India Bangun 'Kota Pintar' Pertama

Narendra Modi berjanji membuat 100 kota pintar di India.

Pembangunan kota pintar pertama di India. (REUTERS/Amit Dave)

 

  CB - India memperlihatkan keseriusan untuk mengakomodasi populasi urban, serta menarik masuknya investasi melalui pembangunan "kota pintar", seperti yang sedang dibangun pada tepi Sungai Sabarmati di barat India.

Dikutip dari Reuters, Rabu, 15 April 2015, sebelum terpilih sebagai perdana menteri dalam pemilu 2014, Narendra Modi berjanji membangun 100 kota pintar hingga 2022, bagian dari ambisinya menarik banyak investasi.

Masuknya investasi akan membuka banyak lapangan kerja, menyelesaikan persoalan di masa kini, sekaligus mewujudkan kemajuan India pada masa depan. Orang India beruntung, karena Modi tidak sekadar mengeluarkan janji.

Menghabiskan biaya total sekitar US$1 triliun atau Rp13.000 triliun, menurut para konsultan KPMG, kota pintar pertama mulai dibangun dengan infrastruktur bawah tanah, serta dua blok perkantoran.

Rencana pembangunan adalah mewujudkan sebuah kota metropolitan, lengkap dengan menara-menara pencakar langit, jaringan pipa air minum, pengumpul sampah otomatis, juga jaringan internet berkecepatan tinggi.

Populasi masyarakat urban di India akan mengalami lonjakan lebih dari 400 juta orang, menjadi 814 juta pada 2050, sehingga pembangunan perkotaan menjadi tuntutan yang mendesak bagi negara itu.

"Banyak kota-kota di India, belum direncanakan terintegrasi seperti itu," kata Jagan Shah, yang membantu pemerintah India menentapkan panduan pembangunan.

Credit  VIVA.co.id

Milisi Houthi di Yaman Kecam Resolusi PBB

Dipandang sebagai bentuk dukungan atas agresi negara asing di Yaman.

Serangan Udara Saudi Hancurkan Rumah Warga di Yaman (REUTERS/Khaled Abdullah )

 

  CB - Kelompok pemberontak Houthi di Yaman mengecam resolusi PBB yang memasukkan pemimpin kelompok itu dalam daftar hitam, berikut dengan putra mantan presiden Ali Abdullah Saleh.

Dikutip Al Jazeera, Rabu, 15 April 2015, Houthi menyebut keputusan Dewan Keamanan PBB, yang mengeluarkan resolusi dalam sidang di New York , Selasa, 14 April waktu setempat, memperlihatkan dukungan pada agresi negara asing di Yaman.

Pada pernyataan melalui televisi, badan yang dibuat Houthi untuk menjalankan pemerintahan Yaman, menyerukan aksi protes pada Kamis, 16 April, untuk mengecam resolusi DK PBB.

DK PBB meloloskan resolusi yang diajukan Yordania, untuk menerapkan embargo senjata atas Houthi, serta menyerukan kelompok pemberontak itu mundur dari wilayah yang mereka kuasai, termasuk ibukota Sanaa.

Pada pemungutan suara, 14 dari 15 anggota DK mendukung kecuali Rusia yang menyatakan abstain. Rusia mengatakan embargo semestinya diberlakukan untuk semua pihak di Yaman.

Walau begitu, Rusia tidak menggunakan hak veto yang dimilikinya, sebagai satu dari lima anggota tetap DK PBB. Duta Besar Rusia untuk PBB Vitaly Churkin, mengatakan tidak ada alternatif bagi solusi politik dalam konflik di Yaman.


Credit  VIVA.co.id

Senat AS Loloskan Aturan Penjegal Perjanjian Iran

Memberi kewenangan bagi Kongres untuk setuju atau menolak.

Pertemuan AS dan Iran (REUTERS/Brendan Smialowski/Pool)

 

  CB - Kesepakatan dicapai dalam Komite Hubungan Luar Negeri Senat Amerika Serikat (AS), Selasa, 14 April 2015, yang akan memberi Kongres kewenangan untuk membuat putusan akhir, atas negosiasi yang dilakukan pemerintah AS dengan Iran.

Dikutip dari Al Jazeera, Rabu, 15 April, kesepakatan itu menambah rintangan baru bagi pemerintahan Presiden Barack Obama, dalam upaya menyelesaikan perjanjian akhir program nuklir Iran, pada 30 Juni mendatang.

Peraturan yang dinamakan Iran Nuclear Review Act 2015, itu diloloskan dengan suara bulat oleh 19 anggota komite, setelah Senator Republik Bom Corker dan Ben Cardin dari Demokrat membuat kompromi.

Peraturan itu akan memberikan periode pertimbangan, setidaknya 30 hari setelah penandatanganan perjanjian internasional apa pun, untuk membatasi program nuklir Iran yang ditukar dengan pencabutan sanksi.

Periode pertimbangan itu memberi jalan bagi Kongres, untuk meloloskan resolusi yang menyetujui atau menolak perjanjian akhir, sehingga Obama tidak akan dapat mencabut sanksi atas Iran.

Banyak legislator AS mengklaim bahwa mereka disisihkan dari proses negosiasi. "Kongres semestinya mendapat kesempatan, untuk meninjau kesepakatan ini," kata John Boehner, juru bicara kubu Republik di DPR AS.

