CUPUMA

Selasa, 16 Oktober 2018

Malcolm X, Politisi Muslim AS yang Akhir Hidupnya Tragis

CB, Jakarta - Turki mengganti nama jalan di mana kedutaan Amerika Serikat berdiri menjadi Malcolm X Venue. Sebelumnya jalan ini diberi nama Olive Branch.
Malcolm X disebut sebagai politisi Muslim ternama AS dan pembela hak-hak sipil. Dia digambarkan sebagai salah satu pemimpin Afro-Amerika terbesar dan dipuji sebagai orang yang meletakkan dasar gerakan Black Power.

Malcolm lahir di Omaha, Nebraska tahun 1925. Saat dia berusia 6 tahun, ayahnya, Reverend Earl Little, seorang pendeta gereja Baptis, tewas ditabrak mobil. Ibunya, Louise Little, membesarkan Malcolm dan saudara-saudaranya. Kemiskinan yang mendera melanda kehidupan keluarga ini. Ibunya dirawat di rumah sakit jiwa ketika Malcolm berusia 13 tahun, Selama hidupnya, Malcolm tidak selalu diakui atas prestasinya. Banyak yang menganggapnya sebagai pemuda yang agresif.
Pada usia 27 tahun, Malcolm mengubah nama belakangnya menjadi X. Dia kemudian menulis bahwa Little adalah nama yang identik dengan majikan kulit putih dari budak kulit hitam yang telah dipaksakan pada leluhur ayahnya.
Di masa remajanya, Malcolm mulai terlibat dalam kegiatan kriminal sehingga dipenjara dari tahun 1946 hingga 1952. Saat di penjara, Malcolm mengalami transformasi dan akhirnya bergabung dengan Nation of Islam, sebuah gerakan Amerika Afrika yang menggabungkan Islam dengan nasionalisme kulit hitam.
Malcolm berhenti merokok dan berjudi. Dengan ambisi untuk mendidik ulang dirinya, ia menghabiskan waktu berjam-jam membaca buku di perpustakaan penjara dan menghafal kamus.

Malcolm X. biography.com

Setelah dibebaskan dari penjara, Malcolm membantu memimpin Nation of Islam. Ini kemudian menandai periode pertumbuhan terbesarnya. Ia juga mulai mendirikan surat kabar Nation, Muhammad Speaks, dan memimpin administrasi masjid untuk Nation di New York, Philadelphia dan Boston.Kepedulian terhadap hak-hak sipil juga mulai ditunjukan oleh Malcolm yang ditandai dengan rasa frustrasi dan kepahitan orang-orang Afrika-Amerika selama fase utama gerakan hak-hak sipil dari tahun 1955 hingga 1965.
Malcolm menganjurkan pemisahan orang Amerika berkulit hitam dan putih, serta menolak gerakan hak-hak sipil karena penekanannya pada integrasi.
Dalam oposisi yang tajam terhadap filosofi non-kekerasan Martin Luther King, Malcolm X mengatakan: "Saya melakukan kekerasan jika non-kekerasan bermakna kita terus menunda solusi untuk masalah orang kulit hitam di Amerika."
Malcolm mendesak para pengikutnya untuk membela diri dengan cara apa pun yang diperlukan.

Malcolm juga memberikan landasan intelektual untuk Black Power dan gerakan untuk kesadaran kulit hitam di AS pada akhir 1960-an.
Setelah terjadi perseteruan mendalam dengan Elijah Muhammad atas arah politik Nation of Islam, Malcolm meninggalkan Nation pada tahun 1964.

Setelah melakukan perjalanan ke Afrika dan Timur Tengah, di mana ia melakukan ziarah Muslim untuk menjadi Haji, Malcolm memeluk Islam dan mengganti nama sebagai el-Hajj Malik el-Shabazz.Tumbuhnya permusuhan antara Malcolm dan Nation kemudian menyebabkan ancaman kematian dan kekerasan terbuka terhadap Malcolm.
Malcolm ditembak saat menyampaikan ceramah di Ballroom Audubon di Harlem, New York City pada hari Minggu, 21 Februari 1965. Tiga bulan sebelum dirinya genap berusia 40 tahun.
Meskipun Malcolm sempat dilarikan ke klinik darurat, dirinya tidak tertolong. Tiga anggota Nation of Islam didakwa atas pembunuhan tersebut.
Pengamatan publik Amerika Serikat menyatakan bahwa penguburan Malcolm di Unity Funeral Hom dihadiri oleh 14.000 hingga 30.000 pelayat.

Credit tempo.co

Vladimir Putin Mau Rekrut Intelijen Inggris Jadi Agen Ganda Rusia

Presiden Rusia Vladimir Putin melihat sasaran saat mencoba sniper Chukavin SVCh-308 saat menghadiri pameran Kalashnikov Concern di taman militer Patriot, Rusia, 19 September 2018. Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS

CB, Jakarta - Presiden Rusia, Vladimir Putin, berupaya merekrut mantan pejabat dan agen intelijen Inggris, MI6, untuk dijadikan agen ganda Rusia.
Upaya Putin terungkap setelah Kantor Kementerian Luar Negeri Inggris mengeluarkan memo peringatan atas taktik Vladimir Putin ini.

