CB, Phnom Penh –
Otoritas Kamboja sedang berencana memperketat kontrol terhadap aktivitas
publik khususnya yang bersikap kritis terhadap rezim pimpinan Perdana
Menteri Hun Sen.
Pengetatan pengawasan pemerintah ini diduga dilakukan untuk memperkuat basis kekuasaan Partai Rakyat Kamboja, yang dipimpin Hun Sen.
Sejumlah tokoh gerakan masyarakat sipil atau civil society mengatakan kepada Nikkei Asian Review bahwa taktik pengawasan dan intimidasi menyebar. Aparat pemerintah menggunakan intimidasi ini kepada orang-orang yang dianggap sebagai aktivis politik.
“Kami selalu mendapati ada mata-mata mengamati aktivitas kami dan
juga kolega saya di berbagai provinsi,” kata Soeng Sen Karuna, seorang
tokoh senior kelompok pembela Hak Asasi Manusia Adhoc seperti dilansir Nikkei Asian Review pada Jumat, 12 Oktober 2018.
Rencana pengetatan pengawasan pemerintah dan aparatnya ini terungkap lewat bocoran memo yang ditulis oleh Kepala Polisi Letnan Jenderal Sar Thet.
Dokumen itu menggambarkan berbagai rencana termasuk untuk mengerahkan 500 petugas untuk menjaga Kem Sokha, yang merupakan pemimpin oposisi yang dilarang dari Partai Penyelamat Kamboja Nasional atau CNRP.
Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen. SBS
Baru-baru ini, Kem Sokha dilepas dari tahanan penjara dan menjalani tahanan rumah di ibu kota Phnom Penh. Sokha dituding terlibat dalam upaya kudeta, yang didukung Amerika Serikat, terhadap Hun Sen, yang telah berkuasa 33 tahun.
Bocoran dari memo tadi juga menyebut berbagai trik dan rencana aksi untuk melawan terorisme, kejahatan, dan kekacauan sosial terkait pembebasan Kem Sokha.
Dokumen itu juga menyebut mengenai rencana yang diperluas untuk menangani keresahan sosial di masyarakat.
“Otoritas akan memperketat kontrol terhadap aktivitas organisasi masyarakat sipil, serikat, orang asing, bekas para pemimpin CNRP dan 118 orang tokoh yang dilarang berpolitik,” begitu bunyi dokumen itu.
Dokumen ini bocor pasca kemenangan Partai Rakyat Kamboja pimpinan Hun Sen, yang menguasai semua kursi di parlemen sebanyak yaitu 125 pada pemilu 29 Juli 2018. Pemilu ini dikritik tidak demokratis oleh banyak lembaga internasional dan negara Barat karena CNRP tidak dilibatkan. CNRP merupakan favorit pemenang pada pemilu ini karena pernah memenangani pemilu pada 2013.
Pemimpin oposisi Kem Sokha dibebaskan dari tahanan penjara setelah sempat menjalani penahanan selama setahun menunggu digelarnya persidangan. Dia dituding melakukan pengkhianatan terhadap negara.
“Dia mengalami kadar gula tinggi dan butuh segera menjalani operasi, yang telah tertunda lama, untuk mengobati bahu kirinya,” kata Monovithya.
Reuters melansir Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, yang telah memerintah selama sekitar 33 tahun, mendapat tekanan dunia internasional untuk segera membebaskan semua tahanan politik seperti Kem Sokha pasca kemenangan Partai Rakyat Kamboja, yang dipimpinnya, pada pemilu Juli 2018.
Kem Sokha merupakan Presiden Partai Penyelamat Nasional Kamboja, yang telah dibubarkan Mahkamah Agung atas permintaan pemerintahan Hun Sen. Dia ditangkap pada September 2018 dalam operasi pemerintah untuk membungkam kritik.
Pengetatan pengawasan pemerintah ini diduga dilakukan untuk memperkuat basis kekuasaan Partai Rakyat Kamboja, yang dipimpin Hun Sen.
Sejumlah tokoh gerakan masyarakat sipil atau civil society mengatakan kepada Nikkei Asian Review bahwa taktik pengawasan dan intimidasi menyebar. Aparat pemerintah menggunakan intimidasi ini kepada orang-orang yang dianggap sebagai aktivis politik.
Rencana pengetatan pengawasan pemerintah dan aparatnya ini terungkap lewat bocoran memo yang ditulis oleh Kepala Polisi Letnan Jenderal Sar Thet.
Dokumen itu menggambarkan berbagai rencana termasuk untuk mengerahkan 500 petugas untuk menjaga Kem Sokha, yang merupakan pemimpin oposisi yang dilarang dari Partai Penyelamat Kamboja Nasional atau CNRP.
Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen. SBS
Baru-baru ini, Kem Sokha dilepas dari tahanan penjara dan menjalani tahanan rumah di ibu kota Phnom Penh. Sokha dituding terlibat dalam upaya kudeta, yang didukung Amerika Serikat, terhadap Hun Sen, yang telah berkuasa 33 tahun.
Bocoran dari memo tadi juga menyebut berbagai trik dan rencana aksi untuk melawan terorisme, kejahatan, dan kekacauan sosial terkait pembebasan Kem Sokha.
Dokumen itu juga menyebut mengenai rencana yang diperluas untuk menangani keresahan sosial di masyarakat.
“Otoritas akan memperketat kontrol terhadap aktivitas organisasi masyarakat sipil, serikat, orang asing, bekas para pemimpin CNRP dan 118 orang tokoh yang dilarang berpolitik,” begitu bunyi dokumen itu.
Dokumen ini bocor pasca kemenangan Partai Rakyat Kamboja pimpinan Hun Sen, yang menguasai semua kursi di parlemen sebanyak yaitu 125 pada pemilu 29 Juli 2018. Pemilu ini dikritik tidak demokratis oleh banyak lembaga internasional dan negara Barat karena CNRP tidak dilibatkan. CNRP merupakan favorit pemenang pada pemilu ini karena pernah memenangani pemilu pada 2013.
Pemimpin oposisi Kem Sokha dibebaskan dari tahanan penjara setelah sempat menjalani penahanan selama setahun menunggu digelarnya persidangan. Dia dituding melakukan pengkhianatan terhadap negara.
“Dia mengalami kadar gula tinggi dan butuh segera menjalani operasi, yang telah tertunda lama, untuk mengobati bahu kirinya,” kata Monovithya.
Reuters melansir Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, yang telah memerintah selama sekitar 33 tahun, mendapat tekanan dunia internasional untuk segera membebaskan semua tahanan politik seperti Kem Sokha pasca kemenangan Partai Rakyat Kamboja, yang dipimpinnya, pada pemilu Juli 2018.
Kem Sokha merupakan Presiden Partai Penyelamat Nasional Kamboja, yang telah dibubarkan Mahkamah Agung atas permintaan pemerintahan Hun Sen. Dia ditangkap pada September 2018 dalam operasi pemerintah untuk membungkam kritik.
Credit tempo.co
