Jumat, 05 April 2019

Ankara Balas Ultimatum Pence: Pilih Turki atau Teroris



Ankara Balas Ultimatum Pence: Pilih Turki atau Teroris
Foto/Ilustrasi/Istimewa


ANKARA - Wakil Presiden Turki Fuat Oktay membalas peringatan Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Mike Pence terkait kisruh pembelian sistem anti rudal S-400 Rusia. Pence sebelumnya mengeluarkan ultimatum kepada Turki pilih untuk menjadi sekutu NATO atau S-400 Rusia.

“Amerika Serikat harus memilih. Apakah negara itu ingin tetap menjadi sekutu Turki atau mempertaruhkan persahabatan kita dengan bergabung dengan teroris untuk melemahkan pertahanan sekutu NATO melawan musuh-musuhnya?" cuit Oktay di Twitter, sebagai tanggapan atas ultimatum Mike Pence seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (4/4/2019).

Perang kata-kata antara politisi top kedua negara meletus dua hari setelah Pentagon menghentikan pengiriman peralatan terkait jet tempur F-35 ke Turki. Departemen Pertahanan AS menegaskan bahwa pengiriman tidak akan dilanjutkan kecuali Turki membatalkan pembelian perangkat keras Rusia.

Turki, yang telah menjadi mitra penting dalam program F-35 AS, sekali lagi mengingatkan AS bahwa pembelian S-400 adalah kesepakatan yang telah dilakukan.

"(S-400) tidak akan diintegrasikan ke dalam sistem NATO," kata Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu.

Cavusoglu mencoba mengadvokasi pembentukan kelompok teknis multi-partai yang akan memastikan sistem pertahanan udara tidak akan menjadi ancaman bagi kedua F-35 atau sistem NATO lainnya. Dia juga mengisyaratkan bahwa masalah tersebut kemungkinan besar akan diselesaikan antara Presiden Donald Trump dan Presiden Turki Recep Erdogan.

Turki telah lama menegaskan bahwa, sebagai negara berdaulat, memiliki hak untuk memilih mitra dagang dan pemasok senjata. Ankara berulang kali menekankan bahwa membeli sistem Rusia sangat penting untuk pertahanan nasional negara itu, di tengah konflik Suriah yang sedang berlangsung tepat di depan pintunya.

Selain ketegangan yang berpusat di sekitar kesepakatan senjata, Turki telah menyatakan keprihatinan yang berkelanjutan atas dukungan Washington terhadap milisi Kurdi Suriah, yang berada di garis depan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didukung AS. Ankara menganggap pasukan Kurdi di Suriah dan Irak sebagai perpanjangan "teroris" Partai Pekerja Kurdistan (PKK), sebuah pemberontakan yang berbasis di Turki. 




Credit  sindonews.com



Rusia Disebut Kembangkan Telepati untuk Ciptakan Tentara Super



Tentara Rusia berada di Lapangan Merah saat gladi bersih jelang Parade militer Hari Kemenangan pada 3 Mei 2018. Parade militer Hari Kemenangan memperingati 73 tahun kemenangan pada Perang Dunia II. AP
Tentara Rusia berada di Lapangan Merah saat gladi bersih jelang Parade militer Hari Kemenangan pada 3 Mei 2018. Parade militer Hari Kemenangan memperingati 73 tahun kemenangan pada Perang Dunia II. AP

CB, Jakarta - Sebuah majalah militer Angkatan Darat Rusia merilis artikel bahwa militer mengembangkan telepati atau kemampuan parapsikologi untuk menciptakan tentara super masa depan.
Menurut laporan Russia Today, 4 April 2019, Armeisky Sbornik (Army Digest/Intisari Tentara), majalah yang dikelola oleh Kementerian Pertahanan, mengklaim militer sangat menyukai parapsikologi, yang mempelajari hal-hal aneh seperti telepati, prekognisi, pengalaman mendekati kematian, atau reinkarnasi.

Proyek ini bukan hal baru di militer Rusia. Kembali pada akhir 1980-an, militer Uni Soviet mulai mengembangkan apa rencana berjudul "tentara super untuk perang masa depan" yang disebut "metacontact", atau dengan kata lain semacam kekuatan telepati yang dapat membuat prajurit memiliki kemampuan super.
Prajurit dengan parapsikologi mampu menggunakan kekuatan otaknya untuk membakar chip di generator, menguping pembicaraan atau mengganggu sistem telekomunikasi, termasuk gelombang televisi dan radio.

Militer Rusia juga telah bereksperimen dengan keterampilan linguistik lain-lain. Sebuah telepatis dilaporkan berhasil membaca file yang dikunci di brankas yang ditulis dalam bahasa yang tidak ia mengerti.

ilustrasi telepati. crystalinks.com
Majalah tersebut mengungkap bahwa kontak telepati dapat membantu pasukan untuk menghindari penyergapan, mendeteksi tempat persembunyian dan merawat mereka yang terluka dalam pertempuran. Telepati juga sangat diperlukan saat melakukan interogasi non-verbal terhadap prajurit musuh.
"Sang interogator akan tahu orang macam apa dia, kekuatan atau kelemahan apa yang dimilikinya, dan apakah dia baik untuk merekrut. Membiarkan pikiran musuh terbuka lebar adalah 100 persen tepat," klaim artikel tersebut.

Politisi senior Rusia , pemimpin bisnis dan manajer tinggi di sektor perbankan juga diajari beberapa keterampilan telepati.
Mengesampingkan gurauan, beberapa militer tingkat atas telah dengan cermat mempelajari cara-cara mempengaruhi pikiran manusia dan memanipulasi perilaku manusia.
Banyak negara-negara adikuasa telah menggunakan perang psikologis dalam konflik baru-baru ini. Contohnya Irak dan Afganistan, di mana kampanye AS untuk memenangkan hati dan pikiran dalam pertempuran.

Namun, upaya seperti itu tidak pernah dibuktikan secara ilmiah.
Ilmuwan Rusia skeptis tentang publikasi ini. Yevgeny Aleksandrov, kepala komisi pseudo-sains di Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia mengatakan, bahwa ada beberapa penelitian rahasia "parapsikologi tempur", tetapi studi telepati semacam itu dianggap tidak masuk akal.




Credit  tempo.co




Pentagon Akan Sebar Satelit Pendeteksi Rudal Hipersonik Rusia



Pentagon Akan Sebar Satelit Pendeteksi Rudal Hipersonik Rusia
Pesawat jet tempur MiG-31 Rusia saat menguji terbang rudal hipersonik Kinzhal. Foto/Sputnik/Evgeny Biyatov


WASHINGTON - Pentagon berencana untuk menyebarkan satelit yang mampu mendeteksi rudal hipersonik Rusia. Keputusan itu dilatarbelakangi oleh perkembangan dari kendaraan peluncur hipersonik (HGV) yang terus dikembangkan oleh Rusia dan China.

Kendaraan peluncur itu mampu bermanuver di tengah penerbangan dan membuat lintasan mereka tidak dapat diprediksi oleh sistem pertahanan rudal sehingga membuat sistem pertahanan tersebut menjadi tidak berguna.

Wakil Menteri Pertahanan Amerika Serikat untuk Kebijakan John Rood, seperti dikutip Sputnik, Jumat (5/4/2019), mengatakan Pentagon berencana untuk mulai menyebarkan "sensor berbiaya rendah" ke orbit Bumi yang mampu mendeteksi peluncuran rudal hipersonik dan melacaknya. 

Pengumuman itu dibuat selama rapat dengar pendapat dengan Komite Layanan Angkatan Bersenjata Senat AS, di mana Rood menanggapi pertanyaan tentang bagaimana AS akan melawan senjata hipersonik.

Pada saat yang sama, wakil menteri itu gagal memberikan perincian tentang bagaimana Pentagon berencana untuk menjatuhkan rudal hipersonik. Menurutnya, militer sedang berupaya mengembangkan cara untuk memengaruhi misil hipersonik musuh selama penerbangan.

Selama rapat dengar pendapat yang ditujukan untuk permintaan anggaran militer, Rood secara khusus menekankan perlunya mengembangkan pertahanan terhadap rudal hipersonik. Dia mengakui bahwa Rusia dan China mengembangkan senjata canggih, termasuk kendaraan peluncur hipersonik (HGV). 

Wakil menteri mencatat bahwa rudal seperti itu mampu bermanuver di atmosfer, sehingga membuat lintasan mereka tidak dapat diprediksi oleh sistem pertahanan rudal.

Presiden Rusia Vladimir Putin telah mempresentasikan rudal hipersonik 3M22 Zircon beberapa waktu lalu. Dia mengungkapkan bahwa misil itu dapat mencapai kecepatan lebih dari 9 Mach dan menyerang target baik di laut maupun di darat dengan jarak hingga 1.000 kilometer. 





Credit  sindonews.com




Rusia Kerahkan Kemampuan Perang Elektronik untuk Rahasiakan Putin



Presiden Rusia Vadlimir Putin menyampaikan pidato tahunannya kepada Majelis Federasi Rusia, 20 Februari 2019.[TASS]
Presiden Rusia Vadlimir Putin menyampaikan pidato tahunannya kepada Majelis Federasi Rusia, 20 Februari 2019.[TASS]

CBMoskow – Rusia telah mengerahkan kemampuan perang elektronik besar-besaran untuk menyembunyikan keberadaan Presiden Rusia, Vladimir Putin.

Sebuah lembaga riset asal Amerika Serikat, C4ADS, melansir tim ahli dari Rusia menggunakan trik canggih GPS, yang membuat keberadaan Putin secara sinyal telekomunikasi tidak bisa diketahui.
Rusia disebut melakukan 9.883 kali operasi pengelabuan GPS baik di Rusia, Crimea, dan Suriah antara Februari 2016 hingga November 2018.

“Group ini mengklaim menemukan adanya korelasi dekat antara gerakan Putin dan sinyal palsu GPS, yang mengelabui sistem navigasi,” begitu dilansir Moscow Times dan Janes pada Kamis, 4 April 2019.
Menurut lembaga riset C4ADS, operasi pengelabuan GPS ini berlangsung dalam cakupan wilayah yang luas, dan durasi yang lebih lama dari yang diperkirakan sebelumnya.

