Kamis, 11 April 2019

Cegah Perampokan, Albania Sebar Tentara untuk Jaga Bandara


Cegah Perampokan, Albania Sebar Tentara untuk Jaga Bandara
Pemerintah Albania memerintahkan pasukan untuk menjaga bandara internasional negara itu setelah insiden perampokan. Foto/Istimewa

TIRANA - Pemerintah Albania memerintahkan pasukan untuk menjaga bandara internasional negara itu dan mengkritik perusahaan China yang mengoperasikan fasilitas itu. Tindakan itu dilakukan sehari setelah perampok bersenjata menggasak tas uang yang akan dimuat ke dalam pesawat.

"Pemerintah tidak akan lagi membiarkan keamanan warga dan citra negara menderita," kata Menteri Pertahanan Olta Xhacka menanggapi peristiwa perampokan yang terjadi pada hari Selasa lalu, yang merupakan kedua kalinya dalam tiga tahun terakhir di bandara Tirana.

Dia bergabung dengan Menteri Dalam Negeri Sander Lleshaj dengan menyalahkan Bandara Internasional Tirana (TIA), yang dijalankan oleh perusahaan keuangan China Everbright Limited (CEL), karena tidak bertanggung jawab terus-menerus.

"Saya telah memerintahkan anggota polisi militer dan pasukan unit pasukan khusus untuk ditempatkan di sepanjang pagar keamanan bandara 'Mother Teresa'," kata Xhacka seperti dikutip dari Reuters, Kamis (11/4/2019).

CEL menolak dugaan kelalaian seperti yang dituduhkan Lleshaj, termasuk bahwa mereka gagal memberi tahu polisi tentang pembobolan. Perusahaan itu mengatakan telah meningkatkan langkah-langkah keamanan sejak insiden perampokan serupa di bandara pada Juni 2016.

“Bandara itu bukan milik orang China, itu milik semua orang Albania. Itu adalah bagian dari wilayah Albania dan dilindungi oleh hukum oleh Polisi Negara, seperti halnya setiap inci dari negara ini,” kata CEL dalam sebuah pernyataan.

Direktur kepolisian nasional, Ardi Veliu mengumumkan bahwa polisi mengambil alih lebih banyak tugas di bandara.

Dalam perampokan yang terjadi pada Selasa, sekelompok perampok yang terdiri dari empat orang menabrak gerbang kawat dan besi denga sebuah van, gambar menunjukkan. Mereka pergi dengan apa yang media lokal katakan adalah tujuh kantong uang berisi $11,27 juta milik empat bank. Uang tunai itu akan dimuat ke dalam pesawat Austrian Airlines untuk diterbangkan ke Wina.

Lufthansa's Austrian Airlines, sebuah unit dari Deutsche Lufthansa, tidak mengatakan berapa banyak uang yang dicuri, tetapi mengatakan bahwa mereka menghentikan pengangkutan barang-barang berharga dari Tirana.

"Sebagai tindakan segera, mulai sekarang tidak ada nilai pengiriman yang akan diangkut pada rute ini," kata maskapai itu.

Raiffeisen Bank International mengatakan pihaknya menjadi korban perampokan itu, tetapi juga tidak memberikan perincian tentang jumlah tersebut.

Polisi mengatakan salah satu perampok tewas dalam baku tembak ketika kelompok itu mengganti mobil dan polisi sedang mengejarnya. Kawanan perampok lainnya melarikan diri dan masih bebas. Tidak ada orang lain yang terluka dalam insiden itu.

Pelaku yang tewas, diidentifikasi sebagai Admir Murataj, adalah dalang dari setidaknya empat perampokan transportasi uang bank sejak 2015 dan merupakan pemimpin perampokan pada Selasa lalu, kata para pejabat.

Polisi mengatakan dia adalah seorang terpidana yang melarikan diri dari penjara di Yunani pada 2013 dan terus melakukan perampokan bank bersenjata di sana sebelum mulai merampok bank-bank di Albania. 



Credit  sindonews.com




Kawanan Bersenjata Rampok Jutaan Euro dari Maskapai Austria


Kawanan Bersenjata Rampok Jutaan Euro dari Maskapai Austria
Ilustrasi perampokan bersenjata. (Istockphoto/thawornnurak)



Jakarta, CB -- Polisi Albania menangkap empat orang dan menginterogasi 40 lainnya terkait aksi perampokan jutaan Euro dari pesawat maskapai Austria Airlines. Aksi itu dilakukan sekelompok orang bersenjata.

Berdasarkan laporan polisi yang dilansir The Guardian, Rabu (10/4), sejumlah pria bersenjata menerobos masuk landasan pacu Bandara Tirana pada Selasa (9/4), dan mencuri uang yang akan diangkut ke bandara di Wina. Bank-bank asing di Albania mengirim uang tunai ke Wina karena bank sentral Albania tidak menerima setoran itu.

Para perampok memasuki landasan pacu Bandara Internasional Bunda Teresa melalui jalur yang biasa digunakan pemadam kebakaran.

Polisi mengatakan tiga perampok bersenjata ini muncul dengan seragam ala tentara dan mengancam karyawan yang membawa uang tersebut, kemudian mencurinya. Salah satu pria bersenjata tewas dalam baku tembak dengan polisi.


Menurut laporan awal, jumlah uang yang dicuri sekitar US$2,8 juta atau sekitar Rp39,634 miliar. Namun, media lokal mengklaim angka itu bisa lima kali lebih tinggi.

Juru Bicara Austrian Airlines, Tanja Ruber, mengatakan jutaan uang tunai itu sedang dimuat ke dalam pesawat ketika perampokan terjadi. Keberangkatan pesawat tertunda tiga jam.

"Baru saja lepas landas. Tidak ada bahaya bagi awak dan penumpang," ucap Ruber.

Setelah kejadian ini, sebagai langkah pengamanan, transfer uang tunai dari Tirana ke Wina sementara waktu tidak dilakukan. Perampokan semacam ini setidaknya dua kali terjadi dalam tiga tahun terakhir.

Peristiwa ini mirip dengan kejadian perampokan terhadap muatan maskapai Lufthansa, di Bandara John F. Kennedy, New York, Amerika Serikat pada 11 Desember 1978. Dalangnya diduga adalah Jimmy Burke, dibantu oleh anggota mafia klan Lucchese.

Saat itu para pelaku membawa kabur uang dan perhiasan senilai sekitar US$22 juta. Peristiwa itu dikenal sebagai perampokan dengan jumlah terbesar di AS.

Penyelidikan kasus itu memakan waktu lama. Bahkan, salah satu pelakunya baru bisa dibekuk pada lima tahun silam. Peristiwa itu diabadikan dalam salah satu bagian dalam buku yang kemudian diadaptasi ke dalam film yang berjudul sama, Goodfellas.

Akan tetapi, sampai saat ini Burke tidak pernah didakwa terlibat dalam kasus itu.


Credit  cnnindonesia.com


Selandia Baru Sahkan Amandemen UU Senjata Pasca Serangan Christchurch


Selandia Baru Sahkan Amandemen UU Senjata Pasca Serangan Christchurch
Parlemen Selandia Baru mensahkan amandemen undang-undang senjata negara itu pasca serangan Christchurch. Foto/Ilustrasi/Istimewa

WELLINGTON - Parlemen Selandia Baru mensahkan amandemen undang-undang senjata setelah pembahasan ketiga atau terakhir pada Rabu malam. Keputusan ini diambil kurang dari sebulan setelah serangan masjid Christchurch yang menewaskan 50 orang.

UU senjata baru yang diusulkan, diberi nama Amandemen UU Senjata (Senjata Api Terlarang, Magazine dan bagiannya), memenangkan dukung mayoritas di parlemen. Amandemen UU Senjata itu disahkan dengan suara 119 berbanding 1 seperti dikutip dari Xinhua, Kamis (11/4/2019).

Amandemen itu diperkirakan akan menerima Persetujuan Kerajaan dari gubernur pada hari Jumat sebelum menjadi undang-undang, ketika senjata semi otomatis gaya militer (MSSA) dan senapan serbu serta bagian-bagian terkaitnya akan ilegal.

Menurut undang-undang tersebut, kepemilikan senjata api yang dilarang bisa menghadapi hukuman penjara hingga lima tahun.

Dapat dipahami bahwa kompensasi akan diberikan untuk senjata api dan bagian-bagian berdasarkan merek, model dan kondisi, tetapi hanya untuk barang-barang yang diperoleh secara sah.

Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern adalah orang pertama yang berbicara selama pembacaan amandemen undang-undang tersebut. Ia berkata bahwa dia bangga dengan pekerjaan yang telah dilakukan untuk meloloskan regulasi tersebut.

Pemerintah Selandia Baru telah berjanji untuk melarang MSSA segera setelah serangan teroris Christchurch, yang juga melukai puluhan orang pada 15 Maret. 





Credit  sindonews.com



Kaisar Akihito Rayakan HUT Pernikahan Terakhir di Istana


Kaisar Akihito Rayakan HUT Pernikahan Terakhir di Istana
Kaisar Jepang, Akihito, dan Permaisuri Michiko. (REUTERS/Kimimasa Mayama)




Jakarta, CB -- Kaisar Jepang Aikihito akan turun tahta pada akhir April mendatang. Dia dan Permaisuri Michiko memperingati hari jadi pernikahan mereka yang terakhir di istana hari ini, Rabu (10/4).

Kaisar Akihito akan turun tahta pada 30 April dan digantikan anak sulungnya, Putra Mahkota Naruhito, pada 1 Mei.

"Enam puluh tahun bersinar saling mendukung," tulis harian bisnis Nikkei seperti dilansir Reuters, Rabu (10/4).


Kisah romansa keduanya yang bertahan hingga 60 tahun dimulai dari pertandingan di lapangan tenis. Hal itu kemudian membuat Michiko gugup karena dirinya merupakan rakyat biasa pertama yang memiliki hubungan spesial dan menikahi pewaris takhta Kekaisaran Jepang.

"Untuk memutuskan tradisi di Jepang sangat sulit," kata Kazuo Oda, rekan sekaligus saksi ketika Akihito dan Michiko bertemu dalam pertandingan tenis pada Agustus 1957 dan menikah dua tahun kemudian.

Pernikahan itu memperbesar harapan kepada Michiko, seorang anak dari pengusaha kaya, bisa mengubah tradisi.

Dalam banyak hal, Michiko melakukan hal itu. Salah satunya adalah dengan terlibat langsung dalam membesarkan kedua putra dan putrinya. Ia bahkan mengemas makan siang mereka.

Dalam tradisi, biasanya anak-anak kerajaan dirawat dan dibesarkan perawat dan pembantu kerajaan.

