TNI dan Kemhan Sepakat Beli Pesawat Sukoi Generasi Kelima

Pesawat Tempur Sukoi SU-35. (Dok. Wikipedia).

JAKARTA (CB) - TNI bersama Kementerian Pertahanan (Kemhan) sepakat memilih pesawat tempur generasi kelima Sukhoi (Su-35) buatan Rusia, sebagai pengganti pesawat F-5 yang sudah tidak laik terbang.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyampaikan, keputusan pembelian pesawat tempur tersebut melalui proses yang panjang. Prosesnyawa diawali pembicaraan antara Pemerintah Indonesia dengan Rusia dan dilanjutkan antara Kemhan kedua negara tersebut.

“Itu sudah menjadi pilihan bersama antara TNI dengan Kemhan dan sudah menjadi kesepakatan,” ujar Moeldoko usai mengikuti kegiatan TNI Mendengar dengan tema Ketahanan di Bidang Energi dengan Berbagai Permasalahan dan Solusinya di Aula Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (12/3/2015).

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Fuad Basya menambahkan, pesawat tempur Su-35 menjadi pilihan untuk melengkapi alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI AU dalam rangka memperkuat pertahanan udara Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurutnya, pengadaan pesawat tersebut sudah melewati beberapa tahapan.

“Iya, jadi di TNI itu ada proses namanya Dewan Penentu dan Pengadaan (Wantuada) yang berada diangkatan, kemudian ada Dewan Kebijakan Penentuan Alut dan Alutsista (Wanjaktu) di Mabes TNI. Hasil Wantuada itu dikombinasikan ke Mabes TNI menjadi Wanjaktu agar menjadi interoperabilitas,” jelas Fuad.

Lanjutnya, hasil Wanjaktu kemudian TNI memilih pesawat Sukhoi-35 itulah disepakati. Tahapan berikutnya Kemhan akan menjalankan proses administrasinya.

“Proses itu (pengadaan) tinggal Menhan. Cepat lambatnya tergantung Menhan, sebab proses adminitrasinya di mereka. Kita inginnya secepat mungkin, karena F-5 sudah harus diganti,” terangnya.

Disinggung berapa jumlah pesawat tempur Su-35 akan diadakan pada tahap pertama tersebut, Fuad mengaku belum bisa menyebutkan.

“Saya enggak tahu persis jumlahnya tapi, yang jelas kita akan ganti secara bertahap dan itu sampai 2024 berakkhirnya minimum essential force (MEF) semua itu sudah hadir,” tukasnya.

SU-35 merupakan pesawat tempur terkuat buatan negeri yang dijuluki Beruang Merah. Pesawat bermesin ganda ini dianggap sebagai pesawat generasi kelima, karena kelebihan yang dimilikinya.

Pesawat turunan dari Su-27 ini mampu melakukan manuver yang tidak dimiliki pesawat tempur lainnya seperti, berhenti seketika di udara, mampu terbang cepat di ketinggian dan bisa membawa banyak rudal udara ke udara.

Pesawat dengan tempat duduk tunggal ini juga dilengkapi sistem avionik canggih dan memiliki kecepatan supersonik sekitar mach 1,5 yakni dua kali kecepatan suara dan dianggap mampu melampaui pesawat tempur siluman generasi kelima F-22 Raptor buatan Amerika Serikat.


Credit SINDOnews

Tawaran Baru Menlu Australia kepada Indonesia

Tawaran Baru Menlu Australia kepada Indonesia (Foto:Sydney Morning Herald)

CANBERRA – Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, terus melakukan upaya agar gembong narkoba asal Australia Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dapat bebas dari hukuman mati.
Kali ini, ia mengajukan tawaran kepada Pemerintah Indonesia agar gembong narkoba tersebut dihukum penjara seumur hidup. Penawaran tersebut diajukan melalui surat kepada Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi.

“Pemerintah Australia akan mengganti biaya penjara seumur hidup bagi Andrew Chan dan Myuran Sukumaran,” demikian isi surat Menteri Bishop, seperti dialnsir Sydney Herald Morning, Kamis (12/3/2015).

Sebelumnya, Menlu Bishop mengajukan tawaran untuk melakukan pertukaran tawanan antara terpidana mati asal Australia dengan warga Indonesia yang ditahan oleh Pemerintah Negeri Kanguru tersebut.
Hingga kini tanggal pelaksanaan eksekusi mati gembong narkoba belum dapat dipastikan, walaupun para terpidana mati sudah dipindahkan ke Pulau Nusakambangan.

Credit Okezone.com

Belanda Diperintahkan Bayar Ganti Rugi Keluarga Korban Perang Kemerdekaan

 

Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte

CB, DEN HAAG -Pengadilan Den Haag Rabu (11/3/2015) memerintahkan Belanda membayar ganti rugi kepada keluarga korban tewas semasa perang kemerdekaan di Indonesia tahun 1940an.
Pemerintah Belanda diperintahkan membayar ganti rugi kepada para janda dan anak-anak orang Indonesia yang dibunuh semasa perang kemerdekaan tahun 1940an.
Kantor berita AP melaporkan vonis tersebut, yang merupakan proses hukum terbaru terkait masa penjajahan Belanda di Indonesia, bisa membuka jalan bagi banyak gugatan baru oleh korban.
Pengadilan Tinggi Den Haag memutuskan bahwa sembilan perempuan, yang saat ini tinggal di Indonesia dan tidak hadir ketika vonis dibacakan, adalah janda orang-orang yang dibunuh atas perintah negara Belanda dan karenanya berhak mendapat ganti rugi.
Hakim pengadilan itu menolak argumen pemerintah Belanda bahwa periode legal untuk mengajukan gugatan hukum ('statute of limitations') sudah lewat.
Vonis hari Rabu (11/3/2015) juga bermakna penting karena hakim menetapkan anak-anak orang yang dibunuh juga berhak mendapatkan ganti rugi. "Tidaklah beralasan untuk mengecualikan anak-anak itu untuk meminta ganti rugi. Ini adalah langkah maju yang besar," kata Liesbeth Zegveld, pengacara yang mewakili para keluarga penggugat.
Pemerintah Belanda belum menanggapi vonis itu.
Tahun 2013, Belanda resmi meminta maaf kepada Indonesia atas berbagai tindak kekerasan yang dilakukan tentaranya antara tahun 1945 -- ketika Indonesia menyatakan kemerdekaan dari pendudukan Belanda -- dan tahun 1949 -- ketika Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia.