Pengelabuan sinyal GPS ini juga bermanfaat untuk menghalau drone dari mendatangi wilayah udara terlarang. Namun, operasi GPS ini berdampak kepada kegiatan sipil seperti kapal laut, yang membuat mereka berada di lokasi yang jauh.
Kemampuan teknologi perang elektronik Rusia ini menunjukkan negara ini memiliki kelebihan dibanding negara lain untuk mencapai target taktis dan strategis di dalam negeri dan luar negeri. Namun, teknologi yang relatif murah dan mudah digunakan ini beresiko digunakan untuk tujuan kriminal.





Credit  tempo.co





NATO Tegaskan Tak Ingin Perang Dingin Baru dengan Rusia



NATO Tegaskan Tak Ingin Perang Dingin Baru dengan Rusia
Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg menyatakan tidak ingin Perang Dingin dan perlombaan senjata baru dengan Rusia. Foto/Istimewa


BRUSSELS - Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg menyatakan tidak ingin Perang Dingin dan perlombaan senjata baru dengan Rusia. Namun, dia menyebut NATO tidak bisa "naif" terhadap bahaya yang ditimbulkan Rusia.

Stoltenberg mengawali pernyataannya dengan meminta Moskow untuk kembali mematuhi perjanjian INF, yang bertujuan mencegah perang nuklir di Eropa. Dia mengatakan, meskipun ada seruan berulang-ulang agar Rusia kembali mematuhi INF, Rusia tidak mengambil langkah untuk melakukannya, dan waktu semakin menipis.

Pelanggaran Rusia, kata Stoltenberg, menimbulkan bahaya akut bagi Eropa karena rudal baru yang dikerahkan Rusia ke Eropa sangat sulit dideteksi, membuat waktu peringatan menjadi hanya beberapa menit. Dia juga mengatakan, hal ini mengurangi ambang batas untuk penggunaan senjata nuklir di konflik bersenjata.

"Tidak ada rudal Amerika baru di Eropa, tetapi ada rudal baru Rusia. Perjanjian yang hanya dihormati oleh satu pihak tidak akan membuat kita aman," ucap Stoltenberg, seperti dilansir Anadolu Agency pada Kamis (4/4).

Stoltenberg menegaskan, bahwa sementara NATO harus bersiap untuk dunia tanpa perjanjian INF, NATO tidak akan "mencerminkan" tindakan Rusia, dan mengatakan aliansi itu tidak berniat mengerahkan rudal nuklir berbasis darat di Eropa.

"Tindakan kami akan diukur dan dikoordinasikan. NATO akan selalu mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memberikan pencegahan yang kredibel dan efektif," tukasnya. 





Credit  sindonews.com




FBI Usut Kaitan Wanita di Resor Trump dengan Intelijen China


FBI Usut Kaitan Wanita di Resor Trump dengan Intelijen China
Donald Trump dan Melania Trump di Mar-a-Lago. (AFP PHOTO / NICHOLAS KAMM)




Jakarta, CB -- Biro Investigasi Federal (FBI) memeriksa Yuzing Zhang yang masuk ke Ma-a-Lago, resor milik Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Diduga Zhang memiliki hubungan dengan intelijen China.

Demikian dikatakan sumber pemerintah AS, seperti dikutip Reuters, Kamis (4/4).

Zhang ditangkap karena masuk ke resor Mar-A-Lago, Florida, secara ilegal, Sabtu (30/3). Awalnya Zhang mengaku diminta rekannya menemui salah satu anggota keluarga Trump untuk membicarakan hubungan ekonomi China-AS.


Zhang bisa mengakses masuk ke wilayah resor karena kesalahan komunikasi di antara petugas keamanan Mar-A-Lago. Zhang saat itu mengatakan kepada agen Secret Services di pintu masuk ingin ke kolam renang.  Dia menunjukan dua paspor Republik Rakyat Tiongkok. 


Petugas keamanan mengira Zhang merupakan salah satu anggota resor karena ada seorang anggota bernama sama. Namun, petugas mulai curiga saat Zhang tidak mengetahui jalan masuk di wilayah resor.

Zhang berbohong kepada resepsionis, mengatakan dirinya akan menghadiri acara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu 'United Nations Friendship Event between China and the United States'.

Agen Secret Services pun curiga dan menagkap Zhang. Petugas menyita empat buah ponsel, laptop, dan sebuah USB yang berisi malware.

Zhang dituduh telah membuat pernyataan palsu dan memasuki area terlarang. Dia ditahan, dan akan disidang pengadilan pekan depan.


Sejak menjabat pada Januari 2017, Trump kerap mengunjungi Mar-a-Lago, kawasan bisnis di Palm Beach. Dia juga sering menjamu orang terdekatnya di resor miliknya itu.

Terkait insiden itu, Trump mengatakan insiden tersebut hanyalah insiden kecil dan kebetulan.

Namun, Ketua Komite Intelijen AS Adam Schiff menduga Zhang teridentifikasi memiliki keterkaitan dengan Partai Komunis Tiongkok.





Credit  cnnindonesia.com



Filipina: Keberadaan kapal China di perairan sengketa ilegal


Filipina: Keberadaan kapal China di perairan sengketa ilegal

Keberadaan ratusan kapal China di dekat pulau yang diduduki Manila di Laut China Selatan yang bersengketa, ilegal dan jelas melanggar kedaulatan Filipina, kata kementerian luar negeri negara tersebut, Kamis. (AFP/Getty Images)


Manila (CB) - Keberadaan ratusan kapal China di dekat pulau yang diduduki Manila di Laut China Selatan yang bersengketa, ilegal dan jelas melanggar kedaulatan Filipina, kata kementerian luar negeri negara tersebut, Kamis.

"Tindakan seperti itu ketika tidak disangkal oleh pemerintah China dianggap telah diadopsi olehnya," menurut pernyataan Departemen Luar Negeri, beberapa hari setelah Filipina mengatakan bahwa pihaknya akan mengajukan protes diplomatik atas kapal-kapal tersebut.

Keberadaan ratusan kapal di sekitar pulau Thitu secara terus menerus menimbulkan pertanyaan tentang niat dan kekhawatiran mereka atas perannya "mendukung tujuan yang bersifat koersif," kata kementerian itu.

Data militer menunjukkan bahwa Filipina mengawasi lebih dari 200 kapal China di dekat pulau Thitu, atau Pagasa, sejak Januari hingga Maret tahun ini.

Selain Filipina, Brunei, China, Malaysia, Taiwan dan Vietnam memilik klaim kedaulatan yang bersaing di perairan ramai tersebut, kawasan yang dilalui barang dagangan senilai 3,4 triliun dolar AS setiap tahunnya.






Credit  antaranews.com



Filipina Protes Kehadiran Ratusan Kapal CIna



Presiden Filipina, Rodrigo Duterte (kanan), dan Presiden Cina, Xi Jingping (kiri) menjelang penandatanganan di Beijing, Cina, pada Oktober 2016. Reuters
Presiden Filipina, Rodrigo Duterte (kanan), dan Presiden Cina, Xi Jingping (kiri) menjelang penandatanganan di Beijing, Cina, pada Oktober 2016. Reuters

CBManila – Kementerian Luar Negeri Filipina mengatakan kehadiran ratusan kapal nelayan Cina dekat pulau yang dikuasai Manila di Laut Cina Selatan sebagai ilegal. Ini juga disebut sebagai pelanggaran jelas kedaulatan Filipina.

“Tindakan-tindakan itu jika tidak disangkal oleh pemerintah Cina akan terlihat bahwa tindakan itu memang dilakukannya,” kata kemenlu Filipina dalam pernyataan seperti dilansir Reuters pada Kamis, 4 April 2019.
Pemerintah Filipina mengeluhkan kehadiran kapal nelayan Cina di dekat pulau Thitu, yang terjadi berulang kali dalam periode yang lama. Ini memunculkan pertanyaan apakah ada niat atau peran dalam mendukung tujuan yang bersifat koersif.

Data pemerintah Filipina mencatat ada sekitar 200 kapal nelayan asal Cina berlayar di dekat pulau Thitu atau Pagas, yang merupakan nama lokal pulau itu, dari Januari hingga Maret 2019.
Saat ini, selain Filipina sejumlah negara ASEAN juga mengklaim kepemilikan wilayah di Laut Cina Selatan seperti Brunei, Malaysia, dan Vietnam. LCS diduga memiliki cadangan minyak dan gas berlimpah serta menjadi jalur perdagangan dunia dengan nilai sekitar US$3.4 triliun atau sekitar Rp48 ribu triliun per tahun.

Presiden Filipina, Rodrigo Duterte. Youtube



Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, mengakui adanya potensi konflik yang besar dengan Cina. Namun, dia menyebut kemampuan teknologi persenjataan negara itu masih kalah jauh dari Cina sehingga mudah kalah jika berperang.
Duterte, seperti dlansir Philstar, mengaku khawatir karena Cina memiliki rudal jelajah presisi yang mampu menghancurkan ibu kota Manila dalam waktu tujuh menit sejak diluncurkan.



Credit  tempo.co



AS Desak Sekutu NATO Adaptasi dengan Ancaman Baru Rusia dan China



AS Desak Sekutu NATO Adaptasi dengan Ancaman Baru Rusia dan China
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Michael Mike Pompeo. Foto/REUTERS


WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) mendesak sekutu-sekutu NATO untuk beradaptasi menghadapi ancaman baru Rusia, China dan arus migrasi yang tak terkendali. Desakan disampaikan Menteri Luar Negeri Michael Pompeo.

Pompeo menyampaikan seruannya pada awal pertemuan para menteri luar negeri Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) di Washington hari Kamis. Pertemuan itu menandai peringatan 70 tahun aliansi militer transatlantik.

"Kita harus menyesuaikan aliansi kita untuk menghadapi ancaman yang muncul, entah itu agresi Rusia, migrasi yang tidak terkendali, serangan dunia maya, ancaman terhadap keamanan energi, kompetisi strategis China termasuk teknologi dan 5G, dan banyak masalah lainnya," kata Pompeo.

Dalam dokumen strategi 2018, militer AS menempatkan serangan balasan terhadap China dan Rusia di jantung strategi pertahanan nasional baru.

