Jumat, 14 Desember 2018

Maria Butina Akui Jadi Agen Rusia yang Operasi di AS



Maria Butina Akui Jadi Agen Rusia yang Operasi di AS
Maria Butina, 30, warga Rusia yang ditahan di Amerika Serikat atas tuduhan menjadi agen mata-mata Kremlin yang beroperasi di AS. Foto/Facebook


WASHINGTON - Maria Butina, warga Rusia yang ditangkap dan ditahan pihak berwenang Amerika Serikat (AS) Juli lalu, mengaku bersalah karena bertindak sebagai agen Kremlin. Pengakuan itu disampaikan di sidang pengadilan federal di Washington, hari Kamis.

Perempuan 30 tahun ini setuju untuk bekerja sama dengan jaksa AS untuk penyelidikan.Butina beroperasi sebagai agen Kremlin saat dia berteman dengan para pemimpin National Rifle Association (NRA). Dia mengaku mulai beroperasi di AS pada tahun 2015 untuk kepentingan Rusia.

Menurut pengakuannya, semua hasil operasi di AS selalu dia laporkan kepada pejabat senior Rusia.

Dia menghadapi hukuman maksimal lima tahun penjara, tetapi dia tidak akan langsung dihukum. Kerja samanya dengan jaksa AS bisa mengarah pada pengurangan hukuman.

NRA tidak segera menanggapi permintaan media untuk berkomentar.

Kementerian Luar Negeri Rusia sebelumnya mengatakan bahwa keputusan apa pun yang diambil Butina untuk membebaskan dirinya dari tahanan di AS akan didukung oleh Moskow.

Tuntutan terhadap agen Kremlin ini diajukan oleh unit keamanan nasional Departemen Kehakiman dan jaksa AS di Washington, bukan oleh Penasihat Khusus Robert Mueller, yang menyelidiki dugaan intervensi Rusia dalam pemilu AS tahun 2016.

Mengutip laporan Bloomberg, Jumat (14/12/2018), Butina pernah memberikan informasi tentang Paul Erickson, pacar pertamanya. Erickson cocok dengan deskripsi seorang pria yang disebut sebagai "U.S Person 1" di dokumen pengakuan Butina.

Menurut jaksa, Erickson menghubungkan Butina dengan kaum Republikan yang berpengaruh dan menulis dalam pesan bahwa dia telah terlibat dalam mengamankan jalur komunikasi yang sangat pribadi antara Kremlin dan para pejabat kunci NRA.

Pengacara Butin, Robert Driscoll, mengatakan Erickson telah mengunjungi Butina di penjara beberapa kali pada tahun ini.

Pengacara Erickson, Bill Hurd, mengatakan kliennya adalah orang Amerika yang baik."Tidak pernah melakukan apa pun untuk menyakiti negara kita dan tidak akan pernah," ujarnya.

Pemerintah Rusia mengatakan agen mata-mata Kremlin tidak memiliki pengetahuan tentang Butina atau pun kegiatannya.

"Ketika saya mendengar ada sesuatu yang terjadi di sekitarnya, untuk permulaan saya bertanya kepada kepala dinas rahasia kami, 'Siapa dia?' Tidak ada yang tahu apa pun tentang dia," kata Presiden Vladimir Putin di stasiun televisi pada hari Selasa atau Sehari setelah Butina mengatakan dalam dokumen bahwa dia ingin mengubah keterangannya. 

Butina melakukan perjalanan ke AS pada tahun 2015. Dia masuk ke AS dengan visa pelajar pada tahun 2016 untuk belajar di American University di Washington. Menurut dokumen pengadilan, dia pernah melapor kepada Alexander Torshin, mantan wakil ketua bank sentral Rusia.

Torshin menemani Butina ke berbagai acara politik AS yang konservatif. Pada 2015 dan 2016, pasangan itu menghadiri setidaknya satu konferensi NRA dan National Prayer Breakfast.

Pada sebuah konferensi, mereka bertemu dengan Gubernur Wisconsin Scott Walker. Butina juga menghadiri pengumuman Walker bahwa dia mencalonkan diri sebagai presiden.

Pada acara di balai kota di Las Vegas pada tahun 2015, Butina bertanya kepada kandidat presiden Donald Trump apakah dia akan meningkatkan hubungan AS dengan Rusia. Trump mengatakan dia akan melakukannya.

Butina, yang memulai grup mirip NRA di Rusia yang disebut sebagai Right to Bear Arms, sudah menjadi pelengkap di komunitas pengguna senjata Amerika. Anggota NRA melakukan perjalanan ke Rusia pada 2013 untuk menghadiri acara yang dia selenggarakan. Di antara hadirin itu adalah Torshin dan David Keene, presiden NRA sebelumnya.

Driscoll menambahkan kliennya adalah seorang mahasiswi universitas yang sah.

Kasus Butina mengingatkan pada kasus spionase sebelumnya. Pada tahun 2010, Anna Chapman si mata-mata cantik Rusia dan sembilan "agen tidur" Kremlin lainnya bekerja secara diam-diam di AS. Mereka ditangkap FBI dan mengaku bersalah sebelum akhirnya dikirim kembali ke Moskow sebagai bagian dari pertukaran tahanan mata-mata.

Credit  sindonews.com




Sejarah, Politisi Perempuan Terpilih Jadi Ketua Parlemen Bahrain


Sejarah, Politisi Perempuan Terpilih Jadi Ketua Parlemen Bahrain
Fawzia Zainal menjadi perempuan pertama yang menjadi Ketua Parlemen Bahrain. Foto/Istimewa

AL MANAMAH - Parlemen Bahrain membuat sejarah pada Rabu kemarin ketika seorang politisi perempuan terpilih sebagai orang nomor satu di lembaga legislatif itu. Fawzia Zainal menjadi perempuan pertama yang memimpin parlemen Bahrain.

Dalam pemilihan ketua parlemen, Zainal mendapatkan 25 suara dari 40 anggota majelis rendah. Zainal menjadi wanita kedua yang memimpin parlemen di kawasan Teluk Arab setelah Uni Emirat Arab (UEA) membuat sejarah pada 2015 ketika menunjuk Amal al-Qubaisi sebagai presiden Dewan Nasional Federal negara (FNC).

Dewan Tertinggi untuk Perempuan di Bahrain memuji pencapaian tinggi oleh seorang wanita Bahrain yang memimpin parlemen melalui pemilihan dan pemilihan langsung.

"Saya akan bekerja dengan sesama anggota parlemen untuk menerapkan implikasi politik, ekonomi dan sosial yang ditetapkan dalam pidato Yang Mulia, dan akan menggunakan semua instrumen konstitusional dan hukum yang tersedia yang mengangkat Kerajaan Bahrain kita yang berharga dan mempertahankan keamanan, stabilitas dan memajukan posisi di bidang pembangunan berkelanjutan dan manusia,” kata Zainal dalam pernyataan pertamanya sebagai Ketua parlemen seperti dikutip dari Al Arabiya, Kamis (13/12/2018).

Zainal untuk ketiga kalinya bertarung dalam pemilu lokal. Ia sebelumnya hampir memenangkan kursi pada 2014 lalu tetapi gagal karena hanya mendapatkan 228 suara dalam putaran kedua di distrik Riffa Timur melawan pesaingnya.

Zainal mengatakan sudah lama terjun ketika dia melihat basis dukungannya tumbuh selama bertahun-tahun.

“Pada tahun 2006 ketika saya pertama kalinya turun, pemilu penuh sesak oleh masyarakat politik dan gender adalah topik utama diskusi di kalangan pemilih. Seiring waktu, itu menjadi masalah yang kurang karena kesadaran pemilih tentang politik dan masyarakat tumbuh dan matang di mana mereka dapat melihat calon melewati gender sebagai faktor tetapi lebih kepada apa yang bisa mereka bawa ke meja,” tuturnya.
Perempuan Bahrain akhirnya memecahkan langit-langit kaca tahun ini. Enam anggota parlemen perempuan Bahrain memecahkan rekor negara itu tentang perwakilan perempuan di parlemen ketika hasil resmi diumumkan pada 2 Desember lalu. Hal ini menegaskan bahwa mereka, bersama dengan beberapa muka baru tokoh independen, akan menjadi bagian dari legislatif kelima pulau kerajaan itu.

Tidak seperti negara-negara lain di kawasan itu, Bahrain tidak memiliki kuota untuk perwakilan perempuan di parlemen. Banyak warga Bahrain memandang sistem semacam itu bertentangan dengan konstitusi Bahrain dan Piagam Aksi Nasional, sebuah dokumen yang disahkan pada tahun 2001 yang menggerakkan politik, reformasi sosial dan ekonomi di kerajaan, yang memperoleh persetujuan 98,4 persen rakyat dalam referendum nasional pada saat itu. 




Credit  sindonews.com




Belgia Perketat Keamanan di Pasar Natal Pasca Penembakan Strasbourg


Belgia Perketat Keamanan di Pasar Natal Pasca Penembakan Strasbourg
Otoritas keamanan Brussels telah meningkatkan langkah-langkah keamanan di pasar Natal di Ibu Kota Belgia itu, menyusul insiden penembakan Strasbourg. Foto/Istimewa

BRUSSELS - Kantor Walikota Brussel menyatakan, otoritas keamanan telah meningkatkan langkah-langkah keamanan di pasar Natal di Ibu Kota Belgia itu, menyusul insiden penembakan Strasbourg.

The Winter Wonders and Christmas Market berlangsung antara 30 November hingga 6 Januari di kota Brussels. Setelah insiden di Strasbourg, Walikota Kota Brussels Philippe Close menyelenggarakan pertemuan dengan dinas keamanan kota untuk membahas cara terbaik untuk memastikan keselamatan semua orang, terlepas dari fakta bahwa tingkat keamanan belum ditingkatkan.

Namun, meski demikian, kantor Walikota menyebut patroli meningkatkan patroli di lokasi pasar Natal digelar. "Tindakan keamanan dan patroli polisi di daerah tempat pasar Natal digelar telah ditingkatkan," kata kantor walikota dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Kamis (13/12).

Sebelumnya, Pemerintah Prancis menyatakan pihaknya akan menemukan pelaku penembakan di pasar Natal di Strasbourg. Pelaku diketahui bernama Cherif Chekat dan dikenal  sebagai seorang radikal.

Dalam sebuah wawancara dengan media setempat, juru bicara pemerintah Prancis, Benjamin Griveaux ditanya apakah kepolisian Prancis diperintahkan untuk menangkap pelaku  atau menembak matinya. Dia menyebut, tidak penting, terpenting pelaku ditemukan.

"Tidak masalah (hidup atau mati). Yang terbaik adalah menemukannya secepat mungkin," kata Griveaux dalam wawancara tersebut. 




Credit  sindonews.com



AS Gertak Turki soal Serangan ke Kurdi di Suriah


AS Gertak Turki soal Serangan ke Kurdi di Suriah
Ilustrasi personel YPG. (Reuters/Rodi Said)


Jakarta, CB-- Kementerian Pertahanan Amerika Serikat menyatakan setiap serangan militer di wilayah di utara Suriah tidak bisa diterima, Kamis (13/12), setelah Turki melancarkan serangan ke pasukan Kurdi di wilayah itu.

