CUPUMA

Jumat, 01 Maret 2019

Kashmir Memanas, Sistem Senjata dan Militer India Siaga Tingkat Tinggi

NEW DELHI - Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan tentara India menyatakan mereka dalam siaga tinggi dan siap untuk mengalahkan ancaman lebih lanjut dari Pakistan. Pernyataan itu meluncur setelah mereka mengumumkan bahwa sebuah pesawat tempur Pakistan yang jatuh pada Rabu lalu telah menargetkan lokasi-lokasi militer.

Militer India memberikan tanggapan mereka tentang jatuhnya pesawat perang Pakistan di wilayah udara pada hari Kamis.

Mayor Jenderal Surinder Singh Mahal mengatakan, jet itu menjatuhkan bom yang menghantam situs militer India, tetapi tidak menyebabkan kerusakan signifikan.

“Faktanya adalah bahwa Pakistan menargetkan instalasi militer tetapi kami menggagalkan rencana mereka. Bom tidak dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan karena tindakan IAF cepat," kata Mahal seperi dilansir dari Russia Today, Jumat (1/3/2019).

Sebagai tanggapan, sistem persenjataan negara telah disiapkan dan pasukan mekanis ditempatkan dalam kondisi siaga.

"Kami sepenuhnya siap untuk menanggapi provokasi apa pun," tegasnya.

Dalam pernyataan lebih lanjut, Laksamana Muda DS Gujral meyakinkan tanggapan tegas, cepat dan kuat oleh Angkatan Laut India, yang telah "dikerahkan dalam kondisi kesiapan yang tinggi dan tetap siap dalam tiga dimensi, di darat, laut dan di udara.

Sementara terkait pernyataan bahwa Pakistan telah setuju untuk membebaskan seorang pilot India yang ditangkap setelah ditembak jatuh di wilayah udara Pakistan hari Rabu lalu, Wakil Udara Marsekal R.G.K. Kapoor menolak klaim Islamabad bahwa itu adalah isyarat perdamaian.

"Kami melihatnya sebagai isyarat yang sejalan dengan Konvensi Jenewa," ujarnya.

Menyusul serangan bom mobil yang mematikan yang menewaskan puluhan tentara India pada awal bulan, New Delhi melancarkan serangan udara terhadap wilayah yang diduga sebagai kamp teroris di Pakistan meskipun ada tentangan dari Islamabad.

Keesokan harinya, kedua negara bersenjata nuklir itu bertukar serangan dalam pertempuran udara sementara baku tembak mulai terjadi di sepanjang perbatasan Kashmir yang disengketakan.

Angkatan Udara India mengatakan akan terus menargetkan kamp-kamp teroris di Pakistan, mempertahankan tudingan New Delhi bahwa Islamabad mensponsori kelompok-kelompok teroris.

Credit sindonews.com

Senang Pilotnya Dibebaskan, India Bungkam Soal Deeskalasi di Kashmir

NEW DELHI - Para pejabat militer India mengatakan mereka menyambut baik rencana Pakistan untuk mengembalikan pilot yang ditangkap. Meski begitu mereka menolak mengkonfirmasi akan mengurangi konflik antara kedua negara.

Pilot India, yang diidentifikasi sebagai Komandan Wing Abhinandan, menjadi wajah manusia dari gejolak di atas wilayah yang diperebutkan Kashmir setelah videonya dirilis, menunjukkan dia ditangkap dan kemudian ditahan.

"Kami senang pilot kami dilepaskan," kata Wakil Marsekal Udara RGK Kapoor, pada konferensi pers bersama tiga angkatan bersenjata India, Kamis malam waktu setempat.

Namun dia tidak menjawab saat wartawan bertanya apakah India menganggap kembalinya Abhinandan akan meredakan eskalasi konflik seperti dilansir dari Reuters, Jumat (1/3/2019).

Sebelumnya, Perdana Menteri Pakistan Imran Khan mengatakan pihaknya akan membebaskan pilot India yang ditahan.

"Sebagai isyarat damai kami akan membebaskannya besok," kata Khan kepada parlemen Pakistan, Kamis sore. Anggota parlemen Pakistan pun memukul meja mereka sebagai tanggapan.

Amerika Serikat (AS), China, Uni Eropa dan negara-negara lain mendesak kedua negara menahan diri, karena ketegangan meningkat setelah pemboman mobil bunuh diri yang menewaskan sedikitnya 40 polisi paramiliter India di Kashmir yang dikuasai India pada 14 Februari lalu.

Pada hari Selasa, India mengatakan pihaknya menghantam sebuah kamp pelatihan untuk kelompok militan yang berbasis di Pakistan yang mengaku bertanggung jawab atas serangan bunuh diri di Kashmir, dan sumber senior pemerintah mengatakan kepada wartawan bahwa 300 gerilyawan telah terbunuh.

Pakistan membantahnya, mengatakan serangan itu gagal dan tidak ada yang tewas, dengan mengatakan bom dijatuhkan di lereng bukit yang sebagian besar kosong. Pakistan juga membantah ada kamp militan di daerah itu. Penduduk setempat mengatakan mereka tidak melihat tanda-tanda korban besar atau kerusakan signifikan, dengan hanya satu orang yang diketahui terluka oleh serangan itu.

Ditanya tentang kerusakan yang disebabkan oleh pesawat tempur India dalam serangan udara Selasa, Kapoor mengatakan masih terlalu dini untuk memberikan rincian tentang korban. Tetapi mereka mengatakan mereka memiliki bukti "kredibel" tentang kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan udara di kamp.

"Apa pun yang kami ingin hancurkan, kami lakukan," katanya.

Wilayah Himalaya yang berpenduduk mayoritas Muslim telah menjadi pusat permusuhan selama lebih dari 70 tahun, sejak pemisahan koloni Inggris di India menjadi negara-negara yang terpisah dari Pakistan Muslim dan mayoritas Hindu India.

Wilayah ini terbagi antara India, yang memerintah Lembah Kashmir dan wilayah yang didominasi Hindu di sekitar kota Jammu, dengan Pakistan, yang mengendalikan irisan wilayah di barat, dan China, yang memiliki daerah dataran tinggi berpenduduk sedikit di utara.

Credit sindonews.com

Pakistan Tembak Jatuh Jet Tempur MiG-21 India dengan Rudal AS

NEW DELHI - Militer New Delhi mengatakan pesawat jet tempur F-16 Viper Pakistan menembak jatuh jet tempur MiG-21 Bison India dengan peluru kendali (rudal) buatan Amerika Serikat (AS). Sebelumnya, media-media lokal melaporkan militer New Delhi menggunakan bom-bom pintar buatan Israel untuk menyerang wilayah Kahsmir Pakistan.

Angkatan Udara India (IAF) menunjukkan puing-puing rudal buatan AS sebagai bukti meyakinkan bahwa jet tempur Pakistan menyerang pangkalan militer India. Pakistan sebelumnya membantah mengirim pesawat tempurnya.

Wakil Komandan IAF Marsekal Udara R.G.K. Kapoor mempresentasikan potongan rudal buatan AS yang digunakan Pakistan pada konferensi pers bersama, Kamis (28/2/2019). Rudal yang dimaksud adalah AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile atau AIM-120 AMRAAM.

Misil AMRAAM itulah yang menjatuhkan sebuah jet tempur MiG-21 Bison India dan menyebabkan seorang pilotnya tertangkap setelah menyelamatkan diri dari pesawat yang jatuh. Militer Islamabad sebelumnya mengklaim menjatuhkan dua jet tempur militer New Delhi.

Pakistan mengatakan pihaknya berencana untuk melepaskan pilot India yang ditangkap, Komandan Sayap Abhinandan Varthaman sebagai isyarat niat baik pada Jumat (1/3/2019). Pakistan tetap menyangkal F-16 terlibat dalam serangan rudal yang menjatuhkan MiG-21 Bison India. Laporan lain mengutip sumber keamanan Islamabad, JF-17 Thunder sebenarnya yang bertanggung jawab atas penembakan jet tempur India.

“Pakistan mengklaim mereka tidak menggunakan F-16. Ada cukup bukti melalui tanda tangan elektronik bahwa F-16 digunakan," kata Kapoor pada konferensi pers, dikutip The Drive. "Sebagian dari rudal udara-ke-udara AMRAAM, yang hanya dibawa oleh F-16 PAF (Angkatan Udara Pakistan) ditemukan timur Rajouri, wilayah India (di Jammu dan Kashmir)."

Sekadar diketahui, militer Islamabad memiliki armada sekitar 76 unit F-16, yang merupakan campuran dari A/B Air Defense Fighter (ADF), AM/BM Mid-Life Update (MLU), dan Block 52 model C/D. Ini termasuk jet yang diperoleh langsung dari Amerika Serikat dan dari sumber barang bekas.

Nomor kontrak pada fragmen rudal yang ditunjukkan militer India juga menunjukkan bukti yang kuat. Kontrak itu sebenarnya merupakan kesepakatan Penjualan Militer Luar Negeri AS yang lebih besar yang melibatkan pengiriman ke Pakistan.

Kapoor mengatakan bahwa radar India telah mengidentifikasi paket serangan besar yang terdiri dari Pakistan F-16 dan JF-17 Thunders menuju Garis Kontrol (LoC), yang memisahkan pasukan India dan Pakistan di Jammu dan Kashmir, pada 27 Februari 2019.

Pasukan Pakistan kemungkinan juga menggunakan pesawat Mirage 3 atau Mirage 5 yang lebih tua. Kapoor tidak mengatakan apakah radar India yang telah mengidentifikasi tanda tangan para F-16 Viper atau apakah ada sistem intelijen elektronik lain yang terlibat.

Jet tempur India Su-30MKI, MiG-21, dan Mirage 2000 kemudian dikerahkan untuk intersepsi. Laporan terpisah, yang belum dikonfirmasi dari sumber anonim, mengatakan bahwa Komandan Sayap Varthaman mengejar sebuah F-16 Pakistan dengan MiG-21 Bison-nya dan menembak jatuh dengan rudal udara-ke-udara R-73 buatan Rusia.