Credit  TRIBUNNEWS.COM

Tim Aerobatik TNI AU Akan Beraksi di Malaysia

Tim Jupiter akan mengikuti acara pameran kedirgantaraan Malaysia.

Tim aerobatik AU Indonesia, Jupiter, pada Singapore Airshow (REUTERS/Edgar Su) 

 

  CB - Tim Jupiter Aerobatik TNI Angkatan Udara berangkat menuju Malaysia untuk mengikuti acara Langkawi International Maritime and Aerospace (LIMA) Exibition 2015, yang akan diselenggarakan 17 hingga 21 Maret 2015 mendatang.

Keberangkatan anggota yang merupakan para instruktur di sekolah penerbangan Pangkalan Udara (Lanud) Adisutjipto Yogyakarta tersebut dilepas oleh Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Agus Supriatna, Rabu, 11 Maret 2015.

"Harumkan nama bangsa Indonesia dengan gerakan akrobatik yang kalian tampilkan di dunia internasional," kata Marsekal TNI Agus Supriatna di shelter KT-1B Woong Bee, kompleks Lanud Adisutjipto.

Menurut jenderal bintang empat tersebut, kehadiran Tim Jupiter ke Langkawi merupakan permintaan langsung dari Malaysia, setelah sebelumnya pernah tampil di kegiatan serupa medio 2013 silam.

Terlebih lagi, para penerbang TNI AU juga pernah tampil menghiasi angkasa sejumlah negara di Kawasan Asia Tenggara, seperti Singapura, Thailand dan Brunei Darussalam. Mereka tampil dalam acara pameran kedirgantaraan di negara-negara tersebut.

Agus mewacanakan untuk menambah jumlah pesawat yang akan dijadikan tim aerobatik ini. Selama ini, Tim Jupiter menggunakan delapan pesawat jenis KT-1B Woong Bee buatan Korean Aerospace Industries (KAI),  di mana hanya enam yang digunakan untuk bermanuver di udara. Sementara dua lainnya digunakan sebagai cadangan.

"Kami sudah membeli pesawat T-50 Golden Eagle, dari 16 pesawat, delapan di antaranya warnanya sudah serupa semua dan cocok untuk aerobatik tim," ujarnya.

Tim Jupiter ini dipimpin Letkol Pnb Ferri Yunaldi, dan membawa lima penerbang lainnya, yakni Kapten Pnb Idam Satria Utomo sebagai right wing di Jupiter 2, Kapten Pnb Made Yogi Indra sebagai left wing di Jupiter 3.

Kemudian Mayor Pnb Putu Sucahyadi sebagai slot di Jupiter 4, Mayor Pnb Sri Raharjo sebagai lead synchro di Jupiter 5 dan Mayor Pnb Humaidi Syarief Romas di Jupiter 6.

Para penerbang TNI AU ini secara beriringan terbang menuju Langkawi, Malaysia dengan menggunakan pesawat masing-masing. Setelah take off dari Lanud Adisutjipto, Tim Jupiter akan singgah dan menginap di Palembang. Kemudian, besok akan kembali terbang ke Pekanbaru dan Medan.

"Setelah menginap semalam di Medan langsung terbang ke Langkawi. Rencana pada 26 Maret sudah tiba lagi di Lanud," ujar Kapentak Lanud Adisutjipto Mayor Sus Hamdi Londong Allo.
Credit  VIVA.co.id

Ancaman Tsunami Manusia Menteri Tedjo Disorot Dunia

Tedjo ancam lepaskan 10.000 imigran gelap ke Australia.

Ilustrasi sorotan media pada Menkopolhukam Tedjo Edhy (ANTARA FOTO/Andika Wahyu)

 

  CB - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdijatno, yang populer setelah menjuluki para pendukung KPK sebagai rakyat tidak jelas, kembali menjadi sorotan.

Ancaman Tedjo untuk membuat 'tsunami manusia', dengan melepas 10.000 imigran gelap ke Australia, Selasa, 10 Maret 2015, kini menjadi sorotan berbagai media internasional.

Tedjo menyebut Indonesia selama ini banyak menghalangi imigran gelap dari negara lain yang akan ke Australia. Sehingga untuk membalas sikap Canberra, Jakarta dipastikan akan melepaskan imigran-imigran itu.

"Yang kini ada di Indonesia saja ada lebih 10.000 orang," katanya. Jika mereka dilepas dan dibiarkan menuju Australia, dipastikan akan seperti tsunami manusia.

Salah satu surat kabar terbesar Inggris, The Guardian, memuat laporan dengan judul: "Indonesia dapat melepas tsunami manusia 10.000 pencari suaka ke Australia."

Sementara itu, laman Daily Mail, membuat judul: "Ancaman luar biasa menteri Indonesia untuk melepas tsunami manusia pencari suaka ke Australia, jika kita menyinggung negara itu dengan upaya menyelamatkan Bali Nine."

Berbagai media internasional lainnya juga membuat berita senada, dengan ancaman tsunami manusia sebagai fokus utama pemberitaan.

Credit  VIVA.co.id

Arab Saudi tarik duta besarnya dari Swedia

Arab Saudi dituduh Swedia mencegah Menlu Margot Wallstrom berbicara di Liga Arab. 

CB Arab Saudi telah menarik duta besarnya di Swedia yang makin meningkatkan ketegangan antara kedua negara.
Kementerian Luar Negeri Swedia mengumumkan penarikan duta besar yang dilakukan Arab Saudi pada Rabu 11 Maret.
Juru bicara kementrian, Erik Boman, mengatakan alasan penarikan adalah 'kemarahan' pemerintah Riyadh atas kritik Swedia terkait catatan hak asasi manusia di Arab Saudi.
"Kritik dan pernyataan Swedia yang dibuat tentang hak asasi dan demokrasi."
Penarikan duta besar Arab Saudi ini ditempuh sehari setelah Swedia menghentikan kerja sama pertahanan dengan negara itu yang sudah berlangsung lama.
Bagaimanapun Stockholm menyatakan tidak ada rencana untuk menarik duta besarnya dari Arab Saudi dan menegaskan bahwa 'hubungan diplomatik tidak putus'.


Margot Wallstrom antara lain mengkritik penahanan atas penulis blog Raif Badawi.

