Pentagon: Ramadi Jatuh ke Tangan ISIS, AS 'Bergerak'

Kondisi kota Ramadi saat terjadi baku tembak antara pasukan khusus Irak dengan pasukan Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) di kota Ramadi, Irak, 19 Juni 2014. REUTERS

CB, Washington - Militan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) kian kuat dalam pertempuran di Ramadi. Terkait hal ini, Pentagon pada hari Minggu menegaskan bahwa jika sampai kota di Irak barat ini jatuh, koalisi pimpinan AS akan bergerak mendukung pasukan Irak untuk mengambil kembali wilayah itu.

Sebelumnya, ISIS menyatakan akan segera menguasai Ramadi. Jika hal ini terjadi, maka akan menandai kekalahan besar bagi pemerintah Bagdad.

"Ramadi telah diperebutkan sejak musim panas lalu. ISIS sekarang berada di atas angin," kata juru bicara Pentagon, Elissa Smith. Dia mengatakan kehilangan wilayah itu tidak akan berarti aksi militer Irak atas ISIS akan berubah.

"Koalisi harus mendukung pasukan Irak untuk mengambil kembali wilayah itu," kata Smith. Ia menyatakan AS akan membantu dengan serangan udara dan pemberian nasihat terkait strategi perang.

Dilaporkan Guardian, pertempuran di Ramadi berlangsung sengit beberapa hari ini. Pasukan militer Irak dikabarkan melarikan diri setelah serangan terbaru ISIS. Pasukan juga meninggalkan senjata dan puluhan kendaraan militer dari ibu kota Provinsi Anbar.

Jatuhnya kota, yang terletak di sebelah barat Bagdad, datang hanya beberapa jam setelah Perdana Menteri Irak menyerukan pertahanan di wilayah itu harus diperkuat. Muhammad Haimour, juru bicara gubernur Provinsi Anbar, mengatakan pada hari Minggu malam itu Ramadi telah diambil oleh pejuang ISIS. Mereka juga mengambil komando operasional militer. "Kita ini telah benar-benar dikuasai," kata Haimour.


 Credit  TEMPO.CO

Pengamat: PBB Ompong Sikapi Hukuman Mati Bomber Boston

Giliran hukuman mati diberlakukan di Indonesia, PBB mengecam.

esiden Joko Widodo menyambut kedatangan Sekjen PBB Ban Ki-moon untuk melakukan pertemuan bilateral di sela-sela KTT ASEAN ke-25 di Myanmar, Kamis (13/11).  (ANTARA/Widodo S. Jusuf)

CB - Pengamat hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mempertanyakan respons PBB terhadap vonis mati yang dijatuhkan kepada pelaku pengeboman marathon Boston, Dzhokhar Tsarnaev. Remaja berusia 21 tahun itu dijatuhi hukuman mati dalam persidangan hari Jumat pekan lalu.

Melalui keterangan tertulisnya yang diterima VIVA.co.id pada Senin, 18 Mei 2015, guru besar Hukum Internasional UI itu menanti bagaimana reaksi yang akan ditunjukkan oleh Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon dalam menyikapi vonis mati yang dijatuhkan oleh pengadilan federal Massachusetts, Amerika Serikat.

"Apakah Ban berani mengeluarkan kritik dan ceramahnya kepada AS sama ketika Indonesia akan melaksanakan hukuman mati atas Andrew Chan dan Myuran Sukumaran? Ataukah Ban Ki-moon akan diam seribu bahasa dengan alasan yang menjatuhi hukuman mati itu adalah negara besar?," tanya pengajar fakultas hukum itu.

Dia melanjutkan atau karena Dzhokhar pelaku teror dan berasal dari Kyrgyztan yang mayoritas beragama Islam, lalu PBB ompong dalam menyatakan sikap. Sehingga, seolah-olah hukuman mati pantas dijatuhkan kepada pelaku teror.

"Jawaban ini semua terpulang pada Sekjen PBB. Tetapi, bila Sekjen PBB diam dan tak memberi komentar maka benar, saat Indonesia melaksanakan hukuman mati Sekjen PBB lebih berpikah kepada negara-negara tertentu," tambah Hikmahanto.

Dia menyatakan, ini menjadi pelajaran bagi siapa pun penyelenggara di bidang urusan luar negeri agar tidak sekali-kali gentar dengan kritikan dan tekanan dari luar negeri termasuk PBB.

Stasiun berita CNN pada Sabtu pekan lalu melaporkan hukuman mati yang dijatuhkan oleh juri pengadilan dianggap telah melalui persidangan yang adil dan berimbang. Juri mengambil keputusan tersebut setelah melalui proses perundingan selama 14 jam dalam tiga hari.

Juri juga menilai Dzhokhar tidak menunjukkan rasa penyesalan sama sekali usai melakukan aksi teror pada 15 April 2013 lalu. Namun, hakim belum membacakan vonis hukuman mati di pengadilan.



Credit  VIVA.co.id

Juri Jatuhkan Hukuman Mati untuk Bomber Boston

Dzhokhar Tsarnaev (21 tahun), pelaku pengeboman Boston. (REUTERS/FBI/Handout )

 

  CB - Juri federal pada Jumat kemarin akhirnya menjatuhkan hukuman mati bagi pelaku bom Boston, Dzhokhar Tsarnaev. Keputusan itu diambil usai dilakukan perundingan selama 14 jam.

Stasiun berita CNN, Sabtu, 16 Mei 2015 melansir pernyataan juri yang menilai Dzhokhar  tidak menunjukkan rasa penyesalannya sama sekali usai melakukan aksi teror pada 15 April 2013 lalu yang telah menewaskan tiga orang dan melukai lebih dari 260 orang. Ketika juri membacakan keputusan mereka, remaja berusia 21 tahun itu tidak menunjukkan reaksi apa pun.

Kepalanya hanya tertunduk dan tangan yang dilipat di bagian bawah. Sementara, beberapa korban yang selamat dan kerabat mereka kerap menyeka air matanya ketika mendengar keputusan juri di ruang sidang.

Bagi Jaksa Agung, Carmen Ortiz, hukuman mati yang dijatuhkan bagi Dzhokhar telah melalui persidangan yang adil dan berimbang. Keputusan ini juga sekaligus menandakan kali pertama usai peristiwa 11 September 2001, Jaksa Penuntut Umum Federal memenangkan hukuman mati dalam kasus terorisme.

"Bahkan ketika mengingat kembali peristiwa horor atau tragedi itu, kami tidak terintimidasi oleh perbuatan teror atau paham radikal," kata Ortiz.

