilayah Natuna, Kepulauan Riau.
Disini sudah ada Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Selat
Lampa, dibangun Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2016,”
ucap Bamsoet.
“Dengan total luas lahan 16,8 hektar, saya yakin SKPT mampu
mendongkrak kesejahteraan penduduk Natuna yang banyak berprofesi sebagai
nelayan," sambungnya.
Dalam kesempatan yang sama Bamsoet menekankan bahwa DPR RI sangat
serius membangun wilayah perbatasan di berbagai pulau terluar,
terdepan, dan tertinggal (3T). DPR kata Bamsoet, sudah mempunyai Tim
Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan.
"Dalam berbagai kajian dan hasil kunjungan ke wilayah perbatasan
Indonesia, Tim telah menelaah berbagai permasalahan yang ada. Kita juga
sedang mengkaji usulan apakah Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang
kini satu atap dengan Kementerian Dalam Negeri, bisa dilepas menjadi
badan tersendiri. Sehingga bisa lebih fokus dalam pembangunan wilayah
perbatasan," ujar Bamsoet.
Lebih lanjut Mantan Ketua Komisi III DPR ini menjelaskan, dalam
realisasi APBN 2017, DPR RI setidaknya telah menggelontorkan Rp 1,61
triliun dengan melibatkan 18 kementerian dan lembaga setingkat
kementerian untuk menyukseskan berbagai program terpadu daerah
perbatasan.
“Problematika wilayah perbatasan memang sangat kompleks. Namun
semua itu tidak akan menyurutkan langkah dalam membangun dan memperkuat
wilayah perbatasan kita. Dengan kerjasama yang solid antara DPR RI dan
pemerintah, saya yakin pembangunan di berbagai wilayah perbatasan dapat
terlaksana secara cepat dan tepat," paparnya.
Kedatangan Bamsoet bersama Panglima TNI dan rombongan menumpangi
pesawab Boeing 737-400 VIP TNI Angkatan Udara dengan pengawas empat
pesawat tempur F- 16. Keempat pesawat tempur F-16 dari Skadron Udara 16
Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau mengawal di sisi kanan dan kiri
pesawat VIP begitu masuk wilayah Perairan Kepulauan Natuna hingga
mendarat di Lanud Raden Sadjat Ranai, Kepulauan Natuna.
Turut serta dalam kunjungan ini antara lain Ketua DPD RI Oesman
Sapta Odang, Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, Kapuspen TNI
Mayjen Sabrar Fadhilah, Danjen Kopassus Mayjen TNI Eko Margiyono serta
Pangkostrad Letjen TNI Agus Kriswanto.
Duta
Besar RI untuk Senegal, Mansyur Pangeran menyatakan Senegal ingin
belajar bagaimana membangun sistem pendidikan Islam yang modern dari
Indonesia. Foto/Istimewa
DAKAR
- Duta Besar Indonesia untuk Senegal, Mansyur Pangeran menyatakan bahwa
Senegal ingin belajar bagaimana membangun sistem pendidikan Islam yang
modern dari Indonesia. Hal itu disampaikan Mansyur saat bertemu dengan
Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Pendis) Kementerian Agama (Kemenag),
Kamaruddin Amin.
Dalam pertemuan itu, Mansyur menyatakan bahwa
Menteri Pendidikan Nasional Senegal, Serigne Mbaye Thiam, berencana
mengirimkan satu tim delegasi untuk melakukan studi banding mengenai
pengelolaan pendidikan Islam di Indonesia.
“Mendiknas Senegal
memang telah bertemu dengan saya secara khusus. Beliau meminta KBRI
untuk mempersiapkan kunjungan delegasi dari Senegal yang ingin belajar
mengenai pendidikan Islam di Indonesia. Mereka sangat serius ingin
belajar dari kita bahkan sudah merencanakan kunjungan pada bulan Mei
2018,” ucap Mansyur, seperti tertuang dalam siaran pers Kedutaan Besar
Indonesia di Senegal yang diterima Sindonews pada Senin (23/4).
Dia
menuturkan, Thiam sangat terinspirasi dan ingin belajar mengenai
manajemen pendidikan Islam di Indonesia, terutama untuk program
pelatihan bagi guru dan manual ajar yang digunakan. Mansyur kemudian
menyatakan, Kemdiknas Senegal telah menetapkan tiga negara sebagai model
percontohan, yaitu Maroko, Sudan dan Indonesia.
