Kamis, 02 November 2017

Media Pyongyang: Menggelikan, AS Gertak Korut dengan Kapal Induk Nuklir

PYONGYANG - Media pemerintah Korea Utara (Korut) meledek penumpukan aset-aset militer Amerika Serikat (AS) seperti kapal induk dan kapal selam nuklir di kawasan Semenanjung Korea. Media Pyongyang memuji pengembangan senjata nuklir pemerintah Kim Jong-un yang jadi andalan pencegah invasi Washington.

”Sangat menggelikan bagi AS untuk mencoba menggertak DPRK (Republik Rakyat Demokratik Korea—nama resmi Korut) melalui pelenturan otot seperti menggelar kapal induk dan kapal selam nuklir di dekat Semenanjung Korea dan sekitarnya dan menggerakkan (pesawat) pembom strategis berkemampuan nuklir di atasnya,” tulis Uriminzokkiri, bagian dari KCNA, dalam editorial online-nya.

Media pemerintah itu juga mengecam rentetan sanksi, tekanan dan ancaman AS serta sekutu-sekutunya terhadap negara komunis tersebut.

”Kekuatan nuklir DPRK telah menjadi penghalang yang kuat untuk melindungi perdamaian dan keamanan Semenanjung Korea dan seluruh kawasan Asia Timur Laut secara kokoh dan menjamin kedaulatan dan hak atas keberadaan dan perkembangan bangsa Korea,” lanjut editorial tersebut.

Komentar redaksi media Korut itu muncul pada hari Rabu atau menjelang kunjungan Presiden AS Donald Trump ke kawasan Asia Pasifik yang dimulai Jumat (3/11/2017) besok. Dalam lawatan dua minggunya, Trump akan mengunjungi Jepang, Korea Selatan, dan China.

Menjelang kunjungan presiden AS itu, tiga armada tempur kapal induk Amerika telah dikirim ke wilayah di dekat Semenanjung Korea. Para analis militer gerakan militer Washington ini tidak biasa.

Stratfor, sebuah perusahaan analisis intelijen yang berbasis di AS, mencatat dalam sebuah laporannya bahwa Angkatan Udara AS juga akan mengirim selusin jet tempur siluman F-35A ke sebuah pangkalan di Jepang pada awal November ini.

”Pertemuan tersebut merupakan kejadian langka—terakhir kali tiga armada tempur kapal induk AS berkumpul untuk latihan gabungan pada tahun 2007—dan akan memberi Amerika Serikat kekuatan yang kuat dalam mencapai jarak dengan Korea Utara,” kata Statfor dalam laporannya.

”Secara keseluruhan, perkembangan ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat sedang mempersiapkan sebuah konfrontasi. Tapi itu tidak berarti Washington bersiap untuk memulai perang dengan Pyongyang,” lanjut laporan perusahaan analisis intelijen tersebut.

Michael T Clare, seorang profesor studi keamanan dunia di Hampshire College, AS, menulis di The Nation, pada hari Rabu, tentang pergerakan militer AS dalam menekan Korut.

”Hanya ada dua penjelasan yang masuk akal untuk penumpukan angkatan laut yang luar biasa ini; untuk memberi Trump dengan jenis ekstravaganza militer di mana dia tampaknya menikmati, dan/atau mempersiapkan serangan militer pre-emptive di Korea Utara,” tulis dia, yang dikutip Kamis (2/11/2017).

Credit sindonews.com

Rancangan Resolusi PBB Kutuk Korut Atas Pelanggaran HAM

NEW YORK - Uni Eropa dan Jepang telah menyebarkan rancangan resolusi PBB yang akan mengutuk Korea Utara (Korut) karena mengalihkan sumber dayanya untuk mengejar senjata nuklir dan rudal balistik alih-alih membantu rakyatnya. Lebih dari setengah warga Korut membutuhkan lebih banyak makanan dan perawatan medis yang lebih baik.

Draf tersebut juga mendesak Korut untuk memberikan non-warga yang ditahan kebebasan komunikasi dan akses ke petugas konsuler. Hal ini berangkat dari kejadian yang menimpa seorang mahasiswa asal Amerika Serikat Otto Warmbier. Warmbier yang kembali ke rumah pada bulan Juni megalami kerusakan otak dan meninggal beberapa hari kemudian.

"Mengutuk pelanggaran hak asasi manusia yang telah berlangsung lama dan terus berlangsung, meluas dan menjemukan di Korut," begitu judul draft tersebut seperti dikutip dari Washington Post, Kamis (2/11/2017).

Draft ini mencatat temuan Komisi Penyelidikan PBB di Korut pada tahun 2014 bahwa informasi yang diterimanya memberikan alasan yang masuk akal bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan telah dilakukan di negara Asia itu.

Komisi tersebut menyimpulkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk pemusnahan, pembunuhan, perbudakan, penyiksaan, pemenjaraan, pemerkosaan, aborsi paksa, penganiayaan, kelaparan dan penghilangan yang disengaja dilakukan sesuai dengan kebijakan di tingkat tertinggi negara.

Majelis Umum komite HAM PBB diharapkan untuk memberikan suara pada draft tersebut pada pertengahan November. Jika disetujui, yang pasti akan disetujui, 193 negara anggota PBB akan kembali melakukan voting untuk naskah final pada bulan Desember. Semua resolusi sebelumnya yang mengecam catatan hak asasi manusia Korut telah diadopsi.

Rancangan tersebut sangat mendesak pemerintah Korut untuk menghentikan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk segera menutup kamp penjara politik dan melepaskan semua tahanan politik, menangani kekebalan hukum dan bekerja sama dengan Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia PBB.

Resolusi ini juga mendesak pemerintah untuk mengizinkan semua warga Korut kebebasan bergerak dan kebebasan untuk meninggalkan negara tersebut, termasuk untuk mencari suaka, dan untuk memastikan bahwa mereka yang diusir atau dikembalikan ke negara tersebut tidak dihukum.

Korut menghasilkan mendapatkan valas dari pekerja yang dikirim ke luar negeri yang dibayar kurang karena pemerintah mengambil sebagian besar uang mereka, walaupun praktik tersebut telah dibatasi oleh Dewan Keamanan PBB dalam resolusi sanksi terakhirnya. Rancangan resolusi mendesak pemerintah untuk bergabung dengan Organisasi Buruh Internasional dan mematuhi standar perburuhan internasional.

Pekan lalu, pakar HAM independen PBB di Korut, Tomas Ojea Quintana, memperingatkan komite hak-hak majemuk bahwa sanksi keras PBB mungkin akan mempengaruhi hak-hak warga sipil dan meminta penilaian atas dampak terhadap mereka.

Rancangan resolusi tersebut tidak membahas dampak sanksi, hanya dampak pengalihan sumber daya untuk memajukan senjata nuklir dan program rudal balistik "mengenai situasi kemanusiaan dan hak asasi manusia warga negara" Korut.

Credit sindonews.com

Rusia: AS Keranjingan Jatuhkan Sanksi

MOSKOW - Rusia menyebut Amerika Serikat (AS) keranjingan untuk menjatuhkan sanksi terhadap negara lain. Ini adalah respon atas penjatuhan sanksi terhadap Garda Revolusi Iran (ITGC) dan kemungkinan sanksi lanjutan terhadap Rusia.

Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov menuturkan, salah satu penyebab AS rajin menjatuhkan sanksi kepada negara lain adalah karena AS tidak memiliki kebijakan luar negeri yang jelas.

"Sampai hari ini, sekitar 70 negara ada di dunia, yang warganya dan organisasinya atau dengan cara demikian dikenai sanksi oleh Amerika. Ini adalah masalah skala global, AS tidak melihat kebijakan dengan basis interaksi normal," ucap Ryabkov, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (1/11).

