Senin, 30 Oktober 2017

Pesawat Bomber B-2 AS Tiba di Wilayah yang Dirahasiakan

WASHINGTON - Pentagon telah mengerahkan pembom siluman B-2 yang bisa membawa senjata nuklir ke wilayah yang dirahasiakan di Pasifik barat. Pengerahan pesawat pembom ini dilakukan jelang kunjungan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ke wilayah itu minggu depan.

Rencana penerbangan pesawat pembom itu belum diumumkan oleh Komando Strategis AS (STRATCOM) atau pun Gedung Putih, meskipun berbagai pangkalan AS berada di kawasan ini termasuk di Korea Selatan (Korsel) dan Jepang. Kesemuanya masuk ke dalam daftar penerbangan jarak jauh untuk memasok logistik.

Seperti dilansir Sputnik dari Japan Times, Senin (30/10/2017), dokumentasi terakhir menyebutkan sebuah pesawat B-2 mengunjungi daerah itu selama tur unjuk kekuatan Pentagon pada 2013 lalu di Semenanjung Korea.

Terbang ke wilayah Pasifik dari home base-nya di Pangkalan Angkatan Udara Whiteman, Missouri, selama akhir pekan, pesawat B-2 akan menempuh jarak lebih dari 6.000 mil. Pesawat ini punya kemampuan untuk mengisi bahan bakar di tengah penerbangan, sehingga memungkinkan pesawat tersebut untuk mengirimkan senjata nuklir dimanapun di planet ini

STRATCOM meremehkan overflight pengebom tersebut, yang menyatakan bahwa misi keliling dunia tersebut rutin dilakukan. STRATCOM mengatakan tengah melakukan pengenalan pesawat dengan basis udara dan operasi dalam perintah kombatan geografis yang berbeda, yang memungkinkan mereka mempertahankan tingkat kesiapan yang kemampuan yang tinggi.

Pernyataan STRATCOM tersebut juga termasuk ucapan yang dimaksudkan untuk menghilangkan ketakutan sekutu regional AS, Jepang dan Korsel, jelang kunjungan Trump. Hal itu sekaligus menunjukkan bahwa kunjungan B-2 harus dianggap sebagai demonstrasi nyata yang menunjukkan komitmen terhadap sekutu AS dan meningkatkan keamanan regional.

Selama akhir pekan, Menteri Pertahanan AS James Mattis menuduh Korea Utara (Korut) terlibat dalam kegiatan "penjahat". Ia pun berjanji bahwa Washington dan sekutunya tidak akan pernah menerima Pyongyang sebagai negara yang memiliki kemampuan senjata nuklir.

"Saya tidak bisa membayangkan sebuah kondisi di mana Amerika Serikat akan menerima Korea Utara sebagai negara yang memiliki tenaga nuklir," kata Mattis.

"Korea Utara telah mempercepat ancaman yang ditimbulkannya kepada negara-negara tetangganya dan dunia melalui program rudal dan nuklirnya yang tidak sah dan tidak perlu," ujarnya, menambahkan bahwa perkembangan terakhir - termasuk klaim ledakan bom hidrogen pada bulan September - telah menciptakan "urgensi baru" untuk kawasan ini.

Credit sindonews.com

AS-Korsel Sepakat Perluas Penyebaran Aset Militer Strategis

SEOUL - Kepala pertahanan Korea Selatan (Korsel) dan Amerika Serikat (AS) setuju untuk memperluas penyebaran rotasi aset militer strategis AS ke Semenanjung Korea. Itu dilakukan untuk melawan ancaman dari tetangga Korsel, Korea Utara (Korut).

Menteri Pertahanan Korsel Song Young-moo dan Menteri Pertahanan AS James Mattis mengadakan Rapat Konsultasi Keamanan ke-49 (SCM), sebuah dialog keamanan tahunan antara menteri pertahanan kedua sekutu, di Seoul.

Menteri Song mengatakan pada sebuah konferensi pers setelah pertemuan tersebut bahwa mereka sepakat untuk memperluas penyebaran rotasional aset strategis AS. Hal itu untuk meningkatkan komitmen AS terhadap pencegahan yang terus berlanjut sambil menyetujui untuk memperkuat kerja sama dalam tindakan pencegahan lainnya.

Aset militer strategis AS mencakup kapal induk bertenaga nuklir, kapal selam serangan nuklir, jet tempur siluman dan pembom strategis, yang oleh militer AS baru-baru ini dikirim ke semenanjung lebih sering seperti dilansir dari Xinhua, Minggu (29/10/2017).

Menurut pernyataan bersama berisi 18 poin tersebut, kedua sekutu sepakat untuk tidak mentoleransi jenis provokasi Korut, berjanji untuk menjalin kerja sama yang erat untuk secara efektif melawan provokasi apapun.

Mattis mengatakan dalam pernyataannya bahwa penggunaan persenjataan nuklir akan dipenuhi dengan tanggapan militer yang efektif dan luar biasa, mengkonfirmasikan kembali tawaran AS untuk semua kategori kemampuan militer, termasuk payung nuklir, kemampuan menyerang dan kemampuan pertahanan rudal yang konvensional, untuk pencegahan yang jauh di Korsel.

Kesepakatan tersebut terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea, yang disebabkan oleh uji coba nuklir Korut dan peluncuran rudal balistik.

China telah mengusulkan untuk mewujudkan denuklirisasi di Semenanjung Korea saat membangun mekanisme perdamaian. China meminta Korut menghentikan kegiatan nuklir dan misilnya dengan imbalan penghentian latihan militer Korsel-AS.

Pyongyang melakukan uji coba nuklir keenam dan paling kuat pada awal September lalu, meledakkan apa yang diklaimnya sebagai bom hidrogen yang dapat dimuat ke rudal balistik antar benua (ICBM).

Negara Asia tersebut melakukan uji coba dua rudal balistik dengan kemampuan antar benua pada bulan Juli. Tidak ada provokasi yang dilakukan sejak DPRK menerbangkan rudal balistik jarak menengah (IRBM) ke Jepang pada 15 September.

Pernyataan bersama tersebut mengatakan kedua menteri tersebut menyatakan dukungannya atas upaya diplomatik untuk membuat Korut melakukan denuklirisasi dan menghentikan provokasi.

Ditanya tentang klaim untuk menyebarkan kembali senjata nuklir taktis AS ke Korsel, Mattis mengatakan bahwa dia negatif tentang penerapan kembali saat masyarakat internasional menuju denuklirisasi.

Kepala pertahanan Korsel juga mengatakan bahwa penempatan kembali tidak akan memenuhi kepentingan nasional Seoul.

Senjata nuklir taktis AS, yang telah dimiliki oleh pasukan AS Korea (USFK), ditarik dari Korea Selatan pada tahun 1991.

Sementara itu, kedua pemimpin pertahanan tersebut sepakat untuk melakukan upaya bersama untuk secara cepat memungkinkan pengalihan kendali operasional militer Korsel dari Washington ke Seoul yang memungkinkan berdasarkan kondisi.

Korea Selatan menyerahkan perintah operasionalnya kepada pasukan AS setelah Perang Korea tiga tahun pecah pada tahun 1950. Negara tersebut memenangkan kendali operasional masa damai pada tahun 1994.

Credit sindonews.com

Presiden Iran Menolak Bertemu Trump

TEHERAN - Kementerian luar negeri Iran mengatakan bahwa Presiden Iran Hassan Rouhani menolak pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Hal itu terjadi dalam kunjungannya ke New York untuk menghadiri Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September lalu.

"Sebuah niat bertemu diungkapkan oleh pihak Amerika yang tidak disetujui oleh Presiden Rouhani," kata juru bicata Kementerian Luar Negeri Iran, Bahram Ghasemi, merujuk pada dugaan permintaan pertemuan seperti dikutip dari Bloomberg, Senin (30/10/2017).

Pada tahun 2013, Presiden AS Barack Obama dan Rouhani berbicara melalui telepon. Ini merupakan kontak tingkat tertinggi antara kedua negara dalam beberapa dasawarsa. Kendati begitu, kontak ini memicu protes keras dari kalangan garis keras Iran.

Sejak saat itu tidak ada komunikasi antara Teheran dan Washington, yang secara resmi memutuskan hubungan diplomatik pada tahun 1979.

Sebelumnya, Trump mengundang kemarahan Teheran dengan menolak untuk mengakui secara formal jika Iran telah memenuhi kesepakat nuklir internasional. Trump menyerahkan keputusan itu kepada Senat AS dan bahkan mengancam akan membatalkannya.

Menurut Trump, Teheran telah melanggar kesepakatan tersebut dengan mengembangkan rudal balistik.

Terkait hal tersebut, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan Teheran akan tetap berpegang pada kesepakatan tersebut selama para penandatangan lainnya melakukannya. Namun Iran akan "menghancurkan" kesepakatan tersebut jika Washington menarik diri.

Credit sindonews.com

Tentara Suriah Tingkatkan Serangan ke Benteng Terakhir ISIS

DAMASKUS - Tentara Suriah meningkatkan pemboman ke daerah-daerah di kota Deir Zor yang masih dikuasai oleh ISIS, Minggu (29/10/2017). Tentara Suriah mendapat dukungan dari jet-jet Rusia dan milisi yang didukung Iran.

Mantan penduduk dan Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia mengatakan ada serangan udara berat di kota terbesar di Suriah timur saat pasukan tersebut menuju area Hay al Umal. Kota ini melingkupi beberapa wilayah yang tersisa yang dikuasai militan dimana diperkirakan 1.500 warga sipil terjebak didalamnya.

Tentara Suriah secara bertahap memperketat jerat di sekitar militan setelah membuka rute darat ke kota tersebut pada bulan September dengan bantuan serangan udara Rusia dan milisi yang didukung oleh Iran. Mereka memecah pengepungan yang telah berlangsung hampir tiga tahun.