"Aksi militer secara unilateral ke arah timur laut Suriah-terutama karena personel AS mungkin berada di sekitarnya-oleh pihak mana pun akan menjadi keprihatinan serius," ucap juru bicara Pentagon, Komandan Sean Robertson, melalui sebuah pernyataan, Kamis (13/12).

"Kami akan menganggap tindakan militer seperti itu sebagai sebuah aksi yang tidak dapat diterima."


Washington melansir pernyataan ini setelah Presiden Recep Tayyip Erdogan yang mengatakan bahwa Turki akan memulai "operasi" di wilayah yang dikuasai pasukan Kurdi di utara Suriah dalam beberapa hari ke depan.


Erdogan menjabarkan bahwa operasi itu menargetkan pasukan Unit Pelindung Orang Kurdi (YPG), sayap militer kelompok Partai Pekerja Kurdistan (PKK).

Selama ini, AS berkoalisi dengan YPG di bawah aliansi yang dipimpin oleh Pasukan Demokrat Suriah (SDF). Koalisi tersebut memainkan peran kunci dalam memberangus kelompok ISIS di Suriah dan Irak.

"Koordinasi dan konsultasi antara AS dan Turki adalah satu-satunya pendekatan yang bisa membantu mengatasi masalah-masalah keamanan di kawasan ini," ucap Robertson seperti dikutip AFP.

"Kami berkomitmen untuk bekerja sama dan baru-baru ini kami juga telah mengadakan kelompok kerja tingkat tinggi di Suriah dengan Turki untuk memperkuat kerja sama dan koordinasi."


Pentagon telah berulang kali memperingatkan Ankara bahwa pertempuran antara Turki dengan SDF hanya akan menganggu misi utama di Suriah selama ini, yakni memberangus ISIS.

"Kita tidak boleh dan tidak dapat membiarkan ISIS bernapas dalam situasi krisis ini atau kita akan mengancam kemajuan signifikan yang telah kita raih bersama yang berisiko memungkinkan ISIS bangkit kembali," ucap Robertson.

Serupa dengan AS, YPG melalui juru bicaranya, Nuri Mahmud, menganggap serangan Turki terhadap kelompoknya hanya akan menghambat operasi militer koalisi penggempur ISIS.

"Ancaman (Turki) bertepatan dengan progres pasukan kami melawan teroris di gerbang Kota Hajin," ucap Mahmud.

"Tidak diragukan lagi, setiap serangan ke utara Suriah akan memiliki dampak langsung pada pertempuran koalisi melawan ISIS di Hajin. Pasukan yang berperang di sana akan kembali dan memperjuangkan wilayah serta keluarga mereka."




Credit  cnnindonesia.com




Kartu Identitas Putin saat Jadi Mata-mata Ditemukan di Jerman


Kartu Identitas Putin saat Jadi Mata-mata Ditemukan di Jerman
Penemuan sebuah kartu identitas polisi rahasia Jerman Timur jadi perbincangan karena nama dan wajah Presiden Rusia, Vladimir Putin, terpampang di dalamnya. (Reuters/Kirill Kudryavtsev/Pool)


Jakarta, CB -- Penemuan sebuah kartu identitas polisi rahasia Jerman Timur menjadi perbincangan dunia karena nama dan wajah Presiden Rusia, Vladimir Putin, terpampang di dalamnya.

Kartu identitas badan kepolisian dan intelijen rahasia Jerman yang kerap disebut Stasi itu memuat foto hitam putih Putin ketika masih muda mengenakan dasi.

Dilansir CNN, kartu itu dikeluarkan pada 1985. Di tahun yang sama, Putin dilaporkan masih bekerja untuk badan intelijen Rusia, KGB.


Pada periode itu, protes pro-demokrasi sedang gencar-gencarnya mengguncang rezim komunis. Pertempuran itu berakhir dengan kekalahan komunis dan peruntuhan Tembok Berlin.


Putin sendiri ditempatkan di Dresden, Jerman Timur, tahun 1985-1990. Ia memegang peran sebagai penghubung KGB dan Stasi, sehingga mendapat akses ke fasilitas di Jerman.

Dalam sebuah pernyataan, Badan Catatan Stasi (BStu) menyatakan bahwa kartu identitas tersebut tak mengartikan bahwa Putih bekerja untuk Stasi. Kartu tersebut diberikan kepada Putin hanya untuk memasuki kantor Stasi.


"Di 15 kabupaten di Jerman Timur, semua perwakilan KGB mendapat kartu identitas untuk mengakses gedung-gedung kantor Stasi. Begitu pula untuk Vladimir Putin," demikian bunyi pernyataan BStu.

Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengaku tak terkejut ketika mengetahui kartu identitas tersebut tersebar.

"Seperti yang sudah diketahui, ketika Uni Soviet masih ada, KGB dan Stasi adalah lembaga itelijen yang saling bekerja sama. Jadi pertukaran identitas seperti itu adalah hal biasa," tuturnya, dikutip dari Reuters.


Credit  cnnindonesia.com


Dewan AS Desak Myanmar Bebaskan Dua Jurnalis Reuters


Militer Myanmar di negara bagian Rakhine yang merupakan wilayah Muslim Rohingya tinggal.
Militer Myanmar di negara bagian Rakhine yang merupakan wilayah Muslim Rohingya tinggal.
Foto: AP Photo
Pengacara kedua wartawan ajukan banding. Sidang dijadwalkan 24 Desember ini.


CB, WASHINGTON DC –  Dewan Perwakilan AS menyerukan pemerintah Myanmar membebaskan wartawan Reuters Wa Lone dan Kyaw Soe Oo. Kedua jurnalis itu dipenjarakan satu tahun lalu dalam sebuah kasus bebas bicara.


Sebanyak 394 anggota parlemen memilih satu suara resolusi yang menyerukan pembebasan Wa Lone, 32, dan Kyaw Soe Oo, 28. Mereka dinyatakan bersalah pada September karena melanggar Undang-Undang Rahasia Resmi Myanmar dan dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara.
Kasus ini telah menimbulkan pertanyaan di antara sejumlah pemimpin politik di Amerika Serikat dan Eropa, pendukung hak asasi manusia dan PBB tentang kemajuan Myanmar menuju demokrasi.


Ukurannya tidak mengikat, tetapi dimaksudkan sebagai pesan yang kuat kepada pemerintah Myanmar, juga dikenal sebagai Burma, serta pemerintahan Presiden Donald Trump bahwa anggota Kongres AS ingin kedua orang itu dibebaskan.


Resolusi itu juga menyebut kampanye militer Myanmar terhadap minoritas Muslim Rohingya di negara itu adalah genosida.


Dalam laporan yang dikeluarkan pada 27 Agustus, para penyelidik AS mengatakan militer Myanmar melakukan pembunuhan massal dan pemerkosaan terhadap Rohingya dengan "niat genosida".


Dan untuk pertama kalinya secara eksplisit menyerukan kepada pejabat Myanmar untuk menghadapi tuduhan genosida atas kampanye mereka.


Departemen Luar Negeri AS, yang akan membuat tekad resmi, belum membuat penunjukan resmi menggunakan istilah genosida.


Kedutaan Myanmar di Washington tidak segera menanggapi permintaan untuk memberikan komentar terhadap suara Dewan Perwakilan Rakyat.


Militer di Myanmar, di mana agama Buddha adalah agama utama, telah membantah tuduhan masa lalu bahwa mereka telah melakukan genosida terhadap Rohingya dan mengatakan tindakannya adalah bagian dari perang melawan terorisme.


Seorang anggota kongres tak menyetujui resolusi itu, dia adalah Andi Biggs, seorang Republikan dari Arizona. Diminta mengomentari suara Biggs tersebut, Daniel Stefanski, juru bicara anggota kongres, tidak secara langsung menjawab pertanyaan tetapi mengatakan "penindasan berkelanjutan Rohingya di Myanmar adalah tidak manusiawi.


Stefanski menyerukan kepada pemerintahan Trump "untuk menggunakan tekanan diplomatik maksimum untuk mengakhiri genosida dan menuntut pembebasan dua jurnalis.


Pengacara untuk dua wartawan Reuters telah mengajukan banding terhadap keyakinan dan hukuman mereka. Sidang banding dijadwalkan untuk 24 Desember.


Antara lain, resolusi DPR juga mengutuk serangan terhadap warga sipil oleh militer Burma dan menyerukan Trump untuk menjatuhkan sanksi tambahan pada anggota senior militer Burma dan pasukan keamanan yang dikatakan bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia. Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan untuk komentar.




Credit  republika.co.id





CoC Tidak Bisa 'Obati' Masalah di Laut China Selatan


CoC Tidak Bisa \Obati\ Masalah di Laut China Selatan
Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu RI, Damos Dumoli Agusman mengatakan, CoC tidak menyelesaikan masalah di Laut China Selatan. Foto/Istimewa

JAKARTA - Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Indonesia, Damos Dumoli Agusman mengatakan, Code of Conduct (CoC) atau Kode Perilaku tidak menyelesaikan masalah di Laut China Selatan.

Damos, yang ditemui pasca seminar mengenai hukum laut internasional di Universitas Pancasila, mengatakan, CoC hanya membantu meredam konflik. Namun, CoC tidak akan menyelesaikan inti dari masalah di kawasan itu.
"CoC itu tidak ada hubunganya dengan penyelesaian inti masalah. CoC itu seperti analgesik. Hanya meredakan panas, namun tidak meredakan kankernya itu," ucap Damos pada Kamis (13/12).

Dia lalu mengatakan, untuk penyelesaian masalah batas wilayah atau tumpang tindih klaim atas sebuah wilayah, negara-negara ASEAN sudah sejak lama memberikan contoh bagaimana menyelesaikan hal ini.

"ASEAN memberikan contoh jika ada masalah, jangan dibuat ribut. Namun, diselesaikan lewat cara negosiasi, jika tidak berhasil, bisa selesaikan politis. Kalau politis tidak bisa juga, baru kita pakai pihak ketiga," ucapnya, merujuk pada Pengadilan Tinggi Internasional (ICJ).

Sebelumnya diwartakan, CoC yang sudah dibahas antara ASEAN dan China selama satu dekade terakhir ditarget rampung pada tahun 2021 mendatang.

Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Indonesia, Jose Tavares, menuturkan saat ini sudah ada satu draft mengenai CoC. Dia menyebut bahwa ASEAN dan China  telah sepakat untuk melakukan pembahasan pertama draft tahun depan.

"Baru-baru ini kami mendengar kepala pemerintahan China baru saja menyatakan kesediaan untuk menyelesaikan CoC dalam waktu tiga tahun," kata Jose.

"Berarti pada tahun 2021 kita akan menyiapkan CoC. Mudah-mudahan ini akan berkontribusi untuk mencegah insiden di Laut China Selatan dan jika itu terjadi, bagaimana mengelola insiden agar tidak meluas menjadi konflik terbuka sementara juga melakukan pengaturan dengan penjaga pantai dan kapal penangkap ikan dan melanjutkan dengan membangun kepercayaan," sambungnya. 



