CUPUMA

Jumat, 14 Desember 2018

Iran Ancam Rintis Kembali Program Senjata Nuklir

TEHERAN - Para pemimpin senior Iran mengancam akan merintis kembali program senjata nuklirnya. Ancaman ini muncul setelah intelijen Amerika Serikat mengidentifikasi Teheran sebagai salah satu ancaman global.

Negara dengan nama resmi Republik Islam siap untuk memulai kembali pengayaan uranium skala penuh—komponen kunci dalam pembuatan senjata nuklir—jika tidak terus menerima arus keuangan dari negara-negara Eropa yang masih berkomitmen untuk mempertahankan perjanjian nuklir 2015.

Dalam review ancaman terbaru AS, nama Iran muncul sebagai salah satu ancaman global yang dapat mengguncang keseimbangan internasional. Teheran dianggap berpotensi mempersenjatai diri dengan rudal balistik berhulu ledak nuklir.

Kepala program nuklir Iran, Ali Akbar Salehi, pada hari Kamis mengatakan Iran sedang bekerja untuk memperkaya uranium ke tingkat ekstrem yang dilarang di bawah kesepakatan nuklir 2015. Pekerjaan ini akan memungkinkan Iran untuk menimbun sejumlah besar uranium yang diperkaya, yang diperlukan untuk bahan utama pembuatan senjata nuklir.

"Saya ingin memperingatkan bahwa ini bukan gertak sambal; saya menepati janji saya setiap kali saya mengatakan sesuatu," kata Salehi, seperti dikutip dari Washington Free Beacon, Jumat (14/12/2018).

Komentar Salehi muncul saat dia mengunjungi fasilitas nuklir Fordowu, situs militer yang belum tunduk pada inspeksi internasional.

"Sekarang saya menekankan sekali lagi bahwa jika negara ingin, kita dapat dengan mudah kembali ke pengayaan 20 persen, dan memenuhi kebutuhan negara pada tingkat dan volume apa pun." katanya lagi.

Iran memiliki pengetahuan dan teknologi untuk memulai pengayaan uranium tingkat tinggi. Namun, selama ini menahan diri untuk tidak melakukan hal itu sebagai upaya untuk melestarikan kesepakatan nuklir. Teheran ingin mempertahankan kesepakatan itu demi uang tunai dan bantuan ekonomi internasional.

"Pengayaan saat ini sedang berlangsung, tetapi kami akan mengesampingkan batas 300kg (batas yang ditetapkan oleh perjanjian nuklir 2015) kapan pun kami inginkan, dan akan melakukan pengayaan pada volume dan tingkat apa pun," kata Salehi.

"Saat ini kami memiliki 1.044 sentrifugal di Fordow, dan jika ingin, kami akan memulai kembali pengayaan uranium 20 persen di Fordow."

Dalam review ancaman global yang dirilis akhir tahun, komunitas intelijen dan keamanan AS mengungkapkan Iran sedang memperluas pengaruhnya di sektor militer dan dunia maya.

"Iran juga kemungkinan akan terus mengembangkan kemampuan militernya, termasuk mengembangkan teknologi yang dapat digunakan untuk rudal balistik antarbenua (ICBM) dan meningkatkan operasi cyberspace ofensif," bunyi laporan review tersebut.

"Iran memperluas pengaruhnya dengan meningkatkan ukuran dan kemampuan jaringan militer, intelijen, dan pasukan cadangan, sementara itu meningkatkan kegiatan ekonomi di wilayah lain di dunia," lanjut laporan tersebut.

"Para pesaing seperti Rusia, Iran, dan China mungkin terlibat dalam kampanye operasi informasi tingkat lanjut yang menggunakan media sosial, kecerdasan buatan, dan analitik data untuk melemahkan Amerika Serikat dan sekutunya," menurut laporan itu.

Credit sindonews.com

Para Hacker Iran Coba Bobol Email Ilmuwan Nuklir Arab

WASHINGTON - Para hacker Iran mencoba membobol email pribadi para pejabat Amerika Serikat (AS) yang ditugaskan untuk menegakkan sanksi Washington. Para ilmuwan nuklir Arab dan para karyawan think tank Amerika juga jadi target serangan siber kelompok peretas tersebut.

Serangan siber dari kelompok hacker Iran bernama "Charming Kitten" ini dimulai sejak bulan lalu atau setelah Presiden Donald Trump resmi memulihkan seluruh sanksi ekonomi terhadap Teheran.

Seluruh sanksi yang sempat dicabut itu dipulihkan lagi setelah Trump menarik Washington keluar dari kesepakatan nuklir internasional tahun 2015 antara Iran dan enam kekuatan dunia (AS, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman dan China).

Sepak terjang kelompok peretas itu terlacak grup keamanan siber yang berbasis di London, Certfa. Menurut data grup tersebut, Charming Kitten selama sebulan terakhir mencoba masuk ke email pribadi lebih dari selusin pejabat Departemen Keuangan AS.

Lebih rinci, Certfa, membeberkan daftar target para peretas. Di antaranya, para pengkritik, penegak perjanjian nuklir, para ilmuwan nuklir Arab, tokoh masyarakat sipil Iran, dan para karyawan kelompok think tank yang berbasis di Washington, D.C.

"Agaknya, beberapa dari ini adalah tentang mencari tahu apa yang terjadi dengan sanksi," kata Frederick Kagan, seorang sarjana di American Enterprise Institute yang telah menulis tentang dunia siber Iran dan termasuk di antara mereka yang ditargetkan.

Kagan mengaku khawatir dengan penargetan ahli nuklir asing. "Ini sedikit lebih mengkhawatirkan dari yang saya duga," katanya, dikutip AP, Jumat (14/12/2018).

Peneliti di Certfa menemukan server dan mengekstrak daftar 77 alamat Gmail dan Yahoo yang ditargetkan oleh kelompok peretas Iran. Daftar itu telah berikan kepada AP untuk analisis lebih lanjut.

Meskipun puluhan email terdeteksi jadi target, namun jumlah yang berhasil dibobol belum diketahui.

"Targetnya sangat spesifik," kata peneliti Certfa, Nariman Gharib.

Dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada hari Kamis, Certfa menduga para peretas terkait dengan pemerintah Iran. Kelompok peretas itu juga melakukan kesalahan operasional, termasuk beberapa kasus di mana para peretas secara tidak sengaja mengungkapkan bahwa mereka beroperasi dari komputer di Iran.

Allison Wikoff, seorang peneliti Secureworks yang berbasis di Atlanta, mengakui beberapa infrastruktur digital dalam laporan Certfa memang jadi target para peretas di masa lalu. Namun, dia ragu jika kelompok itu didukung oleh pemerintah. "Ini cukup jelas," katanya.

Permintaan konfirmasi kepada para pejabat Iran belum mendapat jawaban. Pemerintah Teheran sebelumnya telah menolak bertanggung jawab atas operasi peretasan.

Namun, menurut analisis AP, dari targetnya menunjukkan bahwa Charming Kitten bekerja dalam keterpaduan yang erat dengan kepentingan Republik Islam. Yang paling mencolok di antara mereka yang jadi target adalah para pejabat nuklir, seorang ilmuwan yang bekerja pada proyek nuklir sipil untuk Kementerian Pertahanan Pakistan, seorang operator senior di Reaktor Penelitian dan Pelatihan di kota Ramtha, Yordania, dan seorang peneliti tingkat tinggi di Komisi Energi Atom Suriah.

Target lainnya adalah Guy Roberts, Asisten Menteri Pertahanan AS untuk Program Pertahanan Nuklir, Kimia, dan Biologi.

"Ini adalah sesuatu yang saya khawatirkan," kata Roberts ketika namanya masuk dalam daftar target para hacker tersebut.

Jarrett Blanc, seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS yang terlibat dalam implementasi kesepakatan nuklir di bawah pemerintahan Barack Obama, juga ada dalam daftar. Dia mengatakan berita tentang penargetannya tidak mengejutkan.

"Saya telah mempertahankan kontak dengan mitra Iran sejak meninggalkan pemerintah," katanya. "Saya akan sangat terkejut jika tidak ada kelompok Iran yang mencoba meretas ke berbagai akun email saya."

Credit sindonews.com

Indonesia Dinilai Sulit Tekan Cina untuk Kasus Muslim Uighur

Muslim Uighur dan Masjid Id Kah, Kashgar, Xianjiang, Cina.

Foto: farwestcina.com

Cina menahan jutaan Muslim Uighur di kamp.

CB, JAKARTA -- Pengajar jurusan Hubungan Internasional Universitas Bina Nusantara Tia Mariatul Khibtah mengatakan tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Indonesia dalam menanggapi kekejian pemerintah Cina dalam memperlakukan Muslim Uighur. Menurutnya, karena memang hal itu kedaulatan Cina.

"Sebagai negara yang berdaulat dan menghargai hak asasi manusia jika terjadi diskriminasi atau genosida terhadap Muslim Uighur ya harus diprotes tapi kalau mengambil isu muslimnya tidak cukup kuat bagi Indonesia kalau dilihat dilihat dari hubungan internasional ya untuk memprotes tindakan diskriminasi pemerintah Cina," kata Tia, Kamis (13/12).

Indonesia, kata Tia, dapat memprotes tindakan pelanggaran hak asasi manusia dan genosida, jika memang ada. Tia mengatakan tidak berbeda dengan kasus di Rohingya, di Myanmar. Indonesia tidak bisa melakukan apa-apa kecuali protes.

"Indonesia bisa tekan dalam beberapa kerja sama dengan Cina, mulai berhitung di situ, kira-kira bisa ditekan tidak itu masalahnya, karena kan yang lebih banyak memberi uang itu Cina," kata Tia.

Menurutnya, tetap harus dilihat dalam beberapa kerja sama yang sudah disepakati. Ada yang membuat Cina ketakutan atau tidak. Jika tidak maka Indonesia tidak memiliki kekuatan untuk mengintervensi.

Sebelumnya Rapat Paripurna DPR RI diwarnai interupsi dari anggota DPR terkait Muslim Uighur di Cina. Hal itu khususnya, dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dialami suku Uighur di Xinjiang, Cina.