"Situasi ini sangat memprihatinkan, ada keluarga di bawah reruntuhan dan yang lainnya yang melarikan diri tidak memiliki tempat berlindung," kata Sheikh Awad al Hajr, seorang pemimpin suku seperti dikutip dari Reuters, Senin (30/10/2017).

Ia mengacu pada penderitaan orang-orang yang tersisa di dalam kota dan di kota-kota, kota dan peternakan di jalur subur sepanjang sungai Efrat yang berbatasan dengan Irak.

Pertempuran dan serangan udara tanpa henti di provinsi Deir al-Zor, kubu terakhir ISIS, telah mendorong puluhan ribu warga sipil untuk melarikan diri, kata mantan penduduk dan pekerja bantuan.

Kerabat beberapa warga sipil dan tokoh oposisi Suriah menuduh tentara Rusia mengebom kapal dan perahu kecil yang membawa keluarga-keluarga yang melarikan diri dari tepi barat Sungai Eufrat. Namun Moskow membantah menargetkan warga sipil dalam operasi militernya di Suriah dan mengatakan bahwa pihaknya hanya menyentuh tempat persembunyian dan fasilitas militan.

Rusia telah menempatkan militernya di belakang kampanye tentara Suriah untuk mendapatkan kembali provinsi kaya minyak yang strategis yang telah menjadi fokus perang saudara Suriah yang lebih dari enam tahun. Mereka berlomba dengan pasukan yang didukung Amerika Serikat (AS) untuk merebut wilayah dari ISIS.

Sementara tentara Suriah tampaknya menghasilkan lebih banyak keuntungan di dalam kota Deir al-Zor, para militan melakukan serangan mendadak dalam 24 jam terakhir yang mendorong mundur milisi pro-pemerintah dan milisi yang didukung Iran dari Albu Kamal, pos perbatasan terakhir di Irak Suriah perbatasan masih di tangan militan.

Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia dan mantan penduduk mengatakan para militan merebut kembali kota-kota strategis al Qwaira dan Makhan pada hari Sabtu lalu dalam beberapa penyergapan mematikan yang menimbulkan korban berat pada milisi pro-pemerintah dan milisi Syiah Iran.

Serangan terakhir mendorong tentara ke kota Mayadeen, lebih jauh ke utara menyusuri sungai Efrat.

"Negara Islam mampu mendorong kembali rezim tersebut dan milisi yang didukung Iran ke jantung kota Mayadeen," kata Amer Huweidi, seorang aktivis dari kota tersebut yang berhubungan dengan penduduk lokal dan penduduk.

Mayadeen adalah kota strategis yang menjadi basis militan setelah mereka diusir dari ibukota de facto Suriah mereka di kota Raqqa.

Koalisi yang dipimpin AS melawan ISIS sedang melakukan kampanye terpisah melawan kelompok tersebut di Deir al-Zor. Kampanye ini berfokus pada daerah-daerah di sebelah timur Sungai Eufrat yang membagi-bagi provinsi tersebut.

Koalisi tersebut mengamankan ladang minyak Omar, ladang minyak terbesar Suriah, pada bulan ini.

Credit sindonews.com

Kanada Tangguhkan Bantuan Militer untuk Pasukan Irak

Tentara Irak.

CB,OTTAWA -- Pasukan khusus Kanada telah menangguhkan bantuan militer kepada pasukan Irak. Kementerian Pertahanan Kanada mengatakan penangguhan ini dilakukan karena semakin meningkatnya ketegangan antara militer Irak dan pasukan Kurdi di Timur Tengah.

"Kerja sama akan dilanjutkan setelah ada kejelasan mengenai hubungan dengan pasukan keamanan Irak, prioritas utama, dan tugas ke depan," kata Dan Le Bouthillier, juru bicara Menteri Pertahanan Kanada Harjit Sajjan, dikutip Arab News.

Kanada, yang merupakan bagian dari koalisi internasional yang memerangi kelompok ISIS di Irak. Negara ini mengatakan, meskipun pasukan khususnya menangguhkan misi militer di Irak, mereka masih memberikan bantuan di bidang lain.

Bidang-bidang yang dibantu Kanada termasuk mendukung pasukan koalisi dalam penerbangan taktis, intelijen, penargetan, komando dan kontrol, serta memberikan fasilitas medis. Kanada meningkatkan jumlah pasukan khusus empat kali lipat di Irak pada Februari 2016, menjadi 210 tentara.

Pada Jumat (27/10), pasukan Irak telah menghentikan operasi militer sementara terhadap Kurdi. Penghentian ini dilakukan untuk mengizinkan perundingan setelah kedua belah pihak terlibat pertempuran yang dipicu referendum kemerdekaan Kurdi bulan lalu.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Pasukan Irak, Peshmerga Kurdi sepakati gencatan senjata

Baghdad (CB) - Pasukan Irak dan para pejuang Peshmerga Kurdi mencapai kesepakatan pada Jumat untuk menghentikan pertempuran di bagian utara Irak, kantor media koalisi anti ISIS pimpinan Amerika Serikat melaporkan.

Seorang juru bicara koalisi itu di Baghdad mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa perjanjian gencatan senjata tersebut mencakup semua front.

Pasukan pemerintah Irak Mobilisasi Rakyat yang didukung Iran melancarkan serangan mengejutkan pada 16 Oktober sebagai balasan atas referendum 25 September mengenai kemerdekaan yang diselenggarakan Pemerintah Regional Kurdistan (KRG) di bagian utara Irak.

Serangan tersebut bertujuan untuk merebut wilayah-wilayah yang dipersengeketakan, yang diklaim oleh KRG dan pemerintah pusat Irak, dan juga perlintasan perbatasan dan fasilitas-fasilitas minyak.

Kota Kirkuk yang kaya minyak jatuh ke tangan passukan Irak tanpa banyak perlawanan pada 16 Oktober tetapi Peshmerga mulai menyerang balik dengan kekuatan penuh sementara mereka mundur ke wilayah yang lebih dekat ke kawasan inti KRG.

Bentrokan-bentrokan paling sengit terjadi di sudut bagian baratlaut tempat Peshmerga mempertahankan perlintasan-perlintasan darat ke Turki dan Suriah dan sebuah pusat minyak yang mengendalikan ekspor-ekspor minyak mentah KRG.

Warga Kurdi Mengungsi

Hampir 30.000 orang Kurdi telah mengungsi dari Kirkuk, kota multi etnis di bagian selatan Irak, tempat ketegangan yang berlatar etnis merebak setelah pasukan Irak menguasainya, kata organisasi-organisasi kemanusiaan pada Rabu (25/10.

Sebagian besar di antara mereka yang mengungsi dari Tuz Khurmato sangat memerlukan bantuan dan tinggal di tempat-tempat penampungan terbuka, kata sejumlah pejabat dari dua organisasi kemanusiaan internasional kepada Reuters.

Amnesty International, organisasi ketiga, mengatakan pada Selasa, citra-citra satelit, video, foto dan puluhan kesaksian mengindikasikan bahwa ratusan properti dijarah, dibakar dan dihancurkan dalam suatu peristiwa yang tampaknya serangan dengan sasaran kawasan-kawasan yang mayoritas dihuni etnis Kurdi di kota itu yang berpenduduk 100.000 orang.

Orang-orang Kurdi menyelamatkan diri setelah pejuang Peshmerga Kurdi mundur dari kota itu pada 16 Oktober, sementara pasukan pemerintah dan Mobilisasi Rakyat yang menganut faham Syiah dukungan Iran bergerak masuk sebagai balasan atas penyelenggaraan referendum yang diadakan otoritas kawasan Kurdistan bulan lalu.

Tuz, yang berlokasi antara Kirkuk yang kaya minyak dan Baghdad, juga dihuni oleh warga Arab dan Turkmen yang Syiah.

"Banyak orang yang mengungsi tinggal di tempat-tempat umum dan ruang terbuka di sekolah-sekolah, masjid atau gedung-gedung yang belum selesai dibangun," kata Jennifer Connet, manajer program Oxfam.

"Mereka memerlukan bantuan darurat dan juga dukungan psikologis sementara banyak yang kehilangan kontak dengan anak-anak dan sanak saudara atau menyaksikan insiden-insiden traumatik ketika mereka menyelamatkan diri."

Pejabat dari organisasi lain membenarkan laporan itu tetapi hanya memberikan informasi latar belakang supaya tidak dapat mengkompromikan aksesnya kepada orang-orang yang mengungsi itu.

Sedikitnya 11 warga sipil tewas, kata Amnesty, menyebut kesaksian orang-orang yang meloloskan diri dari kota tersebut yang mengatakan mereka diserang oleh paramiliter Turkmen.

Mobilisasi Rakyat, pasukan paramiliter yang dilatih di Iran dan mendukung pemerintah Irak di kawasan itu, tidak terlibat dalam kekerasan tersebut yang terjadi di kota itu, kata Karim Nuri, juru bicara kepada Reuters di Baghdad.

"Ini bukan pengusiran paksa, saudara-sauadara kami orang Kurdi melarikan diri takut akan aksi balasan," kata dia, menyerukan keamanan pemerintah menghentiksan kekerasan itu.

Credit antaranews.com

AS Desak Israel Tunda Undang-undang Yerusalem Raya

TEL AVIV - Amerika Serikat (AS) mendesak parlemen Israel untuk menunda melakukan voting sebuah keputusan menteri Israel mengenai sebuah rancangan undang-undang (RUU) Yerusalem Raya. Washington khawatir hal itu akan memerlukan aneksasi permukiman Yahudi di dekat Yerusalem.