Dia kemudian mengatakan, tekanan terhadap Moskow dan upaya untuk mengubah kebijakan negara tersebut melalui sanksi adalah sesuatu hal yang disesalkan. Namun, dia menyebut Moskow akan terus mencari jalan keluar dari kebuntuan saat ini dalam hubungan Rusia-AS.

Ryabkov menuturkan, sanksi yang dijatuhkan AS tidak hanya mempengaruhi negara yang dijatuhi sanksi, tapi juga mempengaruhi warga AS. Dia mengatakan akan mencoba menyadarkan AS akan hal ini.

"Kami akan terus mencari, sejauh mungkin cara keluar dari situasi saat ini. Kami akan mencoba mengembalikan orang Amerika ke kenyataan dan menunjukkan bahwa mereka juga menderita karena kebijakan semacam ini," tukasnya.

Credit sindonews.com

CIA Publikasi Buku Harian Osama bin Laden

CIA mempublikasikan sejumlah dokumen terkait Osama bin Laden, termasuk buku harian pribadinya. (Reuters/Pentagon/Handout/Files)

Jakarta, CB -- Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat atau CIA merilis sejumlah besar dokumen yang disebut berasal dari penggerebekan Osama bin Laden pada 2011 lalu.

Di antara dokumen yang dipublikasi pada Rabu (1/11) waktu setempat itu adalah buku harian pribadi mantan pemimpin al-Qaidah tersebut.

Direktur CIA Mike Pompeo menyatakan rilis ini "menyediakan kesempatan bagi warga Amerika Serikat untuk mendapatkan pandangan lebih jauh terkait rencana dan pekerjaan teroris organisasi ini."

Rilis tersebut dilakukan sesuai dengan undang-undang aktivitas intelijen yang mengharuskan Direktur Intelijen Nasional (DNI) untuk meninjau ulang dokumen dari penggerebekan dan membuat dokumen-dokumen tertentu bisa diakses oleh publik.

Dokumen tambahan yang baru dipublikasikan ini menambah daftar berkas-berkas yang sudah lebih dulu dirilis oleh DNI pada Mei 2015.

Selain buku harian bin Laden, CIA menyatakan rilis ini termasuk ribuan dokumen lain dan materi yang berpotensi digunakan untuk promosi atau perencanaan al-Qaidah.

Menurut Yayasan Pertahanan Demokrasi Long War Journal, rilis ini juga berisi sejumlah hal penting lain, termasuk foto dewasa putra pemimpin militan itu, Hamza, dan dokumen-dokumen lain terkait hubungan al-Qaidah dan Iran serta perannya dalam pemberontakan Iran.

CIA menyatakan beberapa dokumen yang didapatkan dalam penggerebekan tidak dipublikasikan karena bisa mengganggu keamanan nasional atau berisi materi dengan hak cipta, pornografi atau peranti lunak jahat alias malware.

Informasi ini dilaporkan oleh CNN dan sudah diumumkan lewat situs resmi CIA. Namun, ketika diakses CNNIndonesia.com pada Kamis pagi, laman yang memuat dokumen tersebut sementara tidak bisa diakses karena ada masalah teknis.

Rilis ini dilakukan kurang dari sepekan setelah pemerintahan Presiden Donald Trump memutuskan untuk mempublikasikan sebagian dokumen terkait pembunuhan Presiden John F Kennedy. Sebuah undang-undang yang disetujui pada 1992 lalu mengharuskan semua dokumen dirilis paling lambat Kamis pekan lalu, kecuali Trump memutuskan untuk menundanya.

Trump bersumpah akan merilis semua dokumen "kecuali nama-nama dan alamat orang yang disebutkan dan masih hidup."

Credit cnnindonesia.com

May-Netanyahu Rayakan 100 Tahun Deklarasi Balfour

LONDON - Perdana Menteri Inggris, Theresa May, akan menjadi tuan rumah bagi rekannya dari Israel Benjamin Netanyahu. Pertemuan keduanya adalah bagian dari peringatan 100 tahun perjanjian Balfour yang membuka jalan bagi terbentuknya Israel.

Israel dan komunitas Yahudi menganggap Deklarasi Balfour sangat penting, sementara warga Palestina menganggapnya sebagai ketidakadilan historis. Inggris telah menolak seruan untuk meminta maaf dan telah mengatakan bahwa pihaknya bangga dengan perannya tersebut.

Benjamin Netanyahu dijadwalkan akan makan malam dengan May. Sementara Pemimpin Buruh Jeremy Corbyn menolak undangan acara tersebut dan diharapkan mengirimkan perwakilannya.

Netanyahu secara terpisah juga akan mengadakan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Boris Johnson seperti dikutip dari BBC, Kamis (2/11/2017).

Peringatan tersebut diperdebatkan untuk orang-orang Palestina, yang melihatnya sebagai penyebab penderitaan puluhan tahun dan pencabutan negaranya sendiri di atas tanah yang menjadi Israel. Namun pemerintah Inggris mengatakan kritik semacam itu salah tempat.

"Saya bangga dengan peran Inggris dalam menciptakan Israel dan Pemerintahan Yang Mulia akan menandai seratus tahun Deklarasi Balfour pada hari Kamis dalam semangat itu," kata Johnson awal pekan ini.

"Saya melihat tidak ada kontradiksi untuk menjadi teman Israel - dan orang percaya dalam takdir negara tersebut - sementara juga sangat tersentuh oleh penderitaan orang-orang yang terkena dampak dan kehilangan sejak kelahirannya," sambungnya.

"Peringatan penting dalam Deklarasi Balfour - yang dimaksudkan untuk melindungi komunitas lain - belum sepenuhnya direalisasikan," tukasnya, menyinggung keadaan orang-orang Palestina.

Saat dia meninggalkan Israel pada hari Rabu, Netanyahu mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Inggris. Ia juga mengatakan sudah waktunya orang-orang Palestina untuk menyesuaikan diri dengan masa lalu.

"Orang-orang Palestina mengatakan bahwa Deklarasi Balfour adalah sebuah tragedi, bukan tragedi. Apa yang tragis adalah penolakan mereka untuk menerima 100 tahun kemudian," katanya.

"Saya harap mereka berubah pikiran, karena jika mereka bisa maju akhirnya membuat perdamaian di antara kedua bangsa kita," tukasnya.

Janji pemerintah Inggris, pada tanggal 2 November 1917, dibuat dalam sebuah surat oleh Menteri Luar Negeri saat itu, Arthur Balfour kepada Lord Walter Rothschild, seorang pemimpin komunitas Yahudi Inggris.

Dikatakan bahwa pemerintah Inggris memandang dengan mendukung pendirian di Palestina sebuah rumah nasional untuk orang-orang Yahudi, asalkan tidak merugikan hak-hak sipil dan agama dari komunitas non-Yahudi yang ada".

Deklarasi Balfour adalah pengakuan internasional pertama oleh kekuatan dunia terhadap hak orang Yahudi ke sebuah rumah nasional di tanah leluhur mereka dan membentuk basis Mandat Inggris untuk Palestina pada tahun 1920.

Namun, ulang tahun tersebut memecah belah, dengan orang-orang Palestina dan pendukung mereka merencanakan demonstrasi, termasuk sebuah demonstrasi di London pada akhir pekan.

Tahun lalu, pimpinan Palestina di Tepi Barat yang diduduki mengatakan bahwa mereka bermaksud menuntut pemerintah Inggris untuk sebuah keputusan yang menurutnya telah menyebabkan imigrasi Yahudi massal ke Palestina dengan mengorbankan rakyat Palestina.