Michiko juga memimpin pendekatan kepada masyarakat terutama para lansia berkebutuhan khusus, serta para korban bencana. Ia sering menunduk untuk berbicara dengan masyarakat, sebuah gestur yang mengejutkan pihak konservatif tetapi disayangi masyarakat umum.
Kaisar Akihito Rayakan HUT Pernikahan Terakhir di Istana
(CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi)
Kendati demikian, Michiko sering diberitakan memiliki kesehatan buruk, yang kemudian menurut orang dalam istana dikaitkan dengan perlakuan kasar para abdi dalem kerajaan serta ibu mertuanya. Michiko kerap mengaku sedih dan cemas.

"Hidup sebagai putri mahkota dan menjadi permaisuri bukan proses mudah bagi saya dengan cara apa pun," ucap Michiko saat ulang tahunnya ke-84 pada Oktober lalu.

Di sisi lain, Akihito sering mengungkapkan rasa terima kasih kepada istrinya itu. Pada peringatan hari jadi ke-50 pernikahan mereka, dia menyatakan tidak selalu cukup perhatian karena latar belakang mereka berbeda.

"Sang permaisuri menderita berbagai masa sulit. Hal itu wajar mengingat posisinya. Banyak waktu telah berlalu, tetapi kurasa kaisar bertanya-tanya apa yang seharusnya dia lakukan pada saat itu," kata seorang kenalan. 

Pasangan kekaisaran ini menandai ulang tahun pernikahan mereka dengan serangkaian upacara sederhana termasuk ucapan selamat resmi oleh keluarga dan pejabat, serta makan malam di Istana Kekaisaran.




Credit  cnnindonesia.com



Tokoh agama Irak peringatkan AS agar tak ciptakan krisis baru


Tokoh agama Irak peringatkan AS agar tak ciptakan krisis baru

Pembom bunuh diri di Iran ditunjukan ke bus IRGC (Antaranews)



Baghdad (CB) - Pemimpin Gerakan Kebijakan Nasional Irak, dalam reaksi terhadap tindakan Amerika Serikat membidik Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC) sebagai organisasi teroris, memperingatkan AS agar tidak menciptakan krisis baru dengan tindakan tanpa berpikir.

Ammar Hakim mendesak semua pihak agar menempuh jalan yang beradab untuk menyelesaikan masalah melalui perundingan.

Ia memperingatkan AS agar tidak menciptakan krisis baru yang membahayakan kestabilan dan keamanan semua negara di wilayah tersebut.

Tokoh agama Irak itu menyampaikan penentangan terhadap tindakan untuk mengubah Irak menjadi pangkalan untuk melancarkan agresi ke negara lain di wilayah tersebut, demikian laporan Kantor Berita Iran, IRNA --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu malam.

"IRGC adalah alat utama Pemerintah Iran dalam mengarahkan dan melaksanakan kegiatan teroris globalnya," kata Presiden AS Donald Trump di dalam satu pernyataan pada Senin (8/4).

"Kami akan terus meningkatkan tekanan keuangan dan menaikkan tebusan atas rejim Iran karena dukungannya buat kegiatan teroris sampai negara itu meninggalkan prilaku jahat yang melanggar hukum," kata Trump.

Sebagai reaksi terhadap tindakan AS tersebut, Duta Besar Iran untuk London Hamid Baeedinejad mengatakan tindakan AS itu terhadap IRGC pada saat badan militer Iran tersebut membantu rakyat yang dilanda banjir dengan seluruh daya adalah hadiah buat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu guna mendongkrak dia dalam pemilihan umum.

Tindakan anti-Iran yang paling akhir tersebut oleh Trump juga disambut dengan reaksi keras dari para pejabat Iran.

Menteri Luar Negeri Mohammad Javad Zarif menyarankan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran (SNSC) mesti menambahkan pasukan Amerika di Asia Barat, yang dikenal dengan nama United States Central Command (CENTCOM), ke dalam daftar kelompok terorisnya.



Credit  antaranews.com


Berpidato di DK PBB, Wapres AS 'Usir' Dubes Venezuela


Berpidato di DK PBB, Wapres AS Usir Dubes Venezuela
Wakil Presiden AS Mike Pence berpidato di DK PBB terkait krisis politik di Venezuela. Foto/Istimewa

NEW YORK - Wakil Presiden Amerika Serikat (AS), Mike Pence, memanggil Duta Besar (Dubes) Venezuela untuk melihat wajahnya saat berpidato di depan Dewan Keamanan PBB. Pence, dalam pidatonya, menyatakan sudah waktunya diktator Venezuela Nicolas Maduro untuk mundur.

"Dengan segala hormat, Tuan Duta Besar, Anda seharusnya tidak berada di sini," katanya, menatap langsung ke Dubes Venezuela, Samuel Moncada, yang ada di ruangan itu.

"Anda harus kembali ke Venezuela dan memberi tahu Nicolas Maduro bahwa waktunya sudah habis. Sudah waktunya baginya untuk pergi," imbuhnya seperti dikutip dari Fox News, Kamis (11/4/2019).

Moncada mendongak dari teleponnya dan menggelengkan kepalanya menanggapi pernyataan Pence.

Pence mendesak Dewan Keamanan untuk bertindak untuk mengakhiri rezim Maduro dan mengakui Presiden sementara Juan Guaido. Ia juga mengatakan sudah waktunya bagi PBB untuk mendudukkan perwakilan Guaido di lembaga itu dan mengusir perwakilan saat ini.

"Sekarang saatnya bagi PBB untuk bertindak, dan bagi dunia untuk berdiri bersama rakyat Venezuela saat mereka berbaris untuk kebebasan," ujar Pence.

Ia juga mengumumkan AS akan menyediakan hampir USD61 juta dalam bantuan kemanusiaan, di samping USD213 juta Departemen Luar Negeri mengatakan telah memberikan kepada pengungsi Venezuela yang tinggal di negara-negara terdekat serta USD43 juta dalam bantuan pembangunan dan ekonomi.

AS juga telah meningkatkan sanksi terhadap negara untuk menekan pemerintah agar menyerahkan kekuasaan kepada para pemimpin oposisi, yang sebagian besar didukung oleh penduduk negara itu.

Namun ia menghadapi tentangan langsung dari duta besar Rusia Vassily Nebenzia, yang mengatakan Amerika Serikat secara artifisial memprovokasi krisis di negara ini untuk menggulingkan pemimpin yang terpilih secara sah dan menggantikannya dengan pion mereka sendiri.

Rusia, Iran, China, dan Kuba adalah di antara negara-negara yang mendukung Maduro, sementara sebagian besar negara Amerika Latin mengakui Guaido.

Kepala kemanusiaan PBB Mark Lowcock mengatakan krisis telah memburuk dan bahwa 25 persen dari populasi membutuhkan bantuan kemanusiaan. Ia mendesak AS untuk membuat perbedaan antara pertanyaan politik dan kemanusiaan, dan meningkatkan upaya untuk memberikan bantuan kemanusiaan.

Setelah pertemuan Dewan Keamanan, Pence mengatakan kepada wartawan bahwa ia yakin momentum itu ada di pihak AS.

"Kami benar-benar percaya bahwa kebebasan memiliki momentum tetapi sekarang saatnya bagi badan ini, lembaga bersejarah ini untuk melangkah maju dan memberikan suara kepada momentum itu dan kami akan menjangkau negara-negara di seluruh dunia untuk bergabung dengan kami," ujarnya.




Credit  sindonews.com






AS Serukan PBB Cabut Kredensial Pemerintah Maduro



AS Serukan PBB Cabut Kredensial Pemerintah Maduro
AS menyerukan PBB untuk mencabut kredensial pemerintahan Presiden Nicolas Maduro. Foto/Istimewa


NEW YORK - Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Mike Pence menyerukan PBB untuk mencabut kredensial pemerintahan Presiden Nicolas Maduro dan mengakui pemimpin oposisi Juan Guaido sebagai pemimpin sah negara tersebut.

Ia mengatakan Amerika Serikat telah menyusun resolusi PBB dan meminta semua negara untuk mendukungnya. Tidak segera jelas apakah Pence mengusulkan resolusi di Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 negara atau Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 orang.

"Sudah tiba waktunya bagi PBB untuk mengakui presiden sementara Juan Guaido sebagai presiden Venezuela yang sah dan mendudukkan wakilnya dalam badan ini," kata Pence kepada Dewan Keamanan PBB seperti dikutip dari Reuters, Kamis (11/4/2019).

Para diplomat mengatakan, kecil kemungkinan Washington akan mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk mengadopsi tindakan seperti itu di Dewan Keamanan atau Majelis Umum. AS dan Rusia keduanya gagal dalam dua tawaran yang bersaing untuk mendapatkan dukungan Dewan Keamanan untuk mengadopsi resolusi tentang Venezuela pada bulan Februari lalu.

Lebih dari 50 negara telah mengakui Guaido sebagai pemimpin Venezuela. Ketika ditanya apakah AS berpikir bahwa mereka memiliki cukup dukungan untuk menggulingkan pemerintahan Maduro di PBB, Pence mengatakan: "Saya pikir momentumnya ada di pihak kebebasan."

Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia menuduh AS memprovokasi krisis buatan untuk menggulingkan Maduro dan menggantikannya "dengan pion mereka sendiri." Nebenzia menggambarkan tindakan itu sebagai pelanggaran tanpa hukum, pelanggaran berat terhadap hukum internasional.

"Kami menyerukan Amerika Serikat untuk sekali lagi mengakui bahwa rakyat Venezuela dan masyarakat lain memiliki hak untuk menentukan masa depan mereka sendiri," kata Nebenzia.

"Jika Anda ingin membuat Amerika hebat lagi, dan kita semua dengan tulus tertarik melihatnya, berhenti mencampuri urusan negara lain," imbuhnya.

AS sebelumnya harus menangani klaim yang bersaing dari negara lain untuk perwakilan di badan dunia.

Duta Besar Venezuela untuk PBB, Samuel Moncada, mengatakan ia mengharapkan langkah seperti itu dari Amerika Serikat dan Venezuela telah berkampanye selama berbulan-bulan untuk memastikan dukungan bagi Maduro.

"Saya membunyikan bel peringatan ada langkah yang jelas di sini lagi untuk merusak hak kami dan jika mereka dapat merusak hak kami, mereka dapat merusak hak semua anggota organisasi ini," katanya kepada Dewan Keamanan PBB.

AS menyerukan pertemuan Dewan Keamanan pada hari Rabu untuk membahas situasi kemanusiaan di Venezuela. Kepala bantuan PBB Mark Lowcock mengatakan kepada dewan bahwa ada masalah kemanusiaan yang sangat nyata di negara itu.

"Skala kebutuhannya signifikan dan terus berkembang," kata Lowcock.