RUU Yerusalem Raya akan menempatkan beberapa permukiman di Tepi Barat yang diduduki, yang dibangun di atas tanah Palestina untuk negara masa depan dan dianggap ilegal oleh kebanyakan negara, di bawah yurisdiksi kotamadya Yerusalem.

RUU tersebut, yang diajukan oleh anggota partai Likud Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, telah diajukan untuk disetujui pada hari Minggu ke sebuah komite menteri mengenai undang-undang. Ini adalah sebuah langkah pertama sebelum serangkaian ratifikasi suara di parlemen.

Namun anggota parlemen Likud David Bitan, ketua koalisi Netanyahu di parlemen, mengatakan bahwa sebuah pemungutan suara oleh komite kabinet akan tertunda. Pasalnya Washington mengatakan kepada Israel bahwa undang-undang tersebut dapat menghalangi usaha AS untuk menghidupkan kembali perundingan perdamaian yang runtuh pada tahun 2014.

"Ada tekanan Amerika yang mengklaim ini tentang aneksasi dan ini bisa mengganggu proses perdamaian," kata Bitan seperti dinukil dari Reuters, Senin (30/10/2017).

"Perdana menteri tidak menganggap ini tentang aneksasi. Saya juga tidak berpikir begitu. Kita harus meluangkan waktu untuk mengklarifikasi masalah ini kepada orang Amerika. Karena itu, jika RUU-nya lewat dalam seminggu, atau dalam sebulan, itu kurang bermasalah," katanya.

Para pendukung undang-undang tersebut mengatakan bahwa hal tersebut bukanlah sebuah aneksasi tanah formal ke Israel namun akan memungkinkan sekitar 150 ribu pemukim untuk memilih dalam pemilihan kota Yerusalem. Menteri Intelijen Israel Katz, seorang pendukung undang-undang tersebut, mengatakan bahwa RUU ini akan memastikan mayoritas Yahudi di Yerusalem bersatu.

Klaim Israel atas seluruh Yerusalem sebagai ibukotanya, termasuk sektor timur yang dikuasainya bersama dengan Tepi Barat dan Jalur Gaza dalam perang Timur Tengah 1967, belum mendapat pengakuan internasional. Warga Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota sebuah negara yang ingin mereka bangun di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Laporan media Israel mengatakan duta besar AS untuk Israel, David Friedman, telah menyampaikan keraguan tentang undang-undang tersebut, di mana permukiman Maale Adumim dan Beitar Illit yang besar akan menjadi bagian dari kota Yerusalem Raya yang lebih besar.

Surat kabar Israel Haaretz mengutip Netanyahu mengatakan kepada menteri kabinet pada hari Minggu: "Amerika berpaling kepada kami dan menanyakan apa RUU-nya. Karena kita telah berkoordinasi dengan mereka sampai sekarang, perlu terus berbicara dan berkoordinasi dengan mereka."

Seorang juru bicara kedutaan AS menolak berkomentar segera.

Sekitar 500 ribu orang Israel tinggal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, daerah-daerah yang menampung lebih dari 2,6 juta orang Palestina. Israel membantah bahwa permukimannya ilegal, dengan alasan hubungan historis, kitab suci dan politik ke wilayah tersebut, serta pertimbangan keamanan.

Credit sindonews.com

Ditekan AS, Israel Batalkan UU Permukiman di Yerusalem

CB, TEL AVIV -- Israel menunda ratifikasi undang-undang (UU) pembangunan permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem setelah mendapat tekanan dari Amerika Serikat (AS). AS menganggap proyek pembangunan di wilayah yang diduduki berpotensi menggugurkan proses perdamaian antara Palestina dengan Israel.

Rancangan undang-undang yang dikenal dengan sebutan "Greater Jerusalem" tersebut diajukan oleh Partai Likud, yang juga partai Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pada Ahad (29/10), rancangan undang-undang tersebut telah diserahkan ke sebuah komite menteri mengenai undang-undang untuk disetujui. Ini merupakan langkah awal sebelum serangkaian ratifikasi suara di parlemen.

Namun, anggota Partai Likud sekaligus ketua koalisi Netanyahu di parlemen, David Blitan, mengatakan, proses pemungutan suara oleh komite kabinet akan tertunda. Penundaan dilakukan setelah AS mengatakan, kepada Pemerintah Israel bahwa undang-undang tersebut dapat menghalangi upayanya menghidupkan kembali upaya damai antara Israel dan Palestina.

"Ada tekanan dari Amerika yang mengklaim ini tentang aneksasi dan ini bisa mengganggu proses perdamaian," ungkap Blitan.

Kendati demikian, Blitan mengklaim, bahwa Netanyahu tidak menganggap proyek pembangunan di Tepi Barat dan Yerusalem merupakan suatu bentuk aneksasi atas Palestina. "Saya juga tidak berpikir begitu. Kita harus meluangkan waktu untuk mengklarifikasi masalah ini kepada AS," ujarnya.

Rancangan undang-undang Greater Jerusalem akan mengatur tentang pembangunan beberapa permukiman Yahudi di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Proyek Israel di sana telah menuai banyak kecaman dan protes karena dianggap ilegal oleh masyarakat internasional.

Kendati demikian, saat ini, Israel terus menggarap proyek pembanguannya di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Hingga saat ini setidaknya terdapat 500 ribu warga Israel yang tinggal di permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Credit republika.co.id

Belgia Ogah Beri Suaka kepada Pemimpin Catalan

BRUSSELS - Pemberian suaka politik kepada pemimpin Catalan Carles Puigdemont akan tidak realistis jika dia memintanya. Hal itu ditegaskan oleh Menteri Migrasi Belgia, menggarisbawahi posis negaranya sebagai oposisi dalam kebuntuan politik di Spanyol.

Pemerintah Madrid telah memecat pemimpin Catalan dan membubarkan parlemen di wilayah tersebut pada hari Jumat, beberapa jam setelah mendeklarasikan dirinya sebagai negara merdeka.

Mahkamah Agung Spanyol juga telah memulai peninjauan kembali pemilihan independen Catalonia untuk jaksa penuntut guna memutuskan apakah hal tersebut merupakan pemberontakan.

Meskipun tidak ada indikasi, Puigdemont berharap bisa datang ke Belgia, negara ini adalah satu dari sedikit anggota Uni Eropa (UE) dimana warga UE dapat meminta suaka politik.

"Tidaklah realistis jika Anda melihat situasinya," kata Menteri Migrasi Belgia, Theo Francken, disitir dari Reuters, Senin (30/10/2017).

"Mereka sudah membicarakan hukuman penjara. Pertanyaannya adalah sejauh mana dia akan mendapatkan pengadilan yang adil," sambung Francken, anggota partai nasionalis Flemish N-VA.

Ia pun mengungkapkan akan sulit bagi Spanyol untuk mengekstradisi Puigdemont dalam kasus seperti itu.

Sementara sebagian besar pemimpin Eropa menahan diri untuk tidak mengomentari krisis Spanyol tersebut, dengan mengatakan bahwa hal itu adalah masalah internal dan konstitusi negara harus menang, Perdana Menteri Belgia Charles Michel menyerukan adanya dialog antara Madrid dan Barcelona.

Michel, yang berasal dari daerah pusat Wallonia berbahasa Prancis, telah memerintah dalam koalisi dengan N-VA sejak tahun 2014, sebuah periode di mana partai tersebut membatalkan seruannya untuk lebih merdeka bagi warga Belgia Belanda yang berbahasa Belanda di belahan utara negara itu.

Hubungan antara Belgia dan Spanyol memburuk karena isu serupa di tahun 1990an dan 2000an, ketika negara tersebut menolak untuk mengekstradisi pasangan Spanyol yang menjadi tersangka karena telibat dengan kelompok militan Basque, ETA.

Credit sindonews.com

Parlemen Eropa: Tak Ada yang Mengakui Katalunya Merdeka

Presiden Katalunya Carles Puigdemont bertepuktangan usai voting pendeklarasian kemerdekaan Katalunya.

CB, BARCELONA -- Presiden Parlemen Eropa Antonio Tajani mengatakan tidak ada yang akan mengeakui Katalunya sebagai negara merdeka. Menurutnya, referendum kemerdekaan Katalunya ilegal dan hukum negara harus dipulihkan.

"Posisi Eropa sangat jelas, tidak ada yang akan mengakui Katalunya sebagai negara merdeka. Referendum itu ilegal", katanya, seperti dikutip The Washington Post, Ahad (29/10).

Dia juga menentang mediasi Uni Eropa, dengan mengatakan krisis tersebut merupakan masalah internal Spanyol. Sementara pemimpin separatis Katalunya pada Sabtu (28/10) meminta warga Katalan secara damai menentang pengambilalihan Spanyol.

Berbicara kepada wartawan usai menghadiri sebuah forum yang membahas masa depan Eropa di Vatikan pada Sabtu (28/10), Tajani mengatakan keputusan Spanyol mengadakan pemilihan baru di Katalunya setelah deklarasi kemerdekaan sepihak di kawasan itu adalah hal yang tepat untuk dilakukan.

Tajani mengatakan pemilihan itu akan memungkinkan warga Katalan memutuskan jenis pemerintahan apa yang mereka inginkan. "Semua harus terjadi sesuai dengan Konstitusi Spanyol," ujarnya.

Tajani menambahkan Eropa berharap dialog dapat membantu menyelesaikan situasi sulit tersebut.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Turki tak Akui Kemerdekaan Katalunya

Sebuah buku berisi Konstitusi Spanyol ditinggalkan anggota oposisi parlemen lokal Katalunya yang menolak pemisahan diri dari Spanyol.