Dilansir dari Mirror.co.uk, 15 Oktober 2018, sebuah memo Kemenlu Inggris menyatakan, "Badan Intelijen Rusia menganggap mereka sebagai target prioritas tinggi."Presiden Rusia berada di bawah tekanan yang meningkat di tengah ekonomi yang lesu dan kebocoran operasi agen intelijen GRU, termasuk serangan novichok yang gagal di Salisbury.

Markas MI6. Thames-path.org.uk
"Ancaman yang dirasakan Putin, yang ingin menyampaikan ke warga Rusia adalah bahwa Barat mengelilingi mereka dan bahwa tanah airnya adalah korban," ungkap seorang mantan perwira intelijen Inggris.
"Agen-agen intelijennya sangat ingin mengembalikan kredibilitasnya dengan membuat terobosan ke dalam operasi intelijen Inggris dengan merekrut orang dalam," kata perwira yang enggan disebut identitasnya tersebut.

Kampanye para mata-mata Rusia ini membuat pejabat Kantor Luar Negeri mengirimkan peringatan mendesak kepada mantan staf MI6 dan diplomatnya."Badan Intelijen Rusia memiliki tradisi menggunakan tekanan dalam operasi mereka. Ini dapat digunakan terhadap mantan anggota staf dan hubungan dekat," ungkap memo Kementerian Luar Negeri Inggris.

Menteri Pertahanan Belanda, Ank Bijleveld (tengah), didampingi Kepala Intelijen Militer dan Keamanan Belanda, Onno Eichelsheim (berdiri) dan Duta Besar Inggris, Peter Wilson, menggelar jumpa pers soal adanya upaya peretasan ke kantor OPCW yang merupakan lembaga anti penggunaan senjata kimia di Hague, Belanda, pada Kamis, 4 Oktober 2018. Sputnik News

Mata-mata Rusia menggunakan berbagai teknik untuk memaksa orang menjadi agen atau membocorkan rahasia, mulai dari ancaman kekerasan yang mencolok hingga persuasi halus.
Di belakang layar selama bertahun-tahun, mata-mata Rusia telah menjadi semakin agresif terhadap para diplomat Barat, terkadang menggunakan kekerasan.

"Ini adalah taktik intimidasi, ini memunculkan rasa tidak aman, membangun ketegangan dan dianggap sebagai pelanggaran dalam standar profesional komunitas intelijen," kata seorang sumber di badan keamanan Inggris.Ketegangan antara Rusia dan Inggris meningkat pada bulan Maret dengan serangan agen saraf novichok oleh agen intelijen GRU, Anatoliy Chepiga, dan Alexander Mishkin pada mantan perwira intelijen Rusia yang berkhianat, Sergei Skripal dan putrinya Yulia.

Credit tempo.co

Pesawat Siluman F-22 Rusak Parah tapi Bukan oleh Jet Tempur Lawan

News.com.au

Pangkalan Udara AS di Tyndell di mana puluhan pesawat siluman F-22 yang rusak setelah diterjang badai Michael.

CB - Pangkalan Udara Tyndall milik Angkatan Udara AS di Florida mendapat serangan langsung. Akibatnya, puluhan pesawat siluman F-22 Raptor yang terpakir di sana rusak parah.
Bukan oleh jet tempur lawan, pangkalan udara dan pesawat-pesawat super canggih yang ada di dalamnya itu rusak setelah diserang angin topan Michael.
Angkatan Udara AS, seperti yang diberitakan, hanya mampu membeli 187 contoh operasional pesawat siluman generasi ke-5 itu.

Dan sekarang, jumlah itu mungkin telah berkurang secara signifikan. Otoritas AS belum mengonfirmasi atau menyangkal perinciannya.
Seperti dilaporkan News.com.au, tidak semua 187 itu bisa dioperasikan dengan baik dan layar terbang.
Sebagian besar malah masih terparkir di hanggar pangkalan udara tersebut—karena terus dilakukan pemeliharaan.
Jadi, ketika badai Michael menghantam Pantai Florida dekat Pangkalan Udara Tyndell pada Kamis (11/10), sekitar 55 F-22 yang masih belum ditentukan nasibnya—bisa terbang atau tidak—masih terpakir di landasan.

Masih dari portal berita yang sama, hampir semua personel sudah dievakuasi dari Tyndall sebelum badai kategori 4 melintasi pantai Florida.
Setelah tim peninjau kembali ke pangkalan, mereka mendapati tempat itu sudah mengalami kerusakan yang amat parah.
Dan 55 F-22 Raptor memang ada di sana.
Menurut laporan, 33 F-22 sudah diamankan ke Pangkalan Udara Wright-Patterson di Ohio.
Sementara 22 yang lainnya masih belum bisa dievakuasi.
Sementara itu, foto-foto yang muncul setelah menunjukkan bagaimana pangkalan udara itu rusak parah diterjang badai berkecepatan 210 km/jam itu.