"Faktanya adalah bahwa unit-unit Angkatan Darat India melaporkan melihat dua parasut jatuh di PoK (Kashmir yang diduduki Pakistan) yang terdiri dari dua pilot F-16 yang ditembak jatuh oleh MiG-21 Bison IAF," ujar Kapoor. Jika benar, lanjut dia, itu akan menunjukkan bahwa pesawat yang dimaksud adalah salah satu dari model F-16B atau D dua kursi Pakistan. India secara konsisten mengklaim hanya menembak satu pesawat tempur Pakistan.

Credit sindonews.com

Paska Lakukan Serangan, Pakistan Mengaku Tak Ingin Perang Dengan India

ISLAMABAD - Pakistan mengatakan mereka tidak ingin berperang dengan tetangga mereka, India. Pernyataan ini muncul tidak lama setelah Pakistan menyatakan mereka telah melakukan serangan udara di wilayah Kashmir yang dikuasai India sebagai balasan atas serangan udara yang India awal pekan ini.

India mencoba merespon dengan melakukan serangan di wilayah Pakistan, namun sayangnya berhasil digagalkan. Dua jet tempur India berhasil ditembak jatuh saat memasuki wilayah Pakistan, dengan dua pilot ditangkap.

Juru bicara Angkat Darat Pakistan, Mayor Jenderal Asif Ghafoor menuturkan pihaknya menunjukkan sikap menahan diri saat menjatuhkan dua jet tempur India, termasuk jet tempur MiG-21.

"Kami telah mengirim pesan ke India bahwa meskipun memiliki kemampuan untuk terlibat, kami telah menunjukkan sikap menahan diri. Tujuan kami adalah untuk mempertahankan tanah air kami, sekaligus memastikan tidak ada provokasi yang tidak perlu untuk yang dapat meningkatkan ketegangan," ucap Ghafoor.

Ghafoor, seperti dilansir Rusia Today pada Rabu (27/2), kemudian mengatakan bahwa Pakistan hanya ingin mempertahankan diri. "Jika agresi dikenakan pada kami, kami akan membalas karena membela diri. Pakistan tidak membawa kawasan kedalam peperangan," sambungnya.

Credit sindonews.com

Pakistan Siap Pulangkan Pilot India untuk Redakan Ketegangan

Pakistan siap memulangkan pilot helikopter India yang mereka tangkap di Kashmir jika tindakan tersebut dapat meredakan ketegangan dengan negara tetangganya itu. (AP Photo/Mukhtar Khan)

Jakarta, CB -- Pakistan menyatakan siap memulangkan pilot helikopter India yang mereka tangkap di Kashmir jika tindakan tersebut dapat membantu meredakan ketegangan dengan negara tetangganya itu.

"Kami mau memulangkan pilot India yang ditangkap jika itu dapat meredakan ketegangan," ujar Menteri Luar Negeri Pakistan, Shah Mahmood Qureshi, sebagaimana dikutip Reuters, Kamis (28/2).

Pernyataan kesiapan ini disampaikan setelah Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan, mengusulkan dialog dengan India untuk menurunkan ketegangan di Kashmir.

"Dengan persenjataan yang Anda (India) dan kami miliki, adakah kemungkinan kita keliru melakukan perhitungan? Tidak kah kita berpikir kalau ketegangan ini meningkat akan mengarah ke mana?" ucap Khan.

Khan kemudian mengakui bahwa pasukan Pakistan memang sempat sengaja masuk ke dalam wilayah India untuk menggertak agar mereka tak lagi menerobos perbatasan. Saat itu, India langsung menembak pesawat Pakistan tersebut.

Namun, Khan menyatakan saat ini mereka harus menggunakan jalur diplomasi untuk menghindari peningkatan konflik.

"Rencana kami memang tidak ingin ada korban jiwa. Kami cuma ingin menyampaikan kepada India kalau kalian bisa memasuki wilayah Pakistan, kami juga bisa melakukan hal yang sama dan menggelar operasi," kata Khan.

Menanggapi pernyataan Khan, India tetap menyatakan bahwa serangan Pakistan itu sebagai provokasi. India pun mendesak agar Pakistan memulangkan pilot mereka.

Ketegangan di Kashmir ini meningkat setelah bom bunuh diri menerjang konvoi militer India di wilayah itu pada 14 Februari lalu dan menewaskan 40 personel di dalamnya. India menuding Pakistan sebagai dalang di balik serangan itu.

Meski hidup bertetangga, relasi India dan Pakistan selalu terganjal konflik di Kashmir. Sejak merdeka dari Inggris, Kashmir dibagi dua menjadi wilayah untuk India dan Pakistan. Kedua negara kemudian bertarung untuk memperebutkan keseluruhan wilayah Kashmir.

India dan Pakistan tercatat telah berperang sebanyak dua kali memperebutkan wilayah Kashmir, yakni pada Perang India-Pakistan pada 1947 dan pada 1999 dalam Perang Kargil. Masing-masing juga menyimpan hulu ledak nuklir.

Credit cnnindonesia.com

India-Pakistan Jual Beli Serangan di Kashmir, WNI Diminta Waspada

ISLAMABAD - Warga Negara Indonesia (WNI) yang ada di Pakistan diimbau untuk senantiasa waspada mengingat terjadinya eskalasi ketenganan antara India dan Pakistan di Kashmir. Imbauan itu dikeluarkan oleh pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Islamabad, Pakistan.

"Mencermati perkembangan hubungan India-Pakistan yang akhir-akhir ini mengalami peningkatan, KBRI Islamabad mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia di Pakistan untuk senantiasa waspada dan mengikuti setiap perkembangan situasi keamanan," begitu imbauan yang dikeluarkan pihak KBRI Islamabad dalam surat edaran yang diterima Sindonews, Kamis (28/2/2019).

Pihak KBRI juga meminta WNI untuk membawa identitas dan menghindari kerumunan masyarakat dan tempat-tempat yang dianggap tidak aman. WNI juga diimbau untuk meningkatkan komunikasi dan interaksi dengan sesama WNI lainnya.

KBRI juga meminta kepada WNI untuk segera menghubungi KBRI jika mendapatkan atau mengalami hal-hal yang tidak dikehendaki.

"WNI bisa menghubungi KBRI Islamabad pada hotline +92 345-857-1989 atau telepon kantor +9251 2832017-10," demikian imbauan yang dikeluarkan pihak KBRI Islamabad.

Credit sindonews.com

Kerahkan 103 Kapal, Turki Latihan Perang Terbesar dalam Sejarah

ANKARA - Turki menggelar latihan perang Angkatan Laut terbesar dalam sejarahnya. Sebanyak 103 kapal, termasuk kapal perang dan kapal selam, dikerahkan di tiga laut.

Pasukan Angkatan Udara dan Angkatan Darat juga ambil bagian dalam latihan perang empat hari yang diberi nama Mavi Vatan 2019. Manuver akbar ini dimulai sejak Rabu (27/2/2019) di Laut Hitam, Laut Aegea, dan Mediterania timur secara bersamaan.

Sejumlah drone dan pesawat jet tempur buatan Turki ikut dilibatkan dalam latihan perang Mavi Vatan 2019. Latihan ini direncanakan enam bulan lalu, sesuai dengan peraturan NATO.

Mengutip Hurriyet Daily News, Kamis (28/2/2019), 103 kapal yang terlibat latihan perang di tiga laut antara lain 13 kapal fregat, 6 kapal korvet, 16 kapal serbu, 7 kapal selam, 7 kapal pemburu ranjau, 14 kapal patroli, serta kapal-kapal Angkatan Laut lainnya.

Manuver Mavi Vatan 2019 dikoordinasikan oleh Komando Pusat Perang Angkatan Laut dan akan berlangsung hingga 2 Maret 2019.

"Tidak ada yang bisa dilakukan di Mediterania tanpa Turki," kata Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu saat mengumumkan latihan perang tersebut pekan lalu. "Kami tidak akan membiarkan itu," ujarnya, yang menambahkan bahwa Turki akan mulai mengebor minyak dan gas di dekat Siprus dengan dua kapal eksplorasi baru.

Ladang gas besar baru-baru ini ditemukan di daerah yang disengketakan di Mediterania timur, di lepas pantai Siprus utara yang diduduki Turki.

Langkah ini diperkirakan akan mengobarkan ketegangan regional dengan Yunani. Selain perselisihan yang sedang berlangsung di Siprus, Athena dan Ankara juga turut campur tangan atas kepemilikan sekelompok pulau di Laut Aegea.

Turki sebelumnya membuat kesal NATO dengan mengumumkan pada hari Selasa bahwa pihaknya telah menandatangani kesepakatan untuk membeli sistem pertahanan rudal S-400 dari Rusia, meskipun AS berupaya membujuk Ankara agar membeli sistem pertahanan rudal Patriot buatan Amerika sebagai gantinya.

Keputusan Ankara ini bisa memicu Amerika Serikat untuk menjatuhkan sanksi berdasarkan undang-undang bernama Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA). UU yang dirancang untuk mengganggu penjualan persenjataan Rusia itu telah menghantam China setelah Beijing membeli sistem rudal S-400 dan sejumlah jet tempur Su-35.

Credit sindonews.com

Theresa May Dapat Tambahan Waktu 2 Minggu untuk Brexit

PM Inggris Theresa May saat membuat pidato Brexit di Italia pada 22 September 2018. [REUTERS]

CB, Jakarta - Perdana Menteri Theresa May memenangkan tambahan waktu dua minggu untuk batas waktu Brexit dari anggota parlemen Inggris.
Tetapi oposisi Partai Buruh mengumumkan akan mendukung pemungutan suara referendum baru Brexit, pertama kali sejak Inggris memberikan suara pada tahun 2016.
Setelah berbulan-bulan mengatakan bahwa Inggris harus meninggalkan Uni Eropa tepat waktu pada tanggal 29 Maret, May membuka meminta tambahan waktu untuk mencegah Brexit tanpa kesekataan atau No Deal Brexit.