CB, ANKARA -- Menteri Uni Eropa Turki Omer Celik menilai deklarasi kemerdekaan Katalunya dari Spanyol adalah sesuatu yang keliru. Ia menyatakan Turki akan tetap mendukung integritas teritorial Spanyol.

"Kami tidak menemukan sahnya deklarasi kemerdekaan Katalunya. Turki akan terus mendukung integritas teritorial, konstitusi, dan kesatuan politik Spanyol," kata Celik, dikutip laman Anadolu Agency, Sabtu (28/10).

Ia menilai, apa yang dilakukan Katalunya telah menciptakan kesulitan dalam sistem yang berjalan baik. "Hal ini dapat menyebabkan krisis serius bagi masa depan Eropa dan harus ditangani dengan hati-hati," ujarnya.

Dalam sebuah pernyataan tertulis yang dirilis Jumat (27/10), tak lama setelah parlemen Katalunya mendeklarasikan kemerdekaan, Kementerian Luar Negeri Turki menyatakan deklarasi tersebut bukan langkah tepat.

"Kami menghormati integritas teritorial dan konstitusi Spanyol dan kehendak rakyatnya," kata Kementerian Luar Negeri Turki dengan menekankan deklarasi kemerdekaan Katalunya tak sejalan dengan konstitusi dan undang-undangSpanyol.

Pascadeklarasi kemerdekaan dikumandangkan Katalunya, pemerintah pusat Spanyol segera mengaktifkan pasal 155 Konstitusi Spanyol. Dengan aktifnya pasal tersebut, Madrid memiliki wewenang mengambil alih dan mengontrol langsung pemerintahan otonom Katalunya.

Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy juga telah memecat Presiden Katalunya Carles Puigdemont beserta wakil dan semua menteri regionalnya. Ia mengatakan pemilihan akan digelar pada 21 Desember untuk menyusun kembali pemerintahan di sana. Untuk sementara ini, Katalunya dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri Spanyol Soraya Saenz de Santamaria.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Friksi kian hebat, Spanyol dalam bahaya

Sebuah unjuk rasa pro-persatuan yang diadakan oleh organisasi Catalan Civil Society berjalan menuju jalan-jalan Barcelona, Spanyol, Minggu (8/10/2017). (REUTERS/Rafael Marchante )

Jakarta (CB) - Spanyol terjerembab dalam krisis besar ketika Jumat kemarin pemerintah pusat di Madrid mengambilalih kekuasaan dari Catalonia yang berusaha memerdekakan diri. Ini adalah krisis paling dalam menyangkut otonomi Catalonia sejak kediktatoran brutal Francisco Franco puluhan tahun silam.

Setelah DPRD Catalonia mendeklarasikan "Republik" Catalan, Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy bergerak cepat melucuti pemerintah dan parlemen Catalonia. Dia menyatakan Pemilu 21 Desember akan menggantikan mereka.

Dalam krisis yang mendapatkan perhatian penuh Eropa yang sangat khawatir ini, Rajoy memecat pemimpin prokemerdekaan Carles Puigdemont dan seluruh anggota kabinetnya, selain juga direktur jenderal polisi daerah, serta utusan Catalan untuk Madrid dan Brussels, untuk menangkal apa yang disebut "meluasnya pembangkangan."

Para anggota parlemen propemisahan diri menang suara 70 melawan 10 dalam parlemen daerah total beranggotakan 135 orang, Jumat, untuk memproklamasikan Catalonia sebagai "republik dalam bentuk negara merdeka dan berdaulat."

Mereka mendapatkan mandat dari hasil suara "Ya" untuk referendum kemerdekaan 1 Oktober yang dicap pemerintah pusat sebagai ilegal. Jumlah suara "Ya" ini lebih dari separuh jumlah anggota parlemen.

Para pengamat memperkirakan keadaan bahaya dalam beberapa hari ke depan setelah para pejabat dan PNS Catalan kemungkinan akan mengabaikan perintah dari wakil pemerintah yang dikirimkan pemerintah pusat.

"Ketegangan sepertinya akan naik drastis dalam beberapa hari ke depan," kata Teneo Intelligence, sebuah kelompok penganalisis risiko, seperti dikutip AFP. "Para pengunjukrasa akan berusaha mencegah polisi mengusir para menteri Catalan dari kantor mereka. Ini meningkatkan risiko terjadinya bentrok kekerasan."

Credit antaranews.com

Presiden Catalonia yang dipecat serukan oposisi kepada Madrid

Demonstran pro-kemerdekaan Catalonia dari Spanyol (Reuters)

... Madrid memecat pemerintah Catalonia...

Madrid (CB) - Presiden Katalan yang dipecat, Carles Puigdemont, Sabtu, menyerukan "oposisi demokratis" atas aksi pengambilalihan Madrid pada wilayah tersebut menyusul deklarasi kemerdekaannya.

"Sangat jelas bahwa bentuk terbaik untuk mempertahankan keberhasilan yang dicapai sampai sekarang adalah oposisi demokratis terhadap pasal 155," kata Puigdemont, dalam pernyataan singkat.

Spanyol jatuh ke dalam kemelut pada 1 Oktober ketika Catalonia, wilayah otonom bagian di wilayah timur laut, yang menyumbangkan sekitar 20 persen dari produk domestik bruto Spanyol, mengadakan referendum kemerdekaan, meskipun pengadilan telah menyatakan bahwa penyelenggaraan tersebut melanggar hukum.

Catalonia menyatakan kemenangan meski tingkat partisipasinya hanya 43 persen.

Gejolak politik di Spanyol meningkat pada Jumat (27/10) setelah pemerintah Madrid menolak presiden dan parlemen Catalonia beberapa jam setelah wilayah tersebut mengumumkan kemerdekaan.

Spanyol kemudian memecat kepala kepolisian daerah Catalonia, Josep Lluis Trapero, sebagai bagian dari tindakan pemerintah di Madrid, yang menguasai daerah mandiri tersebut, untuk menghentikan dorongan terhadap terwujudnya kemerdekaan.

Madrid memecat pemerintah Catalonia, dengan mengambil alih jalannya pemerintahan dan menyebut akan melakukan pemilihan baru setelah parlemen wilayah tersebut mengumumkan kemerdekaannya.

Terdapat keraguan tentang bagaimana Mossos d'Esquadra, sebutan untuk kepolisian daerah Catalonia, akan menanggapi jika diperintahkan untuk mengusir pemimpin Carles Puigdemont dan pemerintahannya yang telah dipecat.

Dalam upaya meredakan ketegangan, kepolisian daerah tersebut mendesak anggotanya untuk bersikap netral dan tidak memihak.

Trapero menjadi pahlawan bagi kelompok pro kemerdekaan setelah pasukannya mengambil sikap yang lebih lembut daripada kepolisian nasional dalam menegakkan sebuah larangan pemerintah untuk melakukan referendum kemerdekaan pada 1 Oktober.

Pasukannya terbelah oleh ketidakpercayaan di antara mereka untuk mendukung dan melawan kemerdekaan, terpecah dari pasukan polisi nasional Spanyol, kata Mossos dan petugas kepolisian nasional.

"Mengingat bahwa ada kemungkinan akan meningkatnya pertemuan dan unjuk rasa warga di seluruh wilayah dan terdapat sejumlah orang yang memiliki pemikiran berbeda, kita harus ingat itu adalah tanggung jawab kita untuk menjamin keamanan semua pihak dan membantu agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan," menurut catatan tersebut.

Pemecatan Trapero ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Spanyol, Juan Ignacio Zoido.

Pengadilan Tinggi Spanyol pada pekan lalu melarang Trapero untuk pergi meninggalkan Spanyol dan menyita paspornya sebagai bagian dari penyelidikan atas dugaan penghasutan, meski tidak memerintahkan untuk penangkapannya.

Jaksa mengatakan bahwa yang bersangkutan gagal memberi perintah untuk menyelamatkan anggota polisi nasional yang terjebak di dalam gedung di Barcelona, selama terjadi aksi unjuk rasa pro-kemerdekaan pada bulan lalu.

Credit antaranews.com

Ambil Alih Kekuasaan, Spanyol Pecat Kepala Polisi Catalonia

Ilustrasi polisi Spanyol. (Reuters/Ivan Alvarado)

Jakarta, CB -- Spanyol memecat kepala polisi regional Catalonia, Jose Lluis Trapero, sementara pemerintah di Madrid mengambil alih kendali atas wilayah otonom tersebut untuk menghentikan upaya kemerdekaan.

Madrid telah membubarkan pemerintahan Catalan, mengambil alih kekuasaan dan memutuskan untuk menggelar pemilihan umum sela setelah parlemen daerah tersebut mendeklarasikan kemerdekaan.

Selama ini ada keraguan soal bagaimana Mossos d'Esquadra, begitu polisi Catalan disebut, akan merespons jika diperintahkan untuk menindak Presiden Carles Puigdemont dan pemerintahannya.

Dalam rangka meredakan ketegangan, polisi regional mengimbah anggotanya untuk bertindak netral dan tidak berpihak, menurut memo internal yang dikutip Reuters pada Sabtu (28/10).

Trapero menjadi pahlawan bagi pihak pro-kemerdekaan setelah pasukannya mengambil sikap lebih lembut dibandingkan kepolisian nasional yang menggunakan kekerasan saat melarang referendum kemerdekaan pada 1 Oktober lalu.

Pasukan polisi terpecah oleh rasa tidak percaya antara mereka yang mendukung dan menentang kemerdekaan dan terkucil dari kepolisian nasional, kata Mossos dan polisi nasional kepada Reuters.

"Mengingat kemungkinan bakal ada peningkatan perkumpulan warga di semua wilayah dan ada orang-orang yang mempunyai pemikiran berbeda, kita harus mengingat bahwa tanggung jawab kita untuk menjamin keamanan semua pihak dan membantu menghindari insiden," bunyi memo tersebut.

