CB, HANOI - Vo Ban Tam, seorang veteran Viet
Cong, masih mengingat pertama kali ia bertemu John Kerry di tepi Sungai
Bay Hap saat Perang Vietnam berlangsung. Hampir setengah abad kemudian,
petani udang Mekong berusia 70 tahun itu kembali bertemu Kerry, saling
berjabat tangan dan saling menghormati.
Kerry mengunjungi Sungai Bay Hap di akhir kunjungannya ke Vietnam,
pada Sabtu (14/1). Kunjungan itu dilakukannya sepekan sebelum ia lengser
dari jabatannya sebagai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS).
Kerry memiliki kenangan tersendiri dengan Sungai Bay Hap. Tempat
tersebut membuatnya memenangkan medali Silver Star atas keberaniannya
sebagai seorang letnan angkatan laut muda.
Pada 28 Februari 1969, Kerry sebagai nakhoda kapal Swift PCF-94,
melakukan patroli saat pasukan pimpinan Vo Ban Tam meluncurkan serangan.
Kepada Kerry, Vo menjelaskan bahwa saat itu pasukannya menggunakan
senapan dan granat untuk mengelabui kapal patroli AS dari darat.
Kerry yang saat itu masih berusia 26 tahun, membuat keputusan
dramatis untuk menyerbu tentara Viet Cong ke darat. Ia meraih senapan
M-16, dan juga menembaki musuh dengan roket.
Vo mengaku masih mengingat seorang tentara utama Viet Cong, Ba Thanh,
yang tewas terhormat dari kejadian itu. "Dia adalah seorang prajurit
yang baik," kenangnya, saat berbicara dengan Kerry melalui bantuan
seorang penerjemah, dikutip The Guardian.
Meski demikian, Kerry mengaku tidak tahu nama pria yang ditembaknya
dalam Perang Vietnam. Pada kampanye presiden 2004, Kerry diserang lawan
politiknya karena dilaporkan pernah membunuh seorang remaja dalam
perang.
Vo mengakui tindakan Kerry telah menggagalkan serangan Viet Cong pada
hari itu. Namun, dia dengan bangga mengingat bagaimana rekan-rekannya
sering mencapai keberhasilan.
"Yah, aku senang kita berdua masih hidup," ujar Kerry.
Kerry kembali ke AS dari Vietnam pada 1969. Pemegang Bintang Perak
dan Perunggu dan tiga Purple Hearts itu kini menjadi aktivis anti-perang
yang sangat vokal. Kerry kemudian menjadi senator, kandidat presiden,
dan akhirnya menjadi Menteri Luar Negeri AS yang banyak membantu
memimpin upaya rekonsiliasi pasca-perang.
Lulusan Yale University itu kini berdiri bersama dengan veteran yang
menjadi musuhnya dulu. Ia mengakui, tindakan brutal Washington tetap
akan gagal mengatasi tekad Vietnam melawan kependudukan asing.
Setelah Donald Trump dilantik dan jabatannya di Departemen Luar
Negeri berakhir, Kerry berencana untuk lebih banyak melakukan kunjungan
ke Vietnam. Dia ingin bekerjasama dalam bidang lingkungan dengan Lower
Mekong Initiative, dan berencana dengan sesama veteran untuk membuka
Fulbright University yang didanai AS di Vietnam.
Pengunjuk rasa mengibarkan bendera Palestina di
depan tentara Israel setelah terjadi bentrokan di dekat perbatasan
Israel dan Jalur Gaza, (20/11).
CB, PARIS -- Berdasarkan draf pernyataan resmi yang dilihat oleh Reuters, dunia internasional meminta Israel dan Palestina untuk memperkuat komitmennya untuk membentuk dua negara Israel dan Palestina.
Selain itu menolak jika ada pejabat-pejabat yang tak setuju dengan
pembentukan dua negara. Dalam draf itu juga meminta agar tak ada pihak
yang membuat kebijakan sepihak sebelum melihat status negosiasi
terakhir.
Para diplomat mengatakan, konferensi damai ini juga
bisa menjadi referensi bagi rencana Trump agar tak jadi memindahkan
Kedutaan Besar Amerika ke dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Selama ini hubungan Israel dan Amerika dalam
pemerintahan Obama berada dalam titik terendahnya saat Washington
menolak memberikan veto bagi resolusi PBB. Dalam resolusi itu PBB minta
agar Israel mengakhiri pembangunan pemukiman di wilayah Palestina yang
diokupasi Israel.
Menteri Dalam Negeri John Kerry mengatakan,
pembangunan pemukiman yang terus dilakukan oleh Israel mengancam
perdamaian di Timur Tengah. Jika Israel terus melakukan pembangunan
pemukiman maka solusi dua negara akan rusak.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan, ia
telah menulis surat kepada Trump mengingatkan pemindahan Kedutaan Besar
Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem akan membunuh perjanjian damai antara
Palestina dan Israel.
Prancis berusaha menghidupkan kembali perjanjian
damai Palestina dan Israel yang masih terbengkalai selama ini. Mereka
juga khawatir dengan adanya ketidakjelasan dalam pemerintahan Amerika
sekarang yang dipegang Trump. Saat ini penting untuk meminta kedua pihak
Palestina dan Israel kembali ke perjanjian damai.
Negara-negara Arab memiliki perhatian sendiri
terhadap hubungan Trump dengan mereka. Negara-negara Arab bersikap jauh
lebih hati-hati terhadap pemerintahan Trump.
"Sekarang semua ini masih prematur. Kami harus
memberikan kesempatan bagi Pemerintah Amerika untuk melakukan apa yang
mereka inginkan," kata Diplomat Timur Tengah, Ahad,(15/1).
Presiden Jokowi bertemu PM Jepang Shinzo Abe. (REUTERS/Issei Kato)
CB –
Pertemuan bilateral antara Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dengan
Presiden Joko Widodo membahas sengketa Laut China Selatan yang makin
memanas.
Abe mengatakan akan memberikan dukungan penuh terhadap ASEAN yang
tahun ini berusia 50 tahun atau setengah abad, termasuk mendukung
kepemimpinan Presiden Jokowi sebagai bagian penting dari ASEAN.
"Isu Laut China Selatan telah menjadi perhatian masyarakat
internasional yang secara langsung mempengaruhi kedamaian kawasan. Kami
kembali tegaskan pentingnya prinsip penegakan hukum dan penyelesaian
sengketa secara damai," jelas Abe di Istana Bogor, Jawa Barat, Minggu,
15 Januari 2017.
Ia juga mengatakan, penyelesaian konflik haruslah bersifat damai.
Untuk itu, Abe melanjutkan Jepang siap menjalin kerja sama dengan ASEAN
dan forum internasional lainnya.
Presiden Joko Widodo sebelumnya sempat menyinggung kerja sama di
bidang kemaritiman. Mengingat, kedua negara adalah negara maritim.
Namun, Jokowi tidak menyebut kerja sama itu apakah terkait Laut China
Selatan atau tidak.
"Pembahasan kerja sama rencana sentra kelautan dan perikanan terpadu
di pulau terdepan Indonesia," kata Jokowi. Konflik ini melibatkan China
dan sejumlah negara seperti Filipina, Vietnam, Taiwan, dan Brunei
Darussalam.
