CUPUMA

Kamis, 25 Oktober 2018

Pasukan Israel Tembak Mati Pemuda Palestina

Tentara Israel.

Foto: EPA/Frank Franklin

Pasukan Israel sering melakukan penggerebekan di Tepi Barat.

CB, RAMALLAH -- Pasukan Israel menembak mati seorang pria Palestina dan melukai tiga lainnya dalam serangan di desa Taamun di wilayah pendudukan di Tepi Barat, Rabu (24/10). Petugas medis Palestina mengungkapkan, pria yang tewas itu diidentifikasi bernama Mohammed Basharat, seorang mahasiswa berusia 22 tahun yang terkena tembakan di dada.

Militer Israel mengatakan pasukan mereka menggunakan tembakan langsung untuk membubarkan kerumunan. Menurut mereka, langkah itu dilakukan setelah sekitar 50 warga Palestina melemparkan batu ke arah mereka selama penggerebekan di desa Taamun.

Dilansir di Channel News Asia, penduduk mengatakan pasukan Israel memasuki beberapa rumah untuk mencari warga Palestina yang dicurigai melakukan kegiatan anti-Israel.

Pasukan Israel sering melakukan penggerebekan di Tepi Barat, termasuk di daerah-daerah yang berada di bawah kontrol sipil Palestina. Di wilayah itu, Israel mempertahankan pengawasan keamanan secara keseluruhan di bawah perjanjian damai sementara.

Palestina menginginkan Tepi Barat, yang direbut oleh Israel dalam perang Timur Tengah pada 1967, untuk menjadi bagian dari negara mereka yang merdeka bersama dengan Jalur Gaza yang dikuasai Hamas. Sementara, Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Credit republika.co.id

Hafiz Cilik Indonesia Gemakan Ayat Suci Al-Quran di MTQ Internasional

MOSKOW - Dua hafiz cilik Indonesia, Muhammad Ghozali Akbar (10) dan Kamil Ramadhan (11) membacakan ayat-yat suci Al-Quran di puncak acara MTQ Internasional Moskow ke-19 kategori hafiz atau hafalan di Moskow. Kehadiran kedua hafiz cilik Indonesia dalam acara yang berlangsung akhir pekan lalu itu adalah sebagai tamu undangan khusus dari Dewan Mufti Rusia.

Menurut keterangan Kedutaan Besar Indonesia di Rusia, seperti dikutip Sindonews pada Rabu (24/10),surat yang dibaca hafiz cilik Indonesia adalah Surat Ar-Rahman ayat 1-40.

“Kami datang dari Indonesia ke Moskow, Rusia ingin memberikan hal yang berharga, berupa cinta kasih kami dan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran,” kata Ike Muttaqin, Ketua Yayasan Wakaf De Muttaqin Pesantren Yatim Tahfizil saat berada di atas panggung mendampingi Ahmad dan Kamil.

Lebih dari 6.000 orang hadir pada acara tersebut yang umumnya masyarakat muslim Rusia di Moskow dan sekitarnya yang memenuhi gedung Crocus City Hall. Hadir pula para tamu undangan dari berbagai kalangan, termasuk korps diplomatik.

Ike menyampaikan rasa syukur atas keikutsertaan dua hafiz cilik Indonesia dalam MTQ di Moskow. Ketua Yayasan Wakaf De Muttaqin Pesantren Yatim Tahfizil ini berharap kiprah Ahmad dan Kamil dapat memberikan inspirasi dan motivasi kepada orang lain untuk lebih mencintai Al-Quran dengan banyak membaca, menghafal, dan mengamalkannya.

MTQ Internasional Moskow ke-19 yang diselenggarakan oleh Dewan Mufti Rusia berlangsung pada 18-21 Oktober 2018 dan diikuti oleh 33 peserta dari 33 negara. Di antara negara-negera tersebut seperti Rusia, Bosnia Herzegovina, Serbia, Turki, Mesir, Yordania, Irak, Iran, Qatar, Saudi Arabia, Kuwait, Uni Emirat Arab, Palestina, Suriah, Tunisia, Yaman, Tanzania, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Indonesia. Babak kualifikasi dilangsungkan di Masjid Agung Moskow.

Indonesia diwakili oleh Muhamad Adbul Faqih dari Jawa Tengah. Meskipun belum berhasil menjadi yang terbaik, kehadiran wakil Indonesia melalui Kementerian Agama RI ini turut menyemarakan lomba dan mempererat ukhuwah Islamiah.

Duta Besar Indonesia untuk Rusia, M. Wahid Supriyadi yang hadir pada acara puncak MTQ ini menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Tim Indonesia, baik peserta, dua hafiz cilik, para pendamping, maupun perwakilan juri. Menurut Wahid, keikutsertaan ini turut lebih mendekatkan, tidak hanya hubungan antara bangsa Indonesia dengan Rusia, tetapi juga antara sesama masyarakat muslim di dunia.

“Untuk pertama kalinya panitia mengundang dua hafiz cilik dari Indonesia dan ini merupakan pengakuan luar biasa kepada Indonesia,” ucap Wahid.

Credit sindonews.com

Pengamat: RI Mampu Pimpin ASEAN Jadi Pusat Perdagangan Dunia

Ilustrasi perdagangan internasional. (CNN Indonesia/Hesti Rika)

Jakarta, CB -- Indonesia dinilai mampu memimpin negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) untuk menjadikan kawasan tersebut sebagai alternatif pusat perdagangan dunia, menggantikan duopoli Amerika Serikat (AS) dan China.

Peneliti dari Perth USAsia Centre Natalie Sambhi mengatakan kepemimpinan Indonesia di ASEAN mampu mewujudkan rantai perdagangan kawasan yang tak lagi didominasi pengaruh AS dan China. Indonesia bahkan diharapkan mampu membawa ASEAN sebagai alternatif pusat perdagangan dunia.

"Asia Tenggara, yang dipimpin Indonesia, bisa menjadi alternatif pusat pasar (perdagangan dunia) untuk mengakhiri duopoli AS dan China. Konsistensi diplomasi Indonesia yang menekankan pentingnya inklusivitas dan dialog antar negara di kawasan adalah peran yang diperlukan dalam hal ini," tutur Sambhi dalam Jakarta Geopolitical Forum 2018, Rabu (24/10).

Sambhi menuturkan Indonesia mampu menggiring negara-negara di kawasan untuk saling bekerja sama menentukan masing-masing prioritas dan keunggulan yang dapat mendorong kemajuan pasar ASEAN. Salah satu caranya, tutur mantan analis di Australian Strategic Policy Institute (ASPI) itu, adalah dengan memperkuat sentralitas ASEAN.

Ia juga menilai konsep arsitektur regional Indo-Pasifik yang digagas Indonesia mampu memperkuat kawasan "lebih mandiri" sehingga tidak bergantung pada pengaruh AS dan China. Ia pun menilai konsep Indo-Pasifik yang ditawarkan Indonesia mampu menjadikan Asia Tenggara sebagai arena persaingan AS-China tanpa "menyudutkan" kedua negara adidaya itu.

"Presiden Joko Widodo berulang kali mengatakan bahwa konsep Indo-Pasifik harus inklusif. Dalam perspektif beliau, konsep Indo-Pasifik yang ideal tetap harus melibatkan pihak-pihak terkait termasuk China dalam beberapa konteks," jelas Sambhi.

Konsep Indo-Pasifik yang digagas Indonesia, berbeda dengan konsep yang digagas AS, India, Jepang, dan Australia yang tidak memberikan ruang partisipasi China di dalamnya karena menilai Beijing sebagai pihak yang antagonis.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan pemerintah memang mengutamakan inklusivitas dalam konsep Indo-Pasifik.

Retno menuturkan konsep Indo-Pasifik yang Indonesia tawarkan menjanjikan "win-win geopolitic collaboration" dengan mengutamakan kepentingan kolektif.

"Indonesia menawarkan konsep Indo-Pasifik yang terbuka, transparan, dan inklusif yang sesuai dengan hukum internasional. Indonesia juga berharap sentralitas ASEAN bisa jadi salah satu fokus dalam pembentukan arsitektur regional Indo-Pasifik," terang Retno.

Credit cnnindonesia.com

Kamp Muslim Uighur di Xinjiang, Sekolah atau Tahanan?

Seorang lelaki Uighur di Daerah Otonomi Xinjiang Uighur, China.

Foto: Thomas Peter/Reuters

Aktivis mencurigai pengadaan alat yang tak terkait dengan lembaga pendidikan.

CB, BEIJING -- Keberadaan kamp tawanan untuk Muslim Uighur di Xinjiang, Cina masih menuai perdebatan. Seperti dilansir BBC, Rabu (24/10), pada 12 Juli 2015 tempat yang diduga sebagai kamp tersebut belum terlihat keberadaannya. Gambar satelit hanya menunjukan lahan kosong.

Saat itu rasanya tidak mungkin untuk memulai penyelidikan atas salah satu masalah hak asasi manusia yang paling mendesak di masa kini. Namun, tidak kurang dari tiga tahun kemudian atau pada 22 April 2018, foto satelit dari lokasi yang sama menunjukkan sesuatu yang baru. Sebuah bangunan ditutupi dengan dinding eksterior sepanjang 2 km diselingi oleh 16 menara penjaga.

Laporan bahwa Cina mengoperasikan sistem kamp tawanan untuk Muslim di Xinjiang mulai muncul tahun lalu. Foto satelit itu ditemukan oleh para peneliti yang mencari bukti sistem itu pada perangkat lunak pemetaan global, Google Earth.

Penemuan menunjukkan lokasi kamp di luar kota kecil Dabancheng, sekitar satu jam perjalanan dari ibu kota provinsi, Urumqi. Untuk dapat masuk ke wilayah ini tidaklah mudah. Penjagaan yang dilakukan pihak keamanan begitu ketat.

Seperti dilansir Aljazirah, Rabu (24/10), televisi negara Cina sering menayangkan kehidupan di kamp. Kamp tampak seperti sekolah modern di mana siswa terlihat senang saat belajar bahasa Mandarin, melatih keterampilan, dan menjalankan hobi seperti olahraga dan tarian rakyat.
Namun awal tahun ini, salah satu departemen pemerintah lokal yang bertanggung jawab atas fasilitas tersebut di Prefektur Hotan Xinjiang diketahui membeli beberapa peralatan yang tidak ada hubungannya dengan aktivitas pendidikan. Yakni 2.768 tongkat polisi, 550 gergaji listrik, 1.367 pasang borgol, dan 2.792 kaleng lada semprot.