Pemecatan Trapero ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Spanyol Juan Ignacio Zoido.

Mahkamah Agung Spanyol pekan lalu melarang Trapero meninggalkan Spanyol dan menyita paspornya dalam investigasi terkait penghasutan masyarakat, meski tidak melakukan penahanan.

Jaksa menyatakan ia tidak memerintahkan pertintah untuk menyelamatkan polisi nasional yang terjebak di dalam sebuah bangunan dalam protes pro-kemerdekaan bulan lalu.

Credit cnnindonesia.com

UNESCO bersama Kang Cecep buka klub pencak silat di Paris

Logo UNESCO (Wikimedia Commons)

London (CB) - Kantor Delegasi Tetap RI untuk UNESCO mengadakan acara Pembukaan Klub Pencak Silat UNESCO yang dihadiri beberapa Dubes negara sahabat, anggota delegasi tetap pada UNESCO, serta komunitas pencak silat di Paris dan sekitarnya diadakan di Kantor Delegasi UNESCO Paris.

Duta Besar/Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO, T. A. Fauzi Soelaiman kepada Antara London, Senin menyampaikan kekhasan Pencak Silat yang mencakup seni bela diri, musik, dan tarian yang berasal dari Indonesia. Saat ini pencak silat sudah masuk dalam Daftar Warisan Budaya Tak Benda Nasional di beberapa provinsi di Indonesia, dan kini tengah diajukan untuk masuk dalam Daftar Warisan Budaya Tak Benda di UNESCO, ujarnya.

Hasil nominasi Pencak Silat di UNESCO ini diharapkan dapat diumumkan pada Sidang Komite Intangible Cultural Heritage UNESCO di akhir tahun 2019 mendatang. Pada acara ini, Indonesia menampilkan demo pencak silat oleh anggota klub Pencak Silat KBRI Paris dan KWRI UNESCO di Paris beranggotakan diaspora Indonesia, serta anggota klub Pencak Silat Prancis.

Peserta demo terdiri dari laki-laki dan perempuan, baik dari anak-anak, maupun dewasa. Demo menampilkan juga atraksi khusus dari salah satu maestro Pencak Silat Indonesia, Cecep Arif Rahman yang populer dengan sebutan Kang Cecep yang didatangkan langsung dari Indonesia khusus untuk acara ini.

Kang Cecep sudah dua kali mendapat kehormatan tampil dalam film laga produksi Hollywood, yaitu "The Raid 2" dan "Star Wars: The Force Awakens". Cuplikan film The Raid 2 diputar sebelum acara dimulai untuk menarik perhatian pengunjung.

Klub Pencak Silat di UNESCO terbuka bagi peminat dari berbagai kalangan yang ada di Prancis, dimana pelatihan rutin dilaksanakan setiap hari Sabtu di gedung UNESCO. Pelatihan pertama pada akhir pekan dilakukan langsung oleh Kang Cecep kepada lebih dari 20 peserta. Beberapa teknik baru diperkenalkan kepada peserta untuk dapat dipelajari dan diterapkan. Para peserta terlihat sangat senang mempelajari teknik baru langsung dari salah satu master pencak silat di Indonesia. Pelatihan pertama dibuka Duta Besar/Wakil Delegasi Tetap Indonesia untuk UNESCO, T. A. Fauzi Soelaiman.

Selain pelatihan pencak silat ini, bersama guru klub pencak silat di Prancis juga diadakan diskusi pengembangan pencak silat dengan mengadakan pertandingan dan festival pencak silat dengan peserta dari Prancis dan Eropa. Diharapkan akan dibuat film dokumentasi mengenai pencak silat di Indonesia untuk lebih memperkenalkan pencak silat kepada dunia.

Pada acara pembukaan dan pelatihan ini, diadakan promosi kuliner Indonesia dengan menampilkan beberapa makanan khas Indonesia yang disajikan kepada pengunjung dan peserta pelatihan, yang dalam waktu singkat habis dilahap pengunjung dan peserta.

Credit antaranews.com

Bahrain ingin keluarkan Qatar dari GCC

Peta sejumlah negara kawasan Jazirah Arab. (Repro: World Atlas)

Kairo (CB) - Bahrain tidak akan menghadiri KTT Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) jika Qatar tidak mengubah pendiriannya dan menyatakan langkah yang tepat dilakukan GCC adalah membekukan keanggotaan Qatar, kata Menteri Luar Negeri Bahrain Khalid bin Ahmed Al Khalifa via Twitter seperti dikutip Reuters.

Dalam akun Twitternya, Khalid bin Ahmed Al Khalifa juga berkata, "Jika Qatar menganggap saatnya memainkan waktu sampai KTT GCC mendatang, maka mereka keliru. Jika situasi tetap tak berubah maka kami tidak akan menghadiri KTT."

Dia menambahkan "langkah yang tepat untuk melindungi GCC adalah membekukan keanggotaan Qatar di dewan ini. Jika tidak kita baik-baik saja dengan keluarnya mereka dari dewan ini."

Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab dan Mesir telah memutuskan hubungan diplomatik, transportasi dan perdagangan dengan Qatar.

Negara produsen utama gas alam cari ini dituduh oleh Saudi cs telah mendanai terorisme. Qatar membantah tudingan ini.

Credit antaranews.com

Bahrain Minta Keanggotaan Qatar di GCC Dibekukan

Kota Doha, Qatar.

CB, MANAMA -- Bahrain menyatakan tidak akan menghadiri KTT Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), jika Qatar tak mengubah pendiriannya. Bahrain juga meminta GCC agar segera membekukan keanggotaan Qatar.

"Jika Qatar berpikir saat ini mereka hanya bermain dengan waktu dan menghindar sampai KTT GCC yang akan datang, maka itu salah. Jika situasinya tetap seperti ini, kami tidak akan menghadiri pertemuan puncak tersebut," ujar Menteri Luar Negeri Bahrain Khalid bin Ahmed Al Khalifa, di akun Twitter pribadinya, Ahad (29/10).

"Langkah yang tepat untuk melestarikan GCC adalah dengan membekukan keanggotaan Qatar di dewan tersebut. Jika tidak, kami setuju Qatar keluar dari dewan," tambah dia.

Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab (UEA), dan Mesir telah memutuskan hubungan diplomatik, transportasi, dan perdagangan dengan Qatar. Mereka menuduh Qatar telah membiayai terorisme, yang tentu saja telah dibantah oleh Doha. Qatar juga dianggap menjalin hubungan dengan Iran.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Negara-Negara Arab Tolak Tawaran Dialog Damai Qatar

Warga Qatar menikmati berjalan-jalan di pinggir laut di Doha.

CB,DOHA -- Emir Qatar Sheikh Tamin bin Hamad Al Thani mengaku siap untuk berdialog dengan empat negara Teluk Arab guna menyelesaikan krisis diplomatik yang telah berlangsung sejak Juni lalu. Kendati demikian, menurutnya, empat negara itu belum menunjukkan iktikad yang sama.

Hal tersebut disampaikan Al Thani setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah pertemuan Qatar dengan Arab Saudi, Bahrain, Mesir, dan Uni Emirat Arab. Tujuannya tak lain agar negara-negara tersebut terlibat dialog guna menyelesaikan krisis diplomatiknya.

"Presiden (Trump) menunjukkan bahwa dia berkomitmen untuk mengakhiri krisis ini," ungkap Al Thani, seperti dikutip laman Al Araby, Sabtu (28/10).

Emir Qatar pun segera menyatakan kesanggupan dan kesediaannya untuk menghadiri pertemuan yang digagas Trump tersebut. Al Thani menegaskan pula kepada Trump bahwa dia telah meminta diadakannya dialog sejak lama. "Seharusnya pertemuan (yang digagas Trump) ini segera berlangsung, tapi saya tidak mendapat respons dari negara lain," ujar Al Thani.

Hal ini membuat Al Thani berspekulasi bahwa empat negara Teluk Arab yang memblokade dan mengembargo negaranya memang berupaya merongrong kedaulatan Qatar. "Kita ingin kebebasan berbicara untuk wilayah ini. Tapi mereka berpikir bahwa ini adalah ancaman bagi mereka," ucapnya.

Salah satu penyebab perselisihan diplonatik Qatar dengan empat negara Teluk Arab adalah karena hubungan Doha dengan Iran. Namun Al Thani mengatakan bahwa Iran adalah tetangga Qatar.

"Ketika negara-negara itu (Arab Saudi dan lainnya), saudara kita, memblokir segalanya, obat-obatan, makanan, satu-satunya cara bagi kita untuk menyediakan makanan dan obat-obatan untuk rakyat kita adalah melalui Iran," ujar Al Thani.

Pada 5 Juni lalu, Arab Saudi, Mesir, Bahrain, dan Uni Emirat Arab memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar dan memblokade seluruh akses dari dan menuju negara tersebut. Hal itu dilakukan karena keempat negara menuduh Qatar menjadi pendukung dan penyokong kelompok ekstremis dan teroris di Teluk. Tuduhan tersebut segera dibantah oleh Doha.

Belakangan negara-negara Teluk mengajukan 13 tuntutan kepada Qatar. Tuntutan tersebut harus dipenuhi bila Qatar ingin terbebas dari blokade dan embargo. Namun Qatar telah menyatakan bahwa poin-poin dalam tuntutan tersebut tidak realistis dan mustahil dipenuhi.

Adapun tuntutan tersebut antara lain meminta Qatar memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran, menghentikan pendanaan terhadap kelompok teroris, dan menutup media penyiaran Aljazirah.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Trump Tawarkan Pertemuan untuk Mengakhiri Krisis Teluk

Donald Trump

CB, DOHA -- Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, mengatakan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menawarkan pertemuan di Camp David untuk mengakhiri krisis diplomatik Teluk.

