Selasa, 01 Agustus 2017

Pasukan Khusus Korsel Siapkan 'Serangan Bedah' Incar Kim Jong-un

SEOUL - Militer Korea Selatan (Korsel) dilaporkan telah mempersiapkan sebuah ”surgical strike” (serangan bedah) yang mengincar pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un. Fasilitas nuklir dan rudal Korut juga jadi target dalam serangan yang rencananya dijalankan pasukan khusus Seoul.

Strategi militer yang dilaporkan surat kabar Korsel, Munwha Ilbo, itu hanya dijalankan jika terjadi keadaan darurat.

Kepala Staf Gabungan Seoul dan Kementerian Pertahanan Nasional memimpin perancangan operasi tersebut. Dalam laporan yang dipublikasikan hari Senin, “surgical strike” Korsel akan melibatkan Kantor Keamanan Nasional (NSO) dan Departemen untuk Senjata Pemusnah (WMD).

Laporan dipublikasikan tiga hari setelah Korut menguji tembak rudal balistik yang diduga berjenis rudal balistik antarbenua (ICBM).

“Tim NSO dan WMD telah ditugaskan untuk membuat rencana ‘serangan berpresisi’ yang terpisah untuk menanggapi skenario rudal balistik nuklir atau konvensional yang telah mencapai ambang kritis dari Jalur Merah,” tulis surat kabar Korsel tersebut dalam laporannya yang dikutip Selasa (1/8/2017).

Masih menurut laporan Munwha Ilbo, rencana operasi itu akan memobilisasi pesawat jet tempur F-15 untuk menargetkan pusat komando operasional utama di Korut, terutama kantor Ketua Partai Buruh, Kim Jong-un, di markas Partai Buruh di Pyongyang.

Pejabat militer Korsel yang jadi sumber laporan tersebut mengatakan bahwa “surgical strike” sudah dirancang sejak 31 Maret 2017 lalu.

Presiden Korsel Moon Jae-in dilaporkan telah meminta pembentukan brigade pasukan khusus yang berjumlah 1.000 sampai 2.000 personel. Tujuannya, untuk melenyapkan kepemimpinan perang (Kim Jong-un) dan melumpuhkan fasilitas komando Pyongyang jika terjadi keadaan darurat.

Meski demikian, pemerintah maupun militer Korsel belum secara resmi mengonfirmasi laporan tersebut.

Konsultan Stratfor Asia Pasifik, Rodger Baker, pernah melaporkan bahwa pasukan khusus Amerika Serikat (AS) sebenarnya memiliki peluang emas untuk membunuh Kim Jong-un pada 4 Juli lalu. Namun, agen-agen Washington tidak mengeksekusi kesempatan itu.

“Pasukan AS memiliki tembakan yang sangat mudah untuk membunuh Kim dan tidak melakukannya,” kata Baker kepada Business Insider.
Konsultan tersebut yakin bahwa Washington membiarkannya untuk menunjukkan bahwa mereka tidak ingin membunuh Kim pada kesempatan apapun. Baker percaya itu merupakan strategi AS untuk dapat membujuk Korut agar memperlambat pengembangan rudal balistik dan program nuklirnya.

”Jika program dilanjutkan, kita bisa menyerang (Korut) dan Kim,” sambung penjelasan Baker. Dengan kemampuan tinggi, tidak sulit bagi agen-agen AS untuk membunuh pemimpin muda Korut itu karena hampir selalu menonton di lokasi setiap peluncuran rudal Pyongyang.

Sementara itu, Kementerian Pertahanan Nasional Korsel pada hari Senin mengumumkan bahwa Korut kemungkinan akan menguji hulu ledak nuklir melalui rudal lain yang kekuatannya lebih eksplosif. Kementerian itu yakin Pyongyang bisa melakukannya kapan saja.

Credit sindonews.com

Dipersalahkan AS Atas Korut, China: Kami Bukan Penyebab Masalah Ini

BEIJING - China bereaksi atas tekanan yang diberikan Amerika Serikat (AS) terkait dengan Korea Utara (Korut). China menyatakan, masalah Korut bukan disebabkan oleh China dan untuk menyelesaikan perlu usaha dari masyarakat internasional.

Presiden AS Donald Trump, kemarin secara gamblang menyatakan kekesalannya terhadap China dianggap tidak bisa mengendalikan sekutu dekatnya, Korut. Trump menganggap Negeri Tirai Bambu itu tidak melakukan apa-apa untuk mencegah Korut meluncurkan rudal balistik antar benua.

Melalui akun Twitternya, Trump memperingatkan bahwa ia tidak akan lagi membiarkan China tidak melakukan apa-apa terhadap Korut. Dalam kritiknya, Trump menghubungkan hubungan dagang China dengan Korut, setelah Korea Selatan (Korsel) mengindikasikan pihaknya akan mempercepat pengerahan sistem pertahanan rudal THAAD yang membuat Beijing murka.

"Isu nuklir Korea Utara tidak muncul karena China, dan bahwa setiap orang perlu bekerja sama untuk mencari sebuah resolusi," kata Kementerian Luar Negeri China dalam sebuah pernyataan.

"Semua pihak harus memiliki pemahaman yang benar mengenai hal ini. Masyarakat internasional secara luas mengakui upaya China untuk mencari sebuah resolusi," sambungnya, seperti dilansir Reuters pada Senin (31/7).

Kemlu China juga mengatakan inti dari perdagangan Sino-AS adalah saling menguntungkan, dengan sejumlah besar fakta membuktikan perkembangan bisnis dan hubungan perdagangan yang sehat bagus untuk kedua negara.

Sementara itu Wakil Menteri Perdagangan China Qian Keming mengatakan tidak ada hubungan antara isu Korut dan perdagangan antara China dan AS.

"Kami pikir isu nuklir Korut dan perdagangan China-AS adalah isu yang berada dalam dua wilayah yang sama sekali berbeda, tidak terkait, tidak harus dibicarakan bersama," kata Qian.

Credit sindonews.com

Rusia: AS Coba Salahkan Moksow dan Beijing Soal Masalah Korut

MOSKOW - Rusia mengatakan, mereka melihat Amerika Serikat (AS) dan sekutunya mencoba mempersalahkan Rusia dan China atas masalah Korea Utara (Korut). Rusia dan China merupakan dua sekutu dekat Korut.

"Moskow melihat upaya yang tidak dapat dipertahankan oleh perwakilan AS dan beberapa negara bagian lainnya untuk mengalihkan tanggung jawab atas apa yang terjadi di Rusia dan China, dan hampir menyalahkan Moskow dan Beijing karena 'memanjakan' ambisi rudal nuklir Korut," kata Kementerian Luar Negeri Rusia.

Kemlu Rusia menuturkan, mereka sangat khawatir dengan situasi di Semenanjung Korea, setelah Korut kembali melakukan uji coba rudal. Moskow dengan tegas menyebut uji coba rudal ini sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional, dan resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB.

"Rusia khawatir dengan situasi di Semenanjung Korea, setelah peluncuran rudal balistik Korut pada tanggal 28 Juli, yang secara terbuka melanggar resolusi yang relevan dari resolusi DK PBB," ungkapnya seperti dilansir Russia Today pada Senin (31/7).

"Namun, pada saat yang sama, AS, Korea Selatan (Korsel) dan Jepang mendemonstrasikan peningkatan aktivitas militer, dengan Washington terus menerapkan kebijakannya untuk menempatkan sistem pertahanan udara di Korsel," tukasnya.

Credit sindonews.com

Perang Irak Dianggap Kejahatan, tapi Tony Blair Tak Bisa Dituntut

LONDON - Pengadilan Tinggi Inggris memblokir sebuah pengajuan tuntutan seorang jenderal Irak terhadap mantan Perdana Menteri Tony Blair atas Perang Irak. Agresi terhadap Irak telah menyebabkan Presiden Saddam Hussein terguling.

Jenderal Abdul Wahed Shannan Al Rabbat dari Irak menuduh mantan pemimpin Partai Buruh Inggris itu melakukan "kejahatan agresi" dengan menyerang Irak pada tahun 2003 untuk menggulingkan Presiden Saddam Hussein.

Namun, para hakim menolak pengajuan tuntutan jenderal Irak tersebut. Menurut para hakim, yang dilansir Russia Today, Senin (31/7/2017), tidak ada prospek dari kasus ini yang berhasil.

Selin Blair, jenderal Irak itu juga mengajukan tuntutan terhadap dua pejabat penting lain di era pemerintahan Blair. Keduanya adalah Jack Straw, Menteri Luar Negeri dan Lord Goldsmith, Jaksa Agung.

Tony Blair tak bisa dituntut di pengadilan Inggris tak lepas dari Keputusan House of Lords (Parlemen Inggris) yang pada tahun 2006 memutuskan bahwa tindakan pemerintah Blair bukan “kejahatan agresi” di bawah hukum Inggris dan Wales. Pengacara Al Rabbat berupaya mengajukan judicial review agar Mahkamah Agung Inggris membatalkan keputusan Parlemen.

Inggris adalah bagian dari koalisi pimpinan Amerika Serikat (AS) yang menginvasi Irak setelah Presiden AS George W Bush dan Blair menuduh Saddam memiliki senjata pemusnah massal.