Credit  sindonews.com




Meditasi di Hutan Lindung, Biksu Buddha Tewas Diterkam Macan Tutul


Meditasi di Hutan Lindung, Biksu Buddha Tewas Diterkam Macan Tutul
Seorang biksu Buddha tewas di terkam macan tutul saat bermeditasi di hutan lindung India. Foto/Istimewa

NEW DELHI - Seorang biksu Buddha tewas dibunuh macan tutul saat bermeditasi di hutan lindung yang untuk kucing-kucing besar. Ini adalah serangan kelima di daerah itu dalam sebulan terakhir.

Rahul Walke Bodhi tengah duduk di bawah pohon di hutan Ramdegi, India barat, untuk sembahyang pagi hari ketika seekor macan tutul menerkamnya.

Pihak kepolisian negara bagian Maharashtra mengatakan biksu berusia 35 tahun itu terluka parah. Dua biksu lain yang sedang bermeditasi dengannya melarikan diri untuk kemudian memberitahukan polisi, yang mulai memulai pencarian mayatnya.

"Mayatnya yang dianiaya parah ditemukan lebih jauh ke dalam hutan, menunjukkan hewan itu mencoba untuk menyeretnya," kata Krisna Tiwari, seorang perwira polisi senior di wilayah itu, seperti dikutip dari AFP, Kamis (13/12/2018).

Hutan, sekitar 825 kilometer barat dari Ibu Kota negara bagian Mumbai, adalah cagar alam yang dilindungi untuk kucing besar di mana empat serangan mematikan lainnya terjadi dalam beberapa pekan terakhir.

Polisi mengatakan para biarawan, berada di daerah itu untuk konferensi doa tahunan, telah mengabaikan peringatan dari pejabat setempat agar tidak merambah terlalu jauh ke dalam hutan.

Serangan itu menyusul insiden fatal yang terpisah pada hari Senin, ketika penjaga toko Sandeep Arjun terbunuh di luar kiosnya di pinggiran hutan.

Tidak jelas apakah macan tutul yang sama bertanggung jawab untuk kedua serangan itu.

Tiga lagi kematian yang dikaitkan dengan serangan macan tutul dan harimau telah dilaporkan di sekitar cagar alam dalam sebulan terakhir, kata para pejabat.

Perkiraan resmi menunjukkan ada sekitar 12.000 dan 14.000 macan tutul di India.

Ekspansi perkotaan telah mengurangi jumlah mereka seiring menyusutnya habitat hutan, membuat mereka ke dalam kontak yang lebih dekat - dan konflik - dengan manusia.

Diperkirakan 431 macan tutul tewas pada tahun 2017, menurut angka pemerintah. Sebagian besar dibunuh oleh pemburu untuk kulit dan bagian tubuh mereka.

Tidak ada angka tentang jumlah manusia yang dibunuh oleh macan tutul, tetapi para ahli mengatakan ada ratusan kematian setiap tahunnya. 





Credit  sindonews.com



Kamis, 13 Desember 2018

Yandex Rusia Tak Sengaja Ungkap Pangkalan Rahasia di Turki dan Israel


Yandex Rusia Tak Sengaja Ungkap Pangkalan Rahasia di Turki dan Israel
Lokasi Camp Gilot (dikaburkan), markas unit Korps Intelijen Israel, yang disuguhkan layanan pemetaan digital Yandex. Foto/Yandex

WASHINGTON - Layanan pemetaan digital Rusia, Yandex.Maps, tak sengaja mengungkap lokasi pangkalan militer rahasia yang ada di Israel dan Turki. Fasilitas militer yang diungkap itu pangkalan Incirlik yang menjadi area penempatan bom nuklir Amerika Serikat (AS).

Seperti Google, Yandex menyediakan peta mendetail tentang seluruh dunia, termasuk tampilan jalan dan informasi tentang kemacetan lalu lintas.

Federasi Ilmuwan Amerika (FAS) melaporkan bahwa layanan pemetaan Rusia melakukan blunder dengan mengungkapkan lokasi yang tepat dari ratusan fasilitas militer di Israel dan Turki, serta dua pangkalan militer NATO dengan mengaburkan titik fasilitas tersebut. Pengaburan itu justru menjadi tanda lokasi fasilitas militer yang semestinya dirahasiakan.

Menurut peneliti FAS, Matt Korda, beberapa bagian dari pangkalan militer rahasia di Israel dan Turki diungkap dengan ditampilkan secara kabur.

Yandex sendiri telah mengonfirmasi masalah itu dalam sebuah pernyataan."Informasi tentang benda-benda seperti itu, yaitu, lokasi mereka di darat, berada di domain publik. Misalnya, di peta resmi Israel," kata perusahaan layanan peta tersebut.

"Di negara-negara tempat kami mengembangkan layanan kami, kami secara khusus memantau secara ketat pembaruan peta dan kepatuhan terhadap standar organisasi pengatur lokal. Objek pada citra satelit menjadi buram sehingga tidak mungkin untuk melihatnya. Pada saat yang sama, informasi tentang lokasi mereka tersedia untuk umum, termasuk di peta lain," lanjut pernyataan itu, dikutip Sputnik, Kamis (13/12/2018).

FAS, yang melihat sajian pemetaan Yandex, mengklaim mampu mengidentifikasi banyak situs militer, termasuk lapangan terbang besar, pelabuhan, bungker, bangunan kecil di daerah perkotaan yang tidak ditandai dalam layanan dari Google.

Menurut FAS, beberapa lokasi fasilitas militer yang disajikan Yandex merupapakan fasilitas rahasia. Secara total, FAS mengaku menemukan sekitar 300 titik fasilitas militer.

"Termasuk dalam daftar situs yang kaburkan Yandex setidaknya dua fasilitas NATO; Allied Land Command (LANDCOM) di Izmir, dan Incirlik Air Base, yang menjadi tuan rumah kontingen terbesar bom nuklir B61 di setiap pangkalan NATO," kata Korda.

Korda mengatakan tidak ada lokasi fasilitas Rusia yang dikaburkan oleh Yandex. "Termasuk fasilitas nuklirnya, basis kapal selam, pangkalan udara, tempat peluncuran, atau sejumlah pangkalan militer asing di Eropa Timur, Asia Tengah, atau Timur Tengah," paparnya.

Lebih lanjut Korda menyebutkan dalam laporan FAS bahwa hampir seluruh wilayah Suriah digambarkan dalam resolusi yang sangat rendah, sehingga hampir tidak mungkin untuk menggunakan layanan Yandex untuk analisis citra Suriah.

Menurut peneliti tersebut, Google Earth juga sesekali mengaburkan bagian-bagian peta atas permintaan pemerintah terkait. "Yang ingin menjauhkan mata dari beberapa situs militer atau politik yang lebih sensitif," katanya.

Camp Gilot, markas unit Korps Intelijen Israel, berada di antara beberapa situs yang dikaburkan di situs Yandex




Credit  sindonews.com






Setelah S-400, India Berencana Beli Sistem Pertahanan Igla-S Rusia


Setelah S-400, India Berencana Beli Sistem Pertahanan Igla-S Rusia
Bhamre menuturkan, Igla-S Rusia adalah pemenang multi-miliar tender untuk rudal pertahanan udara jarak pendek (VSHORADS). Foto/Istimewa

NEW DELHI - Menteri Negara Urusan Pertahanan India, Subhash Bhamre di depan Parlemen India menuturkan, New Delhi berada di tahap negosiasi kontrak dengan Rosoboronexport Rusia, vendor L1, yang telah menawarkan sistem pertahanan rudal  Igla-S.

Bhamre menuturkan, Igla-S Rusia adalah pemenang multi-miliar tender untuk rudal pertahanan udara jarak pendek (VSHORADS). Dia lalu menuturkan, pihaknya menyadari ancaman sanksi dari Amerika Serikat (AS) untuk pembelian senjata dari Rusia di bawah Countering America's Adversaries through Sanctions Act (CAATSA) yang dapat mempengaruhi pengadaan.

"Pengadaan pertahanan dilakukan berdasarkan pada aspek persepsi ancaman, operasional dan teknologi untuk menjaga Angkatan Bersenjata dalam keadaan siap untuk memenuhi seluruh spektrum tantangan keamanan," ucap Bhamre, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (12/12).

Sementara itu, Kementerian Pertahanan India menuturkan, perusahaan Rusia akan memberikan dukungan besar terhadap program Make in India. melalui transfer teknologi (ToT) kepada perusahaan milik negara Bharat Dynamic Limited (BDL) dan Ordnance Factory Board (OFB).

Rosoboronexport Rusia dinyatakan sebagai pemenang tender yang dilayangkan pada tahun 2010 untuk pengadaan 5185 rudal dan peralatan terkait di bawah program VSHORAD Angkatan Darat India.

Kementerian pertahanan India telah mengumumkan pemenang setelah jumlah penawaran yang diajukan oleh Rosoboronexport untuk memasok Igla-S jauh di bawah "harga patokan" sebesar USD 2 miliar, sementara perusahaan Prancis, MBDA, mengajukan penawaran harga sebesar USD 3,7 miliar.



Credit  sindonews.com




Lika-Liku Kemelut Brexit


Lika-Liku Kemelut Brexit
Ilustrasi Brexit. (REUTERS/Neil Hall)


Jakarta, CB -- Masalah penarikan diri Inggris dari Uni Eropa, atau dikenal dengan British Exit (Brexit), ternyata masih belum berakhir. Penyebabnya adalah kemelut di dalam negeri yang malah menyebabkan kekuasaan Perdana Menteri Theresa May berada di ujung tanduk.

Dalam paparan dilansir dari CNN, pada Rabu (12/12), seluruh kekisruhan ini bermula pada 23 Juni 2016. Saat itu Inggris memilih hengkang dari Uni Eropa. Alhasil, PM di masa itu, David Cameron, memutuskan meletakkan jabatannya dan digantikan Theresa May.

Uni Eropa terdiri dari 28 negara anggota, Inggris salah satunya. Mereka membentuk organisasi kerja sama itu untuk meredam peperangan dan persaingan, dan memilih perdagangan sebagai jalan keluar untuk bisa hidup rukun satu sama lain di kawasan Benua Biru.


Salah satu perumus konsep itu adalah mendiang mantan kanselir Jerman, Helmut Kohl. Pada 1990-an, Uni Eropa semakin kuat dan menjadi salah satu poros kekuatan ekonomi dan politik di dunia selain Amerika Serikat, China, dan Rusia. Mereka mempunyai mata uang dan parlemen tersendiri.


Meski begitu, sebagian kalangan di Inggris mulanya merasa keberatan dengan bergabungnya mereka ke dalam Uni Eropa. Mereka merasa seharusnya Inggris yang dianggap sebagai salah satu negara kuat karena wilayah koloninya bertebaran di seluruh dunia.

Karena hal itulah mereka merasa gengsi jika harus bergabung dengan Uni Eropa. Apalagi jika harus bergandengan bersama Jerman dan Prancis, yang dianggap sebagai rival ideologi.