Di antara puing-puing, gambar-gambar yang beredar di media sosial menunjukkan setidaknya dua contoh bagaimana F-22 rusak parah.
Sementara foto-foto yang lain menunjukkan pesawat yang terjengkang diterjang badai.
Semua hanggar yang ada di pangkalan udara itu rusak oleh badai.
Di dalamnya ada berbagai pesawat, mulai dari pesawat latihan biasa hingga F-22 yang sangat canggih itu.

Twitter/Christine Lynch

F-15 yang jadi korban angin topan Michael.

“Kami mengantisipasi bahwa pesawat yang terparkir di dalam rusak juga,” ujar juru bicara Angkatan Udara Mayor Malinda Singleton.
“Tapi kami tidak tahu sejauh mana tim kami dapat dengan aman memasuki hanggar dan membuat penilaian.”
Yang jelas, banyaknya pepohonan yang tumbang, logam-logam dan struktur bangunan yang hancur, bukan pertanda baik bagi pesawat-pesawat itu.

Akses ke pangkalan juga masih sulit ditembus, lebih-lebih dengan banyak tiang listrik yang tumbang.

Seperti kita tahu, F-22 Raptor disebut sebagai kebanggaan armada tempur AS.
Meski begitu, pesawat siluman ini punya reputasi sebagai pesawat yang rapuh dan rewel.
Penilaian angkatan udara baru-baru ini menukan, hanya 49 persen dari 187 pesawat yang siap terbang dan siap tempur.
Dan itu adalah angka terendah dari semua jenis pesawat tempur AS.
Produksi F-22, yang disebut sebagai pesawat paling canggih, berhenti pada 2010.

Lebih lagi, garis-produksi pesawat generasi ke-5 itu dilaporkan telah dipecah dan beberapa bagiannya digunakan untuk memproduksi F-35.

Credit intisari.grid.id

Kim Jong Un Menolak Berikan Daftar Fasilitas Nuklirnya ke AS

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo di Pyongyang dalam foto yang dirilis oleh Korea Utara News Agency (KCNA) pada 7 Oktober 2018. [KCNA via REUTERS]

CB, Jakarta - Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un menolak memberikan daftar fasilitas nuklirnya kepada Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo sampai penandatanganan deklarasi yang mengakhiri Perang Korea 1950-1953.
Ketika diminta untuk memberikan setidaknya sebagian daftar situs nuklir, Kim Jong Un diduga mengatakan bahwa dengan tidak adanya hubungan kepercayaan antara Washington dan Pyongyang, Amerika Serikat tidak akan percaya pada daftar itu bahkan jika mereka memilikinya, menurut surat kabar Yomiuri Shimbun Jepang, seperti dilansir dari Sputniknews, 15 Oktober 2018.

Perang Korea berakhir dengan gencatan senjata tetapi perjanjian damai tidak pernah ditandatangani.

Korea Utara meledakkan lokasi uji coba peledakan bom nuklir Punggye-ri di di Gunung Mantap, yang terletak di timur laut negara itu pada Kamis, 24 Mei 2018. Guardian
Pompeo dan Kim Jong Un selama pertemuan 7 Oktober di Pyonyang setuju untuk mengarahkan kelompok kerja untuk membahas empat poin dari dokumen yang ditandatangani di Singapura, menurut Departemen Luar Negeri AS.
Menteri Luar Negeri AS mengatakan setelah pertemuan dengan pemimpin Korea Utara, sekarang dia dapat melihat langkah selanjutnya terkait denuklirisasi Pyongyang.
Kim Jong Un bahkan mengundang inspektur asing untuk mengunjungi situs uji coba nuklir Punggye Ri untuk memastikan bahwa tempat itu telah dibongkar. Kim dan Pompeo juga setuju untuk mengadakan pertemuan tim kerja dalam waktu dekat untuk membahas masalah yang belum terselesaikan dari KTT Singapura.
Situasi di semenanjung semakin mencair tahun ini sejak para pemimpin Korea Utara dan Korea Selatan memulai pembicaraan bilateral yang menghasilkan kesepakatan bersama untuk mencapai kesepakatan damai.
Pada Juni, Kim dan Trump mencapai kesepakatan yang mengharuskan Pyongyang untuk denuklirisasi dengan imbalan keringanan sanksi dan penghentian latihan militer AS-Korea Selatan.

Suasana saat situs uji coba bom nuklir Punggye-ri diledakkan untuk dihancurkan, di Provinsi Hamgyong Utara, Korea Utara, 24 Mei 2018. Pemerintah Korea Utara, yang dipimpin Kim Jong Un, menepati janjinya untuk menghancurkan situs uji coba bom nuklir Punggye-ri sebagai langkah untuk menurunkan ketegangan di Semenanjung Korea. News1/Pool via REUTERS
Namun, pada Juli, Direktur Intelijen Nasional AS, Dan Coats, mengatakan tidak mungkin Korea Utara akan membongkar program nuklirnya dalam setahun.