Setelah berdebat sengit, anggota parlemen akhirnya mendukung permohonan penundaan May.
Setelah kesepakatan yang dinegosiasikan dengan para pemimpin Eropa ditolak pada 15 Januari, May berharap untuk membawa kembali perjanjian Brexit untuk pemungutan suara di parlemen sebelum 12 Maret.

Anggota parlemen Inggris pada hari Selasa, 29 Januari 2019, menginstruksikan Perdana Menteri Theresa May untuk membuka kembali perjanjian Brexit dengan Uni Eropa untuk menggantikan pengaturan perbatasan Irlandia yang kontroversial.[REUTERS]
May mengatakan jika proposal kesepakatannya dibatalkan, anggota parlemen akan mendapat kesempatan untuk memilih apakah akan pergi tanpa kesepakatan, atau meminta Uni Eropa untuk menunda batas waktu.

Anggota parlemen memberikan suara 502-20 untuk mendukung amandemen yang diusulkan oleh anggota parlemen dari Partai Buruh Yvette Cooper.
Namun Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan, Uni Eropa akan menyetujui perpanjangan batas waktu Brexit melewati 29 Maret, jika Inggris bisa memberikan proposal kesepakatan yang jelas.

Credit tempo.co

Venezuela: AS Sekali Lagi Harus Dikalahkan

JENEWA - Menteri Luar Negeri Venezuela, Jorge Arreaza, mengkritik penolakan Amerika Serikat (AS) atas seruannya untuk melakukan pembicaraan antara presiden kedua negara.

"Itu yang selalu mereka lakukan," kata Arreaza kepada Anadolu Agency.

"Mereka tidak suka dialog. Mereka ingin perang. Tapi mereka akan dikalahkan sekali lagi," imbuhnya seperti dikutip dari kantor berita Turki itu, Jumat (1/3/2019).

Arreaza mengatakan dia senang atas dukungan Turki terhadap Venezuela sejak awal krisis. Turki adalah negara yang penting dan telah menjadi saudara dan saudari Venezuela.

"Presiden (Recep Tayyip) Erdogan telah ada di sana, berdiri dalam solidaritas dengan Venezuela, tetapi dengan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menghentikan segala bentuk agresi ke negara kita," ujarnya.

Washington menolak saran Arreaza bahwa Presiden Nicolas Maduro duduk bersama dengan Presiden AS Donald Trump.

"Mengapa mereka tidak boleh bertemu sehingga mereka bisa mencoba mencari titik temu dan mencari perbedaan?" Arreaza bertanya secara retoris pada sesi ke 40 Dewan HAM PBB (UNHRC) di Jenewa, Rabu.

Robert Wood, wakil permanen AS untuk Konferensi Perlucutan Senjata, menolak seruan untuk berdialog.

"Presiden Trump sedang bersiap untuk bertemu dengan presiden Venezuela yang sah, yaitu (Juan) Guaido," katanya.

Venezuela telah diguncang oleh aksi protes sejak 10 Januari, ketika Maduro dilantik untuk masa jabatan kedua setelah pemungutan suara yang diboikot oleh oposisi.

Ketegangan meningkat ketika Juan Guaido, yang memimpin Majelis Nasional Venezuela, menyatakan dirinya bertindak sebagai presiden pada 23 Januari, suatu langkah yang didukung oleh AS dan banyak negara Eropa serta Amerika Latin.

Turki, Rusia, Iran, Kuba, China, dan Bolivia memberi dukungan mereka pada Maduro, yang telah berjanji untuk memutuskan semua hubungan diplomatik dan politik dengan AS.

Trump menyebut intervensi militer sebagai kemungkinan sejumlah pilihan yang bisa ia gunakan untuk membantu menyelesaikan krisis di Venezuela.

Credit sindonews.com

Swedia Cokok Tersangka Mata-mata Rusia di Stockholm

STOCKHOLM - Seorang karyawan perusahaan teknologi tinggi Swedia ditangkap otoritas keamanan setempat dengan tuduhan telah menjadi mata-mata untuk Rusia. Karyawan yang belum diidentifikasi itu ditangkap di Stockholm pada Selasa malam.

Media Swedia merilis video yang memperlihatkan tersangka dibawa dari sebuah restoran setelah bertemu dengan kontaknya.

Seorang saksi yang dikutip oleh surat kabar Swedia Aftonbladet mengatakan beberapa petugas polisi keamanan Swedia, yang dikenal sebagai Sapo, menyerbu restoran dan mengepung meja di mana dua orang sedang duduk makan.

Media Swedia mengatakan orang kedua juga ditahan dalam operasi itu tetapi kemudian dibebaskan setelah mengklaim kekebalan diplomatik.

"Tersangka telah mengerjakan tugas-tugas intelijen yang diketahui dilakukan oleh pemerintah asing," bunyi pernyataan dinas keamanan, tanpa memberikan perincian tugas intelijen yang dimaksud.

"Diduga kegiatan kriminal ini telah berlangsung sejak 2017," sambung pernyataan itu seperti dilansir dari BBC, Jumat (1/3/2019).

Kepala kontra-intelijen Swedia, Daniel Stenling mengatakan, mereka yakin tersangka direkrut oleh seorang perwira intelijen Rusia yang menyamar sebagai diplomat. Stenling mengatakan ancaman keamanan terhadap Swedia sangat ekstensif dalam beberapa tahun.

"Perkembangan teknologi telah membuat upaya aktor negara untuk mengumpulkan intelijen di dunia maya lebih canggih," ujarnya.

"Pada saat yang sama, pendekatan pengumpulan-intelijen yang lebih tradisional, menggunakan agen-agen yang direkrut untuk mengumpulkan informasi, masih digunakan. Kombinasi ini memungkinkan aktor negara untuk memperluas dan memperdalam pengumpulan informasi rahasia mereka," imbuhnya.

Tahun lalu, kepala dinas keamanan Swedia mengatakan kepada BBC bahwa badan tersebut prihatin dengan meningkatnya campur tangan politik asing.

"Sangat penting bagi kami untuk mengikuti ini dan kami tidak malu di Swedia - kami mengatakan bahwa ancaman terbesar bagi keamanan kami dalam perspektif itu adalah Rusia," kata Anders Thornberg.

Analis percaya hal itu terkait dengan perdebatan di Swedia mengenai apakah akan negara itu mendekat ke NATO atau tidak. Ini membuat negara itu menjadi target khusus untuk Moskow.

Credit sindonews.com

Proposal Denuklirisasi Korea Utara Ditolak AS

Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korut, Kim Jong-un bertemu di Vietnam, 27 Februari 2019

Foto: AP

Korea Utara menyebut proposal denuklirisasi mereka realistis.

CB, HANOI -- Menteri Luar Negeri Korea Utara, Ri Yong Ho mengatakan, Korut membuat proposal realistis pada pertemuan puncak antara pemimpinnya, Kim Jong-un, dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Namun, Washington bersikeras Pyongyang mengambil satu langkah lagi di luar pembongkaran kompleks nuklir, Yongbyon.

Menteri Ri mengatakan pada konferensi pers, Pyongyang telah menawarkan untuk secara permanen membongkar semua produksi bahan nuklirnya, termasuk plutonium dan uranium yang diamati oleh para ahli Amerika. Ri menambahkan, Korut meminta Washington memberikan sanksi parsial, tidak sepenuhnya, dan ini bertentangan dengan klaim Trump sebelumnya.

Trump mengatakan, ia telah meninggalkan perjanjian nuklir di Hanoi pada Kamis, karena tuntutan yang tidak dapat diterima dari pemimpin Korut untuk mencabut sanksi yang dipimpin AS. Trump dan Kim gagal mencapai kesepakatan perihal denuklirisasi semenanjung Korea dalam pertemuan keduanya di Hanoi, Vietnam, Kamis (28/2).

Sebelumnya, baik Trump dan Kim menyatakan harapan mereka bagi kemajuan dalam meningkatkan hubungan kedua negara. Hal itu terutama terkait dengan isu kunci denuklirisasi dalam pertemuan yang ditunggu-tunggu sejak tahun lalu.

Credit republika.co.id

Korea Utara Ancam tak Mau Lagi Berunding Soal Nuklir

Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korut Kim Jong-un bertemu di Vietnam, Rabu (27/2).

Foto: AP

Korea Utara menilai As kehilangan kesempatan untuk mencapai kesepakatan nuklir.

CB, HANOI -- Korea Utara memperingatkan bahwa pemimpinnya, Kim Jong-un kemungkinan sudah tidak memiliki keinginan untuk mencapai kesepakatan nuklir setelah gagalnya KTT antara Kim dengan Donald Trump.

Selama konferensi pers yang jarang dilakukan oleh para pejabat Korea Utara, Menteri Luar Negeri Ri Yong-Ho membantah klaim Presiden AS bahwa Kim telah menuntut penghapusan seluruh sanksi ekonomi. Dia menyatakan bahwa negaranya telah menawarkan proposal realistis untuk memulai proses denuklirisasi.

"Amerika Serikat tidak menerima proposal kami berarti kehilangan kesempatan yang datang sekali dalam seribu tahun," kata Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara Choe Son-Hui mengatakan kepada wartawan, dilansir di Bloomberg, Jumat (1/3).

Meski begitu, Kim memiliki opsi terbatas karena sanksi internasional menjerat ekonomi Korea Utara yang semakin goyah. Mendapatkan sejumlah dukungan ekonomi dari Cina kemungkinan akan sangat penting bagi rezim Kim.