"Kita tidak bisa hanya mengandalkan pada pemerintah, yang tampaknya menginginkan kesepakatan berapa pun biayanya," ucap Boehner. Gedung Putih sebelumnya mengatakan bakal menggunakan veto.

Namun pada Selasa, sebaliknya menyetujui peraturan yang diloloskan Senat. Perubahan sikap Gedung Putih mengindikasikan, Obama menyadari bahwa peraturan itu telah memperoleh cukup dukungan, untuk mengalahkan veto presiden.

Obama tidak membutuhkan persetujuan Kongres untuk melakukan negosiasi dengan Iran, namun parlemen dapat secara signifikan mempersulit upayanya mencabut sanksi, karena membutuhkan dukungan Kongres.

Credit VIVA.co.id

Kronologi Siti Zaenab hingga Dihukum Mati di Arab Saudi

Ilustrasi hukuman mati. (Thinkstock/Denniro)

 

 

Jakarta, CB -- Salah satu Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Bangkalan Jawa Timur, Siti Zaenab, akhirnya dieksekusi mati oleh pemerintah Arab Saudi pada Selasa (14/4) pagi. Siti dieksekusi mati atas perkara pembunuhan terhadap majikan perempuan, Nourah binti Abdullah Duhem Al Maruba.

Kabar eksekusi mati Siti diinformasikan oleh Kementerian Luar Negeri kepada media, Selasa kemarin.

Siti tentunya tidak pernah menyangka impian bekerja untuk menafkahi kedua anaknya, Syarifudin (7 tahun) dan Mohammad Ali (5 tahun) berujung pada kematian.

Perempuan kelahiran Bangkalan, 47 tahun silam, ini berangkat ke Arab Saudi melalui perusahaan PT. Panca Banyu Ajisakti. Perusahaan tersebut beralamat di Cilangkap Baru 54 Jakarta Timur.

Menurut dokumen yang diterima CNN Indonesia dari Migrant CARE, setelah memasuki satu tahun bekerja, Siti sering mengalami penyiksaan dari majikan perempuannya. Kondisi ini diceritakan Siti kepada keluarga melalui surat yang dikirim ke keluarga di Bangkalan. Surat tersebut adalah surat terakhir Siti. Dalam cerita itu, Siti mengatakan tidak kerasan bekerja di Arab Saudi dan ingin pulang pada Hari Raya Idul Fitri pada 1998. Lantas terjadilah kejadian itu, Siti bercerita saat hendak salat Subuh, dia memasak air di dapur. Lalu, majikan perempuannya memukul kepala, menjambak dan mencekik lehernya. Kemudian, dalam keadaan kesusahan dan kesakitan, Siti mencari pisau dan menusuk perut majikannya.
Setelah mendapatkan kabar penyiksaan tersebut, keluarga Siti, Hasan, yang merupakan kakak kandung Siti mendatangi kantor Depnakertrans untuk mengadukan masalah Siti. Oleh Depnakertrans, saat itu, Hasan diminta mendatangi PT. Panca Bayu Ajisakti dan berkirim surat ke KBRI Arab Saudi.

Lalu, Hasan menerima kabar bahwa adik kandungnya tersebut sedang ditahan dan terancam hukuman mati. Sejak itu, Hasan giat meminta bantuan pemerintah dengan berkirim surat ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Departemen Luar Negeri dan instansi TKI lainnya.
Hasan juga bertemu dengan mantan Ibu Negara, Sinta Nuriyah Wahid, di Istana Kepresidenan pada 24 Oktober 2001, hingga akhirnya Hasan dan keluarga Siti berhasil menemui Siti di penjara Arab Saudi. Namun, usaha keluarga Siti untuk memperjuangkan nyawa Siti, akhirnya kandas. Di tangan eksekutor Arab Saudi, Siti melepas kehidupannya selama-lamanya.



Credit  CNN Indonesia

Pemerintah Didesak Tetapkan Arab Saudi Negara Bahaya bagi TKI

 

 Ilustrasi Penjara (Thinkstock/Darrin Klimek)

 

 

Jakarta, CB -- Keputusan Moratorium pemerintah Indonesia untuk mengirimkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi dinilai tidak efektif. Pemerintah lantas diminta untuk melakukan negosiasi internasional dengan menyuarakan Arab Saudi sebagai negara berbahaya untuk penempatan tenaga kerja dari Indonesia.

"Moratorium sifatnya masih sementara. Kami lihat pemerintah tidak pernah tegas negosiasi dengan negara yang terkena moratorium, " kata Koordinator Advokasi dari Jaringan Nasional Advokasi PRT, Lita Anggraini, saat dihubungi CNN Indonesia, Rabu (15/4).
Karena ketidaktegasan tersebut, menurut Lita, masih banyak PRT yang dikirim bekerja ke Arab Saudi hingga sekarang. Padahal, kata dia, kondisi perlindungan kerja bagi TKI di Arab Saudi sangat minim dan buruk.

"Di Arab Saudi tidak ada kebebasan berkomunikasi dan bergerak. Kalau tidak ada kebebasan berkomunikasi akan sulit bagi PRT bersangkutan untuk minta tolong ketika terjadi sesuatu. Terlebih, mereka tidak tahu informasi apapun tentang perlidungan TKI," kata Lita.

