CUPUMA

Selasa, 06 November 2018

Patroli Perdana Kapal Selam Nuklir, India Peringatkan Musuh

Perdana Menteri Narendra Modi memperingatkan musuh-musuhnya agar tak macam-macam karena India kini sudah memiliki kapal selam berkapasitas nuklir. (Reuters/Adnan Abidi)

Jakarta, CB -- India menggelar patroli pertama menggunakan Arihant, kapal selam yang dapat menembakkan senjata nuklir dari darat, udara, dan laut, sebuah peringatan bagi musuh-musuhnya agar tak macam-macam.

"Di tengah peningkatan jumlah senjata nuklir di sekitar kami, alat penangkis nuklir yang kredibel sangat penting bagi keamanan negara kami," ujar Perdana Menteri India, Narendra Modi, dikutip Reuters, Senin (5/11).

"Arihant adalah peringatan terbuka bagi musuh-musuh negara, atas nama perdamaian: jangan coba macam-macam dengan India."

Relasi India dengan sejumlah negara di kawasan memang cukup tegang, terutama di bawah Modi yang menerapkan kebijakan lebih keras terhadap China dan Pakistan ketimbang pemerintahan sebelumnya.

Modi mengatakan bahwa selama patroli satu bulan itu, Arihant terbukti sudah dapat mencapai target India untuk memiliki kapal selam pembawa senjata nuklir.

Ia pun kembali memperingatkan bahwa Arihant "dapat merespones siapa pun yang memicu pertengkaran nuklir."

Namun, Modi tak menjabarkan lebih lanjut pihak mana yang dimaksud atau tindakan spesifik jika ada serangan.

Credit cnnindonesia.com

Inggris Izinkan Warga Asing Jadi Tentara Mereka

Militer Inggris

Angkatan Bersenjata Inggris kekurangan 8.200 personel.

CB, LONDON -- Kementerian Pertahanan Inggris akan mengumumkan warga negara asing diperbolehkan bergabung dalam tentara Inggris. Sebelumnya, warga asing setidaknya harus tinggal dulu selama lima tahun di negara tersebut untuk bisa bergabung dengan pasukan angkatan bersenjata Inggris.

Namun, hanya warga dari negara persemakmuran yang diperbolehkan. Ada lima negara yang warga negaranya diizinkan bergabung dengan tentara Inggris, yakni Australia, India, Kanada, Kenya, dan Fiji.

"Pasukan asing dan persemakmuran secara historis menjadi rekrutan penting dan bernilai bagi pasukan Inggris dan saya menyambut peningkatan batas perekrutan," kata anggota Komite Pertahanan (Defence Select Committee) Inggris, Mark Francois, seperti dilansir di The Guardian, Senin (5/11).

Di bawah kebijakan yang baru warga asing diizinkan masuk ke semua angkatan, termasuk Royal Navy dan RAF. Pembukaan akan dilakukan pada awal 2019. Kebijakan ini diharapkan dapat menambah rekrutan angkatan bersenjata Inggris yang setiap tahunnya bergabung sebanyak 1.350 orang.

Angkatan Darat akan memulai proses penerimaan dari awal tahun depan, sementara angkatan laut dan RAF akan segera dimulai. Lamaran dari warga negara di luar persemakmuran tidak akan diterima.

Angkatan Bersenjata Inggris kekurangan 8.200 tentara, pelaut dan pilot tempur. Kekurangan personel terburuk sejak 2010.

Pemerintah Inggris mengizinkan 200 warga negara persemakmuran yang tidak tinggal selama lima tahun di Inggris. Peraturan yang mengharuskan warga negara asing harus tinggal lima tahun di Inggris itu diperkenalkan pada 2016 dan akn segera dicabut. Sebelumnya ada peraturan khusus yang mengizinkan warga Irlandia, Gujarat dan Nepal untuk bergabung dengan tentara Inggris.

Francois mengatakan kebijakan ini untuk mengatasi persoalan kekerungan personel. Ia mengatakan Capita, perusahaan yang mengorganisasikan perekrutan tentara gagal. Francois menghabiskan satu tahun untuk mendiskusikan kebijakan ini dengan Kementerian Pertahanan Inggris dan personel militer.

"Tentara terus menghilang di depan mata kami dan akan terus begitu sampai Capita dipecat," kata Francois.

Juru bicara Capita mengatakan perubahan ini akan menghasilkan kandidat dan tentara yang berkualitas. Selain personel tentara, pada April Badan Audit Nasional Inggris melaporkan mereka juga kekurangan teknisi, pilot dan analis. Angkatan Udara melakukan lebih banyak misi selama seperempat abad ini.

Pada Juli 2017 Francois melaporkan kurangnya personil angkatan bersenjata disebabkan permasalahan rekrutmen. Francois menggambarkan krisisnya rekrutem ini sebagai badai besar ia juga menyinggu tentang tingginya angka pengangguran dan jumlah populasi orang tua. Menurutnya, dua hal tersebut yang menjadi alasan mengapa kekurangan personil ini bisa terjadi.

Ia juga mengatakan meningkatnya warga yang mengalami obesitas, jumlah imigran Afrika, Asia dan kelompok minoritas lainnya. Ia mengatakan kelompok-kelompok minoritas tidak mendaftarkan diri ke tentara. Francois menyarankan agar angkatan bersenjata Inggris lebih berusaha untuk menarik perhatian kelompok minoritas Afrika, Asia dan etnis lainnya.

Credit republika.co.id

Hadang Imigran, Milisi Pro-Trump Berkumpul di Perbatasan AS-Meksiko

WASHINGTON - Kelompok-kelompok milisi bersenjata dilaporkan sedang menuju ke perbatasan untuk membantu petugas penegak hukum untuk menghalau rombongan imigran dari Meksiko menuju ke Amerika Serikat (AS). Para milisi adalah mereka yang mendukung upaya Presiden AS, Donald Trump menolak dan mengusir para imigran itu.

"Kami akan mengamati dan melaporkan, dan menawarkan bantuan dengan cara apa pun yang kami bisa. Kami telah membuktikan diri sebelumnya, dan kami akan membuktikan diri lagi,” kata Shannon McGauley, pemimpin Texas Minutemen, salah satu kelompok milisi.

McGauley mengatakan, kelompoknya yang mencakup sekitar 100 relawan, akan menuju ke sungai yang membagi negara bagian Texas dan Meksiko dalam beberapa hari mendatang.

"Saya tidak bisa memasang nomor di atasnya. Telepon saya berdering tanpa henti selama tujuh hari terakhir. Anda punya milisi lain, suami dan istri, orang-orang yang datang dari Oregon, Indiana. Kami bahkan mendapat dua dari Kanada," sambungnya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (5/11).

Kelompok ini dimotivasi oleh pernyatan Trump yang telah mengklaim tanpa menawarkan bukti bahwa sebuah rombongan imigran sedang bergerak menuju AS, termasuk orang Timur Tengah yang tidak dikenal, dan penjahat kejam di antara kelompok-kelompok wanita dan anak-anak.

Banyak dari mereka di berada dalam rombongan imigran ini melarikan diri dari kemiskinan ekstrim dan kekerasan geng di Amerika Tengah.

Trump telah memerintahkan militer AS ke perbatasan untuk meningkatkan upaya penegakan hukum, meskipun fakta bahwa rombongan imigran, yang diprediksi berjumlah 4.000 orang, berjarak berminggu-minggu perjalanan ke perbatasan. Rombongan sebelumnya telah gagal di jalan yang sulit ke AS dengan banyak orang berhenti di perbatasan.

Credit sindonews.com

AS Kerahkan 4.800 Tentara ke Perbatasan dengan Meksiko

Ilustrasi tentara AS. (Reuters/Delcia Lopez)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat mengerahkan 4.800 tentara ke sejumlah titik di dekat perbatasan dengan Meksiko pada Senin (5/11).

Juru bicara Kementerian Pertahanan AS, Bob Manning, mengatakan bahwa mereka menempatkan sekitar 1.100 tentara di California, 1.100 di Arizona, dan 2.600 di Texas.

"Situasi ini akan terus berkembang dinamis dengan pengerahan unit dan personel ke daerah operasi dan kami memperkirakan dapat mencapai 5.200 personel dikerahkan hingga hari ini," ucap Manning kepada AFP.

Menurut Manning, lebih dari 7.000 tentara aktif juga diperkirakan "segera" membantu Kementerian Keamanan Dalam Negeri.

Sementara itu, sekitar 2.100 Garda Nasional juga sudah beroperasi di daerah tersebut selama beberapa bulan belakangan. Dengan kedatangan tentara ini, total personel keamanan yang ada di perbatasan itu mencapai 9.000 orang.

Operasi Patriot Terpercaya ini bertujuan untuk membengung gelombang imigran dari Amerika Tengah yang berbondong-bondong menuju AS, di mana mereka akan mengajukan suaka.

Ketika ditanya mengenai biaya operasi ini, Manning hanya mengatakan bahwa semuanya masih digodok oleh bagian finansial Pentagon.

"Kementerian sudah memiliki dana itu, tapi saya hanya belum dapat memberikan angka kepada kalian," katanya.

Namun, Manning memastikan bahwa pasukan itu tak akan melakukan kontak langsung dengan para imigran.

Credit cnnindonesia.com

Pentagon Tolak Pembangunan Tahanan Imigran di Perbatasan

Ilustrasi. (REUTERS/Carlos Garcia Rawlins)

Jakarta, CB -- Pentagon memutuskan untuk menolak keras niat Presiden Amerika Serikat Donald Trump membangun fasilitas tahanan imigran ilegal di perbatasan Meksiko. Salah seorang sumber yang menolak namanya ditulis oleh Reuters mengatakan muncul ketegangan dari Pentagon atas rencana Pemerintahan Donald Trump menggunakan sumber daya militer dan membangun fasilitas penahanan untuk membentengi perbatasan AS dari imigran ilegal.

Minggu lalu, militer AS mengumumkan bahwa lebih dari 7.000 pasukan dikirimkan ke perbatasan Meksiko untuk menghentikan laju para imigran dari Amerika Tengah yang perlahan-lahan mengarah ke Amerika Serikat (AS).