Pemimpin Korut tersebut pada Januari membuat ancaman serupa untuk beralih ke 'jalur baru' jika Trump tidak mencabut sanksi dan kemudian melanjutkan untuk bertemu dengan presiden AS. Trump mengakhiri KTT awal dan mengatakan. "Kim ingin sanksi dicabut seluruhnya, dan kita tidak bisa melakukan itu," kata Trump.

Namun, Korut mengatakan negara itu hanya meminta keringanan dari sanksi yang diberlakukan pada 2016 dan 2017. Dia mengatakan itu berarti menghapus sanksi yang dijatuhkan oleh lima dari 11 resolusi PBB terhadap negara itu.

"Tawaran Korut itu termasuk menutup fasilitas plutonium dan uranium di Yongbyon di bawah pengawasan para ahli AS," kata Choe.

Yongbyon adalah kompleks yang luas dengan puluhan bangunan dan reaktor termasuk pemrosesan ulang plutonium dan fasilitas pengayaan uranium dan pusat penelitian. adalah aset penting kemampuan nuklir Korea Utara.

Sekretaris Pers Gedung Putih Sarah Sanders, berbicara kepada wartawan selama pemberhentian pengisian bahan bakar di Alaska setelah Trump kembali, mengkonfirmasi bahwa presiden telah diberi pengarahan tentang konferensi pers Korea Utara.

"Kami ingin memastikan bahwa kami memiliki kesepakatan yang baik, bukan hanya sekadar kesepakatan," katanya.

AS memberikan Kim dengan bukti situs nuklir rahasia yang mengejutkan Korea Utara, menurut Trump. Menlu AS Michael Pompeo mengatakan bahwa bahkan tanpa Yongbyon, negara itu masih akan memiliki rudal, hulu ledak, dan unsur-unsur lain dari program nuklir yang tidak dapat diterima oleh AS.

Kemenlu Korut mengatakan kepada wartawan bahwa langkah tahap pertama seperti yang diusulkan Pyongyang tidak bisa dihindari untuk proses denuklirisasi lengkap. Dia menambahkan bahwa sikap Korut tidak akan pernah berubah dan bahwa itu bisa sulit untuk bertemu lagi.

"Kim merasa bahwa dia tidak mengerti cara orang Amerika menghitung. Saya memiliki perasaan bahwa Kim mungkin telah kehilangan keinginannya untuk bernegosiasi dengan Trump," kata Choe.

Konferensi pers yang diatur dengan tergesa-gesa oleh pejabat Korut adalah hal yang jarang dilakukan negara tersebut. Biasanya Korut menghindari keterlibatan langsung dengan media Barat dan berkomunikasi melalui pernyataan resmi.

Mereka mengumpulkan wartawan pada Jumat (1/3) lewat tengah malam waktu setempat. Menlu Ri menjelaskan dan kemudian Wakil Menlu Choe, tetap tinggal setelahnya untuk sesi tanya jawab.

KTT berakhir tiba-tiba sebelum pertemuan makan siang yang dijadwalkan di hotel Sofitel Legend Metropole yang ikonik di Hanoi. Para wartawan diantar keluar dari ruang makan yang disiapkan untuk kedua pemimpin dan asistennya, dan Gedung Putih mengumumkan telah ada perubahan jadwal.

Segera setelah itu, kedua pemimpin secara terpisah meninggalkan hotel dan Trump meninggalkan Vietnam lebih cepat dari jadwal. Trump menerima pujian bipartisan dari para pemimpin kongres AS karena keluar dari kesepakatan.

"Presiden Trump melakukan hal yang benar dengan berjalan pergi dan tidak menjadi kesepakatan yang buruk demi foto media," kata Pemimpin Minoritas Senat Chuck Schumer, seorang Demokrat New York.

Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell dari Kentucky memuji presiden. "Kim Jong-un sekarang memiliki perjalanan kereta yang panjang ke rumah, dan dia akan punya waktu untuk merenungkan masa depan yang masih dalam genggaman Korea Utara," katanya.

Kehancuran KTT membuat saham global merosot karena masa depan perundingan nuklir AS-Korea Utara masih belum pasti. Sementara, Trump mengatakan pertemuan berakhir secara damai dengan jabat tangan, dia belum berkomitmen untuk KTT lain dengan Kim.

Credit republika.co.id

Korut Bantah Minta Pencabutan Sanksi

HANOI - Korea Utara (Korut) membantah pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait gagalnya tercapai kesepakatan dalam pertemuan dengan Kim Jong-un. Korut menyatakan pihaknya telah membuat proposal yang realistis kepada AS.

Dalam sebuah konferensi pers, Menteri Luar Negeri Korut Ri Yong-ho mengatakan kepada wartawan bahwa Pyongyang menawarkan untuk secara permanen mengakhiri uji coba roket nuklir jarak jauh dan tidak menuntut, seperti yang ditegaskan oleh Trump, penghentian segera semua sanksi ekonomi.

Meskipun telah menawarkan untuk membongkar situs uji coba nuklir Yongbyon, salah satu tempat uji coba nuklir terbesar di negara itu, dan semua fasilitas produksi bahan nuklir di depan para pakar AS, Yong-ho mengatakan AS menuntut satu langkah lagi yang tidak ingin mereka penuhi.

Menurut Yong-ho, Korut hanya meminta bantuan sanksi parsial termasuk lima sanksi AS terkait dengan ekonomi sipil dan mata pencaharian warga mereka dan tidak mencari pencabutan lengkap sanksi yang ada.

"Sulit untuk mengatakan apakah mungkin ada kesepakatan yang lebih baik daripada yang didasarkan pada proposal kami," katanya saat konferensi pers seperti dikutip dari Washington Times, Jumat (1/3/2019).

Bahkan jika AS memutuskan untuk mengadakan pembicaraan lebih lanjut, Ri mengatakan posisi Pyongyang tidak akan berubah.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa Pemimpin Korut Kim Jong-un menuntut pencabutan semua sanksi sebagai imbalan denuklirisasi. Namun permintaan itu dengan tegas ditolak oleh Trump yang kemudian memutuskan untuk mengakhiri pembicaraan.

"Itu semua tentang sanksi. Mereka ingin sanksi dicabut seluruhnya dan kita tidak bisa melakukan itu," kata Trump kepada wartawan.

"Kadang-kadang Anda harus pergi dan ini adalah salah satu dari waktu-waktu itu," ujar Trump lagi.

Credit sindonews.com

AS: Kim Jong-un Tak Siap Penuhi Syarat Soal Denuklirisasi

Menlu AS, Mike Pompeo, menyebut Pemimpin Tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un, tidak siap memenuhi keinginan Washington terkait denuklirisasi. (Reuters/Leah Millis)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, menyebut Pemimpin Tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un, tidak siap memenuhi keinginan Washington terkait denuklirisasi.

Hal itu, menurut Pompeo menjadi penyebab Trump dan Kim Jong-un tak mencapai kesepakatan apa pun dalam pertemuan kedua mereka di Vietnam hari ini, Kamis (28/2).

"Kami tidak mencapai kesepakatan yang masuk akal bagi AS. Saya pikir Pemimpin tertinggi Kim Jong-un berharap kami bisa melakukannya. Kami meminta dia melakukan lebih banyak lagi dan dia tidak siap untuk melakukan itu," kata Pompeo dalam jumpa pers seusai pertemuan Trump dan Kim Jong-un.

Meski begitu, Pompeo tetap optimistis kesepakatan denuklirisasi antara AS-Korut akan berhasil walau butuh waktu tidak sebentar

"Saya pikir ketika kami semua terus bekerja ke depannya kami dapat membuat kemajuan sehingga kami dapat mencapai kesepakatan apa yang dunia inginkan yaitu merealisasikan denuklirisasi Korut dan mengurangi risiko bagi rakyat AS dan orang-orang di seluruh dunia."

Dalam kesempatan yang sama, Trump menuturkan masalah sanksi menjadi alasan utama dia dan Kim Jong-un tak dapat mencapai konsensus hari ini.

Menurut Trump, Kim Jong-un sangat ingin sanksi-sanksi yang selama ini dijatuhkan AS dan dunia internasional dicabut.

Namun, di saat bersamaan, Kim Jong-un tak bersedia menutup dan melucuti sejumlah situs rudal serta nuklirnya yang merupakan permintaan AS.

"Pada dasarnya mereka (Korut) ingin sanksi-sanksi dicabut sepenuhnya, tapi kami tidak bisa melakukannya," kata Trump.

"Dia (Kim Jong-un) ingin melakukan denuklirisasi, tapi dia hanya ingin (melucuti senjata nuklir) di situs-situs dan wilayah yang tidak terlalu penting dan tidak sesuai dengan keinginan kami."

Pompeo menuturkan meski Kim Jong-un bersedia menutup situs Yongbyon, kompleks nuklir utama Korut, negara itu masih tetap memiliki senjata lainnya seperti rudal dan hulu ledak.

Lebih lanjut, Trump menegaskan pertemuannya dengan Kim Jong-un hari ini diakhiri dengan suasana "bersahabat" meski harus selesai lebih cepat dari agenda semula. Dia menuturkan keduanya berjabat tangan saat menutup pertemuan.

"Akhir pertemuan kami bukan seperti berdiri lalu pergi begitu saja. Suasana hubungan kami sangat-sangat hangat dan kami berdua berjalan keluar ruangan dengan baik-baik," tuturnya.

Trump juga optimistis bahwa perundingan denuklirisasi masih terus berjalan menuju hasil yang memuaskan.

"Saya lebih memilih melakukan perundingan yang tepat, daripada perundingan yang cepat," katanya.

Credit cnnindonesia.com

Gagal Capai Kesepakatan, Trump: Ini Semua Tentang Sanksi

HANOI - Pertemuan puncak antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dengan Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un di Hanoi, Vietnam, berakhir tanpa kesepakatan. Pemicunya adalah Kim Jong-un menuntut agar AS mencabut sanksi atas Pyongyang yang dengan tegas ditolak Trump.