Daftar belanjaan ini di antara lebih dari seribu permintaan pengadaan yang dibuat oleh pemerintah lokal di wilayah Xinjiang sejak awal 2017 terkait dengan pembangunan dan pengelolaan sistem yang disebut oleh Cina pusat pendidikan dan pelatihan kejuruan.

Fasilitas-fasilitas itu telah menarik perhatian internasional. Para aktivis HAM menggambarkan itu sebagai kamp tawanan politik yang diduga menahan satu juta etnis Uighur dan minoritas Muslim lainnya.

Beijing sebelumnya telah menyangkal keberadaan kamp itu. Tetapi kecaman global, termasuk dari PBB dan AS, memicu perang kata-kata.

Propaganda pemerintah bersikeras bahwa pusat-pusat itu ditujukan untuk melawan penyebaran separatisme, kekerasan dan "ekstremisme" agama melalui pendidikan dan pelatihan kerja.

Namun, pemeriksaan AFP terhadap lebih dari 1.500 dokumen pemerintah yang tersedia untuk publik - mulai dari tender dan anggaran hingga laporan kerja resmi - menunjukkan bahwa pusat-pusat tersebut dijalankan lebih seperti penjara daripada sekolah.

Menurut dokumen itu, ribuan penjaga dilengkapi dengan gas air mata, senjata dan, stun gun. Siswa dijaga ketat di fasilitas yang dikelilingi dengan kawat berduri dan kamera inframerah.

“Kami tersebut harus mengajar seperti sekolah, dikelola seperti militer, dan dibuat seperti penjara", kata satu dokumen, mengutip sekretaris partai Xinjiang, Chen Quanguo.

Dokumen juga menyebutkan bahwa untuk membangun warga Cina yang baru dan lebih baik, maka kamp-kamp tersebut harus terlebih dahulu memutus garis keturunan dan hubungan mereka, ideologi, serta menghilangkan asal-usul mereka.

Menurut data yang dikumpulkan oleh AFP, kamp yang ditampilkan oleh televisi negara CCTV pekan lalu adalah salah satu dari setidaknya 181 fasilitas di Xinjiang.

Berdasarkan laporan BBC, gambar Google Earth memerlukan waktu berbulan-bulan bahkan beberapa tahun untuk diperbarui. Namun sumber-sumber lain dari fotografi satelit - seperti database Sentinel Badan Antariksa Eropa - menyediakan gambar yang jauh lebih sering, meskipun dengan resolusi jauh lebih rendah.

Gambar Sentinel pada Oktober 2018 menunjukkan beberapa situs telah berkembang dengan sangat cepat.

Kamp tawanan itu terlihat begitu sangat besar. Dan itu hanyalah salah satu dari banyak bentuk penjara besar serupa yang dibangun di Xinjiang dalam beberapa tahun terakhir.

“Ini adalah sekolah pendidikan ulang. Ada puluhan ribu orang di sana sekarang. Mereka memiliki beberapa masalah dengan pikiran mereka,” kata seorang pengusaha hotel di wilayah Dabancheng seperti dilansir BBC. Namun, fasilitas raksasa ini terlihat tidak cocok dengan definisi sekolah pada umumnya.

Credit republika.co.id

Islam di Xinjiang Berjuang di Tengah Keterbatasan

Muslim Uighur

Foto: AP

Penduduk asli Xinjiang berasal dari ras-ras Turki yang beragama Islam.

CB, JAKARTA -- Bicara Islam di Cina, maka harus menyertakan Xinjiang di dalamnya. Mengapa? Ya, karena Xinjiang adalah rumah bagi setidaknya sepertiga Muslim di Cina.

Dari total 25 juta Muslim di Negeri Tirai Bambu, sebanyak 8,5 juta di antaranya hidup di Xinjiang. Sementara, dari 300 ribu masjid di Cina, 23 ribu di antaranya ada di Xinjiang.

Xinjiang adalah sebuah daerah otonomi— bukan provinsi—di Cina. Nama lengkapnya adalah Daerah Otonomi Uighur Xinjiang. Xinjiang berbatasan dengan Daerah Otonomi Tibet di sebelah selatan dan Provinsi Qinghai serta Gansu di tenggara.

Wilayah ini juga berbatasan dengan Mongolia di sebelah timur, Rusia di utara, serta Kazakstan, Kirgistan, Tajikistan, Afghanistan, dan Kashmir di barat. Xinjiang juga mencakup sebagian besar wilayah Aksai Chin, yang diklaim India sebagai bagian dari Negara Bagian Jammu dan Kashmir.

Secara harfiah, Xinjiang bermakna “perbatasan baru” atau “daerah baru”, sebuah nama yang diberikan semasa Dinasti Qing Manchu. Bagi para pendukung kemerdekaan Xinjiang, nama ini terasa sinis dan menyakitkan hati sebab mereka sejatinya lebih menyukai nama lokal yang bersejarah atau yang berkaitan dengan gerakan kemerdekaan, seperti Turkestan Cina, Turkestan Timur, atau Uighuristan.

Penduduk asli Xinjiang berasal dari ras-ras Turki yang beragama Islam, terutama suku Uighur (45,21 persen) dan suku Kazakh (6,74 persen). Selain itu, di Xinjiang juga terdapat suku Han yang merupakan suku mayoritas di Cina. Menurut sensus tahun 2000, jumlah suku Han di Xinjiang mencapai 40,58 persen.

Ini adalah peningkatan jumlah yang sangat drastis dibandingkan pada 1949 saat berdirinya Republik Rakyat Cina. Kala itu, belum banyak suku Han yang hidup di Xinjiang, hanya sekitar enam persen.

Meski dalam hal jumlah Muslim Uighur masih merupakan mayoritas di Xinjiang, tetapi hari demi hari mereka kian terpinggirkan. Istilah ‘daerah otonomi’ yang ditetapkan Pemerintah Cina cuma sekadar nama. Agama dan budaya mereka ditekan habis-habisan oleh Pemerintah Cina.

Sementara, dalam bidang ekonomi, orang-orang dari suku Hanlah yang berkuasa. Di “tanah air” suku Uighur ini, orangorang Han menguasai ladang-ladang minyak dan jalur-jalur perdagangan. Sementara, warga setempat yang beragama Islam cenderung terpinggirkan laksana orang Indian di Amerika.

Xinjiang kaya akan mineral dan minyak bumi. Cadangan gas alamnya bahkan merupakan yang terbesar di Cina. Daerah ini juga merupakan lokasi utama bagi Cina untuk melakukan uji coba nuklir. Bagi Cina, Xinjiang memang sangat penting secara geopolitik.

Sejak dulu, Cina menempatkan Xinjiang sebagai garda pertahanan terdepan dalam menghadapi kemungkinan serangan dari Barat. Hal tersebut merupakan alasan mengapa Cina sedikit pun tak ingin kehilangan kontrol dan pengaruh atas wilayah ini.

Demi mengontrol Xinjiang, berbagai langkah dilakukan Pemerintah Cina, termasuk membelenggu hak warga Muslim untuk menjalankan ritual dan ajaran agamanya. Sekadar contoh, keberadaan sekolah Islam, masjid, dan imam dikontrol secara ketat. Dalam kurun waktu 1995 hingga 1999, pemerintah telah meruntuhkan 70 tempat ibadah serta mencabut surat izin 44 imam.

Pemerintah juga menerapkan larangan ibadah perorangan di tempat-tempat milik negara. Larangan ini mencakup larangan shalat dan berpuasa pada bulan Ramadhan di kantor atau sekolah milik negara. Pendek kata, menjalankan ibadah secara leluasa masih menjadi barang mahal dan mewah bagi warga Muslim di Xinjiang. Di bidang ketenagakerjaan, orang-orang Muslim juga sering dihambat dari jabatan yang tinggi.

Cengkeraman dan tekanan Pemerintah Cina yang terlampau kuat ditambah dominasi suku Han atas masyarakat lokal membuat hasrat untuk memisahkan diri dari pemerintah pusat tak pernah surut dari bumi Xinjiang.

Ketimbang menjadi bagian Cina, masyarakat Uighur lebih suka jika Xinjiang menjadi negara sendiri atau bergabung dengan Kirgistan, sebuah negara bekas Uni Soviet yang berbatasan langsung dengan Xinjiang.

Credit republika.co.id

Ribuan Warga Swedia Tanam Microchip di Tubuh

CB, Jakarta - 4.000 lebih warga Swedia ditanam dengan microchip yang berisi rincian tentang identitas mereka.
Teknologi microchip tanam ini mempermudah penggunaan uang tunai, tiket, kartu akses dan bahkan akses media sosial.

Dilansir dari Dailymail.co.uk, 24 Oktober 2018, BioHax International adalah perusahaan yang berinovasi dalam proyek microchip ini sejak lima tahun lalu, dan telah menginspirasi Jowan Osterlund, mantan ahli tindik profesional.Beberapa orang berpendapat bahwa kemudahan yang diperoleh dari prosedur yang disebut "body-hackers" tidak akan beresiko terhadap data pribadi mereka.

Perusahaan komuter Swedia dapat menggunakan microchip tangan sebagai tiket kereta.[
Pada Juni 2017, SJ Rail, operator kereta Swedia, mengumumkan bahwa sekitar 100 orang menggunakan microchip untuk membayar tiket perjalanan mereka.
Microchip yang ditanam tangan mereka dapat memiliki tiket mereka dimuat langsung ke perangkat.
Kondektur kereta dapat membaca chip dengan smartphone untuk memastikan penumpang telah membayar perjalanan mereka.
Microchip bahkan telah diadopsi oleh platform media sosial profesional LinkedIn.

Menyentuh smartphone, pengguna akan memungkinkan mengakses informasi tanpa perlu mengetik."Ketika telepon lain membaca chip, mereka melihat (tautan) dan mereka dapat membukanya di browser ponsel," Szilvia Varszegi, salah satu pengguna microchip.
Namun proyek futuristik ini menimbulkan kekhawatiran atas privasi pengguna.
Ketika diluncurkan tahun lalu, satu kekurangan dalam sistem berarti bahwa staf kereta api terkadang akan diperlihatkan profil LinkedIn penumpang selain informasi tiket mereka.

