Rabu, 01 November 2017

Israel Gempur Palestina, Hamas Bersumpah Membalas

CB, Jakarta - Kelompok bersenjata Palestina, Hamas, mengatakan akan membalas serangan Israel ke sebuah terowongan di selatan kota Jalur Gaza pada Senin, 30 Oktober 2017.
Gempuran udara Israel pada dini hari waktu setempat itu mengakibatkan sedikitnya tujuh orang tewas dan sembilan lainnya cedera.

"Kami akan segera membalasnya. Ini tugas kami," kata Daoud Shebab, pemimpin gerakan Jihad Islam.

Seorang pria Palestina melepaskan kembang api selama perayaan setelah Hamas mengatakan bahwa mereka mencapai kesepakatan dengan saingan Palestina Fatah, di Kota Gaza pada 12 Oktober 2017. REUTERS
Media Palestina mengatakan, terowongan di Khan Younis telah dihantam serangan udara Israel.
"Sejumlah laporan menyebutkan Israel menembakkan lima misil ke terowongan di timur Khan Younis," tulis kantor berita Palestina, Wafa.
Menurut sejumlah pejabat Israel, terowongan itu berada di dekat tembok perbatasan yang sedang dibangun.
"Terowongan itu sengaja kami ledakkan setelah terpantau beberapa lama," ujar pejabat Israel.
Kantor Kementerian Kesehatan di Gaza telah mengidentifikasi lima orang yang tewas itu adalah anggota Brigade al-Quds, sayap militer Jihad Islam. Adapun dua lainnya adalah anggota Brigade Izz Eddine al-Qasam, Hamas.

Menanggapi serangan mematikan itu, Hamas mengatakan aksi Israel itu adalah sebuah kejahatan kaum Zionis. "Kami menolak segala bentuk pendudukan oleh Israel," bunyi pernyataan Hamas.

Credit TEMPO.CO

Garda Revolusi: Rudal Iran Cukup Jangkau Target AS di Teluk

TEHERAN - Iran telah membatasi jangkauan rudal balistiknya tak lebih dari 2.000 kilometer. Alasannya, daya jangkau itu cukup untuk manghantam basis militer Amerika Serikat (AS) di kawasan Teluk.

”Berdasarkan kebijakan yang ditentukan oleh Pemimpin (Ayatollah Khamenei), kisaran rudal kita terbatas pada 2.000 kilometer,” kata Kepala Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) Jenderal Mohammad Ali Jafari. Menurutnya, rentang jangkauan rudal itu sudah cukup untuk menanggapi setiap serangan dari AS.

”Amerika, kekuatan dan kepentingan mereka terletak di radius 2.000 kilometer di sekitar kita dan kita dapat menanggapi kemungkinan serangan nekat mereka,” tambahnya, seperti dikutip AP, Rabu (1/11/2017).

Komentar Jafari muncul saat Departemen Keuangan AS memperluas sanksi terhadap Korps Garda Revolusioner Iran pada hari Selasa. Alasannya, IRGC dituduh mendukung terorisme.

Sanksi tersebut berlaku untuk Angkatan Udara IRGC, Komando Rudal Al-Ghadir, Angkatan Dirgantara Organisasi Jihad Swadaya Rakyat dan Tim Riset Organisasi Jihad. Jafari dan empat perwira senior IRGC juga terkena sanksi AS.

”Orang Amerika takut akan konsekuensi perang dengan Iran dan tahu bahwa jika perang semacam itu dimulai, mereka akan kalah dan oleh karena itu, mereka (berusaha untuk mendaratkan) sebuah pukulan di atas Republik Islam melalui perang ringan dan tekanan ekonomi,” kata Jafari dalam konferensi “Dunia Tanpa Teror” di Teheran pada hari Selasa.

Jafari mengatakan bahwa dia tidak berpikir bahwa perang antara AS dan Iran kemungkinan besar terjadi. ”Mereka tahu bahwa jika mereka memulai perang antara Iran dan Amerika Serikat, mereka pasti akan menjadi pecundang utama dan kemenangan mereka tidak akan dijamin,” katanya. ”Oleh karena itu, mereka tidak akan memulai perang.”

Dengan daya jangkau 2.000 kilometer, rudal Iran bisa dengan mudah mencapai target musuh di Timur Tengah, seperti Israel. AS sendiri memiliki ribuan tentara yang ditempatkan di sekitar Timur Tengah.

Credit sindonews.com

15 Tewas dalam Serangan Udara Libya Timur

Ilustrasi

CB, TRIPOLI -- Sedikit-dikitnya 15 orang termasuk perempuan dan anak-anak tewas dalam serangan udara di Kota Derna, Libya pada Senin (30/10), kata sumber kesehatan dan warga setempat.

Derna telah lama berada dalam kepungan Tentara Nasional Libya (LNA) yang bermarkas di wilayah timur. Mereka beberapa kali melakukan serangan udara terhadap kota tersebut. Pihak militer menolak memberikan tanggapan terkait serangan tersebut.

Serangan pada Senin berlangsung sekitar satu jam dan menghantam distrik Dahr al-Hamar di Derna selatan, serta al-Fatayeh, sebuah daerah perbukitan, sekitar 20 kilometer dari kota Derna, kata seorang warga.

Sedikit-dikitnya 17 orang terluka, menurut sumber dari pihak kesehatan, yang mengatakan bahwa semua korban tampaknya adalah warga sipil.

Derna adalah kota pesisir yang letaknya sekitar 265 kilometer sebelah barat perbatasan Mesir. Kota tersebut dikendalikan oleh sebuah sekutu pemberontak dan mantan anggota dari pemberontakan Libya 2011, yang dikenal sebagai Dewan Syura Mujahidin Derna (DMSC).

Kelompok ISIS memperlihatkan keberadaannya di Derna pada akhir 2014, namun mereka terusir oleh DMSC pada 2015.

Mesir, yang mendukung LNA, juga melakukan serangan terhadap Derna, termasuk pada Mei, mereka berdalih bahwa pihaknya melakukan serangan yang menyasar militan terkait peristiwa serangan yang terjadi di Mesir selatan.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Erdogan ambil langkah hukum terhadap anggota parlemen

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan (REUTERS/Kacper Pempel)

Istanbul (CB) - Presiden Tayyip Erdogan mengajukan tuntutan pidana terhadap seorang anggota parlemen oposisi terkemuka, menurut salah satu pengacara Erdogan pada Selasa, setelah yang bersangkutan menyebutnya sebagai seorang diktator fasis.

Seiring derasnya kritik terhadap Erdogan, juru bicara partai oposisi utama Partai Rakyat Republik Bulent Tezcan menyebut apa yang dia katakan sebagai "atmosfir yang menakutkan" di Turki.

Pengacara Erdogan, Huseyin Aydin, mengatakan di Twitter, "Kami telah mengajukan petisi hukum terhadap Bulent Tezcan di kantor kejaksaan Ankara atas tuduhan menghina presiden." Aydin juga mengunggah foto-foto petisi tersebut.

Komentar Tezcan memicu reaksi cepat dari kantor Erdogan dan anggota parlemen dari Partai AK yang berkuasa, dengan Ibrahim Kalin, juru bicara Erdigan, mengatakan "pidato kebenciannya adalah contoh aib bagi oposisi utama".

Menghina presiden adalah kejahatan yang dapat dihukum hingga empat tahun penjara di Turki.

Sebelumnya polisi Turki memulai gerakan untuk menahan 121 mantan pegawai kementerian luar negeri di seluruh penjuru negara itu atas dugaan keterkaitan dengan percobaan kudeta tahun lalu, kata kantor berita Anadolu.

Dikatakannya bahwa pejabat kementerian tersebut sebelumnya dipecat karena diduga memiliki hubungan dengan ulama Fethullah Gulen, yang tinggal di pengasingan di Pennsylvania. Dia menolak tuduhan terlibat dalam kudeta yang gagal pada Juli 2016 tersebut.

Pasukan kontra-terorisme mulai melakukan sergapan serentak di 30 provinsi untuk menangkap tersangka. Beberapa dari tersangka itu diduga pengguna ByLock, aplikasi pesan tersandi, yang menurut pemerintah digunakan oleh jaringan Gulen, kata Anadolu.

Dalam penindakan keras sejak kudeta tersebut, lebih dari 50.000 orang ditahan karena menunggu persidangan atas dugaan memiliki hubungan dengan Gulen, sementara 150.000 orang dipecat atau diskors dari pekerjaan di sektor militer, publik dan swasta.

Pemerintah membantah kekhawatiran kelompok hak asasi manusia tentang penindakan keras tersebut, yang menyatakan bahwa jaringan Gulen menyusup ke institusi seperti pengadilan, militer dan sekolah.

Pada pekan lalu, pasukan keamanan Turki menahan 1.210 orang selama atas dugaan keterlibatan mereka dengan kelompok pemberontak atau percobaan kudeta gagal tahun lalu.

Sebanyak 947 di antaranya ditahan karena dicurigai memiliki hubungan dengan jaringan Fethullah Gulen.

Sebanyak 205 lagi ditahan atas dugaan memiliki hubungan dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang telah melakukan pemberontakan terhadap Turki selama tiga dasawarsa. Lebih dari 40.000 orang tewas dalam perang tersebut.

Empat puluh sembilan orang ditahan karena dugaan keterlibatannya dengan jaringan kelompok IS dan sembilan lainnya lagi ditahan karena dicurigai memiliki hubungan dengan "kelompok teroris kiri", kata kementerian tersebut. demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Pelaksana Perang Narkoba Filipina Siap Jadi Calon Presiden

MANILA - Kepala Kepolisian Filipina Ronald Dela Rosa secara terbuka mengungkapkan keinginannya sebagai calon presiden (capres) di negara tersebut. Rosa merupakan sosok menjalankan kebijakan perang melawan narkoba yang menewaskan ribuan warga Filipina.