Beberapa anggota parlemen menilai institusi DPR harus meminta kepada Pemerintah untuk bersikap terkait apa yang dialami Suku Uighur tersebut. Menurut mereka Indonesia harus melakukan upaya-upaya dan langkah agar tidak ada lagi kasus pelanggaran HAM di dunia.

Sejak April 2017, pemerintah Cina sudah menangkap setidaknya 800 ribu dan kemungkinan dua juta masyarakat Uighur kedalam kamp yang mereka sebut 'kamp re-edukasi'. Pemerintah Cina sebelumnya membantah keberadaan kamp tersebut. Namun sekarang mereka melegalisasinya dan mengatakan kamp tersebut sebagai pusat pelatihan untuk 'melawan ekstrimisme'.

Tapi faktanya mereka yang ditangkap termasuk rektor universitas dan pejabat partai. Kamp 'pusat re-edukasi' telah memaksa Muslim Uighur menjalani program doktrinasi - seperti mempelajari propaganda komunisme dan memberi salam hormat kepada Presiden Cina Xi Jinping.

Tapi mereka Pemerintah Cina bersikeras kamp tersebut pusat pelatihan. Menurut mereka memasukkan Muslim Uighur ke dalam sebuah kamp konsentrasi adalah upaya untuk menangkal terorisme global.

"Ini melindungi hak asasi manusia lebih besar lagi, juga menyelamatkan orang-orang ini, ini salah satu kontribusi penting yang Cina lakukan untuk melawan terorisme global," kata Menteri Luar Negeri Cina Lu Kang pada bulan November lalu, seperti dilansir dari Vox.

Ketua Dewan Uyghur Human Rights Project (UHRP) Nury Turkel meminta negara-negara demokrasi untuk menentang Cina atas perlakuan mereka terhadap Muslim Uighur. Turkel mengatakan perlakukan Pemerintah Cina terhadap Muslim Uighur 'mengarah ke genosida'.

"Ini waktunya untuk bertindak, sesuatu yang buruk terjadi dalam pengawasan kami," kata Turkel pada 6 Desember lalu, seperti dilansir dari the Guardian.

Turkel mengutip sejarawan dari Universitas Georgetown, yang mengatakan Beijing berusaha mencari solusi final atas permasalah kultural di Xinjiang dengan membersihkan budaya Uighur. Turkel mengatakan pemerintah Cina melihat Uighur sebagai kanker.

Credit republika.co.id

Kasus Bos Huawei Jadi Tawar-menawar Politik Trump ke Cina?

Meng Wanzhou, Kepala Eksekutif Huawei. Sumber: REUTERS/Alexander Bibik

CB, Jakarta - Pejabat Eksekutif Huawei Meng Wanzhou, dibebaskan dengan jaminan pada Selasa untuk menunggu keputusan ekstradisi AS, dan diduga akan digunakan Trump sebagai tawar-menawar politik Cina-AS.
Usai putusan pengadilan Kanada, Trump mengatakan akan campur tangan dalam kasus Departemen Kehakiman AS terhadap Meng jika hal itu bisa melayani kepentingan keamanan nasional atau membantu memenangkan kesepakatan perdagangan dengan Cina, menurut laporan Reuters, yang dikutip pada 14 Desember 2018.

Para ahli hukum dan pejabat Kanada mengatakan komentar Trump dapat memungkinkan pengacara Meng untuk menentang penuntutannya bermotif politik, sebuah argumen yang akan bergema di Kanada, di mana hakim sangat berhati-hati terhadap penyalahgunaan sistem peradilan.

"Dia telah memberikan kepada para pengacaranya kesempatan untuk membantah bahwa penuntutan telah dipolitisasi dan proses ekstradisi harus diakhiri," kata Robert Currie, seorang profesor hukum internasional di Dalhousie University di Halifax.

Presiden Cina Xi Jinping saat acara makan siang bersama dengan Presiden Donald Trump setelah pertemuan KTT G20 di Buenos Aires, Argentina, 1 Desember 2018. REUTERS/Kevin Lamarque
Jaksa AS menuduh Meng, kepala keuangan dan putri pendiri Huawei Technologies, melakukan transaksi yang terkait dengan Iran dan melanggar sanksi AS. Meng mengatakan dia tidak bersalah.
Jika seorang hakim Kanada memutuskan bahwa kasusnya cukup kuat, menteri kehakiman Kanada selanjutnya harus memutuskan apakah akan mengekstradisi Meng ke Amerika Serikat. Jika demikian, Meng akan menghadapi tuduhan konspirasi di AS karena menipu beberapa lembaga keuangan, dengan hukuman maksimal 30 tahun untuk setiap dakwaan.
Departemen Kehakiman mengecam pernyataan Trump, yang merujuk pada upaya Cina dan Amerika Serikat untuk menegosiasikan kesepakatan guna menyelesaikan perang dagang mereka.
Ditanya tentang komentar di sidang Komite Kehakiman Senat, Asisten Jaksa Agung Kanada John Demers mengatakan bahwa departemennya bukan alat perdagangan.

"Apa yang kami lakukan di Departemen Kehakiman adalah penegakan hukum. Kami tidak melakukan perdagangan," kata Demers.
Peng, pengacara Meng, tidak dapat dimintai komentar dan Gedung Putih tidak segera membalas permintaan untuk komentar.

Menteri Luar Negeri Kanada Chrystia Freeland mengatakan proses hukum tidak boleh dibajak untuk tujuan politik dan bahwa pengacara Meng akan memiliki pilihan untuk mengajukan pernyataan Trump jika mereka memutuskan untuk melawan ekstradisi.
"Mitra ekstradisi kami seharusnya tidak berusaha mempolitisasi proses ekstradisi atau menggunakannya untuk tujuan lain selain mengejar keadilan dan mengikuti aturan hukum," katanya.

Meng adalah salah satu perempuan pebisnis paling berpengaruh di Cina dan ayahnya, CEO Huawei Ren Zhengfei, adalah mantan insinyur Tentara Pembebasan Rakyat Cina.
Perusahaan, yang membangun semua teknologi dari jaringan hingga handset, adalah perusahaan teknologi terbesar di Cina dengan 180.000 staf dan pendapatan sebesar US$ 93 miliar atau Rp 1.354 triliun pada tahun 2017.
Bennett Gershman, seorang profesor di Pace Law School di New York, mengatakan sulit untuk melihat bagaimana keamanan nasional atau kebijakan luar negeri dapat membenarkan kemungkinan intervensi oleh Trump dalam kasus Huawei.
"Sepertinya Trump menggunakan kasus ini sebagai tawar-menawar dalam transaksi perdagangan kami dan untuk keuntungan finansial," kata Gershman.

Badan-badan intelijen Amerika Serikat menuduh Huawei terkait dengan pemerintah Cina dan peralatannya bisa digunakan Beijing untuk memata-matai. Sumber: REUTERS/Aly Song
Ada preseden keterlibatan Gedung Putih dalam kasus pidana karena alasan kebijakan luar negeri. Pemerintahan Obama pada 2016 menepis tuduhan terhadap seorang pria berdasarkan kepentingan kebijakan luar negeri yang signifikan terkait dengan program nuklir Iran dan menyetujui pertukaran tahanan dengan Iran.

Awal tahun ini, Trump meninjau kembali denda terhadap perusahaan Cina ZTE Corp karena melanggar sanksi perdagangan dengan Iran, mengatakan pembuat telekomunikasi adalah pembeli besar bagi pemasok AS.
Kasus terhadap Meng berasal dari laporan Reuters tahun 2013 bahwa Huawei memiliki hubungan erat dengan perusahaan yang berbasis di Hong Kong yang berusaha menjual peralatan AS ke Iran meskipun larangan Uni Eropa dan Uni Eropa.

Credit tempo.co

Kuwait Tawari Jadi Tuan Rumah Perjanjian Damai Yaman

Konflik di Yaman (ilustrasi)

Foto: VOA

Pembicaraan damai konflik Yaman dimulai di Swedia.

CB, KUWAIT -- Menteri Luar Negeri Kuwait Sheikh Sabah al-Khalid al-Hamad al-Sabah mengatakan pada Rabu (12/12), bahwa negaranya siap menjadi tuan rumah penandatanganan perjanjian damai Yaman. Penandatanganan dilakukan jika pihak-pihak yang berperang mencapai konsensus.
Dilansir Anadolu, Kamis (13/12), Al-Sabah membuat pernyataannya saat konferensi pers bersama dengan Menteri Luar Negeri Austria, Karin Kneissl.

"Kami siap untuk berdiri di samping saudara-saudara Yaman ketika mereka berpikir mereka siap untuk mengakhiri perang, mencapai perdamaian dan menandatangani perjanjian (perdamaian), yang kami harap Kuwait akan menjadi tuan rumah," katanya.

Ia mengatakan tidak ada alternatif lain selain solusi politik untuk mengakhiri krisis Yaman. Kuwait telah menjadi tuan rumah pembicaraan Yaman dua tahun lalu. Kneissl mengatakan dialog adalah satu-satunya pilihan untuk menyelesaikan perang Yaman.

Pembicaraan perdamaian yang ditengahi PBB di Yaman dimulai pada 6 Desember di ibukota Swedia, Stockholm. Dalam negosiasi yang dipimpin oleh Utusan Khusus PBB untuk Yaman Martin Griffiths, pemerintah Yaman dan Houthi membahas masalah pembebasan tahanan, pertempuran atas Hodeidah, Bank Sentral Yaman, blokade Taiz, bantuan kemanusiaan dan bandara Sana'a.

Kedua kubu telah mencapai kesepakatan terkait masalah penukaran tahanan. Putaran pembicaraan damai akan berakhir pada hari ini. Dalam upaya perdamaian sebelumnya, pembicaraan antara pihak-pihak yang berseteru di Yaman di kota-kota Swiss pada 2015 dan di Kuwait pada 2016 berakhir dengan kegagalan.

Perundingan perdamaian yang disponsori PBB yang dijadwalkan akan diadakan pada 6 September di Jenewa juga gagal karena Houthi tidak hadir. Yaman terus dihantam oleh kekerasan sejak 2014, ketika pemberontak Houthi menguasai sebagian besar negara, termasuk ibu kota, Sanaa, dan kota pelabuhan utama Hodeidah.