Dia mengatakan, aksi pengeboman bukan bagian dari tindakan beragama. Kendati pelaku mengklaim mewakili Islam. Menurutnya, ini merupakan sebuah tindak kejahatan politik yang dilakukan oleh dua orang dewasa yang mengadopsi paham kebencian.

"Ini waktunya untuk membalikkan halaman di bab ini," kata Ortiz.

Sementara, Wali Kota Boston, Martin Walsh, dalam sebuah pernyataan mengucapkan terima kasih kepada para juri.

"Saya berharap vonis ini bisa memberikan sedikit akhir bagi korban selamat, keluarga dan semua orang yang terkena imbas dari tindak kekerasan dan peristiwa tragis dalam perlombaan marathon Boston tahun 2013 lalu. Kami akan mengenang selamanya dan menghormati mereka yang meninggal dan terkena imbas dari peristiwa itu," ujar Walsh.

Keputusan itu juga disambut baik oleh korban luka yang ikut menghadiri sidang pada Jumat kemarin. Salah satunya adalah Sydney Corcoran.

"Ibu saya dan saya berpikir kini dia akan pergi dan kami dapat melanjutkan hidup. Keadilan. Dalam bahasa mereka sendiri, 'mata diganti dengan mata'," tulis Corcoran di akun Twitternya.

Namun, tidak semua keluarga korban setuju dengan vonis hukuman mati dari juri. Orangtua bocah delapan tahun, Bill dan Denise Richard justru berharap Dzhokhar tidak dihukum mati. Dalam sebuah artikel yang ditulis di harian Boston Globe bulan lalu, keduanya meminta pemerintah agar tidak menjatuhkan hukuman mati karena tidak akan menutup derita mereka kehilangan Richard.

Negara bagian Massachusetts memang sudah mengakhiri hukuman mati sejak tahun 1984 lalu. Tetapi, Dzhokhar didakwa dengan dakwaan pengadilan federal sehingga memungkinkan untuk dieksekusi.

Kemungkinan besar Dzhokhar akan dikirim ke penjara di Terre Haute, Indiana. Tetapi, hal itu belum bisa diputuskan hingga hakim secara resmi menjatuhkan vonis di pengadilan. Hingga saat ini belum ada tanggal penjatuhan vonis yang ditetapkan.




Credit  VIVA.co.id

Vietnam Tolak Larangan Tangkap Ikan di Laut Cina Selatan

 

Anggota Pasukan Penjaga Pantai Vietnam bertugas mengawasi wilayah negara itu di Laut Cina Selatan. (Reuters/Martin Petty)

 

 

Hanoi, CB -- Vietnam menentang keras larangan pengambilan ikan sementara yang diterapkan Tiongkok di sebagian area Teluk Tonkin, wilayah laut yang dimiliki oleh kedua negara.

Langkah Tiongkok ini diambil ketika kedua negara berupaya memperbaiki hubungan setelah terjadi pertikaian bilateral pada Mei tahun lalu, ketika Tiongkok mengerahkan anjungan minyak lepas pantai di wilayah perairan yang diklaim milik Vietnam.

Insiden ini menyebabkan konfrontasi antara kapal laut kedua negara, dan juga protes anti-Tiongkok yang diwarnai dengan kekerasan di Vietnam.


Kementerian luar negeri Vietnam mengunggah pernyatan di situsnya bahwa larangan seluruh kegiatan penangkapan ikan antara 16 Mei dan 1 Agustus itu melanggar hukum internasional, hak-hak kedaulatan dan yurisdiksi Vietnam.

Kantor berita resmi Tiongkok Xinhua mengatakan, Tiongkok menerapkan larangan penangkapan ikan tahunan sejak 1999 “untuk mempromosikan perkembangan berkesinambungan bagi industri perikanan di Laut Cina Selatan, dan melindungi kepentingan mendasar para nelayan”.

Pihak berwenang Tiongkok mengancam akan menghukum pelaku pelanggaran aturan ini dengan denda, pencabutan ijin, penyitaan kapal dan kemungkinan dakwaan pidana.

Tiongkok dan Vietnam sama-sama mengklaim memiliki sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan dan sejumlah pulau terpencil dan batu karang.

Ketegangan kedua negara meningkat pada 2012 dan 2014 setelah Beijing menahan sejumlah nelayan Vietnam karena mencari ikan di perairan yang diperebutkan. Kedua negara sama-sama menuduh masing-masing pihak melakukan intimidasi dan aksi menabrak kapal dengan sengaja.

Harian China Daily melaporkan bahwa pada Minggu (17/5), Menteri Pertahanan Tiongkok Chang Wanquan mengatakan kepada mitranya dari Vietnam Phung Quang Thanh bahwa kedua negara memiliki “kebijakan dan kemampuan untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah kelautan”.

Pertemuan pertama kedua menteri pertahanan ini diadakan di provinsi Yunnan, Tiongkok.

Beijing mengklaim lebih dari 90 persen wilayah Laut Cina Selatan yang berpotensi kaya akan energi, berdasarkan peta resmi wilayah yang memperlihatkan garis cakupan wilayah Tiongkok yang mencapai hingga wilayah Asia Tenggara.

Negera itu baru-baru ini mempercepat kegiatan membangun satu pulau di deretan karang dangkal di wilayah yang diperebutkan.

Filipina, Malaysia, Taiwan dan Brunei juga memiliki klaim atas wilayah Laut Cina Selatan.



Credit  CNN Indonesia

Gencatan Senjata Berakhir, Serangan Udara Yaman Dilanjutkan

 

  Saksi mata di lapangan mengatakan kepada Reuters bahwa mereka menndengar ledakan di distrik Khor Maksar. (Ilustrasi/Reuters/Khaled Abdullah)

 

 

Jakarta, CB -- Koalisi negara Arab pimpinan Arab Saudi melanjutkan kembali serangan udara di Yaman setelah perjanjian gencatan senjata selama lima hari sejak Selasa berakhir pada Minggu (17/5) malam.

Saksi mata di lapangan mengatakan kepada Reuters bahwa mereka menndengar ledakan di distrik Khor Maksar.

Pada Minggu malam, juru bicara militer Yaman yang bersekutu dengan pemberontak al-Houthi mengatakan bahwa ia menyambut usulan perpanjangan waktu gencatanb senjata dari perwakilan PBB agar memungkinkan lebih banyak bantuan kemanusiaan masuk ke negara itu.