Laporan Chilcot yang mengacu pada penyelidikan menyatakan bahwa Perang Irak tidak perlu, sehingga Al Rabbat berpendapat tuntutan terhadap Blair bisa dibenarkan.

Laporan Chilcot adalah laporan hasil penyelidikan publik mengenai keterlibatan Inggris Raya selama Perang Irak. Penyelidikan ini diumumkan pada 15 Juni 2009 oleh Perdana Menteri Gordon Brown.

Seperti yang dilaporkan oleh laporan Chilcot, keterlibatan Inggris dalam Perang Irak didasarkan pada dalih palsu bahwa Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal (WMD). Dengan demikian, perintah yang menyatakan kekebalan hukum Blair terhadap tuduhan apapun harus dibatalkan.

Perang Irak menyebabkan kematian bagi 176 tentara pria dan wanita Inggris. Perang tersebut juga menelan biaya 9,6 miliar poundsterling di kubu ekonomi Inggris.

Dampak yang lebih mengerikan adalah perang tersebut dianggap telah menyebabkan konflik sektarian berdarah yang berkontribusi melahirkan kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang berbuat kebrutalan di Irak dan Suriah.

Credit sindonews.com

Pengadilan Inggris: Tony Blair Tidak Bisa Dituntut Atas Perang Irak

LONDON - Pengadilan Tinggi Inggris telah memutuskan mantan Perdana Menteri Tony Blair dan anggota senior kabinetnya tidak dapat diadili atas "kejahatan agresi" dalam invasi ke Irak pada tahun 2013.

Tuntutan terhadap Blair disampaikan oleh mantan petinggi mliter Irak Jenderal Abdul Wahed Shannan al-Rabbat. Dia menuduh mantan pemimpin Partai Buruh melakukan "kejahatan agresi" dengan menyerang Irak pada tahun 2003 untuk menggulingkan mantan presiden Saddam Hussein.

Selain Blair, melansir MEMO pada Senin (31/7), Rabbat juga mengaku tuntutan terhadap mantan Menteri Luar Negeri Jack Straw, dan Jaksa Agung Lord Goldsmith atas invasi ke Irak.

Pengadilan Magistrates Westminster memutuskan untuk tidak mengeluarkan surat panggilan terhadap Blair. Merespon ini, Rabbat kemudian meminta izin kepada Pengadilan Tinggi London untuk melakukan judicial review dalam upaya untuk mambawa kasus ini ke Mahkamah Agung Inggris, yang sekarang merupakan pengadilan tertinggi di negeri tersebut, untuk membatalkan sebuah keputusan yang memberi kekebalan kepada Blair dari tuntutan atas Perang Irak.

Jaksa Agung Inggris dilaporkan telah melakukan intervensi dalam kasus tersebut, dan mendesak Ketua Mahkamah Agung untuk menghalangi tantangan hukum sang jenderal dengan alasan bahwa kasus ini tidak memiliki harapan untuk selesai dan tidak dapat dibenarkan karena kejahatan agresi tidak diakui dalam hukum Inggris.

Selain Rabbat, banyak orang telah berusaha untuk mengajukan tuntutan formal atas kejahatan perang yang akan diajukan terhadap Blair atas salah satu bencana kebijakan luar negeri terburuk dalam sejarah Inggris. Namun, usaha tersebut selalu menemui kegagalan.

Credit sindonews.com

Israel Dilaporkan Curi Dokumen Penting dari Al-Aqsa

YERUSALEM - Israel dilaporkan telah mencuri sejumlah besar dokumen rahasia milik organisasi al-Waqfi di Yerusalem. Al-Waqfi adalah organisasi yang dipercaya mengendalikan dan mengelola bangunan-bangunan Islam di dan sekitar kompleks Masjid Al-Aqsa.

Hassan Khater, kepala Pusat Internasional al-Waqfi, mengatakan perampasan telah dilakukan tiga hari setelah baku tembak yang dilaporkan pada 14 Juli di dekat lokasi tersebut, yang menyebabkan dua tentara Israel dan tiga orang Palestina tewas. Israel menutup sepenuhnya kompleks tersebut setelah insiden tersebut terjadi.

"Dokumen-dokumen tersebut terdiri dari surat-surat yang membuktikan kepemilikan terhadap sejumlah besar harta tak gerak, serta dokumen rahasia yang memuat informasi tentang masjid dan gedung peradilan agama," ucap Khater, seperti dilansir Farsnews pada Senin (31/7).

Khater mengatakan, dokumen tersebut menampilkan data sekitar 90 persen properti yang terletak di Kota Tua Yerusalem, tempat kompleks al-Aqsa berada, yang memungkinkan Tel Aviv menyita properti tersebut saat disalahgunakan.

Seperti diketahui, otoritas keamanan Israel lebih dari sepekan melakukan pembatasan terhadap umat Muslim untuk memasuki komplek al-Aqsa, setelah sebelumnya menutup komplek itu selama dua hari. Hal ini memancing reaksi keras dari warga Palestina, yang berujung bentrokan dengan otoritas Israel.

Israel akhirnya memutuskan untuk menghentikan pembatasan di al-Aqsa setelah adanya tekanan kuat dari dunia Islam. Turki, Arab Saudi, dan Indonesia adalah beberapa negara yang menyampaikan protes atas pembatasan tersebut.

Credit sindonews.com

Langka, Ulama Syiah Irak Moqtada al-Sadr Temui Putra Mahkota Saudi

RIYADH - Ulama Syiah berpengaruh di Irak, Moqtada al-Sadr, melakukan kunjungan langka ke Arab Saudi. Dia melakukan pertemuan dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman dan pejabat lainnya.

Pertemuan langka itu berlangsung hari Minggu di Jeddah dan dirilis kantor berita negara Saudi, SPA, Senin (31/7/2017).

Irak berada di garis patahan antara kekuatan Syriah Iran dan negara-negara kekuatan Sunni yang selama ini terlibat konflik sektarian. Iran dan Saudi sendiri hingga kini masih berseteru setelah kedua negara memutuskan hubungan diplomatik beberapa bulan lalu.

Irak dan Arab Saudi pada bulan lalu mengumumkan bahwa mereka membentuk dewan koordinasi untuk meningkatkan hubungan strategis sebagai bagian dari usaha untuk menyembuhkan hubungan yang bermasalah di antara tetangga Arab.

Arab Saudi telah membuka kembali kedutaan besarnya di Baghdad pada tahun 2015 setelah 25 tahun vakum. Pada bulan Februari, Menteri Luar Negeri Saudi Adel al-Jubeir juga melakukan kunjungan langka ke Baghdad.

Al-Sadr, merupakan ulama Syiah Irak yang terkenal anti-Amerika. Dia memiliki pengikut besar di Baghdad dan kota-kota selatan Irak termasuk kelompok Saraya al-Islam atau dikenal sebagai Milisi Brigade Perdamaian.

Ulama Syiah juga pernah membuat seruan mengejutkan, yakni meminta Presiden Suriah Bashar al-Assad lengser. Padahal, para milisi Syiah di Timur Tengah, terutama dari Iran dan Libanon dikenal sebagai loyalis Assad.

Menurut laporan SPA, al-Sadr bertemu dengan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman untuk mendiskusikan isu-isu yang menjadi kepentingan bersama.

Credit sindonews.com

Kremlin perintahkan Washington kurangi staf kedutaan di Rusia

Moskow (CB) - Kremlin memerintahkan Amerika Serikat untuk mengurangi sampai 60 persen staf diplomatik di Rusia, sebagai balasan atas sanksi baru dari Washington.

Perintah yang dikeluarkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin itu ditujukan untuk menunjukkan kepada warga dalam negeri bahwa dia siap untuk berseberangan dengan Washington. Namun di sisi lain, kebijakan itu juga didesain secara hati-hati untuk tidak merusak hubungan baik dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Putin pada Minggu mengatakan bahwa Rusia memerintahkan Amerika Serikat untuk mengurangi sebanyak 755 dari 1.200 staf kedutaan dan konsulat sampai September tahun ini. Mereka juga menyita dua bangunan diplomatik.

Namun di sisi lain, Amerika Serikat masih berhak untuk memilih siapa yang akan diberhentikan pada posisinya, sehingga diperkirakan banyak staf lokal warga Rusia yang akan lebih banyak kehilangan pekerjaan dibanding diplomat kiriman Washington.

Sebelumnya, Kongres Amerika Serikat menjatuhkan sejumlah sanksi baru terhadap Rusia karena dianggap turut campur terhadap proses pemilihan presiden tahun 2016 dan menghukum negara tersebut atas aneksasi Krimea dari Ukraina pada 2014.

Gedung Putih pada Jumat mengatakan bahwa Trump akan menandatangani sanksi tersebut.

Di depan para tentara di Estonia, Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence menyebut kebijakan terbaru Rusia sebagai langkah "drastis." Dia berjanji Washington akan terus menjatuhkan sanksi sampai Moskow berhenti "mengganggu kestabilan Ukraina dan tempat lainnya."

Trump sendiri tidak berkomentar mengenai perintah Rusia itu.

"Saat ini, kami tengah mempertimbangkan semua pilihan kebijakan," kata juru bicara Trump, Sarah Sanders, kepada para wartawan.