Tahun berlalu hingga akhirnya sampai pada 2008. Saat itu terjadi krisis ekonomi menghantam Eropa dan Amerika Serikat. Satu persatu negara merasakan dampaknya, termasuk Inggris. Salah satu anggota Uni Eropa, Yunani, bahkan menyatakan bangkrut.

Salah satu persyaratan menjadi anggota Uni Eropa adalah mereka harus saling bantu ketika salah satu rekannya kesulitan. Hanya saja hal itu dirasa memberatkan karena masing-masing dari mereka juga menghadapi kesulitan yang sama untuk menjaga kestabilan ekonomi.

Ilustrasi jajak pendapat Brexit. (REUTERS/Andrew Kelly)
Sejak itulah mulai muncul desakan supaya Inggris mempertimbangkan kembali keikutsertaan mereka dalam Uni Eropa. Alhasil jajak pendapat dua tahun lalu menghasilkan keputusan Inggris undur diri dari Uni Eropa.

Hanya saja keputusan itu dibayar mahal karena sebagian kalangan di Inggris juga menentang keputusan Brexit. Alhasil hingga saat ini pemerintah dan parlemen Inggris berseteru.

Kubu May ingin agar Inggris keluar dari Uni Eropa dengan cara halus, yaitu masih mempertahankan hubungan perdagangan sedekat mungkin. Namun, kubu lawan mendesak agar Inggris hengkang dari Uni Eropa dan benar-benar memutus relasi dengan blok tersebut.

Sementara itu, Uni Eropa juga tidak akan membiarkan Inggris hengkang tanpa syarat. Di sisi lain, masalah baru muncul di Irlandia.

Saat Inggris masih bergabung dengan Uni Eropa, perdagangan dengan Republik Irlandia terjadi secara mudah. Kini lantaran kondisi itu, Irlandia khawatir proses perdagangan itu akan terhambat.

Penyebabnya adalah ada kemungkinan Inggris akan memperketat perbatasan mereka di Irlandia Utara. Hal itu dirasa bisa menghambat proses perdagangan kedua negara. Irlandia juga khawatir jika keamanan diperketat dengan penambahan aparat keamanan, maka akan menimbulkan suasana seperti masa-masa konflik di Irlandia Utara pada masa lalu, di mana sekitar 3,600 orang terbunuh.


Meski begitu, mereka yang pro Brexit lebih senang karena dengan hal itu mereka bisa leluasa mendikte perdagangan dengan negara tetangganya. Namun, bukan tidak mungkin sikap Inggris bakal ditiru negara-negara anggota Uni Eropa lainnya untuk keluar yang merasa tidak pernah mendapat manfaat.




Credit  cnnindonesia.com



Theresa May: Terpilih, Terancam dan Bertahan karena Brexit


Theresa May: Terpilih, Terancam dan Bertahan karena Brexit
Dipilih jadi PM karena Brexit, posisi Theresa May goyang akibat upaya mosi tidak percaya. Berhasil lolos, May bertekad membawa Inggris keluar Uni Eropa. (Reuters/Toby Melville)


Jakarta, CB -- Posisi Perdana Menteri InggrisTheresa May, sempat berada dalam tekanan kuat setelah mosi tidak percaya diajukan dari anggota parlemen faksi partainya sendiri, Partai Konservatif, pada Selasa (12/12) siang.

Meski berhasil lolos, May masih harus menghadapi ketidakpercayaan dari dalam tubuh partainya sendiri yang membuatnya berjanji tak akan mengikuti pemilu 2019. Ia berjanji hanya ingin menuntaskan tugasnya untuk mengeluarkan Inggris dari Uni Eropa.

Mosi tidak percaya ini sendiri diajukan menyusul negosiasi tentang pengunduran diri Inggris dari Uni Eropa, atau dikenal dengan istilah British Exit (Brexit), yang semakin kacau setelah May memutuskan menunda pemungutan suara Brexit di parlemen kemarin.


May menunda pemungutan suara tersebut salah satunya lantaran proposal perjanjian dengan Uni Eropa terkait Brexit gagasannya kalah suara.


Pengajuan mosi itu semakin memperdalam krisis kepemimpinan yang dihadapi May sejak menjabat sebagai PM pada Juli 2016 lalu.

Nahasnya, kala itu May terpilih menggantikan David Cameron yang mengundurkan diri setelah hasil referendum memutuskan Inggris keluar dari Uni Eropa.

"Saya percaya bahwa Inggris akan lebih kuat, lebih aman, dan lebih baik, ketika berada dalam Uni Eropa. Tetapi, warga Inggris telah membuat keputusan berbeda untuk mengambil langkah lain. Karena itu, saya pikir negara ini butuh pemimpin baru yang bisa membawa Inggris ke arah itu," ucap Cameron pada Juni 2016 lalu di hari dirinya mengundurkan diri seperti dikutip The Guardian.

Dalam pidato perdananya sebagai PM, May berjanji mendukung Brexit dan mencapai kesepakatan terbaik sebelum Inggris benar-benar meninggalkan Uni Eropa.

"Menyusul keputusan kita (Inggris) untuk meninggalkan Uni Eropa, kita akan membentuk peran positif baru bagi diri kita sendiri di dunia ini. Dan kita akan menjadikan Inggris sebuah negara yang berfungsi bukan untuk beberapa orang tertentu, tapi untuk setiap orang dari masing-masing kita," ucap May saat berpidato di kantor perdana menteri di Downing Street 10, seperti dikutip Washington Post.

"Itu akan menjadi misi pemerintah yang saya pimpin dan bersama-sama, kita akan membangun Inggris yang lebih baik lagi."


Sejak itu, Brexit dianggap sebagai mantranya meraih dukungan penuh publik dan kabinetnya dalam menjalan kepemimpinan. Namun, dukungan terhadap May terus berkurang setelah dirinya kalah dalam pemilihan sela pada Juni 2017 lalu.

Pemilihan itu ia gagas dengan harapan mampu mengubur penentangan oposisi terhadap rencana Brexit yang digagasnya.

Alih-alih memperkuat dukungan, partai May kalah dalam pemilihan tersebut dan membuat posisinya kian terdesak di pemerintahan. Sejumlah menteri pun keluar masuk kabinetnya karena bersilang pendapat dengan sang PM.

Dikutip AFP, May sendiri sebelumnya mendukung Inggris untuk tetap berada di Uni Eropa. Namun, perspektif politik itu berubah menyusul tanggung jawabnya melanjutkan hasil referendum ketika dia terpilih menjadi PM.

Theresa May di Ujung Tanduk Karena Kemelut Brexit (EBG)
Perdana Menteri Inggris Theresa May (tengah). (REUTERS/Anthony Devlin/Pool)

May dikenal sebagai perempuan keras kepala. Sifat itu bahkan bisa dilihat dari pendekatannya dalam merampungkan negosiasi Brexit selama ini.

Sejumlah kritikus menganggap keputusannya dalam negosiasi Brexit selama ini dianggap tidak fleksibel dan menyebabkan kebuntuan saat ini.

May memilih menjauhkan diri dari gosip serta pergaulan dengan membuktikan dirinya melalui kerja keras. Sebelum menjabat sebagai pemimpin Inggris, perempuan 62 tahun itu pernah menjabat sebagai menteri dalam negeri pada periode 2010-2016.

Sifatnya yang tertutup disebut sering menjadikan relasinya dengan pemimpin negara lain terasa kaku.

May adalah lulusan Universitas Oxford jurusan Geografi. Di sana, ia bertemu dengan sang suami, Philip May, yang menjadi seorang bankir.


May mulai berkecimpung di dunia politik pada 1998-1999. Dia menjadi perempuan pertama yang terpilih sebagai Pemimpin Partai Konservatif pada 2002 lalu.





Credit  cnnindonesia.com




Rusia Uji Coba Senjata Jet Tempur Canggih MiG-35


Rusia Uji Coba Senjata Jet Tempur Canggih MiG-35
Pesawat jet tempur MiG-35 Rusia. Foto/Kementerian Pertahanan Rusia/YouTube

MOSKOW - Para pilot Rusia telah menguji senjata dan peralatan on-board pesawat jet tempur canggih MiG-35. Kementerian pertahanan setempat menyatakan pesawat itu berhasil melakukan manuver terbang menanjak nyaris vertikal.

"Para pilot pusat penerbangan, bersama dengan para ahli dari perusahaan MiG, telah mengevaluasi kinerja sejumlah sistem senjata air-to-air (udara ke udara)  dan air-to-surface (udara ke permukaan)," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan, yang dilansir Xinhua, Kamis (13/12/2018).

Menurut kementerian tersebut, pilot dan para ahli juga menguji kinerja peralatan elektronik on-board, sistem kontrol avionik terpadu dan stabilitas aerodinamis serta kemampuan manuver.

Pengujian dilakukan di bawah kondisi resistensi intensif terhadap perangkat peperangan elektronik. Kementerian pertahanan mengklaim peralatan di jet tempur  terbukti efektif dalam semua rentang operasional.

Perhatian khusus diberikan untuk menilai efisiensi sistem pengendalian senjata, memeriksa kemampuan dan karakteristik mendeteksi target udara, darat dan target mengambang.

Pada bulan Agustus, Kementerian Pertahanan Rusia menandatangani kontrak dengan perusahaan MiG untuk membeli batch pertama pesawat MiG-35.

Saat ini, perusahaan itu sedang menyelesaikan perakitan akhir pesawat tempur generasi 4++ tersebut dan mempersiapkan tes penerimaannya. Jet tempur multiguna MiG-35 adalah jet versi paling canggih dari MiG-29.

Pada tahun lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa MiG-35 telah meningkatkan kinerja penerbangan dan dilengkapi dengan senjata paling modern dan mampu membidik 10 hingga 30 target secara bersamaan.




Credit  sindonews.com




Slovakia Beli 14 Jet Tempur F-16 AS untuk Gantikan MiG-29 Soviet


Slovakia Beli 14 Jet Tempur F-16 AS untuk Gantikan MiG-29 Soviet
Pesawat jet tempur F-16 Block 70 buatan Lockheed Martin Amerika Serikat. Foto/Lockheed Martin

BRATISLAVA - Slovakia memutuskan untuk membeli 14 unit jet tempur F-16  Block 70/72 dari Lockheed Martin Amerika Serikat (AS) untuk menggantikan pesawat MiG-29 buatan Soviet yang sudah uzur.

Menteri Pertahanan Peter Gajdos telah menandatangani kontrak pembelian tersebut dengan wakil presiden pengembangan bisnis internasional Lokheed Martin, Ana Wugofski, pada hari Rabu.

"Saya senang berada di sini hari ini untuk menyaksikan momen bersejarah yang sangat penting ini," kata Wakil Menteri Luar Negeri AS John J. Sullivan di Bratislava.

"Ini adalah langkah signifikan bagi Slovakia, (termasuk) di dalamnya pertahanannya sendiri, sebagai sekutu penting NATO, dan sebagai langkah maju yang penting dalam hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Slovakia," kata Sullivan, yang dikutip AP, Kamis (13/12/2018).

Empat jet pertama F-16 dijadwalkan akan dikirimkan pada tahun 2022, sisanya pada tahun berikutnya.