Gencatan senjata diberlakukan di Yaman untuk memungkinkan masuknya bantuan makanan, bahan bakar, serta obat-obatan yang diperlukan oleh jutaan warga Yaman yang terjebak konflik sejak koalisi Arab menyerang Yaman guna menyingkirkan Houthi.

“Kami menyambut seruan perwakilan Yaman untuk PBB…. terkait perpanjangan gencatan senjata dan kebutuhan untuk pengiriman bantuan kemanusiaan kepada warga,” kata Brigjen Sharaf Luqman kepada kantor berita Yaman yang kini dikuasai oleh Houthi, SABA.

Meski begitu, selama gencatan senjata, pertempuran sporadis tetap terjadi, 15 orang dilaporkan tewas pada tengah malam Sabtu menjelang Minggu di koa Taiz dan Dhalea.

Di sisi lain, Arab Saudi mengatakan bahwa perpanjangan gencatan senjata tergantung pada Houthi dan sekutunya, mantan Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh.

Saudi menuduh Houthi melanggar gencatan senjata namun mereka menahan diri agar bantuan bisa tetap masuk.

Bantuan kemanusiaan dibutuhkan oleh jutaan warga Yaman yang terjebak konflik sejak serangan udara pimpinan Saudi dimulai akhir Maret lalu. (Reuters/Mohamed al-Sayaghi)

Wakil Presiden Yaman Khaled Bahah, yang kini juga berada di Riyadh bersama Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi, mengatakan bahwa ia ingin memperpanjang gencatan senjata namun semuanya bergantung pada situasi di lapangan.

“Gencatan senjata perlu diperpanjang, tidak hanya beberapa hari, namun itu tergantung pada situasi di lapangan…. Namun harapan dari kami pemerintah, bahwa kita perlu memperpanjang (gencatan senjata),” kata Bahah.

Bantuan disalurkan

Pada Jumat, badan kesehatan PBB, WHO, mengatakan lebih dari 20 ton persediaan medis telah dikirim dari Dubai ke Djibouti ke Yaman.

Sebuah perusahaan kargo di Yaman mengatakan bahwa tujuh kapal berisi bahan bakar, gandum dan makanan lain berlabuh di pelabuhan Hudaydah dan al-Mukalla pada Jumat.

Pada Minggu, sebuah kapal dengan lebih dari 30 ribu paket makanan dikirim dari Uni Emirat Arab di pelabuhan al-Buraiqa, dekat dengan kilang minyak di selatan Aden.




Credit  CNN Indonesia

Polisi Israel Bentrok dengan Warga Palestina di Yerusalem

 

Polisi memperkirakan lebih dari 30 ribu warga Israel berbaris melalui wilayah yang sebagian besar dihuni umat Muslim di Yerusalem hingga ke wilayah Tembok Ratapan, atau Western Wall. (Reuters/Baz Ratner)

 

Jakarta, CB -- Bentrok tak terhindarkan terjadi antara polisi Israel dengan puluhan warga Palestina yang melemparkan batu ke arah warga Israel yang tengah melakukan pawai pada Hari Yerusalem, atau Jerusalem Day, memperingati penguasaan Israel atas Yerusalem Timur sejak 1967 di Kota Tua Yerusalem, Minggu (18/5).

Dilaporkan Reuters, pihak kepolisian menyatakan dua petugas terluka akibat lemparan batu saat melindungi ribuan massa Yahudi. Sebanyak enam warga Palestina ditangkap akibat insiden ini.

Dalam siaran televisi Reuters terlihat sejumlah polisi bersenjatakan tongkat menyeret kaki dan tangan beberapa warga Palestina untuk menarik mereka dari lokasi kejadian yang berada di luar gerbang Damaskus menuju Kota Tua  yang ramai.

Polisi memperkirakan lebih dari 30 ribu warga Israel berbaris melalui wilayah yang sebagian besar dihuni umat Muslim di Yerusalem hingga ke wilayah Tembok Ratapan, atau yang dikenal juga dengan Western Wall, yang merupakan sisa dari bangunan kuil yang dihancurkan bangsa Roma kuno.

Polisi menyarankan pedagang Muslim untuk menutup toko mereka selama pawai Hari Yerusalem, yang merayakan berhasil direbutnya Yerusalem Timur dari Yordania.

Israel kemudian menganeksasi Yerusalem Barat dan menjadikan wilayah ini sebagai bagian dari ibu kota mereka, meskipun langkah ini dikecam publik internasional.

Perebutan Yerusalem Timur sebenarnya terjadi pada bulan Juni 1967, namun peringatannya dirayakan pada bulan Mei karena Israel menandai peristiwa tersebut menurut kalender bulan Yahudi.


Pawai berakhir di Temple Mount, atau yang dikenal juga dengan Al-Haram asy-Syarif, yang berlokasi di sebelah Tembok Ratapan. Al-Haram asy-Syarif berisi Masjid Al-Aqsa dan Kubah Shakhrah atau Dome of the Rock.

Warga ultranasionalis Israel meminta hak beribadah di wilayah tersebut, yang menyebabkan peningkatan ketegangan dengan warga Palestina.

Kota Tua Yerusalem juga merupakan rumah bagi sejumlah situs besar keagamaan umat Kristen seperti Gereja Makam Suci, tempat Yesus disalibkan, dikuburkan dan dibangkitkan.

Warga Palestina, yang berjumlah lebih dari 30 persen dari keseluruhan populasi kota ini, tengah berupaya mendapatkan pengakuan internasional atas Negara Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Palestina juga ingin agar Jerusalem Timur menjadi ibu kota negara mereka.

Pawai warga Israel diselenggarakan setelah Mahkamah Agung menolak permohonan sejumlah kelompok pemerhati hak sipil Israel untuk melarang pawai itu melewati sebagian besar wilayah yang dihuni warga Palestina untuk menghindari kekerasan.

Hakim menyatakan pengamanan polisi akan melindungi jalannya pawai di wilayah tersebut.



Credit  CNN Indonesia

Roket Luar Angkasa Rusia Terbakar Setelah Diluncurkan

 

 

Almaty, CB -- Roket jenis Proton-M Rusia yang membawa satu satelit komunikasi milik Meksiko gagal berfungsi dan terbakar di atas Siberia beberapa menit setelah diluncurkan dari kosmodrome Baikonur, Kazakhstan.

Media Rusia mengutip para pejabat luar angkasa negara itu yang mengatakan bahwa bagian ketiga roket yang membawa satelik komunikasi MexSat-1, mengalami masalah sekitar 500 detik setelah diluncurkan dari Baikonur.