Ketegangan diplomatis antara Arab Saudi dan Swedia berawal ketika Swedia menuduh Riyadh mencegah Menteri Luar Negeri, Margot Wallstrom, berbicara di pertemuan Liga Arab, Senin 9 Maret, di Kairo.
Pemerintah Stockholm saat ini dipimpin oleh Partai Sosial Demorat, yang mulai berkuasa Oktober tahun lalu, dengan kebijakan mengambil peran yang lebih aktif di dunia internasional dan memusatkan kembali kebijakan luar negeri pada masalah hak asasi.
Bulan Februari, Wallstrom antara lain mengatakan parlemen Arab Saudi melanggar hak asasi perempuan dan mengkritik penahanan serta hukuman atas penulis blog Raif Badawi.

Credit BBC INDONESIA

Hubungan Memanas, Swedia Hentikan Kerja Sama Militer dengan Arab Saudi

 

JONAS EKSTROMER / TT NEWS AGENCY / AFP Perdana Menteri Swedia Stefan Lovren memberikan keterangan kepada para wartawan.

CB - Swedia mengumumkan tidak akan memperpanjang kerja sama militernya dengan Arab Saudi dengan alasan kekhawatiran atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Arab Saudi. Dengan demikian, hubungan pertahanan antara kedua negara secara resmi dinyatakan berakhir.
"Ini akan dihentikan," kata Perdana Menteri Stefan Loefvan saat mengumuman melalui radio publik, dilansir dari AFP, Rabu (11/3/2015).

Pengumuman ini dilakukan tak lama setelah Menteri Luar Negeri Swedia Margot Wallstroem menuduh Arab Saudi memboikot pidatonya pada pertemuan Liga Arab, Senin (9/3/2015) lalu. Wallstroem mengatakan, aksi itu dilakukan Saudi karena sikap menteri itu yang menyoroti kekhawatiran terjadinya pelanggaran HAM, setelah blogger Raef Badawi dihukum karena dituduh menghina Islam.

Bagi Swedia, Arab Saudi merupakan pelanggan terbesar ketiga untuk negara non Eropa. Tahun lalu, Saudi membeli peralatan militer hingga 338 juta kroner atau setara 39 juta dollar AS.
Kesepakatan untuk perpanjangan lima tahun ke depan itu akan jatuh tempo Mei 2015. Sebelumnya, kedua negara sudah melakukan kerja sama di bidang militer sejak 2005.

Kedatangan Wallstroem dalam pertemuan Liga Arab, sebenarnya karena diundang sebagai seorang tamu kehormatan untuk pertemuan para menteri Arab. Liga Arab memuji Swedia karena mengakui Palestina pada Oktober lalu.

Wallstroem memang jarang menyinggung Arab Saudi secara terbuka. Namun, pada Januari lalu, dia mengecam perlakuan kerajaan itu terhadap blogger Raef Badawi, yang telah dijatuhi hukuman 1.000 cambukan dan 10 tahun penjara karena menghina Islam. "Kita harus memerotes apa yang mirip metode hukuman abad pertengahan," kata dia kepada TT.

Credit  KOMPAS.com

Helikopter Militer AS Jatuh di Florida, 11 Orang Hilang

 

wikipedia.org Sebuah helikopter Black Hawk

WASHINGTON, CB - Tujuh marinir AS dan empat awak helikopter hilang, Rabu (11/3/2015), setelah sebuah helikopter militer jatuh dalam latihan di Florida.

Helikopter UH-60 Black Hawk itu dilaporkan hilang pada Selasa sekitar pukul 20.30 waktu setempat (Rabu pukul 10.30 WIB) di dekat Eglin Air Force Base saat daerah itu diselimuti kabut tebal.

Juru bicara Eglin Air Force Base, Andy Bourland, mengatakan tim pencarian dan penyelamatan menemukan puing-puing helikopter itu pada sekitar 02.00 Rabu dini hari (atau pukul 13.00 WIB).

"Saat ini upaya pencarian dan penyelamatan sedang dilakukan di lokasi kecelakaan," tambahnya. Ia mengatakan, kecelakaan itu sedang diselidiki.

Sebuah helikopter kedua telah kembali ke landasan dengan selamat.

Helikopter itu, yang ditempatkan di Batalyon Helikopter Tempur di Hammond, Louisiana, sedang berpartisipasi dalam apa yang disebut militer misi latihan rutin dengan Resimen Operasi Khusus Marinir dari Camp Lejeune, North Carolina.

Credit  KOMPAS.com

NATO: Rusia Gunakan Gencatan Senjata untuk Latih Separatis

Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg. Foto: Reuters

 

 

MONS (CB) - Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg kembali melemparkan tuduhan kepada Rusia terkait konflik di Ukraina. Dirinya menyatakan, Rusia menggunakan jeda gencatan senjata untuk memberikan pelatihan militer kepada kaum separatis.

Bukan hanya melatih separatis, Stoltenberg juga menyebut Rusia terus memberikan alat-alat dan kendaraan tempur kepada kaum separatis. Dugaan ini sejalan dengan apa yang diutarakan oleh Kiev, dimana mereka mengatakan separatis sedang mengumpulkan alat-alat dan kendaraan termpur, sembari mempersiapkan diri untuk melakukan serangan lanjutan.

"Kami  masih melihat adanya dukungan yang kuat dari Rusia untuk separatis di timur Ukraina. Kami lihat pengiriman peralatan militer, dan pelatihan militer dan kami juga masih melihat pergerakan pasukan Rusia di Ukraina," ucap Stoltenberg, seperti dilansir Reuters, Rabu (11/3/2015).

Pemimpin NATO itu mendesak Rusia untuk menghormati perjanjian Minsk dan menghormati gencatan senjata yang saat ini tengah berlangsung di Ukraina timur. Dia meminta Rusia untuk segera menarik diri dari wilayah Ukraina.

"Oleh karena itu kami meminta Rusia untuk segera menarik semua pasukannya dari timur Ukraina dan menghormati kesepakatan Minsk," Stoltenberg menambahkan.

Credit  SINDOnews

Rusia: Kami Berhak Taruh Senjata Nuklir di Crimea

Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan Crimea sudah menjadi bagian dari Rusia. Jadi, Rusia memiliki hak untuk mengirimkan atau menaruh senjata apapun di wilayah tersebut. Foto: istimewa

 

MOSKOW (CB) - Kementerian Luar Negeri Rusia segera merespon pemberitaan yang menyebut mereka telah menaruh sebagian senjata nuklir di wilayah Crimea. Kementerian itu menyatakan, sampai saat ini pihaknya belum berencana untuk melakukan pengiriman ke wilayah itu.