Semua staf di Kedutaan Amerika Serikat di Moskow dikumpulkan untuk bertemu dengan Duta Besar John F. Tefft yang mengumumkan keputusan pemerintah Rusia.

"Suasana pertemuan itu mirip dengan suasana penguburan mayat," kata seorang sumber.

Hukuman untuk Kongres, bukan Trump

Dengan memaksa Amerika Serikat untuk mengurangi skala diplomatik mereka, Putin menegaskan kembali reputasinya di dalam negeri sebagai pembela kepentingan Rusia--terutama menjelang pemilihan umum presiden tahun depan.

Putin pada Ahad mengatakan bahwa dia tidak melihat tanda-tanda hubungan yang lebih baik dengan Amerika Serikat, dan menahan diri untuk melakukan langkah lebih jauh.

Namun demikian, konsekuensi dari balasan Rusia itu tidak akan merusak hubungan baik antara Putin dengan Trump, kata Alexander Baunov, peneliti senior di lembaga Moscow Carnegie Center.

"Putin mengirim pesan bahwa dia menghukum Kongres Amerika Serikat, bukan Trump (dengan menjatuhkan sanksi sebelum Trump memberikan tanda tangan atas keputusan Kongres)," kata Baunov.

Rusia juga tidak mengganggu investasi Amerika Serikat dalam kebijakan baru itu. Beberapa perusahaan besar asal Amerika Serikat seperti Ford, Citi dan Boeing tengah telah menanam modal yang dibutuhkan Kremlin untuk membantu perekonomian yang masih lesu.

Suasana di Kedutaan

Para pegawai kedutaan di Moskow pada Senin menunggu dengan resah untuk mengetahui apakah mereka masih mempunyai pekerjaan. Tefft menyebut langkah Rusia tidak adil.

Dia mengatakan bahwa staf Rusia yang diberhentikan bisa mengajukan visa imigrasi khusus ke Amerika Serikat.

"Orang-orang bertanya apa yang akan dilakukan staf lokal saat ini, mengingat banyak warga Rusia yang bekerja di kedutaan tidak bisa lagi menemukan pekerjaan di perusahaan Rusia," kata seorang sumber yang hadir dalam pertemuan dengan Tefft.

Selain memerintahkan pengurangan staf, Rusia juga akan menyita sebuah gudang milik Amerika Serikat di selatan Moskow dan sebuah villa pedesaan yang sering digunakan pada akhir pekan, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Diplomat AS dicegah masuk wisma duta oleh Rusia

Presiden Rusia Vladimir Putin (REUTERS/Alexander Zemlianichenko/Pool )

Moskow (CB) - Kedutaan besar Amerika Serikat di Moskow menuduh pihak berwajib Rusia telah menghalangi staf diplomatiknya masuk ke sebuah properti AS di pinggiran kota Moskow.

Padahal sebelum itu mereka dijamin mendapatkan akses ke sana sampai tengah hari Selasa guna mengangkut barang-barang pribadi milik mereka. Kementerian luar negeri Rusia enggan menanggapi soal ini.

Properti di sebelah barat lalu Moskow itu disewa oleh kedutaan besar AS untuk para stafnya sebagai tempat berekreasi.

Moskow menyatakan langkah terhadap properti kedutaan besar AS itu sebagai bagian dari aksi balasan setelah Washington menyetujui pembaruan sanksi kepada Rusia.

Lima kendaraan bernomor korps diplomatik, termasuk sebuah truk, tiba di situs itu. Namun semuanya ditolak masuk ke area properti yang tampaknya tempat peristirahatan itu. Mereka ditolak masuk ke tempat peristirahatan tersebut.

"Sesuai dengan notifikasi pemerintah Rusia, Misi AS untuk Rusia seharusnya mendapatkan akses ke dacha (villa) kami sampai siang 1 Agustus. Kami tidak diberi akses seharian penuh hari ini atau kemarin. Kami bertanya kepada pemeritah Rusia untuk menjelaskan mengapa tak boleh masuk," demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Trump puji kepala staf baru karena berhasil cegah kontroversi

Dokumentasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump (tengah), diapit oleh Wakil Presiden Mike Pence (ki) dan Menteri Keamanan Dalam Negeri John Kelly (ka), berdiri di panggung untuk memberikan sambutan di gedung Kementerian Dalam Negeri di Washington, Amerika Serikat, Rabu (25/1/2017). (REUTERS/Jonathan Ernst)

Washington (CB) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengambil sumpah kepala stafnya yang baru John Kelly pada Senin, mantan jenderal Korps Marinir yang ia puji karena berhasil mencegah kontroversi selama masa tugasnya mengawasi isu-isu keamanan di perbatasan di Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS).

Kelly diperkirakan akan membawa pendekatan disiplin untuk mengurusi Gedung Putih semasa kepresidenan Trump. Ia menggantikan Reince Priebus, yang gagal menyesuaikan diri dengan gaya manajemen tak tradisional presiden itu dan bergulat dengan perselisihan selama masa enam bulannya dalam tugas, lapor Reuters.

Trump memuji Kelly atas tugas-tugasnya di DHS, yang berhasil menurunkan jumlah orang melintasi perbatasan AS di bagian selatan secara ilegal, dan melaksanakan larangan bepergian bagi pengungsi dan orang-orang dari sekelompok negara mayoritas Muslim.

"Ia akan melakukan pekerjaan spektakuler, saya tak ragukan, sebagai kepala staf," ujar presiden Republiken dalam sambutan singkat kepada wartawan di Ruang Oval, yang dikelilingi oleh para penasehat senior setelah Kelly diambil sumpah.

"Dengan situasi yang sangat kontroversial, sudah terjadi sedikit kontroversi yang mengagumkan," kata Trump.

Trump mengumumkan Jumat lalu bahwa Kelly akan menggantikan Priebus, pada akhir pekan yang menimbulkan kegaduhan bahwa usaha legilatif pertamanya - reformasi jaminan kesehatan -- gagal di Kongres.

Kecemasan di pihak Trump terjadi pekan lalu karena prioritas-prioritas legislatif lainnya termasuk reformasi pajak dan negosiasi pagu utang bisa kandas.

Credit antaranews.com

Trump rekrut jenderal marinir untuk disiplinkan Gedung Putih

Presiden Amerika Serikat Donald Trump (tengah), diapit oleh Wakil Presiden Mike Pence (kiri) dan Menteri Keamanan Dalam Negeri John Kelly yang kini menjadi kepala staf Gedung Putih. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Washington (CB) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengambil sumpah kepala staf Gedung Putih barunya, John Kelly, Senin waktu setempat.

Trump membawa serta Kelly, purnawirawan jenderal marinir, setelah seminggu kacau dalam upaya legislatif pertamanya --reformasi layanan kesehatan-- yang gagal di Kongres, yang menimbulkan kekhawatiran di Partai Republik bahwa ketidakberfungsian di West Wing akan mengacaukan prioritas-prioritas lain seperti reformasi pajak.

Kelly diharapkan mendisiplinkan Gedung Putih. Dia menggantikan Reince Priebus yang kesulitan menyesuaikan diri dengan gaya manajemen tidak biasa Trump dan sering kali cekcok selama enam bulan mengisi jabatan itu.

Trump memamerkan kepala staf barunya di Ruang Oval dan dalam rapat kabinet di mana dia memuji Kelly yang sukses meredam kontroversi selama menangani masalah-masalah keamanan pada Departemen Keamanan Dalam Negeri.

"Dia akan mengerjakan tugas yang spektakuler, saya tak punya keraguan, sebagai kepala staf," kata Presiden Trump di Ruang Oval, dikelilingi para penasihat seniornya, setelah Kelly diambil sumpahnya.

Trump memuji Kelly telah berhasil mengurangi jumlah orang yang melintas secara ilegal perbatasan AS-Meksiko dan dalam menerapkan larangan kunjungan kepada pengungsi dan irang dari beberapa negara muslim, demikin Reuters.

Credit antaranews.com

Sasaran Irak berikutnya Tal Afar, ISIS asal Asia Tenggara terperangkap

Pasukan Khusus Irak (Reuters)

Jakarta (CB) - Mayor Jenderal Najm al-Jabouri dari angkatan bersenjata Irak menyatakan sasaran berikutnya Irak setelah merebut Mosul kurang dari sebulan lalu, adalah kota Tal Afar yang berjarak 40 km dari Mosul.

Tal Afar kemungkinan besar dipertahankan oleh para petempur asing, salah satunya dari Asia Tenggara.

Tidak seperti Mosul di mana ISIS menyandera ratusan ribu ornag untuk memperlambat gerak maju pasukan Irak, Jabouri menyatakan sudah sangat sedikit warga sipil yang bertahan di Tal Afar, kecuali mereka yang punya kaitan dengan para militan ISIS.

Di kota ini, pasukan Irak sudah tahu bakal sibuk menghadapi serangan bom, sniper dan ranjau.

"Meskipun dikepung, tidak ada tanda-tanda para militan kekurangan amunisi," kata Jabouri seperti dikutip Reuters.

Kebanyakan anggota ISIS dari Turkmen sudah meloloskan diri dengan membaur bersama pengungsi yang meninggalkan Irak menuju Turki di mana mereka bisa membaur dengan identitas tak terlacak, kata Jabouri.