Selain pasukan tersebut, Trump pekan lalu mengatakan pemerintahannya juga berencana membangun tenda untuk menahan para imigran. Imigran akan ditahan di fasilitas tersebut untuk sementara sembari pemerintah AS mempertimbangkan permintaan suaka mereka.

"Kami akan memiliki tenda. Mereka akan sangat baik. Mereka akan menunggu dan jika mereka tidak mendapatkan suaka, mereka keluar," kata Trump seperti dikutip dari Reuters, Selasa (6/11).

Kebijakan Trump yang dilakukan menjelang pemilihan kongres AS jangka menengah tersebut telah memicu reaksi tajam. Para kritikus menyebut aksi politik Trump tersebut sudah menyalahgunakan sumber daya militer AS.

Namun pernyataan Trump tersebut dibantah Kepala Komando Utara AS Jenderal Terrence O'Shaughnessy. Kepada wartawan ia mengatakan pengiriman militer AS tidak direncanakan untuk membangun tahanan bagi imigran. Militer tidak punya rencana untuk membangun tahanan bagi imigran tersebut.

"Permintaan yang kami terima dari Departemen Keamanan Dalam Negeri dan CBP (Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan) adalah untuk membangun (fasilitas) guna mendukung personil CBP dan personil militer kami di sana," katanya.

Credit cnnindonesia.com

Jet Tempur Rusia Cegat Pesawat Mata-mata AS Secara Tak Aman

WASHINGTON - Sebuah pesawat jet tempur Su-27 Rusia yang dilengkapi dengan senjata telah mencegat atau mengintersepsi pesawat mata-mata EP-3 Aries Amerika Serikat (AS) di atas Laut Hitam. Pentagon mengecam manuver jet Moskow yang mereka anggap tidak aman dan tidak profesional.

Insiden yang oleh Angkatan Laut AS untuk wilayah Eropa dinyatakan berbahaya itu berlangsung hari Senin, 5 November 2018.

"Interaksi ini tidak aman karena Su-27 melakukan lintasan berkecepatan tinggi langsung di depan pesawat misi, yang membuat pilot dan awak kami berisiko," kata Armada ke-6 Eropa AS, seperti dikutip dari akun Twitter resminya, @USNavyEurope.

Pesawat tempur Moskow dilaporkan menutup jarak pesawat Aries sebelum mengaktifkan afterburner, di mana bahan bakar dibuang ke dalam knalpot untuk menambah dorongan. Hal itu menyebabkan pesawat AS yang diintersepsi mengalami turbulensi.

Jet tempur Moskow berdengung keras dua kali di dekat pesawat mata-mata Washington. "Awak EP-3 melaporkan turbulensi setelah interaksi pertama, dan getaran dari yang kedua," imbuh pernyataan militer AS. "Durasi intersepsi sekitar 25 menit."

Militer Washington mengecam perilaku pilot tempur Moskow karena melakukan interaksi yang tidak bertanggung jawab di wilayah udara internasional. "Kami mengharapkan mereka untuk berperilaku dalam standar internasional yang ditetapkan untuk memastikan keamanan dan mencegah insiden, tindakan tidak aman meningkatkan risiko salah perhitungan dan potensi tabrakan di udara," lanjut pernyataan tersebut.

Pesawat EP-3 berbasis di Souda Bay, Yunani. Para pejabat AS mengatakan pesawat itu terbang dengan transponder navigasi yang mengumumkan posisinya, tetapi baik pilot Rusia maupun operator kontrol darat berusaha untuk melakukan kontak.

Kedutaan Rusia di AS dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa jet tempur Moskow sudah mengikuti semua prosedur keselamatan yang diperlukan.

"Para awak jet Su-27 melaporkan mengidentifikasi pesawat mata-mata EP-3 Aries AS dan menemaninya, mencegah pelanggaran wilayah udara Rusia dan mengikuti semua prosedur keselamatan yang diperlukan," bunyi pernyataan kedutaan.

Kementerian Pertahanan Rusia mengakui insiden itu. Namun, kementerian tersebut bersikeras bahwa jet tempur Su-27 menjaga jarak aman dari pesawat EP-3.

"Awak pesawat tempur melaporkan telah mengidentifikasi pesawat pengintai elektronik AS dan mengiringinya untuk mencegah pelanggaran perbatasan Rusia, mengikuti semua pedoman keselamatan," kata kementerian tersebut dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari Russia Today, Selasa (6/11/2018).

Kementerian itu mencatat setidaknya 17 pesawat asing dan UAV terbang untuk misi mata-mata di dekat perbatasan Rusia hanya dalam seminggu. Jet-jet tempur Moskow telah dikerahkan empat kali untuk mencegah potensi pelanggaran perbatasan negara.

Credit sindonews.com

Rusia Kerahkan Kapal Perang ke Laut Tengah

Kapal perang Rusia.

Foto: pravda,ru

Kapal Rusia bersenjatakan peluru kendali Kalibr akan disiagakan di Laut Tengah.

CB, MOSKOW --Rusia mengatakan mengerahkan kapal perang barunya, yang berukuran sedang (fregat), dan dilengkapi sejumlah peluru kendali jelajah Kalibr ke Laut Tengah. Fregat berpeluru kendali Kalibr itu diluncurkan pada Senin (5/11), beberapa bulan setelah Moskow memperkuat angkatan lautnya terkait Suriah.

"Kapal Laksamana Makarov dari Armada Angkat Laut di Laut Hitam meninggalkan pangkalan AL Sevastopol dan berlayar menuju selat di Laut Hitam. Kapal itu akan bertugas di armada Angkatan Laut Rusia di Laut Tengah," kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan.

Pada masa lalu, Rusia menembakkan peluru kendali jelajah Kalibr dari fregat dan kapal selam yang disiagakan di Laut Tengah, ke arah kelompok militan untuk membantu serangan tentara Suriah. Kementerian itu tidak mengatakan apakah fregat tersebut direncanakan mengambil bagian dalam operasi militer di Suriah. Rusia mendukung Presiden Suriah Bashar al-Assad sejak memasuki perang pada 2015.

Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada Mei kapal militer Rusia bersenjatakan peluru kendali Kalibr akan secara permanen disiagakan di Laut Tengah untuk menghadapi keadaan, yang disebutnya sebagai ancaman teroris di Suriah. Rusia telah mengerahkan beberapa kapal perang ke Laut Tengah selama musim panas tahun ini, termasuk kapal Laksamana Grigorovich, Laksamana Essen dan Pytlivy bersama kapal landas Nikolai Filchenkov serta kapal perang kecil (korvet) berpeluru kendali, Vishny Volochek.

Surat kabar Izvestia pada Agustus mengungkapkan Rusia telah mengumpulkan kelompok angkatan laut terbesarnya di Laut Tengah, termasuk 10 kapal yang sebagian besar di antaranya dipersenjatai dengan rudal-rudal penjelajah Kalibr jarak jauh. Koran itu melaporkan Rusia akan mengirimkan lebih banyak kapal dan dua kapal selam sudah lebih dulu dikerahkan.

Credit republika.co.id

Suriah Deteksi Tak Ada Serangan Israel sejak Dipasok S-300 Rusia

DAMASKUS - Militer Suriah telah mendeteksi tak ada serangan dari Angkatan Udara Israel (IAF) sejak Damaskus dipasok 49 unit sistem rudal canggih S-300 Rusia. Senjata pertahanan itu dipasok Moskow setelah pesawat mata-matanya, Il-20, tak sengaja ditembak jatuh sistem rudal S-200 Suriah saat merespons serangan jet-jet tempur F-16 Tel Aviv.

Klaim militer Damaskus ini sekaligus sebagai bantahan terhadap klaim pejabat militer Tel Aviv bahwa IAF telah meluncurkan serangan terhadap wilayah Suriah sejak insiden jatuhnya pesawat Il-20 Rusia di Latakia 17 September 2018 lalu.

Surat kabar Al-Masdar News mengutip sumber militer rezim Suriah mengatakan IAF tidak menyerang Suriah sejak Rusia mengirim sistem pertahanan udara S-300 kepada pasukan pemerintah Suriah.

Sumber itu menambahkan bahwa IAF tidak melanggar wilayah udara Suriah baik dari Dataran Tinggi Golan yang disengketakan atau pun dari Lebanon, meskipun telah terbang di dekat perbatasan.

Militer Moskow, lanjut laporan itu, masih melatih unit pertahanan udara Suriah untuk menggunakan S-300 di Provinsi Latakia dan Hama.

Pada 29 Oktober, Reuters mengutip seorang pejabat senior Israel mengatakan bahwa IAF telah menyerang wilayah Suriah lagi, termasuk setelah jatuhnya pesawat Rusia. Media Israel, Channel 1, melaporkan bahwa salah satu serangan itu menargetkan pengiriman peralatan Iran untuk Hizbullah Lebanon. Namun, klaim Tel Aviv ini tak disertai bukti kuat.

Pengiriman 49 unit S-300 selesai pada awal Oktober 2018. Pengiriman senjata pertahanan tersebut telah diprotes Israel dan Amerika Serikat dengan alasan akan menambah kekacauan dalam konflik Suriah.

Dalam insiden jatuhnya pesawat Il-20, militer Rusia menyalahkan Tel Aviv, karena pilot jet tempur Israel menggunakan pesawat Moskow itu sebagai perisai terhadap serangan sistem pertahanan S-200 Suriah. Insiden itu menewaskan 15 tentara Rusia.

Israel membantah tuduhan tersebut dan mengklaim bahwa militernya telah memperingatkan Moskow terlebih dahulu sebelum jet-jet tempurnya melakukan serangan udara di wilayah Suriah untuk menargetkan aset-aset militer Iran.

Credit sindonews.com

Trump Sebut Pasukan Saudi di Yaman Tak Bisa Pakai Senjata

Presiden Donald Trump mengatakan bahwa pasukan Arab Saudi di Yaman tak bisa menggunakan senjata sehingga terjadi serangan ke bus sekolah dan menewaskan 40 anak. (Reuters/Carlos Barria)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengatakan bahwa pasukan Arab Saudi di Yaman tak bisa menggunakan senjata berat sehingga terjadi serangan salah sasaran ke satu bus sekolah yang menewaskan 40 anak pada Agustus lalu.