Namun, seperti dilansir Reuters pada Rabu (11/3/2015), menurut Kementerian itu seharusnya pengiriman senjata ini tidaklah menjadi masalah, sebab tersebut.

"Saya tidak tahu apakah pihak kami sudah menaruh senjata itu di Crimea, atau baru berencana untuk melakukan itu segera. Tapi, para prinsipnya Rusia memiliki hak untuk melakukan hal itu," ucap seorang pejabat kementerian itu, Mikhail Ulyanovsk dalam sebuah pernyataan.

Pernyataan Ulyanovsk sendiri ada benarnya, mengingat Crimea sejatinya sudah bergabung dengan Federasi Rusia tidak lama setelah mereka memutuskan untuk melepaskan diri dari Ukraina melalui referendum pada pertengahan tahun 2014 lalu.

Rusia memang diketahui beberapa kali melakukan latihan militer dan menempatkan senjata di wilayah Crimea. Lokasinya yang strategis menjadikan wilayah itu salah satu basis militer Rusia di wilayah Laut Hitam.


Credit SINDOnews

Ini Gaji 12 Pemimpin Dunia

 

Business Insider Cuplikan selfie Obama menggunakan tongsis dalam video

CB — Presiden Amerika Serikat Barack Obama menjadi pemimpin pemerintahan dunia dengan gaji tertinggi.

Seperti dirilis CNN Money, Selasa (10/3/2015) waktu setempat, pendapatan Obama mencapai 400.000 dollar AS atau sekitar Rp 5,2 miliar (kurs Rp 13.000 per dollar AS) per tahun. Nilai tersebut dua kali lipat dibanding gaji George W Bush saat menjabat Presiden AS tahun 2001.

Sebagai tambahan, Obama juga mendapatkan bebas pajak pengeluaran sampai 50.000 dollar AS.

Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin berada di posisi 8 dengan mengantongi pendapatan 136.000 dollar AS, setelah gaji dia dipangkas 10 persen. Pemangkasan tersebut merupakan dampak dari perekonomian Rusia yang mengalami resesi.

Kemudian Perdana Menteri Inggris David Cameron berada di posisi kelima, dengan mendapatkan gaji 214.782 dollar AS per tahun, termasuk gaji sebagai anggota parlemen sebesar 67.06 poundsterling.

Adapun Presiden Tiongkok Xi Jinping berada di posisi buncit. Walaupun memimpin negara dengan perekonomian terbesar dunia kedua, Jinping "hanya" mendapatkan gaji 22.000 dollar AS per tahun, termasuk kenaikan 60 persen awal tahun ini.

Berikut gaji 12 pemimpin dunia menurut CNN Money:
1. Presiden AS Barack Obama              400.000 dollar AS
2. PM Kanada Stephen Harper              260.000 dollar AS
3. Kanselir Jerman Angela Merkel         234.000 dollar AS
4. Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma  223.000 dollar AS
5. PM Inggris David Cameron                214.000 dollar AS
6. PM Jepang Shinzo Abe                      202.700 dollar AS
7. Presiden Perancis Francois Hollande 194.300 dollar AS
8. Presiden Rusia Vladimir Putin           136.000 dollar AS
9. PM Italia Matteo Renzi                      124.600 dollar AS
10. Presiden Brasil Dilma Rousseff        120.000 dollar AS
11. PM India Narendra Modi                   30.300 dollar AS
12. Presiden Tiongkok Xi Jinping            22.000 dollar AS

Credit  KOMPAS.com

Menteri Susi Tersinggung Kapal Thailand Dicat Indonesia

 

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (CNN Indonesia/Antara Photo/M Agung Rajasa)

 

Jakarta, CB -- Sejak mengeluarkan Peraturan Menteri nomor 56 Tahun 2014 tentang moratorium kapal eks asing untuk pertama kalinya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti langsung mendapat protes keras dari para pengusaha kapal. Tak hanya itu, ada pengusaha yang dituding mengakali aturan tersebut.

Saat peraturan itu dikeluarkan November 2014 lalu, Menteri Susi bilang yang banyak protes adalah pemilik kapal di dalam negeri. “Dulu saat saya mengeluarkan aturan moratorium kapal eks asing, justru domestik player protes,” kata Susi di kantornya, Rabu (11/3).

Dalam beberapa minggu terakhir, tekanan terhadap Menteri Susi juga semakin keras. Susi menyebut beberapa pihak telah melakukan manuver untuk mengakali aturannya tersebut. Salah satunya dengan membawa program migrasi kapal eks asing dari Thailand yang dicat ulang menjadi kapal Indonesia.

"Kapal Thailand diamplas dan dicat baru dengan bahasa transmigrasi nelayan. Saya tersinggung, saya offended (tersinggung) dengan cara seperti ini," kata Susi.

Susi juga menuding selalu ada pengusaha yang mencari celah kelemahan dari beberapa kebijakan yang dibuatnya. Kesal dengan tingkah laku pengusaha, Susi lantas berbicara cukup keras.

“Di sinilah anomali bergulir. Manuver dan pengaruh ditebar ke mana-mana. Alhamdulillah, dengan harga Rp 500 miliar hingga Rp 1 triliun tidak bisa membeli prinsip dan pendapat saya,” kata Susi dengan nada tinggi.



Credit CNN Indonesia

Menkeu: APBN Aman, Risiko Kurs Tinggal Sejarah

 

Menko Perekonomian Sofyan Djalil (tengah) bersama Menkeu Bambang Brodjonegoro (kanan) dan Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad (kiri) memberikan keterangan usai memimpin rapat koordinasi (Rakor) terkait revisi APBN 2015 akibat pergerakan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Selasa, 16 Desember 2014. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

 

Jakarta, CB -- Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan neraca keuangan atau kondisi fiskal Indonesia saat ini lebih kuat dibandingkan dengan era pemerintahan sebelumnya dengan dicabutnya subsidi premium. Karenanya, dia memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) aman dari risiko gejolak nilai tukar.