"Kita bisa berbuat lebih banyak untuk meringankan penderitaan rakyat Venezuela, jika kita mendapat lebih banyak bantuan dan dukungan dari semua pemangku kepentingan," imbuhnya.

Ia memberikan penerangan kepada dewan tentang laporan baru-baru ini terkait situasi yang memperkirakan sekitar seperempat penduduk Venezuela membutuhkan bantuan kemanusiaan, dan melukiskan gambaran mengerikan tentang jutaan orang yang kekurangan makanan dan layanan dasar.

Sekitar 3,4 juta rakyat Venezuela telah meninggalkan negara itu dan PBB memperkirakan bahwa akan meningkat menjadi sekitar 5 juta pada akhir tahun ini.

Pada bulan Februari, pasukan Venezuela memblokir konvoi bantuan yang didukung oleh AS yang mencoba masuk dari Kolombia dan Brazil. Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengatakan tidak ada krisis dan menyalahkan sanksi AS untuk masalah ekonomi negara itu. Maduro telah menerima bantuan dari sekutunya Rusia.

“Di Venezuela, ada kebutuhan untuk memisahkan tujuan politik dan kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan harus diberikan berdasarkan kebutuhan saja,” kata Lowcock.

"Kami mencari dukungan dewan untuk menjaga sifat aksi kemanusiaan yang netral dan tidak memihak," tukasnya. 



Credit  sindonews.com



Banjir Masuk Kota Minyak, Iran Desak Evakuasi 60 Ribu Warga


Banjir Masuk Kota Minyak, Iran Desak Evakuasi 60 Ribu Warga
Otoritas Iran memerintahkan evakuasi 60 ribu warga di Ahvaz, Khuzestan, pada Rabu (10/4), ketika banjir mulai masuk ke kota yang kaya minyak itu. (Tasnim News Agency/via Reuters)



Jakarta, CB -- Otoritas Iran memerintahkan evakuasi 60 ribu warga di Ahvaz, Khuzestan, pada Rabu (10/4), ketika banjir mulai masuk ke kota yang kaya minyak itu.

Gubernur Khuzestan, Gholamreza Shariati, mengatakan bahwa ia memerintahkan evakuasi di lima distrik sebagai "langkah pencegahan untuk menghindari bahaya."

Namun, sejumlah penduduk mengaku enggan pergi dan lebih memilih untuk tetap di rumah dan menghadapi sendiri bahayanya jika air benar-benar menggenangi wilayah mereka.


"Kami tidak dapat dievakuasi dari rumah. Setiap rumah setidaknya punya tiga anak dan kami punya banyak ternak, kerbau, furnitur," ujar seorang warga kepada AFP.

Warga yang enggan diungkap identitasnya itu kemudian mengatakan bahwa jika banjir benar-benar datang, keluarganya bisa menyelamatkan diri di lantai atas atau loteng.

Di belakang pria tersebut, sejumlah warga terlihat sibuk mempersiapkan rumah mereka menjelang banjir. Mereka mengangkut lumpur dan kantong-kantong tanah dan menaruhnya di balik pintu untuk mencegah air masuk.

Melihat banyak warga menolak perintah evakuasi, Shariati mengajak penduduk saling bantu membangun bendungan dan "setidaknya dapat mengevakuasi perempuan, anak-anak, dan manula."

Khuzestan memang biasa diterjang banjir besar karena hujan lebat dan limpahan air dari utara negara tersebut.

Secara keseluruhan, banjir yang sudah menerjang Iran sejak 19 Maret itu sudah menewaskan 70 orang di 20 dari 31 provinsi di Iran.



Credit  cnnindonesia.com


Pejabat China Belajar dari Film Hollywood Sembunyikan Suap


Pejabat China Belajar dari Film Hollywood Sembunyikan Suap
Ilustrasi pengadilan. (Pixabay/Succo)



Jakarta, CB -- Seorang pejabat China, Yang Guowen, diseret ke pengadilan karena dugaan korupsi. Uniknya, dalam persidangan terungkap ternyata dia meniru trik yang dipelajari dari film Hollywood untuk menyembunyikan duit hasil rasuah sebesar lebih dari Rp316 miliar.

Seperti dilansir Asiaone, Rabu (10/4), Pengadilan Rakyat Menengah Tongliao mendakwa mantan sekretaris Partai Komunis China di distrik Jining itu karena menerima suap, dan tidak bisa menjelaskan asal-usul harta kekayaannya.

Yang menerima banyak suap sehingga kebingungan untuk menyembunyikannya. Terinspirasi dari film mata-mata Hollywood, Yang lantas menyimpan uang rasuah itu di sejumlah lokasi yakni kandang ayam, gudang batu bara, hingga tangki air bekas.

Penyelidik memperkirakan total nilai barang-barang hasil suap seperti uang tunai, emas, dan jam mahal mencapai CNY20 juta atau Rp42,163 miliar. Yang juga memiliki delapan properti yang tidak dilaporkan kepada pihak berwenang.


Tak hanya itu, pria berumur 58 tahun juga menyembunyikan uang hasil korupsi sebesar CNY80 juta di rekening tabungan sejumlah temannya.

Yang terbukti menerima suap lebih dari seratus pengusaha dan pejabat selama 14 tahun, sebagai imbalan atas persetujuan promosi dan pemberian kontrak pemerintah. 

Padahal, dia sempat disebut bersih karena menolak suap lebih dari CNY1 juta ketika masih menjadi pegawai biasa.

Ia memulai kariernya sebagai pegawai di Biro Keuangan Kabupaten Liangcheng pada 1981. Setelah bekerja di sana 20 tahun, Yang akhirnya dipromosikan sebagai sekretaris partai dan pada 1998 ia menjabat Wakil Wali Kota Fengzhen.

Setelah kasus ini terungkap, istri Yang menyatakan mereka sebenarnya juga tak menggunakan uang hasil suap tersebut.

"Apa gunanya menerima begitu banyak suap? Kami tidak bisa menghabiskan uang itu karena kami takut tertangkap. Pada akhirnya kami hanya menjadi penjaga sementara uang itu," tuturnya. 


Korupsi telah menjadi rahasia umum di China yang kaya sumber daya. Dalam dua tahun terakhir, sejumlah pejabat senior di wilayah itu diperiksa karena korupsi dan pelanggaran disiplin. Antara lain mantan Sekretaris Komisi Politik dan Hukum di kota Chifeng Meng Fanyou, mantan sekretaris partai kota Wuhai Hou Fengqi, dan mantan sekretaris partai kota Bayannur, He Yonglin.



Credit  cnnindonesia.com



Sudah tujuh hari pertempuran berkecamuk di dekat ibu kota Libya


Sudah tujuh hari pertempuran berkecamuk di dekat ibu kota Libya
Komandan pasukan Libya Timur Jenderal Khalifa Haftar. (Anadolu Agency)



Tripoli, Libya (CB) - Serangan militer yang dilancarkan oleh pasukan yang berafiliasi kepada komandan Libya Timur Jenderal Khalifa Haftar memasuki hari ketujuh pada Rabu (10/4).

Pada Kamis lalu (4/4), pasukan Haftar melancarkan serangan tiga-arah terhadap Ibu Kota Libya, Tripoli. Pasukannya bergerak maju ke Kota Kecil Al-Ajaylat di dekat Kota Sabratha, yang berada sekitar 70 kilometer di sebelah barat Tripoli.

Mereka kemudian bergerak menuju Kota Sorman, yang berada 60 kilometer dari ibu kota Libya.

Pasukan Hafat memasuki Al-Ajaylat dan Sorman tanpa melepaskan tembakan, kata Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis pagi. Namun besoknya, mereka menghadapi perlawanan di Kota Az-Zawiya --45 kilometer di sebelah barat Tripoli.

Pada sore hari yang sama, mereka merebut Kota Geryan setelah bentrokan terbatas, sebelum bergerak maju ke Wilayah Versefane, tempat mereka merebut kendali atas Kabupaten Al-Aziziye.

Di sana, bentrokan sengit meletus antara pasukan Haftar dan pasukan yang setia kepada Pemerintah Kesepaktan Nasional (GNA) Libya, yang berpusat di Tripoli dan dipimpin oleh Mayor Jenderal Osama Guweili.

Meskipun pertempuran berkecamuk, pasukan Haftar terus maju ke arah bandar udara internasional Tripoli, yang berada 25 kilometer di sebelah selatan ibu kota Libya.

Pasukan pro-Haftar merebut bandar udara tersebut pada Jumat lalu, tapi pada Senin, pasukan GNA merebut kendali atas bandar udara itu setelah dua hari pertempuran sengit.

Pasukan Haftar kemudian mundur dari Kota Az-Zawiya di dekat Tripoli, sebelum dipaksa mundur dari bandar udara tersebut, di tengah pemboman gencar.

Pasukan Haftar kemudian menderita kekalahan menyakitkan setelah kedatangan bala-bantuan dari Tripoli.

Pada Selasa (9/4), pasukan GNA menguasai Al-Aziziye, sebelah barat-daya Tripoli, dan Wilayah Versefane, sehingga pasukan Haftar mundur makin jauh.

Setelah dipaksa mundur dari dua front, pasukan Haftar membuka poros ketiga, dan berusaha bergerak maju menuju Ayn Zara, kata Anadolu.

-Tak lama setelah itu, Brigade Ke-9 Haftar mengumumkan perebutan Al-Yarmouk, pangkalan militer terbesar di Wilayah Ayn Zara.

Namun GNA belakangan merebut kembali Pangkalan Al-Yarmouk pada Senin, dan menguasai seluruh pangkalan tersebut di sepanjang Front Salahaddin.

Sementara itu, bentrokan berlanjut di Wilayah Hillet Al-Furjan, sementara Brigade Ke-9 Haftar berusaha mencapai Front Salahaddin, yang berada di dekat Tripoli.

GNA dan pasukan Haftar terus saling melancarkan serangan di bagian selatan ibu kota Libya, kata Anadolu. Pasukan Haftar, yang berusaha menyusup ke Tripoli Tengah dan bergerak maju di Wilayah Ayn Zara, pada Rabu menguasai Masjid Al-Jamili.

Pasukan Haftar juga merebut markas Brigade Ke-4 GNA di Wilayah Al-Aziziye.

Meskipun pasukan Haftar masih terpusat di Wilayah Sorman dan Sabratha Barat, bentrokan terus berkecamuk di sekitar Qasr bin Fhashir.




Credit  antaranews.com



Rusia siap berpartisipasi dalam mediasi selesaikan krisis Venezuela

Rusia siap berpartisipasi dalam mediasi selesaikan krisis Venezuela
Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva membahas beberapa isu terkini dalam penjelasan kepada pers di rumah dinasnya di Jakarta, Rabu (10/4/2019). (ANTARA News/Yashinta Difa)



Jakarta (CB) - Pemerintah Rusia menyatakan siap untuk berpartisipasi dalam upaya mediasi penyelesaian krisis di Venezuela.