Media AS melaporkan sebelumnya bahwa Pyongyang terus mengembangkan program nuklirnya dan mencoba untuk menipu Amerika Serikat tentang upaya denuklirisasi.
Pompeo melakukan tur tiga hari Asia Timur awal bulan ini dengan misi untuk memajukan proses pelucutan nuklir Korea Utara dan mengatur pertemuan puncak berikutnya antara Kim Jong Un dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Credit tempo.co

Kapal Perang AS dan China Nyaris Tabrakan, Beijing: Siapa yang Serang?

WASHINGTON - Duta Besar China untuk Amerika Serikat (AS) Cui Tiankai menyindir Washington sebagai "agresor" terkait insiden nyaris tabrakan antara kapal perang kedua negara di Laut China Selatan. Menurutnya, melihat lokasinya sudah jelas siapa yang menyerang dan siapa yang membela diri.

Pada akhir September lalu kapal perang AS, USS Decatur, hampir saja tidak bisa menghindari tabrakan dengan Kapal perusak China, Luyang, di sekitar Kepulauan Spratly, Laut China Selatan.

Dubas Cui mengatakan kapal perang dari negaranya hanya menanggapi intervensi di "depan pintu China". Dalam sebuah wawancara dengan Fox News Sunday, diplomat China itu minta semua pihak melihat jeli lokasi insiden sehingga bisa menilai siapa yang menyerang dan siapa yang membela diri.

"Di mana insiden itu terjadi, Anda benar mengatakannya di Laut China Selatan. Jadi itu di depan pintu China," katanya.

"Ini bukan kapal perang China yang pergi ke pantai California, atau ke Teluk Meksiko. Ini sangat dekat dengan pulau-pulau China dan begitu dekat dengan pantai China. Jadi siapa yang menyerang? Siapa yang membela diri? Ini sangat jelas," ujarnya, yang dilansir Senin (15/10/2018).

Pentagon selama ini mengklaim keberadaan kapal-kapal perangnya di Laut China Selatan yang sedang disengketakan itu untuk misi kebebasan bernavigasi di wilayah internasional. Dalam misi itu, AS mendesak China agar mengizinkan kapal perang negara lain untuk melewati perairan teritorial Laut China Selatan.

Pulau-pulau di Laut China Selatan sedang disengketakan oleh China dan sejumlah negara Asia seperti Vietnam, Malaysia, Filipina, Brunei dan Taiwan. Namun, Beijing mengklaim hampir seluruh kawasan tersebut.

Dubes Cui juga mengungkapkan menjelaskan bahwa cara kerja di lingkaran internal Presiden AS Donald Trump bisa sangat membingungkan bagi pejabat diplomatik asing.

"Jujur, saya sudah berbicara dengan duta besar negara lain di Washington, DC, dan ini juga bagian dari masalah mereka. Mereka tidak tahu siapa pembuat keputusan terakhir. Tentu saja, mungkin, presiden akan mengambil keputusan terakhir, tapi siapa yang memainkan peran apa? Kadang-kadang bisa sangat membingungkan," katanya.

Menurut Cui, meskipun hubungan AS-China sedang tegang, dia tetap optimistis tentang pertemuan yang akan datang antara Trump dan Presiden Xi Jinping. Pertemuan diperkirakan akan berlangsung pada November mendatang.

"Ada saling pengertian yang baik dan hubungan kerja yang baik di antara keduanya. Saya berharap dan saya yakin ini akan terus berlanjut," kata diplomat tersebut.

Credit sindonews.com

Dokumen Bocor Sebut Rezim Hun Sen Bakal Perketat Pengawasan

Tokoh oposisi Kamboja, Kem Sokha. Reuters

CB, Phnom Penh – Otoritas Kamboja sedang berencana memperketat kontrol terhadap aktivitas publik khususnya yang bersikap kritis terhadap rezim pimpinan Perdana Menteri Hun Sen.

Pengetatan pengawasan pemerintah ini diduga dilakukan untuk memperkuat basis kekuasaan Partai Rakyat Kamboja, yang dipimpin Hun Sen.
Sejumlah tokoh gerakan masyarakat sipil atau civil society mengatakan kepada Nikkei Asian Review bahwa taktik pengawasan dan intimidasi menyebar. Aparat pemerintah menggunakan intimidasi ini kepada orang-orang yang dianggap sebagai aktivis politik.

“Kami selalu mendapati ada mata-mata mengamati aktivitas kami dan juga kolega saya di berbagai provinsi,” kata Soeng Sen Karuna, seorang tokoh senior kelompok pembela Hak Asasi Manusia Adhoc seperti dilansir Nikkei Asian Review pada Jumat, 12 Oktober 2018.