"Itu terjadi pada dasarnya karena orang-orang yang tidak tahu bagaimana menggunakan senjata," ujar Trump kepada Axios, sebagaimana dikutip The Guardian, Minggu (4/11).

"Saya akan berbicara tentang banyak hal dengan Arab Saudi, tapi tentu saya tidak kepada orang-orang yang tidak tahu cara menggunakan senjata yang menembak bus berisi anak-anak."

Pada Agustus lalu, koalisi Arab Saudi melakukan serangan udara yang juga menerjang bus sekolah di Yaman. Setidaknya 51 orang tewas dalam insiden itu, termasuk 40 anak-anak yang sebagian besar berusia enam hingga 11 tahun.

Pada September lalu, koalisi pimpinan Arab Saudi di Yaman mengakui serangan udara yang menghantam bus sekolah itu. Saudi juga berjanji untuk meminta pertanggungjawaban pada siapa pun yang berkontribusi dalam serangan itu.

Tekanan internasional disebut menjadi salah satu pemicu Saudi mengakui serangan tersebut. Para sekutu Saudi sendiri meminta negara itu tak lagi membuat korban sipil tewas dalam serangan mereka di Yaman.

Sekitar 10 ribu warga sipil tewas dalam serangan koalisi Saudi yang menargetkan kelompok pemberontak Houthi di Yaman selama tigak setengah tahun belakangan.

Kini, Saudi semakin tertekan setelah sejumlah negara mengancam akan menghentikan penjualan senjata ke Riyadh, di tengah penyelidikan kasus kematian wartawan Jamal Khashoggi di Istanbul pada Oktober lalu.

Credit cnnindonesia.com

Saudi Mulai Bangun Reaktor Riset Nuklir Pertama

Arab Saudi mulai pembangunan reaktor riset nuklir pertama dengan upacara peletakan batu pertama oleh Putra Mahkota, Pangeran Mohammed bin Salman, Senin (6/11). (Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court/Handout via Reuters)

Jakarta, CB -- Arab Saudi memulai pembangunan reaktor riset nuklir pertama mereka dengan upacara simbolisasi peletakan batu pertama oleh Putra Mahkota, Pangeran Mohammed bin Salman, pada Senin (6/11).

Badan Pers Saudi (SPA) melaporkan bahwa reaktor ini adalah salah satu dari tujuh proyek yang diluncurkan oleh Mohammed dalam kunjungannya ke King Abdulaziz City for Science and Technology.

Namun, SPA tak menjabarkan lebih lanjut mengenai lokasi pasti dan dana pembangunan reaktor riset tersebut.

Sebagaimana dilansir AFP, reaktor tanpa daya ini biasanya digunakan untuk penelitian, pembangunan, dan tujuan pendidikan lainnya.

Kini, Saudi masih bergantung pada minyak dan gas alam untuk memenuhi kebutuhan daya yang meningkat pesat, juga desalinasi air.

Saudi sendiri berencana membangun 16 reaktor nuklir dalam kurun waktu dua dekade mendatang dengan total biaya US$80 miliar, di tengah kekhawatiran mengenai proliferasi nuklir di Timur Tengah.

Pada Maret lalu, Mohammed mengatakan bahwa jika Iran membangun senjata nuklir, maka Saudi akan melakukan hal serupa.

Dalam wawancara dengan CBS, ia menyamakan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khomenei, dengan Adolf Hitler karena "ingin menciptakan proyek sendiri di Timur Tengah."

Riyadh pun sangat berhati-hati dengan perjanjian nuklir Iran dengan sejumlah negara Barat yang disepakati pada 2015 lalu.

Melalui perjanjian itu, semua negara terkait sepakat untuk meringankan sanksi atas Iran dengan timbal balik Teheran membatasi produksi uranium hingga batas tak dapat mengembangkan senjata nuklir.

Saudi pun memuji keputusan Presiden Donald Trump untuk menarik Amerika Serikat dari kesepakatan tersebut pada Mei lalu karena menganggap Iran tak memenuhi persyaratan dalam perjanjian itu.

Dengan keputusan tersebut, Trump pun mulai menjatuhkan kembali sanksi atas Iran pada Senin (5/11).

Credit cnnindonesia.com

Arab Saudi Kirim Tim Pembersih Setelah Pembunuhan Khashoggi

Jamal Khashoggi

Foto: Metafora Production via AP

Tim dikirim sepekan setelah Khashoggi dinyatakan hilang di konsulat Saudi.

CB, ANKARA -- Arab Saudi mengirim dua orang "tim pembersih" untuk menghapus bukti pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi. Tim dikirim sepekan setelah Khashoggi dinyatakan hilang di konsulat Saudi.
Seorang pejabat Turki pada Senin (5/11) mengatakan adanya tim pembersih ini menunjukan bahwa para pejabat Saudi mengetahui kejahatan itu. Mengkonfirmasi sebuah laporan di surat kabar Sabah yang pro-pemerintah Turki, pejabat itu mengatakan ahli kimia dan racun bertugas menghapus bukti sebelum para penyelidik Turki diberi akses ke konsulat Saudi dan tempat tinggal konsul.

Sabah mengidentifikasi dua orang itu sebagai Ahmed Abdulaziz al-Jonabi dan Khaled Yahya al-Zahrani. Mereka tiba di Turki sebagai bagian dari tim 11 orang yang dikirim untuk melakukan inspeksi dengan para pejabat Turki.

"Kami percaya bahwa dua orang itu datang ke Turki hanya untuk menutupi bukti pembunuhan Jamal Khashoggi sebelum polisi Turki diizinkan untuk menyusuri TKP," kata pejabat itu.

Kedua orang itu melakukan operasi pembersihan di konsulat dan kediaman konsul di Istanbul hingga 17 Oktober. Mereka meninggalkan Turki tiga hari kemudian.

"Fakta bahwa tim pembersihan dikirim dari Arab Saudi sembilan hari setelah pembunuhan itu menunjukkan bahwa pembunuhan Khashoggi berada dalam pengetahuan para pejabat tinggi Saudi," kata pejabat itu.

Arab Saudi mengatakan 18 orang telah ditahan atas pembunuhan Khashoggi. Kepala komisi hak asasi manusianya mengatakan pada pertemuan di Jenewa bahwa Riyadh sedang menyelidiki kasus ini untuk menuntut para pelaku.

Laporan Arab Saudi terkait pembunuhan Khashoggi telah menimbulkan kecaman internasional. Turki terus menekan Riyadh untuk memperoleh kejelasan atas kasus Khashoggi. Pada Senin, Wakil Presiden Fuat Oktay menyerukan penyelidikan bahwa tubuh Khashoggi dilarutkan dengan zat asam.

"Pertanyaannya sekarang adalah siapa yang memberi perintah. Inilah yang kami cari jawabannya sekarang. Pertanyaan lain adalah di mana tubuh. Ada laporan (tubuh) dilarutkan dengan asam. Semua ini harus diketahui," kata Fuat Oktay kepada kantor berita Anadolu.

Credit republika.co.id

Penyelidik Saudi Justru Tutupi Bukti Pembunuhan Khashoggi

Ilustrasi Jamal Khashoggi

Foto: Foto : MgRol112

Turki menduga keduanya terlibat upaya menghilangkan jenazah Khashoggi.

CB, ISTANBUL -- Pejabat Turki mengatakan dua anggota tim dari Arab Saudi yang dikirim untuk membantu pemerintah Turki mengungkap kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi justru menutupi bukti.

Khashoggi dibunuh di kantor konsulat Arab Saudi di Istanbul beberapa waktu lalu. Pejabat tersebut mengonfirmasi pada koran Turki, Sabah, bahwa ahli kimia Ahmad Abdulaziz al-Janobi dan ahli toksikologi Khaled Yahya al-Zahrani ialah dua dari 11 investigator Saudi yang dikirim ke Istanbul pada sembilan hari usai kematian Khashoggi.

Keduanya diduga terlibat dengan upaya menghilangkan jenazah Khashoggi. Kedatangan keduanya mengundang tanda tanya.

"Kami percaya keduanya datang ke Turki dengan tujuan menutupi barang bukti pembunuhan Jamal Khashoggi sebelum polisi Turki diperbolehkan mencari tahu," kata pejabat pemerintah Turki yang enggan disebutkan namanya itu, dilansir di New York Post, Senin (5/11).

Diduga keduanya sempat menjalankan operasi "pembersihan" di konsulat Arab Saudi dan tinggal sementara di kediaman konsulat di Instanbul hingga 17 Oktober. Kemudian keduanya meninggalkan Turki tiga hari kemudian.

"Faktanya, tim pembersihan dikirim dari Arab Saudi sembilan hari setelah pembunuhan Khashoggi mendapat atensi pejabat tinggi Arab," ujarnya.

Khashoggi ialah kolumnis pada The Washington Post. Khashoggi sering mengkritisi pemerintah Arab dan pemimpinnnya pangeran Muhammad bin Salman. Khashoggi menghilang secara misterius usai memasuki konsulat Arab di Istanbul pada 2 Oktober.

Pejabat pemerintah Arab mengklaim Khashoggi sudah meninggalkan kantor tersebut. Tapi pernyataan itu dibantah lagi dengan mengatakan Khashoggi tewas dalam aksi tak terencana. Belakangan, jaksa penuntut umum Arab, Saud al-Mojeb akhirnya memastikan tewasnya Khashoggi karena pembunuhan berencana.

Tuduhan pemerintah Turki soal keterlibatan operasi pembersihan terhadap jenazah Khashoggi muncul usai Yasin Aktay memberi petunjuk adanya kemungkinan tubuh Khashoggi dilenyapkan dengan zat asam. Yasin ialah penasehat Presiden Recep Tayyip Erdogan.

Credit republika.co.id

Korsel-AS Lanjutkan Latihan Perang yang Sempat Ditunda

Ilustrasi latihan perang Amerika Serikat-Korea Selatan. (Kim Hong-Ji)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat dan Korea Selatan melanjutkan latihan angkatan laut gabungan berskala kecil, yang sempat ditangguhkan menyusul pertemuan antara Presiden Donald Trump dan Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong-un pada Juni lalu.