Kemudian, mengaca pada kasus terbaru TKI Siti Zaenab yang dihukum mati di Arab Saudi, Lita mengatakan sebaiknya pemerintah mulai menyuarakan Arab Saudi sebagai negara berbahaya di forum internasional. Hal itu perlu dilakukan untuk mendesak pemerintah Arab Saudi menjamin situasi kerja layak bagi PRT luar negeri yang bekerja di negara tersebut.
"Ini semestinya mendorong upaya diplomasi perlindungan warga negara tingkat internasional," ujar dia.

Lebih jauh lagi, Lita mengatakan pemerintah semestinya juga bisa tegas menindak Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) baik negeri atau swasta yang ketauan masih mengirimkan TKI ke Arab Saudi. Alasan seperti masih ada atau perpanjangan kontrak seharusnya tidak ada lagi. Namun, pada nyatanya, Lita masih menemukan adanya perusahaan pengirim TKI yang menggunakan alasan tersebut.

"Seharusnya cabut izin operasinya. Jangan dibiarkan saja seperti yang terjadi selama ini," kata dia menegaskan.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri mengabarkan eksekusi mati TKI asal Bangkalan, Jawa Timur, Siti Zaenab pada Selasa (15/4) kemarin. Siti dieksekusi mati setelah vonisnya jatuh pada 2001 oleh Pengadilan Madinah. Eksekusi Siti baru dilaksanakan pada 2015 ini karena menunggu ahli putra bungsu korban Walid bin Abdullah bin Muhsin Al Ahmadi tak memberikan pengampunan atas tindakan Siti.


Credit  CNN Indonesia

Pemerintah undang dubes OKI bahas konflik kawasan

Tentara Arab Saudi menembakkan rudal ke arah tentara Houthi dari daerah perbatasan antara Arab Saudi dengan Yaman, Senin (13/4). (REUTERS/Faisal Al Nasser )

 

 

Jakarta (CB) - Pemerintah akan mengundang para duta besar dari negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk membahas mengenai situasi terkini konflik yang terjadi di Timur Tengah.

Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Selasa malam, mengatakan pertemuan tersebut merupakan upaya untuk mencari solusi bagi persoalan seperti penyebaran paham Islam radikalisme pembentukan Negara Islam Irak dan Suriah serta gejolak di Yaman.

"Besok (Rabu, 14/4), Pemerintah akan mengundang para dubes dari negara OKI, ada sekitar 57 dubes di sini untuk bertemu dengan saya dan Presiden (Joko Widodo)," kata Wapres Kalla usai mengundang tokoh ulama dan ormas Islam di kediamannya.

Pertemuan yang berlangsung selama tiga jam tersebut dihadiri oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia yang juga Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin, Ketua Umum PP Muslimat NU Khafifah Indar Parawansa, Wakil Ketua Umum MUI Maruf Amin, Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir, dan Ketua Umum PP Persis Maman Abdurrahman.

Kemudian Ketua Umum PB Al-Washliyah Yusnar Yusuf, Ketua Dewan Penasehat ICMI Jimly Asshiddiqie, Ketua Umum PB Persatuan Tarbiyah Islamiyah Basri Barmanda, Ketua Umum PB Nahdlatul Wathan Zainul Madjid, Ketua Umum PP Aisyiah Noorjanah Johantini, Sekjen Dewan Masjid Indonesia Imam Addaruquthni, Ketua Umum PB Darud Dakwah Wal Irsyad Rusdy Ambo Dalle, serta Ketua GP Anshor Nusron Wahid.

Pertemuan dengan para dubes OKI tersebut dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam mencari jalan keluar bagi penjagaan perdamaian di negara-negara Islam.

"Presiden juga akan menyampaikan sikap Indonesia menghadapi situasi yang terjadi akhir-akhir ini. Baru nanti setelah itu kita lihat upaya apa yang dapat dilakukan bersama untuk memberikan kedamaian yang lebih baik di negara-negara Islam," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia yang juga Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin mengatakan pihaknya bersama perwakilan tokoh ulama dan ormas Islam telah menyampaikan pandangan mengenai situasi terkini yang terjadi di negara-negara Islam, khususnya di kawasan Timur Tengah.

"Kami dari Majelis Ulama Indonesia dan pimpinan sejumlah ormas Islam tingkat pusat telah terlibat dalam tukar-menukar pikiran tentang apa yang kita hadapi, khususnya gejolak yang terjadi di dunia Islam," kata Din.

Din juga mengatakan para tokoh Islam telah sepakat untuk mendorong Pemerintah Indonesia, melalui Wapres Kalla, guna mengambil inisiatif untuk menciptakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi melalui pertemuan dengan dubes negara OKI tersebut.

"Kami sepakat agar gejolak yang terjadi di dunia Islam ini tidak masuk ke dalam negeri kita Indonesia yang aman dan tenteram ini. Kami juga mendorong Wapres untuk memprakarsai mediasi guna mendamaikan sesama muslim yang bertikai di sana," tambahnya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla, Selasa malam, mengundang sejumlah perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam dan pimpinan majelis ulama untuk membahas masalah yang dihadapi negara Islam, termasuk penyebaran paham radikalisme pembentukan negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).


Credit  ANTARA News 

Wapres dampingi dubes negara-negara OKI bertemu Presiden

Krisisi Yaman. Seorang anak perempuan berlari mencari perlindungan saat terjadi serangan udara di Sanaa, Rabu (8/4). (REUTERS/Khaled Abdullah)

 

 

Jakarta (CB) - Wakil Presiden Jusuf Kalla akan mendampingi duta besar negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam pertemuan mereka dengan Presiden Joko Widodo guna membahas situasi dunia Islam secara global pada masa sekarang ini.