Proses pemasangan microchip identifikasi frekuensi radio. Perusahaan Episenter Swedia memiliki sekitar 150 karyawan dengan chip RFID yang ditanamkan di tangan. [Paul Hughes / Wikipedia via UPI]

Untuk sementara skema ini hanya tersedia di Swedia, sistem perjalanan negara menggunakan Near Field Communication (NFC) yang sama dengan kartu bank, dan diperkirakan penggunaannya meluas suatu saat nanti.
Microchip berukuran beras ditanamkan melalui jarum suntik ke punggung tangan, atau seringkali di atas jempol.
Beberapa perusahaan di Swedia sudah menawarkan layanan kepada karyawan mereka secara gratis untuk akses gedung atau membayar makanan di kantin kantor.
Implan pertama kali digunakan pada 2015, awalnya rahasia, sebelum diluncurkan ke publik.

Meskipun kekhawatiran atas potensi pelanggaran data pribadi muncul, rupanya banyak orang Swedia lebih menyukai kenyamanan daripada privasi mereka.Implan Mircrochip bukan hal baru di Swedia, dan ribuan orang Swedia sudah memilikinya, utnuk mengakses gawai, masuk dan keluar dari kantor, dan bahkan membayar makanan.

Credit tempo.co

Putin Sebut Eropa dalam Bahaya jika Jadi Sarang Rudal Nuklir AS

MOSKOW - Presiden Rusia Vladimir Putin mengancam akan menjalankan respons "cermin" terhadap setiap negara Eropa yang menjadi tumah rumah rudal nuklir Amerika Serikat (AS). Menurutnya, Eropa dalam bahaya jika jadi lokasi penyebaran misil-misil nuklir Washington.

Ancaman pemimpin Kremlin ini muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan niatnya untuk menarik diri Washington dari perjanjian senjata nuklir dengan Rusia yang dikenal sebagai Intermediate-range Nuclear Forces (INF) Treaty.

"Jika Amerika Serikat menarik diri dari perjanjian INF, pertanyaan utamanya adalah apa yang akan mereka lakukan dengan rudal-rudal baru ini," kata Putin dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte, hari Rabu di Moskow.

"Jika mereka akan mengirimnya ke Eropa, tentu saja respons kita harus mencerminkan itu," ujarnya.

Perjanjian INF diteken Presiden terakhir Soviet Mikhail Gorbachev dan Presiden AS Ronald Reagan tahun 1987. Setelah Soviet runtuh tahun 1990-an dan berganti menjadi Rusia, perjanjian itu terus dipertahankan untuk mencegah perang nuklir.

Namun, Trump menuduh Moskow sudah melanggar perjanjian INF. Dia juga menilai perjanjian itu tidak efektif karena tidak mencakup China, yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan rudal jarak menengah.

Sejak perjanjian INF diberlakukan, AS menghapus rudal-rudal Cruise dan Pershing yang dikerahkan di Inggris dan Jerman Barat. Sedangkan Soviet kala itu menarik kembali rudal SS-20 yang bisa menjangkau seluruh Eropa.

Sejak 2014, AS telah menuduh Rusia melanggar INF dengan mengembangkan SSC-8, rudal jelajah jarak menengah, yang juga memiliki nama Novator 9M729.

Pada hari Rabu, Putin kembali menolak tuduhan Trump bahwa Rusia melanggar perjanjian INF. Dia mengatakan runtuhnya pakta tersebut akan mengarah pada perlombaan senjata baru, dengan situasi yang dia gambarkan "sangat berbahaya".

Putin menuduh balik AS yang melanggar perjanjian tersebut.

"Bangsa-bangsa Eropa yang akan setuju dengan itu (penempatan rudal nuklir AS) harus memahami bahwa mereka akan mengekspos wilayah mereka ke ancaman serangan pembalasan. Ini adalah hal yang jelas," katanya.

"Saya tidak mengerti mengapa kita harus menempatkan Eropa dalam bahaya besar seperti itu," ujarnya, seperti dikutip DW, Kamis (25/10/2018).

"Saya tidak melihat alasan untuk itu...Saya ingin mengulang bahwa itu bukan pilihan kami. Kami tidak menginginkannya," imbuh Putin.

Pemimpin Kremlin itu berharap untuk membahas masalah tersebut dengan Trump di Paris 11 November mendatang dalam sebuah acara yang menandai 100 tahun Hari Gencatan Senjata.

Sementara itu, sekutu-sekutu NATO akan bertemu pada hari Kamis untuk mendengar Washington menjelaskan rencana Trump untuk menarik AS keluar dari perjanjian INF.

Sebelumnya pada hari Rabu, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan bahwa anggota aliansi militer Barat menyalahkan Rusia karena mengembangkan rudal baru yang melanggar perjanjian INF. Dia tidak mengharapkan Barat untuk meningkatkan persenjataan nuklir di Eropa sebagai respons.

"Saya tidak memperkirakan bahwa sekutu akan mengerahkan lebih banyak senjata nuklir di Eropa sebagai tanggapan terhadap rudal Rusia yang baru," kata Stoltenberg kepada wartawan di markas NATO di Brussels.

Stoltenberg juga menyalahkan Rusia karena pelanggaran perjanjian itu. "Semua sekutu setuju bahwa Amerika Serikat sepenuhnya mematuhi...masalah, ancaman, tantangannya adalah perilaku Rusia," kata Stoltenberg.

"NATO mendukung kontrol senjata tetapi untuk menjadi efektif, perjanjian kontrol senjata harus dihormati oleh semua pihak," imbuh dia.

Dia berbicara sehari setelah pejabat senior AS John Bolton memberi tahu Putin tentang rencana Washington keluar dari perjanjian INF ketika berkunjung ke Moskow.

Bolton mengatakan Washington belum memberikan pemberitahuan penarikan diri AS secara resmi, tetapi dia menyuarakan skeptisisme bahwa perjanjian itu bisa diselamatkan.

Credit sindonews.com

Putin: Rusia Akan Targetkan Negara Tempat Misil AS

MOSKOW - Jika Amerika Serikat (AS) menyebarkan rudal jarak menengah di Eropa, Moskow harus menargetkan negara di mana rudal itu ditempatkan. Demikian pernyataan yang dilontarkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin.

Pernyataan itu keluar menyusul pengumuman Presiden AS Donald Trump pada akhir pekan lalu bahwa ia bermaksud menarik diri dari pakta pengawasan senjata nuklir 1987 atas dugaan pelanggaran Rusia.

Perjanjian INF melarang AS dan Rusia memiliki, memproduksi, atau menyebarkan rudal balistik dan rudal yang diluncurkan dari darat dengan jarak antara 500 kilometer dan 5.500 kilometer.

Hampir 2.700 rudal telah dihancurkan oleh Uni Soviet dan AS - sebagian besar yang terakhir di Eropa - di bawah perjanjian itu.

Penasihat keamanan nasional Trump dan Gedung Putih John Bolton, yang bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan pejabat tinggi lainnya di Moskow pada 22-23 Oktober, mengutip kekhawatiran AS tentang apa yang dikatakan sekutu NATO adalah rudal Rusia yang melanggar pakta dan tentang pengembangan senjata oleh China, yang bukan merupakan pihak dalam perjanjian itu.

Putin mengatakan dia berharap AS tidak akan menindaklanjuti dengan memposisikan rudal jarak menengah di Eropa.

"Jika mereka ditempatkan di Eropa, kami akan secara alami harus menanggapi dengan baik," kata Putin pada konferensi pers setelah pembicaraan dengan Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte.

"Bangsa-bangsa Eropa yang akan setuju dengan itu harus memahami bahwa mereka akan mengekspos wilayah mereka ke ancaman serangan pembalasan mungkin. Ini adalah hal yang jelas," imbuhnya seperti dikutip dari Radio Free Europe, Kamis (25/10/2018).

Putin kemudian melanjutkan: "Saya tidak mengerti mengapa kita harus menempatkan Eropa dalam bahaya yang serius seperti itu."

"Saya tidak melihat alasan untuk itu," ujar Putin.

"Saya ingin mengulang bahwa itu bukan pilihan kami. Kami tidak menginginkannya," tegasnya.

Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg sebelumnya mengatakan bahwa anggota-anggota Eropa dari aliansi militer tidak mungkin menyebarkan senjata nuklir baru di tanah mereka sebagai tanggapan terhadap dugaan pelanggaran perjanjian antara Washington dan Moskow yang melarang rudal jarak menengah.

"Kami akan, tentu saja, menilai implikasi untuk sekutu NATO, untuk keamanan kami dari rudal Rusia yang baru dan perilaku Rusia," kata Stoltenberg.

"Tapi saya tidak memperkirakan bahwa sekutu (NATO) akan menempatkan lebih banyak senjata nuklir di Eropa sebagai tanggapan terhadap rudal Rusia yang baru," sambungnya.

Putin menolak klaim Trump bahwa Rusia telah melanggar perjanjian INF, menambahkan bahwa dia berharap untuk membahas masalah tersebut dengan Trump di Paris ketika mereka berdua menghadiri peristiwa 11 November menandai seratus gencatan senjata yang mengakhiri Perang Dunia I.

"Kami siap untuk bekerja sama dengan mitra Amerika kami tanpa histeria apapun," katanya.

"Yang penting adalah keputusan apa yang akan datang selanjutnya," ujar Putin mengakhiri.

Credit sindonews.com

Rusia Sebut AS Coba Mulai Kembali Perlombaan Senjata

MOSKOW - Kremlin menyatakan, penarikan mundur Amerika Serikat (AS) dari perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) sebagai langkah yang sangat berbahaya. Kremlin menyebut, penarikan mundur itu sama saja dengan deklarasi AS untuk memulai kembali perlombaan senjata.

"Ini adalah niat yang sangat berbahaya. Efektif, ini merupakan pengumuman rencana untuk terlibat dalam perlombaan senjata dengan meningkatkan persenjataan yang sesuai," kata juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov.

Peskov, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (24/10), kemudian menuturkan bahwa dengan adanya pengumuman dari AS itu, Rusia akan secara alami memikirkan kepentingan keamanan nasionalnya.

Dia kemudian menyampaikan, dalam pertemuan antara Presiden Rusia, Vladimir Putin dan Penasihat Keamanan Nasional AS, John Bolton, disampaikan bahwa AS akan menyampaikan prosedur formal yang relevan untuk membatalkan perjanjian yang sudah berusia puluhan tahun dalam waktu dekat.