“Kami berdialog dengan otoritas Venezuela untuk mengirimkan pesan yang sama bahwa kita membutuhkan dialog yang damai,” kata Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva dalam penjelasan kepada pers di rumah dinasnya di Jakarta, Rabu.

Januari lalu, pemimpin oposisi yang didukung Amerika Serikat, Juan Guaido, secara ilegal menyatakan dirinya sebagai presiden sementara Venezuela, setelah membantah kemenangan pemilihan kembali Nicolas Maduro pada Mei.

Washington mendukung Guaido dan meminta Maduro mundur. Sejumlah negara Amerika Latin termasuk Kolombia dan Brasil mengikuti langkah AS dan mengakui Guaido sebagai presiden Venezuela.

Di sisi lain, Maduro menuding AS berusaha mengatur kudeta untuk “memasang” Guaido sebagai boneka AS.

Rusia, China, Kuba, Bolivia, Turki, dan sejumlah negara lain telah menyuarakan dukungan mereka untuk Maduro sebagai satu-satunya presiden sah Venezuela.

Rusia juga mengecam sanksi sepihak AS terhadap Venezuela, ataupun tindak kekerasan yang ditujukan untuk mengganggu kestabilan situasi sosial-ekonomi di negara tersebut.

Vorobieva menegaskan posisi Rusia untuk membantu menyelesaikan krisis Venezuela tanpa kekerasan, dan menyeru seluruh pasukan negara yang dikerahkan di Venezuela untuk ikut duduk di meja perundingan demi masa depan yang damai bagi rakyat dan negara tersebut.

“Dibutuhkan dialog agar situasi krisis dapat diselesaikan, karena telah jelas bahwa sanksi dan tekanan ekonomi yang dikenakan terhadap Venezuela tidak membantu menyelesaikan krisis. Rusia juga sudah menyampaikan pandangan ini dalam forum internasional di Dewan Keamanan PBB,” tutur dia.

Presiden Venezuela Nicolas Maduro baru-baru ini kembali meminta Meksiko, Uruguay, Bolivia, dan Komunitas Negara-negara Karibia (CARICOM) untuk berkontribusi dalam dialog nasional di negara itu.

Para pemimpin negara-negara tersebut pada Februari lalu telah mengusulkan mekanisme Montevideo untuk menyelesaikan krisis Venezuela.

Mekanisme Montevideo mencakup empat fase, yakni menciptakan kondisi untuk dialog langsung antara pihak-pihak yang bertikai di Venezuela, proses negosiasi, penyusunan perjanjian, dan implementasi kesepakatan.





Credit  antaranews.com



Rabu, 10 April 2019

Buka Masjid Votanikos, Athena Tidak Lagi Jadi Ibu Kota Eropa Tanpa Masjid



Buka Masjid Votanikos, Athena Tidak Lagi Jadi Ibu Kota Eropa Tanpa Masjid
Konstruksi Masjid Votanikos Athena, Yunani. Foto/Istimewa


ATHENA - Masjid Votanikos di Athena akan dibuka untuk umum dalam beberapa minggu mendatang. Ini terjadi setelah bertahun-tahun mendapat reaksi dari Gereja Ortodoks dan protes dari penduduk setempat.

Wakil Menteri Luar Negeri Yunani, Marcos Bolaris, mengkonfirmasi jika masjid yang dibiayai oleh negara dengan nilai hampir USD1 juta itu akan membuka pintunya dalam beberapa minggu mendatang. Berbagai aplikasi untuk membangun masjid telah diperdebatkan dan dihentikan sejak tahun 2000, dan konstruksi bangunan saat ini akhirnya dimulai pada akhir 2016, meskipun setelah polisi membersihkan para pengunjuk rasa dari situs tersebut seperti dikutip dari Russia Today, Rabu (10/4/2019).

Sampai sekarang, Athena tetap menjadi satu-satunya ibu kota di Eropa tanpa masjid. Sementara beberapa masjid era Ottoman masih berdiri di kota, mereka berfungsi sebagai monumen arkeologis, bukan rumah ibadah. Setelah hampir 400 tahun pendudukan Ottoman yang brutal, pemerintah Yunani belum menyetujui pembangunan satu masjid baru sejak Yunani mengamankan kemerdekaannya pada tahun 1830.

Perkiraan populasi Muslim Athena berkisar antara kurang dari 100 ribu hingga 500 ribu, ketika imigran ilegal dan pengungsi turut dihitung. Sampai sekarang, para Muslim ini dipaksa untuk berdoa di ruang keluarga yang dikonversi dan ruang bawah tanah yang tersebar di sekitar kota.

Oposisi terhadap masjid itu sangat kaku. Nikolaos Michaloliakos, pemimpin partai sayap kanan Golden Dawn, menggagalkan proposal di parlemen pada 2016. Menyebut masjid sebagai "tempat suci untuk perbudakan," Michaloliakos bertanya, "Apakah kita kembali ke pendudukan Turki?"

Sementara Golden Dawn menduduki posisi politik kanan terjauh di Yunani, banyak orang Yunani biasa masih mengaitkan Islam dengan penaklukan dan pendudukan. Sebuah survei 2017 menemukan bahwa hanya sepertiga dari populasi negara itu yang melihat istilah 'Muslim' secara positif. 28 persen memandang istilah 'Turki' secara positif, menunjukkan bahwa bagi banyak orang, Islam adalah sebuah konsep yang tidak dapat dipisahkan dari masa-masa kelam Kekaisaran Ottoman.

Gereja Ortodoks di negara itu, yang dianut 98 persen penduduknya, juga menentang masjid itu. Uskup Agung Ieronymos II dari Athena, pemimpin gereja di Yunani, memperingatkan bahwa pembangunan masjid adalah bagian dari rencana untuk menghilangkan kekuatan Hellenisasi dan meng-Kristenkan bangsa itu. Ia juga menyebut masjid sebagai tempat berkembang biaknya radikalisasi.

“Apakah orang-orang ini akan sholat di sana atau akankah masjid menjadi sekolah untuk jihadisme dan fundamentalisme? Siapa yang akan memonitor ini?” Tanyanya di TV Yunani pada tahun 2016.

Dengan masjid yang akhirnya dibuka, beberapa Muslim Yunani mengeluh bahwa bangunan yang sudah selesai terlalu kecil.

"Apakah ini masjid yang telah mereka ceritakan kepada kita selama bertahun-tahun?" Naim Elghandour, presiden Asosiasi Muslim Yunani, bertanya pada radio Thema 104.6 bulan lalu.

Ia mengeluh bahwa bangunan itu hanya akan menampung 300 pria dan 50 wanita ketika di buka.

Elghandour mengklaim bahwa Masjid Votanikos, yang tidak memiliki menara atau pengeras suara, hampir tidak lebih besar dari masjid-masjid sementara yang didatangi Muslim di kota itu. 





Credit  sindonews.com




Boyong Jet Tempur Su-35S Rusia, AS Ancam Sanksi Mesir



Boyong Jet Tempur Su-35S Rusia, AS Ancam Sanksi Mesir
AS mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada Mesir jika membeli jet tempur Su-35S Rusia. Foto/Istimewa


WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo, mengatakan bahwa Mesir akan menghadapi sanksi jika membeli jet tempur Su-35S Rusia. Hal itu dikatakan Pompeo saat berpidato di Senat AS.

Ia juga menyatakan bahwa Mesir telah meyakinkan AS akan mempertimbangkan kemungkinan sanksi AS dan menyatakan harapannya dapat menarik diri dari kesepakatan itu.

"Kami telah memperjelas sistem terhadap mereka yang memiliki pesawat itu (Su-35S) ... mengharuskan sanksi terhadap rezim," kata Pompeo kepada Komite Senat tentang Alokasi Anggaran Departemen Luar Negeri 2020. 

"Kami telah menerima jaminan dari mereka, mereka mengerti itu, dan saya sangat berharap mereka akan memutuskan untuk tidak melanjutkan akuisisi itu," imbuhnya seperti dikutip dari Sputnik, Rabu (10/4/2019).

Sebelumnya pada hari itu, menjelang kunjungan Presiden Mesir Abdel Fattah Al Sisi ke Washington, seorang pejabat senior pemerintah Trump mengatakan AS mendorong Mesir untuk berbalik ke Barat dan menjauh dari Rusia.

"Dalam hal pengaruh Rusia yang berkembang di kawasan itu, itu jelas sesuatu yang kami sangat prihatin. Kami tidak melihat banyak manfaat material untuk keterlibatan dengan Rusia," kata pejabat itu.

"Kami hanya akan mendorong orang-orang Mesir untuk berbalik lebih ke Barat, ke Amerika Serikat," imbuhnya.

Pejabat itu mendesak Mesir dan negara-negara lain yang ingin mempertahankan hubungan militer dengan AS agar tidak membeli senjata Rusia karena mereka berisiko terkena sanksi di bawah Undang-Undang CAATSA.

Pada pertengahan Maret, Rusia dan Mesir dilaporkan menandatangani kontrak senilai USD2 miliar dolar untuk pembelian lebih dari 20 pesawat tempur multi-role Su-35S Rusia dan senjata yang diluncurkan melalui udara.

Menurut surat kabar Kommersant, perjanjian untuk membeli lebih dari 20 pesawat dan senjata senilai sekitar USD2 miliar mulai berlaku pada akhir 2018, dan pengiriman dapat dimulai pada 2020 atau 2021.

Namun, Dinas Federal Rusia untuk Kerja Sama Teknis-Militer (FSMTC) mengatakan bahwa tidak ada kontrak untuk pasokan pesawat yang ditandatangani pada paruh kedua 2018.

Pada hari Selasa, Presiden AS Donald Trump bertemu dengan Presiden Mesir al-Sisi. Gedung Putih mengatakan dalam pernyataan sebelumnya bahwa kedua pemimpin akan fokus pada kerja sama militer dan kontraterorisme selama pertemuan mereka. 




Credit  sindonews.com



Iran: Dunia takkan lupakan kejahatan rejim Zionis


Iran: Dunia takkan lupakan kejahatan rejim Zionis
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Bahram Qasemi (Miraflores Palace/Handout via) (Miraflores Palace/Handout via/)




Teheran, Iran (CB) - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Bahram Qasemi pada peringatan kejahatan rejim Zionis terhadap rakyat Palestina di Desa Deir Yassin tahun 1984 mengatakan dunia takkan pernah melupakan kejahatan yang telah dilakukan rejim itu.

Ia juga mengatakan landasan rapuh rejim Zionis telah didasari oleh permusuhan, agresi dan pembunuhan.