Pria yang pensiun pada 2018 itu sangat populer dengan julukan Bato atau Batu. Sebelumnya dia menyatakan maju untuk kursi Senat. Meski demikian, saat pidato setelah upacara pengibaran bendera di kantor pusat kepolisian, Dela Rosa untuk pertama kali menyatakan mungkin mengincar tujuan politik lebih tinggi.

"Tunggu Bato menjadi presiden dan saya akan naikkan gaji kalian empat kali lipat," kata Dela Rosa pada para personel kepolisian dikutip kantor berita Reuters.

Dela Rosa telah sering disebut media nasional sebagai kemungkinan pengganti Duterte pada 2022, selain juara tinju dunia dan Senator Manny Pacquiao, serta putra mendiang diktator Filipina Ferdinand Marcos. Dela Rosa menjadi pelaksana kebijakan Duterte dalam perang melawan narkoba yang menewaskan lebih dari 3.900 orang dalam 16 bulan. Kampanye ini memicu kritik internasional. Meski demikian, survei domestik menunjukkan sebagian besar warga Filipina mendukung kebijakan tersebut.

Duterte memerintahkan kepolisian bulan ini menghentikan semua aktivitas terkait perang melawan narkoba dan menyerahkan semua operasi pada badan pemberantasan narkoba. Langkah itu dilakukan karena semakin banyak muncul kekhawatiran terhadap tindakan kepolisian dalam perang narkoba tersebut. Kepolisian menyangkal berbagai tuduhan bahwa mereka mengeksekusi para pengguna dan pengedar narkoba tanpa proses pengadilan. Menurut kepolisian, para korban itu tewas karena mereka bersenjata dan melawan penangkapan terhadap mereka.

Sementara Duterte menyatakan akan membuat kesepakatan dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump saat bertemu bulan depan untuk membahas keamanan regional dan perang terhadap narkoba. Trump mengunjungi Asia pada 3-14 November di tengah ketegangan atas program nuklir dan rudal Korea Utara (Korut). Trump akan singgah di Manila dalam perjalanan itu. Selama lawatan, Trump juga mengunjungi Jepang, Korea Selatan (Korsel), China, dan Vietnam untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

Trump akan bertemu Duterte, tapi membatalkan pertemuan lebih besar dengan para kepala negara dari China, Korsel, Jepang, India, Australia, dan Selandia Baru. "Ini mengenai terorisme, kerja sama antara dua negara, perang melawan narkoba. Saya harap dapat sepakat dengan dia tentang topik-topik ini," ungkap Duterte sebelum menuju Jepang untuk bertemu Perdana Menteri Shinzo Abe.

"Saya akan membuat kesepakatan dengan Presiden Trump dengan cara paling tepat, menyambutnya sebagai pemimpin penting. Saya akan mendengarkan dia, apa yang dia katakan," ujarnya.

Duterte terkenal dengan ucapannya yang keras terhadap AS. Dia menyebut Washington memperlakukan Filipina dengan buruk.

Credit sindonews.com

Suu Kyi Akui Frustrasi dengan Kelompok HAM PBB

Aung San Suu Kyi

CB, YANGON -- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjuk koordinator penduduk PBB yang baru untuk Myanmar pada Selasa (31/10). PBB menunjuk Knut Ostby dari Norwegia untuk mengambil alih peran kemanusiaan pada saat ketegangan terjadi dengan pemerintah Myanmar mengenai penanganan krisis Rohingya.
Penunjukan sementara dilakukan setelah Myanmar memblokir peningkatan posisi kepala PBB di negara tersebut. Pemimpin de fakto Myanmar, Aung San Suu Kyi mengatakan kepada para diplomat dalam pertemuan pribadi dia frustrasi dengan PBB, khususnya kelompok hak asasi manusia.
Ostby pernah bertugas untuk PBB di sejumlah wilayah yang penuh ketegangan, termasuk Afghanistan dan Timor Timur. Ia akan menggantikan Renata Lok Dessallien yang telah menyelesaikan masa jabatannya.

Saat ini sekitar 600 ribu Muslim Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh setelah kekerasan etnis meletus di negara bagian Rakhine utara Myanmar pada akhir Agustus. Pemantau hak asasi manusia dan pengungsi Rohingya mengatakan tentara dan Buddha Rakhine telah memaksa mereka meninggalkan rumah mereka.
Penyelidik PBB yang mewawancarai orang-orang Rohingya yang tinggal di kamp pengungsian di dekat Cox's Bazar mengatakan, mereka telah mengumpulkan kesaksian yang menunjuk ada pola metodologis yang konsisten, yaitu pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan dan pembakaran.
Tim pencari fakta yang dipimpin mantan jaksa agung Indonesia Marzuki Darusman mengatakan, jumlah korban tewas akibat tindakan militer Myanmar setelah serangan gerilyawan Rohingya pada 25 Agustus tidak diketahui. Namun ada kemungkinan jumlahnya sangat tinggi.
Tim PBB yang dibentuk UN Human Rights Council pada Maret, memperbarui permohonannya untuk mendapat akses ke negara bagian Rakhine dan untuk pembicaraan dengan pemerintah Myanmar dan militer untuk menetapkan fakta-fakta.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Malcolm Turnbull Dinilai tak Mampu Jadi PM Australia

Panelis program Q&A ABC menjawab pertanyaan mengenai kepemimpinan Malcolm Turnbull.

CB, MELBOURNE -- Dua sosok di Australia yang jarang sependapat, yaitu mantan PM Kevin Rudd dan penyiar radio Alan Jones, menemukan kesamaan dalam program Q&A ABC News pekan ini. Mereka sepakat Partai Liberal tidak akan memenangkan Pemilu berikutnya jika dipimpin Malcolm Turnbull.

Sejak Senin pekan lalu Pemerintahan PM Turnbull memasuki gejolak. Dia mengakui bahwa program broadband NBN Co merupakan "kecelakaan" yang mungkin tidak akan pernah mendatangkan keuntungan.
Pada Rabunya, Menteri Tenaga Kerja Michaelia Cash mengakui salah satu stafnya membocorkan rencana penggrebekan polisi ke kantor Serikat Buruh Australia. Lalu pada Kamis, PM Turnbull membuyarkan harapan warga Aborigin untuk mengadakan referendum bagi pembentukan badan penasehat yang baru.
Dan pada Jumat, Mahkamah Agung (High Court) Australia memutuskan bahwa lima anggota parlemen sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk duduk di lembaga tersebut.
Berbagai persoalan ini kemudian diperdebatkan para panelis program Q&A ABC. Mereka terdiri atas editor politik The Australian Financial Review Laura Tingle, Profesor (Emeritus) di Universitas La Trobe Judith Brett, mantan PM Kevin Rudd dan komentator radio Alan Jones. Mereka memperdebatkan apakah Turnbull "tidak mampu menjabat sebagai PM".
Ketika Jones ditanya apakah PM Turnbull "menghancurkan nilai-nilai Partai Liberal", dan apakah Tony Abbott (juga dari Partai Liberal) bisa menjadi PM kembali, Alan Jones mengatakan bahwa Pemerintah harus menangani "masalah yang begitu nyata".
"Harus ada orang yang memiliki nyali dan menyatakan, 'ada masalah yang begitu nyata'. Kita tidak bisa menang jika orang ini yang memimpin," kata Jones.
"Lalu siapa yang akan mengangkat tangan? Tergantung partai untuk memutuskan," lanjutnya.
Jones mengatakan kelemahan Partai Liberal adalah karena meremehkan Pemimpin Oposisi Bill Shorten. "Shorten bukan slogan, bukan slogan politik semata. Ketika dia datang ke supermarket dan pusat perbelanjaan - atau ke daerah yang dilanda banjir - Bill Shorten bisa nyambung dengan rakyat ini," katanya.
Sementara Kevin Rudd mengatakan saat berkunjung ke Queensland, dia kaget melihat kemarahan warga terkait program boradband NBN. "Saya sangat kaget bagaimana orang di Queensland kecewa dengan Malcolm. Di semua kalangan. Kalangan pengusaha. Para guru. Di sana-sini," ujarnya.
"Saya belum pernah menemukan hal seperti itu dengan pemimpin konservatif terdahulu. Saya tidak mengerti apa yang telah lakukan sampai dia mendapatkan hal seperti itu," kata Rudd, yang mantan PM dari Partai Buruh.
"Hal terakhir yang ingin saya sampaikan, jangan remehkan kapasitas mismanajemen NBN yang luar biasa dalam memicu kemarahan rakyat di seluruh negeri di daerah yang tak diperkirakan," katanya.
Sementara Laura Tingle mengatakan PM Turnbull sangat bagus dalam memberikan semangat namun orang merasa dia tidak memimpin mereka. Ketika ditanya apakah Partai Liberal bisa memilih Menteri Luar Negeri Julie Bishop sebagai pemimpin mereka, Tingle menilai hal itu tidak mungkin terjadi.
"Semua orang melihat Julie Bishop sebagai Menteri Luar Negeri yang sangat kompeten. Dia piawai dalam hal itu. Namun mereka tidak melihat Julie Bishop sebagai alternatif," katanya.
"Sebenarnya, dia punya banyak musuh. Maksudnya, saya mengagumi kesuksesannya bertahan selama dia melewati semua perubahan kepemimpinan. Namun dia menciptakan banyak musuh untuk itu," jelasnya.