Indonesia dalam beberapa kesempatan sempat mengalami ketegangan di
Laut Natuna, yang notabene kedaulatan RI. Pulau Natuna adalah pulau
terdepan Indonesia di sisi barat, yang berhadapan langsung dengan Laut
China Selatan.
Kendaraan Amfibi Rusia berbaris memasuki Kapal Induk Admiral Kuznetzov. (REUTERS/Yuri Maltsev)
CB – Rusia
berencana untuk meningkatkan dan memperluas Pangkalan Angkatan Laut dan
Udara di Suriah. Negeri Beruang Putih ini akan memperbaiki landasan
pacu kedua di Pangkalan Angkatan Udara Hmeimin dekat Latakia, serta
Pangkalan Angkatan Laut Tartus.
Hal ini bertujuan untuk bisa menampung pesawat dan kapal perang
berukuran besar, di antaranya kapal induk, kapal selam bertenaga nuklir
dan pesawat pembom.
Sumber di Kementerian Pertahanan Rusia, seperti dikutip situs Reuters,
Minggu, 15 Januari 2017, menyebutkan, kehadiran Moskow di Laut Tengah
ini untuk memperluas spektrum kehadiran dan misi di wilayah penting yang
strategis.
“Pangkalan tersebut akan digunakan tidak hanya untuk memerangi
terorisme, namun juga untuk mendukung berbagai misi keamanan, mulai dari
menyapu ranjau hingga pertempuran melawan pembajakan di laut," kata
sumber anonim yang enggan disebutkan identitasnya itu.
Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan penarikan sebagian
pasukan Rusia dari Suriah, di mana mereka telah membantu pasukan yang
setia kepada Presiden Bashar al-Assad. Tetapi, Moskow ingin
mempertahankan kehadiran permanen militer Rusia, baik di Hmeimin maupun
Tartus.
Selain itu, Rusia masih akan mengerahkan sistem pertahanan darat -ke
udara, S-300, dan sistem peluncur rudal pesisir, Bastion, di Tartus.
Perjanjian antara Rusia dan Suriah mengenai pangkalan laut permanen di
Pelabuhan Tartus, Suriah, akan berlaku untuk kurun waktu minimal selama
49 tahun.
Saat ini, Tartus merupakan satu-satunya pangkalan pendukung Angkatan
Laut Rusia di Laut Tengah. Saat ini fasilitas Tartus diawaki secara
eksklusif oleh warga sipil.
Wamenlu RI AM Fachir (kiri) menyerukan
pentingnya mewujudkan perdamaian Israel dan Palestina serta untuk
perdamaian di Timur Tengah.(CNNIndonesia/Hanna Azarya Samosir)
Jakarta, CB
--
Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, A.M.
Fachir menyatakan pentingnya mewujudkan solusi dua negara bagi
perdamaian Israel dan Palestina serta untuk perdamaian di Timur Tengah.
"Konflik
Palestina-Israel telah berlangsung terlalu lama. Sudah saatnya
masyarakat internasional mengambil tindakan nyata untuk mewujudkan
perdamaian di Timur Tengah melalui solusi dua negara," ujar Fachir dalam
siaran persnya.
Fachir menyampaikan pernyataan itu saat memimpin
Delegasi RI pada Konferensi Perdamaian Internasional mengenai Proses
Perdamaian di Timur Tengah di Paris, Prancis pada 15 Januari 2017.
Fachir menekankan bahwa perdamaian di Timur Tengah, khususnya
kemerdekaan Palestina, hanya dapat dicapai apabila seluruh isu utama
seperti pemukiman ilegal, pengungsi Palestina, status Kota Yerusalem,
status perbatasan, dan masalah keamanan serta ketersediaan air dapat
diselesaikan.
Oleh karena itu, Pemerintah RI menyambut baik
pengesahan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2334 tahun 2016 tentang
Pemukiman Ilegal Israel di Palestina pada 23 Desember 2016.
Fachir
juga menyampaikan bahwa Indonesia selalu memegang komitmen membantu
masyarakat Palestina melalui dukungan politik, kemanusiaan dan
peningkatan kapasitas. Dukungan tersebut adalah mandat konstitusi
Indonesia dan program prioritas Kabinet Kerja Presiden Jokowi.
Konferensi
di Paris yang dihadiri 70 negara itu mengusung tiga agenda utama, yaitu
menciptakan insentif untuk perdamaian bagi kedua pihak, peningkatan
kapasitas bagi negara Palestina, dan mempromosikan dialog antara warga
sipil Israel dan Palestina.
Pemerintah Prancis mengundang
Pemerintah Indonesia karena dinilai dapat memberikan sumbangan penting
bagi perdamaian di Timur Tengah. Undangan tersebut sekaligus merupakan
pengakuan masyarakat internasional terhadap bentuk komitmen dan dukungan
penuh Indonesia terhadap kemerdekaan dan perjuangan mendapatkan hak-hak
dasar rakyat Palestina.
Konferensi tersebut merupakan kelanjutan
dari Pertemuan Tingkat Menteri di Paris pada 3 Juni 2016 yang dihadiri
Menlu RI Retno Marsudi.
Konferensi kali ini berhasil mengesahkan
Deklarasi Bersama yang pada intinya menyatakan kesiapan negara-negara
untuk mengambil langkah-langkah mencapai solusi dua-negara di mana
Palestina dan Israel hidup berdampingan secara damai.
Kapal induk China Liaoning di
tengah-tengah armada Angkatan Laut China dalam latihan pengamanan di
kawasan Laut Cina Selatan pada Desember 2016. (REUTERS/Stringer)
Shanghai, CB
--
Upaya penyelesaian masalah Laut China Selatan (LCS)
mencapai titik terang setelah China dan Vietnam sepakat berjanji
mengelola perbedaan di antara keduanya dan menjaga perdamaian di kawasan
laut yang selama ini menjadi sengketa itu.
Perjanjian yang
tertuang dalam pernyataan bersama tersebut dikeluarkan saat Ketua Partai
Komunis Vietnam Nguyen Phu Trong berkunjung ke China, Sabtu (14/1).
“Kedua
negara setelah pembicaraan terbuka sepakat mengelola dengan baik
perbedaan kelautan mereka, menghindari tindakan mempersulit keadaan dan
meningkatkan ketegangan serta menjaga perdamaian dan ketenangan di Laut
China Selatan,” kata pernyataan tersebut yang diterbitkan oleh kantor
berita China Xinhua.
Sebagai langkah nyata, pemimpin China dan Vietnam sepakat terus
melaksanakan secara penuh perjanjian pengelolaan perbedaan demi
kepentingan bersama yang lebih luas.
Kedua pihak menyadari akan
pentingnya menjaga perdamaian di kawasan Laut China Selatan terkait
keberadaan China dan Vietnam sebagai kedua negara yang bersahabat sejak
lama.
Beberapa tahun terakhir masalah pengklaiman atas kedaulatan
di Laut Cina Selatan menjadi penyebab utama ketegangan di antara
negara-negara yang berdekatan dengan Laut China Selatan.