Kementerian Pertahanan Korsel mengatakan Korean Marine Exchange Programme (KMEP), badan yang terdiri dari 500 personel AL AS-Korsel, akan menggelar latihan selama dua pekan. Latihan dimulai awal pekan ini di selatan Kota Pohang.

Latihan angkatan laut itu merupakan satu di antara beberapa latihan militer lainnya yang ditunda setelah Trump berjanji kepada Kim menghentikan latihan bersama dengan Korsel.

"Kami sebelumnya mengatakan bahwa kami akan melakukan pelatihan gabungan AS-Korsel tingkat atau dalam skala kecil sesuai yang telah direncanakan," ucap jubir Kemhan Korsel, Choi Hyun-soo kepada wartawan di Seoul, Senin (5/11).

Rencana gelaran latihan gabungan ini muncul beberapa hari sebelum Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dijadwalkan bertemu dengan Menlu Korut Ri Yong-ho di New York.

Pertemuan keduanya dilangsungkan guna melanjutkan progres denuklirisasi di Semenanjung Korea dan mempersiapkan pertemuan kedua Trump dan Kim Jong-un.

AS menempatkan sekitar 28.500 pasukan di Negeri Ginseng dari ancaman nuklir Korut.

Kedua negara telah lama menggelar latihan militer bersama yang disebut AS dan Korsel sebagai latihan pertahanan. Namun, Korut memandang latihan bersama itu sebagai bentuk invasi terhadap negaranya.

Dikutip AFP, selain latihan angkatan laut, AS dan Korsel juga menangguhkan pelatihan untuk pasukan Ulchi Freedom Guardian pada Agustus lalu. Latihan itu melibatkan puluhan ribu personel dari kedua negara.

Kedua negara juga menangguhkan latihan angkatan udara Vigilant Ace yang dijadwalkan berlangsung bulan depan.

Meski ketegangan antara AS-Korut terus mereda, pada pekan lalu Pyongyang melalui kementerian luar negeri mengancam akan melanjutkan pembangunan nuklirnya jika Washington tak segera mengakhiri sanksi.

Sementara itu, AS menegaskan bahwa sanksi akan tetap berlaku bagi Korut sampai negara terisolasi itu benar-benar memenuhi janji Kim Jong-un kepada Trump saat keduanya bertemu untuk melucuti senjata nuklir sepenuhnya.

Credit cnnindonesia.com

Kapal Perang China Sampaikan 'Good Morning' ke Kapal Induk Jepang

BEIJING - Awak kapal perang China mengirim ucapan "good morning (selamat pagi)" kepada para pelaut Jepang yang ada di atas sebuah kapal induk pembawa helikopter ketika berada di kawasan Laut China Selatan.

Media Jepang, NHK, melaporkan interaksi dua kapal itu terjadi akhir bulan lalu. Kapal perang Beijing pengirim pesan itu adalah kapal perang Lanzhou kelas Luyang II. Sedangkan kapal induk pembawa helikopter Tokyo adalah kapal Kaga.

"Saat melihat kapal lain, awak Lanzhou mengirim pesan radio, 'good morning, senang melihat Anda'," bunyi laporan media Jepang tersebut.

"Pertemuan itu menyiratkan bahwa pemanasan keseluruhan dalam hubungan China-Jepang membuat militer kedua negara bisa saling berhubungan satu sama lain," kata Song Zhongping, komentator militer untuk Phoenix Television di Hong Kong, Senin (5/11/2018).

"(Tapi) angkatan laut China hanya mengirim pesan ramah karena kapal perang Jepang (karena) tidak berada di daerah sensitif dan tidak provokatif," ujarnya.

Song juga mengatakan bahwa seringnya pertemuan antara kapal perang China dan Jepang di Laut China Selatan menunjukkan betapa dekatnya Beijing melihat sekutu Amerika Serikat di wilayah tersebut.

Laporan NHK muncul hanya beberapa hari setelah Nippon News Network Jepang menyiarkan sebuah dokumenter tentang operasi kapal induk Kaga di Laut China Selatan pada bulan September, di mana kapal itu dimonitor oleh Hengshui, sebuah kapal fregat China yang dipersenjatai rudal.

Ahli angkatan laut, Li Jie, mengatakan Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China akan terus mengawasi dengan ketat kapal militer Jepang di wilayah tersebut meski interaksi kedua militer sejauh ini ramah.

"Sangat jelas bahwa perasaan China-Jepang saat ini terjadi di tengah deretan perdagangan yang sedang berlangsung antara Beijing dan Washington, dan (Perdana Menteri Shinzo) Abe mungkin menggunakan itu untuk menciptakan posisi tawar yang lebih kuat untuk dirinya sendiri dengan saudara laki-lakinya di Amerika," ujarnya mengacu pada pemimpin Amerika.

"Hubungan bilateral yang mencair antara China dan Jepang didorong oleh kepentingan ekonomi Tokyo, bukan ketulusan," kata Li. "Beijing memahami bahwa kehadiran militer (Angkatan Laut Jepang) dimaksudkan sebagai pertunjukan signifikansi geopolitiknya di kawasan Asia-Pasifik."

China telah mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan dan bersengketa dengan Taiwan, Filipina, Vietnam, Brunei, dan Malaysia. Jepang dan Amerika Serikat tidak terlibat dalam sengketa, namun menghendaki kebebasan bernavigasi di kawasan internasional di wilayah tersebut.

Beijing dan Tokyo bersengketa atas kepulauan di Laut China Timur. China mengklaim kepulauan yang mereka namai Diaoyu. Sedangkan Jepang mengklaim dengan nama Kepulauan Senkaku.

Credit sindonews.com

Begini Ancaman Beijing saat Kapal Perang China-AS Nyaris Tabrakan

HONG KONG - Kapal perang China dan kapal perang Amerika Serikat nyaris bertabrakan di Laut China Selatan akhir September lalu. Kapal perang Washington terpaksa mengubah jalur setelah dapat ancaman keras dari kru kapal perang Beijing.

Ancaman itu terungkap dari Sebuah transkrip komunikasi radio antar-kru kedua kapal perang yang dirilis South China Morning Post, Senin (5/11/2018). Transkrip itu diperoleh dari Kementerian Pertahanan Inggris.

Kapal perang 052C destroyer kelas Luyang II Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China menantang kapal perang USS Decatur kelas Arleigh Burke Angkatan Laut AS yang sedang patroli kebebasan navigasi di dekat Kepulauan Spratly. Saat itu, kapal perang Beijing mendekat dalam jarak 45 yard atau sekitar 41 meter dari kapal Amerika dan bisa bertabrakan jika kapal Amerika tak mengubah jalur.

"Kapal China mendekati USS Decatur dalam manuver tidak aman dan tidak profesional di sekitar Gaven Reef di Laut China Selatan, di mana ia terlibat dalam serangkaian manuver yang semakin agresif disertai dengan peringatan terhadap Decatur untuk pergi," kata Armada Pasifik AS dalam sebuah pernyataan. Pernyataan itu membenarkan bahwa USS Decatur terpaksa mengubah arah untuk menghindari tabrakan.

Sedangkan transkrip komunikasi radio antara kru kedua dua kapal perang berisi ancaman keras dari kru Angkatan Laut Beijing.

"Anda berada di jalur yang berbahaya," kata kru kapal perang China dalam rekaman tersebut. "Jika Anda tidak mengubah arah, (Anda) akan menderita konsekuensi."

"Kami sedang melakukan perjalanan yang tidak bersalah," jawab kru kapal USS Decatur.

Dalam sebuah video tentang insiden itu, seorang pelaut Angkatan Laut AS yang tidak dikenal terdengar mengatakan, "Kapal China sedang berusaha mendorong kita keluar dari jalur."

Collin Koh, seorang peneliti di S. Rajaratnam School of International Studies mengatakan video tentang insiden kedua kapal perang itu kurang jelas. Namun, kata dia, ada fender kapal yang dikerahkan dari dek. "Spatbor dirancang untuk mengurangi dampak kinetik tabrakan, penyebaran (fender) jelas merupakan indikasi kesiapan untuk kemungkinan semacam itu," ujarnya.

Ankit Panda, seorang ahli kebijakan luar negeri yang merupakan editor senior di The Diplomat, menyebut insiden itu sebagai upaya paling langsung dan berbahaya Angkatan Laut PLA untuk mengganggu navigasi Angkatan Laut AS yang sah di Laut China Selatan hingga saat ini.

Pertemuan yang tidak aman atau tidak profesional antara Angkatan Laut kedua negara itu sudah tercatat belasan kali sejak dua tahun lalu. "Kami telah menemukan catatan 19 interaksi tidak aman dan/atau tidak profesional dengan China dan Rusia sejak 2016 (18 dengan China dan satu dengan Rusia)," kata Nate Christensen, juru bicara Armada Pasifik AS, baru-baru ini kepada CNN.

Credit sindonews.com

Hasil pemilihan sela di Myanmar "pelajaran" bagi partai Suu Kyi

Penasehat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi berdiri di sebelah bendera nasional Australia dan Myanmar di Gedung Parlemen di Canberra, Australia, Senin (19/3/2018). (AAP/Mick Tsikas/via REUTERS)

Yangon (CB) - Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi diperkirakan meraih hanya tujuh dari 13 kursi dalam pemilihan sela, kata juru bicara pada Ahad.

Juru bicara tersebut juga mengakui bahwa partai berkuasa di Myanmar itu perlu berbuat lebih banyak bagi pemilih dari kelompok suku kecil.

Pemungutan suara itu, yang diselenggarakan pada Sabtu, tidak akan mengubah keseimbangan kekuasaan tetapi dipandang sebagai ujian awal menjelang pemilihan umum pada 2020, menurut Reuters melaporkan.

Peraih Hadiah Nobel Suu Kyi berjanji mengakhiri konflik etnis, yang telah berlangsung beberapa dasawarsa, sebagai prioritas utama pemerintahannya, tetapi pembicaraan perdamaian terhenti dan pertempuran meningkat.