Pengakuan terhadap First Nations

Rudd dan Jones kembali menunjukkan kesamaan pendapat saat ditanya tentang penolakan pemerintah terhadap pernyataan Uluru Statement mengenai pembentukan badan penasehat urusan Aborigin.
Seorang penanya menyatakan "Tahun ini sudah 50 tahun sejak Referendum 1967 untuk menghitung jumlah warga Aborigin dan Torres Strait Islander. Pada Kamis lalu, Pemerintahan Turnbull menolak pernyataan Uluru Statement from the Heart, dengan dalih hal itu tidak mungkin diterima dalam referendum. Apakah panel setuju dengan warga Australia tidak mau memberikan pengakuan konstitusional kepada First Nations kita? "
"Jika Anda mempercayai hal itu, laksanakan saja," kata Jones.
"Ini hanya memberi pengakuan konstitusional terhadap apa yang sudah ada. Lembaga itu akan berada di luar Parlemen, dan terkait masalah Penduduk Asli, Parlemen dapat berkonsultasi dengan orang-orang itu. Seberapa sulitnya?" katanya.
Sementara Rudd mendesak PM Turnbull mempertimbangkan keputusan yang "sangat merusak" itu.
"Hal yang mengejutkan saya - saat kembali ke negara ini minggu ini, melihat bagaimana keputusan itu diambil dan kemudian diumumkan - dengan sendirinya saya rasa telah menghina proses rekonsiliasi yang kita persiapkan cukup lama," katanya.
"Saya sangat meminta Turnbull memikirkan hal yang satu ini. Dari segi kerusakan yang Anda timbulkan terhadap sesuatu yang kebanyakan dari kita telah banyak menghabiskan waktu coba menemukan jalan terbaik," tutur Kevin Rudd.

Credit republika.co.id/australiaplus.com

Ini Klarifikasi PM Belgia Ihwal Kedatangan Puigdemont

Warga mengibarkan bendera Katalan pada unjuk rasa di Barcelona

CB, BRUSSELS -- Carles Puigdemont, presiden Katalunya yang digulingkan otoritas Spanyol, tidak datang ke Belgia atas undangan pemerintah negara tersebut. Demikian penjelasan Perdana Menteri Belgia Charles Michel, Selasa (31/10).

Ia menambahkan Puigdemont akan diperlakukan sebagai warga negara Uni Eropa lainnya.
Puigdemont yang mengadakan konferensi pers di Brussel mengatakan dia menerima pemilihan cepat yang dilakukan oleh pemerintah pusat di Madrid namun meminta jaminan yudisial sebelum kembali ke Spanyol.

"Pemerintah Belgia tidak mengambil satu langkah pun untuk mendorong Puigdemont datang ke Belgia," kata kantor Perdana Menteri Charles Michel dalam sebuah pernyataan.

"Pemerintah Belgia berulang kali meminta dialog politik untuk menyelesaikan krisis di Spanyol, dalam rangka tatanan nasional dan internasional," tambahnya.

Sebelumnya Carles Puigdemont yang kini berada di Belgia menyerukan "oposisi demokratis" atas aksi pengambilalihan Katalunya oleh Madrid menyusul deklarasi kemerdekaan Katalan.

"Sangat jelas bahwa bentuk terbaik untuk mempertahankan keberhasilan yang dicapai sampai sekarang adalah oposisi demokratis terhadap pasal 155, "kata Puigdemont dalam sebuah pernyataan singkat.

Spanyol jatuh ke dalam kemelut pada 1 Oktober ketika Katalunya, negara bagian di wilayah timur laut, yang menyumbangkan sekitar 20 persen dari produk domestik bruto Spanyol, mengadakan referendum kemerdekaan, meskipun pengadilan telah menyatakan bahwa penyelenggaraan tersebut melanggar hukum.

Katalunya menyatakan kemenangan meski tingkat partisipasinya hanya 43 persen. Gejolak politik di Spanyol meningkat pada Jumat (27/10) setelah pemerintah Madrid menolak presiden dan parlemen Katalunya beberapa jam setelah wilayah tersebut mengumumkan kemerdekaan.

Spanyol kemudian memecat kepala kepolisian daerah Katalunya Josep Lluis Trapero, sebagai bagian dari tindakan pemerintah di Madrid, yang menguasai daerah mandiri tersebut, untuk menghentikan dorongan terhadap terwujudnya kemerdekaan.

Credit republika.co.id

Di Belgia, Mantan Presiden Catalonia Pastikan Tak Minta Suaka

Sempat menghilang setelah dimakzulkan, Carles Puigdemont akhirnya tampil di hadapan publik Belgia. Namun, dia memastikan tidak akan meminta suaka ke Brussels. (Reuters/Yves Herman)

Jakarta, CB -- Sempat menghilang setelah dimakzulkan karena mendeklarasikan kemerdekaan Catalonia dari Spanyol, Carles Puigdemont akhirnya tampil di hadapan publik Belgia. Namun, mantan presiden Catalonia itu memastikan tidak akan meminta suaka ke Brussels.

"Saya di sini bukan untuk mencari suaka politik, Saya di Brussels sebagai ibu kota Eropa, agar dapat bertindak lebih bebas dan aman," ujar Puigdemont, sebagaimana dilansir CNN, Selasa (31/10).

Pengacara Puigdemont, Paul Bakaert, mengatakan bahwa kliennya bersama jajaran pemerintahannya tiba di Brussels pada Senin (30/10), ketika situasi politik di Barcelona memanas pasca-deklarasi kemerdekaan Catalonia, Jumat lalu.

Tak lama setelah deklarasi kemerdekaan itu, Spanyol langsung mencabut otonomi Catalonia dan memecat Puigdemont. Di bawah payung hukum Pasal 155 Konstitusi, Spanyol pun merencanakan pemilihan umum di Catalonia pada Desember mendatang.

Di hari itu juga, ketua jaksa penuntut Spanyol, Jose Manuel Maza, mengancam akan menuntut Puigdemont atas tuduhan pemberontakan, penghasutan, dan penyalahgunaan dana untuk membangkang terhadap pemerintah.

Kala itu, publik sempat mempertanyakan keberadaan Puigdemont yang tak terlihat dalam rapat partainya di Barcelona. Ia sempat meredam spekulasi dengan mengunggah foto sedang berada di dalam markas pemerintah Catalonia.

Namun setelah diselidiki, foto itu diambil sehari sebelumnya. Sejumlah media kemudian mulai memberitakan bahwa Puigdemont berada di Brussels untuk bersembunyi.

Bakaert pun akhirnya memberikan klarifikasi bahwa Puigdemont memang berada di Brussels, tapi bukan untuk bersembunyi.

"Karena ini merupakan ibu kota Eropa, dia secara legal ada di sini. Benar-benar legal dan dia memang memiliki hak untuk datang ke sini. Dia tidak bersembunyi, tapi lebih baik berada di Brussels ketimbang Barcelona," katanya.

Sebelumnya, Menteri Imigrasi Belgia, Theo Francken, pun membuka kemungkinan negaranya memberikan suaka bagi Puigdemont.

Namun, Perdana Menteri Belgia, Charles Michel, mengatakan bahwa memberikan suaka kepada Puigdemont sama sekali tidak ada dalam agenda negaranya.

"Saya meminta Theo Francken tidak menyiramkan minyak ke api yang sudah membara," tutur Michel kepada kantor berita Belga.

Credit cnnindonesia.com

Pengadilan Spanyol Panggil Presiden Terbuang Catalonia

Pengadilan Tinggi Spanyol memanggil Presiden terguling daerah otonom Catalonia untuk memberikan kesaksian terkait kemerdekaan Catalonia. Kasusna isebut akan disidangkan.(REUTERS/Ivan Alvarado)

Jakarta, CB -- Presiden terbuang Catalonia, Carles Puidemont, diundang Pengadilan Tinggi Spanyol untuk memberi kesaksian hari ini. Puigdemont dan 13 anggota pemerintahannya dipecat dari pemerintahan karena mendorong referendum Catalonia untuk merdeka.

Sebelumnya, Puigdemont yang berada di Brussels, Belgia menyatakan pihaknya menerima keputusan pemerintah Spanyol menyelenggarakan pemilihan umum dini di daerah otonom Barcelona. Pemlu itu direncanakan digelar pada 21 Desember mendatang.

Dalam jumpa pers di Brussels, Puigdemont mengatakan dirinya akan kembali ke Catalonia andaikan ada jaminan dari pemerintah Spanyol yang berpusat di Madrid. Puigdemont sendiri mengaku tak mencari suaka ke Belgia setelah jaksa Spanyol menganjurkan dakwaan pemberontakan dan penghasutan. Dan, pengadilan tinggi Spanyol akan memulai proses persidangan tersebut.

Puigdemont pun menegaskan pihaknya masih mendorong kemerdekaan seutuhnya Catalonia dari Spanyol. Dia menggunakan frasa ‘jalan masih panjang’.

"Saya meminta rakyat Catalonia menyiapkan perjalanan panjang. Demokrasi akan menjadi dasar kemenangan kami," kata Puigdemont yang berada di Brussels sejak akhir pekan lalu seperti dikutip dari Reuters.

Apa yang terjadi di Catalonia sejak awal bulan ini menjadi yang terbesar dalam empat dekade terakhir sejarah Spanyol yang dipicu referendum kemerdekaan di Catalonia pada awal Oktober lalu.

Meskipun dinyatakan ilegal oleh pengadilan Spanyol dan kurang dari separuh pemilih yang memenuhi syarat Catalonia ikut ambil bagian dalam pemungutan suara, pemerintah daerah otonom yang kala itu dipimpin Puigdemont menyatakan pemungutan suara tersebut memberinya mandat untuk mendeklarasikan kemerdekaan.

Credit cnnindonesia.com

Jaksa Agung Tuding eks Presiden Catalonia Khianati Spanyol

Eks Presidnen Regional Catalonia Carles Puigdemont (kanan) dituding berkhianat dan menyatalahgunakan wewenang. (Reuters/Sergio Perez)

Jakarta, CB -- Jaksa Agung Spanyol menuding mantan pemimpin Catalan, Carles Puigdemont, melakukan pengkhianatan dan penghasutan, sementara eks presiden regional bersama rekan-rekan dari pemerintahannya yang baru dibubarkan itu pergi ke Belgia dan menyewa pengacara di sana.