Perdana Menteri Slovakia Peter Pellegrini mengatakan negaranya akan membayar lebih dari 1,6 miliar euro (USD1,8 miliar) untuk pembelian pesawat itu. Kesepakatan itu juga termasuk amunisi, pelatihan pilot dan personel lainnya serta layanan logistik.

"Dengan penandatanganan, Slovakia menyatakan siap untuk memenuhi kewajibannya untuk meningkatkan anggaran militernya dan mencapai tujuan dua persen dari produk domestik bruto," kata Pellegrini.



Credit  sindonews.com






Layanan Kereta Malaysia Terbaik Ketiga di Asia



Kereta MRT di Malaysia.
Kereta MRT di Malaysia.
Foto: Wikimedia Commons
Indonesia masuk 10 besar layanan kereta api terbaik di Asia Pasifik.



CB, KUALA LUMPUR -- Layanan kereta api di Malaysia menempati urutan terbaik ke tiga di wilayah negara-negara Asia Pasifik. Media setempat Astro Awani di Kuala Lumpur, Rabu (12/12), menyebutkan peringkat tersebut berdasarkan data yang dikeluarkan World Economic Forum (WEF).


Berdasarkan data tersebut, Malaysia berada di posisi tiga setelah Jepang dan Korea Selatan yang masing-masing unggul di tempat pertama dan kedua. Malaysia memperoleh skor 5,2 dari tujuh.
Jepang dan Korea Selatan masing-masing memperoleh 6,6 dan 5,9. Data tersebut dikumpulkan melalui penelitian yang mengambil empat aspek, yaitu kekerapan, ketepatan masa, kecepatan, dan harga.


Responden diminta memberikan rating satu untuk tidak bagus dan tujuh untuk paling bagus. Turut masuk daftar 10 layanan kereta api terbaik di Asia Pasifik ialah Indonesia, Cina, dan Australia. Layanan kereta api di Malaysia meliputi monorail, kereta api komputer, KLIA Express, LRT dan MRT.



Credit  republika.co.id




Malaysia Di Antara Diskriminasi Rasial dan Desakan Kesetaraan Ras



Ribuan peserta menghadiri unjuk rasa anti-ICERD di Kuala Lumpur, 8 Desember 2018.(Amir Yusof/Channel News Asia)
Ribuan peserta menghadiri unjuk rasa anti-ICERD di Kuala Lumpur, 8 Desember 2018.(Amir Yusof/Channel News Asia)

CB, Jakarta - Pada 8 Desember kemarin, puluhan ribu Muslim Melayu turun ke jalan-jalan di Kuala Lumpur, Malaysia, untuk menentang adopsi konvensi PBB melawan diskriminasi ras di tengah kekhawatiran bahwa hak istimewa yang dinikmati oleh mayoritas Melayu dan status Islam sebagai agama resmi negara akan menjadi terancam.
Ketika Perdana Menteri Mahathir Mohamad berpidato di Majelis Umum PBB pada September 2018, dia berjanji bahwa Malaysia akan meratifikasi semua instrumen inti PBB yang tersisa terkait dengan perlindungan HAM, termasuk Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD). lapor Asia Times, 12 Desember 2018.

Meskipun Mahathir mengakui bahwa ratifikasi tidak akan mudah karena isu ras dan agama di Malaysia yang mayoritas Muslim adalah isu yang sensitif, bagaimanapun janji Mahathir ini disambut baik di dalam maupun di luar negeri sebagai indikasi komitmen pemerintah Pakatan Harapan yang baru terhadap hak asasi manusia, reformasi dan demokratisasi.
Partai-partai oposisi etno-nasionalis dan Islam konservatif, menilai ratifikasi akan mengancam posisi khusus Muslim Melayu, yang mencapai sekitar 60 persen dari populasi dan diberikan status khusus. sebagai bumiputera, atau natif yang mendiami negeri Malaysia, dalam Pasal 153 konstitusi negara.

PM Malaysia Mahathir Mohamad berpidato di Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa di New York pada Jumat, 28 September 2018 waktu setempat. UN News
Setelah berminggu-minggu tekanan oleh kelompok-kelompok pro-Melayu, pemerintah Harapan pimpinan Mahathir berubah haluan, mengumumkan pada akhir November bahwa pemerintah tidak akan meratifikasi ICERD. Demonstrasi hari Sabtu awalnya dimaksudkan sebagai protes terhadap rencana ratifikasi kabinet Pakatan Harapan, tetapi tetap digelar meskipun pemerintah mengundurkan diri pada komitmen sebelumnya untuk menandatangani perjanjian.
Tujuh bulan setelah kekalahan elektoral dari koalisi Barisan Nasional (BN) yang berkuasa, sebuah acara yang digembar-gemborkan sebagai awal dari "Malaysia Baru", sebuah pemerintah multi-etnis baru di negara yang berbasis politik ras, ketika partai oposisi sayap kanan berupaya mengambil hati mayoritas Melayu.
Diselenggarakan oleh koalisi kelompok Muslim Melayu, unjuk rasa hari Sabtu dihadiri oleh para pemimpin dari partai yang berkuasa sebelumnya, Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), dan Parti Islam Se-Malaysia (PAS), keduanya mendesak orang Melayu untuk bersatu untuk merebut kembali kekuasaan politik setelah kegagalan mereka memenangkan pemilihan umum pada Mei.
"Jika Islam terganggu, jika ras (Melayu) terganggu, jika hak kami terganggu, maka kami akan bangkit untuk membela hak kami," kata ketua umum UMNO Ahmad Zahid Hamidi kepada yang hadir. Mantan Perdana Menteri Najib Razak dan istrinya, Rosmah Mansor, juga berpartisipasi dalam rapat umum, di mana keduanya tengah menghadapi dakwaan atas korupsi.

Peserta pawai Anti-ICERD menggelar Salat Dzuhur berjamaah di Sogo, Kuala Lumpur, 8 Desember 2018.[Malay Mail]
Lautan pendukung UMNO dan PAS berpakaian putih berkumpul di alun-alun Merdeka di ibukota untuk Salat Ashar, memegang plakat menuntut perlindungan hak-hak mereka dengan teriakan "Allahuakbar" dan "Tolak ICERD". Menurut perkiraan polisi, media melaporkan 55.000 peserta menghadiri rapat umum.
Laporan media lokal lainnya menyatakan bahwa sebagian besar peserta pawai melakukan perjalanan dengan bus ke Kuala Lumpur dari markas pertahanan timur laut Kelantan dan Terengganu di PAS. Menjelang pertemuan massal, tetangga Singapura mengeluarkan travel advice ke Malaysia.

Setelah kerusuhan Melayu-Malaysia yang mematikan pada tahun 1969, kebijakan tindakan afirmatif berbasis ras, yang dikenal sebagai Kebijakan Ekonomi Baru yang dimuat dalam Pasal 163 Konstitusi Negara, dengan memberikan orang-orang Melayu perumahan yang terjangkau, beasiswa universitas dan kontrak pemerintah dalam upaya untuk menghapuskan kemiskinan. Sekarang, banyak orang dalam komunitas Melayu tampaknya percaya bahwa ICERD akan membahayakan kebijakan-kebijakan mayoritas yang mendukung Melayu sejak puluhan tahun.
Dikutip dari Malay Mail, Pasal 153 Konstitusi Malaysia memuat hak-hak istimewa Bumiputera. Pasal 153 ayat 2 berbunyi, "Adalah tanggung jawab Yang Di-Pertuan Agong untuk menjamin posisi Melayu dan Bumiputera di seluruh negara Sabah dan Sarawak dan kepentingan sah dari komunitas lain sesuai dengan ketentuan Pasal ini".
Kemudian Pasal 153 ayat 2 berbunyi: "Yang Di-Pertuan Agong haru akan menjalankan fungsinya di bawah Konstitusi ini dan hukum federal dengan cara yang mungkin diperlukan untuk menjaga posisi khusus orang-orang Melayu dan penduduk asli dari salah satu Negara Sabah dan Sarawak dan untuk memastikan hak untuk orang Melayu dan penduduk asli dari salah satu negara bagian Sabah dan Sarawak dengan proporsi demikian dan beliau menganggap posisi yang wajar dalam pelayanan publik, beasiswa dan pelatihan, serta izin dan lisensi".

Peserta pawai anti-ICERD di Kuala Lumpur, Malaysia, 8 Desember 2018.[Free Malaysia Today]
Dikutip dari ohchr.org, PBB pada 4 Januari 1969 menerbitkan International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination atau ICERD berdasarkan resolusi yang diratifikasi pada 21 Desember 1965. Pada pokoknya konvensi ini menegaskan perlunya menghapus diskriminasi rasial dan doktrin superioritas berdasarkan diferensiasi rasial dan bahwa diskriminasi antara manusia atas dasar ras, warna kulit atau asal etnis merupakan penghalang bagi hubungan persahabatan dan damai di antara negara-negara dan mampu mengganggu perdamaian dan keamanan di antara orang-orang dan keharmonisan orang-orang yang hidup berdampingan bahkan dalam satu dan negara yang sama.
Dennis Ignatius, seorang diplomat kawakan Malaysia, seperti dikutip dari Asia Times menggambarkan ICERD sebagai sebuah konvensi aspirasional daripada perjanjian yang mengikat di mana para penandatangan diberikan kelonggaran luas untuk membuat pengecualian bagi diri mereka sendiri guna memenuhi hukum lokal mereka sendiri, seperti hak istimewa secara konstitusional yang dinikmati oleh orang Melayu.
"ICERD telah, tidak diragukan lagi, telah memberikan pukulan politik yang serius kepada pemerintah (Pakatan Harapan) dan juga mengizinkan UMNO-PAS untuk memoles kredibilitas mereka sebagai pembela utama dari semua hal berunsur Melayu," tulis Ignatius.

Pawai 812 membuktikan oposisi Malaysia dapat memobilisasi puluhan ribu pendukung, sebuah unjuk kekuatan yang dapat menempatkan Pakatan Harapan pada tumitnya bahkan ketika PH memberikan konsesi seperti menarik kembali janji ratifikasi ICERD oleh PM Malaysia di tengah rencana untuk mempertahankan kebijakan afirmatif.
Bahkan Mahathir Mohammad menjauhkan diri dari acara yang digelar Komisi HAM Malaysia (Suhakam) untuk pro ICERD pada 9 Desember yang dihadiri oleh sekitar 500 orang. Mahathir dijadwalkan untuk hadir tetapi membatalkan konferensi pers sehari sebelumnya, dan ini menegaskan pemerintahnya memilih untuk mengambil sikap yang berbeda tentang ratifikasi. Sementara para aktivis hak asasi manusia tentu saja menyesalkan pemerintah Malaysia mengubah haluan pada diskriminasi rasial.