"Dengan kita sudah tidak ada subsidi (premium), maka perubahan kurs ini tidak akan berpengaruh. Rupiah bergejolak, APBN aman," ujar Bambang menegaskan di Istana Kepresidenan, Rabu (11/3).

Bambang menilai masa-masa kerentanan fiskal sudah lewat. Ketika premium masih disubsidi, gejolak kurs dan harga minyak kerap merepotkan pemerintah. Solusinya kala itu hanya dua, menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) atau memangkas anggaran belanja negara.

"Itu cerita kalau 2014 dan sebelumnya. Pemerintah harus akan merespon (gejolak kurs), apakah menaikkan harga BBM atau memotong belanja, tapi itu history," tuturnya.

Menanggapi dampak depresiasi terhadap beban utang valas pemerintah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan pengaruhnya tidak akan terlalu besar. Sebab, lanjut Sofyan, porsi utang pemerintah dan BUMn dalam denominasi dolar AS tidak terlalu besar jika dibandingkan utang valas swasta.

"Yang banyak itu swasta. Tetapi perlu diingat ya mereka itu banyak yang punya uangnya sendiri. Jadi tidak perlu khawatir. Jadi kalau ada utang swasta besar adalah antar-korporasi saja," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia agus D.W. Martowardojo mengamini pernyataan Sofyan Djalil. Kendati jumlahnya meningkat, Agus menilai nilai utang luar negeri Indonesia tidak setinggi negara lain.

Agus menjelaskan gejolak yang terjadi pasar uang saat ini merupakan imbas dari pemulihan ekonomi AS. Indikatornya adalah kembali perkasanya dolar AS terhadap hampir semua mata uang di dunia.

"Kalau pasar uang pada saat sekarang ini cukup ada tekanan dari eksternal dan kita mengikutinya. Yang utama adalah rencana (normalisasi kebijakan moneter) The Fed dan pernyataan pejabat-penjabatnya," jelas Agus.

Credit  CNN Indonesia

Prajurit Robot akan Berperang untuk Iran

 

 Ilustrasi (Frazer Harrison/Getty Images)

 

Jakarta, CB -- Ketika negara Islam Iran di masa depan akan berperang, yang maju tak hanya prajurit manusia namun juga 'prajurit' robotika.

Pengumuman tersebut disampaikan oleh Komandan Angkatan Darat Iran, Letnan Jenderal Ahmad Reza Pourdastan. Berdasarkan sumber berita asal Iran, Fars News Service, penggunaan teknologi mumpuni itu dianggap cukup menakutkan.

Pourdastan mengatakan, Self-Sufficiency Jihad Organization bergabung dengan tentara AD Iran sedang mengembangkan robot perang tersebut yang dikabarkan akan mampu menjalankan berbagai tugas.
Walau belum banyak informasi mengenai kehebatan robot perang ini, berdasarkan perkiraan robot canggih Iran akan dilengkapi dengan sejata mesin apik berukuran 7,62 mm, misil atau roket yang bakal dikendali dari jauh (remote controlled), serta thermal camera yang mampu beroperasi di kondisi malam.

Robot perang Iran ini dikabarkan akan dibekali kemampuan operasi dengan jarak lima sampai tujuh kilometer.

Kantor berita CNN sempat mewartakan, kemunculan robot di medan perang modern telah terjadi secara cepat.

Saat Amerika Serikat menyerbu Irak lebih dari sepuluh tahun yang lalu, AS hanya menggunakan sistem drone di udara dan tak ada teknologi mumpuni untuk pertahanan darat.

Kini, inventaris pertahanan udara AS sudah mencapai sekitar tujuh ribu drone helikopter seperti jenis Predator and Reaper.

Tentara AS kemudian mencobakan robot perang untuk pertahanan darat dan sekarang sudah mencapai angka 12 ribu, salah satunya iRobot PackBots yang digunakan untuk pemboman Afganistan. Lalu tahun lalu, pihak AS berharap robot pada akhirnya bisa menggantikan seperempat tentara manusia pada pertengahan abad mendatang.

Sementara di Suriah, penentang pemerintahan Bashar al-Assad pada 2013 silam juga menggunakan robot bersenjata mesin yang dikendalikan dari jauh untuk memantau tanpa membahayakan manusia.



Credit  CNN Indonesia

Prancis tambah tentara di Afrika Barat untuk perangi Boko Haram

Paris (CB) - Menteri Pertahanan Prancis Jean-Yves Le Drian, Rabu (11/3), mengatakan kementeriannya akan menambah jumlah tentara Prancis di Afrika Barat guna mendukung pasukan regional dalam perang melawan Boko Haram, yang berpusat di Nigeria.

"Kami akan menambah sedikit jumlah (personel dalam operasi) Barkhane untuk memberi dukungan buat pasukan yang berperang di sekitar Danau Chad," kata Le Drian, sebagaimana dikutip Xinhua.

Menteri tersebut tidak memberi perincian pasti, tapi menyatakan pengurangan 2.000 prajuritnya yang sudah ditempatkan di Republik Afrika Tengah akan membantu penggelaran lebih banyak pasukan buat Barkhane di Afrika Barat.

Di sana anggota Boko Haram berada di belakang banyak serangan mematikan dan telah menjadi ancaman yang meningkat bagi keamanan wilayah tersebut setelah mereka merebut wilayah.

Melalui kemitraan dengan lima negara di Wilayah Sahel-Sahara, Prancis mengirim satu kontingen yang terdiri atas 3.000 prajurit pada Juli 2014 ke Wilayah Sahel guna memerangi gerilyawan fanatik.

"Kami tak bermaksud menjadi bagian dalam perang tersebut, tapi kami memberi dukungan. Apa yang kembali memberi keyakinan mengenai masalah Boko Haram ialah ada keinginan nyata dari negara terkait untuk mengatur diri mereka dan memimpin pertempuran. Itu adalah unsur baru yang kami hargai," kata Le Drian kepada wartawan.

Pada Senin (9/3), serangan militer yang dilancarkan pasukan Chad dan Niger telah menewaskan sebanyak 200 petempur Boko Haram. Militer kedua negara itu merebut kembali kota Damasak di bagian timur-laut Nigeria, kata satu sumber keamanan Chad.

Boko Haram telah menguasai kota di dekat perbatasan Niger itu sejak November. Sebanyak 10 prajurit Chad gugur dan 20 lagi cedera dalam serangan yang mulai dilancarkan pada Minggu (8/3), kata sumber tersebut.