Jabouri yakin kebanyakan petempur ISIS yang bertahan di Al Afar adalah petempur-petempur asing dari Turki, negara-negara Asia Tengah bekas Uni Soviet dan Asia Tenggara. Mereka terjebak setelah pasukan Irak memutus semua ruter antara Mosul dan Tal Afar beberapa bulan lalu.

Tal Afar sudah dikurung oleh pasukan Kurdi di utara, dan milisi Syiah di bagian selatan. Situasi ini membuat kelangkaan pangan dan air di Tal Afar.

Koalisi pimpinan AS terus membombardir dalam dan luar kota Tel Afar untuk memuluskan jalan pasukan Irak guna menyerbu kota itu.

Jabouri menyatakan pasukannya tinggal menunggu perintah dari Perdana Menteri Irak Haidar al-Abadi untuk melancarkan serangan yang mungkin bakalan diambil beberapa hari ke depan, seminggu, dua minggu ke depan.

Di luar Tal Afar, ISIS masih menduduki kantong-kantong wilayah Irak lainnya, termasuk kota Hawija dan sekitarnya.

Credit antaranews.com

Irak yakin menang mudah melawan ISIS di Tal Afar

Pasukan Irak (Reuters)

Mosul, Irak (CB) - Seorang jenderal senior Irak memperkirakan kemenangan yang relatif mudah pasukannya di Tal Afar melawan sekitar 2.000 laskar ISIS dan keluarganya yang sudah kelelahan dan terdemoralisasi.

Kurang dari sebulan setelah mendeklarasikan kemenangan di Mosul, pasukan Iran bergerak menyerang Tal Afar yang berjarak 40 km dari arah barat Mosul. Di situlah diperkirakan akan terjadi pertempuran besar berikutnya melawan ISIS.

"Saya kira tidak akan ada pertempuran sengit di sana sekalipun musuh dikepung," kata Mayor Jenderal Najm al-Jabouri kepada Reuters dalam satu wawancara.

Jabouri, seorang panglima lapangan kunci, menyebut perang di Tal Afar jauh lebih mudah dbandingkan dengan sembilan bulan perang gerilya kota di Mosul, yang merenggut nyawa banyak sekali tentara Irak.

"Musuh sudah sangat kelelahan," kata Jabouri yang pernah menjadi wali kota Tal Afar satu dekade silam. "Saya tahu dari laporan intelijen bahwa moral mereka sudah jatuh."

Kota yang pernah berpenduduk 200.000 orang sebelum jatuh ke tangan ISIS itu mengalami lingkaran kekerasan sektarian Sunni melawan Syiah setelah invasi pimpinan AS ke Irak pada 2003. Kota ini pula yang menghasilkan para panglima senior ISIS.

Kota ini juga menjadi ajang pertarungan pengaruh antara kekuatan-kekuatan kawasan. Turki yang mengaku punya kaitan kuat dnegan kota yang penduduknya mayoritas beretnis Turki, menentang pelibatan milisi Syiah dalam perang bersama pasukan Irak yang beberapa di antaranya dibeking Iran.

Jabouri menaksir antara 1.500 dan 2,000 militan ISIS telah meninggalkan Tal Afar. Jumlah itu sudah termasuk keluarga-keluarga yang mendukung ISIS.

Dia mengaku medan perang di Tal Afar sangat menguntungkan pasukan Irak. Hanya ada satu bagian kota Tal Afar di Sarai yang menyerupai sektor Kota Tua, Mosul, di mana pasukan Irak harus bermanuver dengan berjalan kaki di jalan-jalan sempit. Sisa sudut kota Tal Afar lainya mudah dijangkau tank dan kendaraan perang, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Serangan Roket Tewaskan Polisi Saudi di Qatif

Ilustrasi: Arab Saudi melaporkan seorang polisinya tewas dan enam lainnya terluka karena serangan roket di Qatif. (KCNA/via REUTERS)

Jakarta, CB -- Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi menyebut serangan roket yang terjadi di Qatif, pada Minggu (31/7) dilaporkan menewaskan seorang polisi dan melukai enam lainnya.

Wilayah di Arab Saudi yang dihuni mayoritas Syiah tersebut kerap diguncang kerusuhan sejak 2011, ketika demonstran Syiah menuntut kesetaraan hak dengan kaum Sunni, yang merupakan mayoritas di negara tersebut.

Kementerian Dalam Negeri Saudi mengatakan pada kantor berita SPA, polisi yang menjadi korban itu tengah berpatroli di wilayah al-Masoura, Qatif, saat “sebuah roket menyerang mereka”.

Dilaporkan bahwa keenam petugas yang terluka telah dilarikan ke rumah sakit dan kini dalam kondisi stabil.

Sebelumnya, beberapa serangan yang menargetkan pasukan keamanan juga kerap terjadi di Qatif.

Adapun pada 11 Juli, Arab Saudi menghukum mati empat orang pria atas tuduhan ‘kejahatan terorisme’, termasuk penyerangan terhadap polisi dan ikut berpartisipasi dalam kerusuhan di Qatif.

Mereka dihukum karena ‘melanggar aturan kerajaan’ dan mencoba ‘menebar hasutan’ di kerajaan, sebut media Al Ekhbariya, dikutip AFP.

Mereka terbukti bersalah karena menembak kantor polisi di Qatif dan juga ikut ambil bagian dalam kerusuhan termasuk melempar bom molotov ke arah polisi dan bangunan pemerintah.

Sebelumnya, pada Sabtu, dua petugas polisi terluka saat berpatroli di Qatif. Sementara pada Kamis, seorang polisi dilaporkan terbunuh akibat ledakan bom di area yang sama.

Pada Selasa lalu, seorang polisi juga dilaporkan tewas dan tiga lainnya luka-luka akibat insiden pengeboman.

Pemerintah menyebut aksi tersebut didalangi oleh para ‘teroris’ dan pengedar narkoba.

Credit CNN Indonesia

Hak Veto Sanksi Rusia dan Bunuh Diri Politik Trump

Trump tengah berada dalam pilihan sulit terkait sanksi AS atas Rusia. (REUTERS/Jim Young)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah meninjau versi final undang-undang sanksi Rusia dan berencana menandatanganinya. Pengumuman yang dirilis Gedung Putih pada Jumat (28/7) itu sontak membuat Rusia berang dan langsung melakukan respons.

Kementerian Luar Negeri Rusia mengumumkan di hari yang sama, bahwa AS diminta mengurangi jumlah diplomatnya, sebagai respons atas pengumuman tersebut.

Namun hanya dua hari berselang, Presiden Rusia Vladimir Putin mengubah pernyataan itu dan menyebut 755 orang diplomat AS yang bekerja di kedutaan besar di Moskow serta di konsulat jenderal di St. Petersburg, Yekaterinburg dan Vladivostok, harus hengkang dari Kremlin, sebelum 1 September.

Bagi Moskow, itu merupakan langkah paling agresif terhadap Washington, sejak akhir Perang Dingin pada era 90an.

Keputusan tersebut juga semakin menjauhkan janji Trump semasa kampanye, yakni memperbaiki hubungan dengan Rusia.

Dalam wawancaranya dengan stasiun televisi pemerintah, Minggu (30/7) dikutip CNN, Putin dengan tegas mengatakan “755 orang dari 1000 lebih staf kedutaan besar dan konsulat AS, harus menghentikan aktivitas mereka di Rusia”. Angka tersebut, tutur Putin, termasuk para diplomat dan karyawan administratif.

Hak Veto

Di sisi lain, Trump sebenarnya masih memiliki hak veto dan bisa menolak menandatangani undang-undang tersebut. Namun, langkah itu dianggap akan jadi bunuh diri politik bagi taipan real estate tersebut.

Jika Trump menolak menandatangani sanksi, itu akan memperdalam kecurigaan masyarakat akan kolusinya dengan Rusia saat kampanye tahun lalu. Selain itu, Kongres AS juga bisa dengan cepat membatalkan hak veto presiden menggunakan penolakan publik yang akan menggarisbawahi ketidakmampuan pemimpin negara dalam mengendalikan situasi.

Sementara, jika Trump menandatangani sanksi, itu bisa memperburuk konfrontasi dengan Rusia sekaligus mementahkan upaya perbaikan hubungan dan membuat kedua negara sulit membalikkan situasi.

Dalam kampanye pemilihan presiden, Trump kerap berjanji akan memperbaiki hubungan AS dengan Rusia. (REUTERS/Steffen Kugler/Courtesy of Bundesregierung)

Mantan Direktur Analisis Rusia di CIA George Beebe mengatakan penetapan sanksi hanya akan membuat Rusia 'melawan' AS di panggung internasional.

"Dia [Trump] ada dalam situasi kalah-kalah di sini," ungkap Beebe. "Tidak ada pilihan bagus bagi dia dalam masalah ini."

Hal serupa diungkapkan Wakil Presiden Wilson Center Aaron David Miller.

"Hanya ada sedikit ruang gerak yang rasional ataupun politis bagi Trump untuk melakukan veto," terang Miller, sembari menekankan tudingan kolusi kampanye, aksi Putin atas Ukraina dan Suriah serta keputusannya mengusir diplomat AS, saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan.