Konflik meningkat pada 2015 ketika Arab Saudi dan sekutu Sunni-Arabnya meluncurkan kampanye udara besar-besaran di Yaman yang bertujuan untuk mengalahkan Houthi. Kekerasan telah menghancurkan infrastruktur Yaman, termasuk sistem kesehatan dan sanitasi. Menurut PBB kondisi Yaman merupakan salah satu bencana kemanusiaan terburuk di zaman modern.

Credit republika.co.id

Senat AS Desak Trump Setop Dukung Koalisi Saudi di Yaman

Ilustrasi. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Jakarta, CB -- Senat Amerika Serikat mengirim peringatan kepada Presiden Donald Trump dan Arab Saudi dengan menyetujui resolusi untuk mengakhiri dukungan militer AS dalam perang di Yaman.

Sebagian besar isi dari resolusi tidak dapat diperdebatkan di Dewan Perwakilan sebelum Januari dan kemungkinan akan diveto dalam oleh Trump. Pasalnya, Trump berulang kali memberi isyarat dukungannya bagi rezim Saudi.

Dalam pemungutan suara, tanpa oposisi, Senat juga menyetujui resolusi mengutuk pembunuhan Khashoggi dan mengatakan Pangeran Mahkota Saudi Mohammad bin Salman bertanggung jawab untuk itu.

Sebelumnya, anggota Partai Demokrat bersama Partai Republik telah mengadakan pemungutan suara suara dengan hasil 60-37 untuk mengajukan resolusi itu.

Sebanyak sebelas anggota Partai Republik turut mendukung rencana senat memutuskan bantuan kepada Saudi. Aksi tersebut dilakukan terkait kasus pembunuhan Jamal Khashoggi, jurnalis yang tewas di Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki.

Meskipun begitu, sebagian besar suara anggota Partai Republik yang diberikan hanya bersifat simbolik, lantaran Dewan Perwakilan diperkirakan tak akan mengangkat kasus Perang Yaman di tahun ini.

Pemungutan suara ini menjadi pembuka jalan bagi perdebatan, atau bahkan pemungutan suara untuk mengesahkan pengakhiran keterlibatan AS dalam konflik Yaman melawan pemberontak Houthi, kelompok Syiah yang dianggap sebagai perpanjangan tangan Iran. Menanggapi hal ini, Trump telah mengancam akan menerapkan hak vetonya.

Kendati demikian, anggota parlemen Republik dan Demokrat bersumpah akan terus mendorong pengambilan tindakan yang lebih tegas terhadap Arab Saudi setelah pergantian Kongres baru, termasuk memperkuat undang-undang untuk menjatuhkan sanksi HAM dan oposisi terhadap penjualan senjata.

"Jika ingin membeli senjata kami, ada hal-hal tertentu yang harus diterima," tutur Senator Partai Republik, Lindsey Graham dalam konferensi pers.

"Citra putra mahkota saudi sudah sangat buruk, begitu tercemar. Saya tidak pernah bisa melihat diri saya melakukan bisnis dengan Arab Saudi kecuali ada perubahan yang dilakukan di sana," tambah anggota senat yang dikenal sebagai sekutu dekat Trump di senat.

Credit cnnindonesia.com

Perang Yaman, AS Tagih Biaya Pengisian Bahan Bakar ke Saudi dan UEA

WASHINGTON - Militer Amerika Serikat (AS) mengirimkan tagihan sebesar Rp4,8 triliun kepada Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) untuk layanan pengisian bahan di Yaman. Hal itu dilakukan setelah terjadi kesalahan akuntansi dalam pencatatan dengan benar biaya untuk koalisi Saudi selama perang di Yaman.

AS bulan lalu memutuskan untuk tidak lagi mengisi bahan bakar pesawat Saudi yang melakukan misi penyerangan di Yaman. Meski begitu, Pentagon masih mengharapkan kompensasi untuk biaya luar biasa yang masih harus dibayar antara Maret 2015 dan November tahun ini.

Menurut juru bicara Pentagon, Rebecca Rebarich, secara khusus, AS mengharapkan imbalan sekitar Rp535 miliar untuk bahan bakar dan Rp4,2 triliun untuk jam terbang. Rebarich mencatat bahwa para mitra AS itu telah diberitahu secara individual tentang berapa banyak utang mereka.

"Komando Pusat AS meninjau catatannya dan menemukan kesalahan dalam akuntansi di mana kami gagal menagih Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) secara benar untuk bahan bakar dan layanan pengisian bahan bakar. USCENTCOM menghitung biaya yang benar, dan Departemen Pertahanan sedang dalam proses mencari gantinya," katanya dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari CNN, Jumat (14/12/2018).

Kesalahan ini pertama kali dilaporkan pekan lalu oleh The Atlantic dan ditemukan selama pemeriksaan oleh Senator Jack Reed, anggota Komite Bersenjata Senat, yang mengatakan ia mendorong Pentagon mengambil langkah memulihkan dana pembayar pajak AS.

"Ini adalah kabar baik bagi pembayar pajak AS dan menggarisbawahi perlunya pengawasan yang kuat dari Departemen Pertahanan. Rakyat Amerika tidak boleh dipaksa untuk menanggung biaya ini dan saya mendorong Departemen Pertahanan mengambil langkah untuk mendapatkan penggantian penuh," kata Reed dalam pernyataannya.

Sementara Reed memuji Pentagon karena mengoreksi kesalahan akuntingnya, dia juga menjelaskan bahwa masalah yang lebih besar tetap merupakan konflik yang sedang berlangsung di Yaman antara koalisi Arab dan pemberontak Houthi yang telah mengakibatkan bencana kemanusiaan terbesar yang dihadapi dunia.

"Pemerintahan Trump dan komunitas internasional harus memanfaatkan kemajuan yang telah dibuat selama pembicaraan perdamaian Yaman di Swedia," ujar Reed.

"Itu harus dijelaskan kepada koalisi yang dipimpin Saudi dan Houthi bahwa tidak ada solusi militer untuk konflik ini dan sudah waktunya untuk mencapai penyelesaian negosiasi yang berkelanjutan," imbuhnya.

"Sudah saatnya perang ini berhenti," tegasnya.

Meski tidak lagi menyuplai bahan bakar untuk pesawat koalisi Arab, namun militer AS menyediakan koalisi yang dipimpin Saudi intelijen yang difokuskan untuk membantu mempertahankan serangan lintas batas Houthi dan pesawat tak berawak. Personil AS di Arab Saudi juga menyarankan koalisi pada proses dan prosedur serta hukum konflik bersenjata, upaya Pentagon mengatakan bertujuan untuk membantu mencegah korban sipil.

Perkembang terakhir menunjukkan Senat AS menyetujui resolusi menghentikan dukungan terhadap Arab Saudi di Perang Yaman. Lewat pemungutan suara, 56-41, Senat AS mendukung resolusi yang mengharuskan presiden untuk menarik pasukan apapun di atau "mempengaruhi" Yaman dalam 30 hari kecuali mereka memerangi al-Qaeda.

Credit sindonews.com

Senat AS Segera Sahkan Resolusi Soal Perang Yaman

Gedung Kongres Amerika Serikat. (CNN Indonesia/Denny Armandhanu)

Jakarta, CB -- Senat Amerika Serikat menyatakan akan segera memutuskan sikap mereka untuk mengajukan resolusi mengakhiri dukungan militer untuk Arab Saudi dalam perang di Yaman, pada Kamis (13/12). Hal ini bertentangan dengan Presiden Donald Trump yang menyatakan tetap mendukung.

Mengutip Reuters, anggota Partai Demokrat bersama Partai Republik telah mengadakan pemungutan suara suara dengan hasil 60-37 untuk mengajukan resolusi itu.

Sebanyak sebelas anggota Partai Republik turut mendukung rencana senat memutuskan bantuan kepada Saudi. Aksi tersebut dilakukan terkait kasus pembunuhan Jamal Khashoggi, jurnalis yang tewas di Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki.

Meskipun begitu, sebagian besar suara anggota Partai Republik yang diberikan hanya bersifat simbolik, lantaran Dewan Perwakilan diperkirakan tak akan mengangkat kasus Perang Yaman di tahun ini.

Pemungutan suara ini menjadi pembuka jalan bagi perdebatan, atau bahkan pemungutan suara untuk mengesahkan pengakhiran keterlibatan AS dalam konflik Yaman melawan pemberontak Houthi, kelompok Syiah yang dianggap sebagai perpanjangan tangan Iran. Menanggapi hal ini, Trump telah mengancam akan menerapkan hak vetonya.

Kendati demikian, anggota parlemen Republik dan Demokrat bersumpah akan terus mendorong pengambilan tindakan yang lebih tegas terhadap Arab Saudi setelah pergantian Kongres baru, termasuk memperkuat undang-undang untuk menjatuhkan sanksi HAM dan oposisi terhadap penjualan senjata.

"Jika ingin membeli senjata kami, ada hal-hal tertentu yang harus diterima," tutur Senator Partai Republik, Lindsey Graham dalam konferensi pers.

"Citra putra mahkota saudi sudah sangat buruk, begitu tercemar. Saya tidak pernah bisa melihat diri saya melakukan bisnis dengan Arab Saudi kecuali ada perubahan yang dilakukan di sana," tambah anggota senat yang dikenal sebagai sekutu dekat Trump di senat.

Menteri Luar Negeri, Mike Pompeo menekankan bahwa Badan Intelijen Pusat (CIA) masih menyelidiki lebih lanjut kasus pembunuhan Khashoggi dalam wawancara dengan Fox News.

Dalam wawancara tersebut, Pompeo membantah anggapan bahwa CIA sudah menarik kesimpulan pembunuhan Khashoggi diperintah langsung oleh Putra Mahkota Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman.

Credit cnnindonesia.com

Seorang Pria Palestina Tembak Mati 2 Tentara Israel

RAMALLAH - Seorang pria bersenjata asal Palestina menembak mati dua tentara Israel di sebuah terminal bus di Tepi Barat pada hari Kamis. Serangan ini hanya berselang beberapa jam setelah pasukan Israel membunuh dua buronan Hamas yang disalahkan atas serangan mematikan sebelumnya.