Badan antariksa Rusia Roscosmos mengatakan dalam pernyataan tertulis bahwa satelit, pendorong dan bagian ketiga roket kemudian terbakar di atmosfir.

Jim Kramer, wakil presiden Jasa Peluncuran Internasional, ILS, yang meluncurkan roket itu, mengatakan indikasi awal menunjukkan bahwa piranti keras dari roket itu kembali masuk ke atmosfir burmi di Siberia timur jauh, tetapi sebagian besar kemungkinan sudah hancur.

Dia mengatakan seluruh peluncuran roket pembawa jenis ini sekarang ditunda sementara penyelidikan dilakukan oleh pemerintah Rusia.

Menteri Komunikasi dan Transportasi Meksiko Gerardo Ruiz Esparza mengatakan satelit itu diasuransikan dan pemerintah akan mendapatkan uang ganti rugi secara penuh.

Satelit kedua milik Meksiko akan diluncurkan pada Oktober dari Tanjung Canaveral, Florida, dengan mempergunakan jasa Layanan Peluncuran Komersial Lockheed Martin.

Penyebab kecelakaan yang terjadi pada ketinggian 161 kilometer ini belum diketahui.

Roket jenis Proton milik Rusia, yang sebelumnya dikenal dengan nama UR-500, pertama kali melakukan uji coba penerbangan pada pertengahan 1960.

Roket ini pada awalnya dirancang sebagai rudal balistik antar benua untuk membawa kepala nuklir ke wilayah Amerika Serikat yang merupakan musuh Uni Soviet saat Perang Dingin. Namun, roket ini tidak pernah dimanfaatkan sebagai senjta nuklir.

Citra Tercoreng

Industri luar angkasa Rusia, yang merintis eksplorasi luang angkasa dengan peluncuran satelit pertama dan membawa manusia pertama ke luar angkasa, dibayangi oleh sejumlah insiden yang mencoreng reputasinya.

Pada akhir April, Rusia terpaksa menterlantarkan misi bernilai US$51 juta untuk mengirim pasok ke Stasiun Luar Angkasa Internasional, ISS, setelah pesawat kargo tak berawak Progress M-27M yang membawa hampir tiga ton pasokan, tidak bisa berlabuh di ISS karena berbagai masalah.

Pada Juli 2013, satu roket pendorong Protes yang membawa tiga satelit navigasi bernilai US$200 juta jatuh sesaat setelah diluncurkan dari kosmodrome Baikonur.

Hanya beberapa jam sebelum kejatuhan Proton pada Sabtu (16/5) ini, kapal luar angkasa Progress M-26 yang berlabuh di ISS, gagal menyalakan mesinnya.

Namun, media Rusia melaporkan awak tidak dalam bahaya.



Credit  CNN Indonesia

Ukraina Akan Bangun Dinding Raksasa Penghalau Tank Rusia

Saat ini pembatas wilayah Ukraina-Rusia hanya pagar berkawat duri (Foto: AP)

KIEV   (CB) – Pemerintah Ukraina berencana menambah anggaran untuk proyek pembangunan dinding raksasa pembatas wilayah Ukraina-Rusia. Presiden Ukraina Petro Poroshenko telah setuju membiayai proyek yang dijuluki Great Wall itu senilai 4 triliun hryvnia atau setara Rp2,6 triliun.
Nantinya proyek tersebut menciptakan dinding pembatas sepanjang lebih dari 2.000 kilometer di wilayah perbatasan Ukraina-Rusia. Dinding pembatas itu akan dilengkapi fasilitas antitank yang disembunyikan di dalam parit untuk menghalau tank-tank Rusia jika hendak melewati perbatasan.
Seperti dilansir Sputnik, Jumat (15/5/2015), dinding tersebut juga akan dilengkapi menara pengawas yang sangat tinggi, pos pengamatan, alarm, dan berbagai fasilitas persenjataan.
Proyek pembuatan dinding pembatas wilayah perbatasan Ukraina-Rusia diprediksi selesai dalam tiga tahun ke depan. Saat ini wilayah perbatasan Ukraina-Rusia hanya berupa pagar tinggi yang dilengkapi kawat berduri. Pemerintah Ukraina merasa pagar itu tidak cukup untuk menghalau ancaman Rusia.
Pembuatan proyek Great Wall tentu saja berkaitan dengan konflik berkepanjangan yang terjadi di Ukraina Timur.
Konflik berkepanjangan di Ukraina Timur telah menimbulkan korban jiwa lebih dari 6.000 orang dalam kurun satu tahun. Fakta itu dikemukakan oleh pihak Komisi Tinggi PBB untuk HAM.
Sejak April 2014, setidaknya sebanyak 6.116 orang dari kalangan militer dan warga sipil telah terbunuh akibat konflik antara kelompok separatis pro-Rusia dengan pasukan Ukraina.
Konflik di Ukraina Timur pecah setelah dua Kota Donetsk dan Luganks yang berada di wilayah Donbass menggelar referendum untuk memisahkan diri.
Setelah referendum, mereka mengumumkan kemerdekaan dan melepaskan diri dari Pemerintah Ukraina. Namun, Ukraina tidak terima dan menuduh Rusia ikut mendukung kelompok separatis di Ukraina Timur. Sejak saat itulah perang antara kelompok separatis pro-Rusia dan pasukan Ukraina mulai terjadi.

Credit  Okezone

Dihujat Dunia Internasional, Malaysia & Bangladesh Bahas Rohingnya

Imigran Rohingnya (Foto:Reuters)

KUALA LUMPUR  (CB) – Menteri Luar Negeri (Menlu) Malaysia Anifah Aman akan bertemu dengan Menlu Bangladesh A H Mahmood Ali hari ini untuk membahas nasib imigran Rohingnya.
“Isu mengenai Rohingnya adalah topik utama saya dalam pembicaraan dengan Menlu Bangladesh,” ujar Menlu Anifah Aman, seperti dilansir Channel News Asia, Minggu (17/5/2015).
 
Malaysia dan Bangladesh mendapatkan kritikan dari dunia internasional, hal ini disebabkan kedua negara menolak untuk menerima pengungsi etnis Rohingnya yang melarikan diri dari Myanmar.
Hal ini menyebabkan ribuan imigran Rohingnya terombang-ambing di tengah lautan, sedangkan ratusan lainnya berhasil berlabuh di Indonesia.
Badan PBB untuk masalah pengungsi (UNHCR) meminta negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk menerima imigran Rohingnya.
Malaysia, Thailand, dan Bangladesh pernah menolak kedatangan imigran Rohingnya masuk ke negaranya. Akibatnya, para pengungsi kini mulai beralih ke Indonesia karena sebagian dari pengungsi Rohingnya telah tiba di Aceh, Indonesia.
Namun, Pemerintah Indonesia belum menentukan sikap terkait masa depan imigran Rohingnya. Indonesia merupakan negara yang tidak menandatangani perjanjian internasional mengenai para pencari suaka.
Pemerintah Indonesia menolong imigran Rohingnya lebih disebabkan oleh masalah kemanusiaan, bukan bersifat politik.