"Sejauh yang kami pahami, pihak AS telah membuat keputusan, dan itu akan meluncurkan prosedur formal untuk menarik diri dari perjanjian ini dalam waktu dekat," ungkapnya.

Sebelumnya, Uni Eropa (UE) mendesak Amerika Serikat (AS) dan Rusia untuk mematuhi INF. UE juga menyerukan untuk memastikan penerapannya secara penuh dan dapat diverifikasi.

Juru bicara UE, Maja Kocijancic dalam sebuah pernyataan mengatakan, Washington dan Moskow perlu tetap dalam dialog yang konstruktif untuk melestarikan perjanjian tersebut. "Di Eropa, INF, berkontribusi pada akhir Perang Dingin, ke akhir perlombaan senjata nuklir dan merupakan salah satu pilar arsitektur keamanan Eropa," ucap Kocijancic.

Jerman juga telah menyampaikan sikap tidak setuju atas keputusan AS mundur dari perjanjian INF. Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas mengatakan, AS harus mempertimbangkan konsekuensinya untuk mundur dari perjanjian itu, baik untuk Eropa dan untuk upaya perlucutan senjata di masa depan.

Credit sindonews.com

AS Mundur dari Perjanjian Senjata Nuklir, NATO Salahkan Rusia

BRUSSELS - NATO menyalahkan Rusia atas mundurnya Amerika Serikat (AS) dari perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces (INF). NATO menyebut, alasan AS mundur dari kesepakatan itu adalah karena Rusia selalu melanggarnya.

Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg menyatakan, pihaknya tidak mencari perlombaan senjata atau Perang Dingin baru, tetapi Rusia harus menanggapi kekhawatiran mengenai ketaatannya terhadap INF.

"Kami tidak menginginkan Perang Dingin baru, kami tidak menginginkan perlombaan senjata baru. Oleh karena itu, kami sangat percaya bahwa penting untuk mengatasi kekhawatiran yang telah kami ungkapkan untuk waktu yang lama mengenai rudal baru. Dan Rusia harus mematuhi perjanjian INF secara transparan dan dapat diverifikasi," ucap Stoltenberg.

"Semua sekutu setuju bahwa AS sepenuhnya mematuhi perjanjian itu. Masalah, ancaman, tantangannya adalah perilaku Rusia. Saya tidak memperkirakan anggota kami akan mengerahkan lebih banyak senjata nuklir di tanah Eropa," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (24/10).

Stoltenberg lalu mencatat bahwa NATO dan seluruh sekutunya akan mengadakan konsultasi lebih lanjut tentang Perjanjian INF pada minggu ini.

Dia juga mengatakan bahwa NATO senang bahwa Rusia dan AS berbicara tentang cara-cara untuk melestarikan "New START Treaty" tentang perlucutan senjata nuklir strategis dan mengatakan dia tetap berharap kedua pihak akan mencapai kesepakatan, karena kontrol senjata adalah cara untuk menghindari perlombaan senjata baru. "

Credit sindonews.com

Turki Serukan Reformasi PBB

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan (REUTERS/Tumay Berkin)

Jakarta, CB -- Turki menyerukan desakan perlunya reformasi PBB dan tak bisa ditunda. Hal ini diungkap Presiden Recep Tayyip Erdogan, Rabu (24/10), pada perayaan 73 tahun PBB dalam pernyataan tertulis.

"Reformasi PBB yang telah dibentuk 73 tahun lalu, terutama Sekretariat PBB yang bertanggung jawab pada keamanan dan perdamaian global, tidak bisa ditunda atau diabaikan," jelasnya.

Piagam PBB mulai berlaku pada 24 Oktober 1945 dan dirayakan setiap tahun sebagai Hari PBB. Pada tahun 1971, Majelis Umum PBB merekomendasikan agar hari itu diperingati oleh negara-negara anggota sebagai hari libur nasional.

"Saat ini, umat manusia dihadapkan pada berbagai ancaman serius, mulai dari perubahan iklim hingga pembersihan etnis, dari kelaparan hingga xenofobia, dari epidemi hingga terorisme. Tidak mungkin bagi negara mana pun untuk melawan masalah-masalah ini sendiri. (Masalah ini) mengancam masa depan umat manusia dan mengganggu pencarian keadilan global," kata Erdogan.

"Dalam pengertian ini, PBB adalah platform yang paling penting yang dapat menghasilkan solusi berkelanjutan untuk masalah-masalah umum kemanusiaan meskipun terjadi kemunduran dalam beberapa tahun terakhir. Pembantaian sebelumnya di Rwanda, Bosnia dan Herzegovina, Kosovo dan perang saudara di Suriah untuk delapan tahun terakhir. Ini adalah indikasi paling konkret bahwa Dewan Keamanan telah gagal memenuhi tanggung jawabnya. Itulah mengapa kami menyerukan reformasi mendesak."

Erdogan sebelumnya dikenal dengan slogan "dunia lebih besar dari lima". Hal ini merujuk pada lima negara pemegang hak veto di PBB yang menjadi anggota tetap Dewan Keamanan; Cina, Perancis, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat. Erdogan pun bertanya,

"Selama ketidakadilan di Dewan Keamanan PBB saat ini tidak diperbaiki, mungkinkah keberhasilan membangun perdamaian dunia dan untuk mencapai reformasi PBB yang lengkap tercapai?"

Erdogan mengatakan Turki akan terus menawarkan dukungan untuk reformasi, yang katanya akan mengubah PBB menjadi struktur yang lebih "adil, demokratis, transparan, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan".

"Turki, di bawah naungan mediasi PBB, mengambil peran utama dalam banyak kegiatan seperti operasi perdamaian, kontra-terorisme, bantuan kemanusiaan dan pembangunan, migrasi dan pengungsi, seperti dikutip Anadolu.

Credit cnnindonesia.com

Perusahaan Israel Menang Kontrak Rp11 T Sistem Rudal India

Ilustrasi kantor IAI. (MANJUNATH KIRAN/AFP)

Jakarta, CB -- Perusahaan pemerintah Israel, Israel Aerospace Industries (IAI) memenangkan kontrak senilai US$777 juta atau sekitar Rp11 triliun guna memasok sistem pertahanan udara dan rudal LRSAM bagi tujuh kapal angkatan laut India.

Kontrak itu dilakukan dengan perusahaan India, Bharat Electronics Ltd (BEL), yang merupakan kontraktor utama.

Rudal LRSAM merupakan sistem pertahanan udara yang digunakan oleh angkatan laut Israel serta militer India.

IAI menyatakan bahwa dengan kesepakatan ini, total penjualan rudal Barak-8 lebih dari US$6 miliar atau sekitar Rp91 triliun dalam beberapa tahun terakhir.

"Kemitraan IAI dengan India sudah berjalan bertahun-tahun lalu dan telah mencapai puncaknya dalam pengembangan dan produksi sistem bersama," kata CEO IAI, Nimrod Sheffer.

"India adalah pasar utama untuk IAI dan kami berencana untuk memperkuat posisi kami di India serta mengingat akan meningkatnya persaingan."

Para pemimpin Israel dan India telah berjanji untuk memperdalam hubungan, termasuk dalam bidang agrikultur dan teknologi.

Israel sendiri sudah mulai muncul sebagai salah satu pemasok senjata terbesar di India, AS, dan Rusia.

Pada tahun lalu, IAI mencapai kesepakatan senilai US$2 miliar atau sekitar Rp30 triliun untuk memasok sistem pertahanan rudal bagi tentara dan angkatan laut India.

Hal ini ditindaklanjuti dengan kontrak senilai US$630 juta atau sekitar Rp9 triliun dengan BEL untuk memasok sistem peluru rudal Barak-8 bagi empat kapal di angkatan laut India.

Rudal Barak-8 dikembangkan oleh IAI bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan Israel, Organisasi Penelitian dan Pengembangan Pertahanan India (DRDO), angkatan laut kedua negara, sistem pertahanan Israel Rafaels, dan industri lokal di kedua negara.

Credit cnnindonesia.com

Sistem Rudal Iron Dome Israel Gagal Halau Roket Gaza

TEL AVIV - Sistem pertahanan rudal Iron Dome Israel gagal menghalau sebuah roket yang ditembakkan dari Jalur Gaza, Palestina, pada Rabu malam. Sebagai responsnya, militer Tel Aviv menyerang delapan target Hamas.

Unit Juru Bicara Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengonfirmasi serangan sebuah roket yang ditembakkan dari Jalur Gaza ke Israel selatan pada Rabu malam.

Sirene roket terdengar di kawasan selatan Merhavim dan Eshkol di dekat perbatasan Gaza semalam. Penduduk di komunitas setempat mengaku mendengar ledakan keras. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan saat investigasi dilakukan.

IDF mengaku sistem pertahanan rudal Iron Dome berusaha untuk mencegat sebuah roket yang ditembakkan dari Jalur Gaza, tetapi gagal untuk melakukannya. Media di Jalur Gaza melaporkan bahwa Hamas telah memindahkan posisinya karena khawatir akan adanya respons Israel.

Target-target yang digempur IDF termasuk sebuah kompleks militer di Jalur Gaza utara, sebuah pusat pelatihan, dan tempat produksi dan penyimpanan senjata di Jalur Gaza selatan.

"Hamas bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di dalam dan di luar Jalur Gaza," bunyi pernyataan resmi IDF yang dilansir Haaretz, Kamis (25/10/2018).

"Hamas akan menanggung konsekuensi atas tindakan teroris yang dilakukan terhadap warga Israel," lanjut pernyataan IDF.

Militer Israel sebelumnya juga mengaku menyerang sebuah pos garis depan Hamas di Gaza selatan setelah balon pembakar diluncurkan dari Jalur Gaza menuju Israel.

Credit sindonews.com

Perang Dagang dengan AS Bisa Picu China Makin Agresif di LCS

Ilustrasi. (Reuters/Stringer)

Jakarta, CB -- Perang dagang antara Amerika Serikat dengan China dianggap bisa memicu ekspansi ekonomi, politik, hingga keamanan Negeri Tirai Bambu semakin "agresif" di Laut China Selatan.

Analis senior kawasan Asia Timur dari platform intelijen geopolitik Stratfor, Zhixing Zhang, menganggap perang dagang menyebabkan China terpaksa mencari jalur perdagangan alternatif agar tidak bergantung pada pasar AS dan Eropa.