Berdasarkan informasi dari Sekretariat Wakil Presiden yang diterima di Jakarta, Rabu pagi, agenda Wapres Jusuf Kalla hari ini, antara lain adalah mendampingi duta besar negara-negara OKI di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

Pada Selasa malam, Jusuf Kalla mengadakan pertemuan tokoh ulama dan ormas Islam di kediamannya. Pertemuan tersebut merupakan upaya untuk mencari solusi bagi persoalan seperti penyebaran paham Islam radikalisme pembentukan Negara Islam Irak dan Suriah serta gejolak di Yaman.

Pertemuan yang berlangsung selama tiga jam tersebut dihadiri oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia yang juga Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin, Ketua Umum PP Muslimat NU Khafifah Indar Parawansa, Wakil Ketua Umum MUI Maruf Amin, Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir, dan Ketua Umum PP Persis Maman Abdurrahman.

Kemudian Ketua Umum PB Al-Washliyah Yusnar Yusuf, Ketua Dewan Penasehat ICMI Jimly Asshiddiqie, Ketua Umum PB Persatuan Tarbiyah Islamiyah Basri Barmanda, Ketua Umum PB Nahdlatul Wathan Zainul Madjid, Ketua Umum PP Aisyiah Noorjanah Johantini, Sekjen Dewan Masjid Indonesia Imam Addaruquthni, Ketua Umum PB Darud Dakwah Wal Irsyad Rusdy Ambo Dalle, serta Ketua GP Anshor Nusron Wahid.

Hasilnya Pemerintah akan mengundang para dubes dari negara OKI, sini untuk bertemu dengan Presiden.

Jusuf Kalla beberapa waktu lalu juga telah mewakili pemerintah RI berbicara dengan pejabat tinggi Turki di Jepang, Minggu (15/3), guna bekerja sama dalam mengatasi radikalisasi agama, terutama terkait dengan fenomena sejumlah orang yang bergabung dengan gerakan Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS).


 Credit  ANTARA News

3.000 personel Brimob dikerahkan amankan KAA

Pasukan kendaraan bermotor personel Brigade Mobil (Brimob). - Ilustrasi (ANTARA FOTO/Septianda Perdana)

Detil sniper tidak bisa disebutkan, rahasia. Yang jelas mereka akan ditempatkan di titik-titik tertentu

Depok (CB) - Sebanyak 3.000 personel Brimob Mabes Polri dikerahkan guna pengamanan Konferensi Asia Afrika (KAA) 2015 yang sedianya akan berlangsung pada 19 - 24 April 2015.

"Lima ratus personel diperbantukan ke Polda Metro Jaya, 2.500 orang stand by di Mako Brimob sehingga bila sewaktu-waktu dibutuhkan, siap dikerahkan," kata Kepala Bagian Operasional Korps Brimob Polri Kombes Leo Bona Lubis, di Depok, Jawa Barat, Selasa.

Sementara untuk pengamanan di Bandung, anggota Brimob yang dikerahkan yakni sebanyak 1.015 personel dari Polda Jabar dan 400 orang Brimob dari Polda Metro Jaya.

Leo mengatakan penembak jitu Brimob pun turut disiagakan. "Detil sniper tidak bisa disebutkan, rahasia. Yang jelas mereka akan ditempatkan di titik-titik tertentu," katanya.

Ia menambahkan, akan berkoordinasi dengan TNI terkait penempatan lokasi para penembak jitu tersebut.

Sebanyak tiga ribu personel Brimob yang akan dikerahkan dalam mengamankan KAA 2015 tersebut di antaranya pasukan pengendali huru hara, unit anti anarkis, sniper, jibom dan intelijen.


Credit  ANTARA News

"Drone" AS tewaskan pemimpin ideologi AQAP di Yaman

Pesawat tanpa awak (defence.pk)

 

Aden, Yaman (CB) -Kelompok Al-Qaida di Jazirah Arab (AQAP), yang berpusat di Yaman, pada Selasa (14/4) mengatakan seorang pemimpin ideologi seniornya tewas dalam satu serangan "drone" AS di Provinsi Hadhramaut di Yaman Tenggara.

Serangan pesawat tanpa awak milik AS (drone) ditujukan kepada beberapa anggota Al-Qaida di Provinsi Hadhramaut pada Senin, dan menewaskan pemimpin-ideologi kelompok tersebut Ibrahim Ar-Rubaish dan beberapa pria lain yang bersenjata, kata satu pernyataan yang dikeluarkan oleh AQAP dan diposting di beberapa jejaring agama, lapor Xinhua.

Ar-Rubaish, seorang warga negara Arab Saudi yang dibebaskan dari kamp penahanan Teluk Guantanamo pada 2006, menyelamatkan diri ke Yaman pada awal 2009, kata Xinhua. Ia tampil sebagai seorang ahli agama dan pemimpin-ideologi AQAP, salah cabang tangguh Al-Qaida di dunia.

Pada Februari 2009, Kerajaan Arab Saudi memasukkan Ar-Rubaish, bersama dengan sedikitnya 10 lagi mantan tahanan Guantanamo, ke dalam daftarnya mengenai 85 pelaku teror paling dicari.