Imigrasi Yahudi ke Palestina meningkat secara substansial dalam periode antar perang, meskipun Inggris memberlakukan batasan ketat di kemudian hari setelah terjadi kekerasan antara masyarakat Yahudi dan Arab.

Mandat Inggris berakhir pada tanggal 14 Mei 1948 dan kepemimpinan Yahudi di Palestina mendeklarasikan sebuah negara merdeka. Dalam perang Arab-Israel yang diikuti, ratusan ribu orang Arab Palestina melarikan diri atau dipaksa meninggalkan rumah mereka.

Credit sindonews.com

Saudi Kritik Sikap Diam Libanon Terhadap Hizbullah

RIYADH - Arab Saudi melemparkan kritikan tajam terhadap Libanon terkait dengan Hizbullah. Saudi mengkritik siap diam pemerintah Libanon terhadap aksi-aksi yang dilakukan oleh Hizbullah, yang menurut Riyadh dapat memberikan ancaman kepada Saudi.

Menteri Saudi untuk urusan Teluk, Thamer al-Sabhan menyatakan keheranan atas sikap Libanon yang membebaskan Hizbullah untuk melakukan aksinya, termasuk operasi di perbatasan dan di wilayah Suriah.

"Tidak aneh jika milisi teroris Hizbullah ikut dalam perang melawan kerajaan Saudi berdasarkan arahan penguasa terorisme global, yaitu Iran," kata Sabhan dalam sebuah pernyataan.

"Yang aneh adalah keheningan pemerintah dan masyarakat Libanon mengenai hal ini," sambungnya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Rabu (1/11).

Saudi, sama halnya dengan Amerika Serikat (AS), yang memasukan Hizbullah ke dalam daftar hitam terorisme dan menilainya sebagai kepanjangan tangan Iran untuk menyebarkan pengaruhnya di kawasan Timur Tengah.

Di Libanon sendiri, Hizbullah adalah gerakan yang cukup disegani dan memiliki pengaruh kuat. Bahkan, perwakilan Hizbullah saat ini berada di dalam Parlemen Libanon.

Credit sindonews.com

Turki Kecam Undangan Rusia untuk Kurdi Suriah

Tentara Kurdi

CB, ANKARA -- Hubungan Turki dan Rusia yang terjalin dengan baik karena keduanya sama-sama mengupayakan akhir perang di Suriah, diperkirakan akan memburuk. Alasannya, Moskow telah mengundang partai politik Kurdi ke kongres pada 18 November mendatang di Sochi.

Dalam sebuah konferensi pers pada Rabu (1/11), juru bicara presiden Turki Ibrahim Kalin mengatakan undangan itu tidak dapat diterima. Undangan yang ditujukan kepada Partai Persatuan Demokratik (PYD) yang dipimpin Kurdi dan People's Protection Unit (YPG) ke kongres ini dianggap sebagai tindakan pemaksaan.

"Kami segera menyampaikan reaksi kami. Meski demikian pemerintah Turki menyetujui undangan ke semua kelompok Kurdi Suriah lainnya," kata Kalin kepada wartawan seperti dikutip Arab News.
Rusia telah berjanji untuk mengundang semua partai oposisi Suriah ke kongres tersebut. Turki telah mengatakan kepada Moskow bahwa prakarsa semacam itu tidak akan disambut dengan baik. Hal ini disampaikan dalam putaran ketujuh perundingan perdamaian yang digagas Rusia-Turki yang diadakan awal pekan ini di Astana.

PYD bersama dengan YPG, saat ini menguasai sekitar seperempat wilayah Suriah. Kurdi membuka kantor perwakilan di Moskow pada Februari 2016 dan dianggap oleh Rusia sebagai aktor yang berpengaruh dalam rekonstruksi Suriah yang dilanda perang.

Akan tetapi, Turki melihat PYD sebagai bagian dari Partai Pekerja Kurdistan, yang telah dimasukkan ke dalam daftar organisasi teroris atas pemberontakannya selama satu dekade di Turki dan Irak. Turki telah memveto partisipasi PYD dalam perundingan perdamaian sebelumnya.

Pada Rabu (1/11), oposisi Suriah mengatakan mereka mengkhawatirkan kongres yang disponsori oleh Rusia. Mereka memilih arahan yang diambil dalam perundingan perdamaian yang dipimpin PBB di Jenewa, yang telah berjalan bersamaan dengan perundingan Astana.

Dekan fakultas ekonomi, ilmu administrasi, dan sosial di Bahcesehir Cyprus University, Nursin Atesoglu Guney, mengatakan, Rusia mungkin melihat undangan kepada PYD/YPG sebagai alat untuk mendapatkan konsesi dari aktor regional. "Rusia selalu menyimpan kartu PYD di tangan mereka. Tapi mereka juga tahu Ankara tidak akan mengambil langkah mundur dalam masalah ini," jelas Guney.

Guney menekankan, niat Rusia untuk memasukkan PYD dan YPG dalam kongres Sochi juga harus dilihat melalui kacamata kompetisi antara AS-Rusia. Partai-partai Kurdi selalu didukung oleh Amerika dalam melawan ISIS di Suriah.

Sementara analis isu Suriah di Universitas Marmara di Istanbul, Emre Ersen, mengatakan Turki dan Rusia saat ini masih saling membutuhkan untuk menjaga stabilitas di empat zona de-eskalasi Suriah, terutama di Idlib. "Namun mereka masih memiliki perbedaan yang signifikan mengenai isu Kurdi Suriah," kata dia.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Jet-jet Tempur Israel Bombardir Depot Senjata di Suriah

DAMASKUS - Pesawat-pesawat jet tempur angkatan udara Israel membombardir sebuah depot senjata di Provinsi Homs, Suriah, pada hari Rabu. Serangan ini menambah daftar rentetan serbuan militer negara Yahudi itu di wilayah negara Presiden Bashar al-Assad.

Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris mengatakan, belum jelas apakah depot senjata yang dibombardir Israel kemarin milik pemerintah Suriah atau sekutu, Hizbullah Libanon.

”Pesawat Israel menembakkan roket ke sebuah depot senjata di zona industri Hisyah, sebelah selatan Kota Homs, kata Direktur Observatorium, Rami Abdel Rahman, kepada AFP, Kamis (2/11/2017).

Stasiun televisi Suriah melaporkan ”sebuah agresi” diluncurkan oleh Israel di wilayah Homs. Menurut laporan tersebut, tentara nasional Arab Suriah bergegas merespons.

Militer Israel menolak untuk mengomentari laporan tersebut. Namun, Israel sebelumnya mengakui melakukan serangan udara di Suriah sejak pecahnya perang sipil pecah di negara itu enam tahun lalu. Tel Aviv mengklaim serangan diluncurkan untuk menghentikan pengiriman senjata ke pasukan Hizbullah.

Observatorium Suriah menambahkan bahwa militer Tel Aviv telah menyerang sebuah depot senjata di dekat bandara Damaskus pada 22 September lalu. Pada Oktober, Tel Aviv juga menargetkan sebuah basis faksi jihad di Suriah selatan yang menewaskan 10 orang.

Pada bulan lalu, Israel mengakui telah menyerang artileri pemerintah Suriah setelah ada tembakan dari garis gencatan senjata yang menghantam Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel. Militer negara Yahudi itu bahkan memperingatkan serangan pembalasan akan meningkat jika ada serangan lagi di Dataran Tinggi Golan.