"Tidak ada rasionalisasi ataupun alasan untuk melakukan veto. Bagi Trump, itu akan jadi bunuh diri politik," tegasnya.

Partai Republik di Capitol Hill juga optimistis Trump tidak akan memveto sanksi terhadap Rusia. Namun, jika itu terjadi, baik Republik maupun Demokrat memastikan akan mematikan langkah Trump.

"Itu akan jadi langkah yang tidak bijak dan bisa digagalkan segera," kata perwakilan Partai Republik dari Oklahoma, Tom Cole.

"Presiden memang punya hak veto tapi itu tidak akan mengubah suara kongres," tambah Cole.

Selain itu, Cole mengungkapkan dalam undang-undang tersebut juga terdapat rincian sanksi terbaru bagi Iran dan Korea Utara, selain Rusia, yang harus disetujui Trump.

'Balas Dendam' yang Tertunda

Tindakan Putin menendang keluar ratusan diplomat AS dipandang sebagai upaya balas dendam yang tertunda, setelah Barack Obama memulangkan 35 diplomat Rusia pada Desember, menyusul tudingan ikut campur Kremlin dalam pemilu presiden.

Adapun, saat Trump memenangkan pemilu tahun lalu, Kremlin menyambutnya dengan gembira dan menyatakan itu merupakan "era baru bagi Rusia-AS" dan bisa memuluskan jalan Moskow meminta keringanan sanksi yang dijatuhkan AS dan Uni Eropa atas aksinya mencaplok Crimea dari Ukraina.

"Keuntungan itulah yang membuat Presiden Putin menunda memberikan respons balasan atas pengusiran diplomat Rusia oleh Obama pada Desember, dan memilih menunggu hingga Trump menjabat di Gedung Putih," papar Angela Stent, Direktur Georgetown University's Center for Eurasian, Russian and Eastern European Studies.

Di sisi lain, hubungan AS-Rusia di tangan Trump mengalami banyak kemunduran, terutama setelah rumor kolusi mencuat.

Direktur FBI James Comey dipecat Trump saat tengah melakukan penyelidikan mengenai kolusi Rusia dan pemilu AS. (Reuters/Gary Cameron)

Kisruh campur tangan Rusia dalam kampanye pilpres itu terbongkar lewat penyelidikan yang dilakukan FBI dan informasi adanya pembicaraan rahasia antara penasihat keamanan nasional Trump, Michael Flynn, dengan mantan Duta Besar Rusia Sergei Kislyak.

Diduga pembicaraan itu berkaitan dengan 'barter' kemenangan Trump dengan keringanan sanksi Rusia.

Flynn memilih mengundurkan diri dari posisinya yang semakin membuat rumor kolusi Rusia semakin liar. Adapun, Trump memperburuk situasi dengan memecat Direktur FBI James Comey yang tengah memimpin penyelidikan.

Diketahui beberapa anggota tim sukses Trump, termasuk putranya Donald Trump Jr dan menantunya Jared Kushner, juga melakukan pertemuan rahasia dengan Kislyak dengan tujuan 'mencoreng' Hillary saat pemilu.

Kisruh politik domestik AS yang membawa-bawa nama Rusia, membuat antusiasme Kremlin terhadap pemerintahan Trump terus menurun.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan kendati Rusia melakukan "segala cara" untuk memperbaiki hubungan kedua negara, AS justru memicu terjadinya konfrontasi.

"Rangkaian kejadian terbaru menunjukkan bahwa pemegang kebijakan AS adalah para 'Russophobic' dan mengarah pada konfrontasi Washington oleh Moskow," papar Lavrov.

Sentimen Lavrov itu sudah diprediksi Stent. Penandatanganan sanksi akan menunjukkan bahwa Trump kehilangan kendali atas kebijakannya soal Rusia.

Dengan demikian, pemerintahan Putin akan melihat Washington sebagai ancaman terbesar bagi Moskow dan harus melakukan langkah balasan.

"Dia tidak bisa tidak bertindak. Dia harus menunjukkan Rusia tidak bisa dengan mudah dikendalikan AS," papar Stent.

Credit CNN Indonesia

Anthony Scaramucci Dicopot dari Juru Bicara Gedung Putih

Baru sepuluh hari jadi juru bicara Gedung Putih, Anthony Scaramucci dicopot Donald Trump dari jabatannya karena masalah etika. (AFP PHOTO / JIM WATSON)

Jakarta, CB -- Baru dilantik pada 22 Juli lalu, Anthony Scaramucci dicopot dari jabatannya sebagai juru bicara Gedung Putih oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Keputusan itu disebut datang dari kepala staf Gedung Putih, John Kelly.

Diberitakan New York Times, tiga orang yang ada di lingkaran dalam Gedung Putih menyebut keputusan pencopotan Scaramucci datang setelah ekonom itu mengeluarkan omelan kasar kepada rekan-rekannya.

Sasaran damprat Scaramucci disebut adalah mantan kepala staf Kepresidenan Reince Priebus yang mundur dari posisi tersebut pekan lalu, dan kepala strategi dan penasihat senior presiden Steve Bannon.

Keputusan pemecatan Scaramucci disebut datang dari kepala staf Kepresidenan yang baru saja dilantik, John Kelly. Kelly yang merupakan pensiunan jendral marinir itu dilantik pada Senin (31/7) waktu Washington DC.

Namun baru saja masuk, Kelly disebut mengaku bertanggung jawab akan keputusan Trump mencopot Scaramucci tersebut dalam pertemuan yang dilangsungkan di hari pelantikannya.

Di sisi lain, Gedung Putih menyebut kepergian Scaramucci untuk memberikan kesempatan Kelly membangun struktur sesuai keinginan sang mantan jenderal.

“Tuan Scaramucci merasa akan lebih baik memberikan kepala staf Kepresidenan John Kelly peluang sebesar-besarnya dan kesempatan membangun timnya sendiri. Kami berharap yang terbaik bagi Tuan Scaramucci,” ucap pernyataan resmi dari Gedung Putih, seperti diberitakan AFP.

Scaramucci masuk ke Gedung Putih menggantikan Sean Spicer sebagai juru bicara presiden yang mundur pada Jumat (21/7). Pasca Spicer mundur, Trump langsung menawarkan kepada Scaramucci.

Masuknya Scaramucci ke Gedung Putih, mengutip CNN, dispekulasi menjadi salah satu bukti bahwa Trump ingin dirinya dikelilingi oleh orang-orang yang setia padanya.

Scaramucci dikenal sebagai penasihat dekat Trump, bahkan berteman dekat dengan dia dan keluarganya.

Di sisi lain, Kelly yang juga baru dilantik belum genap 24 jam menjadi andalan Trump untuk membenahi Gedung Putih yang tengah kacau.

Dalam pelantikannya, Trump memuji sosok Kelly yang akan membawa kedisiplinan dan ketertiban di Gedung Putih. Ia bahkan menyebut Kelly akan melakukan banyak pekerjaan spektakuler.

Credit CNN Indonesia

Amerika Serikat Sebut Maduro Kini Sepenuhnya Diktator

Amerika Serikat terus mengecam pemilihan yang diadakan pada akhir pekan lalu guna melanggengkan kekuasaan mutlak Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. (REUTERS/Miraflores Palace)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat mengecam pemungutan suara yang diadakan oleh pemerintah Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada akhir pekan lalu. Selain itu, Amerika Serikat menyebut Maduro sebagai diktator dan akan memberikan sanksi.

“Maduro adalah seorang diktator yang mengabaikan kehendak rakyat Venezuela,” kata Menteri Keuangan Amerika Serikat Steven Mnuchin, dalam pernyataannya dan dilansir AFP.

Mnuchin menyebut akan memberikan sanksi yang sebagian besar bersifat simbolis, yaitu membekukan aset yang mungkin dimiliki Maduro di Amerika Serikat dan melarang orang dengan lindungan hukum AS berurusan dengannya.

Meksiko, Kolombia, Peru dan beberapa negara lainnya diketahui merapat ke Amerika Serikat dan menyebut tidak mengetahui akan hasil pemilihan pada Minggu (30/7).

Hasil pemilu itu sendiri membentuk sebuah ‘Dewan Konstituen Nasional’ baru menggantikan dewan legislatif Venezuela yang sebagian besar dikuasai oposisi Maduro.

Gedung Putih pun ikut merespon dengan aksi Maduro yang tetap menyelenggarakan pemilihan di tengah tekanan baik di dalam dan luar Venezuela.

“Maduro bukan hanya pemimpin yang buruk. Dia kini seorang diktator,” kata penasihat keamanan nasional Amerika Serikat, HR McMaster, diberitakan Reuters.

“Aksi baru-baru ini yang berpuncak pada perebutan kekuasaan mutlak melalui pemilihan palsu dari Dewan Konstituen menunjukkan tamparan serius untuk demokrasi di Bumi ini,” katanya.

Namun di sisi lain, Rusia, Kuba, Nikaragua, dan Bolivia mendukung keputusan Maduro. Maduro sendiri tidak peduli akan demonstrasi massa yang sudah berlangsung berbulan-bulan dan ancaman sanksi dari AS.

Komisi Pemilihan Nasional mengklaim lebih dari 40 persen dari 20 juta pemilih Venezuela telah berpartisipasi memberikan suara mereka pada akhir pekan lalu.