Washington menawarkan hadiah lima juta dolar AS orang yang bisa menangkap Ar-Rubaish. Pada 2013, seorang lagi pemimpin senior AQAP Said Ash-Shehri tewas dalam serangan "droner" AS di Yaman.

Kelompok AQAP memanfaatkan kemeluk politik saat ini di Yaman dan bergerak maju provinsi Hadhramaut di Yaman Tenggara dengan merebut beberapa pangkalan militer selama beberapa pekan belakangan.

Awal April, sejumlah anggota Al-Qaida melancarkan serangan terpadu terhadap lembaga pemerintah dan penjara sentrl di Kota Pantai Mukalla, Ibu Kota Provinsi Hadhramaut. Lebih dari 300 tahanan melarikan diri dari penjara itu, termasuk beberapa komandan gerilyawan.

Yaman telah dirongrong oleh salah satu perlawanan oleh kelompok Al-Qaida yang paling aktif di wilayah Timur Tengah.

AQAP, yang muncul pada Januari 2009 dan di negara itu juga dikenal dengan nama Ansar Ash-Sharia, telah mengaku bertanggung-jawab atas sejumlah serangan terhadap lembaga pemerintah dan militer Yaman.

Jaringan tersebut dipimpin oleh gerilyawan Yaman Nasser Al-Wuhayshi, yang pada Juli 2011 menyampaikan sumpah setia kepada Ayman Az-Zawahiri, pemimpin jaringan Al-Qaida di seluruh dunia setelah pendirinya, Osama bin Laden, tewas oleh pasukan AS pada 2011.


Credit  ANTARA News

Indonesia kirim protes keras kepada pemerintah Saudi

Ilustrasi. Menlu Retno L.P. Marsudi (kanan) menyalami Wakil Menteri Luar Negeri Saudi Arabia Pangeran Khalid bin Saud bin Khalid (kiri) saat bertemu di Kemenlu, Jakarta, Kamis (19/3). Pertemuan itu untuk meningkatkan hubungan bilateral kedua negara. (ANTARA FOTO/Vitalis Yogi Trisna)

Kita sudah mengirimkan nota protes kepada Pemerintah Saudi Arabia menanyakan mengapa eksekusi mati tidak diinformasikan kepada Pemerintah Indonesia."

Jakarta (CB) - Pemerintah Indonesia mengirimkan surat protes keras kepada Pemerintah Arab Saudi terkait eksekusi mati WNI di negara itu tanpa pemberitahuan.

"Kita sudah mengirimkan nota protes kepada Pemerintah Saudi Arabia menanyakan mengapa eksekusi mati tidak diinformasikan kepada Pemerintah Indonesia," kata Menlu Retno Marsudi di Istana Negara Jakarta, Selasa malam.

Menlu menyebutkan, Selasa (14/4) pemerintah dan rakyat Indonesia mendapatkan informasi adanya eksekusi mati terhadap WNI di Arab Saudi tanpa pemberitahuan kepada Indonesia.

"Kita tidak mendapat informasi apapun mengenai masalah eksekusi itu," katanya.

Menlu menyebutkan atas nama Pemerintah Indonesia, dirinya mengucapkan duka cita yang dalam kepada keluarga dan berdoa agar almarhumah mendapat tempat yang baik di sisi-Nya.

Pemerintah Indonesia, kata dia, terus bertekad untuk memberikan perlindungan kepada WNI seoptimal mungkin. "Jangan pernah mempertanyakan mengenai masalah sikap dan policy kita untuk perlindungan WNI," katanya.

Ia mencontohkan sikap dan tindakan atas apa yang terjadi misalnya di Yaman, menunjukkan komitmen Pemerintah Indonesia untuk terus melindungi warga negaranya termasuk yang sedang mengalami masalah hukum di negara lain.

Ia mengatakan terhadap kasus WNI di Arab Saudi, dirinya saya sudah melaporkannya kepada Presiden Jokowi.

"Semua upaya sudah kita lakukan baik dari jalur diplomatik, jalur hukum, kekeluargaan, semua upaya yang dapat kita tempuh sudah kita lakukan semua sampai terakhir adalah surat Presiden Jokowi dan pada saat saya menerima Wamenlu Arab Saudi bulan Maret lalu saya juga sampaikan permohonan in," katanya.

Menurut dia, semua upaya sudah dilakukan secara maksimal, termasuk penawaran uang Diyat. "Jadi karena sistem hukum mereka Qisas, semua akan tergantung kepada pemaafan dari keluarga korban sehingga ada titik di mana kita tidak bisa melakukan lebih jauh tetapi tugas pemerintah," katanya.

Ia menyebutkan, menanggapi kasus itu Presiden Jokowi menyampaikan ikut berduka atas meninggalnya WNI di sana dan Presiden berpesan terus dilanjutkan komitmen untuk melindungi WNI di luar negeri.

Ia menyebutkan pemerintah juga sudah memberikan bantuan kepada keluarga korban termasuk memfasilitasi kunjungan ke Arab Saudi.

"Malam ini juga tim dari Kemenlu sudah berangkat ke Bangkalan untuk menemui keluarga," katanya.

Pemerintah Arab Saudi telah melakukan eksekusi mati terhadap WNI bernama Siti Zaenab binti Duhri Rupa.

Zaenab yang berasal dari Bangkalam Madura dieksekusi mati di Madinah pada 14 April 2015 pukul 10.00 waktu setempat tanpa pemberitahuan kepada Pemerintah Indonesia.