Saat Madrid mulai memberlakukan kekuasaan pusat di Catalonia, Jaksa Agung Jose Manuel Maza yang dikutip Reuters pada Selasa (31/10) meminta para pemimpin Catalan yang menggelar referendum kemerdekaan ilegal dari Spanyol dijatuhi hukuman pengkhianatan, penghasutan, penipuan dan penyalahgunaan dana.

Pemungutan suara 1 Oktober lalu di kawasan otonom dengan pemasukan tinggi dan bahasa dan kebudayaan sendiri itu memicu krisis terbesar di Spanyol. Pada Jumat lalu, Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy membubarkan pemerintahan pro-kemerdekaan Catalonia, memutuskan untuk menggelar pemilihan umum sela 21 Desember ini dan menyatakan pemerintah pusat akan mengambil kuasa.

Proses itu berjalan mulus pada Senin, sementara para pekerja mengabaikan seruan pembangkangan sipil dan tetap bekerja, sementara pihak pendukung pemisahan wilayah sepakat untuk maju pada pemilu Desember nanti.

Seorang pejabat pemerintahan Spanyol menyatakan bahwa Puigdemont telah berangkat ke Belgia. Dia mengendarai mobil ke Marseilles, Perancis, untuk mengejar jadwal penerbangan ke Belgia bersama lima anggota pemerintahannya, kata sejumlah media Spanyol yang dikutip Reuters.

Pengacara Belgia Paul Bekaert menyatakan telah menerima Puigdemont sebagai kliennya. Namun, penasihat hukum yang lewat situs webnya mengaku terlibat dengan sebuah organisasi hak asasi manusia itu belum mengonfirmasi apakah dirinya bekerja untuk mengupayakan suaka untuk para bekas petinggi Catalan itu.

"Saya bisa mengonfirmasi bahwa Carles Puigdemont menunjuk saya sebagai perwakilan hukum, sementara ia saat ini berada di Belgia," kata Bekaert kepada Reuters. "Saat ini tidak ada berkas spesifik yang saya persiapkan untuk yang bersangkutan."

Bekaert mengatakan kepada VTM bahwa Puigdemont bahwa Puigdemont tidak melarikan diri dari Catalonia, tidak bersembunyi dan akan tampil di muka publik di Brussel, hari ini.

Setelah melakukan pertemuan selama satu jam di Belgia, pengacara yang mengaku berpengalaman dalam bidang suaka dan eksttradisi ini menyatakan kliennya sangat bersemangat, "berkat dukungan para pendukungnya di Catalonia.

Credit cnnindonesia.com

Senator Demokrat Kenalkan RUU Pencegah Trump Mengebom Nuklir Korut

WASHINGTON - Para senator Partai Demokrat Amerika Serikat (AS) resmi memperkenalkan rancangan undang-undang (RUU) yang berfungsi untuk mencegah Presiden Donald Trump meluncurkan serangan bom nuklir terhadap Korea Utara (Korut). RUU diperkenalkan hari Selasa, menjelang lawatan Trump ke Asia.

Produk konstitusi itu nantinya tak hanya mencegah presiden AS meluncurkan serangan, tapi juga mencegah pengeluaran dana untuk perang, tanpa persetujuan Kongres. Kendati demikian, persetujuan seperti itu tidak berlaku jika Korea Utara yang pertama kali menyerang Amerika Serikat.

CIA sudah memperingatkan bahwa rezim Kim Jong-un yang berkuasa di Korea Utara hanya butuh beberapa bulan lagi untuk mengembangkan kemampuannya guna menyerang daratan AS dengan senjata nuklir. Tapi, pemerintah Trump berjanji untuk mencegahnya.

”Saya khawatir bahwa antusiasme presiden tidak akan diperiksa oleh para penasihat di sekitarnya,” kata Senator Partai Demokrat, Chris Murphy, sponsor utama RUU tersebut kepada wartawan dalam sebuah konferensi telepon, yang dilansir Reuters, Rabu (1/11/2017).

Beberapa politisi Partai Republik juga menyatakan keprihatinannya terhadap retorika Trump. Namun, tidak ada yang mensponsori RUU tersebut. Ada tujuh senator Demokrat yang mendukung rancangan konstitusi itu. Senator lain dari kubu independen, Bernie Sanders, juga mendukung.

Partai Republik saat ini menguasai mayoritas di Senat dan Kongres AS. Namun, tidak ada indikasi bahwa pemimpin kongres mengizinkan pemungutan suara untuk meloloskan RUU itu. Langkah serupa pernah diusulkan awal tahun ini, tapi gagal.

”Saya memiliki keyakinan bahwa jika ini sampai pada pemungutan suara di lantai Senat, itu akan menang,” kata Murphy.

Para anggota parlemen juga telah mencoba untuk mengambil kembali kontrol yang lebih besar atas kebijakan luar negeri dari Gedung Putih.

Kongres pernah mengeluarkan sebuah undang-undang pada bulan Juli yang melarang presiden Trump mencabut sanksi terhadap Rusia tanpa persetujuan dari pembuat undang-undang. UU tersebut sukses membuat Presiden Trump tak berdaya. Padahal dia sejak awal ingin membangun hubungan baik dengan Moskow.

Dalam sidang Senat pada Senin lalu, Menteri Luar Negeri Rex Tillerson dan Menteri Pertahanan James Mattis mengatakan bahwa Trump tidak memiliki wewenang untuk menggunakan kekuatan untuk melawan Korea Utara tanpa ada ancaman yang akan segera terjadi. Hanya saja, kedua menteri itu tidak mendefinisikan ancaman apa yang dimaksud.

Credit sindonews.com

Cegah PD III, NATO Desak Tekanan Terhadap Korut Ditingkatkan

TOKYO - NATO akan "memberi tekanan" pada negara-negara lain untuk meningkatkan sanksi terhadap Korea Utara (Korut). Pasalnya negara tersebut bertahan dengan program nuklir rudalnya.

Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, telah menekankan perlunya meningkatkan cengkeraman dunia di kerajaan pertapa itu untuk memastikan bahwa Perang Dunia ke-3 tidak pecah.

"Bagi NATO, penting untuk memberi tekanan pada Korea Utara untuk memastikan semua negara menerapkan sanksi tersebut untuk mencapai resolusi damai," kata Stoltenberg dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dikutip dari Daily Express, Selasa (31/10/2017).

Pernyataan Stoltenberg mendapat dukungan dari Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Menurutnya memberikan tekanan kepada Korut lebih efektif ketimbang dialog.

"Alih-alih dialog, perlu untuk membuat Korea Utara mengubah kebijakan dengan menaikkan tekanan secara maksimal," kata Abe dalam sebuah pengumuman bersama dengan Stoltenberg.

Perjalanan Stoltenberg ke Tokyo hadir jelang kunjungan resmi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ke Asia, yang dimulai di Jepang pada hari Minggu.

Pembicaraan mengenai Korut diperkirakan akan mendominasi sebuah perjalanan yang akan mencakup pemberhentian di Beijing. Trump diperkirakan akan menekan kepemimpinan China untuk bertindak lebih tegas terhadap Pyongyang. China adalah sekutu utama dan mitra dagang Korut.

Trump telah memperingatkan Korut akan hancur total jika mengancam AS dengan rudal balistik dan senjata nuklir.

Korut telah memicu ketegangan minggu lalu ketika mengulangi ancaman untuk melakukan uji coba nuklir di Samudera Pasifik dalam demonstrasi kemampuan nuklirnya.

Credit sindonews.com

Thailand cabut paspor mantan PM Yingluck Shinawatra

Mantan Perdana Menteri Thailand yang dimakzulkan Yingluck Shinawatra mengatupkan tangan saat tiba di Mahkamah Agung untuk sidang kriminal kelalaian atas perannya dalam skema subsidi beras yang dililit utang, di Bangkok, Thailand, Jumat (4/11/2016). (REUTERS/Chaiwat Subprasom)

Bangkok (CB) - Thailand mencabut paspor perdana menteri terguling Yingluck Shinawatra, yang belum secara resmi terlihat di hadapan publik sejak meninggalkan negara itu dua bulan lalu, menjelang hari persidangannya, ujar pejabat pada Selasa.

Sang mantan perdana menteri, yang pemerintahan terpilihnya digulingkan dalam kudeta 2014, dihukum lima tahun penjara secara absentia bulan lalu karena tidak menghentikan korupsi dalam kebijakannya soal beras.

Putusan tersebut dikecam oleh pendukung Yingluck sebagai upaya yang didukung junta untuk menyingkirkannya dari dunia politik selamanya.

"Semua paspor Yingluck dicabut sekarang," ujar Perdana Menteri Thailand Don Pramudwinai kepada wartawan di Bangkok, seperti diwartakan AFP.

"Kami tidak mengetahui keberadaannya, hanya melaporkan bahwa dia berada di Inggris Raya tetapi tidak di kota mana,” tambahnya.

Yingluck memiliki empat paspor Thailand – dua paspor pribadi dan dua paspor diplomatik, ujar otoritas.

Wakil kepala kepolisian Thailand Srivara Ransibrahmanakul mengatakan bahwa otoritas masih berusaha memastikan keberadaan sang mantan perdana menteri saat berusaha mengekstradisinya.

Credit antaranews.com

PM Thailand Tegaskan Aktivitas Politik Masih Dilarang

Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha.

CB, BANGKOK -- Pemerintah militer Thailand pada Selasa (31/10) waktu setempat menyatakan belum akan mencabut larangan aktivitas politik, meski pemilihan umum dijadwalkan tahun depan dan tekanan dari partai politik.

Larangan pertemuan partai politik telah dilakukan sejak militer merebut kekuasaan dalam kudeta 2014. Ada seruan dari semua kelompok politik untuk mengakhiri larangan tersebut.

Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha menyebutkan perpecahan politik yang terus-menerus dan rumit menjadi alasan mengapa larangan harus tetap ada. "Kami tidak akan mencabut larangan ini hari ini, tapi jangan frutasi," kata Prayuth usai rapat kabinet pada Selasa (31/10) waktu setempat.

Pada awal bulan ini Prayuth mengatakan Thailand akan mengadakan pemilihan umum pada November 2018. Kabar tersebut disambut oleh sebagian besar investor di negara dengan ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara itu.

Hanya ada sedikit perlawanan terhadap peraturan junta sejak 2014 karena pihak berwenang telah memenjarakan puluhan kritikus. Pemerintah telah mengatakan paartai-partai perlu menunggu keputusan kapan kehidupan politik akan dilanjutkan, sampai setelah pemakaman Raja Thailand Bhumibol Adulyadej dikremasi pada pekan lalu.

Ketegangan memburuk di Thailand sejak 2006 ketika sebuah kudeta terhadap perdana menteri Thaksin Shinawatra. Sejak saat itu, negara tersebut telah menyaksikan pertarungan yangrusuh termasuk demonstrasi jalanan yang mematikan.

Seorang politikus dari partai besar Sunisa Lertpakawat marah karena keputusan untuk tidak mencabut larangan aktivitas politik pada Selasa (31/10) waktu setempat. "Saya ingin junta menunjukkan beberapa ketulusan tentang pemilihan tersebut dengan mencabut larangan itu," kata anggota Partau Puea Thai yang dipimpin Thaksin.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

TV Jepang: Terowongan Situs Tes Nuklir Korut Runtuh, 200 Orang Tewas

TOKYO - Terowongan bawah tanah yang jadi situs tes senjata nuklir di Punggye-ri, Korea Utara (Korut) runtuh. Sekitar 200 orang dilaporkan tewas.

Runtuhnya terowongan bawah tanah itu dilaporkan Asahi TV, sebuah stasiun televisi Jepang, yang mengutip sumber di Korut, pada Selasa (31/10/2017) malam. Sebanyak 100 orang dilaporkan tewas di dalam terowongan, dan 100 orang lainnya dilaporkan tewas saat hendak ditolong regu penyelamat.

Insiden itu terjadi saat orang-orang melakukan pembangunan di terowongan bawah tanah di lokasi uji coba senjata nuklir tersebut pada 10 Oktober 2017.

Menurut laporan televisi Jepang, uji coba keenam senjata nuklir Korea Utara pada 3 September kemungkinan besar menjadi penyebab runtuhnya terowongan bawah tanah dan menciptakan kerusakan serius di wilayah tersebut.

Tidak ada pejabat Pyongyang yang mengonfirmasi laporan stasiun televisi Jepang itu. Namun, para ahli sejak sebulan lalu telah mengkhawatirkan runtuhnya situs tersebut sejak uji ledak bom hidrogen yang oleh Korut diklaim sebagai “keberhasilan yang sempurna”.

Bom hidrogen itu diklaim 10 kali lebih kuat daripada bom nuklir yang dijatuhkan di Hiroshima pada akhir Perang Dunia II.

Tes senjata berbahaya itu pernah memicu gempa 6,3 skala richter (SR) pada saat itu. Gambar satelit yang diperoleh website 38 North, yang mengkhususkan diri pada isu-isu Korut, menunjukkan beberapa tanah longsor terjadi setelah uji coba senjata nuklir pada 3 September 2017.

Cerobong asap pernah dilaporkan terlihat di Gunung Mantap yang kemungkinan disebabkan oleh uji coba senjata nuklir di situs bawah tanah. Belum jelas seberapa parah kerusakan di gunung itu, namun ada laporan tentang retakan yang signifikan di gunung tersebut.

Credit sindonews.com

Korut Disebut Mencuri Cetak Biru Kapal Canggih Korsel

Tentara siber Korut

CB, PYONGYANG -- Surat kabar Dong-A Ilbo melaporkan pernyataan dari anggota parlemen dari partai oposisi Kyeong Dae-soo bahwa Korea Utara (Korut) telah mencuri cetak biru dokumen rahasia dari pembuat kapal terbesar di dunia. Dokumen rahasia yang tidak disebutkan namanya tersebut berisi cetak biru kapal yang dilengkapi rudal dan kapal selam.

Seperti dikutip Telegraph, Selasa (31/10), sekitar 60 dokumen rahasia militer termasuk di antara 40 ribu yang diretas dari perusahaan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering, Korea Selatan padaApril 2016. Informasi tersebut mencakup informasi tentang teknologi konstruksi,cetak biru, sistem senjata serta penaksiran kapal dan kapal selam.

Kapal yang dilengkapi perlindungan dan kapal selam milik Korsel ini merupakan kunci dari rencana untuk melakukan serangan mendadak terhadap Korut.

Kepada suratkabar tersebut Kyeong menyebutkan telah menerima informasi tentang peretasan dari Kementerian Pertahanan Korsel yang memeriksa pembuat kapal selamaenam bulan. Kemudian pada awal bulan ini, seorang anggota parlemen Korsel secara terpisah mengatakan, peretas Korut mencuri rencana militer yang dikembangkan oleh AS dan Korsel tahun lalu, termasuk rencana serangan pemenggalan kepala sangat rahasia terhadap pemimpin Korut Kim Jong-un.

Rezim Kim dinilai telah mengembangkan kemampuan siber karena sanksi perdagangan dan ekonomi domestik yang membuatnya sulit untuk berinvestasi pada kemampuan militer konvensional.

Akan tetapiKorut membantah tuduhan tersebut. "Kami membuat sangat jelas bahwa PDRK tidak memilki hubungan sama sekali dengan tindakan kriminal siber," ujar pusat kantor berita resmi Korea melaporkan, mengutip seorang juru bicara dariAsosiasi Korea-Eropa yang menggunakan nama resmi negara tersebut.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Korut Diduga Curi Cetak Biru Kapal Perang Korsel

Ilustrasi. (Reuters/Kacper Pempel)

Jakarta, CB -- Korea Utara diduga mencuri cetak biru kapal perang Korea Selatan setelah meretas basis data perusahaan Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd pada April tahun lalu.

"Kami hampir 100 persen yakin peretas Korea Utara ada di balik peretasan itu dan mencuri dokumen sensitif perusahaan," ujar pejabat Partai Kebebasan Korea, Kyung Dae-soo, kepada Reuters, Selasa (31/10).

Kyung mengatakan, Daewoo Shipbuilding selama ini dipercaya untuk membuat kapal perang Korsel. Menurut Kyung, Korut kemungkinan besar mengincar cetak biru kapal-kapal tersebut.

Berdasarkan keterangan penyelidik, peretasan ini awalnya terdeteksi oleh Kementerian Pertahanan Korsel saat sedang menginvestigasi kejahatan siber.

Namun hingga kini, hasil penelitian dan seberapa penting dokumen yang dicuri oleh Korut masih dirahasiakan oleh tim penyelidik.

Seorang juru bicara Daewoo Shipbuilding memastikan bahwa pihaknya sudah mengetahui mengenai laporan ini dan sedang menyelidiki lebih lanjut rincian pernyataan Kyung.

Meski demikian, Kyung memastikan bahwa tim penyelidik cukup yakin Korut ada di balik peretasan ini karena metodenya sangat mirip dengan kasus penjebolan oleh oknum dari negara pimpinan Kim Jong-un tersebut.

Sebelumnya, sejumlah pembuat kebijakan Korsel mengatakan bahwa peretas Korut mencuri banyak dokumen rahasia militer, termasuk rencana perang bersama Amerika Serikat.

Otoritas Inggris juga menduga peretas Korut sebagai dalang di balik serangan "Wannacry" yang mengganggu jaringan bisnis dan pemerintahan dunia.

Credit cnnindonesia.com

Pyongyang Luncurkan Rencana Percepatan Program Satelit Luar Angkasa

PYONGYANG - Surat kabar Korea Utara (Korut), Rodong Sinmun, menerbitkan sebuah ulasan yang meletakkan rencana negara tersebut untuk mengirim lebih banyak satelit ke luar angkasa dalam lima tahun ke depan. Program tersebut diyakini dapat berkontribusi untuk memperbaiki ekonomi dan kehidupan masyarakat, bunyi artikel tersebut.

"Ini adalah tren global untuk mencari pembangunan ekonomi melalui program luar angkasa," tulis Rodong Sinmun seperti dikutip dari Sputnik, Selasa (31/10/2017).

"Menurut rencana lima tahun kami untuk pengembangan ruang angkasa, kami akan meluncurkan satelit kerja lagi, seperti yang dilakukan oleh geostasioner," imbuh media itu.

Satelit geostasioner mengorbit Bumi sekitar 38.500 kilometer (22.000 mil) dari posisi tetap di atas khatulistiwa dan berputar dari barat ke timur seperti Bumi.

Korut meluncurkan satelit pengamatan Kwangmyongsong-4 Earth ke orbit pada bulan Februari 2016. Korut sendiri hanya berhasil mengirim dua pesawat ruang angkasa ke orbit dari lima upaya.

Korean Times melaporkan beberapa ahli menduga peluncuran satelit sebelumnya merupkan uji rahasia komponen rudal balistik antar benua (ICBM). Dugaan tersebut merujuk pada komponen yang digunakan untuk meluncurkan satelit juga digunakan dalam rudal balistik. Uni Soviet dan AS mengadopsi praktik serupa selama Perang Dingin.

Pyongyang telah lama berusaha untuk mempersenjatai ICBM dengan senjata nuklir untuk menciptakan ancaman pencegahan yang kredibel terhadap musuh-musuh.