“Ini adalah suara revolusi terbesar yang pernah dicetak,” kata Maduro.

Bentrokan berdarah terjadi selama pemungutan suara digelar di Venezuela hari Minggu kemarin.

Ratusan pemrotes datang berhamburan ke tempat-tempat pemungutan suara, memaksa aparat keamanan melepaskan tembakan langsung hingga menewaskan 10 orang.

Sejumlah saksi mata menggambarkan para pasukan keamanan juga menembaki bangunan, selain orang-orang yang ada di ibukota.

Dua jenazah pria yang tertembak (usia 28 dan 39 tahun) ditemukan setelah unjuk rasa di negara bagian Merida. Sebelumnya, seorang pria 38 tahun ditemukan tewas setelah demonstrasi, Sabtu (29/7).

Pemimpin oposisi kaum muda, Ricardo Campos, 30, juga terbunuh saat melakukan protes menentang pemungutan suara itu.

Credit CNN Indonesia

Dukung Rakyat Venezuela, AS Bekukan Aset Presiden Maduro

AS menjatuhkan sanksi pada Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada Senin (31/7) karena dianggap merusak demokrasi. (REUTERS/Carlos Garcia Rawlins)

Jakarta, CB -- Pemerintah Amerika Serikat menjatuhkan sejumlah sanksi kepada Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada Senin (31/7) sebagai respon atas keputusan Caracas menggelar pemungutan suara untuk memilih lembaga legislatif baru.

Penjatuhan sanksi itu adalah kebijakan paling keras pemerintahan Presiden Donald Trump, yang menyebut pemungutan suara pada Minggu di Venezuela, sebagai pemilu yang "memalukan."

Sanksi-sanksi untuk Maduro berpotensi diikuti sanksi lain yang menyasar pejabat senior pemerintahan Venezuela dan juga sektor minyak negara tersebut, kata sejumlah sumber di Kongres dan seorang sumber lain di Gedung Putih.

Trump disebut tengah mempertimbangkan sanksi terhadap Menteri Pertahanan Venezuela, Vladimir Padrino, dan orang nomor dua di Partai Sosialis, Diosdado Cabello.

Dalam saksi tersebut, Kantor Aset Luar Negeri, Kementerian Keuangan AS menyebut, semua aset Maduro yang berada di bawah yuridiksi Washington telah dibekukan. Selain itu, warga AS juga dilarang untuk melakukan hubungan bisnis dengannya.

"Dengan menjatuhkan sanksi kepada Maduro, Amerika Serikat telah menegaskan sikap penentangan kami terhadap kebijakan-kebijakan rezim Maduro dan dukungan terhadap rakyat Venezuela yang tengah berupaya mengembalikan demokrasi dalam kehidupan bernegara," kata Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin, dalam pernyataan tertulis, dikutip Reuters.

Mnuchin menambahkan semua orang yang terlibat di dalam lembaga legislatif baru di Venezuela juga berpotensi menjadi subjek sanksi lebih lanjut dari AS, karena dianggap merusak demokrasi di negara tersebut.

Adapun di Caracas, Maduro merayakan kemenangan pemilihan umum lembaga legislatif baru, yang diperkirakan akan semakin mengonsolidasikan kekuasaan Partai Sosialis. Dia membantah kritik AS terhadap pemungutan suara sebagai penghinaan terhadap demokrasi.

Namun demikian, sejumlah pengamat mengatakan sanksi kepada individu tidak akan berdampak besar pada kebijakan Maduro. Menurut mereka, sanksi yang lebih luas di sektor minyak dan finansial merupakan cara yang terbaik untuk mengubah pemerintahan Venezuela.

Credit CNN Indonesia

Razia Narkoba Duterte Tewaskan Wali Kota di Filipina

Wali Kota Ozamiz tewas dalam bentrokan dengan polisi Filipina yang tengah berupaya merazia rumahnya yang diduga menyimpan narkoba dan sejumlah senjata ilegal. (AFP PHOTO/Noel CELIS)

Jakarta, CB -- Kepolisian Filipina melaporkan telah menembak mati 15 orang terduga kriminal narkoba, termasuk Wali Kota Ozamiz Reynaldo Parojinog Sr dan istrinya.

Parojinog merupakan salah satu politikus yang diduga terlibat kartel narkoba oleh Presiden Rodrigo Duterte secara publik.

"Parojinog adalah tersangka kartel obat-obatan terlarang yang paling dicari. Kami menegakkan hukum untuk melindungi orang-orang yang inginkan perdamaian di negara ini. Bagaimana kita bisa meneggakkan hukum jika kita takut pada kartel narkoba?" ucap kepala kepolisian Ozamiz, Jovie Espenido, Senin (31/7).

Kepolisian mendapat surat perintah penggeledahan kediaman Parojinog yang diduga menyimpan senjata api secara ilegal. Saat razia dilakukan, penjaga rumah melepaskan serangkaian tembakan kepada polisi yang akhirnya memicu bentrokan hingga menewaskan belasan orang termasuk Parojinog sendiri.

Diberitakan The Independent, para penjaga rumah juga menabrak kendaraan polisi hingga melukai seorang petugas keamanan. Seorang pengawal Parojinog juga membawa granat dan meledakkannya saat bentrokan terjadi di dalam rumah.

Setidaknya lima orang termasuk putri Parojinog, Nova Echaves, ditangkap dalam razia tersebut. Echaves sendiri merupakan wakil wali kota Ozamiz.

Dia diangkap dan akan diterbangkan ke Manila untuk alasan keamanan.

"Saya meminta Presiden Duterte juga menyelidiki anggota Senat! Lihat lebih dekat ayah saya. Dia [Duterte] tahu cerita ayah saya," kata Echaves saat ditanyai pesan untuk Duterte, seperti dikutip Sydney Moerning Herald.

Dalam penggeledahan, polisi juga turut menyita sejumlah senapan serbu, granat, pil methamphetamine, dan beberapa uang tunai.

"Ini adalah bentuk sumpah pemerintah mengintesifkan kampanye perang anti-narkoba. Keluarga Parojinog juga masuk dalam daftar hitam kartel narkoba [Duterte]," tutur juru bicara presiden, Ernesto Abella.

Parojinog, yang juga menghadapi tudingan korupsi, membantah keterlibatan dirinya dalam perdagangan narkoba. Dia adalah wali kota ketiga yang tewas dibunuh polisi atas dugaan keterlibatan peredaran narkoba.

Tahun lalu, polisi menembak mati wali kota Albuera Rolando Espinosa Sr. dalam penjara. Dia tewas tertembak di dalam penjaranya setelah mencoba melawan dan menembaki petugas kepolisian yang tengah melakukan inspeksi senjata ilegal.

Perang melawan narkoba menjadi kampanye utama yang terus digaungkan Duterte sejak memenangi kursi kepresidenan pada pertengahan tahun lalu.

Sejak itu pun, kampanye ini mengundangkan kritikan hingga kecaman dunia internasional lantaran dianggap tak memedulikan HAM.

Dalam perang anti-narkoba ini, Duterte memberi kewenangan polisi untuk membunuh setiap anggota kriminal dan pengguna narkoba. Sejak digencarkan, setidaknya 8000 pengedar narkoba tewas tanpa proses peradilan jelas di tangan polisi dan badan penegak hukum.

Polisi mengatakan mereka terpaksa menembak mati tersangka hanya untuk mempertahankan diri. Duterte pun membela aparatnya, menganggap para kritikus tidak tepat jika menyalahkan polisi terhadap kasus kematian itu.

Credit CNN Indonesia

Sengketa Bisnis, Abu Sayyaf Penggal Tujuh Sandera

Abu Sayyaf memenggal tujuh sanderanya akibat sengketa bisnis yang terjadi dengan warga setempat. Ketujuh jasad warga lokal tersebut dutemukan di Pulau Basilan. (Reuters/SITE INTEL GROUP)

Jakarta, CB -- Abu Sayyaf dilaporkan kembali melakukan eksekusi terhadap tujuh orang tawanan yang baru mereka culik sekitar pekan lalu di Filipina akibat sengketa bisnis.

Ketujuh tawanan Abu Sayyaf itu merupakan warga lokal yang berprofesi sebagai penebang kayu.

Kepala kepolisian setempat, John Cundo, melaporkan jenazah ketujuh sandera tersebut ditemukan pada Minggu (30/7) di sebuah desa yang terletak di bukit pegunungan di Pulau Basilan, daerah kekuasaan Abu Sayyaf.

Cundo menuturkan eksekusi kali ini dilakukan kelompok pimpinan Isnilon Hapilon itu akibat sengketa bisnis dengan warga setempat, bukan dalam rangka aktivitas pembajakan dan penuntutan tebusan yang biasanya digencarkan militan tersebut.

"Ini adalah tindakan balas dendam oleh Furuji Indama [salah satu petinggi Abu Sayyaf] terhadap para penebang kayu yang menghancurkan perkebunan karet miliknya. Para penculik tidak menuntut tebusan tapi segera memenggal para penebang kayu tersebut," ucap Cundo, Senin (31/7).