China mengklaim berhak atas hampir seluruh kawasan Laut Cina Selatan yang selama ini menjadi jalur sangat strategis yang nilai total
perdagangannya mencapai US$5 triliun setiap tahunnya. Selain Vietnam
dan China, pemerintah Brunei, Malaysia, Filipina, dan Taiwan, juga
mengklaim atas laut tersebut yang diyakini sangat kaya cadangan minyak
dan gas.
Presiden China Xi Jinping pada September lalu mengatakan
kepada tamunya, perdana menteri Vietnam, mengenai kepentingan bersama
mereka jauh melebihi perbedaan antara keduanya dan menyerukan
perselisihan mereka di Laut China Selatan diselesaikan melalui
perundingan.
Parlemen Turki meloloskan peraturan yang memungkinkan presiden untuk tetap menjadi anggota partai. (REUTERS/Umit Bektas)
Jakarta, CB
--
Parlemen Turki menyepakati langkah kunci yang
memungkinkan presiden tetap menjadi anggota partai dan mengeluarkan
dekrit. Langkah ini dianggap oposisi bisa membuat pemerintah menjadi
otoriter.
Tiga pasal yang disetujui semalam memungkinkan presiden
untuk mempertahankan hubungan dengan partai politiknya dan mempertegas
kekuasaan eksekutif sebagai kepala negara, termasuk kewenangan untuk
mengeluarkan dekrit.
Peraturan ini didorong oleh partai penguasa, AK, didukung partai
nasionalis MHP. Menurut Presiden Tayyip Erdogan, peraturan baru membuat
kepala negara mempunyai kekuatan untuk mencegah koalisi pemerintah yang
lemah seperti di masa lalu.
Persetujuan parlemen yang diumumkan
Jumat (13/1), adalah sinyal positif untuk partai AK, meski perubahan ini
mesti diloloskan melalui dua tahap pemungutan suara dan referendum.
Oposisi utama pemerintahan, CHP dan HDP yang pro Kurdi, sangat menentang perubahan ini.
Malam
sebelumnya, anggota parlemen dari AKP dan CHP bersitegang dalam
perdebatan. Setelah itu, perwakilan partai AK memperingatkan pemilu akan
digelar jika perubahan itu tidak diloloskan.
Erdogan sendiri mengatakan pemilu dini mungkin saja terjadi jika parlemen tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik.
Perwakilan CHP mengatakan partainya tidak akan menghindari gerakan semacam itu.
"Hari
ini, alih-alih mencari perubahan rezim, kami CHP memberikan dukungan
sepenuhnya untuk melaksanakan pemilu dini. Kami bilang, ayo bertarung,"
kata Ozgur Ozel, sebagaimana dikutip Reuters.
Di bawah
perubahan yang direncanakan ini, presiden bisa dipilih sebanyak dua
periode maksimal, dengan masing-masing periode selama lima tahun.
Rencana ini mencerminkan pemilihan umum 2019.
Undang-undang
berisi 18 pasal ini membutuhkan dukungan setidaknya 330 perwakilan
partai dari 550 kursi yang tersedia sebelum bisa mencapai tahap
referendum. AKP punya 316 perwakilan yang boleh memilih, sementara MHP
punya 39.
Peraturan ini akhirya lolos dengan dukungan 340-343 anggota parlemen.
Palestina galang dukungan untuk menolak pemindahan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem. Foto/Istimewa
YERUSALEM
- Pemimpin Palestina menyerukan berdoa bersama di seluruh masjid di
Timur Tengah pada pekan ini. Hal itu sebagai protes rencana Presiden
terpilih Donald Trump yang ingin memindahkan kedubes Amerika Serikat
(AS) ke Yerusalem.
Pejabat senior Palestina dan anggota Komite
Pusat kelompok Fatah, Mohammad Shtayyeh mengatakan pemindahan kedubes AS
berarti mengakhiri solusi dua negara. Dia mengatakan pemimpin Palestina
telah diberitahu oleh kontak diplomatik bahwa Trump bisa memerintahkan
pemindahan kedubes AS pada saat pelantikannya pada 20 Januari nanti.
Shtayyeh
mengatakan para pemimpin Palestina sedang mempertimbangkan untuk
menarik pengakuan terhadap Israel jika pemindahan itu terlaksana. Ia
juga menyerukan berdoa bersama di seluruh masjid di Timur Tengah pada
Jumat pekan ini dan gereja-gereja untuk membunyikan lonceng mereka
sebagai tanda protes pada hari Minggu.
"Saya berpikir dan kita
semua berpikir bahwa memindahkan kedutaan ke Yerusalem adalah langkah
berbahaya yang akan memiliki konsekuensi berbahaya bagi jalur politik
untuk bangsa kita dan aspirasi masa depan kita dan untuk Muslim, Arab,
negara-negara Kristen dan orang-orang di seluruh dunia," tutur Shtayyeh.
"Kami
tidak menghasut kekerasan. Dering lonceng gereja bukanlah tindakan
kekerasan. Menyerukan untuk doa bukanlah tindakan kekerasan," katanya
seperti dikutip dari Al Araby, Rabu (11/1/2017).
Sebelumnya
Presiden Palestian Mahmoud Abbas telah menulis surat untuk Trump
mendesak dia untuk tidak memindahkan kedutaan. Abbas menyebut bahwa
pemindahan itu adalah gari merah yang bisa membahayakan prospek
perdamaian.
Kapal
induk Liaoning, China dan armada tempurnya tinggalkan Selat Taiwan,
Kamis (12/1/2017), usai bermanuver di Laut China Selatan. Foto/REUTERS
BEIJING
- Kapal induk China, Liaoning, bergerak meninggalkan Selat Taiwan pada
Kamis (12/1/2017) pagi. Kapal induk Liaoning dan armada tempurnya
kemarin telah memicu Taipei mengerahkan pesawat-pesawat jet tempur dan
kapal militer karena mendekati wilayah Taiwan.
Ketegangan sempat terjadi ketika armada kapal induk itu melintasi perairan sempit yang memisahkan China dan Taiwan, kemarin.
Juru
bicara Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China Liang Yang
mengatakan kapal induk buatan Soviet tersebut sudah kembali dari latihan
tempur di Laut China Selatan.
Menurutnya, kapal raksasa China itu telah melakukan operasi secara cermat selama navigasi dari Selat Taiwan.
Taiwan
menyatakan armada kapal induk China tidak menimbulkan ancaman. Armada
kapal Liaoning itu sempat masuk zona identifikasi pertahanan udara
(ADIZ), tapi belum masuk wilayah teritorial Taiwan.
China hingga
saat ini menganggap Taiwan sebagai provinsinya yang membangkang. Beijing
dan Taipei terus bersitegang setelah China curiga Presiden Taiwan Tsai
Ing-wen menginginkan kemerdekaan Taiwan dari China secara resmi.
China
telah mengklaim kedaulatan atas Taiwan sejak 1949 ketika pemimpin
Komunis Mao Zedong mengalahkan Chiang Kai-shek dalam sengketa wilayah
Taiwan.