Sesi pertama pertemuan para menteri luar negeri NATO berfokus pada cara-cara untuk mencegah Rusia, termasuk di Laut Hitam tempat militer Moskow menangkap tiga kapal Angkatan Laut Ukraina tahun lalu. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg meminta Moskow untuk membebaskan kapal-kapal Ukraina dan para awaknya.

Lebih lanjut, Pompeo menyinggung apa yang dia sebut sebagai pelanggaran Rusia terhadap Perjanjian Intermediate-range Nuclear Forces (INF) 1987 merupakan bagian dari "pola perilaku tidak stabil."

Washington mengatakan akan menarik diri dari perjanjian itu pada musim panas ini kecuali jika Moskow mengakhiri pelanggaran perjanjian tersebut.

"Kami tidak akan mencerminkan apa yang dilakukan Rusia," kata Stoltenberg. "Kami akan diukur dan dikoordinasikan, dan kami tidak berniat mengerahkan rudal nuklir yang diluncurkan di darat, di Eropa," paparnya.

Dalam sambutannya, Pompeo mengatakan NATO juga harus menghadapi perang siber yang meningkat, termasuk dari China.

Washington telah memperingatkan bahwa pihaknya tidak akan bermitra dengan negara-negara yang mengadopsi sistem Huawei Technologies China, tetapi telah berselisih tentang masalah dengan Uni Eropa, yang telah menolak seruan AS untuk melarang perusahaan itu di seluruh blok. Sebagian besar anggota NATO adalah negara-negara Uni Eropa.

Huawei berada di bawah pengawasan badan-badan intelijen Barat karena dianggap memiliki hubungan dengan pemerintah China dan kemungkinan peralatannya dapat digunakan untuk spionase. Huawei berulang kali membantah terlibat dalam pekerjaan intelijen untuk pemerintah mana pun.



Credit  sindonews.com




Kongres AS Desak Trump Sanksi China soal Persekusi Uighur


Kongres AS Desak Trump Sanksi China soal Persekusi Uighur
Ilustrasi pos pemeriksaan aparat China terhadap etnis Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang. (REUTERS/Thomas Peter)



Jakarta, CB -- Puluhan anggota Kongres Amerika Serikat yang terdiri dari senator dan anggota Dewan Perwakilan menuntut Presiden Donald Trump menjatuhkan sanksi bagi sejumlah pejabat tinggi China di wilayah Xinjiang. Desakan itu terkait dugaan persekusi dan penahanan massal etnis minoritas Muslim Uighur.

Tuntutan itu tertuang dalam petisi yang ditandatangani oleh 24 senator dan 19 anggota Dewan Perwakilan lintas partai.

"Kami kecewa dengan kegagalan pemerintah sejauh ini yang tidak menjatuhkan sanksi apa pun terkait pelanggaran HAM yang sistematis dan mengerikan yang sedang terjadi di Xinjiang," bunyi surat tersebut yang ditujukan kepada Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, dan sejumlah pejabat tinggi pemerintah lain, Rabu (3/4).


Salah satu pejabat China yang menjadi target sanksi adalah sekretaris Partai Komunis di Xinjiang, Chen Quanguo. Chen sebelumnya menduduki jabatan serupa di Tibet. Ia dikenal dengan kebijakan tangan besi dalam menghadapi etnis minoritas di China.

Para anggota Kongres itu meminta Trump menjatuhkan sanksi kepada Chen dan sejumlah pejabat China lainnya di bawah Undang-Undang Magnitsky.

UU Global Magnitsky disahkan Kongres pada 2012 lalu yang menargetkan individu atau entitas lainnya yang terlibat pelanggaran HAM. Individu dan entitas yang terkena sanksi itu seluruh asetnya, terutama yang berada di bawah yurisdiksi AS, akan dibekukan.

Sanksi itu juga mengisolasi akses individu dan entitas entitas tersebut dari sistem keuangan global dan melarang mereka masuk wilayah AS.

Selain pejabat pemerintah, petisi itu juga mendesak pemerintahan Trump berbuat lebih menindak perusahaan China yang dianggap terlibat dugaan pelanggaran hak asasi manusia tersebut.

Meski anggota Kongres menyatakan retorika Wakil Presiden AS, Mike Pence, dan pejabat lainnya dalam isu ini, tetapi mereka menganggap hal itu tidak cukup.
Kongres AS Desak Trump Sanksi China soal Persekusi Uighur
Etnis Muslim Uighur di Xinjiang, China. (REUTERS/Thomas Peter)
Dikutip AFP, puluhan anggota Kongres yang meneken petisi itu di antaranya ialah senator Partai Republik dari Florida, Marco Rubio, yang juga dekat dengan Trump.

Selain itu, anggota Partai Demokrat di Komite Hubungan Luar Negeri Senat, Bob Menendez, juga ikut menandatangani petisi tersebut.

Beberapa nama lainnya yang ikut mendukung petisi itu antara lain Senator Elizabeth Warren, kandidat presiden dari Partai Demokrat, Senator Mitt Romney yang pernah mencalonkan diri sebagai capres dari Partai Republik, serta James McGovern dan Chris Smith yang memimpin komisi Kongres untuk urusan HAM.

Selama ini, pemerintah China memang dilaporkan kerap melakukan pelanggaran HAM secara massal dan sistematis terhadap kaum minoritas Muslim di Xinjiang.

Berdasarkan kesaksian korban, otoritas China terus melakukan penahanan massal sewenang-wenang terhadap Uighur dan minoritas Muslim lain di Xinjiang sejak 2014 lalu.

China mengakui telah menahan hampir 13 ribu orang di Xinjiang sejak 2014 dengan dalih upaya deradikalisasi.






Credit  cnnindonesia.com



Muslimah anggota Kongres AS jadi sasaran ancaman bom


Muslimah anggota Kongres AS jadi sasaran ancaman bom

Muslimah anggota Kongres AS Ilhan Omar. (Anadolu Agency)



Washington (CB) - Muslimah anggota Kongres AS Ilhan Omar telah menjadi sasaran ancaman bom saat ia menghadiri satu konferensi di Los Angeles, demikian laporan jejaring berita The Blast.

Ilhan Omar berbicara dalam satu jamuan di Dewan Hubungan Amerika-Islam di Los Angeles pada Maret. Beberapa hari pidatonya, hotel tempat acara akan diselenggarakan menerima telepon yang berisi ancaman dari seorang perempuan untuk membom hotel tersebut karena mengizinkan perempuan anggota Kongres itu masuk, kata dokumen pengadilan yang diperoleh jejaring berita tersebut.

"Apa yang akan kalian lakukan jika saya memberitahu kalian hotel ini akan dibom. Itu lah yang sesungguhnya akan terjadi kalau kalian mengizinkan orang seperti Ilhan Omar berada di hotel kalian. Ia adalah bahaya buat masyarakat Amerika dan hotel kalian. Kalian tidak diizinkan membiarkan ia menginjakkan kakinya di sana jika kalian menghargai keselamatan kalian sendiri. Jangan biarkan dia ada di sana. Batalkan acara," kata perempuan itu melalui pesan suara kepada hotel tersebut, tulis The Blast pada Rabu (3/4).

Polisi sedang menyelidiki peristiwa itu dan berencana mengumpulkan keterangan telepon dari penelepon itu untuk mengetahui tersangka tersebut, kata Kantor Berita Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat pagi.

Meskipun ada ancaman itu, anggota Kongres dari Minnesota tersebut tetap berbicara dalam acara itu dan ia nyaris dihadang puluhan pemrotes di luar hotel, selain kecaman dan serangan yang ia hadapi sejak ia mengeluarkan komentar yang mengecam Israel. Sebagian pengecam memandang dia anti-Semit.

"Saya ingin berbicara mengenai pengaruh politik di negeri ini yang mengatakan 'Tak apa-apa orang melontarkan tuduhan kepada satu negara asing'," kata Ilhan Omar di satu ruang pertemuan kota pada awal April. Ia merujuk kepada Israel.

Pernyataannya diterima banyak kecaman dan dukungan; sebagian anggota Kongres mencapnya anti-Semit.

Ilhan Omar meminta ma'af untuk komentar serupa, tapi sekali ini ia tegar, dan mengatakan ia "merusak hubungan kita dengan Israel. Saya telah mempertanyakannya, dan itu jelas dari sudut pandang saya".

"Dua tindakan pertama saya sebagai Anggota Kongres ialah untuk bersama menaja rancangan peraturan yang meningkatkan posisi Utusan Khusus guna memerangi anti-Semitisme --dan pernyataan pertama saya setelah saya terpilih ialah mengenai peningkatan kejahatan berupa kebencian," katanya.

"Kekerasan supremasi kulit putih meningkat di kancah global. Eksremis sayap-kanan membunuh lebih banyak orang di AS pada 2018 dibandingkan dengan kapanpun sejak 1995. Kekerasan anti-Semiti mencapai 58 persen dari kejahatan kebencian agama," ia menambahkan.







Credit  antaranews.com





Kongres Setuju Akhiri Keterlibatan AS dalam Perang Yaman



Kongres Setuju Akhiri Keterlibatan AS dalam Perang Yaman
Bangunan di Yaman dihantam serangan udara. Foto/REUTERS/Mohamed al-Sayaghi/File Photo


WASHINGTON - Kongres Amerika Serikat (AS) menyetujui rancangan undang-undang (RUU) untuk mengakhiri keterlibatan AS dalam perang di Yaman. Washington selama ini mendukung koalisi yang dipimpin Arab Saudi dalam perang melawan kelompok pemberontak Houthi.

RUU itu diperkirakan akan diveto oleh Presiden Donald Trump yang dikenal sebagai pendukung Saudi.

Mengutip Reuters, Jumat (5/4/2019), dalam pemungutan suara di Kongres sebanyak 247 suara mendukung RUU tersebut sedangan 175 suara menolak. RUU yang disetujui Kongres itu akan mengarahkan Trump untuk mengakhiri keterlibatan militer AS dalam perang di Yaman dalam waktu 30 hari.