Rencana pengetatan pengawasan pemerintah dan aparatnya ini terungkap lewat bocoran memo yang ditulis oleh Kepala Polisi Letnan Jenderal Sar Thet.
Dokumen itu menggambarkan berbagai rencana termasuk untuk mengerahkan 500 petugas untuk menjaga Kem Sokha, yang merupakan pemimpin oposisi yang dilarang dari Partai Penyelamat Kamboja Nasional atau CNRP.

Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen. SBS
Baru-baru ini, Kem Sokha dilepas dari tahanan penjara dan menjalani tahanan rumah di ibu kota Phnom Penh. Sokha dituding terlibat dalam upaya kudeta, yang didukung Amerika Serikat, terhadap Hun Sen, yang telah berkuasa 33 tahun.

Bocoran dari memo tadi juga menyebut berbagai trik dan rencana aksi untuk melawan terorisme, kejahatan, dan kekacauan sosial terkait pembebasan Kem Sokha.
Dokumen itu juga menyebut mengenai rencana yang diperluas untuk menangani keresahan sosial di masyarakat.
“Otoritas akan memperketat kontrol terhadap aktivitas organisasi masyarakat sipil, serikat, orang asing, bekas para pemimpin CNRP dan 118 orang tokoh yang dilarang berpolitik,” begitu bunyi dokumen itu.
Dokumen ini bocor pasca kemenangan Partai Rakyat Kamboja pimpinan Hun Sen, yang menguasai semua kursi di parlemen sebanyak yaitu 125 pada pemilu 29 Juli 2018. Pemilu ini dikritik tidak demokratis oleh banyak lembaga internasional dan negara Barat karena CNRP tidak dilibatkan. CNRP merupakan favorit pemenang pada pemilu ini karena pernah memenangani pemilu pada 2013.

Pemimpin oposisi Kem Sokha dibebaskan dari tahanan penjara setelah sempat menjalani penahanan selama setahun menunggu digelarnya persidangan. Dia dituding melakukan pengkhianatan terhadap negara.
“Dia mengalami kadar gula tinggi dan butuh segera menjalani operasi, yang telah tertunda lama, untuk mengobati bahu kirinya,” kata Monovithya.
Reuters melansir Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, yang telah memerintah selama sekitar 33 tahun, mendapat tekanan dunia internasional untuk segera membebaskan semua tahanan politik seperti Kem Sokha pasca kemenangan Partai Rakyat Kamboja, yang dipimpinnya, pada pemilu Juli 2018.
Kem Sokha merupakan Presiden Partai Penyelamat Nasional Kamboja, yang telah dibubarkan Mahkamah Agung atas permintaan pemerintahan Hun Sen. Dia ditangkap pada September 2018 dalam operasi pemerintah untuk membungkam kritik.

Credit tempo.co

Australia Pertimbangkan Akui Yerusalem Ibukota Israel

Suasana kota yerusalem

Foto: Al Jazeera.com

Status Yerusalem adalah salah satu hambatan tersulit dalam kesepakatan damai

CB, YERUSALEM -- Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan Australia akan mempertimbangkan untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Australia juga akan memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Status Yerusalem adalah salah satu hambatan tersulit dalam kesepakatan damai antara Israel dan Palestina. Israel menganggap semua kota, termasuk sektor timur yang diambil alih setelah perang Timur Tengah 1967, sebagai ibukotanya.

Desember lalu, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel. Kebijakan ini membuat marah orang-orang Palestina, dunia Arab dan sekutu Barat.

Saat itu, Australia tegas untuk tidak mengikuti langkah Trump. Namun dalam perkembangan terbaru, Morrison mengaku mulai terbuka tentang Yerusalem. Tetapi Australia tidak akan mengubah kebijakannya untuk mendukung negara Palestina.

"Sifat ortodoks yang mendorong perdebatan ini yang mengatakan isu-isu seperti mempertimbangkan masalah ibukota adalah tabu. Saya pikir kita harus menantang itu. Inti dari solusi dua-negara adalah dua negara yang diakui hidup berdampingan," kata Morrison.

Morrison mengaku mulai terbuka terhadap saran dari Dave Sharma, mantan duta besar Australia untuk Israel, bahwa Australia mendukung Yerusalem Barat sebagai ibukota Israel dan Timur Yerusalem sebagai milik Palestina.

"Tidak ada keputusan yang diambil terkait dengan pengakuan ibukota atau pemindahan kedutaan. Tetapi pada saat yang sama, apa yang kami lakukan adalah terbuka terhadap saran itu," tambahnya.

Kedutaan Besar AS menjadi satu-satunya kedutaan asing di Yerusalem pada Mei. Lalu, Guatemala dan Paraguay mengikuti langkah Washington dengan ikut memindahkan kedutaan mereka. Namun Paraguay kembali memindahkan kedutaannya ke Tel Aviv bulan lalu. Sebagai tanggapan, Israel menutup kedutaannya di Asuncion.