"Kita harus berasumsi, dan sebagai komandan Komando Strategis saya harus berasumsi, bahwa mereka memiliki bom dan mereka akan memiliki kemampuan untuk menerapkannya pada ICBM," kata komandan Komando Strategis AS, Jenderal John Hyten, bulan lalu.

Analis baru-baru ini mencatat peningkatan aktivitas di dekat stasiun peluncuran satelit Sohae, tempat satelit telah diluncurkan sebelumnya, lapor Korea Times. Namun, citra satelit yang ditangkap oleh 38North, sebuah situs yang didedikasikan untuk memantau Korut, pada awal Agustus menunjukkan bahwa tidak ada indikasi persiapan untuk peluncuran satelit atau uji mesin.

Program luar angkasa Pyongyang telah memicu perselisihan diplomatik di masa lalu.

Setelah uji coba pada bulan Februari 2016 terhadap Kwangmyongsong-4, Menteri Luar Negeri AS John Kerry menyebut peluncuran satelit sebagai provokasi besar, yang mengancam tidak hanya keamanan Semenanjung Korea, tapi juga wilayah dan Amerika Serikat. Kerry menambahkan bahwa Washington akan bekerja sama dengan sekutunya dan anggota Dewan Keamanan PBB mengenai langkah-langkah signifikan untuk membuat DPRK mempertanggungjawabkannya.

"Betapapun gigihnya kekuatan permusuhan tersebut dapat menyangkal status DPRK sebagai produsen dan peluncur satelit, statusnya tidak akan pernah berubah dan tidak akan pernah bisa meninggalkan proyeknya karena adanya oposisi," tulis Rodong Sinmun pada sebuah artikel di bulan Februari menggunakan sebutan resmi Korut.

"Beberapa negara tertentu memanipulasi sanksi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mencegah pembangunan luar negeri dari sebuah negara berdaulat yang sah hanya karena mereka merasa terganggu. Ini tidak bisa diterima," surat kabar tersebut mengulangi 31 Oktober lalu.

Credit sindonews.com

Delapan Orang Tewas dalam Serangan di New York

Terorisme dan AS/ilustrasi

CB, NEW YORK -- Sedikitnya delapan orang tewas dan 11 lainnya cedera di New York, Amerika Serikat (AS), setelah sopir truk masuk ke jalur sepeda di Lower Manhattan dan menabrak sejumlah orang di sana.

Dilansir dari BBC, Rabu (1/11), seorang pria berusia 29 tahun yang mengendarai truk tersebut ditembak oleh petugas polisi. Pria itu pun berhasil diringkus.

Pria tersebut diketahui bernama Sayfullo Saipov, seorang imigran yang datang ke AS pada 2010 dan menetap di Florida.

Wali Kota New York Bill de Blasio mengatakan, peristiwa ini merupakan tindakan pengecut yang ditujukan kepada warga sipil yang tidak bersalah.

"Kami tahu bahwa tindakan ini dimaksudkan untuk menghancurkan semangat kami, tapi kami juga tahu bahwa orang-orang New York kuat, orang-orang New York tangguh dan semangat kami tidak akan pernah padam oleh tindakan kekerasan dan tindakan yang dimaksudkan untuk mengintimidasi kami," kata Blasio.

Komisaris New York Police Department (NYPD) James O'Neill mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, sebuah kendaraan yang disewa dari pengecerHome Depot menyerang pesepeda dan pejalan kaki di sepanjang jalur sepeda yang terdiri dari 20 blok. Kendaraan itu kemudian terhenti setelah menabrak bus sekolah, melukai dua orang dewasa dan dua anak.

Pengemudi muncul dengan memegang dua pistol dan berteriak-teriak. Ia ditembak di perut oleh seorang petugas polisi yang ditempatkan di dekat lokasi kejadian. Sebuah pistol paintball dan pistol pellet ditemukan dari tempat kejadian.

"Orang-orang yang meninggal dan terluka baru saja pergi, pulang kerja atau sekolah atau menikmati sinar matahari dengan sepeda mereka. Ini adalah tragedi yang sangat besar bagi banyak orang, bagi banyak keluarga di New York," kata O'Neill.

Seorang saksi yang bernama Eugene mengatakan kepada ABC Channel 7, ia melihat sebuah truk pick-up putih yang melaju cepat menyusuri jalan setapak di sepanjang West Side Highway, dekat Sekolah Menengah Stuyvesant. Kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan penuh dan melukai sejumlah orang. Ia juga mengaku mendengar sekitar sembilan atau 10 suara tembakan.

Seorang saksi lainnya mengatakan kepada jaringan TV lokal NY1 bahwa ia melihat seorang pria berjalan di sekitar persimpangan dan mendengar lima sampai enam tembakan. "Saya melihat dia memiliki sesuatu di tangannya, tapi saya tidak tahu apa itu, tapi mereka mengatakan bahwa itu adalah pistol," katanya.

Presiden AS Donald Trump telah diberitahukan tentang insiden tersebut. "Di NYC, terlihat seperti serangan lain oleh orang yang sangat sakit dan gila. Penegakan hukum akan sangat ketat. Kami tidak boleh membiarkan ISIS kembali, atau masuk negara kami setelah mengalahkan mereka di Timur Tengah dan tempat lain. Cukup!" kata Trump dalam akun Twitternya.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Kota New York Alami Teror Penembakan

Pistol/ilustrasi

CB, NEW YORK -- Polisi Kota New York sedang menyelidiki laporan terjadinya penembakan dan serangan truk kepada sejumlah warga Manhattan pada Selasa (31/10). Setidaknya lima orang dikabarkan mengalami luka-luka akibat serangan ini.

Dilansir dari Reuters, Rabu (1/11), satu orang telah ditahan akibat insiden ini. Selain lima warga luka-luka, diduga masih ada korban lain yang tewas setelah serangan.

Seorang saksi mata melaporkan bahwa ia melihat truk pikap putih yang melaju ke arah selatan menyusuri jalan setapak di Samping West Side Highway dengan kecepatan penuh. Truk ini pun lantas menerjang beberapa orang warga.

Saksi yang bernama Eugene tersebut juga sempat melihat korban jiwa setelah kejadian. Selain itu, ia pun juga mendengar sekitar sembilan hingga 10 kali tembakan. "Tetapi saya tidak yakin dari mana asalnya," tutur Eugene.

West Side Highway berada di sebelah barat Kota Manhattan. Lokasinya persis berada di samping Sungai Hudson.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Sejumlah orang tewas ditabrak di jalur sepeda kota New York

New York (CB) - Sejumlah orang tewas dan beberapa lainnya terluka di Kota New York, Selasa sore, setelah sebuah kendaraan masuk ke jalur sepeda di pinggir Sungai Hudson di Manhattan, kata kepolisian.

Departemen Kepolisian Kota New York mengatakan di Twitter bahwa satu kendaraan menabrak kendaraan lain, kemudian supir salah satu kendaraan itu "keluar dengan mengacungkan senjata imitasi dan ditembak oleh polisi."

Kepolisian mengatakan tersangka sudah ditahan.

Seorang juru bicara kepolisian memasang satu foto yang memperlihatkan sebuah truk putih berada di jalur sepeda. Bagian depan kendaraan itu terlihat hancur. Pintu-pintu kendaraan tersebut dihiasi logo jaringan toko peralatan perangkat keras Home Depot.

Seorang saksi mata mengatakan kepada saluran televisi ABC Channel 7 bahwa ia melihat sebuah truk berwarna putih meluncur dengan kecepatan tinggi ke jalur sepeda di sepanjang West Side Highway dan menabrak sejumlah orang.

Saksi mata bernama Eugene itu mengatakan sejumlah tubuh bergeletakan di luar Sekolah Menengah Atas Stuyvesant, yang merupakan salah satu sekolah umum paling elite di kota itu.

Eugene juga melaporkan bahwa ia mendengar sekitar sembilan atau 10 suara tembakan, tapi ia tidak tahu dari arah mana suara tembakan itu berasal.

Sebuah video yang tampaknya diambil di lokasi kejadian dan beredar dalam jaringan memperlihatkan sepeda-sepeda berserakan di jalur sepeda dan dua orang terkapar di tanah.

Kantor Wali Kota New York (City Hall) mengatakan Wali Kota New York Bill de Blasio sudah diberi papaparan soal insiden tersebut.

Sementara itu, kantor kegubernuran New York mengatakan Gubernur Andrew Cuomo sedang dalam perjalanan menuju tempat kejadian.

Credit antaranews.com

Serangan Truk Tewaskan Para Pejalan dan Pesepeda di New York

Truk SUV putih terlihat ringsek di bagian depan akibat melaju dan menabraki warga di jalur pedestrian New York City. (Reuters/Andrew Kelly)

Jakarta, CB -- Sejumlah orang tewas dan terluka akibat serangan sebuah truk yang dikebut ke jalur pejalan kaki di pinggir sungai Hudson, Manhattan, New York City, Selasa (31/10) petang waktu setempat.

Seperti dilansir dari Reuters, berdasarkan keterangan dari Departemen Polisi New York (NYPD), pengemudi truk itu memacu mobilnya menghantam warga yang berada di jalur pedestrian hingga berhenti. Sosok tersebut lalu mengeluarkan senjata, dan ditembak petugas NYPD untuk menghentikannya.

Mobil truk yang dipakai untuk menyerang pedestrian itu memiliki logo toko perlengkapan dan perkakas Home Depot pada pintunya.

Akibat serangan itu, sementara ini sebanyak enam orang telah dinyatakan tewas, dan 11 lain terluka.

Seorang saksi mata mengatakan pengemudi mobil tersebut memacu kendaraannya dengan kecepatan penuh ke arah selatan di jalur pedestrian dan pesepeda di pinggir West Side Highway. Walhasil, sejumlah orang yang berada di jalur pedestrian itu tertabrak.

Kawasan di sekitar West Side Highway lalu diamankan polisi dan disterilisasi. Ratusan petugas kepolisian diturunkan, termasuk dari skuat antibom.