"Kongres tidak akan lagi mengabaikan kewajiban konstitusionalnya ketika menyangkut kebijakan luar negeri," kata anggota Kongres dari Partai Demokrat, Eliot Engel. Dia mengetuai Komite Urusan Luar Negeri Kongres AS.

Namun, para petinggi Komite Luar Negeri Kongres dari Partai Republik menentang RUU tersebut. Politisi Republik, Michael McCaul, mengatakan voting itu merupakan "interpretasi radikal" dari Resolusi Kekuatan Perang yang akan memiliki implikasi jauh melampaui Arab Saudi.

Ribuan orang telah terbunuh dalam konflik yang dikatakan PBB sebagai krisis kemanusiaan terburuk yang sedang berlangsung di dunia. Konflik itu menyebabkan jutaan orang di ambang kelaparan.

Langkah untuk mengakhiri keterlibatan AS dalam konflik Yaman mendapatkan momentum dalam beberapa bulan terakhir ketika pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi di Konsulat Saudi di Istanbul Oktober lalu mendapat sorotan atas pelanggaran HAM di Riyadh.

Jika Trump memveto RUU seperti yang diperkirakan, maka itu akan menjadi veto kedua selama masa kepresidenannya. Yang pertama adalah veto terhadap resolusi untuk membatalkan deklarasi "darurat nasional" di perbatasan selatan AS. 




Credit  sindonews.com




Pemimpin Sementara Aljazair Hadapi Tekanan Rakyat


Foto dari televisi negara ENTV menunjukkan Presiden Aljazair Abdelaziz Bouteflika duduk di kursi roda saat mengajukan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Dewan Konstitusional Tayeb Belaiz, Selasa (2/4).
Foto dari televisi negara ENTV menunjukkan Presiden Aljazair Abdelaziz Bouteflika duduk di kursi roda saat mengajukan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Dewan Konstitusional Tayeb Belaiz, Selasa (2/4).
Foto: ENTV via AP
Abdelaziz Bouteflika mundur dari jabatan presiden Aljazair setelah didemo rakyat.



CB, ALJIR — Pemerintah sementara Aljazair sedang menghadapi banyak tekanan oleh masyarakat di negara itu, setelah mantan presiden Abdelaziz Bouteflika resmi mengundurkan diri. Banyak dari mereka yang menuntut pengganti pria berusia 82 tahun itu adalah sosok yang tentunya lebih baik dalam segala hal.

“Kami menginginkan seorang presiden yang mengerti apa yang kami inginkan,” ujar Bouzid Abdoun, warga Aljazair yang berprofesi sebagai seorang insinyur di perusahaan energi negara Sonelgaz.

Abdoun menuturkan bahwa banyak orang yang tetap ingin tinggal di Aljazair dan tak akan bermigrasi ke Eropa. Aljazair telah dilanda gelombang protes dalam enam pekan terakhir, di mana masyarakat menginginkan reformasi demokratis di negara itu.

Bouteflika mengakhiri jabatan setelah 20 tahun berkuasa sebagai presiden Aljazair pada Selasa (2/4). Pengunduran dirinya didorong oleh militer dan kini negara itu berada dalam kekuasaan pemerintah sementara hingga pemilihan digelar tiga bulan ke depan.

Para pengunjuk rasa telah menyuarakan penolakan jika presiden baru di negara itu berasal dari ‘le pouvoir’ atau julukan populer bagi veteran perang berusia lanjut, taipan bisnis, serta fungsionaris partai Front Pembebasan Nasional (FLN). Mereka juga mengatakan tidak menerima pemerintah sementara untuk melanjutkan kekuasaan.

“Aksi protes damai akan terus berlanjut,” ujar warga bernama Mustapha Bouchachi yang juga memimpin sejumlah aksi protes.

Sementara itu, mantan ketua partai FLN, Ali Benflis mengatakan sejumlah tokoh penting di Aljazair harus mundur. Mereka di antaranya adalah ketua majelis tinggi yang mendukung Bouteflika, Abdelkader Bensalah, perdana menteri sementara Noureddine Bedoui, dan ketua dewan konstitusi Tayeb Belai.

“Warga Aljazair baru saja menutup salah satu bab paling kelam dalam sejarah negara ini,” ujar Benflis.

Pengunjuk rasa secara khusus menolak Bedoui untuk melanjutkan kekuasaan dalam pemerintahan Aljazair. Banyak yang melihat dirinya sebagai pendukung lingkaran kekuasaan. Saat menjadi menteri dalam negeri, ia juga dinilai telah mengawasi pemilihan agar tidak berjalan secara bebas dan adil.

Aljazair telah dilanda gelombang protes besar-besaran, di mana warga melakukan demonstrasi menuntut Bouteflika mundur dari jabatannya. Setelah memimpin negara tersebut selama 20 tahun, dia berencana mencalonkan diri kembali menjadi presiden.

Demonstrasi yang semakin tak terkendali, ditambah hilangnya dukungan dari militer, memaksa Bouteflika mengundurkan diri. Dewan Konstitusi Aljazair telah menerima pengunduran dirinya. Dewan juga telah mengumumkan kepada parlemen jabatan presiden secara resmi kosong.

Dalam pidato perpisahannya, Bouteflika meminta maaf kepada rakyat dan rekan-rekan pemerintahan atas kegagalan yang dilakukan selama ini. Ia mengucapkan selamat tinggal dan sekaligus berterima kasih kepada warga Aljazair dalam 20 tahun terakhir.

“Aljazair akan memiliki presiden baru dan saya berdoa agar tuhan akan membantunya mengejar ambisi dan harapan anak-anak pemberani," ujar Bouteflika.

Bouteflika menjadi salah satu pemimpin negara yang tetap berhasil berkuasa saat Arab Spring atau Musim Semi Arab terjadi pada 2011. Dalam gerakan tersebut, sejumlah pemimpin di negara-negara Timur Tengah, khususnya di sekitar Aljazair ditumbangkan.





Credit  republika.co.id






Buronan 1MDB dan Mahathir Adu Mulut Soal Lelang Kapal Pesiar


Buronan 1MDB dan Mahathir Adu Mulut Soal Lelang Kapal Pesiar
Kapal pesiar kelas menengah (yacht) Equanimity yang diduga dibeli dari hasil korupsi 1MDB. (REUTERS/Lai Seng Sin)



Jakarta, CB -- Buronan kasus korupsi 1 Malaysia Development Berhad (1MDB), Low Taek Jho alias Jho Low, mencibir langkah pemerintah Negeri Jiran dalam proses penjualan kapal pesiar yang diduga miliknya, Equanimity. Sebab, dia mengklaim harga yang ditawarkan sangat jauh dari nilai sebenarnya dan menuding Perdana Menteri Mahathir Mohamad tidak becus mengelola barang sitaan.

"Harga penawaran yang diterima pemerintah Mahathir atas kapal yacht Equanimity adalah sebuah kisah tentang ketidakmampuan sebuah rezim dan tidak mengindahkan aturan hukum," demikian pernyataan Low, seperti dilansir The Star, Jumat (5/4).

Low menyatakan Mahathir sudah dua kali berjanji untuk menjual kapal itu. Namun, dia menduga ada masalah dengan proses lelang dan keterbukaan penjualan.


"Hal ini membuat proses lelang berkali-kali berubah, memperlihatkan ketidakmampuan pemerintah," kata Low.


Proses penawaran Equanimity berakhir pada November 2018. Kapal itu adalah salah satu dari sejumlah barang mewah yang disita oleh pemerintah Malaysia terkait dengan skandal korupsi 1MDB.

Mahathir bereaksi terhadap tudingan Low. Dia bahkan menantang supaya ahli keuangan itu kembali ke Malaysia dan menjelaskan argumennya.

"Dia bisa datang ke sini dan membuat tuduhan yang sama, dan saya akan ke pengadilan untuk mempertahankan keputusan saya," kata Mahathir.

Kapal itu dilego kepada operator kasino Genting Malaysia Berhad dan dilepas dengan harga US$126 juta (sekitar Rp1,7 triliun). Menurut Jaksa Agung Malaysia, Tommy Thomas, penjualan kapal pesiar itu sudah disetujui oleh pengadilan di Kuala Lumpur. Proses pembayaran dan penyerahan kapal akan dilakukan oleh pengadilan pada akhir April.

"Penawaran ini adalah yang terbaik setelah lima bulan masa penawaran sejak Oktober 2018, sejak Equanimity pertama kali ditawarkan. Kami menerima banyak penawaran, tetapi sedikit yang menawar di atas US$100 juta," demikian pernyataan Tommy.


Kapal yang terdaftar di Kepulauan Cayman itu berhasil disita pada Februari 2018 di Bali atas bantuan Polri. Jho membeli kapal itu seharga US$250 juta. Kapal itu dilengkapi dengan interior dari marmer dan berlapis emas, spa dan sauna, kolam renang sepanjang 20 meter, bioskop, dan landasan helikopter.

Penyitaan dilakukan atas permintaan Kementerian Hukum Amerika Serikat, kemudian diserahkan kepada Malaysia.

Tommy menyatakan proses penjualan itu dilakukan langsung antara pemilik Genting Highland dengan pemerintah Malaysia. Menurut dia hal itu menghemat pengeluaran negara sebesar USD4,4 juta.

Menurut Tommy harga itu sudah cukup pantas dan layak. Sebab, mereka khawatir jika menunggu lebih lama lagi, harga kapal itu semakin anjlok dan kondisinya bisa tidak terawat. Apalagi, pangsa pasarnya juga sangat sempit.

Kasus ini pertama kali menjadi perhatian publik setelah pada 2015, Wall Street Journal melaporkan aliran dana sebesar US$700 juta dari 1MDB ke rekening pribadi mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak.

Dari tempat persembunyiannya, Jho menyatakan tidak bersalah tetapi enggan kembali ke Negeri Jiran. Dia menuding kasus sangat beraroma politis.

Malaysia juga sudah mendakwa empat pejabat Bank Investasi Goldman Sachs, termasuk Tim Leissner dan Roger Ng, yang diduga menyalahgunakan dana sekitar US$2,7 miliar dari pengurusan penjualan obligasi 1MDB.