“Untuk Maroko
dan Sudan, proses studi banding telah selesai, dan saat ini sedang dalam
tahap akhir yaitu Indonesia," ungkapnya, dan menegaskan bahwa respon
Indonesia dalam hal ini sangat penting karena menyangkut citra Indonesia
sebagai negara muslim terbesar di dunia.
“Ketika ada negara lain
ingin belajar dari kita, sejalan dengan visi Dirjen Pendis sudah
seharusnya kita tangkap peluang ini untuk meningkatkan citra positif
kita di dunia internasional sebagai negara muslim terbesar,” ujarnya.
"Mendiknas
Senegal berharap kunjungan dapat dilaksanakan segera pada bulan Mei
2018 sebelum Senegal beralih ke negara lain," sambung Mansyur.
Kemdiknas
Senegal akan mengirim satu delegasi yang terdiri dari tujuh personil
dengan durasi antara lima sampai enam hari. Dalam kunjungan tersebut,
Mendiknas Senegal berharap Pemri dapat memfasilitasi kunjungan ke
berbagai sekolah dan universitas Islam di Indonesia.
Mansyur
menjelaskan bahwa sistem pendidikan Islam di Senegal saat ini masih
dikelola secara informal dan belum terintegrasi dengan kurikulum
nasional. Sejak beberapa tahun terakhir Senegal sedang dalam proses
memodernisasi pendidikan madrasahnya dengan mendirikan sekolah Quran
modern yang terintegrasi dengan kurikulum pendidikan nasional. Program
modernisasi ini didanai oleh IDB.
Nikaragua Batalkan Perubahan Kebijakan. (Reuters).
MANAGUA
- Presiden Nikaragua Daniel Ortega membatalkan rencana perubahan sistem
kesejahteraan untuk mengakhiri unjuk rasa yang menewaskan sejumlah
demonstran. Unjuk rasa itu merupakan krisis terbesar dalam
pemerintahannya. Ortega sebelumnya bersikeras dengan rencana kebijakan
itu saat unjuk rasa mulai terjadi pekan lalu.
Para demonstran
menentang rencana menaikkan kontribusi pekerja pada jaminan keamanan
sosial dan turunnya dana pensiun. Kerusuhan selama unjuk rasa telah
menewaskan sedikitnya tujuh orang dan memicu penjarahan serta kepanikan
konsumen yang memborong barang-barang kebutuhan pokok.
Paus
Fransiskus, pemerintah Amerika Serikat (AS), dan para pemimpin bisnis
mendesak Ortega menghentikan kekerasan sebelum dia tampil di televisi
dan menyatakan kebijakan yang telah disahkan parlemen pekan lalu akan
dicabut.
“Resolusi sebelumnya pada 16 April 2018 yang memicu
semua situasi ini, dicabut, dibatalkan dan dikesampingkan,” kata Ortega
dikutip kantor berita Reuters.
Pemerintah berpendapat
perubahan sistem kesejahteraan itu diperlukan untuk menaikkan keuangan
Nikaragua. Ortega menjelaskan, perundingan akan digelar untuk menyusun
rencana baru demi memperkuat sistem keamanan sosial.
Meski
demikian, pemerintah dikecam oleh para demonstran. Kelompok hak asasi
manusia (HAM) menyatakan korban tewas selama kerusuhan mencapai
sedikitnya 25 orang.
Toko-toko di Managua dijarah selama akhir
pekan, menurut para saksi mata. Pada Sabtu (21/4), media lokal
melaporkan seorang jurnalis ditembak mati saat menyiarkan langsung
kerusuhan di Bluefields. Tayangan video yang menunjukkan insiden itu
menyebar luas di media sosial.
Polisi membubarkan para demonstran
dan membatasi media selama beberapa hari terakhir sehingga memicu
kritik lebih keras terhadap Ortega. Dia dianggap memperkuat kontrol
terhadap berbagai lembaga negara sejak dia menjabat untuk kedua kali 11
tahun silam.
Departemen Luar Negeri (Deplu) AS menyerukan dialog
untuk mengakhiri konflik dan memulihkan HAM. AS mendesak pemerintah
Nikaragua membiarkan media bekerja dengan bebas. “Kami mengecam
kekerasan dan kekuatan berlebihan yang digunakan kepolisian dan lainnya
pada warga sipil yang menggunakan hak mereka untuk berkumpul dan
mengungkapkan pendapat dengan bebas,” ujar juru bicara Deplu AS Heather
Nauert.