"Rejim pembunuh telah mengesahkan rencana munafik untuk menjamin kepentingan perluasannya dan sifat terorisnya dilandasi atas pembantaian rakyat yang tak berdosa, saat rejim tersebut melakukan pembunuhan terselubung untuk mengusir para penentangnya," kata Qasemi, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Iran, IRNA --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu.

Mereka berusaha dengan sia-sia untuk menciptakan lapisan keamanan palsu dengan berusaha mengarahkan sejarah keji mereka ke dalam kehampaan, pengabaian bahwa tirani takkan berlangsung selamanya dan rejim Zionis mesti bertanggung-jawab atas penumpahan darah secara tidak adil, katanya.

Tanggal 9 April adalah peringatan ke-68 pembantaian di Deir Yassin, alasan utama pengungsian rakyat Palestina.



Credit  antaranews.com




Israel musnahkan impian orang Palestina di desa Bir Oneh


Israel musnahkan impian orang Palestina di desa Bir Oneh
Pasukan Israel membongkar rumah milik orang Palestina. (cc) (cc/)




Bethlehem, Palestina (CB) - Saat Israel meningkatkan upayanya untuk menghubungkan Al-Quds (Jerusalem) dengan Desa Bir Oneh, bagian dari Kota Beit Jala di Kabupaten Bethlehem, penguasa Yahudi memusnahkan impian orang Palestina desa itu, baik muda maupun tua.

Satu cara yang ditempuh Israel ialah dengan menghancurkan rumah warga Palestina di Desa Bir Oneh dengan dalih "tidak memiliki izin mendirikan bangunan", kondisi yang membuat mereka dipaksa meninggalkan tanah mereka. Warga Palestina di sana dipaksa pindah ke wilayah Tepi Barat Sungai Jordan dan membiarkan tanah mereka dirampas oleh penguasa Yahudi.

"Saya berencana menyelesaikan apartemen saya tahun ini, sebelum saya menikah dan membina rumah tangga di dalamnya," kata Saleh Zarineh (23), setelah penguasa Yahudi menghancurkan bangunan dua-lantai yang ia bangun bersama ayah dan saudaranya di tanah sah mereka di Bir Oneh. "Tapi sekarang penguasa pendudukan telah membunuh impian saya.'

Ia mengatakan, "Saya berhenti sekolah ketika saya berusia 16 tahun dan bergabung dengan tenaga kerja untuk membantu ayah saya dan tiga saudara saya membangun rumah ini. Semua yang kami punya kami masukkan ke dalam rumah ini, yang hari ini kami saksikan runtuh di depan mata kami dan tak ada yang bisa lakukan untuk itu."

Penguasa Israel memberi keluarga Zarineh waktu sampai Rabu untuk membongkar rumahnya sendiri atau rumah itu akan dihancurkan dan mereka dipaksa membayar biaya pembongkaran sebesar 70.000 shekel.

Karena tak ingin, atau bahkan tak mampu, membayar biaya yang sangat mahal itu, keluarga Bir Oneh membongkar bangunan dua-lantai yang menjadi tempat tinggal mereka pada Selasa dan dengan itu impian keluarga tersebut musnah.

Keluarga Zarineh menjadi pengungsi dari 1948, ketika mereka meninggalkan rumah mereka di Daerah Malha di Al-Quds (Jerusalem), setelah tempat tinggal mereka diambil-alih oleh milisi Yahudi dan pindah untuk menetap di dekat Bir Oneh. Di tempat itu, selama bertahun-tahun mereka membeli sebidang tanah yang mereka jadikan tempat tinggal dan mereka ingin membangun rumah impian keluarga mereka.

Mereka mulai mengerjakan rumah mereka pada Mei 2018, tapi segera setelah itu mereka menerima perintah penghentian pekerjaan dari penguasa Israel lalu perintah pembongkaran, kata Kantor Berita Palestina, WAFA --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu pagi. Mereka menyewa pengacara dan menghadap ke pengadilan untuk meminta putusan pembatalan perintah pembongkaran tapi kalah sekalipun mereka memiliki surat kepemilikan tanah sejak jaman Ustmaniyah (Ottoman).

Mereka bahkan berusaha ke Pengadilan Tinggi Israel, yang juga menolak permohonan mereka dan mereka malah harus membayar semua biaya pengadilan selain membayar pengacara, yang semuanya berjumlah lebih dari 60.000 shekel, sampai perintah terakhir pembongkaran mereka terima tiga hari sebelumnya.

"Ini adalah perintah pembunuhan yang sudah direncanakan," kaa Ayman Zarineh, ayah di keluarga tersebut, sambil memperlihatkan perintah pembongkaran.

Zarineh bukan satu-satunya yang kehilangan rumah berdasarkan perintah penguasa pendudukan Israel. Ia sesungguhnya adalah satu dari puluhan kasus serupa di Bir Oneh.

Beberapa bulan lalu, sepupunya, Walid Zarineh kehilangan bangunan enam-lantainya, dan kemudian bangunan tiga-lantai yang dimiliki oleh pengacara Basima Lahham juga dihancurkan.

Bir Oneh dulu adalah bagian dari Beit Jala sampai Israel memutuskan untuk memutuskan tanah yang dan menghubungkannya dengan Al-Quds Besar guna membangun jalan melalui desa itu demi kepentingan permukiman tidak sah yang dibangun di sebelah selatan Kota Al-Quds, yang diduduki.

Tapi untuk melakukan itu, Israel mula-mula hari mengosongkan tanah tersebut dari warga Palestinanya dan melarang mereka membangun rumah lagi di atasnya. Israel berhasil melakukannya dengan perintah administrasinya, kekuasaan sebagai kekuatan pendudukan.

Sejauh ini, delapan bangunan dihancurkan dan 12 lagi menunggu nasib serupa.




Credit  antaranews.com










Netanyahu Menang Pemilu Israel, Unggul Satu Kursi di Parlemen


Netanyahu Menang Pemilu Israel, Unggul Satu Kursi di Parlemen
Kandidat petahana perdana menteri Israel, Benjamin Netanyahu. (REUTERS/Carlos Barria)



Jakarta, CB -- Benjamin Netanyahu menang dalam pemilihan umum 2019 di Israel. Dia unggul sangat tipis dari pesaingnya, Benny Gantz, dalam raihan kursi di parlemen.

Seperti dilansir Reuters, Rabu (10/4), Partai Likud yang mengusung Netanyahu sebagai perdana menteri meraih 37 kursi di parlemen (Knesset). Sedangkan Partai Biru Putih yang mencalonkan Benny Gantz meraih 36 kursi.


"Ini adalah malam kemenangan kolosal," kata Netanyahu kepada para pendukung di markas Partai Likud.

Penghitungan suara saat ini sudah mencapai 96 persen. Dengan hasil ini, keduanya memang meraih mayoritas dari 120 kursi di parlemen. Namun, posisi Netanyahu lebih diuntungkan untuk membentuk koalisi pemerintahan dengan faksi sayap kanan.


Netanyahu yang berusia 69 tahun akan menjadi perdana menteri dengan masa kepemimpinan terlama dalam 71 tahun sejarah Israel. Dia menyatakan sudah mulai berdialog dengan calon mitra koalisi. 


Netanyahu berturut-turut berkuasa sejak 2009 dan berjuang mempertahankan kelangsungan politiknya. Namun, Gantz yang merupakan mantan panglima angkatan bersenjata juga bisa menjadi oposisi yang kuat, jika berhasil merangkul mitra koalisi yang tepat.

Gantz bisa menggunakan isu dugaan korupsi jika ingin melengserkan Netanyahu. Hanya saja dia mesti bisa meyakinkan aparat penegak hukum soal janji korupsi yang diusung partainya dalam kampanye.

Kemenangan Netanyahu ini bisa membawa dampak lanjutan. Terutama terhadap bangsa Palestina. Sebab, dia berjanji bakal menguasai pemukiman Yahudi di Tepi Barat jika terpilih kembali.







Credit  cnnindonesia.com




Jepang Dilaporkan Temukan Puing-puing F-35 yang Hilang Kontak



Jepang Dilaporkan Temukan Puing-puing F-35 yang Hilang Kontak
Tim pencarian dan penyelamatan Jepang dilaporkan telah menemukan puing-puing milik jet tempur siluman F-35. yang hilang di Samudra Pasifik, kemarin. Foto/Istimewa


TOKYO - Tim pencarian dan penyelamatan Jepang dilaporkan telah menemukan puing-puing milik jet tempur siluman Lockheed Martin F-35. Jet tempur itu menghilang di Samudra Pasifik, kemarin.

Juru bicara Angkatan Udara Bela Diri Jepang (ASDF) menuturkan pihaknya masih mencari pilot pesawat tersebut. "Pilot pesawat tersebut masih hiang," kata juru bicara tersebut dalam sebuah pernyataan.

"Kami menemukan puing-puing pesawat dan memutuskan bahwa itu dari F-35. F-35 berusia kurang dari satu tahun dan dikirim ke ASDF pada Mei tahun lalu," sambungnya, seperti dilansir Reuters pada Rabu (10/4).

Skuadron F-35 pertama Jepang baru saja beroperasi di pangkalan udara Misawa dan pemerintah berencana untuk membeli 87 pesawat tempur siluman untuk memodernisasi pertahanan udaranya saat kekuatan militer China tumbuh.

Kecelakaan F-35 ini sendiri akan menjadi yang kedua kalinya sejak pesawat itu terbang hampir dua dekade lalu. Itu juga akan menjadi kecelakaan pertama versi A dari pesawat tempur generasi kelima yang dirancang untuk menembus pertahanan musuh dengan menghindari deteksi radar.

Sebuah pesawat F-35B milik militer AS jatuh di dekat Pangkalan Udara Korps Marinir Beaufort di South Carolina pada bulan September yang mendorong dikandangkannya untuk sementara pesawat tersebut. Lockheed Martin juga membuat versi C dari pesawat tempur yang dirancang untuk dioperasikan di atas kapal induk. 



Credit  sindonews.com



Jepang Kandangkan Seluruh Jet Siluman F-35A




Jepang Kandangkan Seluruh Jet Siluman F-35A
Jepang mengkandangkan seluruh pesawat tempur siluman F-35A miliknya setelah salah satu pesawat itu hilang. Foto/Istimewa


TOKYO - Menteri Pertahanan Jepang, Takeshi Iwaya mengatakan, Angkatan Udara akan menangguhkan penerbangan F-35A untuk sementara waktu setelah hilangnya sebuah pesawat siluman tersebut. Sebuah jet siluman F-35A Lockheed Martin Angkatan Udara Jepang hilang di Samudra Pasifik dekat Jepang utara.

"Penyebab (penghilangan) tidak diketahui," Menteri Pertahanan Takeshi Iwaya seperti dikutip dari Kyodo, Rabu (10/4/2019).