Credit  cnnindonesia.com


Mahathir Calonkan Kader Oposisi Jadi Ketua Pengawas Parlemen


Mahathir Calonkan Kader Oposisi Jadi Ketua Pengawas Parlemen
PM Mahathir Mohamad akan mengajukan mosi untuk mencalonkan seorang kader dari koalisi oposisi menjadi ketua komite pengawas parlemen Malaysia (PAC). (Reuters/Lai Seng Sin)



Jakarta, CB -- Perdana Menteri Mahathir Mohamad akan mengajukan mosi untuk mencalonkan seorang kader dari koalisi oposisi, Barisan Nasional (BN), menjadi ketua komite pengawas parlemen Malaysia (PAC).

Keputusan ini diambil di tengah desakan dari kedua belah pihak dalam parlemen untuk mengganti ketua PAC yang kini dijabat oleh Ronald Kiandee, kader dari partai Mahathir, Parti Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM).


Namun, keinginan Mahathir untuk mencalonkan Kiandee sebagai penggantinya bertentangan dengan janji koalisi pengusungnya dalam pemilu lalu, Pakatan Harapan (PH), bahwa mereka tidak akan membiarkan PAC dipimpin oposisi.

PAC sendiri adalah komite yang mengawasi masalah finansial dalam parlemen. Formasi badan itu diperkuat oleh 12 orang, yaitu delapan dari PH, dua dari BN, serta masing-masing satu orang dari Parti Islam Se-Malaysia (PAS) dan Parti Pesaka Bumiputra Bersatu.


Sebelumnya, tiga anggota dewan perwakilan untuk kubu oposisi mengundurkan diri dari PAC, membuat penggantian Kiandee terus tertunda.


Selain kader kubu oposisi, anggota parlemen dari koalisi penguasa, Nurul Izzah, keluar dari PAC. Dalam wawancara dengan The Straits Times, putri pejuang reformasi Malaysia, Anwar Ibrahim, tersebut mengaku kecewa dengan kelambanan PH memenuhi janji kampanyenya.

Komentar Nurul ini menuai kritik pedas dari Menteri Keuangan Malaysia, Azmin Ali, yang juga di bawah naungan Parti Keadilan Rakyat (PKR), partai pimpinan Anwar.

"Negara ini membutuhkan orang yang mau bekerja dan siap bekerja keras, bukan bayi yang mudah menangis," kata Azmin melalui Twitter.

Membela putrinya, Anwar mengatakan bahwa Azmin harus tenang. Ia juga menekankan bahwa pernyataan Nurul tak merujuk langsung pada Mahathir, melainkan PH secara umum.



Credit  cnnindonesia.com



Jumlah Pasukan Rusia Bakal Bertambah di Venezuela?



Presiden Venezuela Nicolas Maduro menghadiri latihan militer di Turiamo, Venezuela, 3 Februari 2019.[Istana Kepresidenan Venezuela / Handout Miraflores via REUTERS]
Presiden Venezuela Nicolas Maduro menghadiri latihan militer di Turiamo, Venezuela, 3 Februari 2019.[Istana Kepresidenan Venezuela / Handout Miraflores via REUTERS]

CB, Moskow – Deputi Menteri Luar Negeri Venezuela, Ivan Gil, mengatakan ada kemungkinan jumlah pasukan Rusia yang datang ke negaranya bertambah. Ini diatur dalam perjanjian kerja sama pertahanan kedua negara.

Gil juga mengatakan pasukan Rusia bakal tinggal di Venezuela sepanjang yang dibutuhkan dan tidak ada batasan waktunya.
“Grup spesialis militer di Venezuela ada dalam konteks perjanjian kami dan kontrak kerja sama teknis militer,” kata Gil seperti dilansir Interfax dan dikutip Reuters pada Kamis, 4 April 2019.
Sebelumnya, Kremlin mengatakan spesialis Rusia di Venezuela datang terkait kontrak kerja sama suplai senjata Rusia. Sekitar seratus tentara Rusia tiba di Caracas, Venezuela, menjelang akhir Maret 2019.

Menanggapi ini, pemerintah AS meminta pasukan Rusia agar keluar dari Venezuela. Presiden Donald Trump mengatakan semua opsi terbuka agar pasukan Rusia keluar dari negara sosialis ini.
Pada awal pekan ini, seperti dilansir Moscow Times, DPR Rusia mengirim surat kepada Kongres dari Kolombia, yang merupakan tetangga dari Venezuela.
Surat itu berisi peringatan bahwa penggunaan kekuatan militer terhadap Venezuela oleh negara lain yang mendukung kelompok oposisi akan diinterpretasikan sebagai tindakan agresi terhadap sebuah negara berdaulat.

Soal ini, pemerintah Kolombia, yang mendukung tokoh oposisi Juan Guaido, mengatakan negara itu mendukung transisi damai menuju demokrasi di Venezuela.

“Ini harus dilakukan oleh bangsa Venezuela sendiri dan dalam kerangka konstitusi, hukum internasional dan didukung lembaga politik dan diplomasi yang ada tanpa penggunaan kekuatan militer,” kata Carlos Holmes Trujillo, menteri Luar Negeri Kolombia.




Credit  tempo.co



Uni Eropa kecam pelucutan kekebalan hukum Guaido


Uni Eropa kecam pelucutan kekebalan hukum Guaido

Pemimpin oposisi Veneuzuela Juan Guaido. (Anadolu Agency)




Brussel (CB) - Pemerintah Uni Eropa pada Kamis mengecam langkah Majelis Nasional Venezuela yang hendak menuntut pemimpin oposisi Juan Guaido, yang dianggap oleh banyak negara Barat sebagai kepala negara de fakto.

"Uni Eropa menolak keputusan yang diambil oleh Majelis Nasional Venezuela yang tidak diakui untuk mencabut kekebalan hukum parlemen Guaido. Keputusan ini merupakan pelanggaran serius terhadap konstitusi, serta aturan hukum dan pemisahan kekuasaan Venezuela," kata Uni Eropa dalam satu pernyataan.

"Tindakan-tindakan ini mengacaukan jalan keluar politik dari krisis yang menyandera negara tersebut dan hanya menimbulkan polarisasi lebih lanjut serta meningkatkan ketegangan di negara tersebut," tulis pernyataan itu.









Credit  antaranews.com











Presiden Palestina kecam pernyataan Netanyahu mengenai Jalur Gaza


Presiden Palestina kecam pernyataan Netanyahu mengenai Jalur Gaza

Situasi di Jalur Gaza (ACT for Antara)




Ramallah, Palestina (CB) - Presiden Palestina pada Kamis mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berkaitan dengan Jalur Gaza, yang menghadapi blokade Israel.

Nabil Abu Rudeineh, Juru Bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, mengatakan komentar Netanyahu --saat ia melontarkan kemungkinan "untuk menyerahkan" tanggung-jawab atas daerah kantung Palestina itu kepada satu negara Arab-- mengungkapkan betapa besarnya persekongkolan yang dinamakan "Kesepakatan Abad ini".

Apa yang disebut "Kesepakatan Abad Ini" adalah jalan belakang rencana perdamaian Timur Tengah yang saat ini dirancang oleh pemerintah AS, yang perinciannya belum disebar-luaskan.

Jika dilaksanakan, kata Abu Rudeineh, rencana perdamaian AS tersebut akan menjadi persekongkolan terhadap semua negara Arab sebab itu bertentangan dengan Palestina, demikian laporan Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis malam.

"Presiden Abbas terus-menerus telah memperingatkan untuk menentang ini," ia menambahkan, "jadi, penolakannya untuk melepaskan Al-Quds (Jerusalem), yang menjadi tonggak sejarah yang akan memelihara kepentingan nasional Palestina dan Arab."

Abu Rudeineh juga mendesak HAMAS, yang telah menguasai Jalur Gaza sejak 2007, "agar sepenuhnya memahami apa yang sedang direncanakan untuk Jalur Gaza".

Rencana perdamaian AS, demikian peringatannya, "akan mengarah ke Judaisasi Al-Quds, dihentikannya kasus Palestina dan hilangnya kebebasan serta kemerdekaan".

Juru Bicara Presiden Palestina itu menambahkan, "Posisi pemimpin Palestina sejak dulu ialah takkan ada negara (Palestina) di Jalur Gaza --juga tak ada Negara Palestina tanpa Jalur Gaza-- dan tak ada Negara Palestina tanpa Al-Quds."

Ketika berbicara dengan The Jerusalem Post pada Kamis pagi, Netanyahu memperingatkan bahwa Israel dapat kembali menduduki Jalur Gaza --daerah kantung yang ditinggalkannya pada 2005-- sebagai "pilihan terakhir".

"Semua pilihan tersedia, termasuk memasuki Jalur Gaza dan mendudukinya," kata Netanyahu sebagaimana dikutip.

Pilihan lain, kata Netanyahu, ialah menyerahkan tanggung-jawab atas daerah kantung yang diblokade tersebut --bersama dengan sebanyak dua juta warganya-- kepada satu negara lain.

"Saya telah berbicara dengan banyak pemimpin Arab mengenai kemungkinan ini ... (tapi) tak seorang pun mau melakukan ini," kata Netanyahu kepada The Jerusalem Post.




Credit  antaranews.com




Netanyahu Temui Putin Diduga untuk Motif Pemilu Israel


Vladimir Putin (kanan) dan Benyamin Netanyahu (kiri)
Vladimir Putin (kanan) dan Benyamin Netanyahu (kiri)
Foto: AP
Netanyahu mengunjungi Moskow lima hari sebelum pemilu Israel.



CB, MOSKOW – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi Rusia. Kunjungan itu dilakukan lima hari sebelum Israel menyelenggarakan pemilihan umum.

Netanyahu dilaporkan tiba di Moskow pada Kamis (4/4) pagi. Dia dijadwalkan bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Menurut Netanyahu, salah satu isu yang akan dibahasnya bersama Putin adalah terkait Suriah.

“Kami akan membahas berbagai peristiwa di Suriah, dan apakah mereka terakumulasi, serta koordinasi reguler dan khusus antara tentara kami serta masalah-masalah penting lainnya untuk Negara Israel,” kata Netanyahu sebelum bertolak ke Moskow, dikutip laman the Times of Israel.