“Armada kapal Liaoning mengunjungi Laut China Selatan
untuk melakukan latihan cross-maritim dan uji coba (peralatan perang),
telah melewati Selat Taiwan dan berlanjut dengan tugas lebih jauh,” kata
Liang dalam sebuah pernyataan singkat di situs Kementerian Pertahanan
China.
Manuver kapal induk Liaoning dan uji coba peralatan perang
China di Laut China Selatan telah menarik perhatian negara-negara yang
terlibat sengketa di kawasan itu. Beijing mengklaim hampir seluruh
kawasan Laut China Selatan, namun Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan dan
Vietnam juga memiliki klaim yang saling tumpang tindih di kawasan
serupa.
Rusia
mengerahkan resimen rudal yang dilengkapi sistem rudal pertahanan udara
canggih S-400 di pinggiran Moskow. Rusia sebut posisi resimen itu dalam
siaga tempur. Foto/Ruptly
MOSKOW
- Rusia mengerahkan sebuah resimen rudal yang dilengkapi dengan sistem
rudal pertahanan udara S-400 di pinggiran Moskow. Rusia menyebut resimen
dengan sistem rudal canggih itu dalam posisi siaga tempur.
“Regu pasukan tempur SAM (surface-to-air missile)
kedirgantaraan Region Moskow telah menempatkan sistem rudal pertahanan
udara baru S-400 Triumph ke dalam layanan, dan telah pergi untuk misi
tempur guna perlindungan udara Moskow dan wilayah industri Rusia
tengah,” bunyi pernyataan Kementrian Pertahanan untuk Informasi dan
Komunikasi Massa kepada Interfax.
Menurut kementerian
itu, pada bulan Desember, sistem SAM baru tiba di tempat tujuan di
Region Moskow dari Kapustin Yar di Rusia selatan, di mana berbagai tes
peralatan militer berhasil dijalankan.
”Tugas utama dari pasukan
rudal anti-pesawat dari Angkatan Dirgantara Rusia adalah untuk
pertahanan udara dan melindungi fasilitas penting negara, militer,
industri dan energi, serta (melindungi) pasukan Angkatan Bersenjata dan
komunikasi transportasi, dari serangan pasukan dirgantara (musuh),”
lanjut kementerian itu, yang dikutip Kamis (12/1/2017).
Rusia tak
menyebut musuh yang untuk misi tempur tersebut. Namun, Rusia selama ini
memantau ketat pengerahan pasukan dan berbagai peralatan perang NATO di
Eropa yang berdekatan dengan Rusia.
Sistem rudal pertahanan
udara S-400 Triumph dikembangkan oleh produsen sistem pertahanan udara
Almaz Antei. Sistem rudal anti-pesawat ini dirancang untuk efisiensi
tinggi untuk misi perlindungan terhadap serangan udara baik strategis,
cruise, taktis, maupun serangan lain dari jenis rudal balistik.
Sistem
S-400 diklaim mampu menghantam target yang bergerak di udara, termasuk
pesawat dan rudal jelajah pada jarak 400 kilometer. Selain itu, S-400
juga diklaim bisa menghantam target rudal balistik yang bergerak dengan
kecepatan hingga 4,8 kilometer per detik pada ketinggian beberapa meter
hingga puluhan kilometer.
Kementerian Pertahanan Rusia mengaku
sudah menempatkan empat unit S-400 Triumph ke layanan militer pada tahun
2017. Sistem S-400 sudah dikerahkan di Suriah sejak November 2016 untuk
melindungi pasukan Rusia yang bertugas untuk membantu pasukan Presiden
Suriah Bashar al-Assad.
India sudah sepakat membeli sistem rudal
pertahanan udara S-400 Rusia. Kesepakatan itu ditandatangi Presiden
Vldimir Putin dan Perdana Menteri Narendra Modi Oktober 2016.
Pengirimannya akan dimulai tahun 2020.
Menurut Rez Tillerson, kegiatan China
di Laut China Selatan dapat mengancam keseluruhan perekonomian global.
(Reuters/Daniel Kramer/File Photo)
Jakarta, CB
--
Calon Menteri Luar Negeri Amerika Serikat di era
kepemimpinan Donald Trump, Rex Tillerson, mengatakan bahwa China
seharusnya tak diberikan akses masuk ke daerah sengketa Laut China
Selatan.
"Kami akan mengirimkan sinyal jelas kepada China bahwa,
pertama, pembuatan pulau (di LCS) harus dihentikan, dan kedua, akses
kalian ke kepulauan itu tak akan diizinkan," ujar Tillerson, sebagaimana
dikutip Reuters.
Selama ini, China membangun pulau di perairan jalur perdagangan Laut
China Selatan yang disengketakan oleh sejumlah negara kawasan, termasuk
Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Taiwan.
Beijing bahkan dikabarkan telah mengerahkan kekuatan militer untuk menjaga kepulauan tersebut.
Mantan
kepala Exxon Mobil Corp itu tak menjabarkan lebih lanjut cara AS untuk
menolak akses China ke kepulauan buatan di daerah sengketa tersebut.
Ia hanya mengatakan, kegiatan China di LCS sangat mengkhawatirkan dan dapat mengancam keseluruhan perekonomian global.
Tillerson
mengatakan, situasi ini terjadi karena kurangnya respons AS di masa
lalu. Menurutnya, kini AS harus bertindak untuk melindungi sekutu lama
mereka di Asia Tenggara.
Selama masa kepemimpinan Barack Obama,
AS sebenarnya terus mengkritik pembangunan kepulauan China di LCS. AS
bahkan melakukan patroli rutin di sekitar kepulauan tersebut atas dasar
kebebasan berlayar di perairan internasional.
Kairo (CB) - Para arkeolog Swedia berhasil menyingkapkan
selusin makam kuno dekat kota Aswan yang berumur hampir 3.500 tahun pada
zaman Kerajaan Baru Mesir kuno, kata Kementerian Kepurbakalaan Mesir,
Rabu, seperti dikutip Reuters.
Sisa tulang belulang manusia dan
binatang ditemukan di 12 pemakaman kuno yang ditemukan di Gabal
al-Silsila atau Rantai Pegunungan seluas 65 km di utara Aswan dan
kemungkinan berasal dari masa Firaun Thutmose III dan Amenhotep II.
Pemakaman
kuno ini diharapkan membantu sejarawan untuk memahami dengan lebih baik
pola kesehatan Mesir kuno dan mendorong tumbuhnya pariwisata Mesir yang
diguncang krisis politik dan serangan militan sejak digulingkannya
Hosni Mubarak pada 2011.
Beberapa dari pemakaman itu diperuntukan
bagi binatang dan terdiri dari satu dua lubang berisi peti mati terbuat
dari batu, tanah liat atau kain khas Mesir kuno, kata Mahmoud Afify,
Kepala Kepurbakalaan Mesir Kuno. Lambang suci dan lambang kalajengking
juga ditemukan di sini.
Ekspedisi oleh Universitas Lund, Swedia, itu dimulai sejak 2012. Dan pada 2015 menemukan sisa kuil kino di Gabal al-Silsila.
Ekskavasi
perdana telah menyingkapkan beberapa jenazah utuh selain bukti adanya
malnutrisi dan tulang patah akibat kerja paksa, kata kepala ekspedisi
ini, Maria Nelson.