Juru bicara militer Tel Aviv, Letnan Kolonel Jonathan Conricus, seperti dikutip Reuters, Jumat (14/12/2018), mengatakan pria bersenjata itu naik mobil di persimpangan dekat pemukiman Ofra. Pelaku kemudian melepaskan tembakan ke arah tentara Israel dan warga sipil yang berdiri di dekatnya.

Kedua tentara itu tewas. Sedangkan warga sipil terluka.

Serangan itu terjadi di dekat lokasi penembakan oleh pria Palestina dari dalam mobil pada hari Minggu lalu yang melukai tujuh warga Israel. Seorang wanita hamil yang bayinya dilahirkan prematur dan kemudian meninggal adalah salah satu dari tujuh korban luka.

Dalam serangan Rabu malam sebelumnya di Tepi Barat, militer Israel mengaku membunuh dua warga Palestina anggota Hamas. Salah satunya yang mendalangi penembakan pada Minggu, dan yang lainnya merupakan pelaku penembakan 7 Oktober.

Serangan pada 7 Oktober itu terjadi di sebuah taman industri permukiman yang menewaskan seorang pria dan seorang wanita, yang keduanya warga sipil.

Tepi Barat, Jalur Gaza dan Yerusalem Timur diduduki oleh Israel dalam perang 1967. Palestina berharap mendirikan negara yang mencakup tiga wilayah tersebut.

Tepi Barat berada di bawah pendudukan militer Israel, dengan Otoritas Palestina yang melaksanakan pemerintahan sendiri secara terbatas. Israel telah menarik para pemukim dan tentaranya dari Gaza, tetapi tetap mempertahankan blokade di jalur pantai yang sekarang dikendalikan oleh kelompok bersenjata Hamas.

Dalam dua insiden lainnya pada hari Kamis, polisi mengatakan seorang warga Palestina telah menikam dan melukai dua polisi Israel di Yerusalem Timur sebelum akhirnya ditembak mati.

Peningkatan kekerasan di Tepi Barat berpotensi merusak hubungan Israel yang sudah tegang dengan Otoritas Palestina yang dipimpin Presiden Mahmoud Abbas.

Credit sindonews.com

Israel Blokir Akses ke Ibu Kota Palestina

TEL AVIV - Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dilaporkan telah memblokir ibu kota de-facto Palestina, Ramallah. Pemblokiran dilakukan setelah insiden penembakan di dekat pemukiman Yahudi di Ofra, yang berada Tepi Barat.

Juru bicara IDF, Jonathan Conricus menyatakan, hal ini dilakukan setelah pelaku penembakan melarikan diri ke dekat Ramallah. Oleh karena itu, IDF memblokir akses untuk masuk dan keluar Ibu Kota Palestina tersebut.

"Seperti yang kita ketahui, mobil itu melarikan diri ke suatu tempat dekat Ramallah. Jadi, kami telah memblokir semua titik masuk ke Ramallah dan semua titik keluar. Kami sedang melakukan pencarian di sana, dan kami akan beroperasi di daerah ini di masa mendatang," kata Conricus, seperti dilansir Sputnik pada Kamis (13/12).

Penembakan di Ofra terjadi kemarin di Route 60. Menurut laporan Haaretz, seorang pria keluar dari kendaraannya, melepaskan tembakan, dan segera melarikan diri dari lokasi. Dua orang tewas dan dua lainnya luka parah dalam penembakan tersebut.

Penembakan di Tepi Barat terjadi hanya sehari setelah pasukan Israel menembak seorang pria Palestina di dekat kota Ramallah. Pria itu diduga melancarkan serangan di pemukiman Ofra pada hari Minggu, yang menyebabkan 7 orang terluka.

Credit sindonews.com

Rusia Tuding Ukraina Siapkan Serangan Militer Besar-Besaran

Presiden Ukraina Petro Poroshenko, memberikan pidato saat menghadiri upacara untuk penyerahan senjata dan kendaraan militer untuk tentara Ukraina yang berperang di timur Ukraina, di Chuhui, 23 Agustus 2016. Mikhail Palinchak/Ukraina Presiden Press Service

CB, Kiev – Pemerintah Ukraina dikabarkan bersiap melakukan serangan militer di bagian timur, yang bakal menjadi pemicu serangan militer berskala besar terhadap pasukan pemberontak.
Pemerintah Rusia mengatakan serangan ini bakal terjadi dalam beberapa hari ini dan bertujuan untuk mempengaruhi jajak pendapat pada pemilihan Presiden Ukraina, yang bakal digelar Februari 2019.
“Ada laporan Kiev bakal menggelar provokasi di garis kontak,” kata Maria Zakharova, juru bicara kementerian Luar Negeri Rusia, seperti dilansir RT pada Kamis, 13 Desember 2018.

Militer Ukraina disebut telah mengumpulkan pasukan berjumlah besar di bagian timur negara itu berdasarkan laporan dari sejumlah lembaga monitor internasional.

Moskow meyakini ini sebagai tanda bakal terjadinya konflik besar antara pasukan pemerintah Ukraina dan para pemberontak.
Zakharova mengatakan hukum darurat militer, yang diterapkan Ukraina untuk kawasan timur sejak November 2018, bakal membantu pasukan melakukan serangan kirat ke arah daerah Mariupol. Ini bertujuan untuk menguasai wilayah yang berbatasan degnan Laut Azov hingga ke perbatasan Rusia.
Hukum darurat militer itu, seperti dilansir Reuters, diterapkan beberapa hari setelah insiden penangkapan tiga kapal Ukraina oleh penjaga pantai Rusia dua pekan lalu. Hinga kini, Rusia belum melepas awak dan kru kapal meskipun negara Barat memintanya.
Zakharova menuding penerapan undang-undang darurat militer itu bertujuan agar Presiden Ukraina, Petro Poroshenko, terus berkuasa. Tingkat elektibilitas Poroshenko, yang dianggap anti-Rusia, dianggap kecil agar bisa terpilih lagi. Namun, konflik yang memanas ini mendongkrak popularitasnya.

Credit tempo.co

Agen Rusia yang Menyusup ke AS Mengaku Lakukan Konspirasi

Ilustrasi. (REUTERS/Gleb Garanich)

Jakarta, CB -- Maria Butina dituduh bertindak sebagai agen Rusia yang menyusup ke AS dan ikut memengaruhi kebijakan Amerika Serikat terhadap Moskow.

Butina mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi di pengadilan federal. Butina mahasiswa pascasarjana asal Rusia yang mengenyam pendidikan di American University di Washington.

Butina mengaku secara terbuka mengadvokasi hak-hak senjata. Dia juga setuju untuk bekerja sama dengan jaksa. Butina didakwa oleh jaksa dengan dakwaan sebagai agen pemerintah Rusia dan konspirasi untuk mengambil tindakan atas nama Moskow.

Dia sebelumnya mengaku tidak bersalah sebelum mengubah permohonannya selama sidang, Kamis, (13/12).

Meskipun tidak ada pedoman hukuman untuk kejahatan spesifiknya, pengacaranya, Robert Driscoll, memperkirakan bahwa di bawah pedoman hukuman AS untuk kejahatan serupa, ia bisa menghadapi hingga enam bulan penjara.

Jaksa menuduh Butina bekerja dengan seorang pejabat Rusia dan dua warga AS untuk mencoba menyusup ke National Rifle Association.

Kelompok tersebut selaras dengan politisi Republik termasuk Presiden Donald Trump dan mempengaruhi kebijakan Washington terhadap Moskow.

Dalam pernyataan pelanggaran dibaca keras di pengadilan, salah satu jaksa mengatakan Butina telah menyusun sebuah "Proyek Diplomasi" yang menyerukan untuk membangun saluran komunikasi tidak resmi antara politisi Amerika tingkat tinggi untuk membantu menguntungkan Rusia.

Sebagai bagian dari rencana itu, Butina mengakui bahwa dia bersekongkol dengan dua orang Amerika dan seorang pejabat Rusia. Para pengacara Butina sebelumnya mengidentifikasi pejabat Rusia itu sebagai Alexander Torshin, seorang wakil gubernur bank sentral Rusia yang menjadi sasaran sanksi Departemen Keuangan AS pada bulan April.

Salah satu dari dua orang Amerika yang direferensikan dalam tuntutan pidana penuntut adalah Paul Erickson, seorang aktivis politik AS konservatif yang berkencan dengan Butina.

Baik namanya, maupun nama pejabat Rusia, secara eksplisit dibuat dalam pernyataan pelanggaran.

Setelah dia dituntut, Rusia melabeli kasus itu terhadap Butina "palsu" dan menyerukan pembebasannya.

Credit cnnindonesia.com

CIA Dilaporkan Panik saat Trump Bela Putin di Helsinki

WASHINGTON - CIA (Central Intelligence Agency) Amerika Serikat (AS) dilaporkan dilanda kepanikan pada Juli lalu ketika Presiden Donald Trump bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Helsinki.

Dalam pertemuan itu, Trump menolak menyalahkan Putin atas dugaan Rusia ikut campur dalam pemilu AS tahun 2016. Pejabat intelijen Amerika yang berbicara dengan Washington Post mengatakan CIA masuk ke "panic mode" ketika pemimpin Amerika justru membela pemimpin Kremlin.

"Ada embusan nafas di antara mereka yang menonton di CIA," kata pejabat itu yang berbicara dalam kondisi anonim. "Anda benar-benar memiliki orang-orang dalam 'panic mode' saat menontonnya di Langley. Di semua lantai. Hanya shock saja," ujarnya, yang dilansir Kamis (13/12/2018) malam.

CIA dan Gedung Putih belum mengomentari laporan tersebut.

Dalam pertemuannya dengan Putin di Helsinki, Trump mengatakan bahwa dia memiliki kepercayaan diri yang besar pada komunitas intelijen AS. Trump melanjutkan bahwa dia tidak melihat alasan mengapa Rusia akan ikut campur dalam proses pemilu Amerika Serikat.

“Dia (Putin) baru saja mengatakan itu bukan Rusia. Saya tidak melihat alasan apa pun untuk itu, tetapi saya benar-benar ingin melihat server. Saya memiliki kepercayaan besar pada orang-orang intelijen saya, tetapi saya akan memberitahu Anda bahwa Presiden Putin sangat kuat dan kuat dalam penyangkalannya hari ini," katanya.