"Itu semua tentang sanksi. Mereka ingin sanksi dicabut seluruhnya dan kita tidak bisa melakukan itu," kata Trump kepada wartawan seperti disitir dari BBC, Jumat (1/3/2019).

Sebelumnya, kedua pemimpin negara yang sempat bersitegang ini diharapkan akan mengumumkan kemajuan dalam denuklirisasi.

"Kadang-kadang Anda harus pergi dan ini adalah salah satu dari waktu-waktu itu," ujar Trump.

Berbicara pada konferensi pers setelah pertemuan, Trump mengatakan tidak ada rencana untuk KTT ketiga, tetapi ia menyatakan optimisme tentang "hasil yang lebih baik" di masa depan.

Dan dalam penerbangannya kembali ke AS, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan dia sangat berharap bahwa para pejabat dari kedua belah pihak dapat melanjutkan pembicaraan sebelum terlalu lama.

Menurut jadwal yang dirilis Gedung Putih, hari itu direncanakan seremoni penandatanganan perjanjian bersama serta makan siang untuk kedua pemimpin, tetapi harapan tiba-tiba pupus dengan pembatalan keduanya.

Menurut Trump, Kim Jong-un mengajukan tawaran signifikan - untuk membongkar semua kompleks nuklir utama Yongbyon, yang merupakan jantung fasilitas penelitian dan produksi program nuklir Korut. Tetapi sebagai imbalannya Kim Jong-un ingin semua sanksi terhadap Korut dicabut, sesuatu yang AS tidak siap tawarkan.

Ada juga pertanyaan tentang jaringan fasilitas di luar Yongbyon. Bulan lalu, Stephen Biegun, perwakilan khusus Departemen Luar Negeri AS untuk Korut, mengatakan Pyongyang telah melakukan pembicaraan pra-KTT untuk menghancurkan semua fasilitas pengayaan plutonium dan uranium negara itu, tergantung pada tindakan balasan AS yang tidak ditentukan.

Yongbyon adalah satu-satunya sumber plutonium Korut yang diketahui, tetapi negara itu diyakini memiliki setidaknya dua fasilitas lain di mana uranium diperkaya.

Langkah-langkah AS yang tidak ditentukan itu nampaknya adalah sepenuhnya meringankan sanksi, yang tidak akan ditawarkan oleh Trump. Presiden AS juga menyatakan dalam konferensi persnya bahwa Jong-un hanya menawarkan penghancuran Yongbyon dan bukan seluruh peralatan nuklir Korut.

Trump mengatakan bahwa ketika ia mengangkat masalah fasilitas pengayaan kedua selain dari Yongbyon, delegasi Korut "terkejut" dengan apa yang diketahui AS.

Pertemuan pertama antara kedua pemimpin, yang berlangsung di Singapura pada Juni 2018, dikritik karena menghasilkan sedikit substansi. Ini menimbulkan wacana bahwa Trump akan mendorong kesepakatan denuklirisasi pada pertemuan kedua di Hanoi, Vietnam.

Credit sindonews.com

Pertemuan Kim-Trump di Hanoi Berakhir Tanpa Kesepakatan

Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korut Kim Jong-un bertemu di Vietnam, Rabu (27/2).

Foto: AP

Gedung Putih mengatakan bahwa kedua pemimpin negara itu ingin segera bertemu kembali.

CB, HANOI -- Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Kamis (1/3) waktu setempat, mengakhiri pertemuan mereka yang kedua di Hanoi, Ibu Kota Vietnam, tanpa mencapai kesepakatan. Gedung Putih mengatakan bahwa kedua pemimpin negara itu ingin segera bertemu kembali.

"Tidak ada kesepakatan yang dicapai" antara Kim dan Trump pada hari kedua pertemuan puncak mereka di Hanoi, kata Gedung Putih.

Gedung Putih menambahkan bahwa kedua pemimpin negara ingin segera bertemu kembali. Kendati mengakhiri pertemuan tanpa kesepakatan apa pun, Kim dan Trump telah "melakukan pembicaraan yang sangat baik dan membangun". Mereka juga membahas berbagai cara untuk "memajukan denuklirisasi serta konsep-konsep yang didorong dengan aspek ekonomi," bunyi peryataan dari Gedung Putih.

Kim dan Trump pada awalnya dijadwalkan untuk menghadiri acara makan siang serta penandatanganan kemungkinan pernyataan bersama di Hotel Sofitel Legend Metropole di Hanoi. Namun, acara tersebut dibatalkan karena alasan yang tidak diungkapkan. Jumpa pers oleh Trump dimajukan dua jam menjadi pukul 14.00 waktu setempat.

Dalam kesempatan itu, Trump mengatakan masih ada jurang antara apa yang diinginkan Korea Utara dan Amerika Serikat. Kim menuntut sanksi yang dikenakan terhadap Pyongyang dilonggarkan sebagai imbalan atas perlucutan senjata nuklir "dalam jumah besar". AS tidak menyetujui tuntutan itu.

Trump mengatakan kepada para wartawan bahwa ia dan Kim masing-masing memiliki visi tertentu yang tidak selaras namun "semakin mendekati" dibandingkan satu tahun lalu. "Kami perlu bicara. Ada jurang," ucapnya.

Trump dan Kim memulai pertemuan puncak mereka pada Rabu (27/2) malam dengan mengadakan perbincangan empat mata dan makan malam. Keduanya melanjutkan pembicaraan keesokan harinya soal upaya nyata untuk mewujudkan perdamaian dan perlucutan senjata nuklir di Semenanjung Korea.

Setelah kembali dari Hotel J.W. Marriott, Trump mengisyaratkan dalam acara jumpa pers bahwa pembicaraan antara Pyongyang dan Washington bisa berlanjut walaupun ia dan Kim tidak berhasil mencapai kesepakatan selama pertemuan mereka yang kedua itu.

Namun, Trump tahu bahwa pertemuan puncak berikutnya dengan Trump kemungkinan belum akan dilakukan lagi untuk waktu lama. Pernyataanya itu mengisyaratkan bahwa diplomasi dengan menggelar pertemuan puncak seperti itu kemungkinan akan terhenti sementara.

Trump mengatakan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo merasa bahwa "tidak baik" untuk menandatangani apa pun selama pertemuan itu kendati mereka memiliki beberapa opsi untuk dirundingkan.

Walaupun pertemuan tidak menghasilkan kesepakatan, Trump mengatakan ia akan "terus melanjutkan upaya itu" dengan sang pemimpin Korea Utara untuk mengatasi kesenjangan antarkedua negara.

Kimp dan Trump dalam pertemuan puncak mereka yang pertama di Singapura, Juni tahun lalu, setuju untuk menciptakan perdamaian yang abadi serta menuntaskan perlucutan senjata nuklir di semenanjung tersebut. Mereka juga setuju memulai hubungan baru antara kedua negara. Pompeo mengatakan para perunding kedua negara akan bertemu lagi "pada hari-hari dan minggu-minggu mendatang."

Credit republika.co.id

PM Jepang: saya dukung Trump akhiri ktt dengan Kim tanpa kesepakatan

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un melambaikan tangannya saat ia tiba di stasiun kereta Dong Dang, Vietnam, di perbatasan dengan China, Selasa (26/2/2019). ANTARA FOTO/REUTERS/Athit Perawongmetha/cfo

Tokyo, (CB) - Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Kamis, mengatakan bahwa dia sangat mendukung keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri pertemuannya dengan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un tanpa kesepakatan.

"Saya sangat mendukung keputusan Presiden Trump untuk tidak mengambil pilihan yang mudah," kata Abe setelah berbicara dengan Trump melalui telepon, seperti diberitakan oleh Reuters.

"Saya berniat selanjutnya saya harus bertemu dengan Pemimpin Kim," kata dia, menegaskan keputusannya untuk menemui pemimpin Korea Utara.

Abe menuturkan, Trump, dalam pertemuannya dengan Kim di Vietnam, mengangkat isu tentang warga-warga Jepang yang diculik agen Korea Utara.

Abe berpendapat bahwa Jepang tidak akan menormalisasi hubungan diplomatik dengan Pyongyang ataupun memberikan bantuan ekonomi hingga Korea Utara memberikan perhitungan penuh semua mereka yang diculik dan mengembalikan para korban penculikan yang masih hidup.

Credit antaranews.com

Usai Temui Trump, Kim Kunjungan Kenegaraan di Vietnam

Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korut Kim Jong-un bertemu di Vietnam, Rabu (27/2).

Foto: AP

Kunjungan kenegaraan Kim Jong-un di Vietnam selama dua hari.

CB, HANOI -- Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un akan memulai kunjungan kenegaraan selama dua hari ke Vietnam pada Jumat (28/2).

Hal tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Vietnam dalam pernyataan singkat setelah KTT kedua antara Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden AS Donald Trump di Hanoi berakhir tanpa kesepakatan.

Trump pada Kamis mengatakan bahwa ia meninggalkan kesepakatan nuklir dengan Kim pada KTT di ibu kota Vietnam karena tidak dapat memenuhi permintaan Korea Utara untuk mencabut sanksi AS. Kementerian Luar Negeri tidak merilis secara rinci jadwal Kim di negara Asia Tenggara tersebut tetapi mengatakan bahwa kunjungan itu akan berlangsung hingga Sabtu.

Presiden Donald Trump berencana meninggalkan Vietnam dan kembali ke Amerika Serikat pada Kamis.

Credit republika.co.id

Kuburan Massal Gambarkan Kekejaman ISIS

Para militan ISIS (ilustrasi).

Foto: AP

Kuburan massal berisi puluhan jasad ditemukan di Baghouz.

CB, BAGHOUZ -- Kuburan massal berisi puluhan jasad yang diduga warga Yazidi yang dijadikan budak ISIS, ditemukan di wilayah yang baru-baru ini direbut Pasukan Demokratik Suriah (SDF) dukungan Amerika Serikat.