Kunjungan Netanyahu ke Rusia diduga dilatari motif politik sehubungan dengan pemilu Israel yang telah di ambang pintu. Selama masa kampanye, Netanyahu selalu membanggakan dirinya yang memiliki hubungan baik dengan para pemimpin dunia, termasuk Putin. Dia menyebut keterampilan diplomatiknya tak punya tandingan.

Putin dan Netanyahu terakhir kali bertemu pada Februari lalu. Kala itu Netanyahu menegaskan komitmennya untuk menggagalkan penyebaran pasukan Iran di Suriah. “Ancaman terbesar terhadap stabilitas dan keamanan wilayah ini berasal dari Iran dan kuasanya. Kami bertekad melanjutkan aktivitas agresif kami melawan Iran, yang menyerukan penghancuran (kepada) kami, dan menentang upayanya membangun militernya sendiri di Suriah,” kata dia.

Pada kesempatan itu, Putin, tanpa menyinggung Suriah dan Iran, menyambut kehadiran Netanyahu. “Sangat penting bagi kami untuk terus bekerja sama. Rusia adalah pendukung pendirian Israel. Kami senang membicarakan situasi di kawasan ini dan masalah keamanan,” ucap Putin.

Rusia diketahui merupakan sekutu utama Suriah. Tahun lalu, Rusia juga sempat melayangkan kecaman terhadap Israel. Tel Aviv dituduh menjadi penyebab jatuhnya pesawat pengintai mereka yang tertembak pasukan Suriah. Moskow mengklaim pesawatnya, yang kala itu sedang melintas, sengaja dijadikan tameng oleh Israel untuk menghindari dan melancarkan serangan ke Suriah.





Credit  republika.co.id


Hitung Ulang Pemilu Lokal Turki Dimenangkan Oposisi


Presiden Turki dan pemimpin Partai AKP Turki Recep Tayyip Erdogan dan istrinya Emine menyapa pendukung usai pengumuman hasil pemilu lokal di Ankara, Turki, Senin (1/4).
Presiden Turki dan pemimpin Partai AKP Turki Recep Tayyip Erdogan dan istrinya Emine menyapa pendukung usai pengumuman hasil pemilu lokal di Ankara, Turki, Senin (1/4).
Foto: AP Photo/Ali Unal
Selisih suara antara CHP dan AK Party semakin tipis dalam pemilihan ulang.



CB, ANKARA -- Penghitungan ulang pemilihan umum (pemilu) tingkat daerah Turki sebagian besar telah selesai. Berdasarkan penghitungan ulang tersebut, jumlah suara antara Republican People's Party (CHP) dan partai berkuasa, Justice and Development (AK) Party tetap memiliki selisih tipis yakni sekitar 20 ribu suara di Istanbul.

Pada Rabu (3/4) lalu, Komite tinggi pemilu Turki atau High Election Board (YSK) memutuskan untuk menghitung ulang jumlah suara di 18 distrik dari 39 distrik kota. AK Party menyatakan, perbedaan selisih suara semakin tipis dalam penghitungan ulang.

Berbicara kepada wartawan di distrik Gungoren, Istanbul, Kamis (4/4), calon wali kota Istanbul dari kubu oposisi CHP Ekrem Imamoglu mengatakan, penghitungan ulang telah diselesaikan di sembilan atau sepuluh distrik. Dia mendesak YSK untuk menghormati peraturan selama proses penghitungan.

"Hasilnya tidak akan berubah. Waktu terus berlalu dan Istanbul sedang menunggu layanan, jadi kami hanya ingin mendapatkan pekerjaan kami sesegera mungkin. Saya harap ini diselesaikan sesegera mungkin," ujar Imamoglu.

CHP mengatakan, penghitungan ulang tidak akan mengubah hasil pemilu. Imamoglu pada hari Rabu meminta YSK untuk melakukan tugasnya dan mengamanatkan dia sebagai wali kota terpilih Istanbul.

"Saya hanya terus menertawakan seluruh proses ini, tetapi setidaknya orang-orang akhirnya tersenyum," kata Imamoglu.

Sebelumnya, hasil awal menunjukkan bahwa CHP menang tipis atas lawannya yakni mantan perdana menteri Binali Yildrim dari AK Party. Imamoglu menang 25 ribu suara di Istanbul yang memiliki populasi 15 juta jiwa.

Namun, AK Party mengajukan keberatan terhadap hasil pemilu di semua distrik Istanbul dan Ankara. AK Party menyatakan, ada indikasi perolehan suara yang tidak sah dan penyimpangan dalam pemilu.

Di ibu kota Ankara, YSK memerintahkan penghitungan ulang di 11 distrik. Penghitungan ulang tersebut dilakukan setelah AKP menolak hasil awal yakni calon wali kota dari oposisi, Mansur Yavas mengalahkan mantan menteri Mehmet Ozhaseki dari AK Party dengan selisih hampir 4 poin persentase.

Jika hasil awal dikonfirmasi, CHP akan mendapatkan kendali atas anggaran kota dengan total nilai diperkirakan 32,6 miliar lira atau 5,79 miliar dolar AS untuk 2019 di Istanbul dan Ankara. Apabila hal itu terjadi, maka Presiden Tayyip Erdogan sebagai pemimpin AK Party kemungkinan akan kehilangan beberapa pengawasan untuk kontrak lokal di kedua kota tersebut. Ini juga akan mempersulit upaya Erdogan untuk menyeret ekonomi Turki keluar dari resesi.

Sementara hasil resmi belum diumumkan, Erdogan mengatakan, aliansinya telah memenangkan mayoritas dewan kota di Istanbul dan Ankara. AK Party menyebut ada ketidakberesan dalam penghitungan suara.

Dalam konferensi pers harian sebelumnya, Imamoglu dari partai oposisi CHP telah menyatakan diri sebagai wali kota baru Istanbul. Namun, di seluruh kota, AK Party telah memasang poster kemenangan dengan gambar Erdogan dan kandidat Binali Yildrim yang berterima kasih kepada Istanbul atas kemenangannya.

"Itu bukan perilaku sopan," kata Imamoglu tentang poster-poster Partai AK yang terpasang. "Kami mendapatkan hasil dari dewan pemilihan dan kami tahu siapa yang memimpin," ujarnya, dalam wawancara kepada BBC.

AK Party menyatakan, suara yang tidak valid di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) telah membahayakan hasil pemilu. AK Party menyebut hal ini sebagai noda terbesar dalam sejarah demokrasi Turki.

Imamoglu membantah pernyataan AK Party tersebut. Dia menyatakan, pemerintah dan partai berkuasa mengklaim bahwa Turki memiliki sistem pemungutan suara paling kredibel.

"Tentu saya tidak setuju. Hingga kemarin, pemerintah dan partai yang berkuasa mengklaim bahwa Turki memiliki sistem pemungutan suara paling kredibel dan mereka memberinya pujian tertinggi. Satu juta orang bertugas di tempat pemungutan suara malam itu," ujar Imamoglu.

"Jika ada kegiatan mencurigakan, mereka akan merekamnya dan membuat laporan tertulis, itulah prosedur resmi di sini. Sekarang satu-satunya penjelasan yang saya miliki adalah bahwa mereka membuat alasan atas kegagalan mereka," kata Imamoglu menambahkan.







Credit  republika.co.id




Dikritik NASA Soal Senjata Anti-Satelit, India Tutup Mulut


Dikritik NASA Soal Senjata Anti-Satelit, India Tutup Mulut
Pemerintah India menolak untuk memberikan komentar apapun atas kritik yang disampaikan oleh NASA, terkait sistem anti-satelit yang dimiliki oleh New Delhi. Foto/Istimewa

NEW DELHI - Pemerintah India menolak untuk memberikan komentar apapun atas kritik yang disampaikan oleh badan antariksa Amerika Serikat (AS), NASA. Kritik NASA terkait dengan sistem anti-satelit yang dimiliki oleh New Delhi.

Juru bicara Kementerian Pertahanan India, Kolonel Aman Anand seperti dilansir Russia Today pada Kamis (4/4), mengatakan tidak akan ada tanggapan resmi dari India terhadap pernyataan kepala NASA, Jim Bridenstine.

Seperti diketahui, awal pekan ini Bridenstine menyebut uji coba rudal anti satelit India baru-baru ini sebagai hal yang mengerikan. "Kegiatan semacam itu tidak sesuai dengan masa depan pesawat antariksa manusia. Itu tidak bisa diterima dan NASA harus sangat jelas tentang apa dampaknya bagi kita," ucapnya.

Bridenstine mencatat bahwa penghancuran satelit India menciptakan lebih dari 400 keping puing dan NASA saat ini melacak 60 di antaranya. Sebagian dari mereka benar-benar melayang ke orbit di atas ISS, berpotensi membahayakan stasiun dan para astronot di dalamnya jika bertabrakan dengan stasiun luar angkasa internasional itu.

Dia mengatakan, risiko ke Stasiun Luar Angkasa Internasional meningkat 44 persen. Namun, meski ancaman meningkat, Bridenstine menyebut astronot dan Stasiun Luar Angkasa Internasional masih aman.

Bridenstine menambahkan, jika ISS mengalami masalah, ia dapat digerakkan sedemikian rupa sehingga menghindari potensi tabrakan. "Pada akhirnya kita harus jelas juga bahwa kegiatan ini tidak berkelanjutan atau kompatibel dengan spaceflight manusia," tukasnya. 



Credit  sindonews.com



RI Dorong Upaya Kuatkan Kerjasama Internasional di DK PBB


RI Dorong Upaya Kuatkan Kerjasama Internasional di DK PBB
Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi mendorong semua pihak untuk memperkuat kerja multilateral dalam menyelesaikan suatu masalah. Foto/Kemlu RI

NEW YORK - Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi mendorong semua pihak untuk memperkuat kerja multilateral dalam menyelesaikan suatu masalah. Hal itu disampaikan Retno dalam pertemuan Aliansi untuk Multilateralisme di kantor PBB di New York, Amerika Serikat (AS).

Aliansi untuk Multilateralisme adalah forum untuk membahas dan memajukan upaya-upaya kolektif dan kerjasama internasional dalam mempertahankan dan menguatkan prinsip-prinsip multilateral. Ide ini lahir atas dasar keprihatinan sejumlah negara akan semakin maraknya tendensi unilateralisme beberapa pihak, di tengah berbagai tantangan global yang semakin dinamis.