Angkatan Udara Jepang mengatakan jet tempur kursi tunggal itu terbang sekitar 135 km timur pangkalan udara di Prefektur Aomori sekitar pukul 7:27 malam pada hari Selasa (9/4/2019).

"Militer telah meluncurkan pencarian untuk pesawat yang hilang dan pilotnya," kata Angkatan Udara Jepang dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Reuters.

Iwaya mengatakan dia tidak mengetahui ada pesawat F-35A, yang dikembangkan bersama oleh sembilan negara termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Italia, pernah jatuh di dunia.

Jepang mulai mengerahkan F-35As, yang masing-masing seharga lebih dari USD90 juta, pada Januari tahun lalu untuk menggantikan jet tempur F-4 yang sudah tua.

Anggota skuadron 80 jet tempur siluman baru saja dibentuk bulan lalu.

Jepang berencana untuk akhirnya mengerahkan total 105 F-35A selain 42 pesawat lepas landas pendek F-35B yang akan dibeli di kemudian hari. 




Credit  sindonews.com




Jet Siluman F-35 Jepang Hilang Kontak di Atas Samudra Pasifik



Jet Siluman F-35 Jepang Hilang Kontak di Atas Samudra Pasifik
Jet tempur F-35. Foto/Istimewa


TOKYO - Militer Jepang mengatakan pihaknya kehilangan kontak dengan salah jet siluman F-35 Lockheed Martin di Samudra Pasifik dekat Jepang utara.

Skuadron F-35 pertama Jepang baru saja beroperasi di pangkalan udara Misawa dan pemerintah berencana untuk membeli 87 pesawat tempur siluman untuk memodernisasi pertahanan udaranya saat kekuatan militer China tumbuh.

Angkatan Udara Jepang mengatakan jet tempur kursi tunggal itu terbang sekitar 135 km timur pangkalan udara di Prefektur Aomori sekitar pukul 7:27 malam pada hari Selasa (9/4/2019).

"Militer telah meluncurkan pencarian untuk pesawat yang hilang dan pilotnya," kata Angkatan Udara Jepang dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Reuters.

Kecelakaan F-35 ini akan menjadi yang kedua kalinya sejak pesawat itu terbang hampir dua dekade lalu. Itu juga akan menjadi kecelakaan pertama versi A dari pesawat tempur generasi kelima yang dirancang untuk menembus pertahanan musuh dengan menghindari deteksi radar.

Sebuah pesawat F-35B milik militer AS jatuh di dekat Pangkalan Udara Korps Marinir Beaufort di South Carolina pada bulan September yang mendorong dikandangkannya untuk sementara pesawat tersebut. Lockheed Martin juga membuat versi C dari pesawat tempur yang dirancang untuk dioperasikan di atas kapal induk.

Pesawat F-35 baru Jepang akan mencakup 18 varian short take off dan vertical landing (STOVL) B yang ingin digunakan di pulau-pulau di sepanjang tepi Laut China Timur. 




Credit  sindonews.com




Masuki Era Reiwa, Jepang Desain Ulang 3 Uang Kertas Yen



Ilustrasi mata uang Jepang Yen. REUTERS/Shohei Miyano
Ilustrasi mata uang Jepang Yen. REUTERS/Shohei Miyano

CB, Jakarta - Jepang mendesain ulang 3 jenis uang kertas yakni, 10 ribu yen, 5 ribu yen, dan seribu yen dengan menampilkan wajah 3 tokoh paling berpengaruh dalam modernisasi Jepang.
Menteri Keuangan Jepang, Taro Aso mengatakan pada hari Selasa, 9 April 2019, desain baru 3 uang kertas itu akan diperkenalkan pada paruh pertama tahun fiskal 2024.


Untuk uang kertas tukaran 10 ribu yen, bagian depan uang berupa foto bankir sekaligus pebisnis terkenal yang dijuluki Bapak Kapitalisme Jepang, Eiichi Shibusawa (1840-1931). Shibusawa memainkan peran kunci dalam modernisasi perekonomian Jepang. Di bagian belakang uang berupa ilustrasi sat sisi dari stasion di Tokyo, Marunouchi.
Untuk 5 ribu yen, bagian depannya memuat gambar Umeko Tsuda (1864-1929), pendiri Universitas Tsuda, Tokyo. Tsuda bersekolah di Amerika Serikat dan menjadi pioner pendidikan perempuan Jepang di awal abad 20. Dan di bagian belakang akan memuat ilustarasi bunga-bunga khas Jepang.


Untuk uang kertas 1.000 yen, akan dimuat foto Shibasaburo Kitasato (1851-1931), ahli bakteri yang membantu pembentukan pondasi ilmu kedokteran modern di Jepang. Sedangkan di bagian belakang uang itu berupa The Great off Kanawaga, cetak balok kayu terkenal karya seniman ukyo-e, Katsushika Hokusai.
Foto uang baru ini akan diberi hologram 3D. Menurut Kementerian Keuangan Jepang, uang diberi hologram 3D merupakan yang pertama di dunia.
Menurut Aso, perubahan desain ketiga jenis itu tidak ada kaitannya dengan dimulainya era baru kekaisaran Jepang yang disebut Reiwa. Perubahan desain lebih pada mencegah pemalsuan setiap 20 tahun.


"Kami tidak terlalu meperhatikan pengumuman nama ea," kata Aso seperti dikutip dari Japan Times, Selasa, 9 April 2019.
Jepang juga akan memperkenalkan koin 500 yang baru pada paruh pertama tahun fiskal 2021.
Jepang terakhir kali memperkenalkan desain baru uang kertas yen pada tahun 2004, yang pengumumannya dilakukan pada 2002.




Credit  tempo.co






Kekaisaran Jepang Krisis Pewaris Takhta Laki-laki





Kaisar Jepang Akihito, disampingi oleh Permaisuri Michiko, menyampaikan pidato kepada para warga yang berkumpul di Istana Kekaisaran untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-85 di Tokyo, Jepang, 23 Desember 2018. [REUTERS / Issei Kato]
Kaisar Jepang Akihito, disampingi oleh Permaisuri Michiko, menyampaikan pidato kepada para warga yang berkumpul di Istana Kekaisaran untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-85 di Tokyo, Jepang, 23 Desember 2018. [REUTERS / Issei Kato]

CB, Jakarta - Turun takhta-nya Kaisar Jepang Akihito pada Mei mendatang memunculkan polemik baru, yakni tidak adanya pewaris laki-laki.
Silsilah Kekaisaran Jepang berdasarkan keturunan laki-laki saat ini hanya menyisakan Pangeran Hishashito, putra sang Putra Mahkota Naruhito, yang masih berusia 12 tahun.


Sejak tahun 1947, pewaris takhta Jepang kebanyakan adalah perempuan. Tapi, di tahun yang sama, pewaris takhta perempuan tidak diatur dalam pedoman kekaisaran.
Tidak dipungkiri dari masalah ini, nantinya ada sebuah undang-undang baru yang memungkinkan seorang permaisuri diizinkan untuk memimpin.
Masyarakat Jepang tidak keberatan jika seorang permaisuri memimpin Jepang di masa mendatang, walaupun ini masih sangat lama.


Dalam jajak pendapat yang digelar surat kabar lokal, pada Oktober-November tahun lalu, sebanyak 67 persen suara menginginkan adanya perubahan (amendemen) aturan mengenai pewaris takhta kekaisaran.
"Saya sangat menyayangkan ini. Hanya karena Putri Aiko seorang perempuan, mengapa kita tidak mengadopsi sistem seperti Kerajaan Inggris yang dipimpin Ratu Elizabeth II?" ujar Mizuho, warga Tokyo berusia 30 tahun.

Dari kiri: Putri Mahkota Jepang Masako, Putra Mahkota Naruhito, Kaisar Akihito dan Permaisuri Michiko menghadiri penampilan publik untuk perayaan Tahun Baru di Istana Kekaisaran di Tokyo, Jepang, 2 Januari 2017. REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Aturan saat ini menyebut bahwa putri-putri Kekaisaran Jepang akan kehilangan gelarnya jika menikahi non bangsawan, seperti Putri Mako, cucu Akihito yang menikahi warga biasa.
Usulan pewaris perempuan ini diyakini dari sebuah legenda berusia 250 tahun, yang berkisah tentang permaisuri pertama Jepang, Gosarumakachi yang diyakini sebagai utusan Dewi Matahari, Amaterasu.

Dengan pertimbangan tersebut, parlemen diminta untuk melakukan amandemen setelah penobatan Kaisar Naruhito 1 Mei mendatang, dengan catatan perumusan tersebut hanya dihadiri oleh legislator laki-laki.
Yuji Otabe, dosen Sejarah Jepang dari Universitas Shizouka menanggapi isu tersebut dengan mengatakan "mereka (kekaisaran) tidak ingin merasakan tekanan yang sama".

Keraguan Jepang terhadap kepemimpinan permaisuri bermula saat Putri Masako yang saat itu masih bertugas sebagai diplomat sakit berkepanjangan akibat tidak beradaptasi dengan baik dalam tradisi kekaisaran yang berpengaruh terhadap rendahnya keturunan laki-laki.
Peneliti keluarga kaisar, Hideo Tsuboi, mengatakan Kekaisaran Jepang dan Kerajaan Inggris sangatlah berbeda, sehingga menyebabkan sang permaisuri depresi.
"Kerajaan Inggris membolehkan keturunan perempuan memimpin takhta kerajaan, mungkin inilah yang membuat sang permaisuri tertekan," ujar peneliti Kekaisaran Jepang tersebut.




Credit  tempo.co





Venezuela Keluarkan 8 Ton Cadangan Emas di Bank Sentral


Sebuah gas air mata yang dilempar orang tak dikenal meledak di tengah kerumunan pendukung pimpinan oposisi Venezuela Juan Guaido di Caracas, Venezuela, Senin (1/4).
Sebuah gas air mata yang dilempar orang tak dikenal meledak di tengah kerumunan pendukung pimpinan oposisi Venezuela Juan Guaido di Caracas, Venezuela, Senin (1/4).
Foto: AP Photo/Natacha Pisarenko
Venezuela diperkirakan akan menjual emas batangan tersebut ke luar negeri.



CB, CARACAS -- Venezuela mengeluarkan delapan ton cadangan emas dari brankas mereka di bank sentral pada pekan lalu. Venezuela diperkirakan akan menjual emas batangan tersebut ke luar negeri karena kekurangan pendapatan.

Anggota parlemen dan salah satu sumber pemerintah yang identitasnya dirahasiakan mengatakan, penjualan emas tersebut dilakukan ketika Venezuela berupaya meningkatkan mata uang dalam menghadapi sanksi Amerika Serikat (AS). Sanksi tersebut menghalangi Venezuela mendapatkan pemasukan dari ekspor perusahaan minyak negara, PDVSA. Presiden Nicolas Maduro disebut semakin terisolasi dan telah beralih menjual cadangan emas sebagai satu-satunya sumber pendapatan mata uang asing.