Credit  ANTARA News

AS Akan Coret Kuba dari Daftar Negara Pendukung Terorisme

 

AP Presiden AS Barack Obama dan Presiden Kuba Raul Castro bertemu di sela-sela KTT Amerika di Panama City, 11 April 2015.

WASHINGTON, CB - Presiden Amerika Serikat Barack Obama akan mencoret Kuba dari daftar negara yang menjadi sponsor terorisme. Hal ini diungkap Gedung Putih, menyusul rencana AS untuk normalisasi hubungan dengan Kuba.
Dilansir dari AFP, selama ini Kuba masuk dalam daftar negara pendukung terorisme, bersama dengan Suriah, Iran dan Sudan. Kuba pun mempermasalahkan daftar itu saat membicarakan rencana kedua negara untuk saling membuka kembali kedutaan besar mereka.
"Pemerintah Kuba tidak menyediakan dukungan apa pun kepada terorisme internasional dalam periode enam bulan terakhir," demikian isi surat yang ditulis Obama kepada pihak legislatif AS.
Pihak legislatif AS punya waktu 45 hari untuk membatalkan rencana Obama ini. Jika tidak ada langkah politik, maka rencana AS untuk membuka hubungan diplomatik yang bergejolak saat Perang Dingin itu akan segera terwujud.
Rencana Obama untuk mencoret Kuba dari daftar negara pendukung terorisme ini muncul usai bertemu Presiden Kuba Raul Castro di Panama, beberapa waktu lalu. Pertemuan itu dianggap bersejarah, karena untuk pertama kalinya kedua pemimpin bertemu selama berjam-jam dalam setengah abad terakhir.
Kuba masuk dalam daftar negara pendukung terorisme versi AS sejak 1982.
"Kuba awalnya masuk ke dalam daftar negara pendukung terorisme karena upaya mereka mendukung revolusi bersenjata di Amerika Latin. Situasi kami (AS dan Kuba), juga dunia, saat ini sudah berbeda dengan apa yang terjadi pada 33 tahun silam," ujar Menteri Luar Negeri AS John Kerry.
Meski begitu, pejabat AS mengungkap bahwa masih ada sejumlah sanksi yang diterapkan AS terhadap Kuba. Salah satunya adalah embargo ekonomi terhadap Kuba.
Namun, sejumlah pertemuan diplomatik akan terus berlangsung untuk membicarakan rencana dibukanya kantor kedutaan besar. "Kita butuh kedubes untuk menjalankan fungsi layaknya kedubes di negara lain. Kami akan melanjutkan untuk mewujudkan itu," kata salah seorang pejabat senior AS.
Belum ada gambaran mengenai kapan kedubes itu mulai beroperasi. Sebab, di AS sendiri rencana itu masih mendapat pertentangand dari musuh politik Obama, yaitu Partai Republik.
Senator Florida yang juga salah satu calon presiden AS dari Partai Republik, Marco Rubio, menentang rencana Obama itu. Sebagai keturunan Kuba yang orang tuanya lari dari negara yang saat itu dipimpin Fidel Castro, rencana Obama dianggap sangat buruk.
"Kuba adalah pendukung terorisme. Mereka menampung buronan dari hukum AS, termasuk orang yang membunuh petugas polisi di New Jersey, lebih dari 30 tahun lalu," ucap Rubio.

Credit  KOMPAS.com

Ternyata, Indonesia Masih Kalah dari Filipina

 

 Lifting minyak dan gas bumi (migas) menjadi tolak ukur utama kinerja industri hulu migas karena langsung memengaruhi penerimaan negara. Bagaimana negara mengontrol pekerjaan penting ini?

JAKARTA, CB – PT Pertamina (Persero) saat ini tengah merambah bisnis energi baru. SVP Exploration PT Pertamina (Persero) Doddy Priambodo mengatakan, andalan energi baru yang dikembangkan BUMN minyak dan gas bumi (migas) itu adalah panas bumi (geothermal). “Saya ingin berikan gambaran Indonesia ini berdiri di atas ring of fire. Menurut para ahli, potensi panas bumi kita mencapai 28 gigawatt (GW), walaupun dikatakan Pak Tumiran tadi (anggota DEN) yang terbukti sekitar 15 GW. Tapi angka itu menempatkan Indonesia di urutan pertama di dunia,” kata Doddy dalam sebuah diskusi, Selasa (14/4/2015).

Doddy menjelaskan, Indonesia memiliki sumber energi panas bumi yang tidak akan pernah habis selama gunung api masih aktif. Indonesia dengan potensi panas bumi terbesar di dunia ini mengalahkan Amerika Serikat yang memiliki cadangan panas bumi 20 GW dan Jepang dengan cadangan sama. “Filipina itu ranking lima. Kekayaan panas bumi di hanya 6 GW,” imbuh Doddy.

Sayangnya, dia melanjutkan, dari segi pemanfaatan, Indonesia masih kalah jauh dari negara-negara lain. Saat ini cadangan panas bumi yang dimanfaatkan di Indonesia (Pertamina dan pelaku migas lain) hanya 4 persen dari cadangan. Sementara Filipina yang hanya memiliki cadangan 6 GW, utilitasnya mencapai 33 persen. “Bayangkan! Energi yang sangat kaya itu dia (Filipina) gunakan semaksimal dia bisa,” ujar Doddy.