Tetapi pada hari berikutnya, Trump membuat menarik ucapannya. Dia mengaku menolak Putin atas campur tangan Rusia dalam pemilu AS.

Pemimpin Gedung Putih itu lantas mengklaim bahwa dia sudah menerima kesimpulan intelijen AS yang menyatakan Moskow diduga kuat berusaha untuk memengaruhi hasil pemilu AS tahun 2016.

Trump mengaku salah ucap saat membuat pernyataan bersama Putin di Helsinki. “Kalimat itu seharusnya: 'Saya tidak melihat alasan mengapa saya tidak akan--atau mengapa itu bukan Rusia'," ujar Trump.

Administrasi Trump telah secara konsisten membantah adanya kolusi dengan Kremlin selama kampanye pemilu.

Moskow juga mengecam tuduhan ikut campur dalam pemungutan suara pemilu AS tahun 2016. Menurut Moskow tuduhan itu tidak berdasar dan tidak ada bukti yang membenarkan tuduhan tersebut.

Selama pers bersama di Helsinki, Presiden Putin menegaskan bahwa Rusia tidak pernah mengganggu dan tidak akan ikut campur dalam urusan internal AS, termasuk dalam proses pemilu.

Credit sindonews.com

Bekas Pengacara Trump Divonis 3 Tahun Penjara

Kombinasi foto Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pengacara pribadinya Michael Cohen. REUTERS/Lucas Jackson, Leah Millis/File Photos

CB, New York – Bekas pengacara pribadi Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, Michael Cohen, dihukum tiga tahun penjara pada Rabu, 12 Desember 2018 waktu setempat.

Cohen, yang juga pernah menjadi orang kepercayaan Trump untuk mengurus berbagai urusan itu, dinyatakan bersalah dalam kejahatan melakukan pembayaran uang tutup mulut kepada dua orang perempuan sehingga melanggar undang-undang Dana Kampanye AS.
Kedua perempuan itu adalah pemain film porno Stormy Daniels, dan model Playboy Karen McDougal, yang diminta tutup mulut agar tidak bercerita ke publik mengenai hubungan intim mereka dengan Trump, yang sedang maju sebagai kandidat Presiden Amerika Serikat melawan Hillary Clinton pada 2016.

“Jaksa penuntut telah menuntut atau mencapai kesepakatan dengan setiap orang terlibat dalam proses ini kecuali satu ini. Ini tampaknya bagian dari upaya yang diarahkan untuk membangun kasus lebih besar terhadap Donald Trump,” kata Jonathan Turley, seorang profesor di George Washington University seperti dilansir Reuters pada Rabu,12 Desember 2018.

Cohen, yang pernah berjanji bakal berani menghadapi peluru untuk Trump, disebut berjanji ke pengadilan untuk terus bekerja sama dengan penegak hukum dalam investigasi yang masih berlangsung terhadap Trump.
Vonis pengadilan New York ini terjadi pada hari yang sama penerbit National Enquirer membuat kesepakatan dengan jaksa penuntut untuk menghindari dakwaan mengenai peran penerbit itu dalam satu dari dua pembayaran uang tutup mulut yang melibatkan Trump.
Penerbit National Enquirer mengakui pembayaran uang tutup mulut itu untuk mempengaruhi pemilihan umum Presiden AS 2016, sehingga membantah pernyataan Trump.
Dua perkembangan hukum terkait kasus pembayaran uang tutup mulut ini menambah resiko hukum bagi Trump. Kementerian Kehakiman AS kemungkinan bakal menuntut Trump secara hukum begitu dia mengakhiri masa jabatannya ini.

Seperti dilansir sebelumnya, Cohen mengaku bersalah pada Agustus 2018 bahwa dia diarahkan oleh Trump untuk mengatur pembayaran kepada model Playboy Karen McDougal, dan pemain film porno Stormy Daniels.
Jaksa penuntut mengakui secara tertulis ke pengadilan bahwa mereka juga meyakini Presiden telah memerintahkan pembayaran uang tutup mulut itu untuk melindungi kampanye Presiden, yang melibatkan Trump.
Selama ini, seperti dilansir CNBC, Trump membantah memiliki hubungan intim dengan kedua perempuan itu. Dalam cuitan di Twitter sebelumnya, Trump juga mengatakan pembayaran itu merupakan transaksi pribadi dan tidak terkait dengan dana kampanye yang dikumpulkannya. “Itu hanyalah masalah perdata,” kata Trump.

Michael Cohen, mantan pengacara Presiden Donald Trump, menjelang sesi Pengadilan Federal pada Selasa, 21 Agustus 2018, di New York.(Foto AP / Kevin Hagen)
Menurut pengacara pribadi Trump, Rudy Giuliani, pembayaran uang tutup mulut itu dilakukan untuk melindungi keluarga Trump.
Dalam pernyataan di pengadilan, Cohen mengatakan kepada hakim distrik William Pauley di Manhattan bahwa loyalitas buta telah membuatnya menutup-nutupi kesalahan Trump. Cohen mengatakan berjanji akan menyediakan semua informasi sebanyak mungkin menyangkut Presiden.

“Saya berkomitmen untuk membuktikan integritas saya dan memastikan bahwa sejarah tidak akan mengingat saya sebagai penjahat dalam kisah ini,” kata Cohen dengan tersedu saat memberikan pernyataan. “Saya sangat menyesal dan berjanji akan menjadi lebih baik.”
Vonis hakim ini dijatuhkan untuk dakwaan mengenai pembayaran uang tutup mulut, penghindaran pajak, dan memberikan informasi keliru kepada bank. Cohen juga terkena hukuman karena berbohong kepada Kongres mengenai rencana Trump membangun Trump Tower di Rusia. Hakim memerintahkan Cohen membayar dua jenis denda, yang nilainya masing-masing sebesar US$500 ribu atau Rp7,3 miliar dan US$1.4 juta atau sekitar Rp20.3 miliar.

Credit tempo.co

Setelah 75 Tahun, Amerika Serikat Pertama Kali Ekspor Minyak

CB, Jakarta - Masyarakat Amerika Serikat memuji langkah Presiden Donald Trump yang untuk pertama kali melakukan ekspor minyak bersih setelah selama 75 tahun negara itu sangat bergantung pada minyak asing.
Terobosan ini adalah hasil dari produksi minyak mentah Amerika Serikat yang tak diduga-duga dari ribuan pengeboran yang dilakukan di sejumlah kawasan di negara itu. Dalam dua pekan, ekspor minyak bersih dan produk lainnya seperti bensin dan solar buatan Amerika Serikat itu, terjual 211 ribu barrels per hari.

PROYEK KILANG MINYAK

Dikutip dari kallanishenergy.com, Kamis, 13 Desember 2018, ekspor minyak yang dilakukan Amerika Serikat ini adalah sebuah terobosan. Pada tahun ini, rata-rata impor minyak Amerika Serikat sekitar 3 juta barrel per hari atau puncaknya sebesar 12 juta barrel per hari pada 2005.
Data Administrasi Informasi Energi atau EIA menyebut Amerika Serikat telah secara terus-menerus menyeimbangkan ekspor minyak mentahnya menyusul dibangunnya sejumlah pipa-pipa baru dari Permian Basin dan sejumlah ladang-ladang pengeboran minyak.
Meskipun data terbaru memperlihatkan Amerika Serikat sekarang mulai lebih banyak menjual minyak, namun perusahaan pengilangan minyak Negara Abang Sam itu tetap mengimpor setiap harinya jutaan barel minyak mentah dan bahan bakar lainnya dari luar negeri. Amerika Serikat mengimpor lebih dari 7 Mmbpd minyak mentah dari berbagai negara untuk membantu menutupi kebutuhan lebih dari 17 Mmbpd minyak mentah.

Credit tempo.co

Penjualan Senjata Rahasia Australia ke Timteng Terungkap

Ilustrasi berbagai jenis senjata api

Foto: X80001/HANDOUT

Penjualan senjata Australia ke negara Timteng yang terlibat perang Yaman.

CB, CANBERRA -- Pemerintah Australia telah menyetujui ekspor lusinan pengiriman barang-barang militer ke negara-negara Timur Tengah yang terlibat dalam perang Yaman. Konflik itu lekat dengan tuduhan-tuduhan kejahatan perang dan pembunuhan warga sipil tanpa pandang bulu.

Dokumen Departemen Pertahanan internal yang diperoleh di bawah Kebebasan Informasi (FOI) dan dari rapat dengar pendapat Parlemen mengungkap, sejak awal 2016, Canberra telah memberikan setidaknya 37 izin ekspor untuk barang-barang yang berhubungan dengan militer ke Uni Emirat Arab, dan 20 izin ke Arab Saudi. Mereka adalah dua negara yang memimpin koalisi perang melawan pemberontak Houthi di negara termiskin di Timur Tengah, Yaman.

Menurut salah satu lembaga perlindungan anak, perang empat tahun di Yaman telah menewaskan puluhan ribu orang. Embargo udara-dan-laut telah menyebabkan lebih dari 85 ribu anak-anak Yaman di bawah usia lima tahun meninggal karena kelaparan.

Ekspor Australia yang sedang berkembang ke UAE dan Arab Saudi mungkin terkait dengan rencana yang diumumkan oleh mantan Perdana Menteri Malcolm Turnbull pada bulan Januari untuk meningkatkan penjualan alat pertahanan secara drastis selama dekade berikutnya.

Australia akan menghabiskan 200 juta dolar AS (atau setara Rp 2 triliun) antara tahun ini hingga 2028 untuk menjadikan Australia sebagai pengekspor senjata terbesar ke-10 di dunia. Saat ini Australia merupakan yang terbesar ke-20.

Strategi itu menyatakan Timur Tengah adalah "pasar prioritas" untuk ekspor pertahanan.

Skala penjualan senjata Australia

Photo: Kellie Tranter adalah pengacara dan aktivis HAM dari New South Wales. (ABC News: Kyle Taylor)

Pemerintah Australia telah berusaha untuk menjaga rincian rahasia ekspor, tetapi pengacara New South Wales dan aktivis hak asasi manusia Kellie Tranter telah menghabiskan satu tahun mencoba untuk menjelaskan penjualan itu.