Salah satu sumber di pemerintahan mengatakan, cadangan emas di bank sentral telah turun 30 ton sejak awal tahun sebelum Presiden AS Donald Trump memperketat sanksi. Kini jumlah cadarngan emas di brankas bank sentral Venezuela tersisa 100 ton dengan nilai lebih dari empat miliar dolar AS.

Dengan jumlah tersebut, cadangan emas di bank sentral diperkirakan akan habis pada akhir tahun, terutama untuk membayar impor barang-barang kebutuhan pokok. Hingga berita ini diturunkan, bank sentral Venezuela dan Kementerian Komunikasi belum memberikan tanggapan.

Anggota parlemen oposisi mengecam perusahaan yang membeli emas Venezuela atau memegangnya sebagai jaminan pinjaman. Sebab, mereka akan menyelamatkan Maduro dari krisis ekonomi dan kemanusiaan.

Hal serupa juga dilontarkan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri AS. Dalam pernyataannya, AS mengutuk semua upaya Maduro dan para pendukungnya mencari sumber daya dari rakyat Venezuela.

"Kami mendorong perusahaan, bank, dan entitas lain di AS maupun di negara lain agar tidak berpartisipasi dalam penjualan sumber daya Venezuela oleh rezim Maduro," ujar juru bicara tersebut dalam pernyataannya.

Selain cadangan yang dipegang oleh bank sentral di Caracas, pemimpin oposisi Juan Guaido berupaya membekukan rekening bank dan emas milik Venezuela di luar negeri, termasuk 31 ton emas di Bank of England senilai sekitar 1,3 miliar dolar AS.

Resesi ekonomi Venezuela memasuki tahun keenam. Negara tersebut mengalami hiperinflasi dan kekurangan barang-barang kebutuhan pokok, seperti makanan dan obat-obatan. Maduro telah melonggarkan pembatasan valuta asing, tetapi perekonomian masih belum pulih dan membutuhkan sumber pendapatan untuk membayar impor barang yang dibutuhkan.

Seorang sumber pemerintah mengatakan, emas dikeluarkan dari bank sentral ada pekan lalu. Ketika itu hanya pejabat tinggi yang hadir di kantor bank sentral. Sementara, sebagian besar karyawan diliburkan karena pemadaman listrik dan kekurangan air bersih. Sebelumnya, bank sentral juga telah mengeluarkan cadangan emas dengan jumlah yang sama pada Februari lalu.

"Mereka memindahkan emas keluar saat bank sentral dalam keadaan darurat," ujar anggota parlemen oposisi Angel Alvarado, sambil menambahkan bahwa emas tersebut akan dijual ke luar negeri.

Pada Januari, Washington meminta pembeli emas asing berhenti berbisnis dengan pemerintah Venezuela. Hal ini membuat Venezuela membatalkan rencana penjualan 29 ton emas ke Uni Emirat Arab (UEA). Awal tahun ini, perusahaan investasi Abu Dhabi Noor Capital membeli tiga ton emas dari Venezuela pada 21 Januari 2019. Perusahaan tersebut tidak akan membeli emas dalam jumlah besar hingga Venezuela berada dalam kondisi stabil.

Pada Maret 2018 lalu, pihak berwenang Uganda sedang menyelidiki kilang emas terbesar negara itu atas impor sekitar 7,4 ton emas, yang bernilai sekitar 300 juta dolar AS. Penyelidikan tersebut dilakukan setelah media pemerintah melaporkan impor emas kemungkinan berasal dari Venezuela. Juru bicara Departemen Luar Negeri Uganda menyatakan, negara harus mengambil langkah-langkah hukum yang tepat untuk menghentikan individu korup yang menjual aset Venezuela.




Credit  republika.co.id



35 Kota Swedia Bersedia Terima Kembali 230 Eks ISIS dan Keluarga



Warga sipil yang dievakuasi dari Baghouz menunggu di area pemeriksaan yang dikoordinir oleh Pasukan Demokrat Suriah. [CNN]
Warga sipil yang dievakuasi dari Baghouz menunggu di area pemeriksaan yang dikoordinir oleh Pasukan Demokrat Suriah. [CNN]

CB, Jakarta - Swedia akan menerima sekitar 150 eks militan ISIS dan istri mereka, bersama 80 anak-anaknya setelah ISIS tumbang di Baghouz, Suriah.
Ketika banyak yang menekankan bahwa menerima kembali eks militan itu berbahaya, tetapi kota-kota Swedia bersedia menyambut mereka dan hanya satu kota yang menolak.

Sebanyak 35 kota sedang bersiap untuk menerima hingga 230 orang yang kembali dari daerah Timur Tengah yang sebelumnya dikendalikan oleh ISIS, menurut surat kabar Dagens Nyheter, dikutip dari Sputnik, 8 April 2019.

Daftar calon pengungsi yang kembali dari Suriah dan Irak termasuk 150 eks militan dan istri mereka, serta 80 anak-anak.
Pada 24 April, Pusat Pencegahan Kekerasan Ekstremisme (CVE) akan mengadakan diskusi dengan pemerintah kota tentang bagaimana penerimaan harus dilanjutkan.

Menurut CVE, sangat penting untuk memiliki fokus pencegahan kejahatan. Tujuannya adalah untuk mencapai gambaran yang jelas tentang situasi dan kemudian menyesuaikan upaya yang akan diterapkan.
"Ini bisa mengenai dukungan dan bantuan yang dapat disediakan oleh pemerintah kota. Tetapi juga sistem perawatan kesehatan harus berpartisipasi, termasuk dalam bentuk psikiatri," kata kepala CVE Jonas Trolle kepada Dagens Nyheter.
Sementara Trolle menekankan pentingnya penuntutan mereka yang bersalah atas pelanggaran teroris dan kejahatan perang, ini mungkin membuktikan tugas yang sulit untuk diselesaikan karena masalah pembuktian.

Sebuah pemandangan yang memperlihatkan sebuah kamp pengungsi untuk orang-orang yang kehilangan tempat tinggal akibat pertempuran antara Pasukan Demokratik Suriah dengan Militan ISIS di Ain Issa, Suriah, 3 Oktober 2017. REUTERS
Sejauh ini, Swedia telah menerima puluhan orang yang kembali, tetapi hanya satu kasus yang berakhir dengan persidangan dan hukuman.
Trolle menekankan bahwa mantan pria atau perempuan ISIS, dan bahkan anak-anak mungkin termotivasi secara ideologis.

Menurut Trolle, keyakinan ekstremis mereka dapat menghasilkan bentuk-bentuk serangan teroris yang lebih sederhana, tetapi juga dalam radikalisasi yang cepat di lingkungan mereka.

"Akan sangat berbahaya jika mereka pulang dan merasa bahwa mereka memiliki carte blanche (kewenangan tanpa syarat), ini dapat memicu radikalisasi lebih lanjut di semua jenis lingkungan ekstremis," jelas Trolle.
Pada hari Jumat, CVE bertemu dengan Save the Children, psikiater anak-anak dan perwakilan dari layanan sosial untuk secara khusus mendiskusikan strategi perawatan yang dapat digunakan untuk membantu anak-anak yang kembali.
"Sangat penting bagi kami untuk mengumpulkan semua pihak yang relevan dan mengklarifikasi kebutuhan yang ada," jelas Jonas Trolle.

Sebelumnya, nasib mengembalikan eks militan ISIS dan keturunan mereka, yang lahir di Timur Tengah, memicu reaksi beragam dan terpolarisasi di Swedia.
Imam Kashif Virk dari cabang Islam Ahmadiyah berpendapat bahwa teroris ISIS pantas mendapat kesempatan kedua dan butuh bantuan.
Dalam pendapatnya untuk Dagens Samhälle, Kashif juga mengecam politisi Swedia karena tidak melakukan cukup banyak untuk membantu minoritas, dengan menyebut frustrasi sebagai alasan utama mengapa orang bergabung dengan kelompok-kelompok ekstremis seperti ISIS.



Credit tempo.co



Soal Respon Balasan Iran, Militer AS Cuek


Soal Respon Balasan Iran, Militer AS Cuek
Juru Bicara Pentagon, Rebecca Rebarich mengatakan, Kementerian Pertahanan Amerika Serikat belum mengubah kebijakan keterlibatan militer setelah keputusan Iran. Foto/Istimewa

WASHINGTON - Juru Bicara Pentagon, Rebecca Rebarich mengatakan, Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS) belum mengubah kebijakan keterlibatan militer setelah keputusan Iran. Teheran memasukkan Pusat Komando AS (CENTCOM) dalam daftar teroris, sebagai respon atas keputusan serupa Washington terhadap Garda Revolusi Iran (IRGC).

"Aturan keterlibatan Kementerian Pertahanan AS tidak berubah sebagai hasil dari pengumuman ini. Kami tidak memiliki informasi yang kredibel untuk menyarankan ada ancaman yang akan terjadi," kata Rebarich, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (9/4).

Seperti diketahui, kemarin Presiden Donald Trump kemarin mengumumkan IRGC sebagai organisasi teroris. Keputusan Washington menetapkan badan militer negara lain sebagai kelompok teroris ini merupakan yang pertama kalinya dalam sejarah.

Meski telah diumumkan kemarin, status IRGC sebagai organisasi teroris dalam daftar Organisasi Teroris Asing (FTO) Amerika baru akan berlaku pada 15 April 2019.

"IRGC adalah sarana utama pemerintah Iran untuk mengarahkan dan melaksanakan kampanye teroris globalnya," kata Trump dalam sebuah pernyataan. Pemerintahannya telah lama mengkritik Iran karena pengaruhnya di Irak, Suriah dan Yaman.

Sementara itu, Iran menyebut penetapan IRGC sebagai kelompok teroris adalah hadiah yang diberikan AS terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, jelang pemilihan umum. 



Credit  sindonews.com



Rombak Pejabat, Trump Copot Komandan Paspampres


Rombak Pejabat, Trump Copot Komandan Paspampres
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. (REUTERS/Jonathan Ernst)




Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan mencopot Direktur Secret Service, Randolph Alles. Hal itu diduga sebagai bagian dari upaya Trump merombak sejumlah pejabat lembaga yang berada di bawah kewenangan Kementerian Keamanan Dalam Negeri (DHS).

Dalam pernyataan yang dilansir The Guardian, Selasa (9/4), Sekretaris Pers Gedung Putih, Sarah Huckabee Sanders, mengatakan Alles telah melakukan pekerjaan dengan baik selama dua tahun terakhir. Dia menyatakan Trump berterima kasih atas jasanya kepada negara selama lebih dari 40 tahun.