Diberitakan AFP, sejauh ini, Abu Sayyaf masih menyandera sekitar 22 orang, termasuk 16 warga asing. Tujuh di antaranya merupakan warga Indonesia.

Pada 5 Juli lalu, Abu Sayyaf juga mengeksekusi dua warga asal Vietnam yang mereka sandera sejak delapan bulan terakhir.

Abu Sayyaf dikenal dengan aktivitas penyanderaan serta pembajakan kapal asing dengan tuntutan tebusan. Kelompok itu tak segan membunuh para sanderanya jika tebusan yang mereka minta tak kunjung dibayarkan.

Salah satunya yakni sandera Abu Sayyaf asal Jerman, Jurgen Kantner, 70, yang telah dieksekusi pada Februari lalu setelah tuntutan tebusan US$600 ribu mereka tak kunjung diberikan.

Pada 2016 lalu, Abu Sayyaf juga memenggal dua sandera yang berasal dari Kanada karena hal yang sama.

Kelompok yang berbaiat kepada ISIS ini telah lama menjadi ancaman keamanan bagi pemerintah Filipina. Abu Sayyaf terbentuk sekitar tahun 1990-an dengan sokongan dana dari jaringan Al-Qaidah.

Sejumlah anggota Abu Sayyaf juga ikut bertempur bersama militan Maute melawan pasukan pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte di Marawi sejak akhir Mei lalu.

Meski terus tertekan, militan di Marawi berhasil melakukan perlawanan terhadap serangan tentara Filipina yang bahkan dibantu pasukan Amerika Serikat.

Konflik di Marawi sendiri setidaknya telah menewaskan 650 orang dan membuat sekitar 400 ribu warga sipil mengungsi keluar dari kota bermayoritaskan penduduk Muslim tersebut.

Credit CNN Indonesia

Senin, 31 Juli 2017

Unjuk Kekuatan Militer Cina dalam Parade 90 Tahun PLA

Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) bersiap untuk parade militer untuk memperingati ulang tahun ke-90 berdirinya angkatan darat di markas pelatihan militer Zhurihe di Daerah Otonomi Mongolia, Cina, 30 Juli 2017. China Daily/ REUTERS

Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) ambil bagian dalam parade militer untuk memperingati ulang tahun ke-90 berdirinya angkatan darat di markas militer Zhurihe di Daerah Otonom Mongolia, Cina, 30 Juli 2017. REUTERS/String

Helikopter dan tank militer ditampilkan dalam parade militer untuk memperingati ulang tahun ke-90 berdirinya angkatan darat di markas pelatihan militer Zhurihe di Daerah Otonomi Mongolia, Cina, 30 Juli 2017. REUTERS

Tentara menaikkan bendera sebelum parade militer untuk memperingati ulang tahun ke-90 berdirinya Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) di pangkalan militer Zhurihe di Daerah Otonom Mongolia, Cina, 30 Juli 2017. REUTERS/Stringer

Pasukan Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) berbaris dalam formasi parade militer untuk memperingati ulang tahun ke 90 berdirinya PLA di Basis pelatihan Zhurihe di Wilayah Otonomi Mongolia, Cina, 30 Juli 2017. AP

Tentara Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) ambil bagian dalam parade militer untuk memperingati ulang tahun ke-90 berdirinya angkatan darat di markas pelatihan militer Zhurihe di Daerah Otonom Mongolia Dalam, Cina, 30 Juli 2017. China Daily/REUTERS

Credit tempo.co

NASA Ungkap Misteri Bulan: Punya Air Setara Lautan Bumi

Fase Puncak Gerhana Bulan Penumbra terlihat dari Denpasar, Bali, 23 Maret 2016. ANTARA/Fikri Yusuf

CB, California - NASA kembali memecahkan misteri antariksa, yakni bulan memiliki air. Hal ini terungkap dari sampel batu kristal yang dibawa wahana Apollo pada misi 1970.

Air di bulan pertama kali terungkap dari analisis sampel pada 2008. Dari studi kala itu terungkap bahwa kristal tersebut terbentuk dari aliran magma yang keluar dan terkristalisasi. Meski begitu, ilmuwan saat itu belum berhasil mengungkap apakah material tersebut unik atau memang ada aliran vulkanik lain di bulan.

Studi ilmuwan terbaru yang terbit dalam jurnal Nature Geoscience edisi 15 Agustus 2016 berusaha mengungkap lebih dalam sampel tersebut. Tim NASA menggunakan lebih banyak data dan metode untuk mencari tahu keberadaan batuan yang sama dengan sampel.

Hasil cukup memuaskan. Anthony Colaprete, anggota tim dari NASA, menyatakan ada banyak deposit vulkanik yang tersebar luas di bulan. "Menunjukkan bulan lebih basah dari perkiraan," kata dia, seperti dilansir laman berita Nature News.

Sayangnya, sekali lagi, studi kali ini belum berhasil menunjukkan berapa jumlah air di bulan. Sebelumnya, juga ada dua studi yang berusaha mengungkap keberadaan jumlah air di satelit alami bumi itu.

Pertama, pada 2010, sekelompok ilmuwan menemukan banyak jejak air dalam mineral bulan yang disebut apatit. "Mungkin jumlahnya cukup untuk membentuki lautan sedalam satu meter dengan luas yang hampir sama dengan permukaan bulan," kata Francis McCubbin, anggota tim yang juga ahli geologi.

Kedua, yakni pada 2011. Ilmuwan mengungkap bahwa deposit vulkanik bulan mengandung air yang sama dengan basal vulkanik bumi.

Meski begitu, studi Colaprete dan tim setidaknya mampu menyebutkan bahwa sampel bulan yang ditemukan memiliki kadar air sebesar 0,05 persen. Jika angka ini kita gunakan sebagai angka moderat dan menempatkannya ke lokasi-lokasi deposit vulkanik bulan, tentu air di bulan cukup banyak.

"Jumlahnya kemungkinan besar hampir sama dengan air yang tampak di permukaan bumi," ujar Colaprete. "Bisa saja astronot nanti bisa mengekstrak air dari bulan."

Credit TEMPO.CO

Perusahaan Amerika Berlomba untuk Membuka Pertambangan Antariksa

Fase Puncak Gerhana Bulan Penumbra terlihat dari Denpasar, Bali, 23 Maret 2016. ANTARA/Fikri Yusuf

CB, California - Menambang di antariksa tampaknya bukan lagi mimpi. Baru-baru ini Federal Aviation Administration (FAA) Amerika Serikat telah mengeluarkan izin bagi beberapa perusahaan untuk menambang di bulan dan asteroid.

Banyak pengusaha dunia pun langsung menggelontorkan uang mereka kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Nilai mineral yang bisa ditambang di bulan diperkirakan mencapai sejuta triliun (kuatiliun) rupiah.

Beberapa perusahaan tersebut di antaranya, yaitu Moox Express, Deep Space Industries, dan Planetary Resources. Dua yang terakhir tidak mengincar bulan, melainkan asteroid yang mengorbit di dekat bumi yang lebih mudah diakses ketimbang bulan.

"Kami ingin menambang di bulan bukan karena mudah, tapi sangat menguntungkan," kata Naveen Jain, pendiri Moon Express, seperti dikutip dari laman berita Space.

Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA) bekerja sama dengan Caterpillar Incorporation untuk operasi pemindahan regolith. Ini adalah lumpur bulan yang bisa dipakai untuk perangkat wahana antariksa. Misi ini akan mulai jalan pada 2020.

Selain regolith, tentunya ada mineral lain, seperti Helium-3. Nilai isotop langka ini diperkirakan mencapai US$ 40 ribu per onsnya, atau sekitar Rp 530 juta. Sekadar perbandingan, harga emas 24 karat saat ini hanya Rp 16 juta per onsnya.

Isotop tersebut bisa digunakan sebagai bahan baku sumber energi terbarukan. Helium-3 dengan berat 110 kilogram bisa memenuhi kebutuhan listrik sebuah kota dengan luas sektiar luas ukuran kota Jakarta selama setahun.

Untuk menambang mineral tersebut tentunya butuh biaya mahal. NASA menghitung butuh biaya sekitar US$ 200 juta, atau sekitar Rp 2,6 triliun, untuk meluncurkan roket ke bulan. Itu belum biaya pembangunan wahana dan operasionalnya.

Beruntung banyak perusahaan antariksa swasta menelurkan inovasi yang bisa menekan biaya peluncuran roket. SpaceX, perusahaan besutan Elon Musk, berhasil menurunkan biaya peluncuran menjadi US$ 10 ribu. Mereka sedang mengkaji teknologi daur ulang yang bisa lebih menekan biaya menjadi US$ 1.000.

"Bukan tugas NASA untuk berinovasi. Tugas mereka menciptakan dasar pengetahuan antariksa. Kamilah yang harus berinovasi," ujar Jain.

Laman berita Digital Trend pun mengabarkan bahwa Google menyelenggarakan kompetisi Lunax X Prize. Ini merupakan kompetisi yang mengajak para ilmuwan untuk menciptakan inovasi eksplorasi antariksa dengan biaya terjangkau.