Lebih lanjut Doddy menuturkan, saat ini Pertamina sudah melakukan eksplorasi maupun kerja sama dengan PT PLN (Persero) untuk pemanfaatan panas bumi. Adapun kapasitas terpasang yang dimanfaatkan saat ini sekitar 402 megawatt (MW) per hari.

Rencananya dengan asumsi pertumbuhan energi panas bumi 4 persen,  pada 2020 mendatang kapasitas terpasang bisa mencapai di atas 800 MW. Doddy menegaskan Pertamina mulai serius mendorong pemanfaatan energi baru. Salah satu buktinya adalah dengan dibentuknya direktorat baru di tubuh Pertamina, yakni Direktorat Energi Baru dan Terbarukan yang dipimpin oleh Yenni Andayani. “Ada juga pemanfaatan energi surya tapi masih riset. Tapi di Pertamina EP, di lapangannya hampir semuanya pakai tenaga surya. Tahun ini kita bisa meng-generate 20 MW tapi dipakai internal dulu. Sementara energi angin masih riset, mikrohidro juga,” ucap Doddy.

Credit  KOMPAS.com

"Mengapa Bangsa Kamu Sangat Alergi terhadap Nuklir?"

 

AFP Pembangkit listrik tenaga nuklir di Cattenom, Perancis bagian timur.

JAKARTA, CB - Indonesia dianggap aneh oleh negara-negara maju lantaran belum memanfaatkan potensi tenaga nuklir untuk sumber energi alternatif.

Ketua Umum Asosiasi Wanita Indonesia Sains and Technlogy, Dewi Motik menuturkan dalam sebuah kongres yang dihadiri di Norwegia, delegasi negara lain banyak menanyakan mengapa Indonesia tidak menggunakan teknologi nuklir untuk sumber energi alternatif.

"Mereka bilang aneh negara kamu kok belum pakai nuklir," kata Motik dalam sebuah diskusi, di Jakarta, Selasa (14/4/2015).

Motik lantas mengatakan, masyarakat Indonesia selalu berfikiran pemanfaatan energi nuklir identik dengan perang. Dia menyebut, dari negara-negara maju di dunia hanya Indonesia lah yang belum memanfatkan nuklir.

"Mengapa bangsa kamu sangat alergi terhadap nuklir? Padahal menurut saya nuklir ini adalah way out. Tapi pemikiran kita masih kuno (soal nuklir), hanya berpikir perang," kata Motik.

Pilihan terakhir

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dalam kesempatan sama menegaskan, energi nuklir menjadi pilihan terakhir sebagai alternatif sumber energi primer.

"Nuklir ini potensinya besar tapi risikonya juga sangat besar. Di Jerman dan China mereka jalankan teknologi nuklir, tapi di Jawa nuklir ini alternatif terakhir. Kita yang agak sembrono ini mengkhawatirkan kalau pakai nuklir," kata Kalla.

Lebih lanjut Kalla menjelaskan, kalaupun dibangun pembangkit listrik di Jawa lantaran pertimbangan banyaknya industri, hal tersebut tidak memungkinkan sebab Jawa relatif berisiko tinggi terhadap gempa.

Namun, jika dibangun di Kalimantan, Kalla mengatakan di tanah Borneo itu masih banyak sumber energi lain seperti batu bara, ketimbang menggunakan nuklir.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Saleh Husin menambahkan, sebenarnya ada potensi sumber energi alternatif selain nuklir, yakni torium.

"Untuk membangun energi murah itu kita bisa membangun pembangkit tenaga torium, kalau kita masih alergi terhadap nuklir. Torium ini lebih murah dan relatif mudah didapat di Babel," kata Saleh.

Credit  KOMPAS.com

Radiasi Nuklir Fukushima Bisa Membunuh dalam Satu Jam

 

Data radiasi nuklir di Fukushima mencapai 7,0 hingga 9,7 sievert per jam. (Reuters/Shizuo Kambayashi/Pool)

 

 

Jakarta, CB -- Data yang dihimpun oleh sebuah robot di pusat fasilitas nuklir Fukushima mengungkapkan bahwa radiasi nuklir di wilayah tersebut masih sangat tinggi dan bisa membunuh manusia hanya dalam waktu satu jam.

Dilansir RT News, perusahaan operator nuklir Tokyo Electric Power Co (TEPCO) mengumumkan penemuan tersebut setelah mengirimkan sebuah robot pada Jumat (10/4) ke dalam sebuah reaktor Fukushima yang meleleh untuk mencatat data radiasi nuklir. Data yang dihimpun sang robot menunjukkan hingga pekan ini radiasi nuklir mencapai 9,7 sievert per jam.

Robot tersebut direncanakan dapat menjelajahi sejumlah wilayah di fasilitas nuklir Fukushima selama 10 jam. Namun, robot tersebut hanya berfungsi selama tiga jam, sebelum mati dan tidak dapat berfungsi lagi.

Namun, robot setinggi 60 sentimeter ini berhasil mengumpulkan data suhu, tingkat radiasi, dan gambar dari enam lokasi di lantai pertama di bawah reaktor. Dikendalikan dari jarak jauh, robot tersebut menggungkapkan data radiasi mencapai 7,0 hingga 9,7 sievert per jam.

Sementara, data juga menunjukkan suhu dingin, berkisar antara 17,8 hingga 20,2 derajat Celcius.