Credit sindonews.com

PBB Dukung Palestina Gugat Pelanggaran Pendudukan Israel

Ekspresi pemuda Palestina saat terlibat bentrok dengan pasukan pendudukan Israel di dekat perbatasan Gaza dengan Israel, Sabtu (10/10). (REUTERS/Yasser Gdeeh)

CB, RAMALLAH -- Pemerintah Israel dan senator Amerika Serikat (AS) marah membaca berita yang menyatakan bahwa anggaran pembangunan PBB untuk Palestina, mencakup dukungan bagi warga Palestina. Dana itu, untuk mencari jalan hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh kekuatan pendudukan (Israel).

United Nations Development Assistance Framework (UNDAF) menyajikan, kerangka strategis dari sistem PBB untuk wilayah Palestina yang diduduki. UNDAF juga menyajikan tanggapan kolektif terhadap prioritas pembangunan nasional. Kerangka tersebut berlaku selama lima tahun untuk periode 2018-2022, yang dimulai pada 1 Januari 2018.

Sebanyak 16 agen PBB yang berkantor di Palestina dan empat agen dari luar menandatangani anggaran pembangunan UNDAF tersebut. Kerangka pembangunan itu memiliki empat area prioritas strategis. Di antaranya adalah mendukung jalan kemerdekaan Palestina; mendukung akses yangsama terhadap tata pemerintahan demokratis yang akuntabel, efektif dan responsif untuk semua warga Palestina; mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif; dan pembangunan sosial dan perlindungan.

"PBB akan meningkatkan dukungannya terhadap institusi Palestina (negara bagian dan non-pemerintah) dan pemantauan secara efektif korban pelanggaran Palestina,menganjurkan dan mencari jalan hukum untuk pelanggaran oleh kekuatan pendudukan," demikian yang tertulis dalam dokumen UNDAF seperti dikutip Middle East Monitor, Rabu (1/11).

Dalam praktiknya, beberapa hal tersebut akan diwujudkan menjadi pelatihan, pengembangan kapasitas dan saran teknis, untuk memastikan bahwa korban dan institusi Palestina, bisa mengakses mekanisme pertanggungjawaban internasional. Selain itu, agar Israel dapat bertanggung jawab atas pelanggarannya berdasarkan hukum internasional.

Kondisi itu yang kemudian membuat khawatir pemerintah Israel. Kementerian Luar Negeri Israel mengklaim, bahwa rencana UNDAF itu merupakan serangan terhadap Israel. Wakil menteri luar negeri Israel Tzipy Hotovely bersumpah untuk melanjutkan perang melawan terorisme diplomatik Palestina. Ia juga mengatakan, bahwa PBB akan membayar harga atas hilangnya legitimasi.

Rencana pembangunan PBB itu juga dikritik oleh Senator Texas Ted Cruz. Ia menyebut, hal tersebut sebagai contoh lain dari permusuhan yang memalukan PBB terhadap Israel. "Saya akan terus menekan semua opsi legislatif untuk memastikan bahwa dolar pembayar pajak AS tidak digunakan untuk melaksanakan, memfasilitasi, atau melaksanakan rencana diskriminatif yang merusak Israel ini," katanya.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Deklarasi Balfour, Sebuah Awal Terusirnya Bangsa Palestina

Credit republika.co.id

Peringatan 100 Tahun Deklarasi Balfour Diwarnai Bentrokan

Grafis Deklarasi Balfour

CB, BETHLEHEM -- Bentrokan terjadi antara orang-orang Palestina dan pasukan Israel di kota Bethlehem pada Rabu (1/11) setelah warga Palestina melakukan demonstrasi untuk memperingati 100 tahun Deklarasi Balfour.

Deklarasi Balfour adalah sebuah surat yang dikirim oleh Menteri luar negeri Inggris saat itu, Arthur James Balfour kepada seorang pemimpin di komunitas Yahudi Inggris, Lord Walter Rothschild pada 2 November 1917 .Surat yang dikenal sebagai Deklarasi Balfour ini menyebutkan, Inggris berjanji mendirikan sebuah rumah nasional untuk orang-orang Yahudi di Palestina. Deklarasi Balfour ini membuka jalan bagi berdirinya negara Israel.

Dilansir dari Maan News, Rabu (1/11), demonstran Palestina bergerak dari ujung selatan sampai utara, hingga akhirnya mereka tiba di tembok pemisah Israel. Pengunjuk rasa mendirikan patung Arthur Balfour, memukul dan melemparkan sepatu ke arah patung tersebut sambil membakar salinan deklarasi Balfour.

Anggota berbagai faksi politik Palestina mengatakan demonstrasi dilakukan memprotes peringatan 100 tahun deklarasi Balfour. Selain itu, demonstrasi dilakukan menanggapi komentar Perdana Menteri Inggris Theresa May yang ingin merayakan 100 tahun deklarasi tersebut dengan penuh kebanggaan.

Pasukan Israel dengan cepat mengadang demonstran dengan menggunakan amunisi langsung, peluru baja berlapis karet dan gas air mata. Akibatnya satu orang demonstran mengalami luka akibat terkena peluru baja berlapis karet di kaki, sementara beberapa lainnya menderita karena menghirup gas air mata.

Orang-orang Palestina melihat deklarasi Balfour sebagai jalan menciptakan negara Israel dengan mengorbankan penduduk asli tanah mereka. Deklarasi tersebut dibuat sebelum Inggris merebut kendali Palestina dari Kekaisaran Ottoman.

Pada saat itu, Inggris telah secara formal memberikan mandat atas Palestina kepada Liga Bangsa-Bangsa, dan berjuang untuk memberi penghargaan kepada orang Arab atas dukungan mereka selama perang. Sementara itu, Inggris juga memenuhi janji mereka menciptakan sebuah negara Yahudi.

Setelah Perang Dunia II, pasukan Inggris mengundurkan diri dari Palestina dan menyerahkan Palestina ke tangan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang baru dibentuk.

Keputusan tersebut menyebabkan perang 1935 antara negara-negara Arab, termasuk orang-orang Palestina, dan imigran Yahudi, yang akhirnya menghasilkan negara Israel dan pengusiran lebih dari 700 ribu orang Palestina dari rumah mereka di dalam perbatasannya. Peristiwa ini dikenal sebagai Nakba di antara Orang Palestina.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Bahrain Berlakukan Visa Masuk pada Warga Qatar

Warga Bahrain.

CB, MANAMA -- Bahrain mengatakan pada Selasa (31/10) akan memberlakukan visa masuk pada warga negara Qatar dalam apa yang disebutnya sebagai tindakan pengamanan.

Bahrain, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik, transportasi dan perdagangan dengan Qatar pada Juni, dengan menuduhnya membiayai terorisme. Doha membantah tuduhan itu dan mengatakan boikot tersebut merupakan upaya untuk mengendalikan dukungannya terhadap reformasi.

"Langkah-langkah baru ini bertujuan untuk mencegah gangguan keamanan dan stabilitas kerajaan Bahrain terutama sehubungan dengan dampak terbaru dari krisis tersebut dengan Qatar," kata sebuah pernyataan dari kantor berita resmi Bahrain BNA.

Warga negara dari enam negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) seharusnya dapat melakukan perjalanan di antara negara-negara GCC dengan hanya membawa kartu identitas. Persyaratan visa Bahrain akan berlaku mulai 10 November.

Duta Besar Ali Khalfan Al Mansouri, Perwakilan Tetap Qatar untuk Kantor Perserikatan Bangsa Bangsa di Jenewa, mengatakan visa tersebut merupakan pelanggaran mencolok terhadap kesepakatan dan resolusi GCC. "Langkah-langkah ini benar-benar bertentangan dengan pernyataan pejabat negara-negara pengepungan untuk tidak menyakiti warga Qatar saat mengambil keputusan dalam konteks krisis ini," kata Mansouri kepada kantor berita Qatar.