"Kami kehilangan lima dari enam kursi di kawasan suku. Orang di kawasan itu tidak puas dengan kinerja kami mengenai proses perdamaian," kata juru bicara NLD Myo Nyut, yang berbagi pemahaman tentang hasil yang diraih partai itu menjelang pengumuman resmi komisi pemilihan.

"Hasil ini adalah pelajaran bagi kami, Kami akan membuat strategi untuk masing-masing daerah pemilihan pada pemilihan mendatang."

Suu Kyi memimpin pemerintahan sipil Myanmar sejak menang dengan suara mayoritas di majelis rendah dan tinggi parlemen dalam pemilihan tahun 2015 yang mengakhiri kekuasaan militer selama beberapa dekade.

Tetapi dia harus berbagai kekuasaan dengan tentara, yang secara otomatis menguasai 25 persen kursi parlemen berdasarkan konstitusi yang dirancang militer.

Pemungutan suara pada Sabtu termasuk kursi-kursi di badan legislatif negara dan regional, dan juga parlemen nasional di ibu kota Myanmar, Naypyitaw.

NLD menang di sebagian besar wilayah tengah, tempat etnis Bamar penganut Buddha sebagai mayoritas, dalam pemungutan suara pada Sabtu.

Di negara bagian Kachin, Myanmar utara, NLD berada di posisi ketiga dalam pemilihan suara Majelis Tinggi yang telah dimenanginya tahun 2015.

Pada Sabtu, kursi di ibu kota negara bagian Myitkyina dimenangi Uni Solidaritas yang bersekutu dengan militer dan Partai Pembangunan, dengan beberapa partai etnis Kachin yang sebelumnya ingin memisahkan diri memberikan dukungan kepada Partai Pembangunan Kachin (KDP), yang berada di posisi kedua.

Gumgrawng Awng Hkam, calon KDP, kepada Reuters mengatakan prihatin bahwa sejumlah besar suara dari daerah yang berada di bawah kendali militer di kota itu tampaknya mendukung partai saingannya, yang didukung militer.

Credit antaranews.com

Trump Buka Peluang 'Ubah' Kabinetnya

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan negaranya akan mengajukan calon duta besar baru untuk PBB. Ia juga menyatakan membuka ruang merombak kabinetnya. (REUTERS/Carlos Barria)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan negaranya akan mengajukan calon duta besar baru untuk PBB. Pencalonan diajukan setelah Duta Besar AS untuk PBB saat ini Nikki Halley pada 9 Oktober lalu menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatannya pada akhir tahun nanti.

Trump mengatakan pengumuman nama yang akan dicalonkan tersebut kemungkinan akan dilakukan pekan ini.

"Akhir pekan ini," katanya seperti dikutip dari Reuters, Selasa (6/11).

Selain akan mengumumkan calon duta besar tersebut, Trump juga membuka kemungkinan akan melakukan perombakan terhadap susunan kabinetnya. Ia tidak menjelaskan secara rinci, kapan perombakan tersebut akan dilakukan.

"Tidak ada batasan waktu," katanya.

Trump mengatakan sebenarnya sangat suka atas sebagian besar anggota kabinet yang dimilikinya. Menurutnya, banyak anggota kabinet yang dipimpinnya memiliki bakat dan kemampuan baik.

Credit cnnindonesia.com

Jelang Pemilihan Kongres AS, Obama-Trump Saling Serang

Ilustrasi pemilihan umum di Amerika Serikat. (REUTERS/Jonathan Drake)

Jakarta, CB -- Presiden Donald Trump dan mantan Presiden Barack Obama saling melontarkan pernyataan terhadap masing-masing partai, menjelang kampanye pemilihan Kongres Amerika Serikat yang akan berlangsung Selasa (6/11) besok.

Selama akhir pekan kemarin, Trump menggembar-gemborkan prestasi Partai Republik, dalam membantu mendorong perekonomian Negeri Paman Sam selama setahun terakhir. Hal itu dilakukan dalam kampanye di Georgia dan Tennessee.

Trump juga turut menyerang Partai Demokrat dengan menyampaikan kekhawatiran soal keberlangsungan program pengawasan ketat terhadap wilayah perbatasan mereka dan para pendatang.

Dia juga kembali mengangkat isu imigrasi, salah satu fokusnya sejak kampanye pemilihan presiden 2016 lalu. Dalam kampanye-kampanyenya beberapa hari terakhir, Trump kembali menyatakan ratusan ribu imigran yang berada di perbatasan AS-Meksiko merupakan ancaman bagi Negeri Paman Sam.

"Kalian lihat pagar kawat berduri telah dipasang. Itu kawat berduri, ya, kita punya pagar kawat berduri (di perbatasan). Kalian tahu kenapa? Karena kami tidak akan membiarkan orang-orang itu (imigran) menyerang negara kita," kata Trump.

Presiden AS ke-45 itu juga mengklaim Partai Demokrat memaksa para imigran yang mayoritas berasal dari negara Amerika Tengah itu datang ke perbatasan AS merujuk pada teori konspirasi tentang kelompok imigran.

"Tanyakan pada diri Anda sendiri, bagaimana menurut Anda semua mereka (gelombang imigran) bisa terbentuk?"

Trump dikabarkan berfokus memenangkan Partai Republik di negara-negara bagian yang merupakan lumbung suaranya pada pilpres 2016 lalu. Setelah Georgia dan Tennessee, Trump juga akan mengunjungi Ohio, Indiana, dan Missouri.

Sementara itu, dalam kampanyenya di Indiana dan Illinois, Obama mengecam Partai Republik karena berulang kali berdusta tentang upaya menghapus Obama Care, Undang-Undang Perlindungan Pasien dan Biaya Kesehatan Terjangkau.

Obama juga menuduh Trump berupaya memicu ketakutan di antara para pendatang, terutama yang tengah berupaya masuk AS melalui perbatasan dengan Meksiko.

Presiden AS Ke-44 itu bahkan menuding Trump dan mayoritas anggota Kongres dari Partai Republik adalah orang-orang yang korup.

"Amerika saat ini tengah berada dalam persimpangan," kata Obama di Indiana seperti dikutip CNN. "Karakter bangsa kita dipertaruhkan di kotak suara (besok)."

Dalam kampanyenya tersebut, dia juga merespons retorika Trump selama ini terkait imigran dengan menganggap Partai Republik telah memicu ketakutan terkait wabah Ebola pada pemilihan Kongres 2014 lalu.

"Karena ketika mereka (Partai Republik) mencoba mengalihkan perhatian Anda dengan semua hal ini, mereka merampok Anda di tengah kebutaan," kata Obama kepada para pendukungnya di Gary.

"Mereka akan seperti: Lihat, Lihat! Karavan (imigran). Dan mereka akan memberlakukan pemotongan pajak kepada rekan-rekan jutawan mereka. Mereka juga akan seperti: 'Lihat, Lihat! Apa pun hal itu adalah menakutkan!' dan mereka akan menyabotase Anda. Anda tidak boleh lengah."

Credit cnnindonesia.com

Taliban Berjanji Hadiri Pertemuan Damai di Rusia

Kelompok militan Taliban telah mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap kantor PBB di luar kota Herat, Afghanistan barat.

Foto: ap

Presiden Afghanistan Ashraf Ghani telah menolak undangan Rusia.

CB, PESHAWAR -- Salah seorang anggota senior Taliban mengatakan mereka akan menghadiri pertemuan damai di Rusia. Pernyataan ini muncul setelah Amerika Serikat (AS) dan pemerintah Afghanistan menyatakan tidak akan menghadiri pertemuan tersebut.

"Mayoritas pemimpin tertinggi kami menunjukan niatan untuk berpartisipasi dalam pembicaraan damai di Moskow meski ada beberapa di antara mereka keberatan dan mengatakan pembicaraan itu tidak akan memberikan manfaat di Afghanistan," kata salah satu anggota Taliban, Senin (5/11).

Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid mengatakan secara resmi mereka tidak menyetujui untuk ambil bagian dalam pertemuan itu. Rusia mengundang 12 negara dan Taliban. Tapi AS dan pemerintah Afghanistan yang mereka dukung menolak undangan tersebut.

Perwakilan dari Iran, Cina, Pakistan, Tajikistan, Uzbekistan, dan Turkmenistan menyatakan akan menghadiri undangan itu. Pertemuan yang digelar Moskow itu akan meningkatkan peran Rusia di Afghanistan setelah berpuluh-puluh tahun yang lalu mencoba menguasai negara tersebut.

Mereka berencana membawa investasi, menjalankan diplomasi dan melakukan pendekatan kultural dengan bantuan sedikit pasukan yang akan mendukung pemerintahan pusat. Presiden Afghanistan Ashraf Ghani telah menolak undangan tersebut.

Menurut Ghani, setiap pembicaraan dengan Taliban harus dipimpin oleh pemerintahan Afghanistan. Lima delegasi Taliban yang dipimpin Sher Mohammad Abbas Stanakzai, kepala dewan politik Taliban di Qatar akan menghadiri undangan Rusia itu.

Walaupun pemerintah Afghanistan tidak akan menghadiri pembicaraan di Moskow, tapi anggota High Peace Council (HPC), organisasi perdamaian di Afghanistan berencana untuk menggelar pertemuan dengan Taliban. Pemerintah AS menyatakan mereka yakin semua negara harus mendukung dialog langsung antara pemerintah Afghanistan dan Taliban.

Hubungan diplomatik antara AS dengan Taliban semakin membaik, terutama setelah utusan khusus pemerintah AS untuk perdamaian Afghanistan Zalmay Khalilzad bertemu dengan pemimpin Taliban pada bulan lalu. "Kami sudah menjelaskan tidak ada pemerintahan, termasuk Rusia, yang bisa menggantikan pemerintahan Afghanistan untuk melakukan negosiasi langsung dengan Taliban," kata pernyataan AS.

Credit republika.co.id

Lebanon tak buat kemajuan ke arah diakhirinya krisis pembentukan pemerintah

Bintang film Salma Hayek bertemu dengan para pengungsi Suriah saat ia berkunjung bersama UNICEF ke kamp pengungsian di Lembah Bekaa, Lebanon, Sabtu (25/4). (REUTERS/Sebastian Rich/UNICEF/)

Beirut, Lebanon (CB) - Upaya untuk menembus krisis berbulan-bulan mengenai pembentukan pemerintah di Lebanon melambat pada Ahad (4/11), kata saluran televisi Channel NBN.