Credit  tempo.co





Kanada Ultimatum AS Tidak Politisasi Kasus Ekstradisi Bos Huawei


Kanada Ultimatum AS Tidak Politisasi Kasus Ekstradisi Bos Huawei
Kanada memperingatkan AS untuk tidak mempolitisasi kasus ekstradisi bos Huawei Meng Wanzhou. Foto/Istimewa

OTTAWA - Menteri Luar Negeri Kanada Chrystia Freeland memperingatkan Amerika Serikat (AS) untuk tidak mempolitisasi ekstradisi bos Huawei Meng Wanzhou. Peringatan itu dikeluarkan setelah Presiden Donald Trump mengatakan ia dapat campur tangan dalam urusan eksekutif asal China itu yang ditahan Kanada atas permintaan Washington.

Freeland juga mengatakan kepada wartawan bahwa warga negara Kanada bisa mendapat masalah di China. Pihak berwenang di China sudah menahan mantan diplomat Michael Kovrig pada Senin lalu.

Para pejabat mengatakan China sejauh ini tidak mengaitkan penahanan Kovrig dengan penangkapan Kepala Staf Huawei Technologies Co Ltd Meng Wanzhou di Vancouver pada 1 Desember lalu yang membuat marah Beijing. Namun para ahli diplomatik Kanada mengatakan mereka tidak ragu bahwa kedua kasus itu terkait.

Freeland menegaskan bahwa proses hukum tidak boleh dibajak untuk tujuan politik dan pengacara Meng memiliki pilihan untuk mempermasalahkan pernyataan Trump jika mereka memutuskan melawan ekstradisi.

"Mitra ekstradisi kami seharusnya tidak berusaha mempolitisasi proses ekstradisi atau menggunakannya untuk tujuan lain selain mengejar keadilan dan mengikuti aturan hukum," katanya ketika ditanya tentang komentar Trump seperti dikutip dari Reuters, Kamis (13/12/2018).

Kata-katanya menandai momen lain yang berpotensi menyulitkan hubungan antara Kanada dan AS, yang sangat tegang selama lebih dari satu tahun pembicaraan untuk merundingkan pakta perdagangan Amerika Utara yang baru.

Dalam kesempatan itu Freeland juga menyatakan keprihatinan yang mendalam atas kasus Kovrig. Ia mengatakan seorang pria Kanada lain yang tidak disebut namanya telah menyerukan Ottawa mengajukan pertanyaan tentang dirinya kepada pejabat China.

"Kami belum bisa melakukan kontak dengannya sejak dia memberi tahu kami tentang ini," katanya.

"Kami bekerja sangat keras untuk memastikan keberadaannya dan kami juga telah mengangkat kasus ini dengan pihak berwenang China," imbuhnya.

Para pejabat pemerintah mengatakan mereka telah melihat peningkatan dalam sentimen anti-Kanada secara online dan di China serta telah mengkomunikasikan kekhawatiran tentang keselamatan staf diplomatik kepada pemerintah China, yang meningkatkan keamanan sebagai jawaban.

"Kami secara umum telah memberi tahu personil kami di Beijing dan di konsulat kami untuk mengambil tindakan ekstra," kata seorang pejabat.

Urusan Meng telah memburuk hubungan Kanada dengan China pada saat Ottawa berusaha untuk meningkatkan perdagangan bilateral.

Meng sendiri telah dibebaskan dengan jaminan oleh pengadilan Kanada pada hari Selasa lalu dan akan kembali muncul di hadapan hakim pada 6 Februari nanti.


Sebelumnya Trump mengatakan kepada Reuters dia akan campur tangan dalam kasus Departemen Kehakiman AS terhadap Meng jika itu akan membantu kepentingan keamanan nasional atau menutup kesepakatan perdagangan dengan China. 

Jaksa AS menuduh Meng menipu bank-bank multinasional tentang transaksi terkait Iran, menempatkan bank-bank pada risiko melanggar sanksi AS. Namun dia mengatakan dia tidak bersalah.

AS belum membuat petisi ekstradisi formal. Setelah itu, jika seorang hakim Kanada berkuasa atas permintaan tersebut, menteri kehakiman Kanada harus memutuskan apakah akan mengekstradisi Meng ke Amerika Serikat.

Pejabat pemerintah Kanada sebelumnya mengatakan bahwa Meng memiliki banyak opsi hukum untuk melawan ekstradisi dan prosesnya bisa memakan waktu bertahun-tahun.

Menteri kehakiman dapat menolak permintaan AS jika mereka anggap telah dibuat untuk tujuan yang tidak benar, kata seorang pejabat.


Credit  sindonews.com



Soal Jamal Khashoggi, Trump Kukuh Bela Mohammed bin Salman



Donald Trump dan Mohammed bin Salman di Amerika Serikat, Selasa, 20 Maret 2018. [Arab News]
Donald Trump dan Mohammed bin Salman di Amerika Serikat, Selasa, 20 Maret 2018. [Arab News]

CB, Jakarta - Presiden AS Donald Trump menegaskan ia tetap membela Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman meskipun CIA menyimpulkan bahwa ia memerintahkan pembunuhan Jamal Khashoggi.
Donald Trump menolak berkomentar apakah Putra Mahkota Mohammed bin Salman terlibat dalam pembunuhan, tetapi ia memberikan kemungkinan dukungannya yang paling eksplisit untuk pangeran sejak kematian Khashoggi lebih dari dua bulan lalu, menurut laporan Reuters, 12 Desember 2018.

"Dia adalah pemimpin Arab Saudi. Mereka telah menjadi sekutu yang sangat baik," kata Trump dalam sebuah wawancara di Oval Office Gedung Putih.
Ketika ditanya apakah membela kerajaan berarti juga membela sang pangeran, Trump menjawab,"Ya, pada saat ini, tentu saja."

Sejumlah jurnalis freelance Indonesia melakukan aksi damai di depan Kedutaan Besar Arab Saudi, Jakarta, Jumat, 19 Oktober 2018. Aksi ini menuntut kejelasan atas hilangnya jurnalis Arab Saudi, Jamal Khashoggi, setelah memasuki Konsulat Jenderal Arab Saudi di Turki pada 2 Oktober lalu. TEMPO/Muhammad Hidayat
Sementara itu beberapa anggota keluarga kerajaan Arab Saudi sedang berupaya untuk mencegah MBS menjadi raja, sumber yang dekat dengan istana mengatakan kepada Reuters, dan percaya bahwa Amerika Serikat dan Trump dapat memainkan peran yang menentukan.

"Saya belum mendengarnya," kata Trump."Sejujurnya, saya tidak dapat berkomentar karena saya belum mendengarnya sama sekali. Bahkan, jika ada, saya mendengar bahwa dia sangat berkuasa."

Presiden Donald Trump bersama dengan Pangeran Arab Saudi Mohammed bin Salman di Gedung Putih, Washington, 20 Maret 2018. REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo
Ketika Trump mengutuk pembunuhan Khashoggi, seorang warga AS dan kolumnis Washington Post yang sering mengecam MBS, ia juga membeberkan bagaimana MBS telah memberi keuntungan kepada AS.
Trump kembali menegaskan pada Selasa bahwa putra mahkota dengan keras menyangkal keterlibatan dalam pembunuhan yang telah memicu kemarahan seluruh dunia.

Trump telah mendapat kecaman keras dari sesama anggota Partai Republik di Senat mengenai masalah ini, terutama setelah Direktur CIA Gina Haspel memberi penjelasan kepada mereka. Bulan lalu, CIA memaparkan hasil tinjauannya bahwa Mohammed bin Salman memerintahkan pembunuhan Jamal Khashoggi, kesimpulan yang disebut Trump sangat prematur.


Credit  tempo.co



Pejabat intelijen: peretasan China terhadap AS semakin marak


computers . ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/pras.



New York  (CB) - Pejabat intelijen Amerika Serikat mengatakan pada Selasa bahwa gerakan dunia maya China di Amerika Serikat meningkat dalam beberapa bulan belakangan.

Gerakan itu disebut-sebut mengincar prasarana mendasar dan kemungkinan adalah upaya meletakkan dasar bagi serangan gangguan pada masa depan.

"Anda mengkhawatirkan bahwa mereka sedang menyiapkan prasarana sangat penting dan berusaha melakukan gangguan operasi, yang paling akan dikhawatirkan," kata pejabat Badan Keamanan Nasional Rob Joyce pada konferensi keamanan maya Wall Street Journal.

Joyce, mantan penasihat Gedung Putih untuk Presiden Donald Trump menyangkut dunia maya, tidak memberikan rincian. Juru bicara NSA mengatakan Joyce mengacu pernyataannya itu pada serangan digital terhadap sektor energi, keuangan, transportasi dan kesehatan AS.

Pernyataan tersebut penting karena keluhan-keluhan AS soal peretasan China sejauh ini memusatkan perhatian pada pemata-mataan dan pencurian hak cipta, bukan pada kemungkinan gangguan terhadap infrastruktur utama.

China berkali-kali membantah tudingan AS bahwa pihaknya melakukan serangan dunia maya.

Pernyataan Joyce bersamaan dengan upaya para jaksa untuk, secepatnya pekan ini, mengungkap putaran baru dakwaan terhadap sejumlah warga negara China atas peretasan bermuatan kejahatan.

Jaksa diperkirakan mengeluarkan dakwaan bahwa para peretas China terlibat dalam operasi pemata-mataan dunia maya yang disebut dengan "Cloudhopper". Operasi itu dicurigai membidik perusahaan-perusahaan penyedia layanan teknologi beserta para pelanggannya, menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.

Kongres AS sedang mengkaji tuduhan soal peningkatan kegiatan peretasan China.

Sejumlah pejabat tinggi Departemen Keamanan Dalam Negeri serta Departemen Kehakiman dijadwalkan memberikan kesaksian pada Rabu dalam sidang Komite Peradilan Senat, yang bertema "Spionase Nontradisional China Terhadap Amerika Serikat: Ancaman dan Kemungkinan Tanggapan Kebijakan".



Credit  antaranews.com





Arab Saudi dan 6 Negara Laut Merah Ingin Bentuk Aliansi Baru


Arab Saudi dan 6 Negara Laut Merah Ingin Bentuk Aliansi Baru
Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir.Foto/REUTERS

RIYADH - Arab Saudi dan enam negara di kawasan Laut Merah dan Teluk Aden sedang berupaya untuk membentuk aliansi politik baru. Upaya pembentukan aliansi ini mengisyaratkan persaingan dengan Iran, Turki dan Qatar.

Perwakilan dari Mesir, Djibouti, Somalia, Sudan, Yaman dan Yordania telah berkumpul di Riyadh pada hari Rabu untuk mendiskusikan inisiatif tanpa mencapai kesepakatan akhir. Sebuah tim ahli diharapkan akan bertemu segera di Kairo untuk pembicaraan teknis.

"Ini adalah bagian dari upaya kerajaan untuk melindungi kepentingannya dan kepentingan tetangganya serta untuk menstabilkan wilayah tempat kita hidup dan mencoba menciptakan sinergi antara berbagai negara," kata Menteri Luar Negeri Saudi Adel al-Jubeir mengatakan kepada wartawan setelah seharian mengikuti rapat tertutup.

"Semakin banyak kerja sama dan koordinasi yang Anda miliki di antara negara-negara di kawasan ini, pengaruh luar yang negatif akan bekurang di wilayah ini," ujarnya, seperti dikutip Reuters, Kamis (13/12/2018).