Sementara itu, Zhang menilai Laut China Selatan menjadi "aset" satu-satunya yang bisa diandalkan Beijing di kawasan untuk menjaga ketahanan ekonomi dan politik di tengah perang tarif dengan AS terhadap sebagian besar produknya.

Selain kaya sumber daya alam, Laut China Selatan merupakan perairan dengan jalur perdagangan terpadat dengan nilai mencapai US$5 triliun per tahun.

Demi mempertahankan hal itu, Zhang menilai China bisa saja terus berekpsansi dengan berbagai cara, termasuk mengubah status quo tatanan di kawasan demi "menguasai" Laut China Selatan.

"Perang dagang membuat China harus menemukan jalur alternatif bagi ekonominya. Selama ini, pandangan umum melihat China sebagai kekuatan ekspansionis," ucap Zhang dalam Jakarta Geopolitical Forum 2018, Rabu (24/10).

Melanjutkan pandangannya, Zhang berkata, "China menggunakan seluruh cara-mulai dari membangun pulau, instalasi militer di Laut China Selatan, bahkan pembangunan pelabuhan di Samudra Hindia meski itu bertentangan dengan tatanan di kawasan selama ini."

"China juga menentang status quo yang ada dengan Jepang terkait sengketa Laut China Timur dan menetapkan ketentuan praktis di Kepulauan Paracel (yang masih menjadi bagian sengketa Laut China Selatan). Kombinasi strategi ini digunakan China untuk mencapai kepetingannya."

Zhang menuturkan China sadar agresivitas dan ekspansinya di kawasan membuat negara itu semakin rentan terhadap ancaman keamanan serta logistik.

Beijing juga masih memiliki sengketa dengan sejumlah negara di Asia Tenggara seperti Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darusalam terkait Laut China Selatan.

Namun, Zhang menganggap "keagresifan" China di kawasan terutama terkait Laut China Selatan sudah tak lagi bertumpu pada militerisasi, tapi dialog.

Hal ini terlihat ketika China mulai mengurangi aktivitas agresifnya di Laut China Selatan sejak berdialog dengan ASEAN pada 2016 lalu. Sejak itu kedua belah pihak terus berupaya saling membangun kepercayaan.

Kedua belah pihak juga terus bernegosiasi untuk merampungkan kode etik atau code of conduct (CoC) sebagai pedoman setiap negara berprilaku di Laut China Selatan. CoC sepakat dibentuk China dan ASEAN untuk menghindari konflik dan agresi militer di perairan tersebut.

"Pekan ini, ASEAN dan China bahkan menggelar latihan militer gabungan di Laut China Selatan. Beijing juga menggelar latihan bersama Thailand dan Malaysia di Selat Malaka," tutur lulusan Peking University itu.

"Bagi China ini jelas keuntungan. Kerja sama dengan negara ASEAN membuat China bisa mempertahankan pengaruh di Laut China Selatan dan di saat bersamaan bisa membendung keterlibatan pihak eksternal--AS--di wilayah itu."

Credit cnnindonesia.com

China Gagal Hentikan Pertemuan DK PBB Terkait Rohingya

NEW YORK - China, yang didukung oleh Rusia, gagal menghentikan pertemuan pengarahan Dewan Keamanan (DK) PBB oleh Ketua Tim Pencari Fakta (TPF) PBB yang menuduh militer Myanmar melakukan genosida terhadap Muslim Rohingya. Ketua TPF pun mendesak DK PBB yang beranggotakan 15 negara untuk menegakkan keadilan.

"Kekejaman terus terjadi hari ini," kata Marzuki Darusman, ketua TPF PBB, kepada wartawan menjelang pengarahan dewan.

"Ini adalah rentetan genosida yang sedang berlangsung," imbuhnya seperti dikutip dari Reuters, Kamis (25/10/2018).

Tekanan global meningkat terhadap Myanmar untuk bertanggung jawab setelah penumpasan yang dilakukan oleh militer negara itu di negara bagian barat Rakhine tahun lalu memicu eksodus sekitar 700 ribu etnis Rohingya ke Bangladesh. Sebagian besar dari mereka tidak mempunyai kewarganegaraan.

"Membiarkan Rohingya tetap berada di Rakhine berisiko besar dan mengembalikan mereka yang telah melarikan diri dalam konteks ini sama saja dengan menghukum mereka untuk hidup sebagai sub manusia dan pembunuhan massal lebih lanjut," kata Darusman kepada DK PBB.

Myanmar sendiri telah menolak laporan temuan PBB.

"Kami bersedia dan mampu mengambil isu-isu akuntabilitas untuk setiap dugaan pelanggaran hak asasi manusia di mana ada bukti yang cukup," kata Dubes Myanmar, Hau Do Suan kepada DK PBB.

Penindasan militer yang dilakukan Myanmar mengikuti serangan militan Rohingya terhadap pos keamanan. Myanmar telah membantah melakukan kekejaman terhadap Rohingya, dan mengatakan militernya melakukan tindakan yang dapat dibenarkan terhadap militan.

“Kejahatan yang kami dengar terdengar seperti yang terjadi di Rwanda dan Srebrenica sekitar dua puluh tahun yang lalu. Dewan Keamanan bertindak dalam dua situasi itu. (Dewan) ini bertindak terlambat untuk mencegah mereka yang semuanya rasa malu kami abadi, tetapi apakah bertindak itu memastikan akuntabilitas," kata Duta Besar Inggris Karen Pierce kepada dewan.

Inggris mengkoordinasi tindakan dewan di Myanmar dan Pierce mengatakan akan mendorong akuntabilitas yang benar-benar mengakhiri impunitas militer Myanmar.

Laporan penyelidikan PBB, dirilis pada bulan Agustus lalu, menyerukan kepada Dewan Keamanan untuk memberlakukan embargo senjata terhadap Myanmar, sanksi yang ditargetkan dan mendirikan pengadilan ad hoc untuk mengadili tersangka atau merujuk mereka ke Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

"Kedaulatan nasional bukanlah lisensi untuk melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan atau genosida," kata Darusman kepada dewan.

"Rohingya dan semua orang Myanmar, sebenarnya seluruh dunia, sedang melihat Anda untuk mengambil tindakan," sentil Darusman.

Namun, para diplomat mengatakan hak veto akan menggerakkan China dan Rusia untuk melindungi Myanmar dari tindakan apa pun. Sementara Duta Besar Myanmar mengatakan bahwa negara itu tidak akan pernah menerima rujukan ICC.

Inggris, Prancis, Amerika Serikat (AS) dan enam anggota lainnya meminta pengarahan pada Rabu, tetapi China menyerukan pemungutan suara untuk mencoba menghentikannya. Sembilan negara memberikan suara mendukung pengarahan - jumlah minimum yang diperlukan - sementara China, Rusia dan Bolivia menentang. Sedangkan Ethiopia, Equatorial Guinea dan Kazakhstan memilih untuk abstain.

Duta Besar AS untuk PBB Ma Zhaoxu mengatakan DK PBB tidak boleh terlibat dalam isu-isu hak asasi manusia khusus negara dan bahwa pengarahan akan menjadi kontraproduktif terhadap upaya untuk memecahkan situasi.

Duta Besar Rusia, Vassily Nebenzia, menuduh sembilan anggota dengan sengaja mengacaukan konsensus pertemuan DK PBB terkait isu tersebut.

Credit sindonews.com

PM Malaysia janji bantu akhiri kekerasan di Thailand selatan

PM Malaysia Mahathir Mohamad (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Bangkok (CB) - Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad pada Rabu berjanji melakukan yang bisa bagi perdamaian di Thailand tetangganya, yang dilanda pemberontakan.

Bagian selatan Thailand, yang berpenduduk sebagian besar penganut Buddha, pada umumnya Muslim, termasuk tiga provinsi, yakni Yala, Narathiwat, dan Pattani, tempat pemberontakan puluhan tahun menewaskan lebih dari 7.000 orang.

"Kami berjanji membantu dengan cara apa pun yang mungkin untuk mengakhiri kekerasan di selatan itu," kata Mahathir, 93, kepada wartawan sesudah bertemu dengan Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha dalam kunjungan pertamanya ke Thailand sejak kemenangan menakjubkan dalam pemilihan umum pada Mei.

"Itu bukan hanya masalah berbicara atau menyusun perjanjian. Itu betul-betul kerjasama dua tetangga bersahabat dan kami ingin melanjutkan persahabatan itu," kata Mahathir.

Malaysia, yang berpenduduk sebagian besar Muslim, membantu mengatur pembicaraan perdamaian pemerintah Thailand dengan kelompok pemberontak, tapi kemajuan hanya sedikit sejauh ini.

Credit antaranews.com

ISIS Bebaskan Wartawan Jepang yang Disandera

Jumpei Yasuda, jurnalis Jepang yang disandera di Suriah. AP Photo

CB, Jakarta - Wartawan asal Jepang, Jumpei Yasuda, yang menjadi sandera kelompok radikal ISIS, dibebaskan. Pemerintah Jepang mengkonfimasi telah menerima informasi pembebasan Yasuda dan saat ini yang bersangkutan sedang berada di Turki.
Kepala Sekertaris Kabinet Jepang, Yoshihide Suga, mengatakan Jepang telah menerima informasi dari Qatar soal pembebasan Yasuda. Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, lega mendengar kabar pembebasan ini, namun Tokyo masih membutuhkan konfirmasi identitas lengkap Yasuda. Abe pun berterima kasih kepada Qatar dan Turki atas kerja sama pembebasan sandera ini.
“Saya lega mendengar informasi ini. Kami ingin mengkonfirmasi secepatnya apakah orang ini benar-benar Jumpei Yasuda,” kata Abe, seperti dikutip dari aljazeera.com, Rabu, 24 Oktober 2018.