"Tidak jelas apakah akan ada kemajuan mengenai ini atau tidak dengan tak-adanya calon Perdana Menteri Saaf Al-Hariri --yang pergi ke Paris untuk alasan pribadi," katanya.

Saad Al-Hariri telah menghadapi bermacam rintangan dalam upayanya membentuk pemerintah persatuan nasional 30-anggota akibat pertikaian di kalangan politisi mengenai perwakilan Partai Kristen utama dan sekte Druze.

Beberapa hari lalu, Lebanon mampu membersihkan penghalang utama setelah pemimpin Pasukan Lebanon (LF) Samir Geagea mengatakan ia menerima tawaran Saad untuk menjamin empat kursi buat LF.

Sementara itu, perwakilan Druze akan diselesaikan dengan memberi dua portofolio kepada Partai Sosialis Progresif (PSP), yang dipimpin oleh Anggota Parlemen Walid Jublatt dan satu menteri ketiga Druze akan memperoleh dukungan secara konsensus.

Namun, satu penghalang masih ada.

Anggota Parlemen dari kubu Sunni dari luar Gerakan Masa Depan, yang dipimpin Saad, telah menuntut untuk memiliki wakil setidaknya satu kursi di pemerintah, namun Saad menolak tuntutan tersebut sedangkan Hizbullah telah berkeras agar itu diterima.

Penyelesaian belum ditemukan mengenai masalah tersebut.

Credit antaranews.com

'Bapak Taliban' Dimakamkan, Jalan di Pakistan bak Lautan Pelayat

ISLAMABAD - Ulama terkenal Pakistan Maulana Samiul Haq yang dijuluki sebagai "Bapak Taliban" telah dimakamkan hari Minggu setelah dibunuh 2 November lalu. Puluhan ribu pelayat membanjir jalan-jalan di Akhora Khattak, barat laut Islamabad, untuk menghadiri pemakaman ulama tersebut.

Maulana Samiul Haq ditikam hingga tewas di rumahnya di Rawalpindi. Laporan lain menyebut, dia ditembak mati orang tak dikenal saat sopir yang juga pengawalnya sedang keluar rumah.

"Dia sedang beristirahat di kamarnya saat Asar, ketika sopir sekaligus pengawalnya keluar selama 15 menit," kata putra korban, Maulana Hamid ul-Haq yang dikutip Geo TV.

Ketika pengawal pulang, dia menemukan ulama itu sudah berada dalam genangan darah. Sedangkan keponakan korban, Mohammad Bilal mengatakan kepada Reuters bahwa pamannya ditemukan dengan luka tikaman dan tembak.

Para pendukung yang sebagian besar berpakaian putih dijaga oleh polisi bersenjata ketika peti jenazahnya dibawa melewati kerumunan besar untuk pemakaman. Laporan media setempat menyebut jumlah pelayat yang memenuhi jalan mencapai puluhan ribu orang.

Murid-murid korban, termasuk anggota Taliban Afghanistan dan warga lokal ikut membanjiri jalan-jalan untuk bisa sedekat mungkin dengan tubuh korban sebelum dimakamkan.

Menurut BBC, unit penjinak bom telah mensterilkan kuburan sebelum Haq dimakamkan di kampung halamannya di Akora Khattak. Para pembunuh masih bebas karena tidak ada kelompok yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu.

Ulama 80 tahun itu tercatat sebagai tokoh terkemuka. Dia menjadi andalan pemerintah Afghanistan untuk membujuk kelompok Taliban melakukan pembicaraan damai.

Haq juga dikenal sebagai tokoh politik dan agama terkemuka di Pakistan. Dia pernah menjadi anggota Senat Pakistan periode 1985 hingga 1991 dan periode 1991 hingga 1997.

Selain itu dia adalah kepala Darul Uloom Haqqania, salah satu madrasah (seminari) terbesar dan paling berpengaruh di Pakistan yang berlokasi di Akora Khattak, Khyber Pakhtunkhwa. Di madrasah itulah, pendiri Taliban; Mullah Omar, pernah bersekolah.

Kematiannya terjadi di tengah protes nasional oleh kelompok-kelompok Islamis yang marah oleh putusan Mahkamah Agung karena membebaskan wanita non-Muslim; Asia Bibi, atas tuduhan penistaan agama Islam.

Credit sindonews.com

Ulama Pakistan yang Dijuluki 'Bapak Taliban' Dibunuh

ISLAMABAD - Ulama Pakistan, Maulana Sami ul-Haq, yang dijuluki sebagai "Bapak Taliban" tewas dibunuh di Kota Rawalpindi. Dia sejatinya tokoh yang diandalkan pemerintah Afghanistan untuk membujuk Taliban untuk bersedia berunding damai.

Ada dua laporan yang berbeda terkait kematian Haq. Anggota keluarganya mengatakan bahwa ulama itu ditikam beberapa kali hingga tewas. Laporan lainnya menyatakan korban ditembak mati.

Belum ada pihak maupun kelompok yang mengklaim bertanggung jawab atas pembunuhan "Bapak Taliban" ini. Motif serangan juga belum jelas.

Haq adalah kepala madrasah Haqqania di utara Pakistan, di mana banyak anggota Taliban—termasuk pendiri kelompok itu; Mullah Omar—telah belajar di sana.

Putra korban, Maulana Hamid ul-Haq mengatakan bahwa ayahnya ditikam beberapa kali di rumah yang dimilikinya di Rawalpindi.

"Dia sedang beristirahat di kamarnya selama waktu Ashar ketika sopir sekaligus pengawalnya keluar selama 15 menit," kata Hamid seperti dikutip Geo TV, Sabtu (3/11/2018).

"Ketika dia kembali, dia menemukan Maulana Sami ul-Haq tewas di tempat tidurnya dan tubuhnya berlumuran darah," ujarnya.

Sementara itu, keponakan Haq, Mohammad Bilal mengatakan pada Reuters bahwa pamannya ditemukan dengan luka tikaman dan tembakan di rumahnya di pinggiran Islamabad.

Para pejabat Afghanistan baru-baru ini meminta ulama yang diyakini berusia 80-an tahun itu untuk membantu meyakinkan Taliban agar memulai perundingan damai.

Korban adalah mantan senator yang menjalankan faksi partai Jamiat Ulama-e-Islam dan dekat dengan partai pendukung Perdana Menteri Imran Khan.

Khan saat ini sedang melakukan kunjungan resmi ke Beijing, tetapi kantornya mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa dia mengutuk pembunuhan itu dan telah memerintahkan penyelidikan.

Pembunuhan terhadap ulama terjadi pada saat kekacauan terjadi di Pakistan, di mana protes pecah di sejumlah kota setelah pembebasan Asia Bibi, seorang wanita Kristen yang dijatuhi hukuman mati atas tuduhan penistaan agama.

Credit sindonews.com

Referendum Kaledonia Baru, Kelompok Pro Kemerdekaan Kalah

Unjuk rasa kelompok pro kemerdekaan di Kaledonia Baru. (AFP Photo/Fred Payet)

Jakarta, CB -- Jajak pendapat (referendum) untuk menentukan nasib Kaledonia Baru digelar pada Minggu (4/11) pekan lalu. Hasilnya, lebih dari setengah warga masih ingin wilayah itu menjadi koloni Prancis.

Dilansir CNN, Senin (5/11), hasil jajak pendapat memperlihatkan 56 persen warga memilih tetap berada di bawa kendali Prancis. Sedangkan 44 persen penduduk ingin merdeka.

Jumlah peserta referendum mencapai 175 ribu orang. Mereka yang menolak adalah warga yang bermukim di Provinsi Utara dan Kepulauan Kesetiaan. Sedangkan warga di Provinsi Selatan, yang kebanyakan merupakan orang Eropa memilih tetap berada di bawah pemerintahan Prancis. Namun, mereka diberi kesempatan mengulang referendum dua tahun lagi jika disetujui oleh pemerintah setempat.

Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan menghormati hasil jajak pendapat di Kaledonia Baru. Dia lega karena sebagian besar penduduk masih memilih untuk bergabung dengan Prancis.

"Ini adalah tanda mereka masih yakin dengan Prancis, baik dalam soal nilai-nilai dan masa depan. Semua orang bisa merasakan dan berbagi kebanggaan ini," kata Macron.

Hal ini juga menunjukkan perjuangan dan propaganda kemerdekaan selalu digaungkan oleh kelompok etnis Kanak belum berhasil meyakinkan suku lain. Padahal mereka selalu menyandarkan perjuangannya berdasarkan sejarah.

Sempat terjadi aksi perusakan selepas referendum digelar. Namun, kejadian itu dapat diredam aparat setempat.

Kelompok Front Pembebasan Nasional dan Sosialis Kanak (FLNKS) sempat terlibat perang dengan pasukan pemerintah Prancis. Namun, kedua belah pihak meneken perjanjian untuk menggelar tiga referendum. Kesempatan jajak pendapat yang tersisa tersedia pada 2020 dan 2022. FLNKS adalah salah satu kelompok yang mendukung gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Jika Kaledonia Baru merdeka, kemungkinan akan berdampak kepada sejumlah kepulauan lain di kawasan Pasifik. Antara lain Samoa Amerika Serikat, Polynesia Prancis, Guam (AS), Pitcairn (Inggris) dan Tokelau (Selandia Baru). Semua daerah itu masuk dalam daftar Kawasan Tanpa Pemerintahan Mandiri Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Credit cnnindonesia.com

Sudan terima penengahan Sudan Selatan di wilayah perbatasan

Wakil Presiden Sudan Hassabo Mohamed Abdul-Rahman. (SUNA)

Khartoum (CB) - Sudan untuk pertama kali menerima penengahan pemimpin Sudan Selatan dalam pembicaraan perdamaian atas daerah perbatasan begolak Sudan di Kordofan Selatan dan Nil Biru, kata pejabat Sudan pada Minggu.