Palestina, dengan dukungan internasional yang luas, ingin Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan. Perundingan damai antara kedua negara gagal pada 2014.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terus berusaha untuk membujuk negara-negara lain agar memindahkan kedutaan mereka ke Yerusalem.

Sharma, duta besar Australia untuk Israel antara 2013 dan 2017, pada Sabtu menyalonkan diri sebagai kandidat untuk Partai Liberal dalam pemilihan sela di Sydney.

Morrison juga mengatakan Australia akan meninjau dukungannya untuk kesepakatan nuklir Iran, di mana sanksi dicabut sebagai imbalan atas pengekangan program nuklirnya. "Saya akan memikirkan apakah pengaturan kebijakan kami saat ini tetap sesuai dengan tujuan," katanya.

Trump memutuskan pada Mei untuk membatalkan pakta dan pemulihan sanksi ekonomi terhadap Iran, termasuk memaksa anggota OPEC untuk berhenti membeli minyak mentah Iran.

Credit republika.co.id

AS Masukkan Hizbullah ke Daftar Kelompok Kejahatan Transnasional

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) memasukkan kelompok Hizbullah dan empat kelompok lainnya ke dalam daftar kelompok kejahatan transnasional. Penetapan ini menjadikan kelompok itu sebagai target penyelidikan dan penuntutan oleh Departemen Kehakiman AS.

Selain Hizbullah, Jaksa Agung AS Jeff Sessions juga memasukkan kelompok MS-13, Kartel Sinaloa, Clan de Golfo dan Cartel de Jalisco Nueva Generacion dalam daftar tersebut.

Sessions mengatakan penyelidikan terhadap kelompok-kelompok tersebut akan dilakukan oleh satuan tugan khusus yang baru.

"Sebuah tim khusus perdagangan narkotika internasional yang berpengalaman, terorisme, kejahatan terorganisasi, dan jaksa pencucian uang akan menyelidiki individu dan jaringan yang memberikan dukungan kepada Hizbullah," kata Sessions seperti dikutip dari Reuters, Selasa (16/10/2018).

Sebagian besar aktif di Lebanon, Hizbullah adalah kelompok dari negara asing dalam daftar hitam Jaksa Agung, yang fokus kepada kelompok yang memiliki hubungan dengan Amerika Latin.

“Dengan adanya gugus tugas baru ini, upaya kami akan lebih tepat sasaran dan lebih efektif dari sebelumnya,” ujar Sessions.

Ia juga menjelaskan bahwa dalam 90 hari anggota satuan tugas akan memberinya rekomendasi khusus “untuk mengadili kelompok-kelompok tersebut.

"Dan pada akhirnya membebaskan mereka dari jalan-jalan kita," tukasnya.

Credit sindonews.com

Palestina Harapkan Dukungan Konsisten dari Indonesia

Presiden Jokowi saat menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki dan Dubes Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al Shun di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/10).

Foto: Republika/Dessy Suciati Saputri

Palestina ingin Indonesia tidak memulai hubungan diplomatik dengan Israel.

CB, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri Palestina Riad Malki melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka pada Senin (15/10). Pengamat Timur Tengah dari Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES), Smith Alhadar mengatakan kunjungan itu sebagai upaya Palestina untuk mendapatkan dukungan yang konsisten dari Indonesia.

Ia mengatakan saat ini Palestina sedang menghadapi berbagai kesulitan besar terkait beberapa kebijakan Israel. Hal itu mulai dari pembunuhan warga Palestina dalam demonstrasi di perbatasan Gaza, diloloskannya undang-undang bangsa Yahudi, serta beberapa kebijakan Amerika Serikat (AS) yang merugikan Palestina.

"(Palestina menghadapi) Mulai dari pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang diikuti dengan pemindahan kedutaan, pemotongan bantuan untuk badan bantuan bagi pengungsi Palestina (UNRWA), hingga penutupan kantor PLO (Organisasi Pembebasan Palestina) di Washington," ujar Smith Alhadar saat dihubungi Republika.co.id, Senin (15/10).

Menurutnya, Palestina membutuhkan dukungan konsisten dari Indonesia karena negara-negara Arab kurang merespons kesulitan yang dihadapi Palestina saat ini.

"Jadi saya kira kedatangan Menlu Palestina ini terkait dengan upaya untuk mendapatkam dukungan yang konsisten untuk Palestina di masa sulit ini," katanya.

Ia menjelaskan, kunjungan itu juga dapat diartikan sebagai upaya Palestina agar Indonesia tidak memulai hubungan diplomatik dengan Israel. Menurut Alhadar, Israel terus berusaha untuk menjalin pembukaan hubungan diplomatik dengan Indonesia. Salah satunya melalui pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyebut Indonesia sebagai negara yang penting bagi Israel.

Hal itu dinilai menimbulkan kekhawatiran dari pihak Palestina. Palestina tidak ingin Indonesia mengikuti jejak negara Arab lainnya seperti Mesir dan Yordania yang sudah berdamai dengan Israel. "Itulah sebabnya Menlu Palestina ini datang untuk mendengar sendiri dari pihak Indonesia bagaimana sebetulnya hubungan yang dijalin dibelakang layar antara Indonesia dan Israel," katanya.