ISIS merilis video dua orang Jepang yangmereka sandera, KenjiGoto Jogo (kiri) dan Haruna Yukawa (kanan). ISIS meminta tebusan 200 juta dolar Amerika. AP

Suga sebelumnya mengatakan pihaknya harus mencek pembebasan Yasuda dan kemungkinan besar sandera yang dibebaskan adalah Yasuda. Istri Yasuda sudah diberi tahu soal ini. Dia diduga dibebaskan setelah ulama-ulama Islam melakukan negosiasi untuk pembebasannya. Yasuda terakhir kali berkirim kabar dari Suriah pada 2015 untuk melakukan reportase kasus penculikan rekannya Kenji Goto. Goto disandera dan dibunuh oleh ISIS.
Yasuda adalah wartawan lepas yang melakukan pemberitaan soal Timur Tengah sejak awal tahun 2000. Pada 2004, dia disandera di Irak bersama tiga warga negara Jepang lainnya.
Yasuda hilang kontak setelah dia mengirimkan pesan terakhir pada temannya sesama orang Jepang pada 23 Juni 2015. Dalam unggahan Twitter terakhirnya, Yasuda mengatakan laporan sering terhambat dan dia akan mulai berhenti mengabarkan lewat Twitter soal keberadaan dan aktivitasnya.
Beberapa rekaman video yang diduga Yasuda dipublikasi pada akhir tahun lalu. Salah satu video memperlihatkan seorang sandera laki-laki berada di sebuah lingkungan yang keras dan perlu diselamatkan segera.

Credit tempo.co

FBI Minta Warga AS Waspada Ancaman Bom Susulan

Polisi AS mengamankan kantor CNN New York, usai ancaman bom. (REUTERS/Kevin Coombs)

Jakarta, CB -- FBI memperingatkan warga Amerika Serikat (AS) untuk tetap waspada terhadap paket mencurigakan yang dapat berupa ancaman bom, usai ditemukannya paket berisi alat peledak yang ditujukan ke sejumlah petinggi Partai Demokrat dan kantor CNN di New York.

"Ada kemungkinan bahwa paket tambahan dikirimkan ke lokasi lain. Jangan menyentuh, memindahkan atau menangani paket yang mencurigakan atau tidak dikenal," kata FBI dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari CNN, Kamis (25/1).

Paket Peledak pada Rabu (24/10) ditemukan di gedung Time Warner, markas CNN di New York. Kepolisian menyebut paket tersebut ditujukan untuk mantan Bos CIA John Brennan, yang muncul di CNN secara berkala sebelum bergabung dengan MSNBC.

Selain kantor CNN, paket serupa sebelumnya disebut juga dikirim ke Gedung Putih, serta kediaman mantan Presiden Barack Obama, mantan calon presiden Hillary Clinton, jutawan George Soros, serta sejumlah petinggi Partai Demokrat.

FBI meminta bantuan kepada warga AS untuk memberikan informasi tentang bom dan paket mencurigakan yang ditemukan.

"Kami meminta siapa pun yang mungkin memiliki informasi untuk menghubungi FBI. Jangan ragu untuk menelepon, "kata Direktur FBI Christopher Wray.

Wray menyebut paket-paket alat peledak yang ditemukan di berbagai lokasi sejak dua hari lalu bakal dianalisis di laboratorium FBI di Quantico, Virginia. Ia pun memastikan FBI berkomitmen penuh untuk menemukan pelaku pengirim ancaman bom tersebut.

"Investigasi ini menjadi prioritas utama FBI," terangnya.

Paket-paket yang dikirimkan kepada Obama, Clinton, mantan Bos CIA John Brennan di kantor CNN New York, serta Jutawan George Soros dikirim dalam amplop cokelat dengan enam perangko. Amplot tersebut dikirim atas nama Debbie Wasserman Shultz yang beralamatkan di Florida.

Sementara itu, Gubernur New York Andrew Cuomo telah mengumumkan adanya peningkatan keamanan di area utama di seluruh wilayah kota.

"Dari banyaknya peringatan, saya mengerahkan 100 tentara Garda Nasional tambahan dan mengarahkan penegak hukum Negara untuk melipatgandakan keamanan pada aset penting di New York," terangnya.

Credit cnnindonesia.com

Trump Janji Selidiki Ancaman Bom ke Obama Hingga Kantor CNN

Presiden AS Donald Trump. (REUTERS/Carlo Allegri)

Jakarta, CB Indonesia -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menjanjikan penyelidikan penuh terkait paket-paket berisi alat peledak yang dikirim ke kediaman para petinggi Partai Demokrat dan kantor CNN di New York.

"Pemerintah akan mengerahkan seluruh tenaga untuk melakukan penyelidikan dan membawa pihak yang bertanggung jawab atas tindakan tercela ini ke pengadilan. Kami tidak akan menyisakan tenaga dalam penyelidikan," ujar Trump yang merupakan seorang Republikan, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (25/10).

Trump menekankan perlunya masyarakat AS bersatu dalam menyikapi ancaman tersebut. Ia menegaskan ancaman kekerasan politik dalam bentuk apa pun tak memiliki tempat di Negeri Paman Sam tersebut.

"Di masa-masa ini, kita harus bersatu dan mengirim satu pesan yang sangat jelas, kuat, dan tidak dapat dibantah bahwa tindakan atau ancaman kekerasan politik dalam bentuk apa pun tidak memiliki tempat di Amerika Serikat," tegasnya.

Paket Peledak pada Rabu (24/10) ditemukan di gedung Time Warner, markas CNN di New York. Kepolisian menyebut paket tersebut ditujukan untuk mantan Bos CIA John Brennan, yang muncul di CNN secara berkala sebelum bergabung dengan MSNBC.

Selain kantor CNN, paket serupa sebelumnya disebut juga dikirim ke Gedung Putih, serta kediaman mantan Presiden Barack Obama, mantan calon presiden Hillary Clinton, jutawan George Soros, serta sejumlah petinggi Partai Demokrat.

Dalam sebuah konferensi pers, Clinton mengaku berada dalam kondisi yang baik. "Kami baik-baik saja, terima kasih kepada para petugas dari Badan Rahasia yang mencegah paket yang ditujukan kepada kami jauh sebelum sampai ke rumah kami," ujarnya.

Sementara itu, juru bicara keluarga Obama Eric Schultz dan Katie Hill enggan berkomentar. Namun, CNN mengkonfirmasi secara terpisah bahwa keluarga Obama tengah berada di Washington DC dan tak memiliki acara publik yang harus dihadiri pada hari itu. CNN juga melaporkan barikade pengamanan di luar rumah Obama di Washington DC telah ditingkatkan.

Credit cnnindonesia.com

Paket Peledak Ditemukan di Kantor CNN New York

Sebuah paket ledakan dikirimkan ke gedung Time Warner, kantor CNN di New York. (REUTERS/Shannon Stapleton)

Jakarta, CB Indonesia -- Sebuah paket alat peledak dikirimkan ke gedung Time Warner, kantor CNN di New York, Amerika Serikat. Paket tersebut diduga ditujukan untuk mantan bos CIA John Brennan.

Walikota New York Boll de Blasio menyebut paket kiriman yang ditemukan di gedung kantor CNN New York merupakan alat peledak yang hidup. Sebuah amplop berisi bubuk putih juga ditemukan sebagai bagian dari kemasan aslinya.

"Kami telah melihat ini sebelumnya. Kami pernah melihat yang lebih buruk. Kami tidak akan terintimidasi dan akan membawa para pelaku ini ke pengadilan," kata O'Neill, dikutip dari CNN, Kamis (25/10).

Polisi menyebut paket alat peledak itu sebenarnya ditujukan kepada mantan Bos CIA John Brennan. Usai paket tersebut ditemukan, para penghuni gedung langsung dievakuasi oleh petugas.

Selain kantor CNN, paket alat ledakan juga diterima Gedung Putih, mantan Presiden Barack Obama, dan mantan Calon presiden dari Partai Demokrat Hillary Clinton.

Dalam sebuah konferensi pers, Clinton mengaku berada dalam kondisi yang baik. "Kami baik-baik saja, terima kasih kepada para petugas dari Badan Rahasia yang mencegah paket yang ditujukan kepada kami jauh sebelum sampai ke rumah kami," ujarnya.

FBI mengatakan paket yang ditujukan untuk Clinton ditemukan di sekitar tempat tinggalnya di Chappaqua, New York. Sementara paket serupa juga dikirimkan ke kediaman Obama di Washington DC.

Juru bicara keluarga Obama Eric Schultz dan Katie Hill enggan berkomentar. Namun, CNN mengkonfirmasi secara terpisah bahwa keluarga Obama tengah berada di Washington DC dan tak memiliki acara publik pada hari itu.

CNN juga melaporkan barikade pengamanan di luar rumah Obama di Washington DC kini tengah ditingkatkan. Petugas juga memastikan media dan masyarakat yang berada di lokasi berada di belakang barikade.

Credit cnnindonesia.com

Gedung Putih dan Obama Dapat Kiriman Paket Ledakan

Gedung Putih. (REUTERS/Carlos Barria)

Jakarta, CB -- Pemerintah federal Amerika Serikat (AS) tengah menyelidiki paket mencurigakan yang dikirim ke Gedung Putih, serta kediaman mantan Presiden AS Barack Obama dan mantan kandidat presiden dari Partai Demokrat Hillary Clinton.

Sumber Reuters menyebut paket mencurigakan yang ditujukan ke Gedung Putih berhasil dihalau oleh pengamanan di luar lokasi.

Paket mencurigakan yang dikirim ke Obama dan Clinton, serta ke salah satu donor utama Partai Demoktat datang kira-kira dua minggu sebelum pemilihan umum paruh waktu AS pada 6 November mendatang. Pemilihan ini menentukan apakah Partai Republik mempertahankan kendalinya di kongres AS.

Paket ke Clinton ditemukan Selasa malam (23/10), sementara paket yang kepada Obama ditemukan Rabu pagi (24/10). Baik Obama, maupun Clinton dipastikan dalam kondisi yang aman.

Gedung Putih, dalam sebuah pernyataan, mengutuk upaya serangan terhadap Obama dan Clinton.

"Aksi-aksi teror ini tercela, dan siapa pun yang bertanggung jawab akan dimintai pertanggungjawaban sepenuhnya dari hukum," kata juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders, seperti dikutip Reuters (24/10).

Sanders menyebus Badan Rahasia Amerika Serikat dan lembaga penegak hukum lainnya sedang menyelidiki dan akan mengambil semua tindakan yang tepat terkait hal tersebut. FBI pun mengatakan sedang menyelidiki paket-paket itu.

"Paket-paket itu segera diidentifikasi selama prosedur penyaringan surat rutin sebagai alat peledak potensial dan ditangani dengan tepat seperti itu," kata Badan Rahasia AS dalam sebuah pernyataan.

Menurut laporan New York Times, paket yang ditujukan kepada Hillary di rumahnya di pinggiran kota New York Chappaqua adalah alat peledak.