Bahrain percaya Qatar mengobarkan kerusuhan di kerajaan pulau itu dengan mendukung demonstrasi dan bahkan penembakan sporadis dan serangan bom terhadap pasukan keamanan. Menteri Luar Negeri Bahrain mengatakan pada Ahad negaranya tidak akan menghadiri pertemuan puncak GCC pada Desember jika Qatar tidak mengubah kebijakannya, dan bahwa seharusnya keanggotaan GCC Qatar ditangguhkan.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Bahrain Tuduh Pemimpin Oposisi Jadi Mata-Mata Qatar

Pemimpin oposisi Bahrain Ali Salman.

CB, MANAMA -- Penuntut umum Bahrain mendakwa dua pemimpin partai oposisi utama yang dilarang di negara itu karena melakukan kegiatan mata-mata bagi Qatar pada Rabu (1/11), beberapa bulan setelah memutus hubungan dengan kerajaan Teluk yang bertetangga itu di tengah-tengah pertikaian diplomatik regional.

Sekretaris Jenderal partai al-Wafaq, Sheikh Ali Salman dan Sheikh Hassan Sultan dituduh berkolusi dengan Qatar melakukan aksi-aksi permusuhan di Bahrain dan merusak kepentingan nasional dan prestisenya, demikian pernyataan yang disiarkan kantor berita BNA.

Kedua pria tersebut bertemu para pejabat Qatar dan juga agen-agen di dalam milisi Hizbullah yang berhaluan Syiah dari Lebanon. Mereka dituduh mengirim informasi rahasia dan menerima dukungan finansial dari Qatar.

Sejauh ini belum ada tanggapan dari al-Wafaq. Penuntut memerintahkan kedua orang itu ditahan.

Salman sudah menjalani hukuman empat tahun penjara karena menyulut kebencian dan menghina Kementerian Dalam Negeri, setelah ia ditangkap pada 2015. Ia dipanggil dan diinterogasi tentang tuduhan-tuduhan baru dengan didampingi pengacaranya, kata pernyataan tersebut.

Pernyataan itu tidak menyebutkan apakah Sultan ditahan. Bahrain, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik, transportasi dan perdagangan dengan Qatar pada Juni, dengan menuduhnya membiayai terorisme.

Bahrain dan sekutu dekatnya Arab Saudi yakin Qatar mendukung huru-hara di kerajaan pulau itu dengan sokongan protes-protes dan serangan-serangan sporadis terhadap pasukan keamanan, didukung oleh Iran sebagai musuh bebuyutan.

Kedua negara membantah tuduhan-tuduhan dan mengatakan boikot itu sebagai usaha mengekang dukungan bagi reformasi di Bahrain. Kerajaan yang diperintah raja beraliran Sunni, tempat Armada Kelima AS berpangkalan, telah berada di jurang sejak protes-protes "Musim Semi Arab" tahun 2011 dipimpin oleh mayoritas Syiah dipadamkan oleh pemerintah dengan bantuan negara-negara Teluk Arab.

Pemerintah melarang al-Wafaq dan mencabut kewarganegaraan ulama Syiah yang tersohor di negara itu sebagai bagian penumpasan oposisi. Kelompok-kelompok hak asasi manusia menuduh Bahrain membungkam mereka yang beroposisi dan menumpas protes-protes dengan bengis. Tuduhan-tuduhan itu ditolak pemerintah.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Mohammad Ilham Syaputra, Militan Indonesia yang Ditangkap di Marawi

MANILA - Identitas militan Indonesia yang ditangkap pasukan Filipina di Marawi telah dirilis. Militan tersebut bernama Mohammad Ilham Syaputra, 23, asal Sumatra Utara.

Dia ditangkap lebih dari seminggu lalu setelah militer Filipina mengatakan bahwa pertempuran di kota Muslim itu telah berakhir. Identitas Mohammad Ilham diungkap kepolisian Filipina, hari Rabu (1/11/2017).

Menurut polisi, Ilham Syaputra adalah satu dari beberapa militan yang ditangkap hidup-hidup. Dia diyakini sebagai petempur asing pertama yang ditangkap.

Kepala Polisi Lanao del Sur, Inspektur Senior John Guyguyon, seperti dikutip ABC News, mengatakan bahwa Ilham Syaputra tiba di Filipina pada bulan November 2016.

Menurutnya, militan tersebut bagian dari jaringan yang terkait dengan serangan teror di Jakarta pada Januari 2016 yang menewaskan empat warga sipil.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia belum mendapat notifikasi dari Pemerintahg Filipina terkait penangkapan Ilham Syaputra. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kemlu RI, Lalu Muhammad Iqbal, mengatakan, jika laporan itu benar, semestinya ada notifikasi.

Namun, sampai saat ini, baik Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) ataupun Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Filipina belum mendapatkan informasi terkait penangkapan tersebut.

”Kami belum menerima informasi resmi apapun dari pihak Filipina. Karena itu, saat ini kami tidak bisa mengonfirmasi penangkapan tersebut maupun kewarganegaraannya,” kata Iqbal.

Mohammad Ilham Syaputra, Militan Indonesia yang Ditangkap di Marawi

MANILA-Identitas militan Indonesia yang ditangkap pasukan Filipina di Marawi telah dirilis. Militan tersebut bernama Mohammad Ilham Syaputra, 23, asal Sumatra Utara.

Dia ditangkap lebih dari seminggu lalu setelah militer Filipina mengatakan bahwa pertempuran di kota Muslim itu telah berakhir. Identitas Mohammad Ilham diungkap kepolisian Filipina, hari Rabu (1/11/2017).

Menurut polisi, Ilham Syaputra adalah satu dari beberapa militan yang ditangkap hidup-hidup. Dia diyakini sebagai petempur asing pertama yang ditangkap.

Kepala Polisi Lanao del Sur, Inspektur Senior John Guyguyon, seperti dikutip ABC News, mengatakan bahwa Ilham Syaputra tiba di Filipina pada bulan November 2016. Menurutnya, militan tersebut bagian dari jaringan yang terkait dengan serangan teror di Jakarta pada Januari 2016 yang menewaskan empat warga sipil.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia belum mendapat notifikasi dari Pemerintahg Filipina terkait penangkapan Ilham Syaputra. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kemlu RI, Lalu Muhammad Iqbal, mengatakan, jika laporan itu benar, semestinya ada notifikasi.

Namun, sampai saat ini, baik Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) ataupun Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Filipina belum mendapatkan informasi terkait penangkapan tersebut.

”Kami belum menerima informasi resmi apapun dari pihak Filipina. Karena itu, saat ini kami tidak bisa mengonfirmasi penangkapan tersebut maupun kewarganegaraannya,” kata Iqbal.

Credit sindonews.com

Soal WNI yang Ditangkap di Marawi, Ini Kata Kemlu RI

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri Indonesia angkat bicara mengenai adanya seorang warga negara Indonesia (WNI) yang ditangkap oleh tentara Filipina di wilayah Marawi. WNI tersebut ditangkap saat tentara Filipina melanjutkan operasi pembebasan Marawi.

Direktur Perlindungan Warga Negara, dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kemlu RI, Lalu Muhammad Iqbal menuturkan, jika benar ada WNI yang ditangkap, maka seharusnya ada notifikasi kepada perwakilan Indonesia di Filipina,

Namun, sampai saat ini, baik Kedutaan Besar Indonesia (KBRI), ataupun Konsulat Jenderal Indonesia (KJRI) belum mendapatkan informasi dari pihak Filipina mengenai adanya penangkapan militan asal Indonesia.