 Credit   Okezone

Bahas Imigran Rohingnya, Malaysia-Indonesia Duduk Satu Meja

Imigran Rohingnya (Foto:Reuters)

KUALA LUMPUR  (CB) – Malaysia mulai kewalahan menangani para imigran Rohingnya dari Myanmar. Kini Negeri Jiran tersebut akan meminta bantuan Indonesia untuk menyelesaikan masalah imigran Rohingnya.
Seperti dilansir News 24, Senin (18/5/2015), Menteri Luar Negeri (Menlu) Malaysia Anifah Aman dijadwalkan bertemu dengan Menlu Indonesia, Retno Marsudi pada Senin 18 Mei di Kota Kinabalu, Malaysia.
Namun, Pemerintah Malaysia masih enggan memberikan informasi lebih lanjut mengenai agenda yang akan dibahas oleh kedua Menlu tersebut.
Malaysia mendapatkan kritikan dari dunia internasional, hal ini disebabkan mereka menolak untuk menerima pengungsi etnis Rohingnya yang melarikan diri dari Myanmar.
Hal ini menyebabkan ribuan imigran Rohingnya terombang-ambing di tengah lautan, sedangkan ratusan lainnya berhasil berlabuh di Indonesia.
Namun, Pemerintah Indonesia belum menentukan sikap terkait masa depan imigran Rohingnya. Indonesia merupakan negara yang tidak menandatangani perjanjian internasional mengenai para pencari suaka.

Credit  Okezone

Myanmar Tolak Undangan Pembahasan Rohingnya

Imigran Rohingya (Foto: Reuters)

YANGON  (CB) - Myanmar tidak akan menghadiri pertemuan pembahasan imigran gelap asal Bangladesh dan warga Rohingya dari Myanmar yang diselenggarakan Thailand pada 29 Mei 2015. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Kantor Kepresidenan Myanmar, Zaw Htay, selaku Juru Bicara Presiden Myanmar Thein Seide.
Dalam pernyataannya, Htay bahkan menuding Thailand menginisiasi pertemuan tersebut untuk mengalihkan perhatian. "Kami tidak akan datang. Kami tidak akan menerima jika mereka (Thailand) mengundang hanya untuk meringankan persoalan yang mereka hadapi," ujarnya, seperti dikutip Asia News Network, Sabtu (16/5/2015).
Htay menegaskan, penyebab krisis imigran Rohingya adalah bertambahnya jumlah perdagangan manusia. Mengenai makam puluhan imigran Rohingya di ujung selatan Thailand, Htay mengatakan makam tersebut menunjukkan ketidakmampuan Thailand untuk mencegah terjadinya perdagangan manusia dan lemahnya hukum di sana.
Myanmar sendiri tidak menganggap penyelundupan imigran Rohingya sebagai masalah negara. Pasalnya, mereka tidak pernah mengakui Rohingya sebagai kelompok etnis meski telah tinggal lama di Myanmar.
Pertemuan regional pada akhir Mei mengundang 15 negara Laut Hindia. Amerika Serikat juga akan mengirim delegasi untuk menghadiri pertemuan tersebut. Perdana Menteri (PM) Thailand Prayut Chan-o-cha mengusulkan pertemuan tersebut pasca-penemuan puluhan makam warga Rohingya di Songhkla, Thailand.

Menanggapi penolakan dari Myanmar, PM Prayut mengatakan Myanmar punya hak untuk tidak menghadiri pertemuan dengan para imigran Rohingya. "Thailand tidak dapat memaksa negara-negara menghadiri pertemuan regional di Bangkok bulan ini untuk membahas bagaimana menyelesaikan krisis imigran Bangladesh dan Rohingya. Setiap negara punya kedaulatannya sendiri," kata dia.
Lebih lagi Prayut menjelaskan, hal yang menjadi kendala adalah cara pandang Myanmar terhadap Rohingya. "Isu kewarganegaraan Rohingya adalah masalah Myanmar. Kita jangan ikut campur dan harus menghormatinya," ujar dia.
Sebagaimana diketahui, dalam sepekan terakhir, sebanyak 2.000 imigran Rohingya dari Myanmar dan Bangladesh terdampar di Pantai Thailand, Indonesia, dan Malaysia. Sementara, sebanyak 6.000 orang lainnya diperkirakan masih telantar di tengah lautan. Pemerintah Thailand dan Malaysia menolak kedatangan mereka dan melepaskan kembali perahu-perahu mereka ke lautan.


Credit  Okezone

China-AS Ribut soal Wilayah yang Disengketakan

Menlu AS John Kerry. (Foto: Reuters)

BEIJING  (CB) – Amerika Serikat (AS) dan China ribut soal konflik di Laut China Selatan. Menteri Luar Negeri China Wang Yi pun bertekad mempertahankan wilayah yang diklaim mereka itu sekuat mungkin.
Menlu Wang sama sekali tidak menuruti permintaan Menlu AS John Kerry yang meminta Pemerintah China mengurangi ketegangan di Laut China Selatan.
"Berkenaan dengan pembangunan di Kepulauan Nansha dan terumbu karang, wilayah ini masih berada di kedaulatan kami,” ungkap Wang kepada wartawan, seperti diberitakan Reuters, Sabtu (16/5/2015).
Wang mengeluarkan komentar itu setelah bertemu Kerry. China dan Filipina saling berebut sebuah wilayah di Laut China Selatan. Negeri Tirai Bambu menegaskan akan berusaha mengamankan apa yang menjadi hak mereka.
"Saya ingin menegaskan kembali bahwa China bertekad menjaga kedaulatan dan integritas territorial dengan keras seperti batu. Ini adalah permintaan masyarakat terhadap pemerintah dan hak sah kami,” lanjutnya.