Namun menurutnya, Israel tidak akan bisa mendapatkan apa yang diharapkan dari Indonesia sepanjang penindasan terhadap Palestina masih berlajut. Ia menambahkan bahwa kedatangan Menlu Palestina juga bentuk penghormatan kepada Indonesia karena banyak membantu.

"Karena negara Arab telah membangun aliansi strategis dengan Israel dan negara-negara ini juga cukup penting di dunia arab sehingga langkah-langkah yang berkaitan dengan Palestina tidak mendapat suara penentangan dari Arab," ujarnya.

Credit republika.co.id

Israel Ingin Buka Hubungan Diplomatik dengan Indonesia

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (Dan Balilty)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan niat untuk membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia. Sebab, Indonesia merupakan salah satu negara penting bagi Israel. Hal ini diungkap Netanyahu dalam konferensi internasional untuk wartawan Kristiani di Yerusalem.

"Indonesia sangat, sangat penting bagi kita. Indonesia sangat penting bagi negara (Israel). Indonesia satu-satunya negara yang belum memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, sebagian besar negara lainnya punya," ucap Netanyahu, seperti dikutip dari Times of Israel, Minggu (15/10).

"Indonesia memiliki penduduk sebanyak lebih dari 200 juta orang. Mereka memiliki umat Muslim dan puluhan juta umat Krsiten. Kami ingin melihat Indonesia di sini. Kami ingin memiliki hubungan baik dengan mereka."

Pernyataan itu diutarakan Netanyahu menjawab pertanyaan salah satu anggota konferensi, Monique Rijkers, wartawan sekaligus aktivis pro-Israel dari Jakarta. Monique juga meminta Netanyahu membuka perbatasan Israel bagi warga Indonesia yang ingin beribadah ke Yersualem.

Hal itu diutarakan Monique menyusul larangan perjalanan yang diberlakukan otoritas Israel bagi WNI sekitar awal tahun 2018. Larangan itu diberlakukan Tel Aviv membalas larangan serupa yang diberlakukan pemerintah Indonesia.

"Saya akan selesaikan masalah visa, saya akan lihat apa yang bisa saya lakukan soal ini," tutur Netanyahu.

Dikutip The Time of Israel, Nentanyahu juga mengatakan Israel tengah menjajaki kemungkinan menjalin hubungan diplomatik dengan negara muslim lain di Afrika. Menurutnya, banyak negara di kawasan itu yang tertarik membuka relasi dengan Israel demi bekerja sama memberantas terorisme.

"Kenyataan ini membuka jalan bagi negara-negara lainnya mengakui Israel sebagai sebuah negara," tuturnya.

Selama ini, Indonesia berkeras enggan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sebagai bentuk protes pemerintah terhadap pendudukan ilegal negara itu di wilayah Palestina.

Meski tak punya hubungan resmi, Jakarta dan Tel Aviv dilaporkan memiliki hubungan dagang yang dilakukan melalui pihak atau negara ketiga.

Israel juga dikabarkan turut memberikan bantuan bagi korban bencana gempa di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah.

Meski begitu, karena sensitivitas isu terkait hubungan kedua negara, Kementerian Luar Negeri Israel menolak berkomentar terkait hal itu.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sempat menyampaikan bahwa Indonesia tetap mendukung Palestina untuk memperjuangkan kemerdekaan dan hak-haknya.

Hal ini diungkap Presiden menanggapi pengakuan sepihak AS atas Yerusalem yang disebut sebagai ibukota Israel pada akhir 2017.

Credit cnnindonesia.com

Tentara Israel Serang Demonstran Palestina

Warga Palestina berlarian saat tentara Israel menembak dengan gas air mata di Jalur Gaza, Selasa (3/4).

Foto: AP Photo/Adel Hana

Warga Palestina tak setuju penutupan sekolah al-Lubban/al-Sawiyeh di utara Tepi Barat

CB, NABLUS - Sejumlah warga Palestina terluka setelah tentara Israel menyerang mereka pada Senin (15/10). Para warga itu menentang perintah militer Israel untuk menutup sekolah al-Lubban/al-Sawiyeh di utara Tepi Barat yang diduduki.

Sebuah sumber mengatakan kepada kantor berita Wafa, kepala dewan desa al-Lubban al-Sharqiyeh, Samer Owais, terkena peluru logam berlapis karet. Sementara Menteri Pendidikan, Sabri Saidam, dan Gubernur Nablus, Akram Rajoub, serta banyak lainnya menderita sesak nafas karena menghirup gas air mata.

Seorang jurnalis foto yang sedang meliput unjuk rasa itu juga terkena tabung gas air mata dan terluka. Dia kemudian dievakuasi ke rumah sakit terdekat di kota Nablus.