Penelitian berikutnya diperkirakan akan
mengungkapkan peringkat sosial mereka yang dikuburkan di 12 pemakaman
itu dan apa sebenarnya fungsi dari ke-12 makam itu, demikian Reuters.
Aplikasi ini didesain bagi WNI yang melakukan perjalanan ke luar negeri, baik untuk sementara maupun menetap. Foto/Kemlu RI
JAKARTA
- Perlindungan warga negara Indonesia terus menjadi fokus Kementerian
Luar Negeri Indonesia. Ini terlihat dari langkah baru yang dilakukan
oleh Kemlu. Kementerian itu baru saja merilis aplikasi perlindungan bagi
WNI yang diberi nama Safre Travel.
Menurut keterangan
pers Kemlu yang diterima Sindonews pada Selasa (10/1), aplikasi yang
peluncurannya dilakukan langsung oleh Menteri Luar Negeri Indonesia
Retno Marsudi tersebut didesain bagi WNI yang melakukan perjalanan ke
luar negeri, baik untuk sementara maupun menetap.
"Dengan
aplikasi tersebut Kemlu diharapkan dapat mengetahui sebaran WNI dan
lokasi keberadaan mereka, sehingga perlindungan dapat diberikan dengan
segera jika dibutuhkan," kata Kemlu.
"Aplikasi yang mengusung
tema "safe and fun" ini memiliki sejumlah feature yang sangat bermanfaat
bagi WNI yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Selain berbagai
informasi mengenai negara tujuan, pengguna aplikasi juga dapat
memperoleh informasi pelayanan di Perwakilan RI terdekat, panduan
lokasi Perwakilan RI, lapor diri online, menerima informasi
termutakhir mengenai negara tujuan selama perjalanan, informasi berbagai
tips melakukan perjalanan aman dan tombol darurat . Pengguna juga dapat
berbagi cerita menarik ke media sosial," sambungnya.
Kemlu
memaparkan, khusus untuk tombol darurat, pengguna dapat terhubung
langsung dengan hotline Kemlu atau perwakilan RI, mengirimkan koordinat
lokasi serta mengirimkan foto atau video lokasi.
"Dengan sign up ke
aplikasi ini sebelum perjalanan, maka data diri akan langsung tersimpan
di server Kemlu. Dengan demikian jika terjadi kehilangan paspor dalam
perjalanan, Perwakilan RI dapat membantu dengan lebih mudah penerbitan
dokumen perjalanan pengganti," ucapnya.
Aplikasi ini sendiri
disiapkan selama satu tahun). Konsep aplikasi ini disusun dengan
melibatkan berbagai pemangku kepentingan antara lain travel haji/umrah,
komunitas backpackers, asosiasi penyedia asuransi perjalanan,
kelompok mahasiswa Indonesia di luar negeri, pakar IT, diaspora
Indonesia, kelompok-kelompok advokasi TKI dan lain-lain. Diharapkan
aplikasi ini dapat mengakomodir kebutuhan perlindungan berbagai segmen
WNI di luar negeri. Dalam waktu dekat aplikasi ini akan mulai terkoneksi
dengan database WNI di luar negeri e-perlindungan yang sudah lebih dulu
ada.
"Versi 1.0 aplikasi ini dapat didownload langsung secara gratis dari google play/play store.
Untuk memperkaya feature aplikasi ini, beberapa kerjasama antara Kemlu
dengan sejumlah penyedia jasa yang terkait dengan perjalanan WNI ke luar
negeri sudah disiapkan untuk 2017 ini," tukasnya.
Aparat
kepolisian Indonesia saat mengatasi serangan bom di kawasan Sarinah,
Jalan MH Thamrin, Januari 2016. Foto/SINDOphoto/Hasiholan Siahaan
JAKARTA
- Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyatakan jaringan radikal Indonesia
bernama Jamaah Ansharut Daulah (JAD) sebagai organisasi teroris. AS
menjatuhkan sanksi terhadap empat militan JAD sebagai upaya untuk
mengganggu operasi dan perekrutan anggota baru di Australia dan Asia
Tenggara.
Menurut AS, JAD merupakan kelompok di balik rencana
serangan bom di kawasan Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta, pada 14
Januari tahun 2016. Pengumuman itu disampaikan oleh Departemen Luar
Negeri dan Departemen Keuangan AS.
Pengumuman dari AS muncul setelah polisi di Australia dan Indonesia mengganggalkan serangan teror yang terinpirasi kelompok Islamic State atau ISIS pada musim liburan.
Departemen
Luar Negeri AS menyatakan pada hari Selasa waktu setempat, bahwa JAD
telah berafiliasi dengan ISIS. Departemen itu melarang setiap warga AS
terlibat dengan kelompok itu.
Sebagai pelaksanaan sanksi, setiap
properti di AS yang terkait dengan JAD akan dibekukan. Masih menurut
pemerintah AS, militan JAD dianggap bertanggung jawab atas serangan bom
Thamrin pada tahun 2016 yang menewaskan delapan orang termasuk para
penyerang.
Departemen Keuangan AS, seperti dikutip ABC,
Rabu (11/1/2017), mengumumkan sanksi dijatuhkan pada empat militan.
Yakni, dua dua warga Australia yang sebelumnya diyakini telah tewas di
Timur Tengah, dan dua warga Indonesia, yang salah satunya mendekam di
penjara.
Pengumuman departemen itu tidak menyebut apakah empat
militan itu memiliki aset di AS atau tidak. Namun, AS menegaskan
komitmennya untuk membantu melawan aksi terorisme di Indonesia dan
Australia.
Dua militan asal Australia yang dikenai sanksi AS itu
adalah Neil Christopher Prakash alias Khaled Al-Cambodi, yang merupakan
perekrut senior ISIS, dan Khaled Sharrouf, militan yang bergabung dengan
ISIS di Irak dan Suriah sejak 2014.
Sedangkan dua militan asal
Indonesia yang dijatuhi sanksi oleh AS adalah Bahrumsyah, yang mengirim
dana untuk militan di Indonesia dari Suriah, dan mentornya, Aman
Abdurrahman, yang saat ini mendekam di penjara.
SINGAPURA
- Menteri Pertahanan Singapura Ng Eng Hen kemarin mengatakan, Perdana
Menteri (PM) Lee Hsien Loong telah meminta Kepala Eksekutif Hong Kong CY
Leung untuk mengembalikan kendaraan tempur yang ditahan di pelabuhan
sejak November lalu.
Sembilan kendaraan tempur pengangkut
infanteri Terrex ditahan otoritas Hong Kong karena faktor lisensi.
”Otoritas Hong Kong memastikan penyidikan terus berjalan dan membutuhkan
waktu untuk menyelesaikannya. Mereka akan menangani masalah ini sesuai
dengan hukum mereka,” kata Ng dilansir Channel News Asia.
”Posisi
hukum Terrex dan perlengkapan lain yang ditahan di Hong Kong adalah
properti milik Pemerintah Singapura,” uhjarnya. Kendaraan tempur itu
dilindungi imunitas kedaulatan, meskipun dikirimkan dengan kapal
komersial. Dengan begitu, kendaraan itu secara hukum tidak boleh disita
oleh negara lain. ”Itu merupakan prinsip yang diakui hukum
internasional.