"Kalau benar ada WNI yang ditangkap, seharusnya ada notifikasi kekonsuleran kepada KBRI. Namun demikian, kami belum menerima informasi resmi apapun dari pihak Filipina hingga saat ini. Karena itu, saat ini kami tidak bisa mengkonfirmasi penangkapan tersebut maupun kewarganegaraannya," kata Iqbal pada Rabu (1/11).

Sebelumnya diwartakan, Wakil komandan gugus tugas Ranao, Kolonel Romeo Brawner mengatakan, militan asal Indonesia tersebut ditangkap di Barangay Loksadatu oleh anggota Tim Aksi Perdamaian Barangay (BPAT).

"Dia kemudian diserahkan ke Polisi Marawi. Saat ini, orang tersebut sedang diselidiki oleh penyidik militer dan polisi," kata Brawner dalam sebuah pernyataan.

Credit sindonews.com

WNI Militan ISIS Dilaporkan Ditangkap di Marawi

Ilustrasi. (CNN Indonesia/Fajrian)

Jakarta, CB -- Seorang warga Indonesia terduga anggota kelompok militan yang berbaiat kepada ISIS dilaporkan ditangkap dalam operasi pembersihan teroris di Marawi, Filipina, pada Rabu (1/11) pagi.

Kepala kepolisian wilayah Lanao del Sur, Joel Guyguyon, mengatakan WNI tersebut diidentifikasi bernama Muhammad Ilham Syaputra.

Dia tiba di Manila sekitar November lalu atas undangan dari Isnilon Hapilon, pemimpin Abu Sayyaf yang disebut-sebut sebagai emir ISIS Asia Tenggara.

"Dia diundang oleh Isnilon Hapilon untuk bergabung," kata Guyguyon kepada wartawan.

Sebagaimana diberitakan CNN Filipina, Ilham dilaporkan berasal dari Medan, Sumatera Utara, dan merupakan salah satu dalang di balik serangan bom Thamrin yang menewaskan lebih dari 15 orang pada Januari 2016 lalu.

Saat penangkapan Ilham, pihak berwenang juga menyita sejumlah uang, beberapa bahan peledak, dan sebuah paspor Indonesia.

Guyguyon menuturkan, ada dua luka tembak di tubuh Ilham saat tertangkap sehingga membutuhkan perawatan medis. Kini, pihak berwenang sedang mempersiapkan Ilham untuk menjalani pemeriksaan resmi di Kementerian Kehakiman.

"Kami tengah mempersiapkan laporan penyelidikan untuk mengajukan sejumlah tuntutan terhadapnya atas upaya pemberontakan dan terorisme," kata Guyguyon.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI mengaku belum mendapat notifikasi resmi dari Filipina mengenai penangkapan WNI ini.

"Kalau benar ada WNI yang ditangkap, seharusnya ada notifikasi kekonsuleran kepada KBRI. Namun demikian, kami belum menerima informasi resmi apa pun dari pihak Filipina hingga saat ini," ujar Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI, Lalu Muhamad Iqbal.

Meski Marawi telah dideklarasikan bebas ISIS pada 17 Oktober lalu, sekitar 20 militan pemberontak Maute dikabarkan masih tersisa di kota itu.

Tak hanya dari dalam negeri, sejumlah militan asing juga dilaporkan ikut serta dalam perang lima bulan di Marawi tersebut, termasuk dari Indonesia dan Malaysia.

ISIS Marawi akhirnya dilumpuhkan setelah militer Filipina berhasil menewaskan Isnilon Hapilon dan Omarkhayam Maute, pemimpin kelompok militan Maute sempat menguasai Marawi.

Credit cnnindonesia.com

Drone dan satelit ungkap kebusukan Myanmar terhadap Rohingya

Pengungsi Rohingya tiba di pantai setelah menyeberang dari Myanmar, di Teknaf, Bangladesh, Minggu (15/10/2017). (ANTARA/REUTERS/Jorge Silva )

London (CB) - Krisis pengungsi Rohingya adalah kisah lama mengenai keterceraiberaian dan penderitaan, namun teknologi modern saat ini telah membantu menyediakan wahana untuk mengatasi krisis ini, kata lembaga-lembaga HAM dan kemanusiaan seperti dikutip Reuters.

Adalah drone dan satelit yang telah membantu mengungkapkan penderitaan sekitar 800 ribu pengungsi Rohingya yang menyeberangi Bangladesh dari Myanmar. Dua alat canggih itu juga membantu menyediakan bukti kekejaman yang bisa membantu menguatkan dunia internasional dalam menuntut keadilan untuk Rohingya.

"Kami bisa mempertontonkan selama berjam-jam jumlah besar pengungsi menyeberangi perbatasan dan bagaimana begitu cepatnya kamp-kamp pengungsi menjamur, satu foto menangkap semuanya," kata Andrej Mahecic, juru bicara badan urusan pengungsi PBB (UNHCR).

UNHCR memanfaatkan video dan foto dari drone untuk menunjukkan besarnya skala krisis pengungsi itu, dan sekaligus menjadi alat untuk meyakinkan masyarakat dan donator untuk turut meringankan Rohingya.

UNHCR juga menggunakan satelit untuk menghitung dan mengidentifikasi keluarga pengungsi berdasarkan lokasi mereka di kamp-kamp Bangladesh demi memastikan siapa dari mereka yang lebih dulu harus ditolong, kata Mahecic kepada Thomson Reuters Foundation lewat email.

Foto atau video dari drone yang menangkap masuknya pengungsi ke Bangladesh telah menaikkan donasi untuk pelayanan kesehatan, air bersih dan makanan, kata Komisi Darurat Bencana (DEC), sebuah aliansi dari 13 badan kemanusiaan Inggris.

Sedangkan badan-badan HAM berharap citra satelit bisa menyediakan bukti yang akan membantu diseretnya pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan ke meja hijau.

Foto satelit pernah digunakan Mahkamah Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY) guna membuktikan ada eksekusi massal pada 1995 di Srebrenica.

Namun teknologi semacam ini belum maksimal digunakan karena terbatasnya anggaran dan berbedanya metodologi standar yang diterima pengadilan, kata para pakar.

Human Rights Watch sendiri pernah membagikan foto-foto yang memperlihatkan pembakaran sekitar 300 desa di Myanmar, cuplikan video atau foto dari ponsel pengungsi, dan kesaksian para pengungsi, kepada Kantor Komisi HAM PBB.

"Kami menemukan sebuah lapangan dari citra satelit di mana orang-orang dieksekusi, yang bersesuaian dengan kesaksian dari banyak saksi mata," kata Josh Lyons, analis citra satelit dari HRW.

Komisioner Tinggi HAM PBB Zeid Ra'ad al-Hussein pernah menyebut kekerasan terhadap Rohingya di Myanmar adalah "terang-terangan pembersihan etnis". Komisi HAM PBB kini tengah mempelajari apakah yang menimpa Rohingya itu masuk kategori genosida.

Credit antaranews.com

Myanmar Tuding Bangladesh Hambat Pemulangan Rohingya

Lebih dari 600 ribu Rohingya dilaporkan mengungsi ke Bangladesh sejak bentrokan antara kelompok bersenjata dan militer Myanmar pecah di Rakhine pada 25 Agustus lalu. (Reuters/Danish Siddiqui)

Jakarta, CB -- Pemerintah Myanmar menuduh Bangladesh menghambat pemulangan ratusan ribu Rohingya karena tak kunjung memberikan daftar orang yang mengungsi ke negara itu sejak bentrokan pecah di Rakhine pada 25 Agustus lalu.