Credit  Okezone

AS Minta China Kurangi Ketegangan di Laut China Selatan

Menlu AS John Kerry dan Menlu China Wang Yi. (Foto: Reuters)

BEIJING  (CB) – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) John Kerry bertemu Menlu China Wang Yi untuk membahas konflik di Laut China Selatan. Kerry meminta kepada China untuk mengurangi ketegangan di sana.
“Saya meminta kepada China melalui Menlu Wang untuk ikut bergabung membantu mengurangi ketegangan dan meningkatkan prospek mengenai mencari solusi yang tepat,” ungkap Kerry, seperti diberitakan Reuters, Sabtu (16/5/2015).
Dia mengatakan, Menlu Wang sudah sepakat wilayah itu membutuhkan diplomasi yang pintar untuk menyelesaikan code of conduct antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan China.
Gambar satelit terbaru menunjukkan bahwa sejak Maret 2014, China telah melakukan pekerjaan reklamasi di tujuh lokasi di Kepulauan Spratly dan membangun pangkalan udara militer berukuran besar. Filipina, salah satu sekutu AS, meminta segera melakukan tindakan.
Namun, Pemerintah China menolak keterlibatan AS. Bahkan, Negeri Tirai Bambu –julukan China– menuding AS coba memanfaatkan situasi tersebut dengan mendorong negara-negara lain menciptakan perilaku yang berbahaya.
Pemerintah China menegaskan, satu-satunya cara untuk mengurangi ketegangan dengan melakukan pembicaraan bilateral.

Credit  Okezone

Turki tembak jatuh pesawat Suriah karena langgar wilayah udara

Ankara (CB) - Turki pada Sabtu (16/5) menembak jatuh pesawat Suriah karena pelanggaran wilayah udara Turki di dekat perbatasan Suriah, demikian laporan siaran media lokal NTV.

Jet tempur Turki menembak pesawat Suriah yang jatuh di Wilayah Suriah di dekat Desa Dursunlu dan Emek di Provinsi Hatay Selatan, Turki, kata NTV dengan mengutip beberapa sumber militer Turki.

Beberapa sumber militer menyatakan militer Turki sedang menyelidiki jenis pesawat Suriah itu, demikian laporan Xinhua, Minggu.

Pada 2013, pesawat tempur Turki menembak jatuh satu helikopter Suriah di wilayah perbatasan antara kedua negara itu setelah helikopter tersebut diduga melanggar wilayah udara Turki.

Pada Juni 2012, pasukan pertahanan udara Suriah menembak jatuh satu jet tempur Turki yang dilaporkan menerobos wilayah perairan Suriah.



Credit  ANTARA News

Turki kutuk Mesir karena jatuhkan hukuman mati atas Moursi

Presiden Mesir yang digulingkan Mohamed Moursi melambaikan tangan usai menjalani sidang dari balik terali besi di sebuah pengadilan di pinggiran kota Kairo, Mesir, Selasa (21/4). (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

 

Istanbul (CB) - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Sabtu (16/5) mengutuk Mesir karena menjatuhkan hukuman mati atas presiden terguling Mohamed Moursi, dan menuduh Barat menutup mata dengan tindakan tersebut.

"Mesir kembali ke Mesir kuno," kata Erdogan di Istanbul, sebagaimana dikutip Xinhua. Ia menambahkan, "Sayangnya, Barat masih menutup mata terhadap kudeta oleh (Presiden Mesir Abdel-Fattah) As-Sisi."

"Barat tidak memperlihatkan sikap terhadap As-Sisi, pelaku kudeta," katanya. Erdogan mengatakan, "Meskipun mereka (Barat) menghapuskan hukuman mati, mereka cuma menyaksikan sebagai penonton terhadap hukuman mati di Mesir ini."

Pada Sabtu pagi, pengadilan Mesir menjatuhi Moursi dengan hukuman mati atas tuntutan penerobosan penjara pada 2011, dan mendakwa dia melarikan diri dari penjara dengan bantuan gerilyawan fanatik dalam dan luar negeri selama kerusuhan pada 25 Januari, yang menggulingkan presiden Hosni Mubarak pada 2011.

Hubungan antara Turki dan Mesir menjadi tegang sejak Moursi digulingkan oleh militer pada Juli 2013, setelah protes massa terhadap satu-tahun kekuasaannya.

Ankara mengutuk penggunaan kekerasan secara berlebihan terhadap pendukung Ikhwanul Muslimin, kubu kekuatan Moursi dan organisasi politik yang memiliki hubungan erat dengan Partai Pembangunan dan Keadilan, pimpinan Erdogan. Sementara itu Mesir mengutuk Pemerintah Turki karena mencampuri urusan dalam negeri Mesir.



Credit   ANTARA News

Pasukan khusus AS bunuh pemimpin senior ISIS

(REUTERS/Joe Skipper)

 

Washington (CB) - Pasukan khusus Amerika Serikat membunuh seorang pemimpin senior Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dan menangkap istrinya dalam sebuah penggerebekan di Suriah timur, umum Gedung Putih seperti dikutip AFP, hari ini.

Penyerbuan itu dilakukan atas perintah Presiden AS Barack Obama, kata juru bicara Gedung Putih urusan keamanan nasional, Bernadette Meehan.

"Tadi malam, atas perintah presiden, personel AS keluar dari Irak untuk melancarkan operasi di al-Amr di Suriah timur untuk menanggap pemimpin senior ISIS yang dikenal sebagai Abu Sayyaf dan istrinya Umm Sayyaf," kata sang juru bicara.

"Selama berlangsungnya operasi, Abu Sayyaf tewas ketika dia melawan pasukan AS."

Meehan menambahkan, "Umm Sayyaf telah ditangkap dan saat ini berada di tahanan militer AS di Irak."

"Operasi ini ditujukan untuk membebaskan seorang perempuan muda Yazidi yang menjadi budak pasangan itu. Kami berniat mempertemukan lagi dia dengan keluarganya sesegara mungkin," kata Meehan, yang adalah juru bicara Dewan Keamanan Nasional.

Credit  ANTARA News

Pemimpin senior ISIS tewas di tangan militer AS

Washington (CB) - Pasukan khusus AS menewaskan seorang pemimpin senior kelompok ISIS di Suriah Timur, kata Menteri Pertahanan AS Ashton Carter pada Sabtu (16/5).

Serangan tersebut dilakasanakan atas arahan Presiden AS Barack Obama untuk melancarkan operasi di Suriah Timur guna menangkap seorang pemimpin terkenal ISIS yang dikenal dengan nama Abu Sayyaf dan istrinya Umm Sayyaf, kata Carter di dalam satu pernyataan.

"Abu Sayyaf tewas selama operasi ketika ia berhadapan dengan pasukan AS," kata pernyataan tersebut, sebagaimana dikutip Xinhua. Ia menambahkan Umm Sayyaf ditangkap.