Banyak jasad perempuan yang ditemukan di daerah Baghouz. "Mereka dibantai," kata Komandan SDF Adnan Afrin. Sebagian besar sudah dipenggal, kata dia. SDF masih mencoba memastikan kebenaran apakah jasad tersebut milik anggota sekte Yazidi.

Ribuan anggota sekte minoritas dari Irak dipaksa menjadi budak seks ISIS ketika para anggota kelompok militan itu berbondong-bondong menyeberangi perbatasan pada 2014 dan merebut sebagian wilayah. Lebih dari 3.000 anggota Yazidi lainnya tewas dalam serangan, yang kemudian disebut Perserikatan Bangsa-bangsa sebagai genosida, hingga memicu serangan udara pertama AS terhadap ISIS.

Ribuan lainnya melarikan diri dengan berjalan kaki dan banyak dari mereka tetap mengungsi lebih dari empat tahun kemudian. SDF, mitra utama koalisi pimpinan AS yang memerangi ISIS di Suriah, berupaya mengevakuasi ribuan warga sipil di Baghouz sebelum menyerbunya atau memaksa gerilyawan yang tersisa agar menyerah, yang menurut SDF kebanyakan orang asing.

SDF pada Kamis mengatakan mereka membebaskan 24 milisinya yang ditahan ISIS di Baghouz tetapi tidak menjelaskan bagaimana mereka dibebaskan. Ribuan orang dari banyak negara keluar dari wilayah terakhir kekuasaan ISIS dalam beberapa pekan terakhir, eksodus pendukung maupun korban mereka.

Credit republika.co.id

Penyelidik PBB Sebut Tentara Israel Telah Lakukan Kejahatan Perang

JENEWA - Para penyelidik independen PBB mengatakan bahwa pasukan keamanan Israel mungkin telah melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, dengan membunuh 189 warga Palestina dan melukai lebih dari 6.100 orang lainnya saat terjadi aksi demonstrasi di Gaza akhir tahun lalu.

Aksi demonstrasi telah berlangsung di perbatasan antara Israel dan Jalur Gaza sejak tahun lalu. Para demonstran menyerukan pelonggaran blokade Israel atas wilayah tersebut dan pengakuan hak para pengungsi Palestina di sana untuk kembali ke rumah-rumah di Israel.

Dalam sebuah laporan, para penyelidik PBB itu mengatakan memiliki informasi rahasia tentang mereka yang diyakini bertanggung jawab atas pembunuhan, termasuk penembak jitu dan komandan.

"Pasukan keamanan Israel membunuh dan melumpuhkan demonstran Palestina yang tidak menimbulkan ancaman kematian atau cedera serius terhadap orang lain ketika mereka ditembak, mereka juga tidak secara langsung berpartisipasi dalam kerusuhan," bunyi laporan itu, seperti dilansir Reuters pada Kamis (28/2).

Penyelidik, yang dipimpin oleh ahli hukum Argentina, Santiago Canton kemudian mengatakan setidaknya 35 anak-anak, dua wartawan dan tiga paramedis yang "ditandai dengan jelas" adalah di antara mereka yang dibunuh oleh pasukan Israel, yang merupakan pelanggaran terhadap hukum kemanusiaan internasional.

Laporan terbaru, yang dibuat dari periode 30 Maret hingga 31 Desember 2018, yang disampaikan kepada Dewan HAM PBB itu didasarkan pada ratusan wawancara dengan para korban dan saksi, serta catatan medis, rekaman video dan drone, dan foto-foto.

Credit sindonews.com

Jaksa Agung Israel Akan Tuntut Netanyahu dalam Kasus Korupsi

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu akan didakwa atas tuduhan korupsi. (REUTERS/Atef Safadi)

Jakarta, CB -- Jaksa Agung Israel berencana mendakwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu atas tuduhan korupsi.

Niat Jaksa Agung Avichai Mandelblit mendakwa Netanyahu menjadi momen dramatis dalam politik Israel, karena keputusan itu diambil hanya enam minggu jelang pemilihan umum. Pada pemilu tahun ini, Netanyahu mencalonkan diri untuk masa jabatan kelima.

Penantang Netanyahu dalam pemilu kemungkinan akan memanfaatkan kerusakan reputasi tersebut. Sementara mitra koalisinya harus memutuskan apakah akan mendukung seorang pemimpin yang tampaknya akan didakwa, atau menarik dukungan dan mengambil risiko dijauhkan dari pemilih sayap kanan.

CNN melaporkan, dalam aturan hukum Israel, Netanyahu tidak harus mundur ketika masih berstatus terdakwa. Dia hanya diminta mundur jika dinyatakan bersalah dan setelah melalui proses banding. Hal itu diperkirakan memakan waktu bertahun-tahun.

Netanyahu berulang kali membantah melakukan kesalahan tersebut. Pada Rabu (27/2), ketika dugaan itu menguat di media Israel, Netanyahu merilis pernyataan atas nama Perdana Menteri yang membantah tuduhan suap itu sebagai sesuatu yang "konyol."

Reuters mengabarkan, Kementerian Kehakiman Israel mengeluarkan pernyataan pada Kamis (28/2), untuk mengkonfirmasi bahwa jaksa agung bermaksud mendakwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam tiga kasus korupsi.

Netanyahu dapat menentang dakwaan tersebut di persidangan, yang tanggalnya belum ditetapkan. Dia membantah melakukan kesalahan terkait dugaan penyuapan dan penipuan serta pelanggaran kepercayaan.

Netanyahu diduga menerima hadiah senilai $264 ribu, yang menurut jaksa termasuk cerutu dan sampanye, dari pengusaha kaya. Serta memberikan bantuan terkait dugaan penawaran untuk liputan yang menguntungkan oleh surat kabar dan situs web.

Dia terancam 10 tahun penjara jika terbukti melakukan suap, serta hukuman maksimum tiga tahun untuk penipuan dan pelanggaran kepercayaan.

Credit cnnindonesia.com

Rusia Minta Pengungsi Suriah Pulang ke Negaranya

Anak pengungsi Suriah berusia empat tahun terlelap tidur saat menunggu di perbatasan Yunani-Macedonia. (REUTERS/Ognen Teofilovski)

Rusia memberikan suaka sementara kepada 1.924 warga Suriah.

CB, MOSCOW -- Salah satu pengungsi Suriah, Safaa Al-Kurdi pernah menjual gaun pengantin sebelum perang berlangsung. Kemudian ia merasa muak dengan konflik yang terus terjadi, ibu tiga anak itu kemudian melarikan diri dari Damaskus empat tahun lalu, dan mencari suaka di Moskow. Namun sekarang, Rusia mengatakan dia harus kembali pulang.

Safaa merupakan salah satu dari ribuan pengungsi Suriah yang didesak untuk kembali. Sebagian besar Suriah aman, kata pejabat Rusia, dan tidak ada alasan bagi pencari suaka seperti Safaa, 55 tahun, untuk tetap tinggal di Moskow.

Sikap Rusia telah menciptakan masalah bagi warga Suriah, mereka dilarang bekerja, dan menghadapi ancaman penangkapan, serta deportasi. "Karena anak-anak saya ada di sana dan Suriah adalah negara saya, saya tentu ingin kembali," Safaa, yang kedua putranya yang tertua direkrut menjadi tentara Suriah, berkata dengan berlinang air mata.

"Tetapi tidak mungkin bagi siapa pun untuk kembali dalam situasi ini. Orang-orang tahu bahwa ada kemiskinan, bahwa orang sekarat karena kedinginan atau karena kelaparan, atau karena pemboman,” kata Safaa.

Menurut agen pengungsi Amerika Serikat, hampir 5,5 juta warga Suriah telah melarikan diri dari perang yang telah berkecamuk selama tujuh tahun. Pada 2015, ketika Moskow meluncurkan operasi militer di Suriah, Rusia memberikan suaka sementara kepada 1.924 warga Suriah.

Jumlah itu telah turun setiap tahun sejak saat itu, menurut lembaga statistik Rosstat, mencapai rendahnya 823 aplikasi suaka pada 2018. Komite Bantuan Sipil, sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yang bekerja dengan para pengungsi, mengatakan kini Rusia ingin warga Suriah untuk keluar dari negaranya.

Credit republika.co.id

AS Buat RUU untuk Ungkap Kekayaan Pribadi Putin, Rusia: Itu Menggelikan

MOSKOW - Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov telah memperingatkan agar tidak menanggapi secara serius rancangan undang-undang Amerika Serikat (AS) yang memuat tuntutan informasi tentang kekayaan pribadi Presiden Rusia, Vladimir Putin.

Sekelompok pembuat undang-undang AS telah mengusulkan RUU sanksi yang menargetkan Rusia yang, antara lain, akan meminta direktur Intelijen Nasional AS untuk melaporkan kepada Kongres tentang kekayaan bersih dan aset pribadi Putin.

"Itu hampir tidak bisa dianggap serius. Kemungkinan besar itu keributan lain dari Russophobic. Kami sudah lama belajar untuk menganggapnya ironi," kata Peskov dalam sebuah pernyataan.

Peskov, seperti dilansir Tass pada Kamis (28/2), kemudian menuturkan dia meyakini bahwa Putin belum membaca publikasi media tentang RUU ini.

"Sangat tidak mungkin presiden mengetahui prakarsa ini. Biasa, jika dia menemukan laporan media massa yang sesuai dalam intisari (yang disusun khusus untuk kepala negara), dia akan mempelajari informasi ini," ungkapnya.

Dia kemudian menyebut, legislator AS untuk beberapa alasan lebih suka menghabiskan banyak waktu untuk urusan Rusia, termasuk kepala negara dan pejabat senior lainnya. "Entah tugas mereka sendiri terlalu sedikit, atau ini adalah cara mereka melihat pekerjaan utama mereka," tukasnya.

Credit sindonews.com

Tiga Pekerja Fasilitas Nuklir Australia Terpapar Bahan Kimia

Tiga pekerja fasilitas nuklir Australia harus menjalani proses dekontaminasi kimia.