Kita telah diberi tahu pengacara bahwa hal itu
merupakan hukum di Hong Kong,” tutur Ng. Militer Singapura sudah
terbiasa memindahkan beragam kendaraan tempur dan peralatan perang
dengan menggunakan pesawat atau kapal komersial ke seluruh dunia setiap
tahun. Ng mengatakan, bukan hanya Singapura yang melaksanakan hal
seperti itu, tetapi banyak negara di seluruh dunia yang menerapkannya.
”Selama
30 tahun prosedur pengiriman peralatan militer tidak pernah mengalami
insiden penyitaan,” katanya. Hanya untuk kondisi khusus saja militer
Singapura menghindari pengiriman dengan kapal komersial karena alasan
khusus. ”Untuk pengiriman perlengkapan militer teknologi canggih dan
sensor biasanya akan dilaksanakan langsung militer Singapura,” tuturnya.
Bagaimana
Terrex? Ng mengungkapkan, bahwa Terrex bukan dalam kategori khusus.
”Anda bisa membeli Terrex dan peralatan pendukungnya di pasar terbuka.
Itu bukan peralatan yang sensitif,” paparnya. Hong Kong memang terkenal
sebagai otoritas yang kerap menyita peralatan tempur.
Pada 2010
lalu kendaraan tempur Korea Selatan seperti tank ringan juga pernah
disita oleh Hong Kong, walau itu akhirnya dikembalikan. Bagaimana dengan
peluang Singapura? ”Kita dan Hong Kong memiliki hubungan baik dan
bersahabat,” jawab Ng.
Presiden Pantai Gading Alassane Ouattara (REUTERS/Thierry Gouegnon)
Abidjan (CB) - Presiden Pantai Gading Alassane Ouattara
memecat kepala militer, kepolisian, dan polisi militer, Senin waktu
setempat, setelah tentara menggelar unjuk rasa dua hari hingga berujung
rusuh, kata istana kepresidenan.
Tentara tidak puas itu berunjuk rasa meminta kenaikan gaji dan
tunjangan. Namun, gerakan tersebut berujung rusuh hingga sejumlah
pasukan berhasil menguasai Bouake, kota terbesar kedua di Pantai Gading.
Kejadian itu mendorong tentara, yang siaga, di beberapa kota ikut memberontak.
Kepala staf militer, Jenderal Soumaila Bakayoko, beserta kepala
polisi militer nasional, Gervais Kouakou, dan Direktur Jenderal
Kepolisian Negara, Bredou MBia, dipecat dari jabatannya, kata istana.
Pemberontakan pada akhir pekan lalu adalah sikap membelot kedua tentara kurang dari tiga tahun belakangan.
Pemerintah sempat mengabulkan permintaan kenaikan gaji dan membayar bonus tentara pasca demonstrasi pertama.
Pemerintah mesti mengeluarkan puluhan juta dolar.
Kemelut bertahun-tahun berikut kegagalan reformasi di tubuh militer kian memperburuk keadan pada pekan lalu.
Pantai Gading, negara berbahasa Prancis dengan perekonomian terbesar
di Afrika Barat, mengalami kemelut politik sejak 2002 hingga 2011.
Namun, kegagalan Ouattara menjaga stabilitas di tubuh militer
dianggap dapat mengancam perekonomian Pantai Gading, demikian Reuters
melaporkan.
Ilustrasi
peta kawasan Laut China Selatan. China mengklaim secara sepihak hampir
semua Laur China Selatan, dan menerapkan area udara pertahanan di atas
wilayah itu. Sampai kini China tidak menetapkan koordinat pasti Sembilan
Garis Putus-putus yang dijadikan dasar klaim sepihak mereka.
(www,beforeitnews.com)
Beijing (CB) - China akan menerbitkan kertas putih
kebijakannya terkait kerja sama keamanan di Asia Pasifik, menyusul
dinamika geopolitik dan geostrategi di kawasan yang dinamis.
Penjelasan kertas putih tersebut akan dilakukan, sebagaimana
dinyatakan Wakil Menteri Luar Negeri China, Liu Zhenmin, dan juru
bicara Kantor Informasi Dewan Negara China, Hu Kaihong, di Beijing, Rabu
petang.
Kawasan Asia Pasifik Akan terus menjadi fokus perhatian dunia.
Klaim tumpang tindih kawasan perairan hingga batas udara telah
meningkatkan tensi ketegangan antarnegara di kawasan tersebut.
Bergesernya pendulum geopolitik dan geoekonomi dalam satu
dekade lebih ke kawasan Asia, pun telah memaksa Amerika Serikat untuk
menggeser kekuatannya ke kawasan dengan wilayah terluas dan berpenduduk
terbanyak di dunia, sekaligus untuk menahan laju kekuatan militer China.
Kehadiran kapal selam China tiba di Kota Kinabalu, Malaysia,
pada 3 Januari silam, sebagai bentuk "port visit" setelah melakukan misi
di Teluk Aden dan Somalia, pun ditengarai terkait situasi di Laut China
Selatan yang diklaim oleh beberapa negara ASEAN dan Tiongkok.
Lu menegaskan persoalan di Laut China Selatan tidak akan pernah menjadi hambatan hubungan baik China dan ASEAN.
Lu menegaskan isu Laut China Selatan, adalah persoalan antara
Tiongkok Dan beberapa negara ASEAN, bukan persoalan antara China dan
ASEAN. "China akan tetap komitmen menyelesaikan persoalan di Laut China
Selatan secara bilateral, dan bersama-sama ASEAN menjaga stabilitas
keamanan serta perdamaian di kawasan.
China, lanjut dia, lebih mengedepankan pembangunan dan kerja
sama dengan ASEAN serta tetap menyelesaikan beragam isu secara baik dan
tepat, mendorong hubungan serta kerja sama yang lebih maju dengan ASEAN
pun kerja sama Asia Timur.
Kaisar Jepang, Akihito, menyatakan khawatir tidak bisa menjalankan tugasnya karena sudah semakin tua. (REUTERS/Toru Hanai)
Jakarta, CB
--
Pemerintah Jepang dikabarkan sedang merancang
peraturan yang memperbolehkan Kaisar Akihito untuk turun takhta secara
suka rela dan digantikan oleh anaknya dalam waktu dua tahun.
Sejumlah media setempat yang dikutip Reuters,
Rabu (11/1), menyebut aturan abdikasi ini sedang dipertimbangkan oleh
pemerintah, meski selama ini tidak diperbolehkan secara hukum.
Agustus lalu, Kaisar Akihito yang sudah berusia 83 tahun menyatakan
dirinya khawatir tidak bisa menjalankan tugas dengan sepenuhnya karena
sudah terlalu tua. Meski tidak secara gamblang, pernyataan ini dianggap
sebagai indikasi keinginan untuk mengundurkan diri.
Pemerintah
mempertimbangkan langkah-langkah yang memungkinkan Akihito untuk bisa
turun takhta dan digantikan Pangeran Naruhito pada 1 Januari 2019.