Sudan sebelumnya menuduh tetangga selatannya memicu kerusuhan di dua wilayah itu, tempat pemberontak terus melawan pemerintahan Khartoum bahkan sesudah sebagian besar wilayah tempat mereka berjuang beberapa dasawarsa menjadi Sudan Selatan merdeka pada 2011.

Pemerintah Sudan mengumumkan gencatan senjata sepihak di kedua wilayah itu serta di wilayah Darfur, Sudan barat, yang bermasalah sejak 2015 dan pertempuran telah surut. demikian Reuters melaporkan.

Ibrahim al-Sadiq, juru bicara partai berkuasa di Sudan, menyatakan Presiden Sudan Selatan, Salva Kiir, memulai pembicaraan dengan unsur dari Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (SPLM) di Kordofan Selatan dan Nil Biru untuk penyelesaian secara damai.

Pembicaraan perdamaian di bawah perlindungan Afrika Bersatu diperkirakan berlangsung di ibukota Ethiopia, Addis Ababa, pada pertengahan Desember, katanya.

"Perdamaian adalah pilihan strategis bagi pemerintah Sudan dan karena itu, pemerintah menyetujui penengahan Presiden Sudan Selatan Salva Kiir," kata Sadiq.

Ribuan orang tewas dalam perang saudara di Sudan, termasuk di Darfur, tempat pemberontak berperang melawan pemerintahan Presiden Omar Hassan al-Bashir sejak 2003.

Pemerintah Kiir dan kelompok utama pemberontak Sudan Selatan menandatangani kesepakatan perdamaian pada September di Khartoum untuk mengakhiri perang saudara di negara itu sesudah 2013.

Credit antaranews.com

Wali Kota AS Tewas dalam Serangan di Afghanistan

Ilustrasi pasukan AS di Afghanistan. (Reuters/Goran Tomasevic)

Jakarta, CB -- Brent Taylor, Wali Kota North Ogden, Utah, dilaporkan tewas ketika satu anggota komando Afghanistan melepaskan tembakan ke arah pasukan Amerika Serikat di Kabul, Afghanistan pada akhir pekan lalu.

Seorang perwakilan dari militer AS di Afghanistan, Spencer Cox, mengonfirmasi kabar ini melalui akun Twitter dan Facebook pribadinya, Minggu (4/11).

"Saya benci ini. Saya tak bisa berkata apa-apa. Saya cinta Wali Kota Taylor, istrinya yang hebat, Jennie, dan ketujuh anaknya yang manis. Utah berduka untuknya hari ini," tulisnya.

Berdasarkan keterangan dalam situs kota North Ogden, Taylor mengambil cuti untuk mengabdi dalam Garda Nasional Utah.

"Dia adalah pria terbaik dengan kemampuan melihat potensi dan kemungkinan dari segala sesuatu di sekitarnya. Dia patriotis hingga akar dan menjadi contoh bersinar dari apa yang seharusnya ada pada politikus Amerika," demikian pernyataan dalam situs tersebut.

Juru bicara NATO di Afghanistan, Debra Richardson, mengatakan bahwa pelaku penembakan pada Sabtu itu diduga adalah anggota Pasukan Pertahanan dan Keamanan Nasional Afghanistan.

"Pelaku langsung dibunuh oleh pasukan Afghanistan lainnya," ujar Richardson sebagaimana dikutip New York Times.

Serangan semacam ini sudah dua kali terjadi dalam kurun waktu kurang dari dua pekan. Pada 22 Oktober lalu, seorang anggota komando Afghanistan menembak anggota koalisi NATO pimpinan AS di Provinsi Herat, menewaskan satu orang dan melukai dua lainnya.

Serangan dari lingkaran dalam ini sudah lama menjadi problematika dalam pasukan koalisi di Afghanistan. Puncak dari serangan ini terjadi pada 2012, ketika 61 tentara koalisi tewas akibat serangan semacam ini.

Gempuran pada akhir pekan ini pun menambah ketidakpercayaan AS terhadap sekutu di Afghanistan.

Credit cnnindonesia.com

Pejabat keamanan Libya lolos dari upaya pembunuhan

Seorang anggota keamanan memeriksa lokasi serangan bunuh diri di komisi elektoral di Tripoli, Libya, Rabu (2/5/2018). (REUTERS/Ismail Zitouny/)

Tripoli, Libya (CB) - Wakil Komandan Pasukan Keamanan Kota Sirte, Libya, Ali Erfeda, pada Ahad (4/11) menderita luka parah dalam upaya pembunuhan oleh beberapa pria tak dikenal yang bersenjata di Kota Khoms di bagian barat Libya.

Taha Hadid, Juru BIcara Pasukan Keamanan, mengatakan wakil komandan itu segera dibawa ke rumah sakit.

Hadid membenarkan bahwa dinas keamanan Khoms segera memulai penyelidikan mengenai peristiwa tersebut guna menemukan orang yang bertanggung-jawab, kata Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Senin pagi.

Pemerintah yang didukung PBB membentuk Pasukan Keamanan Sirte untuk memerangi gerilyawan IS di Kota Sirte, yang terletak sekitar 450 kilometer di sebelah timur Ibu Kota Libya, Tripoli.

Pasukan pemerintah menguasai kota pantai itu dan mengalahkan gerilyawan pada Desember 2016, setelah hampir delapan bulan pertempuran sengit.

Credit antaranews.com

Netanyahu Setuju Hukuman Mati untuk Tahanan Palestina

Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu.

Foto: Ronen Zvulun/Pool Photo via AP

Netanyahu bergeming menyikapi aksi protes terhadap rencana ini.

CB, YERUSSALEM— Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberi lampu hijau untuk memuluskan aturan baru terkait hukuman mati bagi tahanan Palestina. Sebelumnya, aturan ini dibahas oleh koalisi antarkubu di Parlemen Israel.

Berdasarkan lansiran dari Palestinian News Network pada Selasa (6/11), Netanyahu mengizinkan anggota Partai Likud untuk mendukung pelaksanaan hukuman mati bagi tahanan Palestina.

Sebelumnya, aturan itu digagas oleh politisi Israel Yisrael Beiteinu. Namun aturan tersebut mendapat pertentangan dari Menteri Tentara Israel Avigdor Lieberman.

Sebagai catatan, pengadopsian hukuman eksekusi mati bagi tahanan Palestina rentan memunculkan tanda tanya dari komunitas internasional.

Israel dianggap sudah siap berhadapan dengan berbagai institusi dunia yang fokus di bidang hak asasi manusia.

Aturan yang disahkan Parlemen Israel ini mendatangkan banyak pertanyaan. Khususnya mengenai dampaknya terhadap keluarga tahanan Palestina.

Langkah ini juga disebut-sebut akan sangat membahayakan bagi para tahanan dan keluarga mereka. Sayangnya pemerintah Israel terkesan abai atas protes lembaga internasional mengenai aturan baru ini.

Credit republika.co.id

Uni Eropa Menolak Dukung Sanksi untuk Iran

Bendera Uni Eropa.

Foto: EPA/Patrick Seeger

AS memberlakukan sanksi sektor perminyakan dan perbankan kepada Iran.

CB, PARIS -- Komisioner Hubungan Ekonomi Uni Eropa Pierre Moscovici mengatakan Uni Eropa menentang keputusan Amerika Serikat (AS) memberlakukan kembali sanksi di sektor perminyakan dan perbankan kepada Iran. Sanksi itu diberlakukan pada hari ini, 5 November 2018 sesuai dengan pernyataan Presiden AS Donald Trump sebelumnya.

"Uni Eropa tidak menyetujuinya," kata Moscovici, kepada radio Prancis, Franceinfo, Senin (5/11).

Pemerintah AS memutuskan untuk mengembalikan hukum yang diterapkan kepada Iran. Sebelumnya sanksi tersebut dicabut setelah Presiden AS sebelumnya Barack Obama menandatangani kesepakatan nuklir Iran pada tahun 2015.

Iran sudah menyatakan akan membalas AS atas keputusan mereka tersebut. Kepala komandan Garda Revolusi Iran Mayor Jendral Mohammad Ali Jafari mengatakan Iran akan memberikan perlawanan terhadap sanksi yang diberikan AS. Jafari mengatakan sanksi disektor minyak ini sebagai perang psikologis.

"Amerika meluncurkan perang psikologis dan ekonomi dalam upaya terakhir mereka, tapi plot dan rencana Amerika atas sanksi ini akan dikalahkan melalui perlawanan yang terus dilakukan," kata Jafari dalam perayaan pengepungan Kedutaan Besar AS pada tahun 1979, di stasiun televisi Iran.

Sementara itu, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan sanksi Trump ke negaranya akan mendapat tantangan dari berbagai negara di seluruh dunia. AS memberlakukan sanksi yang ditujukan kepada sektor perminyakan dan perbankan Iran mulai 5 November.

"Dunia menentang setiap keputusan yang dibuat oleh Trump, tujuan Amerika adalah membangun kembali dominasi yang pernah mereka miliki tapi gagal, Amerika telah dikalahkan oleh Republik Islam Iran lebih dari 40 tahun yang lalu," kata Khamenei.

Khamenei mengatakan AS mencoba mendapatkan dominasi mereka di Iran sebelum 1979. Menurutnya AS telah gagal meraih tujuan mereka tersebut setelah revolusi pada tahun 1979 di mana rakyat Iran mengguling pemerintahan Shah yang didukung AS.

Pada Sabtu (3/11), Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memuji Trump atas sanksi yang diberlakukan kepada musuh bersama mereka. Netanyahu mengatakan sanksi sangat dibutuhkan saat ini. "Terimakasih Presiden Trump, atas pergerakan bersejarah ini, sanksi ini sangat dinantikan," kata Netanyahu.

Sanksi AS yang ditujunkan untuk sektor minyak dan perbankan diberlakukan hari ini, Ahad (4/11). Sanksi tersebut sebagai upaya AS untuk mengendalikan pengembangan nuklir dan rudal Iran. Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Iran sudah mengeluarkan pernyataan tentang sanksi ini.

“Tidak ada ruang untuk memiliki kekhawatiran. Kami harus menunggu dan melihat bahwa AS tak akan dapat melakukan tindakan apapun terhadap bangsa Iran yang besar dan berani,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Bahram Qassemi.