Saksi yang bernama Eugene mengatakan tubuh-tubuh lalu tergeletak akibat tertabrak mobil tersebut di luar sekolah Stuyvesant—salah satu sekolah publik elite di kota itu. Tak hanya itu, Eugene mengaku mendengar sembilan hingga sepuluh bunyi tembakan meski belum tahu dari mana itu berasal.

Seorang perempuan mendapatan perawatan dari paramedis setelah serangan truk ke jalur pedestrian di New York City. (Reuters/Brendan McDermid)

Sementara itu seperti dilansir dari New York Times, beberapa siswa Stuyvesant mengaku mereka melihat pria melepas tembakan dari mobil tersebut setelah berhenti akibat menabrak bus sekolah. Belum ada konfirmasi resmi terkait hal ini.

Wali Kota New York City Bill de Blasio, dan Gubernur Negara Bagian New York Andrew Cuomo pun disebutkan segera merapat ke lokasi tragedi.

Credit cnnindonesia.com

Sumber Identifikasi Pelaku Teror Truk di New York

Teror penabrakan menggunakan truk di New York menewaskan delapan orang dan melukai 11 lainnya. (Reuters/Brendan McDermid)

Jakarta, CB -- Dua sumber dari penegak hukum menyebut pelaku serangan teror mematikan di New York, Rabu (1/11), teridentifikasi sebagai Sayfullo Habibullaevic Saipov.

Sebelumnya, sejumlah sumber dari penegak hukum lain mendeskripsikannya sebagai laki-laki berusia 29 tahun asal Uzbekistan yang datang ke Amerika Serikat pada 2010.

Saipov yang ditembak oleh petugas polisi kini sudah melewati operasi, kata seorang sumber lain kepada CNN. Sebelum dioperasi, ia sempat berbicara dengan petugas, kata sumber tersebut. Hanya saja, tidak ada informasi soal apa yang dikatakan Saipov.

Teror terjadi ketika sebuah truk dikendarai di jalur sepeda West Side Highway, dekat World Trade Center, dan menghantam sejumlah orang.

Delapan orang tewas akibat serangan itu, sementara 11 lainnya luka-luka. Polisi masih belum mengungkapkan secara resmi identitas Saipov.

Menurut seorang sumber lain, Saipov diduga menyewa truk yang ia gunakan untuk menabraki orang-orang itu di New Jersey di hari yang sama.

Sejumlah pejabat kepolisian telah mengonfirmasi bahwa truk tersebut disewa dari Home Depot.

Sejauh ini, belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Namun, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sempat menyinggung ISIS.

"Kita tidak boleh membiarkan ISIS kembali, atau memasuki negara kita setelah kita mengalahkan mereka di Timur Tengah dan di manapun. Cukup!" kata Trump melalui Twitter.

"Turut berduka cita dan berdoa bagi keluarga korban serangan teroris di New York City. Tuhan dan negara ada bersama kalian!"

Dalam kesempatan terpisah, polisi menjelaskan kronologi singkat serangan ini. Menurut Komisioner Polisi James P O'Neill, kejadian bermula pada 15.05 Selasa waktu setempat, saat pelaku mulai menabraki sejumlah pejalan kaki dan pengendara sepeda di sepanjang jalan.

Truk kemudian bertabrakan dengan bus sekolah di Chamber Street, di mana dua orang dewasa dan dua anak-anak terluka.

Setelah tabrakan, pelaku kemudian keluar dari mobil dengan menghunus dua senjata. Polisi yang ditugaskan pertama kali langsung berkonfrontir dan menembaknya di bagian perut.

Pelaku kemudian dibawa ke rumah sakit. Polisi menyita senapan paintball dan pellet darinya.

"Identitas subjek tidak dirilis untuk saat ini, menunggu penyelidikan yang masih berjalan."

Credit cnnindonesia.com

Gubernur New York: Pelaku Teror Truk Beraksi Sendiri

Serangan teror penabrakan truk di New York menewaskan delapan orang dan melukai 11 orang lainnya. (Reuters/Andrew Kelly)

Jakarta, CB -- Gubernur New York Andrew Cuomo mengatakan pelaku serangan teror di New York hari ini, Rabu (1/11), beraksi sendirian.

Teror terjadi ketika sebuah truk dikendarai di jalur sepeda West Side Highway, dekat World Trade Center, dan menghantam sejumlah orang.

Delapan orang tewas akibat serangan itu, sementara 11 lainnya luka-luka. Polisi masih belum mengungkapkan secara resmi identitas pelaku.

Namun, dua sumber dari penegak hukum menyebut pelaku aksi mematikan itu teridentifikasi sebagai Sayfullo Habibullaevic Saipov.

Sebelumnya, sejumlah sumber dari penegak hukum lain mendeskripsikannya sebagai laki-laki berusia 29 tahun asal Uzbekistan yang datang ke Amerika Serikat pada 2010.

Hanya beberapa jam setelah serangan, Cuomo dan Wali Kota Bill de Blasio tampak berjalan antara Parade Halloween New York City yang tampaknya tetap dilangsungkan meski baru saja terjadi sebuah insiden.

"Semua bukti menyiratkan dia bekerja sendiri," ujar Cuomo kepada CNN. "Yang biasa disebut sebagai sindrom lone wolf."

Saipov yang ditembak oleh petugas polisi kini sudah melewati operasi, kata seorang sumber lain. Sebelum dioperasi, ia sempat berbicara dengan petugas, kata sumber itu. Hanya saja, tidak ada informasi soal apa yang dikatakan Saipov.

Menurut Komisioner Polisi James P O'Neill, kejadian bermula pada 3.05 waktu setempat, saat pelaku mulai menabraki sejumlah pejalan kaki dan pengendara sepeda di sepanjang jalan.

Truk kemudian bertabrakan dengan bus sekolah di Chamber Street, di mana dua orang dewasa dan dua anak-anak terluka.

Setelah tabrakan, pelaku kemudian keluar dari mobil dengan menghunus dua senjata. Polisi yang ditugaskan pertama kali langsung berkonfrontir dan menembaknya di bagian perut.

Pelaku kemudian dibawa ke rumah sakit. Polisi menyita senapan paintball dan pellet darinya.

"Identitas subjek tidak dirilis untuk saat ini, menunggu penyelidikan yang masih berjalan."

Credit cnnindonesia.com

Jepang Disebut Jadi Alasan China Tolak Putusan soal LCS

China masih terus membangun pulau dan kekuatan militernya di perairan sengketa Laut China Selatan. (Reuters/CSIS Asia Maritime Transparency Initiative)

Jakarta, CB -- Profesor dari Institut Hukum Internasional Universitas Kelautan Taiwan, Michael Seng-ti Gau, mengatakan Jepang menjadi salah satu alasan China enggan mengakui putusan Pengadilan Permanen Arbitrase (PCA) yang mementahkan klaimnya terhadap sebagian besar wilayah di Laut China Selatan pada 2016 lalu.

Michael mengatakan, saat sengketa LCS diproses di PCA, salah satu hakim dari Jepang yakni Shunji Yanai menjabat sebagai presiden International Tribunal for the Law of The Sea (ITLOS), yang bertugas memutus perkara.

Sementara itu, China dan Jepang memiliki riwayat sejarah yang tidak mulus, di mana Beijing menganggap Tokyo sebagai salah satu rival di kawasan.

“Keputusan PCA keluar di waktu yang salah karena saat itu seorang hakim dari Jepang duduk sebagai presiden dalam lembaga PCA. China menganggap peran [hakim asal Jepang] itu bias dalam proses arbitrase,” kata Michael dalam diskusi bertema Pengembangan Hukum dan Geopolitik Pasca-keputusan PCA dalam Isu LCS di Jakarta, Selasa (31/10).

Sengketa Laut China Selatan ini diajukan ke PCA oleh Filipina pada 2013 lalu untuk menentang klaim China di perairan itu, yang juga tumpang tindih dengan sejumlah negara lainnya di Asia Tenggara seperti Vietnam, Malaysia, Brunei.

Menurut Michael, pengajuan arbitrase ini pun tidak sah dan kurang bijaksana karena dilakukan secara sepihak tanpa berdiskusi dengan China.

Michael mengatakan, suatu sengketa bisa dibawa ke pengadilan arbitrase jika ada kesepakatan dari pihak berkonflik yang dalam hal ini adalah negara.

“Dari awal isu LCS ini salah, karena Filipina tidak pernah berdiskusi dengan China sebelum Manila berinisiatif membawa masalah ini ke PCA,” kata Michael.

Namun, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, tak sepakat dengan pernyataan Michael. Menurutnya, walau sengketa itu diproses di saat yang tepat pun, ia pesimistis China akan mematuhi putusan PCA karena merguikan negaranya.

“Hukum internasional itu masih seperti hukum rimba, [negara] yang kuat yang bisa melaksanakan dan menentukan. Kita kan tahu sendiri dalam hal LCS, keputusan PCA menguntungkan negara-negara kecil sehingga sulit untuk mendorong negara besar [China] untuk mematuhinya,” ujar Hikmahanto.

Lebih lanjut, dia berharap China mau mematuhi keputusan PCA dengan melunakkan sikap agresif terhadap klaimnya di LCS demi membangun rasa percaya negara di Asia Tenggara.

“Saya harap China mau ikut keputusan PCA untuk beri contoh kepada negara di kawasan dan negara besar lain seperti Amerika Serikat—rivalnya di kawasan—bahwa sebagai emerging power, China tunduk dengan hukum internasional,” kata Hikmahanto.

Credit cnnindonesia.com

RI: Beijing Agresif Klaim Laut China Selatan untuk Saingi AS

Ilustrasi armada AS di Laut China Selatan. (REUTERS/Stringer)

Jakarta, CB -- Pejabat Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman mengatakan China terus bersikap agresif di Laut China Selatan karena faktor persaingan kekuatan dengan Amerika Serikat di Kawasan.