Sejumlah laporan menyebut abdikasi itu sendiri akan dilakukan pada 31
Desember atau bertepatan dengan kenaikan Naruhito.
Panel yang
terdiri atas pakar-pakar terus membahas isu ini sejak akhir tahun lalu.
Hasil pembahasan yang berupa rekomendasi dari panel tersebut rencananya
akan dikeluarkan tahun ini.
Pemerintah bisa mengajukan peraturan
khusus soal abdikasi ke parlemen di bulan-bulan awal 2017 ini, kata
sejumlah laporan tersebut.
Ketika dikonfirmasi, Menteri Kabinet Yoshihide Suga menyatakan dirinya tidak mengetahui apapun soal situasi ini.
"Diskusi
para pakar itu memprioritaskan cara untuk mengurangi beban Kaisar dan,
hingga saat ini, diskusi tersebut masih dalam tahap awal yang belum
menghasilkan apa-apa," ujarnya dalam konferensi pers.
Akihito
telah menjalani operasi jantung dan dirawat karena kanker prostat. Dia
naik takhta setelah ayahnya, Hirohito, meninggal dunia pada 1989 silam.
Jepang
bertempur di Perang Dunia II atas nama Hirohito. Setelah Akihito
menggantikannya, negara matahari terbit mulai berupaya untuk
mempernbaiki dampak yang dialami dalam konflik.
Jakarta, CB
--
Taiwan mengerahkan jet tempur dan kapal perang
ketika armada angkatan laut China yang dipimpin oleh kapal induk buatan
Soviet bergerak mendekati Selat Taiwan, Rabu (11/1).
Kapal induk
Liaoning milik China yang kembali dari latihan di Laut China Selatan
tidak melanggar kawasan perairan teritorial Taiwan. Namun, menurut
Kementerian Pertahanan negara tersebut, armada itu memasuki zona
identifikasi pertahanan udaranya.
Sebagai respons, Taiwan meluncurkan jet tempur dan kapal perang untuk
"memantau dan mengendalikan" pergerakan kapal-kapal China itu melalui
perairan sempit yang memisahkan kedua negara.
"Kami sudah memegang penuh pergerakannya," kata Juru Bicara Kementerian Pertahanan Taiwan Chen Chung-chi, sebagaimana dikutip Reuters.
Pesawat
dan kapal laut militer Taiwan telah ditugaskan untuk mengikuti armada
China yang bergerak di bagian barat garis median selat, kata Chen.
China
sebelumnya telah menyatakan kapal induk miliknya itu sedang
melaksanakan latihan untuk menguji coba senjata dan peralatan di kawasan
sengketa Laut China Selatan. Pergerakan itu diklaim telah sesuai dengan
hukum internasional.
Latihan tersebut sontak menegangkan
tetangga-tetangga Beijing, terutama Taiwan, yang dianggap sebagai
provinsi pembangkang. Terlebih, sengketa wilayah di Laut China Selatan
masih terus berlangsung dan tak kunjung terselesaikan.
China
mengklaim sebagian besar perairan yang kaya energi itu, di mana
perdagangan kapal senilai $5 triliun melintas setiap tahun. Kawasan itu
juga diklaim oleh Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam.
Beijing
terus menekan Taipei menyusul ucapan selamat melalui sambungan telepon
dari Presiden Taiwan Tsai Ing-wen untuk Presiden terpilih Amerika
Serikat Donald Trump, bulan lalu. China curiga Tsai ingin mendorong
kemerdekaan formal negaranya dengan mendekati negeri Paman Sam.
Walau demikian, Tsai telah menyatakan ingin mempertahankan perdamaian dengan China.
Di Chicago, delapan tahun lalu, Obama
dielu-elukan dunia karena berhasil presiden kulit hitam pertama di
Amerika Serikat. Namun kini, Obama mengakui bahwa rasisme masih menjadi
salah satu tantangan bagi negaranya. (Reuters/John Gress)
Jakarta, CB
--
Setelah delapan tahun menjabat sebagai orang nomor
satu di Amerika Serikat, Barack Obama akhirnya kembali ke Chicago untuk
memberikan pidato terakhirnya sebagai presiden pada Selasa (10/1).
Obama
terharu melihat sambutan masyarakat yang begitu antusias. Saat ia
memberikan kata-kata pertamanya, para penonton bahkan meneriakkan,
"Empat tahun lagi! Empat tahun lagi!" yang hanya bisa dijawab oleh Obama
dengan, "Saya tidak bisa melakukan itu."
Ia kemudian tersenyum,
mengenang kembali ketika pertama kali menginjakkan kaki di Chicago, saat
baru akan meniti kariernya di dunia politik. Kota itu menjadi saksi
perjuangannya.
Hingga akhirnya, di kota itu pula, delapan tahun lalu, Obama
dielu-elukan dunia karena berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama
di Amerika Serikat. Namun kini, Obama mengakui bahwa rasisme masih
menjadi salah satu tantangan bagi negaranya.
"Setelah saya
terpilih, ada perbincangan mengenai Amerika pasca rasisme. Satu visi
yang baik, maksudnya baik, tapi tidak realistis karena rasisme masih
menjadi kekuatan yang dapat memecah belah masyarakat kita," ucap Obama.
Obama
tak memungkiri, masyarakat sudah mulai berkembang dan menerima
perbedaan ras dengan sangat baik. Namun hingga kini, masih ada
diskriminasi dalam ekonomi di AS.
Obama berkata, tahun lalu, di
bawah kepemimpinannya, pendapatan penduduk yang berasal dari beragam
ras, jenjang usia, dan jenis kelamin memang meningkat. Namun, itu semua
belum cukup.
"Jika semua masalah ekonomi masih digambarkan
sebagai perjuangan antara kelas menengah kulit putih yang bekerja keras
dan minoritas yang tak pantas, maka kelas pekerja di segala bidang
sebenarnya masih terus berjuang mendapatkan serpihan, sementara orang
kaya mendapatkan keuntungan lebih banyak," katanya.
Ia kemudian
mengangkat isu kesetaraan bagi kaum pendatang yang belakangan menjadi
sorotan karena presiden AS pengganti Obama kelak, Donald Trump, dikenal
dengan pernyataan anti-imigran.
Menurut Obama, AS justru harus
merangkul para anak imigran. Pasalnya, pemuda imigran sebenarnya
memiliki porsi besar dalam masyarakat AS sehingga dapat menjadi potensi
pelaku ekonomi.
"Jika kita tak mau menaruh investasi pada
anak-anak imigran hanya karena mereka tak terlihat sepetti kita, kita
kehilangan peluang bagi anak kita sendiri karena anak-anak berkulit
cokelat itu mewakili porsi yang lebih besar dalam lingkungan kerja
Amerika," tutur Obama.
Lebih jauh, Obama juga mengatkaan bahwa AS
harus menegakkan hukum untuk melawan diskriminasi, baik itu dalam
masalah pekerjaan, perumahan, pendidikan, dan sistem pengadilan. Semua
hal ini, kata Obama, sebenarnya sudah dijamin dalam konstitusi AS.