"Saya memiliki anak di bawah lima tahun dan sulit untuk tidak tersentuh oleh foto yang datang dari Yaman. [Dengan] seorang bayi yang masih dikandung, saya merasa terdorong untuk mencari tahu bagaimana jika ada peran negara kami dalam penderitaan itu," kata Tranter.

Ia telah melacak peningkatan ekspor ke Timur Tengah melalui serangkaian permintaan FOI Pertahanan.

Upaya Tranter-lah yang menemukan skala sertifikat ekspor Australia ke UAE dan Saudi. Izin ekspor diperlukan sebelum perusahaan atau Pemerintah bisa mengirimkan barang-barang militer atau barang dengan penggunaan ganda ke luar negeri, meskipun kadang-kadang perusahaan menerima izin ekspor dan pada akhirnya tidak mengekspor barang tersebut.

Tranter mengatakan izin itu bukti Australia sedang mencoba untuk meningkatkan penjualan ke negara-negara yang terlibat dalam perang Yaman.

"Kami benar-benar terlibat dengan para pemain yang berpotensi terlibat dalam kegiatan keji di Yaman," katanya.

"Anda berbicara tentang kejahatan perang, bukti kejahatan perang yang banyak."

Photo: Seorang ayah memberi air kepada anaknya yang mengalami kekurangan gizi di sebuah rumah sakit di Yaman. (AP: Hani Mohammed)

Dokumen-dokumen FOI yang banyak disunting itu tidak menunjukkan perusahaan Australia mana yang menerima izin, siapa pelanggan internasional mereka, atau bahkan barang apa yang akan mereka ekspor.

"Bahkan anggota Oposisi yang telah mencoba untuk mengambil informasi ini dari Pemerintah diizinkan untuk mengetahui," kata Tranter.

Pada Agustus tahun ini, PBB merilis laporan yang menuduh koalisi pimpinan Saudi atas serangkaian pelanggaran hak asasi manusia, termasuk serangan udara acak dan penjara rahasia yang dikelola UEA menggunakan penyiksaan dan pembunuhan. Laporan itu juga meminta komunitas internasional untuk menghentikan penjualan senjata ke kubu koalisi.

Mantan anggota Parlemen Australia, Melissa Parke, adalah salah satu penulis laporan tersebut. Ia mengatakan pemerintah yang menjadi anggota PBB harus berhati-hati ketika mempertimbangkan masalah ekspor militer.

"Negara-negara anggota yang membantu para pihak dalam konflik akan ingin memastikan bahwa mereka tidak membantu dan bersekongkol dengan kejahatan perang," kata Parke.

"Dan bahwa mereka tidak melanggar kewajiban yang mungkin mereka miliki di bawah perjanjian seperti perjanjian perdagangan senjata."

Australia menandatangani Perjanjian Perdagangan Senjata internasional, yang mulai berlaku pada 24 Desember 2014.

Photo: Melissa Parke adalah mantan anggota Parlemen dari Partai Buruh yang bertugas di sebuah panel ahli PBB yang tahun lalu menyerahkan laporan yang menguliti perilaku UEA dan Arab Saudi dalam perang di Yaman. (ABC News)

Kesepakatan senjata diawasi

Ada pertanyaan tentang kesepakatan ekspor perusahaan pertahanan Australia, baru-baru ini, untuk memasok sistem senjata bertenaga tinggi, yang menurut sumber mungkin terikat untuk UEA. Electro Optic Systems (Sistem Optik Elektro), yang lebih dikenal sebagai EOS, adalah perusahaan teknologi pertahanan dan antariksa Australia dengan ambisi untuk menjadi pemimpin dunia dalam sistem senjata jarak jauh generasi berikutnya.

Sistem ini adalah kumpulan sensor, kamera, dan laser yang dipasang di sekitar meriam kecil atau senapan mesin berat. Mereka dibangun di atas tumpukan yang berputar yang dapat ditempelkan di atap truk militer atau dek kapal angkatan laut.

Hal ini memungkinkan seorang prajurit untuk menembak dengan aman di dalam kendaraan dan bisa memperoleh target hingga beberapa kilometer jauhnya sendirian. Pada bulan Januari, EOS mengumumkan kesepakatan senilai 410 juta dolar AS (atau setara Rp 4,1 triliun) untuk memasok sistem persenjataan.

Dua orang mengatakan kepada ABC bahwa pengguna akhir adalah Uni Emirat Arab (UEA)

Pelanggan sistem senjata belum terkonfirmasi

Sistem EOS, yang dikenal sebagai RWS, sudah digunakan oleh militer Australia. Pada bulan Januari, perusahaan mengumumkan telah mencapai kesepakatan untuk mengekspor versi terbarunya, R400S-Mk2, ke pelanggan luar negeri.

Ketika ditanya tentang kesepakatan itu, EOS mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka belum bisa "mengonfirmasi atau membantah" bahwa UEA adalah pelanggan luar negeri atau pengguna akhir-nya.

"Pengungkapan identitas pengguna akhir bisa menurunkan dampak teknologi, dan bukan menjadi kepentingan nasional," sebut pernyataan EOS ketika mereka mengumumkan kesepakatan tersebut.

EOS menolak wawancara dengan ABC tetapi mengatakan dalam serangkaian pernyataan bahwa sistem persenjataannya berada "di antara produk yang paling diatur di pasar pertahanan".

Perusahaan itu menyatakan pihaknya "saat ini" tidak memegang lisensi ekspor Pemerintah Australia yang akan memungkinkan mereka untuk mengekspor peralatan militer ke UEA.

"Tak ada alasan untuk percaya bahwa UEA tidak akan memenuhi syarat sebagai penerima lisensi ekspor dari negara manapun, termasuk AS dan Australia", sebut perusahaan itu juga.

EOS mengatakan tidak ada barang mereka yang berada di Yaman dan mereka tidak memainkan peran apa pun - langsung atau tidak langsung - dalam konflik Yaman.

Analis ekonomi pertahanan Australia, Marcus Hellyer, mengatakan kepada ABC, kesepakatan senilai 410 juta dolar (atau setara Rp 4,1 triliun) itu "sangat besar menurut standar Australia".

Hellyer mengatakan nilai dari kesepakatan EOS mewakili lebih dari seperempat dari semua ekspor yang dilisensikan oleh Departemen Pertahanan Australia pada tahun keuangan terakhir.

Photo: Kendaraan taktis ini dilengkapi dengan kanon 30 mm dan senjata mesin 7,62 mm. (Supplied: EOS)

Dukungan pemerintah

Pemerintah Australia juga telah membantu mendukung kesepakatan itu, disebut-sebut sebagai "perluasan utama kemampuan industri pertahanan" oleh EOS, yang memiliki kapitalisasi pasar sebesar 200 juta dolar (atau setara Rp 2 triliun). Catatan keuangan perusahaan itu sendiri menunjukkan lembaga kredit ekspor Pemerintah, EFIC (Korporasi Keuangan dan Asuransi Ekspor), memberikannya lebih dari 33 juta dolar AS (atau setara Rp 330 miliar) tahun ini dalam obligasi kinerja yang terhubung ke RWS.

Sebagai perbandingan, tahun ini Australia telah menyumbang 23 juta dolar AS (atau setara Rp 230 miliar) dalam bantuan kemanusiaan ke Yaman. Menteri Pertahanan Australia, Christopher Pyne, tampaknya memainkan peran penting dalam mengamankan kesepakatan saat ia masih menjabat Menteri Industri Pertahanan, menurut pernyataan Januari yang dirilis oleh EOS ketika mengumumkan kesepakatan 410 juta dolar AS (atau setara Rp 4,1 triliun).

"Christopher Pyne telah mengunjungi ibu kota negara asing dengan saya untuk memberikan jaminan Australia sebagai mitra dan pemasok pertahanan yang bisa diandalkan bagi para sekutunya," kata pernyataan itu.

"Upaya dan dukungan ini diakui."

Penilaian kesepakatan ekspor pertahanan

Pyne mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Australia mempertimbangkan semua aplikasi ekspor militer berdasarkan kasus per kasus, sesuai dengan ketentuan kontrol ekspor.

"Ketentuan-ketentuan ini mencerminkan kewajiban internasional kami, termasuk Perjanjian Perdagangan Senjata, dan termasuk penilaian terhadap kriteria legislatif dari kewajiban internasional, hak asasi manusia, keamanan nasional, keamanan regional dan kebijakan luar negeri," kata sang Menteri.

"Penilaian ini termasuk pertimbangan apakah ada risiko besar yang bisa digunakan barang-barang ekspor untuk melakukan atau memfasilitasi pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional atau hukum hak asasi manusia."

Departemen Pertahanan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Australia tidak terlibat dalam konflik Yaman.

Pernyataan itu mengatakan departemen itu tidak merilis rincian aplikasi ekspor individu atau izin karena pertimbangan komersial-dalam keyakinan. Pemerintah Australia terus membuat pernyataan tentang pentingnya akses kemanusiaan tanpa hambatan ke Yaman.

Credit republika.co.id

Yaman Butuh Bantuan Kemanusiaan 4 Miliar Dolar AS

Kondisi wilayah di Sanaa, Yaman, akibat perang antara milisi Houthi dan pendukung Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi.

Foto: Reuters

Perang Yaman telah menyebabkan sekitar 10 ribu orang tewas.

CB, NEW YORK – PBB membutuhkan dana sekitar 4 miliar dolar Amerika Serikat (AS) untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada sekitar 20 juta warga Yaman pada 2019. Dana tersebut diperlukan agar krisis kemanusiaan di negara tersebut tidak kian memburuk.
“Setiap tahun badan dunia membutuhkan tambahan miliaran dolar (untuk bantuan kemanusiaan ke Yaman),” ungkap Wakil Sekretaris Jenderal PBB dan Koordinator Bantuan Darurat Markn Lowcock, dikutip laman Al Araby pada Selasa (11/12).