"Alles akan meninggalkan (posisinya) dalam waktu dekat dan Presiden Trump telah memilih James M. Murray, anggota Secret Service, untuk mengambil alih posisi Direktur pada awal Mei," kata Sanders.


Trump memutuskan hal ini kurang dari sepekan setelah menarik kembali nominasi Direktur Penindakan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE), dan sehari setelah Menteri Keamanan Dalam Negeri, Kirstjen Nielsen, mengundurkan diri. 


Kepergian Alles dilaporkan bermula dari konflik pribadi. Namun, tiga sumber Associated Press menyatakan kepergian Alles tak berhubungan dengan pengunduran diri Nielsen atau pun permasalahan keamanan di properti pribadi Trump di Florida.

Baik Trump atau Gedung Putih masih menutupi soal kabar perombakan di DHS, yang mengawasi masalah imigrasi dan keamanan perbatasan. Namun, hal ini terlihat berkaitan dengan kemarahan Trump atas gelombang pendatang baru dari Amerika Tengah dan keinginannya meningkatkan keamanan perbatasan.

Presiden dari Partai Republik menjadikan masalah pendatang gelap sebagai fokus kampanyenya pada 2016. Dia berjanji membangun tembok di sepanjang perbatasan selatan dengan Meksiko, yang sampai saat ini belum terwujud.

Trump mengatakan dia akan mengangkat masalah keamanan perbatasan untuk kampanyenya dalam Pilpres 2020.

Alles, mantan Komandan Korps Marinir, direkomendasikan mengisi posisi Wakil Komisaris Pelaksana Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan. 


Dalam sebuah pesan, Alles menegaskan dia tidak dipecat. Dia menyatakan sedang dalam masa transisi sesuai perintah pimpinan.

"Tidak diragukan lagi kamu sudah melihat laporan media terkait 'pemecatan' saya/ Saya bisa pastikan bukan itu permasalahannya. Faktanya diberitahu pekan lalu oleh pihak administrasi bahwa pergeseran kepemimpinan terjadi di seluruh Departemen Keamanan Dalam Negeri," ucap Alles.

"Presiden menginstruksikan pergeseran ini dan saya mengikutinya," ujar Alles.


Secret Service bertugas sebagai pengawal presiden dan wakil presiden, serta sejumlah pejabat penting di AS. Di sisi lain, mereka juga diberi kewenangan sebagai aparat keamanan dan bisa menyelidiki kasus yang menyangkut keamanan negara.




Credit  cnnindonesia.com




Tak Ultimatum Keras Turki soal S-400, Pentagon Salahkan Trump



Tak Ultimatum Keras Turki soal S-400, Pentagon Salahkan Trump
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan (kiri) dan Presiden Amerika Serikat Donald John Trump. Foto/REUTERS


WASHINGTON - Beberapa pejabat Departemen Luar Negeri dan Pentagon secara pribadi menyalahkan Presiden Donald Trump karena gagal menerbitkan ultimatum keras kepada Turki atas pembelian sistem pertahanan rudal S-400 buatan Rusia. Beberapa sumber yang mengetahui masalah tersebut mengungkapnya kepada ABC News.

Selama berbulan-bulan, pejabat senior, termasuk Wakil Presiden Mike Pence, Menteri Luar Negeri Michael Pompeo dan Pelaksana Tugas Menteri Pertahanan Patrick Shanahan, telah memperingatkan Turki agar tidak memilih sistem rudal Rusia yang tidak sesuai dengan sistem pertahanan NATO. Mereka menyatakan keprihatinan bahwa Turki, sekutu NATO, nekat membeli sistem rudal Rusia daripada sistem rudal Patriot buatan Amerika Serikat (AS).

Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Rusia Vladimir Putin telah bertemu di Moskow pada hari Senin untuk membahas pengiriman sistem rudal S-400 ke Ankara.

Sejak Erdogan secara pribadi merundingkan pembelian senjata pertahanan canggih Moskow dengan Trump, para pejabat Departemen Luar Negeri dan Pentagon berharap ada tekanan dari Trump untuk "membunuh" kesepakatan pembelian tersebut.

Tetapi, selama percakapan telepon pada 22 Februari antara kedua pemimpin tersebut, Erdogan justru menyampaikan keluhan soal ancaman sanksi yang dirancang Kongres AS. Menurut tiga pejabat AS, Erdogan menyampaikan kepada Trump bahwa Kongres melanggar kekuasaan eksekutif presiden dengan mengeluarkan ancaman sanksi terhadap Turki atas kesepakatannya dengan Rusia.

Erdogan, dalam percakapan telepon, diyakini mengatakan kepada Trump bahwa kemungkinan sanksi dari Kongres berdasarkan undang-undang sanksi bernama Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) itu adalah "tidak konstitusional". "Karena menghilangkan kekuatan eksekutif Anda," kata dua pejabat AS menirukan Erdogan dalam percakapan telepon itu.

Menurut dua pejabat itu, Trump kemudian menjawab bahwa dia akan berbicara dengan Kongres. "Tanggapan presiden tidak terjebak sehingga Erdogan melihat apa yang dipertaruhkan," kata pejabat lain yang mengetahui percakapan telepon tersebut.

Tidak jelas apakah presiden bisa menghentikan kesepakatan pembelian sistem pertahanan rudal S-400 Moskow oleh Ankara karena Turki adalah negara berdaulat.

Gedung Putih, pada Selasa (9/4/2019), tidak menanggapi permintaan ABC News untuk berkomentar.

Menjelang percakapan telepon antara Trump dengan Erdogan, sumber pemerintah Amerika mengatakan kepada ABC News bahwa ada upaya besar dari pejabat Departemen Luar Negeri dan Pentagon untuk mempersiapkan apa yang akan disampaikan presiden Trump, termasuk kemungkinan konsekuensi.

Pompeo dan Shanahan sebelumnya juga telah berbicara dengan Erdogan tetapi tanpa kemajuan nyata. "Itulah sebabnya peran Trump dalam hal ini sangat kritis, karena Erdogan tidak mendengarkan para utusan yang ditemuinya," kata seorang pejabat yang terlibat dalam masalah ini.

Para ahli militer khawatir sistem rudal Rusia itu dapat mengekspos pertahanan Barat kepada Moskow, karena S-400 berpotensi dapat mengancam teknologi jet tempur siluman F-35.

Sitem pertahanan S-400 mampu menembak jatuh pesawat terbang, drone, dan rudal jelajah dengan jangkauan tembakan misilnya mencapai hingga 250 mil.

China yang telah membeli senjata pertahanan Mosokow itu sudah dijatuhi sanksi oleh Washington.

"Saya tidak menyarankan bahwa Turki tidak dapat dipercaya, tetapi saya mengatakan bahwa Anda mengambil risiko lain dengan sistem Anda, dengan apa yang mungkin merupakan teknologi kami yang paling sensitif," kata Jenderal Curtis Scaparrotti, komandan Komando Eropa AS. 




Credit  sindonews.com




Presiden Turki puji dukungan Bolivia buat Palestina


Presiden Turki puji dukungan Bolivia buat Palestina

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan (Kanan) dan Presiden Bolivia Juan Evo Morales Ayma (Kiri) mengadakan taklimat bersama setelah pertemuan mereka di Kompleks Presiden di Ankara, Turki, 9/4-2019 (Volkan Furuncu - Anadolu Agency) (Anadolu Agency)





Ankara (CB) - Presiden Turki pada Selasa (9/4) memuji dukungan Bolivia buat Al-Quds dan juga memuji pendekatan negara Amerika Selatan tersebut mengenai masalah Dataran Tinggi Golan.

Pernyataan Revep Tayyip Erdogan itu disampaikan dalam taklimat bersama dengan timpalannya dari Bolivia Juan Evo Morales Ayma, yang sedang berkunjung, di Kompleks Presiden di Ibu Kota Turki, Ankara.

"Saya ingin berterima kasih kepada Bolivia atas dukungannya dalam masalah Palestina, terutama mengenai status Al-Quds (Jerusalem) dan perlindungan warga sipil Palestina," kata Erdogan, sebagaimana dikutip Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu pagi. Ia juga memuji pendekatan Bolivia mengenai masalah Dataran Tinggi Golan.

Erdogan menyatakan masalah regional dan global dibahas dan keprihatinan mengenai kemunculan kelompok sayap-kiri dan kecenderungan yang merugikan Islam juga dibahas selama pertemuan mereka.

Pada Maret, Presiden AS Donald Trump mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah Israel.

Tindakan tersebut dilakukan setelah Trump mengakui Al-Quds sebagai ibu kota Israel pada penghujung 2017 dan memindahkan kedutaan besar negerinya dari Tel Aviv ke Al-Quds tahun lalu, sehingga menyulut kemarahan dunia Islam.

Al-Quds tetap menjadi inti konflik selama beberapa dasawarsa di Timur Tengah; rakyat Palestina berharap Al-Quds Timur --yang diduduki Israel sejak 1967-- suatu hari nanti menjadi Ibu Kota Negara Palestina.

Hubungan Turki-Bolivia

Pada gilirannya Presiden Bolivia Juan Evo Morales menyampaikan kesediaan untuk meningkatkan hubungan dengan Turki. "Saya percaya kami dapat mewujudkan ini sebab kami memiliki pandangan yang sama."

Sementara itu Moralez mengecam AS "karena mengangkat presiden untuk Venezuela. Presiden Bolivia tersebut menolak tindakan AS itu.

"Mengangkat presiden hari ini seperti pengangkatan gubernur selama era kolonial," katanya.

Pada Januari, pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido mengumumkan diri sebagai penjabat presiden, tindakan yang didukung oleh AS, banyak negara Eropa dan negara Amerika Latin.

Presiden Bolivia tersebut, yang memuji sikap Turki mengenai krisis Bolivia, mengatakan, "Saya sangat mengetahui negara Venezuela, pemerintahnya dan rakyatnya ... Itu adalah negara yang mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaannya meskipun menghadapi masalah fiskal. Itu sebabnya mengapa kami mendukung mereka."

Ia menyeru rakyat negara Amerika Latin agar menolak setiap campur-tangan militer tak peduli apa pun ideologinya.

Morales juga mengatakan Bolivia mengharapkan kerja sama dengan Turki di bidang industri pertahanan.

"Kami memerlukan kerja sama di bidang pertahanan, terutama untuk memerangi penyelundupan. Kami ingin mengalihkan dan membeli teknologi kerja sama dengan militer, dan kami memerlukan itu," katanya.

Presiden Bolivia itu juga menyampaikan rasa senangnya sehubungan dengan rencana Turki untuk melakukan penerbangan langsung ke Bolivia pada kuartal pertama 2020.





Credit  antaranews.com