Berbicara kepada program televisi AS 60 Minutes, penguasa Qatar tersebut mengatakan Trump berencana untuk membawa negara Teluk bersama-sama dalam upaya menengahi perselisihan tersebut.

"Benar, Trump menyarankan agar kami datang. Saya langsung memberitahunya, Presiden kita sangat siap, saya sudah meminta dialog sejak hari pertama," ujar Sheikh Tamim seperti dilaansir Aljazirah, Sabtu (28/10).

Ia mengatakan seharusnya pertemuan tersebut segera berlangsung, namun ia tidak ingin mengomentari terkait alasan belum terlaksananya pertemuan tersebut.

Trump sebelumnya mengatakan bahwa dia mendukung upaya mediasi Kuwait. Namun, jika hal itu tidak berhasil menyelesaikan krisis Teluk, Trump bersedia menjadi mediator.

Dalam wawancaranya, Emir Qatar juga mengatakan bahwa dia khawatir dengan kekacauan di Timur Tengah jika krisis diplomatik Teluk terus meningkat. "Saya takut jika terjadi sesuatu, setiap tindakan militer terjadi, wilayah ini akan kacau balau," kata Sheikh Tamim

Emir Qatar dan Presiden Trump sempat bertemu di sela-sela sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-72 di New York baru-baru ini. Berbicara kepada wartawan setelah pertemuan mereka pada 19 September, Trump menyebut Sheikh Tamim sebagai teman lama dan mengatakan bahwa ia yakin krisis Teluk akan segera diselesaikan dengan cepat.

Sementara itu, Sheikh Tamim mengatakan Doha dan Washington memiliki hubungan yang sangat kuat. Qatar adalah rumah bagi pangkalan militer AS terbesar di Timur Tengah. Dia juga percaya campur tangan Trump akan banyak membantu dalam menyelesaikan perselisihan tersebut.

Arab Saudi, UEA, Mesir dan Bahrain memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar pada 5 Juni lalu dan memberlakukan embargo darat, laut dan udara. Mereka menuduh Qatar mendukung terorisme.

Doha membantah keras tuduhan tersebut dan telah berulang kali meminta dialog tanpa syarat yang didasarkan pada rasa saling menghormati kedaulatan.

Credit republika.co.id

Emir Qatar Peringatkan Teluk Arab akan Kacau Jika ada Konfrontasi Militer

Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani

CB,DOHA -- Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani memperingatkan bahaya bila terjadi konfrontasi militer di Teluk Arab. Konfrontasi militer bisa terjadi akibat perselisihan diplomatik yang sedang berlangsung antara Qatar dengan empat negara Arab lainnya yang bisa membawa wilayah Teluk Arab ke dalam kekacauan.

Sheikh Tamimmengatakan bahwa Presiden AS Donald Trump telah menawarkan untuk menjadi tuan rumah pertemuan antara Qatar dan lawan-lawannya yaitu Bahrain, Mesir, ArabSaudi dan Uni Emirat Arab (UEA). Pertemuan itu diupayakan untuk mengakhirikrisis antara sekutu AS tersebut.

Berbicara kepada jaringan berita televisi CBS 60 Minutes, Sheikh Tamim mengatakan sejauh ini tidak ada tanggapan dari negara-negara yang memboikot. Seharusnya segera terjadi pertemuan ini, katanya, seperti dikutip the Washington Post, Ahad (29/10).

Dalam wawancara pada program televisi yang akan disiarkan pada Ahad (29/10) malam waktu setempat tersebut, Sheikh Tamim mengakui dugaan ancaman militer itu. "Saya takut jika terjadi sesuatu, jika ada tindakan militer yang terjadi, wilayah ini akan kacau balau," katanya.

Ancaman konfrontasi militer tersebut tampak pada awal setelah dimulainya pemboikotan pada 5 Juni. Media berbahasa Arab di negara-negara pemboikot menyarankan perlunya sebuah operasi Peninsula Shield, yang merupakan tentara militer dari Dewan Kerjasama Teluk. Namun pejabat pemerintah mengabaikan saran tersebut pada saat itu.

Saat bertemu dengan Trump di Washington pada September, Emir Kuwait Sheikh Sabah Al Ahmad Al Sabah mengatakan bahwa mediasi oleh Presiden AS akan membantu menghindari jenis kekerasan apapun. "Alhamdulillah, yang penting adalah kita telah menghentikan tindakan militer," kata Sheikh Sabah yang juga telah berusaha menengahi perselisihan tersebut.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Rusia Uji Coba Rudal Nuklir, Warga Mengira Invasi Alien

MOSKOW - Presiden Rusia, Vladimir Putin, menembakkan rudal balistik antar benua dalam sebuah latihan militer. Namun, beberapa orang Rusia menduga itu adalah sebuah invasi alien.

Juru bicara kepresidenan Rusia mengatakan Putin meluncurkan empat rudal balistik sebagai bagian dari latihan militer. Rusia tengah menguji koordinasi trias nuklinya; rudal berbasis darat, kapal selam dan penerbangan strategis.

Sebuah video yang dirilis oleh kementerian pertahanan Rusia menunjukkan sebuah peluncur mobile menembaki sebuah rudal Topol dari kosmodrom Plesetsk di barat laut Rusia pada Kamis malam. Rudal tersebut melintasi hampir seluruh negara untuk mencapai sasarannya di tempat uji coba di Kamchatka di timur jauh.

Sebuah kapal selam nuklir melepaskan sebuah rudal dari Laut Barents dekat Norwegia yang berdampak sama dalam latihan itu. Sementara itu, kapal selam lain di Laut Okhotsk di utara Jepang menbembakkan dua rudal ke wilayah lain di Rusia, mencapai target di wilayah Arkhangelsk.

Pesawat strategis termasuk pembom supersonik Tu-160 juga meluncurkan rudal jelajah ke sasaran di Rusia dan Kazakhstan.

"Ini pistol saya, Anda bisa menerimanya tapi hanya dari tangan saya yang dingin dan mati, itulah pesan yang ingin dikirim Putin ke Barat," kata analis pertahanan Ruslan Pukhov, yang mengutip kutipan Charlton Heston yang terkenal seperti dikutip dari Telegraph, Sabtu (28/10/2017).

Namun latihan militer tersebut malah memunculkan rumor yang bermacam-macam di masyarakat. Penduduk wilayah utara Rusia yang mengabadikan cahaya raksasa di langit lewat foto dan video pada Kamis malam mengatakan bahwa itu adalah ilusi optik, akhir dunia, atau invasi alien. Media dan pejabat lokal menghubungkan fenomena tersebut dengan peluncuran rudal, mungkin dalam interaksi dengan Cahaya Utara atau Aurora.

Unjuk kekuatan nuklir tersebut terjadi seminggu setelah Putin menyangkal bahwa Rusia telah melanggar sebuah perjanjian senjata nuklir 1987 dengan Amerika Serikat. Putin mengatakan bahwa pihaknya telah "menyingkirkan situasi" dengan pesaing Perang Dinginnya dengan mengembangkan rudal berbasis udara dan laut.

Rusia telah memodernisasi kekuatan nuklirnya saat AS menyebarkan perisai pertahanan rudal di Polandia dan Rumania. Pekan ini, surat kabar Kommersant melaporkan bahwa kementerian pertahanan merencanakan sebelum akhir tahun untuk menguji coba sebuah rudal balistik berbahan bakar cair yang dijuluki "Setan 2" oleh NATO. Rudal tersebut diduga akan mampu membawa 16 hulu ledak nuklir, cukup untuk menghancurkan sebuah negara Eropa, atau senjata hipersonik.

Rusia melepaskan rudal balistik lain dari kosmodrom Plesetsk saat latihan perang Zapad bersama dengan Belarus bulan lalu. Sebuah "tas kerja nuklir" dengan sistem peluncuran menyertai Putin kemanapun dia pergi.

Credit sindonews.com

Pengadilan AS Proses Dakwaan Pertama Terkait Intervensi Rusia

Juri federal AS menyetujui dakwaan pertama terkait ikut campur Rusia dalam pemilu AS yang dimenangkan Presiden Donald Trump. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Jakarta, CB -- Juri federal menyetujui dakwaan pertama dalam penyidikan dugaan intervensi Rusia dalam pemilihan umum Amerika Serikat 2016.

Dakwaan itu masih disegel atas perintah seorang hakim federal sehingga belum diketahui pasal apa yang digunakan maupun siapa terdakwa yang diincar dalam kasus ini, kata seorang sumber kepada Reuters, Sabtu (28/10). Hal itu baru bisa diungkap paling cepat Senin ini.

Persetujuan dakwaan oleh juri di Washington pertama kali dilaporkan oleh CNN, yang menyatakan bahwa terdakwanya sudah bisa ditahan pada Senin yang akan datang.

Sejumlah badan intelijen AS menyimpulkan bahwa Rusia ikut campur dalam pemilu untuk membantu Presiden Donald Trump mengalahkan kandidat dari Partai Demokrat, Hillary Clinton, melalui peretasan dan pengungkapan surat elektronik yang memalukan, serta penyebaran propaganda via media sosial untuk merugikan kampanyenya.

Konsul Khusus Robert Mueller, mantan Direktur Biro Investigasi Federal atau FBI, sedang menyelidiki apakah para pejabat kampanye Trump berkolusi dengan Rusia.

"Jika Konsul Khusus menyimpulkan penting dan pantas, Konsul Khusus diizinkan untuk mendakwa kejahatan federal yang muncul dari investigasi terkait masalah-masalah ini," kata Wakil Jaksa Agung Rod Rosenstein dalam surat penunjukkan Mueller, 17 Mei lalu.