Pada 26 Februari 2019, sebuah konferensi donor yang didukung PBB, Swedia, dan Swiss dijadwalkan digelar di Jenewa. Dalam kegiatan tersebut, PBB akan berusaha menghimpuan bantuan dari negara-negara untuk krisis kemanusiaan Yaman.

Menurut Lowcock, selain dana, bantuan kemanusiaan untuk warga Yaman juga bergantung pada akses. Terkait hal ini, dia menekankan tentang pentingnya peran Pelabuhan Hodeida. Pelabuhan tersebut diketahui kerap diblokade Arab Saudi dan koalisinya guna menekan kelompok pemberontak Houthi. Hal itu akhirnya berdampak pada terhambatnya pendistribusian bantuan kemanusiaan.

Houthi sempat meminta agar Pelabuhan Hodeida dinyatakan sebagai zona netral. Namun Pemerintah Yaman menolak usulan tersebut.

Konflik Yaman telah berlangsung selama empat tahun. Perang dimulai ketika milisi Houthi melancarkan serangan ke Ibu Kota Yaman Sanaa. Pada 2015, Saudi dan sekutunya memutuskan melakukan intervensi militer ke negara tersebut. Selain bertujuan melindungi pemerintahan Presiden Abed Rabbo Mansour Hadi, Saudi juga berkeinginan menumpas Houthi yang dianggapnya sebagai ancaman karena terafiliasi Iran.

Sejak melakukan agresi ke Yaman, koalisi Saudi telah memberlakukan blokade parsial terhadap pelabuhan Hodeidah. Saudi mengklaim hal itu dilakukan agar pengiriman senjata Iran ke Houthi dapat dihentikan.

Perang Yaman telah menyebabkan sekitar 10 ribu orang tewas. Konflik pun telah memaksa sekitar 3 juta penduduknya mengungsi.

Credit republika.co.id

AS Minta Hungaria Tak Halangi Kerjasama Ukraina dan NATO

BUDAPEST - Amerika Serikat (AS) mendesak Hungaria untuk memperbaiki hubungannya dengan Ukraina dan tidak mencoba untuk memblokir kerja sama Kiev dengan NATO. Washington mengatakan, jika Ukraina gagal, Hungaria akan berada di garis depan agresi Rusia.

Duta Besar AS untuk Hungaria, David Cornstein, mengatakan bahwa Budapest dapat berbuat lebih banyak untuk memprioritaskan aliansi, pada saat Rusia mengajukan ancaman baru ke Ukraina dan Eropa.

"Sekarang, lebih dari sebelumnya, Rusia menguji Barat," kata Cornstein dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Kamis (13/12).

"Kami merasa sangat, bahwa sebagai sekutu NATO cara terbaik untuk mempromosikan reformasi di Ukraina adalah dengan berbicara dengan Ukraina, bukan dengan memblokir hubungan kerjasama Ukraina dengan NATO," sambungnya.

Cornstein kemudian mengatakan Hungaria, yang sangat bergantung pada minyak, gas dan keahlian nuklir Rusia, bermain dengan api dengan memanjakan Presiden Rusia, Vladimir Putin.

"Kita harus menjaga gambaran besar dalam pikiran. Putin tidak tertarik pada kedaulatan nasional. Visinya adalah neoimperial. Jika Ukraina gagal, Hungaria akan berada di garis depan agresi Rusia," tukasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg mengatakan kepada Presiden Ukraina. Petro Poroshenko bahwa NATO akan mengirim peralatan komunikasi yang aman ke militer Ukraina bulan ini.

Credit sindonews.com

Lolos dari Pemakzulan, PM Inggris Kian Percaya Diri

Perdana Menteri (PM) Inggris Theresa May semakin percaya diri setelah berhasil selamat dalam voting pemakzulan yang diluncurkan Partai Konservatif. Nantinya, dukungan negosiasi Britain Exit (Brexit) di bawah kepemimpinan May akan terus berlanjut.

Sebanyak 200 anggota parlemen memberikan dukungan kepada May untuk terus memimpin Inggris. Adapun 117 suara menolak kepemimpinan May. Itu menunjukkan separuh anggota parlemen dari Partai Konservatif tidak mendukung upaya negosiasi Brexit versi May.

Setelah itu, May juga harus kembali ke Brussels untuk menjelaskan kepada 27 pemimpin negara anggota Uni Eropa (UE) untuk klarifikasi mengenai kesepakatan Brexit. Britain harus meninggalkan UE pada 29 Maret mendatang.

Namun, oposisi di parlemen menyerukan kemungkinan pembatalan Brexit atau referendum ulang. Berbicara di Downing Street setelah pemungutan suara pemakzulan pada Rabu (11/12) waktu setempat, May mengungkapkan akan mendengarkan pendapat kubu yang menentang negosiasi Brexit.

Dia ingin membangun kompromi agar tidak terjadi perpecahan dan polarisasi yang semakin melebar di Inggris. “Ada sejumlah kolega yang menentang saya, dan saya akan mendengarkan apa yang mereka katakan,” kata May dilansir Reuters. “Kita kini akan melaksanakan pekerjaan untuk mewujudkan Brexit bagi rakyat Inggris,” jelasnya.

Sebelumnya, para pemimpin UE menyatakan mereka tidak memiliki keinginan untuk mengubah kesepakatan. Sumber diplomatik di Brussels menyatakan dokumen yang disiapkan May termasuk memberikan dukungan kepada Inggris untuk mengenai perbatasan Irlandia.

Para pendukung May menyatakan hasil pemungutan suara pemakzulan itu menunjukkan Konservatif berada di belakangnya. Tapi, kelompok anti-UE melihat kesepakatan Brexit merusak hasil referendum 2016 dan menuntut May untuk mengundurkan diri.

Mereka memandang kehilangan sepertiga dukungan di Partai Konvervatif merupakan hal memalukan bagi May. “Hasil yang mengerikan bagi PM May,” kata pemimpin faksi Brexit garis keras, Jacob Rees-Mogg, dilansir BBC.

“PM harus memahami hal itu, dan sesuai norma konstitusi, dia (May) seharusnya menghadap Ratu Elizabeth dan menyatakan mundur,” paparnya.

May yang memilih tetap berada di UE saat referendum Brexit, memperingatkan musuhnya bahwa penarikan dari negosiasi Brexit, bisa menyebabkan proses tersebut tertunda atau terhenti sama sekali. May juga berjanji akan mundur sebelum pemilu 2022.

“Jika kamu adalah PM dan seperti dari anggota parlemen menentang kamu, itu adalah kabar buruk,” kata anggota parlemen Inggris, Mark Francois.

Partai Irlandia Utara memang menentang kesepakatan Brexit yang diajukan May. Sedangkan Partai Buruh sebagai kubu oposisi menyatakan kesepakatan Brexit harus dikembalikan lagi ke parlemen.

Akar permasalahan May sebenarnya pada upaya negosiasi Brexit yang dilakukan May karena tidak memuaskan banyak pihak di Inggris. Brexit merupakan keputusan ekonomi dan politik paling signifikan sejak Perang Dunia II.

Itu memicu kekhawatiran Inggris bisa terpisah dari negara-negara Eropa lainnya. Apalagi posisi Inggris semakin sulit dengan kepemimpinan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan pengaruh geopolitik Rusia dan China yang semakin kuat.

Hasil Brexit dipastikan akan mengganggu ekonomi Inggris senilai USD2,8 triliun. Itu juga akan berdampak spesifik terhadap persatuan Inggris dan menentukan apakah London akan menjadi salah satu dari dua pusat finansial global.

May berulang kali menegas kan ingin mengimplementasikan Brexit. Dia ingin menjaga hubungan baik dengan UE agar tidak terjadi perpecahan. Namun, upaya itu justru ditentang banyak pihak.

Mungkinkah Inggris menghentikan Brexit? UE sendiri menyatakan tidak akan melakukan renegosiasi. Tapi, para pemimpin negara anggota UE menyarankan Inggris masih bisa berubah pikiran mengenai kemungkinan perceraian dari blok ekonomi tersebut.

Akankah May akan tumbang? Pakar politik Inggris, John Curtice mengungkapkan, May sudah memiliki musuh dan orang yang menentangnya.

“Sepertinya May akan tumbang sekitar April hingga Mei tahun depan,” katanya. Itu berarti dia diprediksi akan lengser setelah Inggris dinyatakan sudah berceraih dengan UE.

Pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn mengungkapkan hasil pemungutan suara itu tidak mengubah apapun. “May mungkin kehilangan mayoritas di parlemen. Pemerintahannya hancur. Dia tak mampu mewujudkan Brexit,” tuturnya.

Partai Buruh menyatakan akan mengajukan pemungutan suara pemakzulan untuk seluruh anggota parlemen, bukan hanya Konservatif jika ada kesempatan menang dan pemilu bisa digelar.

Kemudian, pejabat Partai Nasional Skotlandia (SNC) Stephen Gethins menyerukan Partai Buruh untuk segera memakzulkan PM May dan menggelar pemungutan suara pemakzulan. “Pemerintahan May bermain dengan kehidupan rakyat Inggris,” jelasnya.

Deputi Ketua Partai Persatuan Demokratik dari Irlandia Utara (DUP) menyatakan partainya memberikan perhatian atas permasakanan Irlandia dalam Brexit di mana banyak anggota parlemen menentangnya.

“Saya pikir pemungutan suara pemakzulan tidak akan mengubah apapun,” katanya. Namun, DUP menyatakan tidak akan mendukung mosi pemakzulan di parlemen saat ini.

Credit sindonews.com

Serangan Besar Dilaporkan Tewaskan Pelaku Penembakan Strasbourg

PARIS - Cherif Chekatt, pelaku penembakan pasar Natal di Strasbourg dilaporkan tewas dalam serangan besar-besaran yang dilakukan unit polisi elite Prancis. Operasi ini juga dilakukan dari udara dengan helikopter.

Sejumlah media Prancis melaporkan tiga hingga empat tembakan besar terjadi di distrik La Meinau dan setidaknya satu orang terbunuh.

Sumber penegak hukum setempat kepada Reuters, Jumat (14/12/2018), mengatakan bahwa Chekatt, 29, pertama-tama menembak para perwira dan tewas oleh tembakan balasan.