Saidam dan pejabat lainnya menentang perintah penutupan sekolah oleh tentara Israel dan pergi ke sekolah itu untuk memprotesnya. Mereka juga hendak melindungi para siswa ketika para tentara datang ke kelas.

Namun tentara Israel menutup jalan menuju sekolah untuk mencegah siswa tiba ke sekolah tersebut. Mereka bahkan menembakkan gas air mata ke arah para siswa, orang tua mereka, serta para pejabat, yang kemudiqn menyebabkan lemas. Mereka juga menutup gerbang sekolah dan mengunci siswa yang telah berada di dalam.

Pihak berwenang Israel telah memberitahu warga Palestina pada Ahad (14/10) tentang keputusan untuk menutup sekolah yang terletak di jalan Ramallah-Nablus itu. Penutupan dilakukan dengan dalih bahwa siswa sekolah tersebut telah melemparkan batu ke tentara Israel.

Credit republika.co.id

Palestina: Permukiman Israel di Hebron Jadi Deklarasi Perang

Permukiman baru Israel

Foto: Reuters

Israel akan memperluas permukiman ilegal di jantung kota Hebron.

CB, HEBRON -- Otoritas Palestina mengecam keputusan Israel untuk memperluas permukiman ilegal di jantung kota Hebron. Langkah itu digambarkan sebagai deklarasi perang terhadap rakyat Palestina.

Pada Ahad (14/10), juru bicara Otoritas Palestina Yousef Al Mahmoud mengatakan dalam sebuah pernyataan, langkah tersebut menargetkan keberadaan rakyat Palestina secara terang-terangan. Israel juga dianggap telah melakukan serangan terhadap hukum dan resolusi internasional.

Dilansir di Aljazirah yang mengutip laporan kantor berita Wafa, 31 rumah pemukim yang akan dibangun di Hebron, yang terletak di wilayah Tepi Barat yang diduduki, akan menjadi permukiman Yahudi pertama di Hebron sejak 2002. Menurut harian Haaretz, pembangunannya akan menelan biaya sekitar 6,1 juta dolar AS.

LSM Peace Now, yang memantau pembangunan permukiman di wilayah yang diduduki, mengatakan izin konstruksi permukiman baru ini telah disetujui pada Oktober tahun lalu, tetapi masih membutuhkan persetujuan dari pemerintah. Setelah kabinet menyetujui dana untuk rencana pembangunan tersebut, proyek permukiman dapat dilanjutkan.

"Untuk pertama kalinya dalam lebih dari 20 tahun, Hebron akan memiliki permukiman Yahudi baru, tempat sebuah kamp militer pernah berdiri," kata Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman pada Ahad (14/10) setelah pertemuan kabinet mingguan.

Dia mengatakan proyek itu akan terdiri dari 31 rumah pemukim dan dua taman kanak-kanak. "Ini merupakan langkah penting dalam aktivitas global yang kami lakukan untuk memperkuat permukiman di Yudea dan Samaria," kata Lieberman.

Para pemukim dan sekitar 30 ribu warga Palestina yang hidup berdampingan dengan mereka akan jatuh di bawah kekuasaan militer Israel. Peace Now mengatakan, permukiman akan di bangun di atas tanah yang secara sah milik warga Palestina.

Hebron adalah rumah bagi sekitar 200 ribu warga Palestina dan sekitar 800 pemukim Yahudi yang hidup di bawah perlindungan tentara Israel di beberapa lokasi yang dijaga ketat di jantung kota. Permukiman baru di Hebron akan dibangun di Jalan Shuhada, yang sebagian besar telah ditutup bagi orang-orang Palestina yang telah berulang kali menuntut agar jalan itu dibuka kembali untuk lalu lintas.

Daerah itu dikuasai pada 1980 oleh tentara Israel, yang membangun pangkalan militer di atasnya untuk melindungi pemukim Yahudi Hebron. Pembantaian 29 Muslim pada 1994 di Hebron oleh Baruch Goldstein Israel-Amerika mendorong dikeluarkannya kesepakatan tiga tahun kemudian, yang memberikan Otoritas Palestina kekuasaan terhadap 80 persen wilayah kota.

Rencana pembangunan permukiman di Tepi Barat telah meningkat sejak awal 2017, ketika Donald Trump, sekutu utama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dilantik sebagai presiden Amerika Serikat (AS).

Lebih dari 700 ribu pemukim Yahudi sekarang tinggal di 196 permukiman (yang dibangun dengan persetujuan pemerintah Israel) dan lebih dari 200 pos pemukim (yang dibangun tanpa persetujuan pemerintah Israel) di Tepi Barat yang diduduki.

Hukum internasional memandang Tepi Barat dan Yerusalem Timur sebagai wilayah pendudukan dan menganggap semua permukiman Yahudi di tanah itu ilegal. Hal ini juga dipandang sebagai hambatan utama dalam upaya perdamaian karena permukiman dibangun di atas tanah yang diinginkan rakyat Palestina untuk negara masa depan mereka yang merdeka.

Credit republika.co.id