Seorang pejabat Niger di Diffa, yang berada di seberang perbatasan dari Damasak, mengkonfirmasi bahwa kota tersebut telah direbut kembali setelah pertempuran yang berlangsung sengit.

Serangan itu, yang diikuti penambahan pasukan di bagian selatan Niger, membuka satu front baru dalam usaha regional guna mengusir kelompok garis keras tersebut, yang aksinya selama enam tahun telah meluas sampai ke seberang perbatasan Nigeria.

Serangan itu terjadi setelah pemimpin Boko Haram Abubakar Shekau berjanji setia kepada grup ISIS dalam pesan radio pada akhir pekan lalu.

Lebih dari 13.000 orang tewas dan 1,5 juta orang lagi kehilangan tempat tinggal dalam konflik melawan Boko Haram sejak 2009 dan koalisi negara regional merupakan cerminan dari kekhawatiran di wilayah tersebut mengenai keamanan setelah serangan lintas-perbatasan dilancarkan oleh anggota Boko Haram.


Credit  ANTARA News

Pelabuhan Cilamaya Dibangun, SKK Migas Sebut Potensi Kerugian Bisa Miliaran Dollar AS Per Hari

 

KOMPAS / HERU SRI KUMORO Resepsionis di Kantor Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Wisma Mulia, Jakarta.

JAKARTA, CB - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengatakan bahwa pembangunan Pelabuhan Cilamaya akan mengganggu operasional Blok ONWJ (Offshore North West Java) milik Pertamina. Apabila itu terjadi, SKK Migas menaksir kerugian materil bisa mencapai miliaran dollar per hari.

"Pasokan listrik ke PLTGU (Pembangkit Listrik Tenaga Gas-Uap) Muara karang berkurang, pabrik semen mati, pabrik pupuk (Kujang) mati. Belum lagi pemasukan 40.000 bph (barel per hari) untuk negara, jadi kan kira-kira 2 miliar dollar per hari," Vice President Management Representative SKK Migas Elan Biantoro di Jakarta, Selasa (10/3/2015).

Dia mengusulkan, lebih baik pemerintah mengalihkan pembangunan Pelabuhan tersebut. Pasalnya, kawasan Cilamaya sudah dipenuhi oleh infrastruktur migas ONWJ seperti pipa-pipa migas bawah laut yang sangat vital.

Salah satu daerah yang dianggap layak bagi pembangunan Pelabuhan baru tersebut adalah disekitar Balongan, Indramayu. Menurut SKK Migas, didaerah Balongan sudah terdapat pelabuhan yang biasa digunakan untuk bersandar kapal-kaoal tangker SKK Migas.

"SKK mengusulkan bangun didekat Balongan. Jadi kita punya tanker lewat situ. Kita tinggal lebarin saja pelabuhannya, tidak perlu investasi lebih mahal di Cilamaya," kata dia.

Sebelumnya, Proyek pembangunan Pelabuhan Cilamaya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, terus menuai kritik. Setelah Pertamina, hari ini Anggota DPR RI, Pakar Migas, Asosiasi Nelayan, sampai SKK Migas kompak menyatakan penolakannya terhadap pembangunan Pelabuhan Cilamaya.

Alasannya, pembangunan pelabuhan itu diyakini akan mengganggu operasional ONWJ. Padahal, ONWJ merupakan Blok Migas yang menyuplai migas ke berbagai wilayah di Jawa baik suplai gas ke PLTGU Muara Larang Jakarta, minyak ke kilang Balongan Indramayu, sampai suplai gas ke perusahaan Pupuk Kujang dan Semen di Karawang.

Credit  KOMPAS.com

Diancam RI, PM Abbott Ogah Perang Diplomasi

Hingga kini, PM Abbott berharap bisa berkomunikasi dengan Jokowi.

Perdana Menteri Australia, Tony Abbott (REUTERS/Sean Davey)

 

CB - Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, mengaku tidak ingin melakukan perang diplomasi dengan Indonesia supaya dua gembong narkoba, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran batal dieksekusi mati. Pernyataan itu disampaikan Abbott ketika dimintai tanggapannya mengenai komentar Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menku Polhukam), Tedjo Edhy Purdjiatno, yang mengancam akan melepas puluhan ribu manusia pencari suaka ke Negeri Kanguru.
Harian Australia, The Australian, Rabu, 11 Maret 2015 melansir, Abbott terlihat kian melunak usai diancam oleh RI.
"Saya tidak ingin bertengkar dengan siapa pun," ujar pemimpin Partai Liberal itu.

Dia mengaku memahami keinginan Pemerintah Indonesia untuk memberantas tindak kejahatan narkoba, karena itu pula yang menjadi tujuan utama pemerintah.

"Tetapi, dua individu ini, karena mereka telah menjadi sosok yang berubah, justru menjadi sebuah aset bagi perjuangan Indonesia melawan tindak kejahatan narkoba. Oleh sebab itu, saya pikir malah akan menjadi kontraproduktif untuk mengeksekusi mereka," ujar Abbott.

Sementara, hingga Selasa kemarin, Abbott masih terus menanti untuk berbicara dengan Presiden Joko Widodo mengenai kasus Chan dan Sukumaran. Pada pekan lalu, Abbott telah mengirimkan surat dan meminta untuk bisa berkomunikasi dengan mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Abbott mengatakan sejauh ini permintaannya untuk berkomunikasi belum mendapat tanggapan dari Jokowi.

"Permintaan itu belum dipenuhi. Memang belum bisa diakomodir, tetapi saya berharap bisa berkomunikasi secepatnya dia dia," imbuh Abbott yang dikutip harian The Age.

Dalam pidatonya di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada Senin kemarin, Tedjo mengancam jika Negeri Kanguru terus menekan Indonesia, maka Jakarta akan melepas imigran gelap yang kini tengah ditampung di Indonesia.

Total, ujar Menteri dari Partai Nasdem itu, ada lebih dari 10 ribu orang manusia pencari suaka yang tertahan di Indonesia.

"Jika mereka dilepas dan dibiarkan menuju ke Australia, dipastikan akan seperti tsunami manusia," kata dia.

Selain itu, dia juga mengancam jika Indonesia berhenti mengimpor sapi dari Australia, maka yang akan dirugikan dan ditekan oleh publik domestik adalah Negeri Kanguru. Indonesia adalah pasar utama untuk sapi Australia.