Deputi Kedaulatan Maritim Arief Havas Oegroseno pada Selasa (31/10) mengatakan China terus membangun instalasi militer dan pulau buatan di perairan sengketa itu untuk memperjelas posisi dan kekuatannya di Asia, meski Pengadilan Permanen Arbitrase (PCA) telah mementahkan klaimnya, 2016 lalu.

"AS telah melakukan serangkaian operasi patroli laut di LCS untuk meredam [China]. Karena itu China berkeras untuk mengklaim wilayah LCS, bahkan dengan aspek militernya," kata Havas dalam diskusi bertema Pengembangan Hukum dan Geopolitik Pasca-keputusan PCA dalam Isu LCS di Jakarta.

“Dengan kebangkitannya dalam beberapa tahun terakhir, China saat ini ingin memperjelas tempat dan posisinya di kawasan terutama dalam isu ini.”

Sejak sebagian besar wilayah LCS diklaim oleh China, perairan itu menjadi salah satu kawasan yang sangat rentan akan konflik. Klaim tersebut tumpang tindih dengan sejumlah negara lain di Asia Tenggara, seperti Filipina, Brunei, dan Malaysia.

Meski bukan termasuk negara yang ikut mengklaim wilayah di LCS, AS selama ini berupaya menekankan kebebasan bernavigasi di jalur perdagangan bernilai US$5 trilun per tahun itu agar tetap dianggap sebagai perairan internasional.

Karena ada kepentingan AS dan China tidak mau tersaingi di kawasannya sendiri, menurut Havas, keputusan PCA pun tak bisa meredam ambisi China.

“Mungkin ada perubahan setelah keputusan PCA, tapi tidak besar,” kata Havas.

AS rutin menggelar operasi di Laut China Selatan. (Reuters/Erik De Castro)

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama pejabat Kementerian Luar Negeri RI mengatakan keputusan PCA tidak cukup untuk menghentikan langkah China karena minim dukungan dari negara di kawasan dalam penerapannya.

Siswono, Kepala Badan Pengembangan dan Analisis dan Kebijakan Kemlu, mengatakan tak ada satupun negara yang menyatakan dukungan resmi terhadap implementasi putusan PCA meski negara-negara ASEAN selama ini menekankan pentingnya penjagaan stabilitas keamanan dan perdamaian di LCS.

Sementara itu, Indonesia sendiri selama ini selalu menganggap klaim China tak sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Kelautan (UNCLOS) dan putusan PCA mengamini pandangan tersebut, kata Siswono.

Walau demikian, kata dia, PCA tak bisa dipungkiri telah menahan negara-negara berkepentingan hingga tidak konfrontasi signifikan di Laut China Selatan.

“Walau PCA tak bisa menghentikan pembangunan pulau buatan dan instalasi militer di LCS, setidaknya yang terpenting adalah [PCA] bisa mencegah konfrontasi besar selama beberapa tahun terakhir, tidak seperti tahun 1970-an di mana China dan Vietnam benar-benar saling todong karena sengketa di LCS.”

Credit cnnindonesia.com

Cina Kebut Proyek Pembangunan Laut Cina Selatan

Kapal keruk Cina terlihat di perairan sekitar Karang Mischief di Kepulauan Spartly, Laut Cina Selatan. Cina diduga sedang membangun landasan udara ketiga.

CB, BEIJING -- Sebuah citra satelit baru-baru ini memperlihatkan Cina secara diam-diam melakukan lebih banyak pembangunan dan reklamasi di Laut Cina Selatan. Hal ini mengindikasikan Beijing akan segera memperkuat klaimnya atas wilayah perairan strategis tersebut.

Dengan perhatian global yang terfokus pada ketegangan di Semenanjung Korea serta Kongres Partai Komunis Cina belum lama ini, persengketaan di Laut Cina Selatan tak mendapatkan ruang pemberitaan dalam beberapa bulan terakhir. Hal ini menjadi keuntungan bagi Cina untuk mengembangkan proyeknya di Laut Cina Selatan.

Citra satelit baru-baru ini menunjukkan Cina terus membangun fasilitas di pulau North dan Tree di pulau Paracel yang diperebutkan. Jalur perdagangan strategis yang melintasi pulau-pulau tersebut akan tetap menjadi pemicu utama perselisihan global di Laut Cina Selatan.

Meningkatnya proyek pembangunan di Laut Cina Selatan sebelumnya telah disinggung oleh Presiden Cina Xi Jinping dalam Kongres Partai Komunis Cina beberapa waktu lalu. "Konstruksi di pulau dan batuan karang di Laut Cina Selatan telah mengalami kemajuan yang mantap," ujar Xi saat itu.

Juru bicara Kementerian Pertahanan Cina Ren Guoqiang menegaskan pulau-pulau yang telah dibangun di Laut Cina Selatan, tak terbantahkan masuk dalam teritorial negaranya. Oleh sebab itu, ia berpendapat tak benar jika ada pihak yang menuding Cina tengah melakukan ekspansi militer dengan membangun pulau-pulau serta fasilitasnya di sana.

"Anda tidak bisa mengatakan pembangunan di pulau dan terumbu karang di Laut Cina Selatan serta pembangunan fasilitas pertahanan yang diperlukan di sana merupakan sebuah ekspansi penyebaran militer," kata Guoqiang.

"Kami percaya saat ini situasi di Laut Cina Selatan pada umumnya baik. Dan semua pihak yang terkait harus bekerja sama untuk melindungi perdamaian dan stabilitas di sana," ujar Guoqiang.

Amerika Serikat (AS) tetap mengkhawatirkan ketegangan yang memayungi proyek reklamasi serta pembangunan fasilitas militer Cina di Laut Cina Selatan. Terlebih lagi dengan adanya beberapa pihak yang hendak menggunakan taktik pemaksaan untuk mengukuhkan klaimnya atas wilayah perairan tersebut.

"Kami secara konsisten meminta Cina, juga penggugat lainnya, untuk menahan diri dari reklamasi lebih lanjut, pembangunan fasilitas baru, militerisasi fitur yang dipersengketakan," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Michael Cavey.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Pakar: Filipina Dekati China untuk Pertegas Kedaulatan di LCS

Sejak Rodrigo Duterte menjabat sebagai presiden, Filipina mendekatkan diri ke China dan malah menjauh dari sekutu lamanya, Amerika Serikat. (Reuters/Erik De Castro)

Jakarta, CB -- Profesor Hubungan Internasional dan Kebijakan China dari Universitas Filipina, Aileen SP Baviera, mengatakan pendekatan Presiden Rodrigo Duterte ke China merupakan strategi Filipina untuk menegaskan wilayah kedaulatannya di Laut China Selatan (LCS).

Baviera menilai kedekatan Filipina dengan China di era Duterte bukan berarti sikap negara itu melemah dalam menghadapi Beijing terkait sengketa di LCS. Ia juga menekankan, kedekatan Duterte dengan China bukan berarti Filipina mengabaikan tuntutannya sendiri ke Pengadilan Arbitrase Tetap (PCA) yang keputusannya tak diakui China karena menolak klaim Beijing di LCS.

“Presiden Duterte saat ini seakan meminta waktu untuk meningkatkan hubungan bilateral dengan China sebelum mengangkat kembali isu arbitrase LCS tersebut pada waktu yang tepat,” tutur Baviera dalam diskusi Pengembangan Hukum dan Geopolitik Pasca-keputusan PCA dalam Isu LCS, di Jakarta, Selasa (31/10).

Baviera menegaskan ada banyak perbedaan antara pemerintahan Duterte dan pendahulunya, Benigno S Aquino III, dalam menjalankan politik luar negeri Filipina.

Saat Aquino berkuasa, Filipina bersikap cukup keras terhadap China, khususnya mengenai sengketa wilayah di LCS. Filipina pun menjadi satu-satunya negara yang mengajukan gugatan terhadap China soal LCS ke PCA pada 2013.

Namun, sejak Duterte menjabat sebagai orang nomor satu di negara itu, Filipina mendekatkan diri ke China dan malah menjauh dari sekutu lamanya, Amerika Serikat.

Filipina bahkan menyiratkan tanda positif ketika China meminta berdialog setelah PCA menolak semua klaim Beijing di LCS. Sampai saat ini, Duterte pun tak pernah vokal mengangkat isu LCS.

“Hari demi hari Filipina terus mengakomodasi kepentingan China di LCS. Ini membuat sebagian orang heran dan menimbulkan pertanyaan ke mana kebijakan Filipina akan berlabuh. Namun, saya percaya Duterte tahu konsekuensi dari strateginya tersebut,” kata Baiera.

Di tempat yang sama, Profesor Universitas Hosei Jepang, Tetsuo Kotani, pun mengakui bahwa kedekatan Filipina dengan China ini membuat Beijing sedikit melunak dalam menghadapi masalah LCS.

Sejak Duterte mendekati Xi, tutur Kotani, China tak terlalu agresif di LCS karena meski memenangkan gugatan PCA, Filipina tak menjadikan keputusan PCA sebagai instrumen untuk menghilangkan eksistensi China di LCS.

“Kenapa China tidak bersikap terlalu ‘gaduh’ di LCS sejak putusan PCA keluar? Karena Filipina sebagai penggugat, di era Duterte tak mengangkat putusan peradilan itu sebagai senjata untuk melumpuhkan kehadiran China di LCS,” kata Kotani.

Melanjutkan pernyataannya, Kotani berkata, “Meski militerisasi dan pembangunan di LCS tetap berlanjut, sikap China di LCS setidaknya tak seramai dan seagresif saat isu LCS masih diproses PCA. Ini tandanya keputusan PCA dan pendekatan Filipina memliki sedikit pengaruh terhadap China."

Credit cnnindonesia.com