"Namun,
hukum saja tidak cukup. Hati kita harus berubah. Kita harus mencoba
nasihat dari karakter fiksi hebat di Amerika, Atticus Finch, yang
berkata, 'Kalian tidak akan pernah memahami seseorang hingga kalian
mempertimbangkan hal melalui sudut pandangnya, hingga memanjat kulitnya
dan berjalan di atasnya.'" tutur Obama.
Obama pun menasihati para
warga kelahiran Amerika. Ia mengingatkan bahwa prasangka mengenai
imigran juga pernah melanda keturunan Irlandia, Italia, dan Polandia.
Namun, Amerika tidak pernah melemah karena kedatangan pendatang baru,
tapi justru menjadi lebih kuat.
"Kita harus mencoba lebih keras
untuk meulai pemikiran bahwa setiap warga negara kita mencintai bangsa
kita sama besarnya seperti kita, bahwa mereka menghargai kerja keras dan
keluarganya sama seperti kita, bahwa anak-anal mereka sama penasaran
dan berharapnya dan berhak atas cinta sama seperti kita," katanya.
Obama sempat menyeka air matanya saat mengucapkan terima kasih kepada wakilnya, Joe Biden. (reuters/Jonathan Ernst)
Lantas, Obama meminta AS untuk belajar keluar dari kungkungan
pemikiran sendiri. Kebanyakan warga AS, kata Obama, tak mau keluar dari
tempurungnya, hanya menyerap informasi yang sesuai dengan pandangannya
dan menolak perbedaan pendapat.
"Tanpa kemauan untuk menerima
informasi baru, dan mengakui bahwa lawan kalian menyampaikan poin yang
baik, dan ilmu pengetahuan dan alasan juga penting, kita hanya akan
terus berselisih, membuat kompromi tak mungkin dilakukan," ucap Obama.
Ia
mengakui, kini ada kekhawatiran mengenai terorisme terkait dengan
penerimaan ideologi yang salah. Namun, itu tidak dapat menjadi alasan AS
untuk mendiskriminasi kaum tertentu.
"Demokrasi akan melenceng
jika dikaitkan dengan ketakutan. Karena itu, saya melawan terorisme
dengan posisi hukum yang jelas. Karena itu, saya menolak diskriminasi
terhadap Muslim Amerika," katanya.
Obama mengatakan, pertempuran
melawan ekstremisme dan sektarian sebenarnya merupakan bagian dari upaya
perlawanan terhadap agresi kekuatan otoriter.
"Jika kebebasan
dan penghormatan terhadap hukum semakin rendah di seluruh dunia,
kemungkinan perang di dalam negara juga meningkat, dan kebebasan kita
akan terancam. Jadi, mari waspada, tapi jangan takut," tuturnya.
Dengan mantap, Obama mengatakan bahwa ISIS tidak akan dapat mengalahkan Amerika selama bangsanya berpegang pada konstitusi.
"Rival-rival
seperti Rusia atau China tidak dapat menandingi peran kita di dunia,
selama kita tidak melepaskan apa yang kita yakini, dan membuat diri kita
menjadi negara besar yang menindas negara tetangga yang lebih kecil,"
katanya.
Agar bangsanya dapat terus berpegang pada konstitusi, kata Obama, masyarakat harus berperan aktif.
"Semua
ini membutuhkan partisipasi kalian. Kita semua memiliki tanggung jawab
sebagai warga negara, tak peduli ke arah mana pendulum kekuasaan
mengarah," katanya.
Akhirnya, Obama menutup pidatonya dengan memodifikasi slogannya saat berkampanye. "Yes, we can. Yes, we did. Yes, we can!"
Presiden
Amerika Serikat Barack Obama di Gedung Pentagon di Arlington, Virginia,
Amerika Serikat, Kamis (4/8/2016). (REUTERS/Jonathan Ernst )
Chicago (CB) - Dengan teriakan mantra kampanyenya, "Yes We
Can" (Ya Kita Bisa), Presiden Barack Obama pada Selasa mendorong warga
Amerika menegakkan nilai-nilai Amerika Serikat dan menolak diskriminasi,
sementara negara itu bertransisi ke pemerintahan presiden terpilih
Donald Trump dari Partai Republik.
Dalam pidato emosional di mana
dia berterima kasih kepada keluarga dan menyatakan masanya menjabat
sebagai presiden sebagai kehormatan dalam hidupnya, Obama secara halus
menggelitik publik untuk mengikuti majunya dan menepis
kebijakan-kebijakan yang dipromosikan Trump selama masa kampanye
pemilihan presiden.
"Jadi kita, sebagai warga negara, harus tetap
waspada terhadap agresi eksternal, kita harus berhati-hati terhadap
pelemahan nilai-nilai yang menjadikan kita siapa kita," kata Obama
kepada kerumunan 18.000 orang di kampung halamannya Chicago, tempat dia
merayakan pemilu bersejarah 2008 yang memilih dia sebagai presiden
berkulit hitam pertama Amerika Serikat.
Trump, yang akan dilantik
pada 20 Januari, mengusulkan Amerika Serikat sementara melarang Muslim
memasuki Amerika Serikat, membangun tembok di perbatasan dengan Meksiko,
membalikkan kesepakatan global untuk memerangi perubahan iklim dan
membongkar reformasi aturan layanan kesehatan Obama.
Obama
menegaskan posisinya seperti saat pidato kampanye pemilihan presiden
2016 untuk kandidat Demokrat Hillary Clinton, namun dia bicara dengan
nada lebih tenang dengan Trump sejak pemilihan.
Dalam pidato perpisahannya, Obama menegaskan bahwa posisinya tidak berubah.
"Saya menolak diskriminasi terhadap warga Muslim Amerika," katanya merujuk ke Trump, memicu tepuk tangan penonton.
"Kalau
ada orang yang bisa membuat rencana yang terbukti lebih baik dari
perbaikan yang kita lakukan terhadap sistem pelayanan kesehatan kita,
yang mencakup banyak orang dengan biaya lebih sedikit, saya akan
mendukungnya," kata dia dalam tantangan menggelitik lain terhadap
penerusnya.
Trump mendesak Kongres yang dikendalikan Partai
Republik membatalkan undang-undang mengenai reformasi layanan kesehatan
itu segera.
Visi tak realistis Obama, yang
menjabat di tengah pengharapan pemilihannya akan menyembuhkan sejarah
pemisahan rasial, menyadari bahwa itu tujuan yang tidak mungkin.
"Setelah pemilihan saya, ada pembicaraan tentang post-rasial Amerika," katanya.
"Visi
seperti itu, meski tujuannya baik, tidak pernah realistis. Ras akan
tetap menjadi kekuatan pemisah ampuh dalam masyarakat kita."
Namun
dia mengatakan bahwa dia tetap berharap pekerjaan generasi lebih muda
bisa mewujudkannya. "Ya kita bisa," katanya. "Ya kita sudah
melakukannya."
Pada kesempatan itu Obama mengusap matanya menggunakan sapu tangan ketika berterima kasih kepada sang istri.
Ibu
Negara Michelle Obama, Wakil Presiden Joe Biden dan istrinya Jill
Biden, serta banyak staf dan bekas staf Gedung Putih dan pekerja
kampanye menghadiri pidato itu.