"Pemerintah Myanmar telah menyatakan bahwa kami siap menerima [pengungsi Rohingya] kapan pun. Namun, Bangladesh masih mempertimbangkan kesepakatan antara kedua negara," kata juru bicara pemerintah Myanmar, Zaw Htay, pada Rabu (1/11).

Selain itu, Htay juga sempat menuduh Bangladesh menghambat proses repatriasi Rohingya karena menerima bantuan senilai jutaan dolar Amerika Serikat untuk memperluas pembangunan rumah bagi pengungsi di sana.

"Saat ini mereka [Bangladesh] sudah mendapatkan hampir US$400 juta. Akibat bantuan ini, kami takut [Bangladesh] menunda program untuk merepatriasi para pengungsi," ujar Htay seperti dikutip media lokal, sebagaimana dilansir AFP.

Namun, Htay enggan menjelaskan lebih rinci ketika ditanya lebih lanjut mengenai pernyataannya itu.

Lebih dari 600 ribu Rohingya dilaporkan mengungsi ke Bangladesh sejak bentrokan antara kelompok bersenjata dan militer Myanmar pecah di Rakhine pada 25 Agustus lalu.

Setelah dihujani kecaman dan tuduhan melakukan upaya pembersihan etnis Rohingya oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Myanmar akhirnya berjanji akan menerima kembali para pengungsi Rohingya yang ingin pulang ke kampung halamannya.

Meski begitu, Myanmar hanya akan menerima dan menjamin pemulangan para pengungsi Rohingya yang memenuhi standar verifikasi.

Pusat pemerintahan Myanmar yang berada di Naypyidaw mengatakan para pengungsi harus bisa menunjukkan sejumlah dokumen yang membuktikan bahwa mereka sebelumnya pernah tinggal di Rakhine jika ingin kembali ke negara itu.
Saat ini, Myanmar juga dilaporkan telah mulai mengeluarkan kartu Verifikasi Nasional untuk warga Rakhine.

Sementara itu, beberapa pekerja kemanusiaan di kamp-kamp pengungsi di Bangladesh mengatakan sebagian warga Rohingya enggan direpatriasi ke Myanmar karena merasa tak yakin bisa lolos verifikasi.

Sejumlah warga Rohingya lainnya juga dikabarkan tidak ingin pulang ke Rakhine karena takut saat tiba di sana, pemerintah tidak mengizinkan mereka menempati tanah yang dahulu ditempati.

Credit cnnindonesia.com

Dekati Kapal Induk AS, Pengebom Rusia Diusir Jet Tempur

Jet tempur AS mengusir dua pengebom Rusia yang mendekati kapal induk USS Ronald Reagan. (REUTERS/Erik De Castro)

Jakarta,CB -- Sejumlah jet tempur Angkatan Laut Amerika Serikat mengawal pergi dua pengebom Rusia yang mendekati kapal induk USS Ronald Reagan di sekitar Semenanjung Korea, tepatnya di Laut Timur atau Laut Jepang.

Dua pejabat pertahanan AS mengatakan beberapa jet F/A-18 mengawal dua pesawat pengebom TU-95 milik Rusia menjauh setelah sempat terbang 128 kilometer dari USS Ronald Reagan pada akhir pekan kemarin.

Sebagaimana diberitakan CNN pada Kamis (1/11), dua sumber tersebut mengatakan "interaksi" dengan pesawat Rusia dilakukan secara aman dan profesional tanpa menimbulkan insiden.

Dalam beberapa bulan terakhir Rusia dilaporkan kerap mengerahkan pesawat pengebomnya ke Semenanjung Korea menyusul krisis nuklir Korea Utara.

Sebuah telegraf yang dikirim Moskow untuk Beijing dan Washington pun menunjukkan bahwa kebijakan Kremlin juga tengah berfokus ke Asia.

Sementara itu, AS telah lama menunjukkan kehadiran dan pengaruh militernya di Semenanjung Korea.

Pengerahan Reagan ke kawasan yang memanas itu pun merupakan salah satu respons AS atas peningkatan ketegangan dengan Korut.

Sepekan terakhir, dua kapal induk AS lainnya, yakni USS Theodore Roosevelt dan USS Nimitz, juga dikerahkan ke Pasifik menjelang tur Presiden Donald Trump ke Asia, awal November ini.

Jet tempur F/A-18 AS di Pasifik. (Reuters/Kim Hong-Ji)

Meski begitu, Angkatan Laut AS hingga kini tak memberi penjelasan spesifik mengenai rincian misi tersebut.

Baik AS maupun Rusia dilaporkan kerap melakukan operasi pencegatan pesawat militer asing di wilayah udara internasional, yang diklaim keduanya dilakukan secara aman dan profesional.

Pada Juni lalu, jet tempur Rusia mencegat pesawat pengebom AS di atas Laut Baltik. Di bulan yang sama jet tempur Rusia Su-27 juga sempat terbang setinggi lima kaki di atas pesawat pengintai RC-135 AS di perairan Baltik hingga memicu protes dari Washington.

Credit cnnindonesia.com

Gunung Berapi Terbesar Islandia Siap Meletus, Penerbangan Eropa Waswas

REYKJAVIK - Gunung berapi terbesar di Islandia sedang bersiap untuk meletus dan bisa menyemburkan awan abu besar di seluruh Eropa. Kondisi ini memicu penerbangan di seluruh wilayah Eropa waswas karena terancam kacau.

Gunung berapi Bardarbunga setinggi 6.590 kaki—yang terkubur di bawah gletser Vatnajokull—telah dilanda oleh empat gempa bumi dalam seminggu terakhir. Gempa terkuat berkekuatan 4,7 pada skala richter (SR).

Ahli seismologi Páll Einarsson mengatakan bahwa gempa tersebut menunjukkan bahwa Bardarbunga bersiap-siap untuk melakukan letusan berikutnya. Menurutnya, tremor yang terjadi adalah bagian dari seri yang telah berlangsung selama dua tahun.

”Alasan gempa di tempat ini adalah bahwa gunung berapi Bardarbunga sedang menggembungkan tekanan magma di ruang magma yang semakin meningkat. Sudah terjadi sejak letusan terakhir berakhir pada bulan Februari 2015,” katanya, seperti dilansir IB Times, Kamis (2/11/2017).

Ilmuwan Bumi Dr Simon Day dari University College London mengatakan bahwa gempa bumi bisa mendahului letusan eksplosif yang besar dan akibatnya abu menyebar.

Bardarbunga adalah salah satu gunung berapi yang paling aktif di Islandia. Letusan terakhir pada tahun 2014 adalah yang terkuat di Eropa selama lebih dari 240 tahun terakhir.

Letusan tersebut meniupkan material vulkanik dua kilometer selama beberapa bulan. Jumlah material yang disemburkan hampir sepuluh kali lebih banyak daripada letusan Eyjafjallajokull pada tahun 2010, yang mengacaukan sekitar 100.000 penerbangan di seluruh Eropa.

Credit sindonews.com

Perancis Akhiri Status Darurat Setelah Dua Tahun

Pemerintah Perancis menyudahi status darurat bersamaan dengan belakunya UU antiterorisme yang baru. (Reuters/Pascal Rossignol)

Jakarta, CB -- Perancis akhirnya mengakhiri status darurat, dua tahun setelah serangan mematikan oleh kelompok militan yang menewaskan 130 orang di Paris.

Hal itu berbarengan dengan berlakunya Undang-undang antiterorisme yang efektif pada Rabu (1/11). UU ini memberikan kewenangan kepada polisi untuk menyelidiki properti milik warga, melakukan penyadapan elektronik, dan menutup masjid atau tempat lain yang dicurigai menyebarkan kebencian.