Arab Saudi dan sekutunya di Teluk; Uni Emirat Arab, melihat garis pantai Tanduk Afrika sebagai garis keamanan barat mereka. Saudi dan sekutunya itu khawatir musuh akan mendapatkan pijakan di wilayah tersebut.

Laut Merah juga mencakup selat Bab al-Mandeb, di mana diperkirakan 3,2 juta barel minyak per hari diangkut menuju Eropa, Amerika Serikat dan Asia. Dalam beberapa tahun terakhir, jalur laut telah ditargetkan oleh perompak dan milisi Houthi Yaman.

Jubeir mengatakan pertemuan di Riyadh juga membahas peningkatan perdagangan dan pelestarian lingkungan.

Sebagai bagian dari dorongan untuk mendiversifikasi ekonominya dari minyak, Arab Saudi telah mengumumkan beberapa mega proyek di sepanjang Laut Merah, termasuk zona bisnis senilai USD500 miliar yang dibagi dengan Mesir dan Yordania. Riyadh juga membangun fasilitas untuk wisata mewah di kawasan tersebut. 



Credit  sindonews.com




PM Israel Bilang Usik Saudi akan Membuat Dunia dalam Bahaya


PM Israel Bilang Usik Saudi akan Membuat Dunia dalam Bahaya
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Foto/REUTERS

YERUSALEM - Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengecam pembunuhan jurnalis pembangkang Arab Saudi, Jamal Khashoggi, sebagai kejadian mengerikan. Namun dia menegaskan bahwa mengusik Riyadh akan menempatkan dunia dalam bahaya.

"Apa yang terjadi di Istanbul tidak kurang mengerikan. Tetapi itu seimbang dengan pentingnya Arab Saudi dan peran yang dimainkannya di Timur Tengah," kata Netanyahu kepada wartawan di sebuah acara di Yerusalem, hari Rabu.

"Karena, jika Arab Saudi akan mengalami ketidakstabilan, dunia, bukan Timur Tengah, akan menjadi tidak stabil," kata Netanyahu," lanjut Netanyahu, yang dikutip Reuters, Kamis (13/12/2018).

Khashoggi, seorang jurnalis pengkritik Riyadh dan kolumnis untuk Washington Post, menghilang pada 2 Oktober setelah mengunjungi Konsulat Saudi di Istanbul untuk mendapatkan dokumen pernikahan. Pemerintah Saudi mengonfirmasi wartawan itu terbunuh di konsulat oleh "operasi nakal" yang melibatkan oknum intelijen.

Tanggapan Netanyahu mirip dengan komentar yang dibuat oleh Presiden AS Donald Trump selama wawancara dengan Reuters.

"Saya benar-benar berharap bahwa orang-orang tidak akan menyarankan bahwa kita seharusnya tidak mengambil ratusan miliar dolar yang akan mereka sapu ke Rusia dan ke China, atau kedua-duanya, daripada memberikannya kepada kami," kata Trump, saat membahas kasus pembunuhan Khashoggi.

"Anda berbicara tentang ratusan ribu pekerjaan. Anda berbicara tentang kontrak militer dan lainnya yang sangat besar. Saya harap itu tidak akan menjadi rekomendasi," ujarnya.

Para pejabat Turki pada pekan lalu mengatakan bahwa kantor kejaksaan Istanbul telah menyimpulkan bahwa Saud al-Qahtani, seorang pembantu utama untuk Pangeran Mahkota Saudi Mohammed bin Salman, dan Jenderal Ahmed al-Asiri, yang menjabat sebagai wakil kepala intelijen, berada di antara para perencana pembunuhan Khashoggi.

Saudi telah menegaskan Pangeran Mohammed tidak mengetahui tentang rencana pembunuhan itu. Riyadh juga telah berkali-kali membantah bahwa calon raja Saudi itu terlibat dalam pembunuhan tersebut. 


Credit  sindonews.com


Pemukim Yahudi Sebar Poster Provokatif 'Bunuh Abbas'


Presiden Palestina Mahmoud Abbas
Presiden Palestina Mahmoud Abbas
Foto: AP Photo/Richard Drew
Palestina mengutuk perilaku provokatif para pemukim Yahudi yang menyerang Abbas.



CB, GAZA -- Pemukim Yahudi garis keras menggantung poster-poster Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, di Tepi Barat. Poster-poster itu tertempel di blok beton di persimpangan Huwwara dekat kota Nablus.


Dilansir dari Al-Jazeera, tentara Israel yang ditempatkan di daerah itu tidak mencopot poster-poster ini. Dalam sebuah pernyataan, Otoritas Palestina mengatakan poster ancaman untuk membunuh Abbas telah melintasi semua garis merah.

Dalam pertemuan di Ramallah, Dewan Menteri PA mengutuk perilaku provokatif para pemukim Yahudi yang menyerang Abbas. Mereka mengatakan pemukim Yahudi mengambil ancaman dengan sangat serius.


Sekretaris Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Saeb Erekat, menyebut ancaman terhadap Abbas sebagai deklarasi pembunuhan publik terhadap jalan damai yang dikejar oleh presiden dan pemimpin Palestina. "Ini adalah seruan untuk menyeret kawasan itu ke bentrokan dan kekerasan, yang mana pemerintah dan Presiden AS Donald Trump akan membertanggungjawabkan,'' kata Erekat dalam sebuah pernyataan, dilansir dari Al-Jazeera, Rabu (12/12).


Perdana Menteri Rami Hamdallah menyerukan kepada masyarakat internasional untuk juga menyuarakan kecamannya. Ia mengatakan pemerintah Israel sepenuhnya bertanggung jawab atas konsekuensi dari apa yang disebut sebagai 'provokasi-provokasi' untuk membunuh presiden.

Dewan juga mengutuk serangan Israel pada Senin (10/12) terhadap kota-kota dan desa-desa yang masuk Area A. Wilayah tersebut ditentukan oleh Persetujuan Oslo berada di bawah kendali sipil dan keamanan Palestina.


Sebelumnya kendaraan militer dan tentara Israel melakukan serangan di Ramallah, ibu kota de facto PA. Mereka menyerbu markas besar kantor berita resmi Wafa dan mencegah staf meninggalkan gedung.


Penggerebekan itu dilakukan untuk mencari tersangka yang menembak dan melukai tujuh pemukim Yahudi pada Ahad (9/12) malam dari sebuah kendaraan yang bergerak di dekat pemukiman ilegal Ofra, sebelah timur Ramallah. Puluhan warga Palestina terluka akibat serangan pasukan Israel menggunakan gas air mata, peluru karet dan peluru tajam.




Credit  republika.co.id




Kelompok HAM Rilis Video Militer Israel Tembaki Warga


Tentara Israel menangkap pemuda Palestina (ilustrasi)
Tentara Israel menangkap pemuda Palestina (ilustrasi)
Foto: AFP
Tembakan dimaksudkan membubarkan warga Palestina yang memprotes serangan Israel.



CB, YERUSALEM -- Kelompok HAM Israel merilis sebuah video yang menampilkan pasukan Israel sedang menembaki seorang warga Palestina yang tampak menderita gangguan mental di Tepi Barat. Warga tersebut diketahui bernama Mohammed Hossam Habaly berusia 18 tahun. Kepalanya ditembak oleh tentara Israel di kota Tulkarm pekan lalu.

Dilansir kantor berita Turki, Anadolu Agency, Kamis (13/12), militer Israel mengklaim bahwa pemuda Palestina itu terbunuh dalam situasi yang sedang berkecamuk di daerah tersebut. Namun, kelompok HAM Israel B'tselem menyebut, pasukan Israel menembakkan peluru berlapis karet dan gas air mata.

Tembakan tersebut untuk membubarkan warga Palestina yang melempar batu, yang berkumpul untuk memprotes serangan Israel. Dalam sebuah pernyataan, B'tselem mengatakan 30 tentara bergerak ke Tulkarm barat di mana beberapa warga Palestina berdiri, termasuk Habaly.

"Seorang perwira Israel dan dua tentara maju ke arah pemuda Palestina dan melepaskan empat atau lima tembakan," kata pernyataan itu.

Habaly adalah warga terakhir yang meninggalkan lokasi protes. Namun saat hendak mengambil langkah, dia ditembak di kepala dari belakang, dari jarak sekitar 80 meter.

B'tselem juga menyatakan, rekaman video yang dipasang di Tulkarm barat mempertontonkan bahwa daerah tersebut sangat tenang dan tidak ada bentrokan yang terjadi dengan tentara Israel. Di sisi lain, militer Israel menyebut pembunuhan itu sedang diselidiki polisi militer.

"Ketika penyelidikan selesai, temuannya akan diperiksa oleh penuntut militer," kata B'tselem lagi, dalam sebuah pernyataan.


Credit  republika.co.id





Bocah Palestina Tewas Akibat Bentrokan dengan Militer Israel


Bocah Palestina Tewas Akibat Bentrokan dengan Militer Israel
Ilustrasi bentrokan di Jalur Gaza. (Reuters/Ibraheem Abu Mustafa)


Jakarta, CB -- Ahmed Abu Abed, seorang bocah Palestina berusia empat tahun, tewas setelah terluka dalam bentrokan antara militer Israel dan pemrotes di timur Khan Yunis, perbatasan Jalur Gaza, pada Rabu (12/12).

"Ahmed Abu Abed berusia empat tahun dan delapan bulan tewas akibat terluka di Khan Yunis pada Jumat pekan lalu," ucap juru bicara Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, Ashraf al-Qudra, melalui pernyataan.

Qudra tak menjelaskan informasi detail bagaimana Abed terluka. Namun, sang paman, Bassem, mengatakan kepada AFP bahwa Abed terluka akibat pecahan peluru ketika ayahnya tertembak selama demonstrasi rutin di wilayah itu.


Pemakaman Abed dikabarkan akan dilakukan hari ini.


Sementara itu, militer Israel (IDF) menyatakan pihaknya tengah meninjau lebih lanjut insiden ini.

Mereka menuduh Hamas, salah satu fraksi besar Palestina yang sempat menguasai Gaza, menggunakan warga sipil sebagai tameng untuk menyerang Israel.


"Organisasi teroris Hamas secara keji menggunakan warga Gaza, terutama perempuan dan anak-anak, sebagai tameng manusia dengan menempatkan mereka di garis depan serangan kekerasan dan teror," demikian pernyataan militer Israel seperti dikutip AFP.

"Menghadapi kenyataan ini, IDF telah melakukan segala kemungkinan untuk menghindari segala risiko yang membahayakan anak-anak."

Insiden ini menambah panjang daftar warga Palestina yang tewas di tangan tentara Israel.


Sedikitnya 230 warga Palestina tewas di tangan militer Israel sejak demonstrasi besar-besaran rutin pada 30 Maret lalu. Sementara itu, seorang personel militer Israel tewas dalam periode yang sama.

Dalam demonstrasi itu, warga Palestina menuntut kembali ke tanah mereka yang sampai saat ini masih diduduki Israel. Sejumlah warga sipil meninggal akibat ditembak prajurit Israel.