CB, CANBERRA -- Tiga orang pekerja pada fasilitas nuklir Lucas Heights di Sydney, Australia, terpapar bahan kimia berbahaya dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani proses dekontaminasi.

Juru bicara Organisasi Sains dan Teknologi Nuklir Australia (ANSTO) menjelaskan para pekerja tersebut terpapar natrium hidroksida ketika penutup salah satu pipa di pabrik pengobatan nuklir itu terlepas. Menurut keterangan petugas ambulans setempat, bahan kimia ini terciprat ke bagian lengan dan wajah dua pekerja pria dan seorang pekerja perempuan.

Bahan kimia Sodium hydroxide diketahui sangat beracun dan dapat menyebabkan luka bakar yang akut. Juru bicara ANSTO menambahkan, gedung tempat insiden terjadi tidak terkait dengan fasilitas reaktor nuklir.

"Sebelum jam 8 pagi ini, penutup salah satu pipa terlepas dan menumpahkan sekitar 250ml natrium hidroksida," katanya.

"Tiga pekerja terkena dampaknya. Petugas layanan darurat datang ke ANSTO dan tiga pekerja tersebut telah dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan," ujarnya.

"Insiden itu terjadi di bangunan pabrik pengobatan nuklir yang tak terkait dengan reaktor nuklir OPAL," tambah juru bicara ANSTO.

Fasilitas nuklir Lucas Heights, terletak 40 kilometer ke arah selatan pusat Kota Sydney, sebelumnya telah beberapa kali mengalami kontaminasi. Pada Agustus 2017, seorang pekerja menderita lecet di bagian tangannya setelah menjatuhkan botol berisi bahan radioaktif. Dia terkontaminasi bahan tersebut melalui sarung tangannya.

Kejadian itu dianggap yang paling serius pada fasilitas nuklir di seluruh dunia pada 2017, seperti dilaporkan Skala Kejadian Nuklir Internasional. ANSTO menyatakan permintaan maaf kepada pekerja yang terpapar radioaktif tersebut dan menghasilkan langsung membuat rencana aksi.

Pemeriksaan independen terhadap fasilitas itu dilakukan pada Oktober 2018. Ditemukan bahwa fasilitas ini tidak memenuhi standar keselamatan nuklir modern dan harus diganti.

Pada minggu yang sama ANSTO mengkonfirmasi lima orang pekerja terpapar radiasi di fasilitas itu, namun kadarnya kurang dari radiasi rontgen.

Credit republika.co.id

Kamis, 28 Februari 2019

PM Imran Khan Siagakan Senjata Nuklir Pakistan

CB, Jakarta - Perdana Menteri Imran Khan akan mengadakan rapat dengan pejabat Otoritas Komando Nasional (NCA) yang bertanggungjawab atas persenjataan nuklir Pakistan, menyusul serangan udara angkatan udara India ke Kashmir.
Pada selasa Imran Khan menggelar pertemuan dengan Komite Keamanan Nasional (NSC) menyusul serangan udara India di Kashmir.

"Forum menyimpulkan bahwa india telah melancarkan agresi tanpa alasan yang akan ditanggapi pakistan pada waktu dan tempat yang akan ditentukan," kicau Imran Khan, pada Selasa, dikutip dari Sputnik, 27 Februari 2019.

Forum concluded that India has committed uncalled for aggression to which Pakistan shall respond at the time and place of its choosing.
To take the nation on board, the govt has decided to requisition joint session of the Parliament.
— PTI (@PTIofficial) February 26, 2019

NSC menepis klaim pemerintah India bahwa angkatan udaranya menghancurkan kamp teroris di dekat Balakot dan menewaskan banyak anggota teroris di sana.
"Sekali lagi pemerintah India telah mengeluarkan klaim yang sepihak, sembrono, dan fiktif..dunia bisa melihat fakta di lapangan di wilayah yang diklaim (India) telah diserang," tulis pernyataan kantor PM Pakistan.
Imran Khan juga memerintahkan angkatan bersenjata dan rakyatnya untuk bersiap jatuhnya korban. Dia juga akan melibatkan kepemimpinan dunia atas kebijakan India di wilayah Kashmir.

Pertemuan NSC dihadiri oleh Kepala Staf Gabungan Komite Jenderal Zubair Mahmood Hayat, Kepala Staf Angkatan Darat (COAS) Jenderal Qamar Javed Bajwa, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Zafar Mahmood Abbasi, Kepala Staf Udara Staf Udara Marshal Mujahid Anwar Khan dan pejabat militer dan sipil lainnya, termasuk anggota kabinet.

Senjata nuklir Pakistan.[The National Interest]
Sebelumnya Kementerian Luar Negeri India mengklaim bahwa Angkatan Udara India melakukan serangan udara malam hari untuk menghancurkan kamp pelatihan terbesar yang dioperasikan oleh Jaish-e-Mohammed di Balakot, Pakistan.
Kelompok itu mengaku bertanggung jawab atas serangan bom mobil bunuh diri yang menewaskan sedikitnya 45 polisi paramiliter India di distrik Pulwama, Kashmir pada 14 Februari.
Menyusul serangan udara oleh Angkatan Udara India, pemerintah Pakistan telah memanggil NCA, sebuah badan pemerintahan yang mengawasi perumusan kebijakan, latihan, penyebaran, penelitian dan pengembangan, serta komando operasional dan kendali gudang senjata nuklir Pakistan.

India dan Pakistan adalah rival yang sama-sama memiliki senjata nuklir. Pada 2011, Pakistan mengkonfirmasi bahwa mereka telah memperoleh kemampuan senjata nuklir taktis dengan hulu ledak nuklir lebih kecil yang melekat pada rudal jarak pendek dengan jangkauan 50-100 kilometer sebagai pencegah terhadap serangan konvensional skala kecil India.Menurut data Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Pakistan memiliki 140 hingga 150 hulu ledak senjata nuklir, dibandingkan dengan hulu ledak India 130-140.

Credit tempo.co

5 Konflik Bersenjata antara India dan Pakistan

Tentara India berpatroli di jalan saat jam malam di Jammu, Kashmir, 16 Februari 2019. [REUTERS / Mukesh Gupta]

CB, Jakarta - Konflik Kashmir adalah salah satu kerikil dalam hubungan India dan Pakistan. Dalam seteru Kashmir, kedua negara nuklir ini terlibat tiga perang besar dan banyak pertempuran kecil sejak Inggris menarik diri dari bekas jajahannya.
Serangan udara Pakistan pada Selasa atas balasan serangan udara India yang menargetkan kelompok militan di wilayah Pakistan, adalah yang terbaru dalam daftar panjang konflik kedua negara sejak 1947.

Kashmir adalah wilayah mayoritas Muslim di utara, yang disengketakan setelah Inggris keluar, dan berikut daftar insiden yang terjadi antara Pakistan dan India di Kashmir, dikutip dari Russia Today, 28 Februari 2019.

Bermula dari Kepergian Inggris
Setelah Perang Dunia II, Inggris melemah dan tidak lagi menjadi negara adikuasa kolonial. India, yang sebelumnya dijuluki permata mahkota Inggris, merdeka pada tahun 1947 seperti halnya Pakistan. Kedua bangsa ini terpecah atas dasar perbedaan agama.
Kashmir, wilayah mayoritas Muslim, diberi pilihan untuk bergabung dengan kedua pihak, dan ini memicu konflik antara penduduk Muslim melawan elit Hindu.
Ketegangan meningkat menjadi perang penuh yang melibatkan Pakistan dan India, di mana diperkirakan 7.000 orang tewas di kedua belah pihak.

Perang 1965
Perang pertama menyebabkan Kashmir dibagi menjadi dua, yakni wilayah yang dikuasai India dan Pakistan, tetapi pembagian ini gagal menyelesaikan sengketa.
Dua puluh tahun kemudian kedua negara kembali berperang, setelah serangkaian pertempuran perbatasan meningkat menjadi perang penuh yang berlangsung 17 hari. Masing-masing negara mengklaim menang.

Anehnya, perang 17 hari itu adalah salah satu dari beberapa konflik militer era Perang Dingin yang tidak ada hubungannya dengan seteru negara adidaya. India dan Pakistan keduanya dianggap sebagai sekutu Barat dan menggunakan senjata Barat selama perang.

Perang Memperebutkan Bangladesh

Setelah perang 1965 yang tidak pasti, kedua negara menarik pasukan menjauh dari Garis Kontrol (Line of Control/LoC) yang dipantau PBB dan berjanji untuk tidak ikut campur dalam urusan masing-masing.
Bentrokan berikutnya terjadi enam tahun kemudian, setelah Pakistan menuduh India melanggar kesepakatan itu.
Yang paling berdarah dalam serangkaian konflik, yakni pertempuran yang menewaskan lebih dari 10.000 jiwa. Keduanya tidak bertempur terkait Kashmir, namun peperangan dipicu oleh pengakuan India atas Bangladesh, provinsi Pakistan yang membelot yang terletak jauh di seberang Hindustan, memisahkan diri dari Pakistan.

Dalam perang ini, Islamabad benar-benar kehilangan yang satu ini, menderita kerugian besar di darat, laut dan udara.
Hasil perang juga merupakan kekalahan memalukan bagi pemerintahan Nixon, yang mendukung Pakistan dalam konflik dengan tujuan strategis untuk membatasi pengaruh Uni Soviet di Asia Tenggara.

Perang Gletser Siachen

Tentara India di Gletser Siachen.[REUTERS]
Permusuhan antara India dan Pakistan belum menyebabkan perang berskala besar sejak 1971, karena kedua negara sejak saat itu memiliki nuklir.
Namun pertempuran perbatasan terus berlangsung secara sporadis. Pertempuran di Gletser Siachen, daerah pegunungan yang diperebutkan dekat dengan Cina.
Bentrokan di wilayah ini dimulai pada tahun 1984 dan berlanjut selama dua puluh tahun, dengan gencatan senjata ditandatangani pada tahun 2003.
Sekitar 1.000 dan 2.000 tentara tewas dari kedua belah pihak. Sebagian besar tewas karena kondisi cuaca buruk pada ketinggian hingga 7.720 meter dan medan yang berbahaya.