Credit republika.co.id

Israel Senang Iran Dihajar Sanksi Terdahsyat AS

TEL AVIV - Pada hari Senin (5/11/2018), putaran kedua sanksi Amerika Serikat (AS) terhadap Iran resmi berlaku. Israel menyambut dengan senang hati sanksi Washington yang sejauh ini jadi sanksi terdahsyat terhadap Teheran.

Sektor energi, ekpedisi, pembangunan kapal dan keuangan Iran menjadi target sanksi.

Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman menyambut paket baru sanksi anti-Teheran yang diperkenalkan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump. Dia menggambarkan kebijakan Trump itu sebagai "pukulan kritis" terhadap posisi Republik Islam di Timur Tengah.

"Keputusan berani Presiden Trump adalah sea-change yang telah ditunggu-tunggu oleh Timur Tengah. Dalam satu langkah, Amerika Serikat sedang berurusan dengan pukulan kritis terhadap pertahanan Iran di Suriah, Lebanon, Gaza, Irak dan Yaman. Presiden Trump, Anda telah melakukannya lagi! Terima kasih," kata Lieberman.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyatakan terima kasih kepada Trump. Sedangkan Noam Katz, yang menjabat sebagai Wakil Direktur Jenderal dan Kepala Diplomasi Publik di Kementerian Luar Negeri Israel, meminta negara lain untuk mendukung sanksi Washington.

"Israel mendukung sanksi AS terhadap Iran, negara-negara lain harus mendukungnya juga untuk mencegah ancaman Iran," kata Katz kepada wartawan, seperti dikutip Sputnik.

Israel prihatin dengan apa yang mereka sebut sebagai kehadiran militer Iran yang meningkat di Suriah. Para pejabat tinggi Tel Aviv juga khawatir terhadap pengaruh Teheran yang semakin meningkat di wilayah tersebut.

Republik Islam (nama resmi Iran) telah berkali-kali menepis tuduhan Israel tersebut. Teheran mengklaim hanya mengirim penasihat militer untuk melatih pasukan loyalis Presiden Suriah Bashar al-Assad yang sedang berperang melawan kelompok-kelompok teroris di negara itu.

Amerika Serikat memberlakukan sanksi baru terhadap sektor minyak Iran pada tanggal 5 November, dengan tujuan lain untuk mengurangi ekspornya menjadi nol. Pada saat yang sama, pemerintah AS telah memutuskan untuk memberikan keringanan kepada delapan negara yang akan memungkinkan mereka untuk tetap mengimpor minyak Iran jika mereka secara signifikan memangkas pembeliannya.

Sanksi baru Washington kali ini menargetkan lebih dari 700 entitas dan individu Iran. Kebijakan Trump ini tak lepas keluarnya AS dari kesepakatan nuklir internasional yang bernama resmi Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 2015.

Sekadar diketahui, Iran dan enam kekuatan dunia (AS, Rusia, Prancis, Inggris, Jerman dan China) menandatangani kesepakatan JCPOA pada 2015. Saat itu AS dipimpin Presiden Barack Obama.

Dalam perjanjian JCPOA 2015, Iran bersedia mengekang program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi internasional.

Namun, sejak Trump menggantikan Obama kebijakan AS berubah drastis. Trump nekat menarik AS keluar dari JCPOA 2015 dan akan memberlakukan seluruh sanksi terhadap Iran yang telah dicabut.

Credit sindonews.com

China Sesalkan Keputusan AS Pulihkan Sanksi Terhadap Iran

BEIJING - Kementerian Luar Negeri China menyatakan penyelesalan atas keputusan Amerika Serikat (AS) untuk memulihkan semua sanksi terhadap Iran yang sebelumnya dicabut di bawah kesepakatan nuklir 2015.

"Kerja sama perdagangan yang sah dengan Iran harus dihormati dan kami menyesalkan, bahwa AS memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran," kata kemlu China dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Senin (5/11).

Sementara itu, juru bicara Kemlu CHina, Hua Chunying dalam sebuah wawancara dengan media setempat tidak secara langsung mengomentari apakah China telah diberikan pengecualian dari sanksi Iran oleh AS.

Seperti diketahui, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo menyatakan, pihaknya akan memberikan keringanan kepada delapan negara terkait dengan sanksi kepada Iran. Namun, tidak ada satupun dari negara Uni Eropa (UE) dalam daftar delapan negara itu.

Pompeo menyatakan, keringanan itu adalah AS akan tetap membiarkan delapan negara itu membeli minyak dari Iran. Beberapa negara yang mendapat keringanan adalah Korea Selatan (Korsel), Jepang, dan India.

"Mereka yang menerima keringanan telah membuat langkah penting menuju ke nol impor minyak mentah. Dua negara telah sepakat untuk mengurangi impor ke nol sementara enam negara lainnya akan mengimpor pada tingkat yang sangat kecil. Negosiasi ini masih berlangsung," ucapnya.

Credit sindonews.com

Rouhani: Iran Akan Abaikan Sanksi AS dengan Bangga

Presiden Hassan Rouhani mengatakan Iran akan dengan bangga mengabaikan sanksi yang kembali diterapkan AS dan mulai berlaku secara resmi pada Senin (5/11). (Reuters/Danish)

Jakarta, CB -- Presiden Hassan Rouhani mengatakan Iran akan "dengan bangga" mengabaikan sanksi yang kembali diterapkan Amerika Serikat dan mulai berlaku secara resmi pada hari ini, Senin (5/11).

"Saya menyatakan bahwa Iran dengan bangga akan mengabaikan sanksi-sanksi Anda (AS) yang ilegal dan tidak adil karena itu semua menyalahi aturan internasional," ucap Rouhani di Teheran dalam pidatonya yang disiarkan di televisi nasional.

Dalam kesempatan itu, Rouhani menyebut Iran tengah dirundung sanksi-sanksi AS. Sanksi itu kembali dijatuhkan Gedung Putih setelah Presiden Donald Trump menarik AS keluar dari perjanjian nuklir Iran 2015 pada Mei lalu.

Di bawah perjanjian ini, negara yang bersepakat bakal mencabut sanksi atas Iran dengan timbal balik Teheran membatasi produksi uranium hingga tak dapat membuat senjata nuklir.

Trump mengklaim keputusan itu dilakukan karena menganggap Iran terus mengembangkan program senjata sehingga menyalahi kewajibannya yang tertuang dalam Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) tersebut.

"Kita sedang berada di tengah perang ekonomi, menghadapi negara besar perundung (pem-bully). Saya tidak pernah berpikir bahwa dalam sejarah Amerika, seseorang yang sangat bertentangan dengan hukum dan konvensi internasional bisa memasuki Gedung Putih," kata Rouhani seperti dikutip AFP.

Selain Rouhani, dalam pidatonya pada Sabtu lalu, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Khamenei mengatakan bahwa sanksi AS tersebut tidak akan berhasil karena ditentang oleh dunia.

"Tujuan Amerika adalah ingin menghadirkan kembali dominasi yang mereka punya (sebelum 1979), tapi mereka gagal. Amerika sudah dikalahkan oleh Republik Iran selama 40 tahun belakangan," kata Khamenei.

Komandan Garda Revolusi Iran, Mohammad Ali Jafari, mengatakan bahwa negaranya akan melawan segala bentuk "perang psikologis" AS melalui penerapan kembali sanksi ini.

"Amerika meluncurkan perang ekonomi dan psikologi dengan langkah belakangan ini. Namun, plot Amerika dan rencana mereka menerapkan sanksi lagi akan dikalahkan melalui perlawanan terus-menerus," ucap Jafari sebagaimana dikutip Reuters.

Tak hanya pejabat negara, warga Iran juga turut memprotes penjatuhan sanksi AS tersebut. Pada Minggu (4/11), ribuan warga Iran berdemo memprotes penjatuhan sanksi tersebut.

Para pengunjuk rasa berteriak "Matilah Amerika!" dalam demo yang juga dilakukan guna memperingati gerakan Revolusi Islam 1979 itu.

Dalam siaran langsung di televisi nasional Iran, ribuan siswa terlihat membakar bendera AS, serta sosok Paman Sam dan foto Presiden Donald Trump di depan bekas Kedutaan Besar AS di Teheran.

Unjuk rasa dengan pekik "Matilah Amerika" seperti ini memang rutin dilakukan warga setiap tahun. Namun kali ini, massa lebih bergemuruh, terutama menjelang sanksi AS yang mulai berlaku lagi.

Credit cnnindonesia.com

Pompeo Yakin Iran Tidak Akan Mulai Kembali Program Nuklir

WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo menuturkan, dia yakin Iran tidak akan memulai kembali program nuklirnya, meskipun AS telah menerapkan kembali semua sanksi kepada Teheran.

Berbicara saat melakukan wawancara dalam program "Face the Nation" CBS News, Pompeo ditanya apakah dia tidak khawatir Iran akan menghidupkan kembali program nuklir sebagai respon atas sanksi. Pompeo menyebut, dia yakin Iran tidak akan memulihkan program nuklirnya.

"Kami yakin bahwa Iran tidak akan membuat keputusan itu," kata Pompeo dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Senin (5/11).

Mantan bos CIA itu kemudian menuturkan dia yakin sanksi baru akan langsung berdampak pada Iran. "Sanksi itu akan memiliki dampak seperti yang kami harapkan, dan akan mengubah sikap Iran," ungkapnya.

Sementara itu, sebelumnya pemberlakukan sanksi Washington ini disambut militer Iran dengan menggelar latihan pertahanan rudal udara yang akan berlangsung hingga Selasa besok. Manuver militer tersebut berpotensi meningkatkan ketegangan di Timur Tengah.

Stasiun televisi pemerintah Iran menyiarkan rekaman latihan militer yang melibatkan sistem pertahanan udara. Pejabat militer Iran, Jenderal Habibillah Sayyari, mengatakan bahwa baik tentara nasional dan Garda Revolusi mengambil bagian dalam latihan militer ini.

Presiden Iran, Hassan Rouhani kemudian berjanji kepada pejabat pemerintah bahwa pemerintahannya akan mengatasi sanksi terdahsyat dari musuh Teheran tersebut.

Credit sindonews.com