Credit TEMPO.CO

Saudi sebut tuntutan internasionalisasi tempat suci sebagai "pernyataan perang"

Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel bin Ahmed Al-Jubeir. (REUTERS/Kevin Lamarque)

Manama, Bahrain (CB) - Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel bin Ahmed Al-Jubeir menganggap permintaan Qatar untuk menginternasionalisasi tempat-tempat suci sebagai "agresi dan pernyataan perang" terhadap Arab Saudi menurut siaran kantor berita resminya, SPA.

"Kami punya hak untuk merespons pihak mana pun yang bekerja dalam bidang internasionalisasi tempat-tempat suci," katanya dalam konferensi pers bersama dengan menteri luar negeri Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir di Manama, Minggu (30/7).

Ia mengatakan sejarah Kerajaan jelas dalam memfasilitasi kedatangan jamaah menurut warta SPA.

Sementara Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani menyatakan bahwa tidak ada pejabat negaranya yang menyampaikan seruan semacam itu.

"Kami capek merespons informasi-informasi palsu dan cerita-cerita buatan," kata Sheikh Mohammed kepada Al Jazeera TV.

Namun Qatar pernah menuduh Arab Saudi mempolitisasi haji dan menyampaikan ke Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hari kebebasan beragama Sabtu keprihatinan mengenai kendala yang dihadapi warga Qatar yang ingin menunaikan ibadah haji tahun ini menurut warta kantor berita Reuters.

Credit antaranews.com

Empat negara Arab nyatakan siap berdialog dengan Qatar

Qatar (REUTERS/Thomas White/Illustration)

Dubai (CB) - Empat negara Arab yang memutuskan hubungan dengan Qatar menyatakan siap berunding untuk menyelesaikan sengketa jika Doha menunjukkan kemauan untuk menyepakati tuntutan mereka.

Menteri luar negeri Bahrain, Arab Saudi, Mesir dan Uni Emirat Arab pada Minggu (30/7) bertemu di ibu kota Bahrain, Manama, untuk membahas krisis yang meningkatkan ketegangan di seluruh kawasan itu.

"Keempat negara siap untuk berdialog dengan Qatar dengan syarat negara itu mengumumkan kemauan tulus untuk berhenti mendanai terorisme dan ekstremisme dan komitmennya untuk tidak mencampuri urusan luar negeri negara-negara lainnya dan merespons 13 tuntutan kami," kata Menteri Luar Negeri Bahrain, Sheikh Khalid bin Ahmed al-Khalifa, dalam konferensi pers bersama setelah pertemuan.

Ketigabelas tuntutan yang menjadi syarat negara-negara pimpinan Arab Saudi untuk mengakhiri krisis diplomatik di kawasan itu antara lain meliputi penutupan televisi Al Jazeera dan pengurangan kedekatan hubungan dengan Iran.

Blok pimpinan Arab Saudi memutuskan hubungan dengan Qatar pada 5 Juni, menuduh emirat itu mendukung kelompok-kelompok militan dan menjalin hubungan dekat dengan musuh bebuyutan mereka Iran, tuduhan-tuduhan yang dibantah Doha.

Upaya-upaya diplomatik pimpinan Kuwait yang didukung kekuatan Barat gagal mengakhiri sengketa yang mencakup pemutusan jalur perjalanan dan komunikasi dengan Qatar oleh blok pimpinan Arab Saudi, demikian menurut warta kantor berita Reuters.

Credit antaranews.com

Saudi Cs Siap Berembuk dengan Qatar soal Krisis Diplomatik

Saudi, UEA, Bahrain, dan Mesir siap berdialog dengan Qatar soal krisis diplomatik sejak 5 Juni lalu dengan syarat Doha harus melaksanakan seluruh tuntutan.(REUTERS/Faisal Al Nasser)

Jakarta, CB -- Arab Saudi bersama Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir menyatakan siap melakukan pembicaraan dengan Qatar guna mengatasi perselisihan diplomatik yang telah terjadi sejak 5 Juni lalu. Namun, dialog tersebut hanya akan terjadi jika Doha bersedia memenuhi seluruh tuntutan yang diminta Saudi dan sekutunya selama ini.

"Keempat negara siap berdialog bersama Qatar jika Doha bersedia dengan tulus menghentikan dukungan dan pendanaan terhadap gerakan ekstremisme serta terorisme di kawasan," tutur Menteri Luar Negeri Bahrain Sheikh Khalid bin Ahmed al-Khalifa, Senin (31/7).

"Qatar juga harus menegaskan komitmennya untuk tidak mencampuri urusan luar negeri negara lain dan harus memenuhi 13 tuntutan yang pernah diberikan," tuturnya menambahkan.

Keinginan damai ini muncul setelah menlu dari keempat negara tersebut bertemu di Manama, Bahrain, pada Minggu (30/7), membahas krisis yang telah meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut.

Dalam pertemuan itu, Saudi cs juga mengumumkan tak ada sanksi ekonomi baru yang diterapkan dari Negara Teluk untuk Qatar. Meski begitu, surat kabar al-Hayat mendapati sumber dari keempat negara itu tengah mempertimbangkan "penerapan sanksi lain secara bertahap yang akan mempengaruhi ekonomi Qatar".

Keempat negara itu juga meminta Qatar mengadopsi "enam prinsip" yang tak dijelaskan lebih rinci.

Pada 22 Juni lalu, negara Arab menuntut 13 hal pada Qatar jika ingin pengucilan berakhir, salah satunya yakni menghentikan dukungan Doha pada kelompok Ikhwanul Muslimin serta organisasi teroris lain hingga kewajiban menutup kantor berita Al-Jazeera.

Dalam daftar itu, Doha juga dituntut Saudi cs mengurangi kedekatannya dengan Iran--yang selama ini merupakan rival Saudi di kawasan--serta menutup basis militer Turki di Qatar.

Namun, Menlu Saudi Adel al-Jubeir mengatakan Qatar tidak pernah menanggapi tuntutan tersebut dengan serius.

"Kami siap untuk bicara dengan Qatar soal implementasi tuntutan dan prinsip-prinsip yang telah diminta, jika negara itu serius. Tapi selama ini jelas bahwa Qatar tidak serius," papar al-Jubeir seperti dikutip Reuters.

Sementara itu, Menlu Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani menolak permintaan keempat negara tersebut dan mengatakan bahwa sanksi yang dikenakan pada negaranya selama krisis berlangsung merupakan bentuk pelanggaran hukum internasional.

"Tidak ada visi yang jelas dari pertemuan Manama kemarin. Hanya ada kebijakan keras kepala dari negara-negara yang mengucilkan Qatar dan menolak untuk mengakui bahwa tindakan mereka itu ilegal," tutur al-Thani kepada Al Jazeera.

Credit cnnindonesia.com/

OIC gelar pertemuan darurat di Turki mengenai Jerusalem

Kompleks Al Aqsa atau Haram Al Sharif, yang meliputi Masjid al-Aqsa dan Dome of the Rock atau Masjid Kubah Batu dengan kubah emasnya, di Yerusalem Timur terlihat dari Bukit Zaitun. (ANTARA News/Maryati)

Riyadh, Arab Saudi (CB) - Organisasi Kerja Sama Islam (OIC) berencana mengadakan pertemuan darurat di Istanbul, Turki, pada Selasa, guna membahas kerusuhan Israel-Palestina di Jerusalem, kata satu laporan pada Ahad (30/7).

Menteri luar negeri dari negara anggota OIC dijadwalkan membahas berlanjutnya dukungan buat umat Muslim di Jerusalem guna melestarikan identitas mereka dan tempat suci Islam, termasuk Masjid Al-Aqsha, di tengah pembatasan baru-baru ini oleh Israel atas masuknya orang Muslim ke masjid tersebut, demikian laporan Kantor Berita Arab Saudi (SPA).

Pertemuan itu juga dimaksudkan "untuk mengirim pesan" kepada masyarakat internasional oleh Dunia Islam, untuk menuntut Israel menghormati semua resolusi PBB, Konvensi Jenewa dan semua resolusi mengenai masalah Palestina dan Masjid Al-Aqsha, kata Xinhua.

Masjid Al-Aqsha adalah bagian integral wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel sejak 1967, tambah laporan tersebut.

OIC sudah mengadakan pertemuan darurat wakil tetap negara anggotanya pada Senin lalu guna membahas kerusuhan terkini Israel-Palestina.

Pada 20 Juli, OIC juga mengadakan konferensi internasional di Baku, Azerbaijan, bersama Komite PBB mengenai Pelaksanaan Hak Rakyat Palestina yang Tak Bisa Dibantah, guna membahas situasi di Jerusalem.

Bentrokan rusuh meletus antara orang Palestina dan pasukan keamanan Israel sejal 14 Juli, setelah Israel memberlakukan langkah keamanan di kompleks Masjid Al-Aqsha, tempat suci ketiga Islam dan tempat suci buat umat Yahudi, setelah peristiwa penembakan maut.

Tindakan itu, termasuk pemasangan alat pendeteksi logam dan kamera di pintu masuk kompleks tersebut, dipandang sebagai upaya Israel untuk menguasai seluruh tempat suci itu, yang dikelola oleh lembaga agama Jordania.

Atas tekanan internasional, Israel telah memindahkan semua langkah keamanan di pintu masuk kompleks tersebut, tapi terus melarang orang Palestina Muslim yang berusia di bawah 50 tahun untuk shalat di Masjid Al-Aqsha.

Credit antaranews.com