Abu Sayyaf diduga oleh militer AS sebagai seorang pemimpin senior ISIS yang terlibat dalam mengawasi operasi gas dan minyak ISIS, sumber utama penghasilan bagi operasi harian ISIS.

Tak ada prajurit AS yang tewas atau cedera selama operasi tersebut, kata pernyataan itu.


Credit  ANTARA News

Akhir cerita Petral

Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/VYT/Wahidin)

Ini disambut baik, karena memang sesuai dengan arahan Presiden. Kita harus memutus masa lalu yang buruk, dan itu juga sejalan dengan rekomendasi tim reformasi tata kelola migas."

Jakarta (CB) - Pertamina Energy Trading Limited atau yang disingkat Petral merupakan unit usaha Pertamina yang bermukim di Singapura.

Petral mengemban tugas sebagai broker penyedia minyak untuk dijual Pertamina.

Namun tahun lalu tugasnya telah berpindah ke tangan Integrated Supply Chain (ISC) -Pertamina, sehingga Petral sering hanya diberi kesempatan untuk ikut menjadi salah satu peserta lelang pengadaan dan penjualan minyak mentah dan produk kilang yang diadakan ISC-Pertamina.

Setelah bertahun-tahun menjadi calo migas dan berkali-kali menjadi wacana pemerintah untuk dibubarkan, tepat pada Rabu (13/5) pemerintah Indonesia resmi membubarkan Petral dengan alasan secara bisnis Petral tidak signifikan.

"Kami melihat bahwa peran Petral sudah tidak lagi signifikan dalam proses bisnis Pertamina sehingga kami putuskan mulai hari ini dilakukan penghentian kegiatan Petral," kata Direktur Utama Pertamina Dwi Sutjipto.

Langkah tersebut akan didahului dengan uji kepatutan keuangan dan hukum, serta audit investigasi yang akan dilakukan auditor independen.

"Supaya betul-betul transparan, kita sertakan auditor yang independen dan kualifikasinya bagus. Kami juga akan mengikutkan instansi pemerintah terkait, misalnya Badan Pemeriksa Keuangan," tuturnya.

Kegiatan bisnis Petral, terutama menyangkut ekspor dan impor minyak mentah dan produk kilang, akan sepenuhnya dijalankan oleh Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina.

"Pada saat yang sama, Pertamina juga akan merampungkan perbaikan tata kelola dan proses bisnis yang dijalankan oleh ISC," kata dia.

Keputusan ini membuat segala hak dan kewajiban Petral yang masih ada akan dibereskan atau diambilalih oleh Pertamina, termasuk segala betuk aset juga akan dimasukan sebagai bagian dari BUMN itu.

Sementara itu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyampaikan bahwa selama ini PT Pertamina Energy Trading Limited (Petral) sangat lekat dengan persepsi negatif.

"Reputasi Petral ini, apa boleh buat, lekat dengan persepsi negatif. Ada banyak praktik yang ditengarai tidak transparan. Penyelesaian dari reputasi ini harus dengan tindakan likuidasi," kata Sudirman di Jakarta.

Dia menjelaskan bahwa hal tersebut menjadi salah satu alasan kuat untuk membubarkan PT Petral.

Menurut dia, melalui pembubaran Petral maka akan memberikan ruang bagi Pertamina untuk memperbaiki tata kelolanya ke depan.

"Ini disambut baik, karena memang sesuai dengan arahan Presiden. Kita harus memutus masa lalu yang buruk, dan itu juga sejalan dengan rekomendasi tim reformasi tata kelola migas," tuturnya, menjelaskan.

Keputusan tersebut diambil sebagai bentuk komitmen untuk memutus praktik buruk di masa lalu dalam pengadaan bahan bakar minyak (BBM) dan minyak mentah.

Ia berpendapat, Petral menjadi tempat para mafia migas untuk leluasa mencari keuntungan melalui impor BBM dengan mekanisme yang tidak sesuai prinsip keadilan.

Alasan lainnya, tuturnya, terkait dengan upaya efisiensi yang akan diperoleh Pertamina melalui pembubaran anak perusahaan yang beroperasi di Singapura tersebut.

"Jelas di masa lalu ada penyimpangan. Jadi pemerintah berkepentingan untuk membuat pasokan mata rantai efisien dan masyarakat mendapat harga BBM yang wajar," tukasnya.

Ekonom Faisal Basri mengatakan pembubaran Petral tersebut memudahkan pemerintah untuk menjaring mafia migas.

"Itu seperti membakar sarang tawon, begitu sarangnya dibakar tawonnya bertebaran. Ada yang emosi sehingga memudahkan pemerintah untuk memetakan orang dibaliknya," kata mantan tim Anti Mafia Migas tersebut.

Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik Sofyano Zakaria mendukung reformasi tata kelola minyak dan gas terkait pengalihan fungsi Petral ke Pertamina untuk pengadaan dan penjualan minyak mentah dan produk kilang di Indonesia.

Ia menjelaskan selama ini perusahaan nasional yang bergerak dalam perdagangan Migas nyaris jadi penonton karena pengadaan dan penjualan minyak mentah dan produk kilang hampir semuanya jatuh ke tangan pengusaha non-nasional.

"Pengadaan dan penjualan minyak mentah dan produk kilang untuk pemenuhan kebutuhan nasional, selama ini ditangani ISC dan Petral, melalui tender terbuka hanya melibatkan National Oil Company (NOC) yang nyatanya pula tidak terbatas hanya pada produksinya sendiri dan produsen minyak atau kilang termasuk di dalamnya Major Oil Company pula," ungkapnya.

Menurut dia ini adalah waktu yang tepat untuk reformasi bagi perusahaan nasional dapat berperan aktif dalam pengadaan dan penjualan minyak mentah dan produk kilang.

Hal ini tentunya dengan bantuan serta dukungan mutlak pemerintah Indonesia untuk memfasilitasi dan mendorong para perusahaan nasional untuk dapat berpartisipasi yang pada akhirnya berdampak baik bagi negara seperti nilai tukar rupiah, kenaikan pajak dan devisa lebih stabil, mengingat dalam satu bulan saja pada saat harga minyak rendah telah terjadi transaksi sekitar 1,1 miliar dolar AS.

Pertamina, kata Sofyano seharusnya pula memberi kesempatan kepada badan usaha nasional yang berbentuk PT, untuk dapat berkembang menjadi perusahaan internasional trading minyak mentah dan BBM, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara pengimpor minyak terbesar di kawasan Asia Pasific.