Sejumlah sumber yang mengetahui investigasi ini menyatakan ia telah menggunakan otoritas luasnya untuk menginvestigasi hubungan antara para anak buah Trump dengan pemerintah-pemerintah asing, juga kemungkinan pencucian uang, pengabaian pajak dan kejahatan finansial lainnya.

Peter Carr, juru bicara Mueller, menolak untuk mengomentari perkembangan terbaru ini.

Trump, politikus Partai Republik yang terpilih sebagai presiden pada November lalu, telah menampik serangkaian dugaan kolusi tim kampanyenya dengan Rusia dan mengecam investigasi ini sebagai "pembunuhan karakter."

Kremlin pun, di sisi lain, telah menampik tudingan tersebut.

Tim konsul khusus telah melakukan sejumlah wawancara dengan mantan kepala staf Gedung Putih Reince Priebus, mantan juru bicara Sean Spicer dan pejabat serta mantan pejabat Gedung Putih lainnya.

Pada Juli, agen FBI menggeledah sebuah rumah di Virginia yang dimiliki mantan manajer kampanye Trump, Paul Manafort. Tim Mueller sementara itu menyelidiki transaksi finansial dan properti serta pekerjaan lama Manafort di sebuah partai politik pro-Rusia di Ukraina.

Mueller ditunjuk untuk memimpin investigasi ini sepekan setelah Trump memecat Direktur FBI James Comey yang tengah menyelidiki sejumlah kasus federal terkait kemungkinan kolusi dengan Rusia.

Credit cnnindonesia.com

Menhan AS: Aksi Nuklir Korea Utara Tak Dapat Diterima

Menhan AS menilai perlu ada kerja sama militer baru dengan Korea Selatan terkait ancaman senjata nuklir dan rudal yang makin meningkat dari Korea Utara. (Reuters/Jonathan Ernst)

Jakarta, CB -- Menteri Pertahanan Amerika Serikat James Mattis mengungkapkan ancaman nuklir Korea Utara yang semakin meningkat menghasilkan kebutuhan baru terkait kolaborasi militer dan diplomatik antara Negara Paman Sam dengan Korea Selatan.

Dalam kunjungannya di Seoul, Korsel, pada Sabtu (28/10), Mattis melabeli ulah Korut yang menjalankan serangkaian uji coba nuklir di kawasan tersebut sebagai "perilaku pelanggar hukum.”

"Ancaman dari Korut sudah meningkat jauh dibanding terakhir kali saya ke sini tahun lalu. Korut telah meningkatkan ancaman pada tetangganya sendiri (Korsel) dan dunia melalui program rudal dan nuklirnya yang tidak sah dan perlu dilakukan," kata Mattis, dikutip dari CNN.

“Korea Utara telah mempercepat ancaman yang ia timbulkan kepada negara-negara tetangganya, juga dunia, melalui program rudal dan sejata nuklir yang tidak perlu,” kata Mattis. “AS tidak dapat menerima aksi nuklir Korea Utara,”

Sebelumnya, Kepala Pentagon ini mengunjungi zona demiliterisasi antara Korea Utara dan Selatan. Setelah itu, dia bertemu dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in di Istana Kepresidenan.

Pyongyang diketahui telah melakukan sejumlah uji coba senjata nuklir dan rudal mereka dalam beberapa bulan terakhir. Beberapa uji coba yang dilakukan Korut adalah menembakkan rudal balistik ke Jepang serta melakukan tes nuklir ke-6 kalinya pada bulan lalu.

Aksi itu mendorong Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberlakukan sanksi baru kepada Pyongyang. Namun, kerja sama dari China dianggap lebih dapat membantu tekanan ekonomi terhadap Korea Utara.

Terkait ancaman nuklir Korut, AS memilih mencoba menyelesaikan dengan cara diplomasi. Namun Presiden Donald Trump telah menegaskan komitmen AS membela sekutunya dan menyebut menegakkan pencegahan ‘amatlah sulit’.

"Jangan salah, serangan terhadap Amerika Serikat atau sekutunya akan dibalas. Setiap penggunaan senjata nuklir oleh Korea Utara akan disambut dengan respon militer yang besar, efektif dan luar biasa," kata Mattis.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Korea Selatan Song Young-moo menyebut aksi Korea Utara sebagai ‘provokasi sembrono.’

Untuk itu, Song dan Mattis membahas berbagai topik dalam pertemuan mereka, termasuk pencarian kemampuan militer baru dan kendali operasional pasukan militer Korea Selatan jika terjadi perang di kawasan itu.

Namun, Song dan Mattis mengaku tidak membahas peluang Amerika Serikat menggunakan kembali senjata nuklir taktis ke Korea Utara, sejak terakhir kali digunakan pada akhir Perang Dingin.

"Mengingat pertimbangan kepentingan nasional yang dipertaruhkan, kami percaya bahwa nuklir taktis tidak layak diterapkan ke Semenanjung Korea," kata Song ketika ditanya tentang masalah tersebut.

Di sisi lain, Mattis menekankan bahwa tujuan masyarakat internasional saat ini adalah menghapus seluruh senjata nuklir dari Semenanjung Korea.

Kunjungan Mattis dilakukan sebelum Trump datang ke kawasan tersebut pada pekan depan. Trump dijadwalkan akan mengunjungi Seoul dan sejumlah kota lain di Asia pada November.

Credit cnnindonesia.com

Presiden Taiwan Mendarat di Hawaii, Meski Diprotes Masuk AS

Presiden Taiwan Tsai Ing-wen dicurigai tengah menggalang pengakuan resmi kemerdekaan Taiwan dari China melalui kunjungannya ke AS. (REUTERS/Tyrone Siu).

Jakarta, CB -- Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mendarat di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat, dalam perjalanan dari negara-negara sekutu diplomatiknya di Pasifik.

Dalam kunjungan singkat pemberhentian transit, yang diiringi gelombang penolakan dari Cina, Tsai disebut akan menyambangi tugu peringatan Pearl Harbor.

Sebelumnya, China terus menerus telah memperingati AS mengenai sensitifnya kunjungan pemerintah Taiwan. Beijing bahkan menyebut Taiwan sebagai provinsi pembangkang yang tidak memenuhi syarat untuk melakukan hubungan antar negara.

Mengutip Reuters, Minggu (29/10), Tsai berangkat dalam perjalanan selama sepekan ke negara-negara sekutu pulau Pasifik, yaitu Tuvalu, Kepulauan Solomon dan Kepulauan Marshall, melalui Honolulu dan Guam.

Awal pekan ini, Kementerian Luar Negeri AS mengungkap bahwa transit Tsai lewat wilayah AS bersifat pribadi dan bukan kunjungan kenegaraan. AS juga mengklaim keharmonisan AS dan Taiwan dan kunjungan pribadi semacam ini sudah berlangsung lama dan konsisten dilakukan.

Sementara itu, China mencurigai Tsai ingin mendorong pengakuan resmi kemerdekaan Taiwan. Apalagi, Tsai sempat mengatakan bahwa ia ingin mempertahankan perdamaian dengan China, sekaligus demokrasi dan keamanan bagi Taiwan.

Perjalanan Tsai ke AS merupakan kedua kalinya, setelah Januari lalu menginjakkan kaki di Houston dan San Fransisco dalam perjalanan dari Amerika Latin, mengunjungi markas Twitter yang diblokir oleh China.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang menegaskan, pemerintahnya telah memberikan penegasan kepada AS mengenai kebijakan Satu China dan mendesak AS untuk mentaati hal itu.

Credit cnnindonesia.com

Presiden Taiwan singgah di Honolulu meski China keberatan

Arsip Foto. Presiden Taiwan Tsai Ing-wen (tengah) tiba di hotel saat singgah dalam perjalanan menuju Amerika Tengah di Houston, Texas, Sabtu (7/1/2017). (REUTERS/James Nielsen)

Honolulu (CB) - Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mendarat di Honolulu pada Sabtu dalam perjalanan menuju ke sekutu-sekutu diplomatik pulau itu di antara negara-negara Pasifik dan dijadwalkan berkunjung ke monumen peringatan Pearl Harbor meski China menyampaikan sangat keberatan terhadap lawatan tersebut.

China memandang Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri sebagai wilayah berdaulat dan berkali-kali menyebutnya isu yang paling sensitif dan penting antara negara itu dan Amerika Serikat. Beijing mengeluhkan persinggahan presiden Taiwan ke Washington.

China tidak menampik kemungkinan penggunaan kekuatan untuk membawa pulau itu di bawah kendalinya.

Tsai, yang diyakini China mengupayakan kemerdekaan formal bagi Taiwan, bertolak pada Sabtu untuk lawatan sepekan ke tiga sekutunya di Pasifik yakni Tuvalu, Kepulauan Solomon dan Kepulauan Marshal -- melalui Honolulu dan Guam, wilayah Amerika Serikat.

Pada bagiannya, Tsai mengatakan dia ingin memelihara perdamaian dengan China tetapi akan mempertahankan keamanan dan demokrasi Taiwan.

Awal pekan ini, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mentatakan persinggahan Tsai di wilayah Amerika Serikat akan bersifat pribadi dan tidak resmi dan berdasarkan praktik yang telah lama Amerika Serikat lakukan secara konsisten dalam "hubungan tak resmi kami dengan Taiwan".

Washington menyatakan "tidak ada perubahan dalam kebijakan satu China" Amerika Serikat, yang mengakui bahwa Beijing berpandangan bahwa hanya ada satu China, dan Taiwan merupakan bagiannya.

Tsai, yang disertai rombongannya dan wartawan, pada Sabtu petang pergi menggunakan sebuah perahu ke USS Arizona Memorial, tempat kapal induk itu tenggelam di Pearl Harbour dalam Perang Dunia Kedua.