Penemuan paket itu terjadi setelah sebuah bom kecil ditemukan awal pekan ini di rumah Miliarder George Soros di pinggiran kota New York, sekitar 10 mil dari rumah keluarga Clintons.

"Tidak ada yang sampai ke rumah mereka," kata juru bicara Bill Clinton dalam email.

Dikonfirmasi, Juru bicara Hillary Clinton merujuk pertanyaan ke pernyataan Badan Rahasia. Sedangkan juru bicara untuk Obama menolak berkomentar.

Polisi Chappaqua mengatakan pihak berwenang di New Castle tengah membantu FBI, Badan Rahasia, dan polisi Westchester County dengan penyelidikan paket yang dikirim ke Clinton.

"Masalahnya saat ini sedang dalam penyelidikan federal," kata polisi dalam sebuah pernyataan, merujuk pertanyaan ke FBI.

Laporan Times menyebut perangkat yang dikirim ke Clinton itu mirip dengan yang ditemukan pada Senin di rumah Soros.

Credit cnnindonesia.com

Akhirnya Muhammad bin Salman Berpidato, Apa Saja Pesannya?

Putra Mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman

Foto: The Telegraph

MBS ingin Timur Tengah menjadi Eropa baru

CB, RIYADH— Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Muhammad bin Salman (MBS) menyatakan, peristiwa terbunuhnya jurnalis Saudi, Jamal Khashoggi sangat menyakitkan bagi seluruh warga Saudi dan dunia, bahkan bagi tiap manusia.

Pernyataan itu disampaikan di hadapan peserta Konferensi Inisiatif Investasi Masa Depan (FII) di Riyadh, Rabu (24/10). Dalam kesempatan itu, mengutip Alarabiya, MBS mendapat kesempatan berbicara bersama Raja Bahrain Emir Salman bin Hamad Alu Khalifah, Perdana Menteri Lebanon Sa’ad al-Hariri. Hadir dalam pertemuan itu pula Wwakli Menteri Uni Emirat Arab.

Menurut MBS yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan Saudi ini, peristiwa Khashoggi sangat sadis dan tidak bisa dibenarkan. Kerajaan berkomitmen memberlakukan prosedur hukum untuk sampai pada hasil terakhir dan mengganjar pelaku dengan balasan setimpal.

Terkait hubungannya dengan Turki pascainsiden Khashoggi ini, MBS menegaskan, hubungan kedua negara akan tetap baik-baik saja selama ada Raja Salman dan Presiden Turki, Erdogan.

Dalam kesempatan itu pula, MBS menganggap dirinya beruntung karena hidup di tengah-tengah bangsa yang gigih dan agung sembari meminta publik, dengan nada bercanda, untuk tidak mempercayainya, tetapi cukup melihat pada capaian-capaian angka. “Semangat bangsa Saudi seperti gunung cadas yang tak akan pecah,” tutur dia.

MBS juga meyakinkankan kepada masyarakat dunia, bahwa dirinya tidak ingin meninggalkan kehidupan dunia sebelum melihat Tumur Tengah maju. “Saya melihat Timur Tengah adalah Eropa baru dan saya percaya target ini akan terealisasi 100 persen,” tutur dia.

Credit republika.co.id

Pembunuhan Khashoggi, Iran: AS Lindungi Saudi

Presiden Iran Hassan Rouhani

Foto: Iranian Presidency Office via AP

AS menuding upaya Saudi menutupi kasus ini merupakan yang terburuk dalam sejarah.

CB, JENEWA -- Presiden Iran Hassan Rouhani menuding, Arab Saudi tidak akan membunuh kolomnis the Washington Post Jamal Khashoggi tanpa perlindungan Amerika. Rouhani tak memberikan bukti dan detil terkait tuduhannya tersebut.

"Tidak seorang pun akan membayangkan bahwa di dunia saat ini dan abad baru bahwa kita akan menyaksikan pembunuhan terorganisasi seperti itu dan sistem akan merencanakan pembunuhan keji seperti itu. Saya tidak berpikir bahwa sebuah negara akan berani melakukan kejahatan semacam itu tanpa perlindungan Amerika," kata Rouhani, Rabu (24/10), menurut media pemerintah Iran, Kantor Berita Republik Islam (IRNA).

Presiden AS Donald Trump mengatakan pada hari Selasa (23/10), upaya Pemerintah Saudi untuk menutupi kasus ini merupakan salah satu yang terburuk dalam sejarah . Washington juga menegaskan akan mencabut visa beberapa dari mereka yang diyakini bertanggung jawab.

Kematian Khashoggi di konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober telah memicu kemarahan global. Arab Saudi awalnya membantah mengetahui tentang nasib Khashoggi. Namun akhirnya Saudi mengakui Khashoggi telah terbunuh. Namun penjelasan Saudi yang berubah-ubah memicu keraguan dari pemerintahan Barat.

Iran dan Arab Saudi adalah saingan regional dan telah mendukung pihak yang berseberangan dalam konflik di Suriah dan Yaman dan faksi politik yang berbeda di Irak dan Lebanon.

Rouhani mengatakan, perlindungan AS telah memungkinkan Arab Saudi untuk melakukan pengeboman terhadap warga sipil dalam perang Yaman. "Jika tidak ada perlindungan Amerika, akankah rakyat Yaman masih menghadapi pemboman brutal yang sama?" kata Rouhani.

Rouhani juga meminta pemerintah Turki untuk melakukan investigasi yang tidak memihak terhadap pembunuhan Khashoggi.

Credit republika.co.id

Pangeran MBS Jamin Kasus Khashoggi Tak Bikin Saudi-Turki Retak

RIYADH - Pangeran Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) berjanji menegakkan keadilan atas pembunuhan wartawan pengkritik kerajaan, Jamal Khashoggi, di konsulat kerajaan di Istanbul. Namun, dia menjamin kasus ini tidak akan membuat hubungan Arab Saudi dan Turki retak.

"Kejahatan keji yang tidak bisa dibenarkan," kecam MBS dalam komenter publik pertamanya sejak kasus pembunuhan wartawan itu jadi sorotan internasional.

Dia mengatakan bahwa para pelaku pembunuhan akan dibawa ke pengadilan dengan bantuan Turki.

Berbicara di forum Future Investment Initiative di Riyadh pada hari Rabu, putra Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud ini mengatakan bahwa beberapa pihak mencoba untuk memanfaatkan momen menyakitkan tersebut untuk mendorong keretakan hubungan antara Riyadh dan Ankara.

"Saya ingin mengirim pesan kepada mereka; Anda tidak akan dapat melakukan hal itu selama kita memiliki seorang raja bernama Salman bin Abdulaziz dan seorang putra mahkota bernama Mohammed bin Salman dan seorang presiden Turki bernama Erdogan," katanya, seperti dikutip Al Jazeera, Kamis (25/10/2018).

"Keretakan tidak akan pernah dibuat. Kami akan membuktikan kepada seluruh dunia bahwa kedua negara bekerja sama untuk menghukum semua pelaku dan keadilan akan berada di atas segalanya," ujarnya.

Presiden Erdogan dilaporkan telah berbicara dengan Raja Salman melalui telepon sebelum sang raja pidato di konferensi bisnis tersebut. Ini adalah pertama kalinya kedua pemimpin itu berbicara sejak Khashoggi menghilang pada 2 Oktober.

Komentar MBS muncul sehari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk pertama kalinya menyiratkan bahwa Putra Mahkota Saudi itu diduga memiliki peran dalam pembunuhan Khashoggi.

Kasus ini telah membuat Saudi mendapat tekanan hebat dari sekutu-sekutunya di Barat yang menginginkan penjelasan bersih atas kematian wartawan tersebut. Sedangkan sekutu-sekutu Saudi di Timur Tengah tetap mendukun Riyadh.

Khashoggi, jurnalis dan kolomnis Washington Post, merupakan pengkritik keras MBS terutama dalam kebijakan blokade Qatar dan perang di Yaman. Dia hilang setelah memasuki Konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober, yang akhirnya diakui Riyadh bahwa dia dibunuh.

Dia mendatangi konsulat untuk memperoleh dokumen perceraian dengan mantan istrinya sebagai syarat untuk menikahi tunangannya, seorang perempuan Turki bernama Hatice Cengiz.

Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo mengatakan Washington telah mengidentifikasi beberapa pejabat pemerintah Saudi termasuk pejabat keamanan yang diyakini terlibat dalam pembunuhan Khashoggi. Sebagai respons awal, Washington telah mencabut vis 21 warga Saudi yang diduga terlibat dalam pembunuhan tersebut.

Credit sindonews.com

AS Tuntut Klarifikasi Sempurna Saudi Terkait Kasus Khashoggi

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) menginginkan klarifikasi yang sempuran tentang apa yang terjadi dalam kematian wartawan terkemuka Arab Saudi, Jamal Khashoggi. Hal itu dikatakan oleh Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo dalam email internal yang dikirim secara luas kepada pegawai Departemen Luar Negeri AS.

"Kami sudah melihat langkah-langkah dari Arab Saudi yang mencerminkan pertanggungjawaban serius, tetapi kami tidak akan puas sampai kami mendapatkan klarifikasi yang sempurna tentang apa yang terjadi," kata Pompeo dalam email "Miles with Mike" yang dikirimkan kepada karyawan departemen seperti dikutip dari Reuters, Kamis (25/10/2018).

Dalam email, yang menggambarkan perjalanannya ke Arab Saudi dan Turki pekan lalu, Pompeo mengatakan tujuan kunjungannya ke monarki Teluk mengekspor minyak adalah untuk mengesankan kepemimpinan Arab Saudi pentingnya menentukan apa yang terjadi pada Jamal Khashoggi.

Khashoggi, seorang kolumnis Washington Post yang tinggal di AS dan seorang pengkritik Pangeran Mahkota Saudi Mohammed bin Salman, menghilang setelah mengunjungi konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober.

Arab Saudi telah memberikan laporan yang bertentangan tentang pembunuhan Khashoggi. Saudi awalnya menolak kabar kematiannya, namun kemudian mengatakan bahwa Khashoggi meninggal di dalam konsulat setelah perkelahian. Penjelasan ini menarik skeptisisme internasional.

Pada hari Minggu, Riyadh menyebut pembunuhan itu sebagai "kesalahan besar dan parah." Namun, Saudi berusaha untuk melindungi putra mahkota dari krisis yang melebar, mengatakan bahwa pangeran tidak mengetahuinya.