Maka, ujar Tedjo, jika dihitung secara ekonomis, ekspor Australia lebih besar dari Indonesia, sehingga tidak masalah jika Negeri Kanguru menghentikan perdagangan dengan Indonesia.

Credit  VIVA.co.id

Kembali dari Dinas Perang, Ribuan Veteran Australia Hidup di Jalanan

 CB- Ribuan mantan tentara Australia yang kembali dari penugasan ke daerah konflik hidup di jalanan sebagai tunawisma.  Sesama veteran di Australia melakukan penggalangan dana dan mendesak pemerintah mengalokasikan dana senilai $1 juta untuk membantu rekan mereka hidup layak.

Ketika meluncurkan kegiatan penggalangan dana dalam sebuah konferensi liga veteran di Hobart, Direktur Liga Veteran Australia ( RSL ), Garrie Gibson menyatakan para veteran perang Australia membutuhkan lebih banyak dukungan.

 

Diperkirakan saat ini ada lebih dari 3.000 veteran perang tidur dijalan setiap malamnya di Australia. Oleh karena itu Gibson mengatakan organisasinya berencana membangun sebuah pusat krisis di Sydney yang menyediakan akomodasi dan konsultasi bagi veteran yang menderita gangguan pasca trauma (PTSD).

 

Mantan Komando Operasi Khusus, Geoff Evans mengatakan peserta konferensi kalau dirinya melihat rekannya meledak dalam jarak hanya beberapa meter saja darinya, begitu juga anak-anak sipil selama 2 kali rotasi penugasannya di Afghanistan.

 

"Sangat sulit sekali kembali dari perang dan berpura-pura kalau pengalaman traumatis itu tidak pernah terjadi," katanya.

 

"Kebanyakan dari para veteran tidak menyadari skala gangguan trauma yang mereka derita hingga dia mengungkapkan kisahnya ke publik," katanya.

 

Evans mengaku dia memutuskan untuk mempublikasikan kisah hidupnya karena tidak banyak orang yang membahas masalah yang dialami para veteran perang. Pada Maret lalu Evans berhasil membuka tempat persinggahan bagi para veteran di Sydney.

 

"Ada ketimpangan yang sangat lebar dalam sistem kita dan menurut saya itu membuktikan kalau saat ini di shelter saya ada 32 veteran muda yang tunawisma yang tinggal di Narabeen dan saya yakin itu hanya dipermukannya saja,"

 

Dana yang terkumpul dalam event ini akan digunakan untuk membuka pusat krisis lainnya untuk veteran tunawisma di Sydney.

 

"Mereka telah ditempatkan dalam situasi ini karena pelayanan mereka kepada bangsa, mereka telah menempatkan diri mereka dalam kondisi yang membahayakan dan berhadapan dengan situasi yang sangat mengerikan dan itu jelas banyak berdampak pada diri mereka," kata Gibson.

 

Menurut Evans kondisi yang sama juga terjadi di negara bagian lain di Australia dengan semakin banyaknya veteran perang yang kembali dari tugasnya.

 

Desakan soal minimnya dukungan bagi tentara yang kembali dari dinas di negara konflik diungkapkan seiring dengan kebijakan pemerintah yang mengalokasikan dana lebih dari $300 miliar untuk memperingati satu abad pertempuran Anzac.

 

"Saya pastikan para pahlwan PD I (Anzac) akan bangkit dari kuburnya jika saja mereka mengetahui bahkan 100 tahun setelah Australia berperang ternyata kita masih belum memberikan dukungan yang cukup bagi veteran perang laki-laki maupun perempuan," katanya.

 

Liga Veteran Perang Australia menyatakan saat ini jumlah jumlah tentara yang kembali dari penugasan di medan perang atau daerah konflik yang menderita penyakit mental terus meningkat, sehingga pembangunan pusat krisis serupa untuk mereka sangat mendesak.

Credit Tribunnews.com

Jepang Pasok Kapal-kapal Patroli ke Vietnam dan Filipina

Ini demi menandingi pengaruh besar China.

Kapal Patroli Jepang berlayar di dekat kapal China di Laut China Timur (REUTERS)

 

  CB - Pasukan imperial Jepang terusir dari Laut China Selatan, dengan kekalahan pada Perang Dunia II. Setelah 70 tahun, kini Jepang diam-diam berusaha untuk mengembalikan pengaruhnya di kawasan.

Dilansir dari Reuters, Rabu, 11 Maret 2015, Tokyo memulai langkahnya dengan menjalin kerjasama keamanan dengan Filipina dan Vietnam, dua negara yang juga terancam dengan ambisi maritim China.

Tokyo menjalin kerjasama keamanan yang luas, seperti memasok kapal-kapal patroli bagi kedua negara itu. Ini seiring rencana Jepang menggelar latihan bersama Filipina beberapa bulan mendatang.

Para dokter militer Jepang juga telah ditugaskan, untuk memberi nasihat pada para awak kapal selam Vietnam, tentang bagaimana mengatasi penyakit akibat dekompresi udara.

Seorang sumber yang dikutip Reuters menyebut, Tokyo menyediakan berbagai bantuan sebagai bentuk eskalasi keterlibatan yang dilakukan dengan hati-hati, demi menghindari benturan langsung dengan Beijing.

Manila dan Hanoi adalah dua ibukota yang telah bersitegang secara langsung dengan Beijing, terkait sengketa wilayah di Laut China Selatan. Sementara Jepang dan China berselisih atas kepulauan di Laut China Timur.

Tokyo tidak memiliki klaim wilayah di Laut China Selatan, tapi khawatir akan terisolasi jika China mendominasi jalur yang banyak dilalui kapal-kapal perdagangan Jepang.

Saat PD II, angkatan laut Jepang mengoperasikan kapal selam dari kepulauan Spratly di Laut China Selatan. Spratly adalah kepulauan karang, yang saat ini sedang dibangun oleh China menjadi pulau buatan.

Credit VIVA.co.id

RI Gertak Balik Australia

Ini terkait pernyataan Menkopolhukam Tedjo Edhy. Apakah ini bijaksana?

Presiden Joko Widodo Jokowi dan PM Australia Tony Abbott (REUTERS/Rob Griffith/Pool)

 
CB - Reaksi keras dipertontonkan pemerintah Australia menyikapi rencana eksekusi mati narapidana kasus narkoba yang kebetulan berkewarganegaraan negara itu. Ada dua warga Australia dari sepuluh napi yang akan dieksekusi tersebut.