Konflik Kargil 1999

Artileri India dalam Perang Kargil.[NDTV]

Konflik terakhir antara India dan Pakistan terjadi pada tahun 1999 di distrik Kargil di Kashmir, yang merenggut 1.000 nyawa di kedua pihak.
Perang ini sering disebut Perang Kargil, tetapi India tidak mau menggunakan istilah itu, sementara Pakistan mengatakan tidak pernah terlibat dalam konfrontasi itu, karena musuh India di sana adalah militan pro Pakistan dan bukan tentaranya.

Credit tempo.co

Cendekiawan: PBB mesti ikut redakan ketegangan Pakistan-India

Pendukung partai politik Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) membakar patung mirip Perdana Menteri India Narendra Modi dalam sebuah protes, yang menurut mereka, kekejaman India di Kashmir, di Peshawar, Pakistan, Minggu (24/2/2019). ANTARA FOTO/REUTERS/Fayaz Aziz/cfo

Istanbul, Turki, (CB) - Seorang cendekiawan AS asal Pakistan menggambarkan ketegangan yang meningkat antara India dan Pakistan sebagai masalah "internasional" dan bukan "bilateral", dan mengatakan PBB mesti menengahi.

Ketika berbicara dengan Kantor Berita Turki, Anadolu, dalam satu wawancara melalui telepon, Abdullah Al-Ahsan -- guru besar di Departemen Ilmu Politik dan Hubungan Internasional di Istanbul Sehir University-- mengatakan, "India telah salah memperhitungkan Pakistan dan telah membuat kekeliruan besar dengan menyerang Pakistan."

Pakistan pada Rabu (27/2) menyatakan negara itu telah menembak-jatuh dua pesawat militer India yang memasuki wilayahnya dan menangkap seorang pilot. Sementara itu India mengatakan telah menembak-jatuh satu jet Pakistan dan kehilangan satu pesawatnya dalam proses tersebut di sepanjang Jalur Pemantauan (LoC) --perbatasan de facto yang memisahkan Lembah Kashmi, yang menjadi sengketa.

Satu helikopt militer India jatuh di Kashmir yang dikuasa India pada Rabu, sehingga menewaskan enam orang di dalamnya dan satu warga sipil di darat, kata lembaga penyiaran India, NDTV. Pakistan menyatakan Islamabad tidak memiliki sangkut-paut dengan pesawat yang jatuh tersebut.

Ketegangan antara kedua negara tetangga yang memiliki senjata nuklir itu telah meningkat setelah satu pemboman bunuh diri di Jammu dan Kashmir, sehingga menewaskan lebih dari 40 personel paramiliter India pada 14 Februari. Kelompok gerilyawan Jaish-e-Mohammad (JEM) mengaku bertanggung-jawab atas serangan tersebut, yang dikatakan oleh India memiliki markas di Pakistan, tuduhan yang dibantah oleh Islamabad.

Pada Selasa (26/2), beberapa jet tempur India memasuki wilayah udara Pakistan untuk menyerang satu kamp JEM, dan New Delhi menyatakan telah menewaskan beberapa gerilyawan, tapi para pejabat Pakistan membantah pernyataan India itu. Pakistan telah melarang JEM sejak 2002.

"India mestinya menerima tawaran Pakistan untuk menyelidiki serangan tersebut di Pulma (di Negara Bagian Jammu dan Kashmir, India Utara), dengan menyediakan bukti mengenai keterlibatan Pakistan dalam peristiwa itu," kata Al-Ahsan, sebagaimana dilaporkan Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis dini hari. Ia merujuk kepada seruan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan untuk memulai penyelidikan mengenai pemboman bunuh diri tersebut.

Ia mendesak PBB atau Mahkamah Pidana Internasional untuk menjadi penengah dalam kasus itu.

"Saya berharap Pakistan menahan diri dari aksi pembalasan dalam waktu dekat. Sebagaimana Perdana Menteri Imran Khan telah menawarkan kembali, saya berharap India mau menerima tawaran Pakistan bagi dialog," tambah Al-Ahsan.

Meningkatnya ketegangan dan kemungkinan perang antara kedua negara pemilik nuklir tersebut juga akan mempengaruhi negara lain yang bertetangga, kata Profesor itu.

"Jika terjadi perang antara India dan Pakistan, itu bukan hanya mempengaruhi India dan Pakistan. Afghanistan, yang bersebelahan, juga akan menderita. Negara lain juga akan terpengaruh," katanya.

"Mereka adalah negara nuklir. Anda tak bisa mengabaikan dampak dari energi nuklir, bom nuklir," kata Al-Ahsan.

Sebagian Jammu dan Kashmir, wilayah Himalaya dengan mayoritas warganya Muslim, dikuasai oleh India dan Pakistan dan diklaim oleh kedua negara itu secara keseluruhan. Sebagian kecil wilayah Kashmir juga dikuasai oleh China.

Sejak mereka terpisah pada 1947, kedua negara di Asia Selatan tersebut telah tiga kali berperang --pada 1948, 1965 dan 1971. Dua di antara perang itu adalah mengenai Kashmir.

Credit antaranews.com

Rudal Hipersonik Rusia Bikin Jenderal AS Ketar-ketir

Keberadaan rudal hipersonik dan sejumlah senjata baru Rusia lainnya membuat Washington harus berinvestasi miliaran dolar dalam modernisasi nuklir. Foto/Istimewa

WASHINGTON - Kepala Komando Strategis (STRATCOM) Amerika Serikat (AS) mengatakan keberadaan rudal hipersonik dan sejumlah senjata baru Rusia lainnya membuat Washington harus berinvestasi miliaran dolar dalam modernisasi nuklir. Ia pun mengisyaratkan AS akan membatalkan perjanjian kontrol senjata yang tersisa dengan Moskow.

Bersaksi di hadapan Komite Angkatan Bersenjata Senat, Jenderal Angkatan Udara AS John Hyten mengatakan bahwa sistem senjata baru yang diluncurkan oleh Rusia tahun lalu tidak tercakup oleh perjanjian kontrol senjata START yang baru, dan AS mungkin mengalami kesulitan untuk bersaing dengan senjata semacam itu di masa depan.

"Saya prihatin 10 tahun dan lebih dari itu dengan torpedo, dengan rudal jelajah, dengan hipersonik, bahwa itu bisa sepenuhnya menuju ke arah lain, bahwa kita akan mengalami kesulitan," kata Hyten kepada Senat.

"Saya tidak punya masalah mengatakan saya bisa membela negara hari ini, dan saya pikir komandan setelah saya bisa, tetapi saya khawatir tentang komandan setelah komandan setelah komandan," tuturnya seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (28/2/2019).

Kepala STRATCOM itu mengacu pada torpedo bawah air bertenaga nuklir Poseidon, rudal jelajah antarbenua dan hulu ledak nuklir hipersonik, yang semuanya diluncurkan Maret lalu oleh Presiden Vladimir Putin. Tidak satu pun dari sistem senjata ini yang dicakup oleh perjanjian kontrol senjata yang dinegosiasikan pada 2010, yang akan berakhir pada 2021.

"Saya mendukung START yang baru, tetapi Anda harus memiliki mitra yang ingin berpartisipasi," ujar Hyten, menjelaskan bahwa ia ingin melihat perjanjian diperpanjang hingga 2026 dan diperluas untuk mencakup sistem senjata baru ini.

"Jika mereka tidak akan melakukan itu, itu bagian dari apa yang kami khawatirkan," imbuhnya.

Menjelaskan perbedaan kemampuan antara rudal balistik dan hipersonik, Hyten mengatakan bahwa sensor AS yang ada dapat mendeteksi dan menemukan semua rudal saat diluncurkan.

"Rudal hipersonik kemudian menghilang dan kami tidak melihatnya sampai efeknya memberi hasil," sambungnya.

Pasal V dari traktat START yang baru sebenarnya menyediakan mekanisme bagi pihak-pihak untuk mengajukan pertanyaan tentang jenis senjata ofensif strategis yang baru jika mereka yakin itu sedang muncul. Sejauh ini belum ada bukti bahwa AS telah mengajukan ketentuan tentang senjata Rusia yang baru ini.

Sebagai gantinya, Washington memilih untuk secara sepihak menarik diri dari perjanjian Kekuatan Nuklir Tingkat Menengah (INF), yang ditandatangani pada 1987 untuk mendinginkan ketegangan nuklir di Eropa.

Bagian dari pernyataan Hyten dihabiskan untuk meletakkan kasus pada menghabiskan miliaran dolar guna memodernisasi persenjataan nuklir AS saat ini, termasuk "triad" pembom jarak jauh, rudal darat dan kapal selam.

"Saya melihat kemampuan nuklir kami, triad kami dan program modernisasi kami sebagai kemampuan esensial minimal yang diperlukan untuk mempertahankan bangsa ini," kata jenderal itu kepada para senator.

"Karena kita harus bertahan melawan ancaman paling eksistensial, dan Rusia dan China - serta kemampuan mereka adalah ancaman paling eksistensial," tegasnya.

Meskipun akuntan pemerintah memperkirakan bahwa perbaikan tersebut mungkin menelan biaya lebih dari USD1 triliun hingga tahun 2030-an - dan Partai Demokrat mengatakan ini akan terlalu mahal - Hyten bersikeras bahwa program itu penting.

"Bahkan pada tingkat tertinggi, itu masih sekitar 6 persen dari keseluruhan anggaran pertahanan. Saya pikir kita bisa mendapatkan keamanan itu,” tukasnya.

Credit sindonews.com