Monumen tempat Tsai akan meletakkan karangan bunga itu sekarang menjadi pusat World War Two Valor di Pacific National Monument, yang dikelola oleh National Park Service.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan mengunjungi China dalam kurang dari dua pekan. Dia membuat marah Beijing pada Desember tahun lalu dengan mengangkat telepon dari Tsai tak lama setelah kemenangannya dalam pemilihan presiden.

Perjalanan Tsai ke Amerika Serikat merupakan yang kedua tahun ini. Pada Januari dia singgah di Houston dan San Francisco dalam perjalanan menuju dan dari Amerika Latin untuk mengunjungi markas Twitter, yang diblokir di China.

China mengklaim kedaulatan atas Taiwan sejak 1949, ketika pasukan Komunis Mao Zedong memenanangi perang sipil China dan Nasionalis Chiang Kai-shek lari ke pulau itu, demikian menurut siaran kantor berita Reuters.

Credit antaranews.com

Presiden Sekaligus Parancang Referendum Kurdi Mundur, Massa Ngamuk

ERBIL - Para demonstran mengamuk dengan menyerbu gedung parlemen Kurdi Irak di Erbil pada hari Minggu. Amuk massa ini dipicu keputusan presiden sekaligus perancang referendum kemerdekaan Kurdi, Masoud Barzani, mengundurkan diri secara tiba-tiba.

Suara beberapa tembakan terdengar saat para pemrotes—yang mengklaim bahwa mereka adalah pejuang Peshmerga Kurdi—memaksa masuk ke dalam gedung parlemen.

Barzani, presiden daerah otonomi Kurdi di Irak, mengatakan pada sebuah sidang tertutup parlemen hari Minggu bahwa dia mengundurkan diri di tengah runtuhnya referendum kemerdekaan yang kontroversial.

”Setelah 1 November, saya tidak lagi menjalankan tugas saya, dan saya menolak perpanjangan mandat saya,” kata politikus top Kurdi berusia 71 tahun itu dalam sebuah surat yang dibacakan kepada parlemen di Erbil.

”Mengubah undang-undang tentang kepresidenan Kurdistan atau memperpanjang masa jabatan presiden tidak dapat diterima,” ujar perancang referendum kemerdekaan yang digelar pada tanggal 25 September lalu itu.

Pasukan Kurdi telah kalah dari pasukan Baghdad dalam perebutan sejumlah wilayah. ”Saya meminta parlemen untuk bertemu guna mengisi kekosongan kekuasaan, untuk memenuhi misi tersebut dan untuk mengambil alih kekuasaan presiden Kurdistan,” lanjut surat Barzani.

Barzani juga mengatakan bahwa dia akan terus tetap menjadi pejuang Peshmerga bersama orang-orang Kurdistan. ”Dan saya akan terus mempertahankan prestasi rakyat Kurdistan,” tulis dia.

Sidang parlemen pada hari Minggu diselenggarakan secara tertutup karena isu yang dibahas sensitif.

Seorang pejabat dari Partai Demokratik Kurdistan (PPK) pendukung Barzani mengonfirmasi kepada wartawan menjelang sesi parlemen bahwa Presiden Kurdi Irak memang telah mengundurkan diri.

Sumber di parlemen Kurdi, seperti dikutip Reuters, Senin (30/10/2017), mengatakan bahwa parlemen akan dapat menyelesaikan beberapa jam yang akan datang dengan banyak perbedaan dan ancaman nyata terhadap wilayah dan kepresidenan Kurdi Irak.

Sementara itu, Kepala Staf Militer Irak, Letnan Jenderal Osman al-Ghanmi, mengatakan bahwa kemajuan telah dicapai dalam pertemuan delegasi Baghdad dan Erbil yang disaksikan orang Amerika Serikat.

Credit sindonews.com

Pemimpin Kurdi Masoud Barzani Mundur dari Jabatannya

Tentara Kurdi: (REUTERS/Ako Rasheed)

Jakarta, CB -- Pemimpin Kurdi Masoud Barzani memberikan sebuah pidato menyedihkan sembari mengumumkan pengunduran dirinya, Minggu (29/10).

Barzani mengeluarkan pernyataan bahwa pemimpin Kurdi tak akan melanjutkan kabatannya saat ini yang akan berakhir pada Rabu (1/11).

“Saya menolak untuk meneruskan posisi sebagai Preside Kurdistan setelah 1 November,” tulis Barzani dalam suratnya.

“Saya akan menjadi Peshmerga (pasukan Kurdi) bersama orang Kurdi yang berani dan patriot. Saya akan melanjutkan pekerjaan untuk memperjuangkan hak negara dan melindungi pencapaian kami.”

Dalam pidato tersebut dia mengatakan bahwa tak ada seorang pun di luar wilayah Kurdi mendukung mereka untuk bisa menentukan nasibnya sendiri.

Barzani menyampaikan pidatonya di televisi setelah parlemen Kurdistan Irak menyetujui permintaannya untuk tak memperpanjang masa jabatannya.

Hal ini terjadi setelah referendum kemerdekaan yang diperjuangkannya menjadi bumerang dan hustru memicu pembalasan militer dan ekonomi terhadap Kurdi.

“Tiga juta suara untuk memilih Kurdistan untuk merdeka dan menciptakan sejarah dan tak bisa dihapuskan,” katanya sambil mengingat referendum yang digelar 25 September 2017 lalu.

“Tak ada yang berdiri bersama kami selain pegunungan kami,” katanya dikutip dari Reuters.

Dia mengkritik Amerika karena mengizinkan tank dipasok ke pasukan Irak yang harusnya digunakan untuk memerangi ISIS digunakan melawan orang Kurdi.

“Tanpa bantuan Peshmerga (pasukan Kurdi), pasukan Irak tak bisa membebaskan Mosul dari ISIS,” ucapnya.

Barzani sendiri mengungkapkan bahwa sebenarnya referendum kemerdekaan Kurdistan bertujuan untuk mendapatkan solusi damai untuk semua masalah pemerintahan Irak

Credit cnnindonesia.com

Kondisi kemanusiaan di Yaman "mencengangkan"

Ilustrasi - Seorang bocah lelaki membawa senapan dalam parade diadakan oleh prajurit Houthi yang baru direkrut di Sanaa, Yaman, Minggu (1/1/2017). (REUTERS/Khaled Abdullah)

Sanaa (CB) - Kepala bantuan PBB Mark Lowcock, Sabtu (28/10), menyuarakan kekhawatiran atas kondisi kemanusiaan yang sangat "mencengangkan" di Yaman dan meminta pihak yang terkait dengan perang agar menghormati hukum internasional.

Dalam menyelesaikan misinya selama lima hari, kunjungan pertamanya ke Yaman, kepala urusan kemanusiaan PBB dan badan darurat mengatakan bahwa perang di negara miskin itu harus diselesaikan melalui proses politik.

"Saya datang ke Yaman agar bisa lebih memahami krisis kemanusiaan yang semakin memburuk, termasuk wabah kolera yang berkembang cepat dan baru pernah ada di dunia ini, kerawanan pangan terbesar di dunia dan perpindahan penduduk yang semakin luas," ujar Lowcock.

"Saya tercengang melihat dampak mengerikan akibat konflik buatan manusia ini," katanya sebelum meninggalkan Sanaa.

"PBB menyerukan kepada seluruh pihak... untuk menegakkan standar tertinggi hukum kemanusiaan internasional dan menghormati HAM dengan penuh hormat kepada semua orang, termasuk para tahanan dan jurnalis," tambahnya sebagaimana diwartakan AFP.

Credit antaranews.com

Pakistan: AS Harus Akui 'Kekalahan' di Afghanistan

ISLAMABAD - Menteri Luar Negeri Pakistan Khawaja Asif menyatakan Amerika Serikat (AS) harus mengakui kekalahan, dan juga kegagalan di Afghanistan. Ini merupakan respon atas pernyataan yang dilontarkan oleh Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson.

Tillerson dalam sejumlah kesempatan dalam satu pekan terakhir melemparkan kritikan kepada pemerintah Pakistan. Kritikan pertama dilontarkan Tillerson saat dia berbicara di badan PBB di Jenewa, di mana dia menyebut Pakistan telah dijadikan tempat berlindung bagi teroris, dan mendesak Pakistan untuk berbuat lebih banyak dalam mengatasi hal ini.

Lalu, saat berkunjung ke Islamabad, Tillerson kembali mengulangi desakannya. Dia kemudian mengatakan, jika memang Pakistan tidak sanggup, maka mungkin AS akan turut langsung dalam memberangus kelompok teroris tersebut.

Menanggapi hal ini, Asif menuturkan AS harus berkaca pada operasi yang mereka lakukan di Afghanistan, yang sudah berlangsung selama 16 tahun. Asif menyebut, tidak ada hasil signifikan yang dicapai AS dalam kurun waktu 16 tahun terakhir di Afghanistan.

"Kegagalan mereka selama 16 tahun terakhir di Afghanistan ada di depan mereka. Hanya akan ada ruang untuk perbaikan jika Washington menerima kekalahan mereka, kegagalan mereka di Afghanistan. belum siap menerima ini," ucap Asif, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (29/10).

"Kami tidak akan berkompromi dengan kedaulatan kami, martabat kami. Hubungan kami dengan AS harus didasarkan pada harga diri dan martabat," sambungnya.

Asif menambahkan berkembangnya kelompok teroris di Afghanistan, yang terus tumbuh hingga perbatasan Pakistan adalah tanda lain dari kegagalan AS di negara tersebut, dan AS harus mengakui hal itu, dan bukan menyalahkan pihak lain.

Credit sindonews.com