Pertemuan diselenggarakan oleh Menteri Luar Negeri Jerman dan Menteri Luar Negeri Prancis dalam konteks Presidensi bersama Jerman-Prancis pada Dewan Keamanan (DK) PBB.

"Indonesia sangat khawatir dengan kondisi saat ini, yang diwarnai dengan rendahnya penghormatan terhadap multilateralisme atau bahkan merebaknya aksi unilateral di berbagai bidang," ucap Retno dalam pertemuan tersebut.

"Multilateralisme memberikan kesempatan bagi negara-negara duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, terlepas dari perbedaan ukuran geografis atau status ekonomi. Multilateralisme mendorong tumbuhnya rasa saling menghormati," sambungnya, seperti dikutip Sindonews dari siaran pers Kementerian Luar Negeri Indonesia pada Kamis (4/4).

Retno menuturkan, penegakan prinsip-prinsip multilateralisme berdasarkan Piagam PBB, serta hukum internasional yang berlaku merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari politik luar negeri Indonesia.

"isu Palestina menjadi uji coba dari kesungguhan masyarakat internasional memenuhi komitmennya terhadap multilateralisme.Indonesia akan selalu menjadi salah satu pihak yang berdiri paling depan untuk melindungi dan mempromosikan multilateralisme, karena multilateralisme adalah bagian dari kita, karena multilateralisme adalah kita," ungkapnya.

Selain Indonesia, Jerman dan Prancis, pertemuan ini juga turut dihadiri perwakilan Kanada, Jepang, Inggris, Australia, Meksiko, Argentina, India, Norwegia, Chile, Tunisia, Korea Selatan, Afrika Selatan, Ethiopia, dan Nigeria. 





Credit  sindonews.com


Dapat Ancaman, Doa Bersama Muslim Selandia Baru Batal



Dapat Ancaman, Doa Bersama Muslim Selandia Baru Batal
Ilustrasi. (AP Photo/Vincent Thian)



Jakarta, CB -- Sesi doa bersama secara Islam dalam rangka peringatan hari pahlawan Selandia Baru atau Hari Anzac pada 25 April mendatang dikabarkan batal karena ada ancaman kekerasan dari sejumlah veteran dan masyarakat.

Salah satu panitia acara sekaligus pengurus The Returned and Services Association (RSA) untuk wilayah Titahi Bay, Simon Strombon, mengatakan doa bersama itu direncanakan digelar untuk mendoakan korban penembakan massal di dua masjid Kota Christchurch pada 15 Maret lalu.

Awalnya, doa bersama itu akan masuk dalam rangkaian upacara militer Hari Anzac pada pukul 06.00 pagi waktu lokal.


Namun, sejumlah veteran menolak rencana itu lantaran menilai upacara ditujukan hanya untuk mengenang tentara Selandia Baru dan Australia yang tewas dalam perang. 


Hari Anzac memang merupakan hari peringatan militer yang dirayakan Australia dan Selandia Baru untuk mengenang warga mereka yang gugur dalam seluruh perang sejak Perang Dunia I.

Akhirnya, doa bersama itu pun diundur menjadi pada pukul 10.00 pagi dalam bentuk peringatan sipil.

"Apa yang terjadi di Christchurch memang mengejutkan dan kita semua sepakat bahwa kejadian itu benar-benar salah dari segala hal. Saya percaya langkah-langkah tepat telah diambil untuk menyampaikan bahwa komunitas Muslim adalah bagian dari kita dan kita adalah bagian dari mereka," kata salah seorang veteran Selandia Baru di Perang Vietnam, Dave Brown, seperti dikutip news.com.au.

"Hari Anzac digelar untuk mengenang semua orang yang pergi ke luar negeri dan melayani negara mereka baik yang selamat maupun yang tidak. Itulah signifikansi dan satu-satunya tujuan Hari Anzac digelar, dan saya rasa perayaan ini harus tetap berjalan seperti itu."


Beberapa orang juga menganggap doa bersama itu menunjukkan langkah "yang benar-benar tidak menghargai budaya Selandia Baru."

Sementara itu, Strombon, yang juga pernah ikut berperang di Afghanistan, mengaku terkejut setelah melihat beberapa komentar kecaman hingga ancaman di akun Facebook RSA Titahi Bay.

Komentar-komentar itu muncul setelah RSA Titahi Bay mengumumkan bahwa "komunitas Muslim akan menutup peringatan Hari Anzac tahun ini dengan doa dari Al Quran."

Strombon juga mengaku menerima "beberapa surat elektronik yang tidak menyenangkan" terkait rencananya itu.

"Kami mengundang (imam Masjid Newlands) untuk memberikan sesuatu (seperti ceramah dan doa). Saya pikir ini lebih dari pantas untuk dilakukan mengingat keadaan baru-baru ini," tutur Strombon.

"Saya menerima sejumlah surat dan email berisi kebencian yang sangat agresif melalui situs RSA Titahi Bay. Hal ini sangat disesalkan bagi saya karena saya pikir tentara Selandia Baru, terutama yang pernah beroperasi di lapangan, memiliki sensitivitas akan budaya dan kemampuan beradaptasi."

Sebagai seorang mayor, Strombon pernah memimpin sebuah pasukan yang juga terdiri dari tentara-tentara Muslim. Ia mencatat lebih banyak korban tewas dalam teror di Christchurch daripada 37 tentara Selandia Baru yang tewas dalam Perang Vietnam. 


Credit  cnnindonesia.com



Awak Ikuti Prosedur, Ethiopian Airlines Tetap Tak Terkendali


Awak Ikuti Prosedur, Ethiopian Airlines Tetap Tak Terkendali
Ilustrasi. (Reuters/Amr Abdallah Dalsh)



Jakarta, CB -- Awak pesawat Ethiopian Airlines penerbangan 302 dilaporkan sudah mengikuti prosedur resmi, tapi pesawat Boeing 737 MAX 8 itu tetap jatuh dan menewaskan 157 orang yang ada di dalamnya pada 10 Maret lalu.

"Kru melakukan semua prosedur yang diberikan oleh pabrik, tapi tetap tak dapat mengendalikan pesawat yang terus menukik," ujar Menteri Transportasi Ethiopia, Dagmawit Moges, saat merilis laporan awal penyelidikan kecelakaan tersebut, Kamis (4/4).


Sesuai dengan aturan internasional terkait kecelakaan udara, laporan awal ini tidak boleh melampirkan kemungkinan penyebab utama kecelakaan.

Laporan awal ini juga tidak boleh merinci analisis detail terkait penerbangan tersebut. Hasil laporan lengkap baru akan dirilis dalam beberapa bulan ke depan.


Moges mengatakan bahwa kondisi sistem pesawat Boeing 737 MAX 8 lebih lanjut harus dilakukan oleh perusahaan Boeing sendiri.

Sistem perangkat lunak Boeing 737 MAX 8 itu memang menjadi sorotan karena pesawat jenis tersebut terlibat dalam dua kecelakaan mematikan dalam kurun waktu lima bulan.

Beberapa bulan sebelum Ethiopian Airlines, tepatnya Oktober 2018, pesawat jenis sama yang digunakan dalam penerbangan Lion Air JT610 jatuh di Laut Jawa dan menewaskan 189 penumpang dan awak yang dibawa.

Hingga saat ini, penyebab kecelakaan masih terus diselidiki. Namun, banyak spekulasi beredar bahwa masalah terdapat pada sistem keamanan Boeing 737 MAX 8 yang memaksa moncong pesawat menukik jika ada gejala kekurangan ketinggian.

Boeing dan Badan Aviasi Federal AS (FAA) masih menggodok peningkatan kapasitas perangkat lunak pesawat 737 MAX 8 untuk mengatasi masalah keamanan itu.

Perusahaan Boeing menyatakan bahwa perangkat lunak itu sudah hampir rampung dan kemungkinan akan selesai "dalam beberapa pekan."

Sementara penyelidikan berlangsung, Boeing 737 MAX 8 dilarang di berbagai negara, termasuk Indonesia, Singapura, hingga anggota Uni Eropa.                                          



Credit  cnnindonesia.com


Kongo tahan pimpinan pemberontak atas kasus perkosaan massal


Kongo tahan pimpinan pemberontak atas kasus perkosaan massal
Petugas kesehatan melepaskan pakaian pelindung setelah mengunjungi barak isolasi rumah sakit Bikoro, yang menerima terduga kasus Ebola, di Bikoro, Republik Demokratik Kongo, Sabtu (12/5/2018). (REUTERS/Jean Robert N'Kengo)




Kinshasa (CB) - Pemimpin pemberontak yang dituduh mendalangi perkosaan massal dan kekejaman-kekejaman lain telah ditangkap, kata tentara Republik Demoktarik Kongo, Kamis.

Masudi Alimasi Kokodiko, pimpinan kelompok milisi Raia Mutomboki --yang ditakuti, ditangkap pada Selasa (2/4) di wilayah Shabunda, selatan Kivu setelah terkena tembakan ringan, kata juru bicara terntara Dieudonne Kasereka.

Raira Mutomboki dibentuk pada 2015 untuk melawan milisi Hutu Rwanda, yang aktif di belahan timur Rwanda dan menjadi salah satu kelompok bersenjata terkuat dari puluhan kelompok lainnya di wilayah yang kaya akan minyak yang berbatasan dengan Rwanda, Udanda dan Burundi.

Suatu laporan oleh panel ahli Dewan Keamanan PBB tahun lalu menyebutkan bahwa pasukan Kokodiko telah melakukan perkosaan terhadap 17 perempuan di kota Lubila pada September tahun lalu. Panel tersebut juga menuding kelompok itu menggunakan anak-anak sebagai serdadu.

Pada 2012 penyelidikan yang dipimpin oleh PBB juga membuktikan Raia Mutomboki dan dua milisi lainnya bertanggungjawab atas kematian lebih dari 260 warga sipil dalam gelombang balas-membalas pembunuhan etnis di provinsi Kivu Utara.