Pada awal November lalu, Mohammad Habali, 22, seorang warga Palestina dilaporkan tewas ditembak prajurit Israel dalam bentrokan di Tepi Barat.

Habali dilaporkan tewas tertembak ketika pasukan Israel melakukan razia di Kota Tulkarm, utara Tepi Barat, pada Selasa (4/11) dini hari.



Credit  cnnindonesia.com





AS Peringatkan Turki Tidak Serang Militan Kurdi di Suriah


AS Peringatkan Turki Tidak Serang Militan Kurdi di Suriah
Foto/Ilustrasi/Istimewa

WASHINGTON - Pentagon meminta Turki untuk tidak menindaklanjuti ancaman untuk menyerang pasukan yang didukung Amerika Serikat (AS) di Suriah. Pentagon memperingatkan bahwa serangan tersebut bisa mengancam personil AS dan menggagalkan perang melawan ISIS.

"Tindakan militer sepihak ke Suriah timur laut oleh pihak manapun, terutama karena personel AS mungkin ada atau di sekitarnya, adalah keprihatinan serius. Kami merasa tindakan seperti itu tidak dapat diterima," kata juru bicara Departemen Pertahanan AS, Komandan Sean Robertson.

"Kami percaya dialog adalah satu-satunya cara untuk mengamankan daerah perbatasan secara berkelanjutan, dan percaya bahwa operasi militer yang tidak terkoordinasi akan merusak kepentingan bersama," tambahnya seperti dikutip dari CNN, Kamis (13/12/2018).

Sebelumnya, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan dalam sebuah pidato yang disiarkan televisi bahwa pasukan Turki akan meluncurkan operasi militer di timur Euphrates, Suriah, sebuah operasi yang ditujukan untuk menargetkan militan Kurdi.

Pasukan AS di Suriah secara teratur bekerja dengan unsur-unsur Kurdi dari Pasukan Demokrat Suriah sebagai bagian dari kampanye mereka melawan ISIS.

Turki melihat semua pasukan Kurdi di Suriah Utara sebagai perpanjangan dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK), terdaftar sebagai kelompok teror oleh AS dan Uni Eropa. AS tidak berbagi pandangan yang sama dengan Turki.

"Target kami jelas bukan pasukan Amerika. Ini adalah anggota organisasi teror yang beroperasi di kawasan itu. Saya ingin menekankan ini," Erdogan menambahkan, mengatakan bahwa dia mengharapkan operasi itu dimulai dalam beberapa hari.


Menteri Pertahanan AS James Mattis baru-baru ini mengarahkan pasukan AS untuk membangun serangkaian pos pengamatan di wilayah perbatasan Suriah timur laut sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi ketegangan antara Turki dan Pasukan Demokrat Suriah yang didukung Washington.

Dua pejabat AS mengatakan kepada CNN bahwa sementara AS telah mengamati pasukan tambahan Turki yang tiba di daerah itu, pada titik ini Turki dinilai tidak memiliki pasukan yang cukup di daerah tersebut untuk melakukan jenis operasi dalam garis waktu yang diinginkan Erdogan.

Namun ancaman penembakan lintas batas tetap terbuka, berpotensi menempatkan pasukan AS yang ada di sana dalam bahaya.

Bentrokan lintas batas sebelumnya menyebabkan Pasukan Demokrat Suriah menangguhkan serangan mereka terhadap kota Hajin yang dikuasai ISIS, benteng terakhir kelompok teror yang tersisa di timur Sungai Eufrat.

"Kampanye melawan ISIS belum berakhir. Pasukan koalisi bekerja erat dengan Pasukan Demokrat Suriah yang berada di tengah-tengah operasi serangan terhadap ISIS di Lembah Sungai Eufrat Tengah," kata Robertson, juru bicara Pentagon.

"Kita tidak boleh dan tidak dapat membiarkan ISIS bernafas pada titik kritis ini atau kita akan membahayakan keuntungan signifikan yang telah kita buat bersama mitra-mitra Koalisi kita dan berisiko membiarkan ISIS bangkit kembali," tambahnya. 



Credit  sindonews.com




Erdogan: Turki akan Gelar Operasi Militer di Suriah


Recep Tayyip Erdogan
Recep Tayyip Erdogan
Foto: EPA
Serangan militer ditujukan kepada kelompok Kurdi.



CB, ANKARA -- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan Turki akan memulai operasi militer di timur Sungai Eufrat di Suriah utara dalam beberapa hari. Pernyataan ini disampaikan Erdogan dalam pidatonya di KTT Industri Pertahanan Turki di Ankara pada Rabu (12/12).
"Sudah saatnya untuk menyadari keputusan kami untuk memusnahkan kelompok-kelompok teror di timur Eufrat," kata Erdogan, dikutip Hurriyet Daily News.

"Kami akan memulai operasi militer di timur Sungai Eufrat dalam beberapa hari, untuk menyelamatkannya dari kelompok teroris separatis. Target Turki bukan tentara AS, tetapi para anggota kelompok teror," papar Erdogan, mengacu pada kelompok People's Protection Units (YPG) yang didukung AS.



Pada Selasa (11/12), Pentagon mengumumkan pos pengamatan AS di Suriah utara telah didirikan, meskipun Turki telah meminta untuk membatalkan pendirian itu. Pos tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pertikaian antara tentara Turki dan pasukan YPG yang didukung AS.

AS telah lama mengeluh bahwa ketegangan antara Turki dan YPG yang merupakan bagian dari Syrian Democratic Forces (SDF), telah memperlambat kemajuan dalam memerangi ISIS.


Namun Erdogan menegaskan, kini sudah tidak ada lagi ancaman ISIS di Suriah.
Ia menuduh AS telah dengan sengaja menunda rencana Turki untuk membersihkan Kota Manbij di Suriah dari anggota YPG.


"Jelas tujuan dari pos pengamatan AS di Suriah bukan untuk melindungi negara kami dari teroris tetapi melindungi teroris dari Turki," ungkapnya.

Juru bicara Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), Omer Celik mengatakan langkah pendirian pos pengamatan akan dilihat oleh Turki sebagai sebuah dukungan baru untuk elemen teror di Suriah. "Kami tidak melihat pendekatan mereka sebagai pendekatan yang bermaksud baik," kata Celik, Selasa (11/12).

Tentara Turki sejak 2016 telah meluncurkan dua operasi militer di Suriah. Operasi militer terakhir dilakukan di kota perbatasan Afrin untuk melawan YPG pada Maret lalu.

Ankara menganggap YPG sebagai cabang dari Kurdistan Workers' Party (PKK), yang terdaftar sebagai organisasi teroris oleh Turki, AS, dan Uni Eropa. Turki juga merasa skeptis terkait rencana AS untuk melatih sekitar 40 ribu penduduk di Suriah timur laut.

Pekan lalu, Kepala Staf Gabungan AS Jenderal Joseph Dunford mengatakan AS perlu melatih sekitar 40 ribu militan lokal untuk memberikan stabilitas di Suriah.



Credit  republika.co.id




Duga AS Beraksi 2019, Khamenei Minta Bangsa Iran Bersatu


Duga AS Beraksi 2019, Khamenei Minta Bangsa Iran Bersatu
Pemimpin Agung Iran Ayatollah Ali Khamenei. Foto/REUTERS

TEHERAN - Pemimpin Agung Ayatollah Ali Khamenei meminta bangsa Iran tetap bersatu. Dia menduga Amerika Serikat (AS) akan berkasi dengan meluncurkan plot melawan Iran pada 2019 mendatang.

Khamenei curiga Washington akan mengeksploitasi perpecahan di Iran.

Iran sedang berjuang mengatasi masalah ekonomi akibat dipulihkannya sanksi Amerika Serikat (AS) setelah Presiden Donald Trump untuk menarik Washington keluar dari kesepakatan nuklir 2015 yang diteken antara Iran dan enam kekuatan dunia (AS, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman dan China).

"Setiap orang harus waspada, karena musuh kami; Amerika, licik dan jahat...dan mungkin memiliki rencana untuk 2019," kata Khamenei dalam sebuah pidato, yang teksnya di-posting di situsnya.

"Tapi kami lebih kuat dari mereka dan mereka akan gagal seperti di masa lalu," lanjut dia, yang dikutip Reuters, Kamis (13/12/2018).

Mata uang Rial Iran telah jatuh sekitar 60 persen dari nilainya pada tahun 2018, karena warga di negara itu gencar mencari dolar dan koin emas untuk melindungi tabungan mereka. Ketegangan dan protes pekerja telah meningkat karena sanksi telah memacu inflasi dan pengangguran.

"Saran saya kepada bangsa Iran, terutama kaum muda dan berbagai organisasi negara, (kaum) profesional atau politisi, adalah berhati-hati dan tidak membuat masalah lebih mudah bagi musuh," kata Khamenei.

Iran menuduh Amerika Serikat, Israel, saingan regionalnya Arab Saudi serta lawan-lawan pemerintah yang tinggal di pengasingan, telah mengobarkan kerusuhan di negara para Mullah tersebut.



Credit  sindonews.com




PBB: dua peluncur rudal yang ditemukan di Yaman sepertinya dari Iran


Dua wanita dan anak-anak yang mengungsi akibat pertempuran di kota pelabuhan Laut Merah Hodeidah menunggu di pusat pendaftaran pengungsi di Sanaa, Yaman, Rabu (27/6/2018). (REUTERS/Khaled Abdullah)



Perserikatan Bangsa-Bangsa (CB) - Dua unit peluncur misil anti-tank yang ditemukan koalisi militer pimpinan Saudi di Yaman tampaknya telah diproduksi di Iran tahun 2016 dan 2017, menurut laporan rahasia PBB yang dilihat Reuters pada Selasa.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres tidak secara khusus menyatakan apakah penemuan unit-unit peluncur peluru kendali tersebut di Yaman merupakan pelanggaran atas resolusi PBB yang berlaku efektif pada Januari 2016. Resolusi itu mencegah Iran mengimpor atau mengekspor senjata atau bahan-bahan terkait jika Dewan Keamanan tidak memberikan persetujuan.

"Sekretariat menemukan bahwa unit-unit peluncur misil itu memiliki karakteristik buatan Iran dan tahun produksinya tertera tahun 2016 dan 2017," kata Guterres dalam laporan dua tahunannya kepada Dewan Keamanan mengenai implementasi sanksi-sanksi atas Iran.

"Sekretariat juga memeriksa rudal permukaan-ke-udara, sebagian bisa dibongkar, disita koalisi pimpinan Saudi dan mengamati fitur-fiturnya tampak konsisten dengan sebuah rudal buatan Iran," tulisnya sebagaimana dikutip Reuters.

Perang perwalian sedang terjadi di Yaman antara Iran dan Arab Saudi. Koalisi pimpinan Saudi campur tangan tahun 2015, mendukung pasukan pemerintah yang berperang melawan gerakan Houthi sekutu Iran.

Pihak Houthi harus tunduk pada embargo senjata terpisah sejak tahun 2015. Iran telah berulang-ulang membantah memasok senjata ke Houthi.

DK PBB dijadwalkan membahas laporan terbaru dari Guterres itu pada Rabu, kata para diplomat.



Credit  antaranews.com