Selain Reuters, laporan-laporan yang mengonfirmasi kematian Chekatt antara lain dari AFP, France 24, BFM TV dan sejumlah media lain.

Serangan di pasar Natal terjadi Selasa malam lalu. Tiga orang tewas dan belasan lainnya terluka setelah Chekatt mengumbar tembakan.

Kejaksaan Paris dalam konferensi pers mengatakan Chekatt meneriakkan takbir saat dia menembaki para pembeli di pasar Natal yang tidak menaruh curiga.

Pelaku sempat terluka di lengan selama kontak tembak dengan polisi, tetapi berhasil membajak taksi dan melarikan diri dari tempat kejadian. Pelariannya itu memicu perburuan besar-besaran.

Chekat memiliki catatan kriminal yang sangat banyak. Dia pernah divonis 27 kali karena berbagai pelanggaran yang dilakukan di Prancis, Jerman, dan Swiss.

Dia sejatinya telah diintai oleh DGSI, badan keamanan dalam negeri Prancis, karena menyimpan pandangan ekstremis.

Credit sindonews.com

Kanada Konfirmasi Penangkapan Dua Warganya oleh China

Ilustrasi. (Chris Roussakis / AFP)

Jakarta, CB -- Kementerian Luar Negeri Kanada mengkonfirmasi bahwa China telah menahan warga negara Kanada yang kedua. Beijing mengungkapkan penangkapan tersebut berhubungan dengan ancaman keamanan nasionalnya.

"Kami dapat mengkonfirmasi bahwa seorang warga Kanada, Michael Spavor, telah ditahan di China," kata Kementerian dalam pernyataan yang dikutip AFP.

"Kami telah mengajukan kasus ini secara langsung kepada pihak berwenang China. Pemerintah Kanada akan terus berbicara dengan pemerintah China."

Ottawa sebelumnya mengatakan diberitahu bahwa mantan diplomat Kanada Michael Kovrig ditangkap di Beijing.

"Kedua warga Kanada yang ditangkap dicurigai terlibat dalam kegiatan yang mengancam keamanan nasional China," kata jurubicara Kementerian Luar Negeri China Lu Kang.

Penahanan dua warga negara Kanada itu telah memicu kecurigaan bahwa China membalas Kanada atas Meng Wanzhou, CFO Huawei.

Kasusnya telah membuat Beijing marah dan mengguncang hubungan Kanada dengan China, yang juga terlibat dalam perang dagang dengan Amerika Serikat.

Credit cnnindonesia.com

Pebisnis Kanada Ditangkap di China Sahabat Kim Jong-un

Michael Spavor, seorang warga Kanada yang ditangkap oleh pemerintah China ternyata bersahabat dengan Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un. (Istockphoto/menonsstocks)

Jakarta, CB -- Michael Spavor, warga Kanada sekaligus pebisnis yang baru-baru ini ditahan pemerintah China ternyata memiliki kedekatan dengan Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un.

Spavor sempat dinyatakan hilang oleh pemerintah Kanada, sebelum pemerintah China menyatakan dia tengah diperiksa. Beijing mengatakan Spavor sedang diselidiki Dinas Keamanan Negara Kota Dandong sejak 10 Desember lalu, dengan tuduhan diduga mengancam keamanan nasional China tanpa merinci.

Tak hanya tatap muka, Spavor juga dikabarkan pernah bermain ski bersama pemimpin negara terisolasi itu. Relasi personalnya dengan Kim Jong-un membuat nama dia cukup terkenal di kawasan.

"Itu adalah pengalaman paling menakjubkan yang pernah saya alami dalam hidup saya. Kami bermain bersama selama tiga hari," ucap Spavor kepada Reuters dalam wawancaranya pada 2017 lalu.

Spavor menyimpan sejumlah foto pertemuannya dengan Kim di ponselnya. Dia mengggambarkan Kim Jong-un sebagai seorang karismatik dan cerdas.

Sejumlah gambar menunjukkan keduanya bermain ski laut di sebuah teluk di dekat Wonsan, salah satu area pengembangan ekonomi Korut.

Selain bermain ski, sejumlah foto juga memperlihatkan Spavor dan Kim Jong-un menikmati koktail dalam sebuah perahu.

Spavor diketahui telah tinggal cukup lama di China. Dia menjalankan sebuah organisasi pertukaran budaya bernama Paektu Cultural Exchange yang bermarkas di Negeri Tirai Bambu.

Organisasi itu memfasilitasi perjalanan bisnis, pariwisata, dan olahraga ke Korea Utara. Lembaga itu cukup dikenal karena memfasilitasi bintang basket Amerika Serikat, Dennis Rodman mengunjungi negara terisolasi itu beberapa waktu lalu.

Spavor menjadi satu dari segelintir orang asal negara Barat yang memiliki hubungan pribadi dengan Kim Jong-un.

Dia rajin merayu para pemodal dunia agar berminat menanamkan modalnya ke Korut sejak hubungannya dengan Amerika Serikat melunak dalam beberapa bulan terakhir.

Pada 2015, Spavor berhasil menarik lebih dari US$150 juta dana asing untuk mendanai pengembangan daerah industri Wonsan. Sekitar US$39 juta digunakan untuk mendanai pembangunan pabrik bir baru.

Awal kedekatannya dengan petinggi Korut dimulai sekitar awal 2000. Pada 2005, dia sempat tinggal di Ibu Kota Pyongyang untuk mengajar di sebuah sekolah yang didirikan oleh organisasi non-pemerintah Kanada selama beberapa bulan.

Sejak itu dia menguasai bahasa Korea dengan aksen Korut yang kental, dan mempertahankan hubungan baik dengan sejumlah orang di negara itu, termasuk Kim Jong-un.

Credit cnnindonesia.com

Hilang di China, Warga Kanada Diperiksa atas Ancaman Keamanan

Ilustrasi kota di China. (CNN Indonesia/Anggi Kusumadewi)

Jakarta, CB -- Michael Spavor, warga Kanada yang baru-baru ini dinyatakan hilang di China, disebut diperiksa otoritas Beijing karena diduga mengancam keamanan nasional.

Seperti dikutip AFP, kantor berita pemerintah China di timur laut Provinsi Liaoning melaporkan bahwa Spavor sedang "diselidiki" oleh Dinas Keamanan Negara Kota Dandong. Penyelidikannya berlangsung sejak 10 Desember lalu.

Kanada menyatakan Spavor hilang setelah Ottawa tak bisa mengontaknya lagi sejak terakhir kali memberi tahu pejabat kedutaan di Beijing bahwa dia tengah diperiksa otoritas China.

Spavor memang tinggal di China. Dia menjalankan sebuah organisasi pertukaran budaya bernama Paektu Cultural Exchange yang berbasis di negara tersebut.

Organisasi itu memfasilitasi perjalanan bisnis, pariwisata, dan olahraga ke Korea Utara. Organisasinya cukup dikenal karena memfasilitasi bintang basket NBA, Dennis Rodman, mengunjungi negara terisolasi itu beberapa waktu lalu.

Spavor merupakan warga Kanada kedua yang diperiksa China dalam beberapa pekan terakhir.

Sebelumnya, Michael Kovrig, mantan diplomat Kanada, ditahan otoritas China ketika mengunjungi Beijing pada Senin pekan ini.

Surat kabar lokal, Beijing News, melaporkan ahli dari organisasi think tank International Crisis Group itu juga ditahan karena "dicurigai melakukan aktivitas" yang membahayakan keamanan nasional.

Investigasi terhadap dua warga Kanada ini muncul ketika relasi Ottawa dan Beijing tengah merenggang menyusul penangkapan bos Huawei, Meng Wanzhou, di Vancouver, beberapa waktu lalu.

Otoritas Kanada menangkap Meng atas permintaan ekstradisi dari AS yang akan mengadili bos Huawei itu atas kasus terkait sanksi Iran.

Meng disebut melangar sanksi AS terhadap Iran lantaran berbisnis dengan salah satu perusahaan yang beroperasi di negara tersebut.

Sempat ditahan, Meng akhirnya bebas dengan membayar jaminan sebesar US$7,5 juta atau setara Rp108,6 miliar.

Credit cnnindonesia.com

Fotografer Cina Ditangkap dengan Alasan tidak Jelas

Ilustrasi Penangkapan.

Foto: Pixabay

Xu kehilangan kontak dengan suaminya pada 3 November.

CB, BEIJING -- Seorang fotografer asal Cina, Lu Guang yang tiga kali memenangkan penghargaan fotografi World Press Photo telah ditangkap di wilayah Xinjiang barat, Xinjiang dengan tuduhan yang tidak jelas. Hal itu disampaikan oleh istrinya, Xu Xiaoli pada hari Kamis (13/12).

Xu menjelaskan, suaminya Lu Guang, telah diundang dalam acara fotografi di ibu kota daerah, Urumqi, pada akhir Oktober lalu. Dia kehilangan kontak dengan suaminya pada 3 November, ketika Lu bepergian sendirian di kota selatan Kashgar. Sejak saat itu, Xu belum mendengar kabar dari suaminya lagi.

"Polisi di kota selatan Kashgar, Xinjiang telah memberitahu keluarga tentang penangkapan Lu," ujar Xu yang berdomisili di Kota New York, Amerika Serikat.

Dalam unggahannya di Twitter, Xu menambahkan keluarganya telah menyewa seorang pengacara. Tetapi hingga saat ini mereka belum menerima pemberitahuan tertulis tentang kasus tersebut. Pihak kepolisian Kashgar pun belum memberi komentar.

Karya Lu yang memenangkan penghargaan sebagian besar terfokus pada isu lingkungan dan sosial yang sensitif di Cina. Beberapa di antaranya termasuk polusi industri, kecanduan narkoba, dan orang yang hidup dengan AIDS.

Beijing telah menghadapi kecaman dari para aktivis, akademisi, pemerintah asing, dan pakar hak asasi PBB atas penahanan massal serta pengawasan ketat terhadap etnis minoritas Uighur dan kelompok Muslim lainnya di Xinjiang.

Pihak berwenang China secara rutin menyangkal represi etnis atau agama di Xinjiang dan mengatakan tindakannya diperlukan untuk memerangi pengaruh ekstremisme agama.

Credit republika.co.id