Presiden baru Kongo, Felix Tshisekedi yang baru menduduki jabatannya pada Januari telah berjanji untuk menangani kekerasan oleh kelompok milisi yang bersarang di timur, tempat jutaan orang meninggal dalam perang 1998-2003.

Christoph Vogel, seorang peneliti yang pernah menyarankan PBB, mengatakan penangkapan Kokodiko "bertepatan dengan saat pemerintah baru mengumumkan mempunyai agenda untuk melucuti milisi, yang sekarang masih tetap terlihat sebagai perubahan besar."

Salah seorang panglima perang Kongo yang lain, Ntabi Ntaberi Sheka tahun lalu disidang untuk kasus perkosaan dan kekejaman. Kesaksian para korban di persidangan mulai didengar bulan lalu.



Credit  antaranews.com




Libya umumkan pengerahan tentara untuk hadapi pasukan Haftar


Libya umumkan pengerahan tentara untuk hadapi pasukan Haftar
Tentara berbaris membentuk formasi dalam parade militer oleh Tentara Pembebasan untuk merayakan pembentukan Tentara Nasional Libya di Benghazi, Kamis (8/12). (FOTO ANTARA/REUTERS/Esam Al-Fetori) (Istimewa)


Tripoli, Libya (CB) - Dewan Presiden Libya pada Rabu (3/4) mengumumkan kesiapan militer, setelah pasukan yang setia kepada Jenderal Khalifa Haftar digelar di bagian barat negeri tersebut.

Di dalam satu pernyataan, Ketua Dewan Kepresidenan Fayez As-Sarraj mengatakan instruksi dikeluarkan dan pengerahan semua personel keamanan dan militer diumumkan untuk menangkal setiap serangan.

Tak ada penyelesaian militer bagi krisis tersebut, kata As-Sarraj. Ia menambahkan perang tidak membawa apa-apa bagi negara itu selain kerusakan dan gangguan terhadap rakyat.

Haftar pada Rabu dilaporkan memerintahkan pengerahan pasukannya ke beberapa bagian barat negeri itu dengan pandangan untuk "mengerahkan mereka ke kubu dan kelompok teror".

Pernyataan tersebut tidak menyebutkan lokasi pasti tempat pasukan itu dilaporkan akan ditempatkan.

Tindakan itu dilakukan di tengah peningkatan spekulasi bahwa pasukan pro-Haftar berencana memasuki Ibu Kota Libya, Tripoli, tempat pemerintah persatuan Libya --yang didukung PBB-- bermarkas.

Libya telah diguncang kerusuhan sejak 2011, ketika aksi perlawanan berdarah dukungan NATO mengakibatkan tergulingnya dan terbunuhnya presiden Muammar Gaddafi setelah empat dasawarsa ia berkuasa.

Sejak itu, perpecahan politik di Libya telah menghasilkan dua kursi pemerintah yang bertikai: satu di Kota Al-Bayda di bagian timur negeri tersebut --yang berafiliasi kepada Haftar, dan satu lagi di Tripoli.





Credit  antaranews.com



Kamis, 04 April 2019

AS Peringatkan Turki: Pilih Jadi Sekutu NATO atau Beli S-400 Rusia!



AS Peringatkan Turki: Pilih Jadi Sekutu NATO atau Beli S-400 Rusia!
Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence. Foto/REUTERS


WASHINGTON - Wakil Presiden (wapres) Amerika Serikat Mike Pence memperingatkan Turki untuk membuat pilihan antara tetap menjadi sekutu NATO atau nekat membeli sistem pertahanan rudal S-400 Rusia. Pence menyarankan agar Ankara membatalkan pembelian senjata pertahanan canggih Moskow itu karena menjadi ancaman bagi peralatan militer Washington.

"Turki harus memilih. Apakah dia ingin tetap menjadi mitra penting dalam aliansi militer paling sukses dalam sejarah atau apakah dia ingin mengambil risiko keamanan kemitraan ini dengan membuat keputusan nekat yang merusak aliansi kita?," kata Pence dalam sambutannya pada acara NATO di Washington, hari Rabu, sebagaimana dikutip Reuters, Kamis (4/4/2019).

Peringatan tegas Pence muncul ketika Washington dan Ankara berselisih mengenai rencana Turki untuk membeli sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia. Sistem rudal itu diyakini Washington akan membahayakan keamanan jet tempur siluman F-35 buatan Lockheed Martin.

Turki membalas dengan peringatan Pence. Wakil Presiden Turki Fuat Oktay mengeluarkan peringatan di Twitter. "Amerika Serikat harus memilih. Apakah negara itu ingin tetap menjadi sekutu Turki atau mempertaruhkan persahabatan kita dengan bergabung dengan pasukan teroris untuk merusak pertahanan sekutu NATO?," tulis Oktay.

Washington telah memperingatkan bahwa melanjutkan kesepakatan pembelian S-400 Rusia dapat menghasilkan sanksi AS dan pengucilan Turki dari program jet tempur siluman F-35. Amerika Serikat minggu ini menghentikan pengiriman peralatan yang berkaitan dengan pesawat tempur F-35 ke Turki.

"Kami juga telah menjelaskan bahwa kami tidak akan berpangku tangan sementara sekutu NATO membeli senjata dari musuh kami yang mengancam kohesi aliansi kami," kata Pence.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan Turki telah mengusulkan kepada Amerika Serikat untuk membentuk kelompok kerja guna menentukan apakah benar sistem pertahanan rudal S-400 Rusia dapat menimbulkan ancaman terhadap peralatan militer AS atau NATO.

"Itu tidak akan diintegrasikan ke dalam sistem NATO, oleh karena itu kami mengusulkan Amerika Serikat untuk membentuk kelompok kerja teknis untuk memastikan bahwa sistem ini tidak akan menjadi ancaman, baik untuk F-35 (AS) maupun sistem NATO," kata Cavusoglu kepada sebuah panel di Amerika Serikat. 




Credit  sindonews.com


Pejabat NATO Ungkap Alasan AS Tolak Turki Beli S-400 Rusia



Sistem rudal S-400. Sumber : Sputnik/RT.com
Sistem rudal S-400. Sumber : Sputnik/RT.com

CB, Jakarta - Perwakilan AS di NATO mnegungkap alasan kenapa Amerika Serikat khawatir jika Turki memiliki F-35 AS dan S-400 Rusia sekaligus.
Menurut Dubes AS untuk NATO, Kay Bailey Hutchison, kekhawatiran didasarkan adanya kemungkinan transfer atau gangguan data.

"Amerika Serikat sangat prihatin dengan Turki memiliki F-35 kami yang dekat dengan sistem S-400 Rusia karena mungkin ada transfer informasi, komunikasi atau bahkan gangguan. Ini masalah yang sangat serius," kata Hutchison, dikutip dari Sputnik, 3 April 2019.

Sebelumnya, Washington menghentikan pengiriman peralatan yang terkait dengan pesawat tempur F-35 generasi kelima ke Turki di tengah rencana Erdogan untuk membeli sistem pertahanan udara S-400 Rusia.

Radar dan software S-400 Triumph telah disempurnakan sehingga dapat menghancurkan 36 target secara bersamaan. Radar panorama 91N6E dapat mendeteksi target sejauh 600 km dan radar 92N6 merupakan radar multi fungsi yang mampu mendeteksi 100 target dengan jangkauan 400 km. topwar.ru
Rusia dan Turki menandatangani perjanjian pinjaman untuk pasokan sistem pertahanan udara S-400 pada 2017.
Pada awal Maret, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan kembali bahwa kesepakatan dengan Rusia tentang pengiriman sistem pertahanan udara S-400 telah selesai, dan mengatakan kesepakatan baru tentang pembelian sistem S-500 canggih buatan Rusia dapat dimungkinkan di masa depan.

Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS mengatakan pemerintahan Trump memperingatkan Turki bahwa mereka dapat menghadapi lebih banyak konsekuensi termasuk sanksi untuk pembelian sistem S-400 Rusia.




Credit  tempo.co


AS Tunda Kirim Perlengkapan Jet Tempur F-35 ke Turki



Singapura berencana membeli empat jet tempur F-35 dari perusahaan bernama Lockheed Martin Corp. Pembelian itu untuk menggantikan jet tempur F-16 yang sudah tua. Sumber: STEPHANIE YEOW/straitstimes.com
Singapura berencana membeli empat jet tempur F-35 dari perusahaan bernama Lockheed Martin Corp. Pembelian itu untuk menggantikan jet tempur F-16 yang sudah tua. Sumber: STEPHANIE YEOW/straitstimes.com

CB, Jakarta - Amerika Serikat untuk pertama kali menunda pengiriman semua material yang dibutuhkan jet tempur siluman F-35 buatan Lockheed Martin ke Turki. AS mengambil langkah menghentikan pengiriman perlengkapan untuk jet tempur F-35 setelah Turki tetap pada pendiriannya untuk membeli sistem pertahanan rudal S-400 dari Rusia.

Mengutip laporan Reuters, Selasa, 2 April 2019, pejabat AS telah secara resmi melaporkan penghentian pengiriman perlengkapan pesawat tempur F-35 kepada mitra kerjanya di Turki. Perlengkapan ini dibutuhkan untuk mempersiapkan kedatangan jet siluman itu ke Turki.
"Sambil menunggu keputusan tegas Turki untuk menghentikan pengiriman rudal S-400, pengiriman dan aktivitas terkait dengan peningkatakan kemampuan operasional F-35 di Turki telah ditangguhkan," kata Kolonel Mike Andrews, juru bicara Kementerian Pertahanan AS.

Menurut sumber, perlengkapan yang dibatalkan pengirimannya meliputi perlengkapan pelatihan dan semua material terkait F-35.
Sebelumnya Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah menyatakan penolakan untuk membatalkan pembelian rudal S-400 buatan Rusia sebagai kompromi dengan AS untuk membeli jet tempur F-35.
AS untuk pertama kali bersikap keras terhadap sekutunya di NATO. Penundaan pengiriman perlengkapan jet tempur F-35 menambah berat perseteruan kedua negara setelah Turki menuntut AS mengekstradisi tokoh oposisi Fethullah Gulen, perbedaan kebijakan tentang Timur Tengah hingga perang di Suriah dan sanksi terhadap Iran.



Credit  tempo.co