Menurut dia, ISC-Pertamina harusnya mengikutkan perusahaan Indonesia berbentuk PT dalam tender pengadaan minyak yang diadakan berikutnya. Bila ingin transparan gunakanlah perusahaan dalam negeri karena bila terjadi penyimpangan bisa diawasi oleh kepolisian, kejaksaan dan KPK.

Pada awalnya Petral didirikan pada 1969 dengan nama Petral Group, sahamnya dipegang oleh Petral Oil Marketing Corporation Limited di Bahama dan berkantor di Hong Kong.

Selain itu, saham tersebut dipegang juga oleh Petral Oil Marketing Corporation di California, Amerika Serikat.

Pada 1978 kedua perusahaan tersebut dilebur menjadi Petra Oil Marketing Limited kemudian 1972 hingga 1992 saham tersebut dibeli oleh Zambesi Investment Limited yang terdaftar di Hong Kong dan Pertamina Energy Service Pte Limited yang terdaftar di Singapura.

Pada 1998 diakuisisi oleh PT Pertamina Persero dan diubah namanya pada 2001 menjadi Pertamina Trading Energy Limited.


Dalam Tahap Audit

Setelah pemerintah mengumumkan pembubaran Petral (Pertamina Energy Trading Limited), Pertamina berhasil menghemat Rp250 miliar per hari.

"Transaksi (impor minyak) yang beredar tiap hari sebesar 150 juta dolar AS atau setara Rp1,7 triliun per hari, setelah pembubaran Pertamina menghemat 22 juta dolar Amerika (setara Rp250 miliar)," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said saat diskusi "Energi Kita".

Dia mengatakan pembubaran Petral bukanlah hal yang sulit karena yang dibutuhkan pemerintah adalah keberanian dan komitmen untuk mewujudkan tata kelola migas yang bersih.

"Ini suatu yang sederhana hanya soal keberanian memberantas yang mau menyogok. Bukan enggak boleh jualan, hanya saja harus mengikuti tata kelola yang berlaku," kata Sudirman.

Meskipun banyak pihak yang tidak setuju dengan pembubaran Petral, Sudirman tidak takut jika kebijakan tersebut mengancam jabatannya.

"Mandat saya pertama menertibkan Kementerian ESDM, orang-orang yang melawan dan bikin repot adalah orang-orang yang tidak mau ESDM tertib. Perkara menteri diganti penertiban ESDM harus tetap jalan," kata Sudirman.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan proses pembubaran Petral Ltd (Pertamina Energy Trading Limited) saat ini dalam tahap audit.

"Saat ini audit sedang dijalankan, setelah semuanya jelas baru akan dilikuidasi," kata Menteri ESDM.

Dia mengatakan audit tersebut dimulai dengan yang umum seperti pemeriksaan laporan, data, surat elektronik.

Setelah itu baru dilakukan audit forensik untuk menggali data-data lama.

Dia mengatakan fase pertama audit Petral berlangsung selama enam bulan, secara keseluruhan proses audit diperkirakan selesai dalam satu tahun.

"Pertamina sudah menyiapkan data, tinggal kewenangan auditor untuk melakukan tugasnya," kata dia.

Menurut Sofyano Zakaria audit forensik perlu dilakukan sehingga kecurigaan terhadap Petral yang diduga telah merugikan negara dalam hal pengadaan minyak mentah bisa dibuktikan.

Sejak pengadaan dilakukan lewat ISC-Pertamina dari awal 2015, Pertamina berhasil melakukan penghematan atas pembelian minyak mentah sebesar Rp1,3 triliun pada kwartal I/2015.



Credit  ANTARA News

SBY: Jangan Berpikir Kudeta

 

Icha Rastika Presiden ke6 Susilo Bambang Yudhoyono.

JAKARTA, CB - Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan para pemegang kekuasaan untuk bisa mengontrol kekuasaan yang dimiliki masing-masing. Sebab, kekuasaan tersebut dekat dengan perilaku korup, jika tidak dikontrol dengan baik.

"Yang penting yang pegang kekuasaan itu harus bisa kontrol dirinya sendiri. Power tends to corrupt," kata SBY saat menjadi pembicara dalam Supermentor 6 Leaders di Jakarta, Minggu (17/5/2015).

Acara ini digagas Mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patti Djalal yang pernah mengikuti Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat. Hadir sebagai pembicara dalam acara Presiden ke-3 BJ Habibie, Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, serta Presiden pertama Timor Leste Xanana Gusmao.

Dalam acara ini, para tokoh tersebut membagi pengalaman masing-masing dalam memimpin. SBY lantas menjelaskan sumber-sumber kekuasaan.

Menurut SBY, ada dua sumber kekuasaan, yakni kekuasaan yang diperoleh melalui pemilihan umum, serta kekuasaan yang dialihkan atau didelegasikan seperti kewenangan yang diberikan seorang Presiden kepada menteri.

SBY tidak membenarkan jika ada kekuasaan yang diperoleh melalui kudeta. "Kamu harus dipilih atau diberikan kekuasaan. Jangan pernah berpikir untuk kudeta," ucap SBY.

Ketua Umum Partai Demokrat ini juga menyampaikan bahwa pemimpin yang baik harus mengetahui untuk apa kekuasaan itu diberikan kepadanya. Jika ia dipilih melalui pemilihan umum, maka pemimpin tersebut sedianya menjalankan amanat dengan memenuhi janji-janjinya ketika berkampanye.

"Namun bagi seorang menteri yang diberikan kekuasaan oleh Presiden dengan harapan menteri itu menjalankan tugasnya dengan baik, laksanakan. Semudah itu," sambung dia.

Di samping itu, SBY mengingatkan agar para pemegang kekuasaan tidak lupa untuk mempersiapkan diri jika suatu saat harus turun panggung. Sebab posisi seseorang, kata dia, tidak tidak selamanya bisa berada di puncak. SBY lantas mengibaratkan nasihatnya ini dengan pengalaman dia mendaki gunung.

"Saya suka mendaki gunung, ketinggiannya tiga ribu sekian meter, selama delapan jam mendaki, cuaca buruk sekali. Setelah bermalam semalam, apa yang bisa kita lakukan, kemarin naik ke puncak, kita persiapkan, sekarang ketika kita sudah dipuncak, tidak mungkin berbulan-bulan di sini, mari turun, persiapkan agar tidak tergelincir. Kehidupan juga begitu, banyak yang berada di puncak, lupa, dan tidak persiapkan diri untuk turun sehingga tidak siap dan bisa tergelincir," tutur SBY.



Credit   KOMPAS.com