Presiden Joko Widodo tak menanggapi lobi-lobi agar eksekusi dibatalkan. Tawaran barter tahanan yang dilontarkan Menlu Australia Julie Bishop ditanggapi dingin.

Lobi mentok, pernyataan bernada miring terlontar dari sejumlah pejabat teras negeri kanguru itu. Misalnya, mereka mengancam menghentikan hubungan perdagangan.

Bantuan kemanusiaan yang mereka berikan saat Aceh dilanda Tsunami pada 2004 juga mengemuka.

Pemerintah bersikukuh melaksanakan eksekusi mati meski mendapatkan tentangan keras itu. Menurut Jaksa Agung HM Prasetyo, sampai Selasa, 10 Maret 2015, sebagian besar napi yang akan dieksekusi sudah dipindahkan dari Lapas asalnya ke Lapas Nusakambangan.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Tedjo Edhy Purdijatno, menegaskan, Indonesia tak gentar dengan ancaman tersebut.

Soal ancaman pemutusan hubungan dagang misalnya, hitung-hitungan pemerintah, justru Australia yang bakal kelimpungan bila itu terjadi.

"Justru Australia akan mendapatkan tekanan dari rakyatnya karena Indonesia pangsa pasar yang besar bagi Australia," ujarnya.

Menteti Tedjo justru melontarkan ancaman balik. Menurutnya, Indonesia bisa saja membuat Australia kepayahan menghadapi imigran gelap bila hubungan bilateral kedua negara rusak. Jika Canberra berulah, Jakarta dipastikan akan melepas imigran yang akan ke Australia itu.

"Yang kini ada di Indonesia saja ada lebih 10.000 orang," kata Tedjo. Jika mereka dilepas dan dibiarkan menuju Australia, dipastikan akan seperti tsunami manusia.

Kemesraan Terancam

Pengamat Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Dinna Wisnu, memprediksi isu eksekusi mati ini bisa saja membuat hubungan bilateral Australia dan Indonesia kian buruk.

Menurutnya, tekanan bisa saja justru semakin berat usai eksekusi mati dilaksanakan. Misalnya saja, penghentian bantuan kemanusiaan antara lain untuk program anti korupsi, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan dan demokrasi.

"Penghentian bantuan kemanusiaan sesuai dengan kebijakan ekonomi pemerintah Liberal Australia yang memang ingin mengurangi pengeluaran untuk pelayanan publik dan bantuan sosial. Langkah ini sebaiknya diantisipasi oleh Presiden Joko Widodo," kata Dinna.

Menurutnya, dalam menjalin hubungan, Negeri Kanguru juga membutuhkan Indonesia. Sebab, antara kedua negara memiliki bantuan kerjasama anti-terorisme dan pemulangan manusia perahu pencari suaka.

"Sementara, dua bidang itu kini menjadi prioritas utama kampanye Perdana Menteri Tony Abbott. Kerugian itu, juga akan mempengaruhi kepentingan negara-negara mitra lain di kawasan Asia, khususnya Asia Tenggara," kata dia.

Oleh sebab itu, Dinna menyarankan untuk bisa mendamaikan kedua negara, ada baiknya, Indonesia dan Australia, menunjuk negara ketiga untuk menjadi mediator. Dia mengusulkan Amerika Serikat sebagai negara mediator untuk memperbaiki hubungan dua negara, seandainya jalinan hubungan itu memburuk akibat pelaksanaan eksekusi mati terhadap Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.

"Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang hingga saat ini masih memberlakukan aturan hukuman mati sebagai solusi. AS juga memiliki kepentingan baik terhadap Australia dan Indonesia," terang Dinna

Jokowi Disadap?

Isu penyadapan terhadap Jokowi saat pemilihan presiden 2014 menambah panas. Informasi penyadapan pertama kali diungkap oleh media Selandia Baru, New Zealand Herald dan Radio Selandia Baru.

Di situ mereka menulis, kedua badan intelijen, GCSB (Badan Intelijen Selandia Baru) dan ASD (Badan Intelijen Australia), melakukan penyadapan melalui perusahaan telekomunikasi.

Kedua badan itu menyadap komunikasi pejabat tinggi beberapa negara di Kepulauan Pasifik termasuk Indonesia. Mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA), Edward J Snowden, yang membocorkan ini.

Isu ini ditanggapi keras sejumlah pengamat dan politisi tanah air. Mereka mendesak pemerintah agar mengklarifikasi secara resmi kepada Australia dan Selandia Baru.

Namun, saat dikonfirmasi ihwal ini Presiden Jokowi justru menanggapi santai. Bahkan, dia merasa tak disadap oleh dua negara sahabat itu.

"Nggak ada. Siapa yang sadap? Nggak ada, Nggak dengar, saya juga nggak merasa disadap," katanya.

Kesiapan Eksekusi

Presiden Joko Widodo tak goyah dengan keputusannya untuk tetap menyegerakan eksekusi mati terhadap terpidana gembong narkoba. Dia minta publik melihat isu hukuman mati terhadap kejahatan narkoba juga dari sisi korban yang mengonsumsinya.

"4,5 juta orang harus direhabilitasi karena peredaran narkoba. Sekarang ini kami ingin mengendalikan jumlah orang yang direhabilitasi secara penuh," kata Jokowi ketika diwawancarai secara eksklusif oleh stasiun berita Al Jazeera dan diunggah di media sosial pada Minggu, 8 Maret 2015.

Dari situ dia berpandangan bahwa hukuman mati terhadap gembong narkoba adalah hukuman yang sesuai. Ditegaskannya, dia tidak akan memberikan perlakuan khusus bagi dua gembong narkoba Australia, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan.

"Saya kira setiap vonis telah diputuskan oleh pengadilan. Kami tidak bisa bersikap diskriminatif dengan memperlakukan warga dari negara tertentu berbeda.

Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan, saat ini persiapan eksekusi sudah hampir rampung. Mereka tinggal menunggu proses peninjauan kembali yang diajukan terpidana warga Filipina, Mary Jane Viesta Veloso.

"Jangan bicara soal siapa orang-orang yang dieksekusi, tapi apa akibat yang ditimbulkan. Tolong itu yang dicatat," ujar dia



Credit  VIVA.co.id