Juru bicara TEPCO, Teruaki Kobayashi, menilai tingkat radiasi tersebut terlalu tinggi bagi manusia untuk berada di fasilitas nuklir Fukushima, bahkan jika mengenakan pakaian pelindung sekalipun.

Kobayashi menyatakan bahwa data juga mengungkapkan bahwa robot dapat menangani radiasi baik. Tingkat radiasi yang direkam sang robot secara signifikan lebih rendah daripada yang diperkirakan sebelumnya.

Rekaman video yang dirilis TEPCO menunjukkan sang robot tengah bermanuver di sekitar puing-puing fasilitas nuklir Fukushima yang hancur karena bencana gempa serta tsunami melanda Jepang pada Maret 2011 lalu.

Kobayashi mengungkapkan rencana pengiriman robot kedua ke Fukushima pada Senin (14/4) harus tertunda karena para ilmuwan masih meneliti penyebab rusaknya robot pertama.

TEPCO berencana untuk mengirimkan lebih banyak robot, termasuk robot nirkabel, untuk mencoba mendapatkan data yang diperlukan.

Insiden nuklir Fukushima terjadi saat Jepang dilanda gempa dan tsunami pada Maret 2011, memicu tiga kasus lelehan nuklir dan memaksa 160 ribu warga di sekitarnya mengungsi. Insiden yang disebut terparah sejak bencana nuklir Chernobyl tahun 1986 ini telah mengontaminasi laut, tanah dan udara di Fukushima.

September lalu, Badan Pengawas Nuklir, Nuclear Regulatory Authority (NRA) memberi lampu hijau keoada Pemerintah Jepang untuk mengaktifkan kembali dua reaktor nuklir Fukushima Daiichi pada akhir tahun 2014. Namun, rencana ini tertunda karena radiasi nuklir di kawasan ini masih sangat tinggi.

Korban tewas dalam laporan resmi pemerintah Jepang pada 10 Februari 2014 yang diakibatkan gempa dan tsunami tahun 2011 mencapai 15.884 orang.



Credit  CNN Indonesia

Ada 16 Ribu Senjata Nuklir di Dunia, Siapa Pemiliknya?

 

 

 

CB, London - Berapa banyak rudal nuklir di dunia saat ini dan negara mana saja yang memilikinya? Jumlah pastinya bervariasi, namun seperti diungkapkan Bulletin of the Atomic Scientists (BAS), terdapat 16.300 senjata nuklir di dunia. Sedang lembaga lain, Federation of American Scientists (FAS), menyebut jumlah berbeda, sekitar 15.650.

Dari jumlah itu, 93 persen senjata itu dimiliki oleh Amerika Serikat dan Rusia. Sisanya tersebar di beberapa negara, mulai dari Korea Utara hingga beberapa negara Eropa.

Yang paling populer adalah Pyotr Veliky milik Rusia yang kini tersebar di 14 negara pada sekitar 98 tempat, jumlahnya sekitar 10 ribu senjata. Senjata-senjata ini kini berada dalam penyimpanan aman dan sebagian di antaranya dijadwalkan untuk segera dimusnahkan.

Dari 10 ribu itu, sekitar 4.000 unit menurut BAS dalam kondisi "siap pakai". Pada waktu tertentu, sebanyak 1.800 unit dalam kondisi "siaga", yang berarti dapat digunakan dengan hanya waktu persiapan beberapa menit saja.

Data terbaru yang dimiliki BAS, AS memiliki 7.100 hulu ledak nuklir, yang terdiri dari 2.080 unit yang sudah ditempatkan, 2.680 unit dalam penyimpanan, dan 2.340 unit menunggu dimusnahkan. Rusia - yang kurang terbuka dalam hal ini - diperkirakan memiliki sedikit lebih banyak, sekitar 8.000 unit.

Inggris memiliki sekitar 215 hulu ledak, meskipun sangat bergantung pada AS untuk mempertahankannya. Masing-masing dari empat kapal selam nuklirnya membawa 16 rudal Trident pada waktu tertentu.

Perancis memiliki 300 hulu ledak, beberapa di antaranya dipasang pada pesawat tempurnya. Seperti Inggris, negara ini memiliki satu kapal selam bersenjata nuklir yang berpatroli setiap saat.

Cina hanya memiliki sekitar 250 hulu ledak, dan tidak satupun dari mereka yang dianggap sepenuhnya siap digunakan. Cina diyakini dalam proses meningkatkan persenjataannya.

Data terbaru BAS, Israel memiliki 80 hulu ledak nuklir, meskipun negara itu secara resmi tidak mengkonfirmasikan atau menyangkal keberadaan mereka. FAS mengatakan Pakistan memiliki sekitar 100-120 unit, India 90-110 unit, dan Korea Utara kurang dari 10 unit.

Menurut International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), saat ini, sebanyak 40 negara memiliki reaktor penelitian nuklir yang sewaktu-waktu bisa dialihkan untuk memproduksi senjata. Pakistan dan Korea Utara adalah negara dalam katagori ini, menyusul kemudian Iran. Libya, yang membeli rincian program nuklir Pakistan dari ilmuwan Abdul Qadeer Khan yang membelot ke negara itu, meninggalkan upayanya di bawah tekanan dari AS.

Menurut Forbes, Suriah berusaha untuk membangun reaktor rahasia senjata dengan bantuan Korea Utara tetapi dibom oleh Israel pada tahun 2007 sebelum banyak kemajuan dibuat.


Credit  TEMPO.CO