Presiden Donald Trump, dalam wawancara dengan Wall Street Journal, mengatakan putra mahkota memikul tanggung jawab utama untuk operasi yang menyebabkan pembunuhan Khashoggi. Trump mengatakan pada hari Selasa pemerintah Saudi telah melakukan upaya menutup-nutupi terburuk yang pernah ada dalam kematian Khashoggi.

Credit sindonews.com

Trump Sebut Operasi Pembunuhan Khashoggi Terburuk dalam Sejarah

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengatakan operasi Arab Saudi untuk membunuh Jamal Khashoggi di konsulat Riyadh di Istanbul dan upaya untuk menutupinya adalah salah satu yang terburuk dalam sejarah. AS pun akan menjatuhkan sanksi kepada pejabat yang terlibat dalam pembunuhan tersebut.

“Mereka memiliki konsep orisinal yang sangat buruk. Itu dilakukan dengan buruk dan (upaya) menutup-nutupinya adalah salah satu yang terburuk dalam sejarah,” kata Trump.

“Karena siapa pun yang memikirkan ide itu, saya pikir dalam masalah besar. Dan mereka pasti dalam masalah besar," imbuhnya seperti dikutip dari The Guardian, Rabu (24/10/2018).

Kematian Khashoggi di konsulat Saudi di Istanbul telah menyebabkan kemarahan global dan hubungan yang tegang antara Riyadh dengan Washington. Khashoggi, seorang kritikus putra mahkota Saudi Mohammed bin Salman, adalah seorang warga dan kolumnis AS untuk Washington Post.

Tetapi Trump telah memberikan pesan yang berbeda-beda selama beberapa hari terakhir. Ia sempat bersumpah konsekuensi yang sangat berat dan menyebutkan sanksi ekonomi mungkin dijatuhkan, tetapi juga mengesampingkan penjualan senjata ke Arab Saudi dan menyoroti peran negara itu sebagai sekutu AS terhadap Iran dan militan Islam.

Pada akhir pekan, presiden AS mengatakan dia berpikir bahwa klaim Saudi Khashoggi meninggal dalam "baku hantam" sebagai pengakuan yang kredibel, dan menyebutnya langkah pertama yang penting.

Komentarnya datang setelah presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, secara terbuka membantah pengakuan Saudi. Erdogan membuat tuduhan baru bahwa pembunuhan Khashoggi telah direncanakan, dan menyerukan penyelidikan independen.

Sementara itu juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Heather Nauert mengatakan, visa dari dua puluh satu warga Saudi akan dicabut atau dibuat tidak memenuhi syarat untuk visa AS terkait pembunuhan Khashogi.

Sedangkan Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo mengatakan, langkah-langkah lain sedang dipertimbangkan, termasuk pemberian sanksi.

“Hukuman ini tidak akan menjadi kata terakhir mengenai masalah ini dari Amerika Serikat," kata Pompeo.

"Kami membuat sangat jelas bahwa Amerika Serikat tidak mentolerir tindakan kejam semacam ini untuk membungkam Tuan Khashoggi, seorang wartawan, melalui kekerasan," imbuhnya.

Pembatalan visa akan menjadi tindakan hukuman pertama yang dilakukan oleh pemerintah AS terhadap Saudi sejak Khashoggi menghilang setelah memasuki konsulat pada 2 Oktober.

Credit sindonews.com

Jika Terbukti Saudi di Balik Kematian Khashoggi, Prancis akan Bersikap

PARIS - Prancis secara tersirat menyatakan mereka mungkin akan "menghukum" Arab Saudi jika terbukti berada di balik kematian Jamal Khashoggi. Paris menuturkan, respon mereka terkait kasus ini tergantung dari hasil penyelidikan.

"Selama fakta-fakta belum ditetapkan dengan jelas, dan dikuatkan oleh layanan informasi kami, kami tidak akan mengambil keputusan apa pun," kata juru bicara pemerintah Prancis, Benjamin Griveaux.

"Tetapi di sisi lain, begitu fakta-fakta mulai muncul atas masalah ini dan telah dikuatkan oleh layanan kami, berdasarkan hipotesis bahwa tanggung Saudi telah terbukti bertanggung jawab, maka kami akan menarik kesimpulan yang diperlukan dan mengambil tindakan," sambungnya.

Griveaux, seperti dilansir Reuters pada Rabu (24/10), kemudian menuturkan respon yang akan diambol Prancis tidak hanya akan melibatkan membatasi penjualan senjata ke Saudi.

Sementara itu, sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump untuk pertama kalinya menduga Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) terlibat dalam pembunuhan Khashoggi. Pernyataan Trump disampaikan dalam wawancara dengan Wall Street Journal.

"Baiklah, pangeran menjalankan hal-hal di sana lebih pada tahap ini. Dia menjalankan banyak hal dan jika ada orang yang akan (terlibat), itu adalah dia," kata Trump dalam wawancara itu.

Credit sindonews.com

Pejabat PBB tuntut gencatan senjata kemanusiaan di Yaman guna hindari kelaparan

Sejumlah wanita duduk di sebelah bantuan makanan dari Komite Internasional Palang Merah bagi pengungsi internal di kota pelabuhan Hodeidah, Laut Merah, Yaman, Sabtu (21/7/2018). (REUTERS/Abduljabbar Zeyad)

PBB, New York, (CB) - Wakil Sekretaris Jenderal PBB Urusan Kemanusiaan Mark Lowcok baru-baru ini menuntut gencatan senjata kemanusiaan di Yaman guna menghindari kelaparan, yang membayang.

Lowcock, yang memperingatkan mengenai "bahaya nyata dan ada mengenai kelaparan yang mengancam dan sangat luas yang menenggelamkan Yaman", meminta bantuan Dewan Keamanan PBB berkaitan dengan gencatan senjata kemanusiaan dan tindakan lain.

Ketika memberi penjelasan kepada Dewan Keamanan, ia memperingatkan bahwa Yaman --yang sudah tiga tahun dirongrong perang saudara-- akan menghadapi kelaparan "yang jauh lebih besar daripada yang pernah dihadapi setiap orang di bidang (kemanusiaan) ini selama mereka melaksanakan tugas mereka".

Ia meminta dukungan Dewan Keamanan di lima bidang, kata Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis pagi.

Pertama, dihentikannya permusuhan di dan sekitar semua prasarana dan instalasi yang menjadi andalan operasi kemanusiaan serta importer barang komersial.

"Gencatan senjata kemanusiaan akan mencerminkan kewajiban semua pihak dalam konflik tersebut guna menegakkan hukum kemanusiaan internasional dan melakukan semua yang mungkin guna memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan," kata Lowcok kepada Dewan Keamanan.

Kedua, perlindungan pasokan pangan dan barang dasar di seluruh negeri itu. Import kemanusiaan dan komersial harus mengalir ke semua pelabuhan dan selanjutnya ke tujuan akhir semua barang tersebut.

Itu berarti pencabutan pembatasan yang ada dan yang direncanakan atas import barang dan dipertahankannya jalur angkutan utama tetap terbuka dan aman.

Ketiga, suntikan yang lebih cepat dan lebih besar mata uang asing ke dalam ekonomi Yaman melalui Bank Sentral, bersama dengan pemberian kredit buat pedagang, dan pembayaran uang buat para pensiunan serta pegawai pemerintah.

Keempat, peningkatan dana serta dukungan buat operasi kemanusiaan. Mengingat peningkatan keperluan yang diperkirakan, lembaga bantuan memerlukan sumber daya tambahan sekarang untuk mulai meningkatkan bantuan kemanusiaan. Sebanyak 14 juta warga Yaman, hampir separuh dari seluruh penduduk negeri tersebut, mungkin dalam waktu dekat memerlukan bantuan pangan darurat untuk bertahan hidup, kata Lowcock kepada Dewan Keamanan. Pekerja kemanusiaan dan mitra mereka saat ini membantu delapan juta warga Yaman setiap bulan.

Kelima, dengan sangat banyaknya nyawa yang menjadi taruhan, semua pihak yang berperang mesti terlibat sepenuhnya dan secara terbuka dengan Utusan Khusus PBB untuk Yaman Martin Griffith guna mengakhiri konflik itu, kata Lowcock.

Credit antaranews.com

PBB: Setengah rakyat Yaman terancam kelaparan

Gedung Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. (Antaranews/Aditya E.S. Wicaksono)

PBB (CB) - Kepala bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyuarakan tanda bahaya di Dewan Keamanan pada Selasa bahwa setengah penduduk Yaman yang dicabik-cabik perang akan segera berada di tepi jurang kelaparan.

Mereka bergantung sepenuhnya pada bantuan kemanusiaan untuk tetap bertahan hidup.

"Sekarang sudah tampak jelas akan terjadi bahaya kelaparan besar dan segera di Yaman: jauh lebih besar daripada apa yang para ahli di lapangan lihat dalam menjalankan profesi mereka selama ini," kata Kepala Bantuan PBB Mark Lowcock.

Ia melukiskan skala dari apa yang sedang dihadapi Yaman, dengan jumlah penduduk sebanyak 14 juta jiwa, "mengagetkan" mengingat hanya ada dua bencana kelaparan yang telah dinyatakan di dunia dalam 20 tahun terakhir, yakni di Somalia tahun 2011 dan di Sudan Selatan tahun lalu, demikian Reuters melaporkan.

Perebutan pengaruh sedang berlangsung di Yaman antara Iran dan Arab Saudi. Koalisi militer pimpinan Saudi campur tangan di Yaman tahun 2015, mendukung pasukan pemerintah memerangi kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran. Iran membantah memasok senjata ke Houthi.

Lowcock mengatakan PBB saat ini mengoordinasikan pengiriman bantuan bagi sebanyak delapan juta rakyat Yaman, dan menyatakan krisis kemanusiaan telah diperdalam krisis ekonomi dan pertempuran yang berlanjut di sekitar pelabuhan kunci Hudaidah di negara itu.

Yaman biasanya mengimpor 90 persen pangannya.

Ia mengimbau gencatan senjata bagi kemanusiaan, perlindungan pasokan makanan pokok dan bahan-bahan penting di seluruh negara itu, suntikan mata uang asing lebih besar dan cepat ke dalam perekonomian melalui bank sentral, meningkatkan pendanaan dan dukungan kemanusiaan, dan bagi pihak-pihak yang berperang untuk melakukan pembicaraan perdamaian.

Credit antaranews.com