UU juga membolehkan Kementerian Dalam Negeri, tanpa persetujuan dari hakim, untuk memberlakukan perimeter jika terdapat indikasi ancaman, membatasi pergerakan warga dan kendaraan sekaligus dengan kewenangan menggeledah wilayah tersebut.

“Ada ketakutan karena kita tidak lagi berstatus darurat maka akan ada penurunan kewaspadaan, justru sebaliknya,” kata Perdana Menteri Perancis Edouard Philippe kepada wartawan ketika mengunjungi polisi yang menjaga Menara Eiffel.

“Level ancaman saat ini tinggi di seluruh dunia,” kata dia, merujuk pada serangan truk di New Yowk pada Selasa yang menewaskan delapan orang.

Meski begitu, berlakunya Undang-undang ini tidak mendapat sambutan dari semua pihak.

“Perancis jadi candu akan status darurat sehinga sekarang memasukkan pendekatan keras ini ke dalam undang-undang biasa,” kata kelompok hak asasi Human Rights Watch sebelum parlemen menyetujui UU ini bulan lalu.

Lembaga pemantau hak asasi manusia Perancis itu mengatakan bahwa mereka khawatir akan terjadi pelanggaran hak warga Muslim.

Dewan Agama Muslim Perancis, yang merupakan lembaga resmi rekan pemerintah terkait regulasi aktivitas ibadah Muslim, mengatakan mereka akan tetap mengawasi implementasi UU tersebut.

Di sisi lain, kekhawatiran yang diungkap oleh beberapa lembaga terkait hak asasi warga Muslim bertolak belakang dengan opini publik. Sebuah jajak pendapat pada Oktober menunjukkan sebanyak 80 persen warga Perancis mendukung UU tersebut.

Sementara itu, status darurat selama dua tahun terakhir menurut pemerintah sudah membantu lembaga intelijen menggagalkan lebih dari 80 persen ancaman serangan.

Pada Selasa, Presiden Perancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa militan Islam tetap menjadi ancaman terbesar bagi negaranya.

Credit cnnindonesia.com

Terseret Skandal Seks Westminster, Menhan Inggris Mundur

LONDON - Kementerian Pertahanan Inggris mengonfirmasi bahwa Michael Fallon telah mengundurkan diri sebagai Menteri Pertahanan (Menhan). Fallon mundur setelah namanya terseret skandal seks di Westminster atau parlemen di masa lalu.

Dia mengakui perilakunya di masa lalu yang dia sebut mungkin “terperosok jatuh”. Surat pengunduran diri Menhan Fallon sudah dikirim ke Perdana Menteri Theresa May.

“Sejumlah tuduhan telah muncul terkait anggota parlemen dalam beberapa hari terakhir, termasuk beberapa hal tentang perilaku saya sebelumnya,” tulis Fallon.

“Banyak dari ini salah, tapi saya menerima bahwa di masa lalu saya telah jatuh di bawah standar tinggi yang kita inginkan dari Angkatan Bersenjata yang saya hormati untuk mewakilinya. Saya telah merenungkan posisi saya dan karena itu saya mengundurkan diri sebagai Menteri Pertahanan,” ujar Fallon, seperti dikutip Russia Today, Kamis (2/11/2017).

Kendati demikian, Fallon masih akan bekerja keras sebagai politisi demi konstituennya di Sevenoaks.

Dia adalah menteri pertama yang mengundurkan diri dari pemerintahan Perdana Menteri Theresa May di tengah skandal pelecehan seksual yang menyerat banyak politisi di Westminster.

Fallon sebelumnya mengakui bahwa dia tidak sengaja “menyentuh” jurnalis wanita saat dia aktif sebagai anggota parlemen dari kubu Tory.

Dia berkeras bahwa dia telah meminta maaf atas kejadian pada tahun 2002 atau 15 tahun yang lalu saat jamuan makan malam yang dihadiri jurnalis perempuan Hartley-Brewer.

Dia mengklaim bahwa dirinya dan sang jurnalis menganggap masalah itu telah ditutup. Hartley Brewer sendiri merasa dirinya tidak menjadi korban pelecehan seks atau penyerangan.

Credit sindonews.com

Menhan Inggris Mundur Akibat Skandal Pelecehan Seksual

MIchael Fallon akan meneruskan pekerjaan sebagai anggota parlemen Inggris setelah mundur dari jabatan Menteri Pertahanan. (REUTERS/Stefan Wermuth)

Jakarta, CB -- Menteri Pertahanan Inggris Michael Fallon memilih mengundurkan diri dari jabatannya setelah skandal pelecehan seksual menyangkut dirinya mendapat perhatian keras oleh publik, Rabu (1/11).

Adapun pelecehan yang dimaksud adalah pelecehan seksual Fallon adalah tindakan sang menteri terhadap seorang jurnalis perempuan untuk sebuah radio pada 2002 lalu. Fallon sendiri, pada awal pekan ini telah melontarkan permintaan maaf secara terbuka, namun akibat kuatnya tekanan publikasi ia memilih mundur.

"Sejumlah tuduhan telah muncul mengenai anggota parlemen dalam beberapa hari ini, termasuk beberapa hal yang saya lakukan di masa lampau. Banyak dari [tudingan] ini salah, namun saya mengakui bahwa di masa lalu saya berada di bawah standar apa yang kita inginkan dari Angaktan Bersenjata kita yang kehormatannya saya wakili,” tulis Fallon dalam surat pengunduran diri yang dilayangkan kepada Perdana Menteri Inggris Theresa May, seperti dikutip dari AFP, Kamis (2/11) dini hari WIB.

"Saya telah merenungkan posisi saya, dan karena itu saya mengundurkan diri sebagai Menteri Pertahanan.”

Theresa May. (REUTERS/Hannah McKay)

Setelah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Menhan, Fallon menyatakan dia akan melanjutkan tugasnya sebagai anggota parlemen.

May pun menerima pengunduran diri Fallon itu. Perdana Menteri perempuan kedua Inggris setelah Margaret Thatcher (1979-1990) itu pun berterima kasih atas pengabdian Fallon sebagai Menhan.

Sebelumnya, May telah menyerukan agar peraturan tentang perilaku anggota parlemen diperketat setelah munculnya kabar tudingan pelaku pelecehan seksual yang dilakukan sebagian penghuni Westminster tersebut. Kabar-kabar itu disebutkan memperkecil kredibilitas May, apalagi setelah Partai Konservatif kehilangan mayoritas kursi di parlemen pada pemilu Juni lalu.

Tuduhan pelecehan seksual mencuat dengan kabar bahwa ada seorang menteri yang memerintahkan sekretaris perempuannya membeli sebuah mainan seks. Hal itu pun menimbulkan pemberitaan tentang bagaimana seorang pekerja junior diperlakukan di parlemen selama ini.

Kemudian, deputi PM, Damian Green pun dituding telah melakukan pelecehan seksual terhadap seorang aktivis perempuan, Kate Maltby, dua tahun lalu. Seperti dilansir dari The Guardian ,Maltby mengatakan saat itu ia dan Green berbincang tentang karier politik, hingga suatu waktu sekutu terdekat May itu memegangi bagian paha hingga lututnya.

Maltby kecewa dan marah atas kejadian itu sehingga tak pernah mengontak Green kembali. Kemudian, setahun lalu, Maltby mengtakan Green mengirimnya sebuah pesan singkat yang salah satu isinya membayangkan sang perempuan itu mengenakan korset lalu mengundangnya untuk minum.

Green sendiri telah membantah tudingan Maltby dan menyatakan tuduhan itu telah menyakiti dirinya dan keluarga dari politikus senior Partai Buruh tersebut.

Credit cnnindonesia.com