Para pelajar melepaskan balon saat perayaan Hari Kemerdekaan
di Phnom Penh, Kamboja, 9 November 2015. Kamboja merayakan hari
kemerdekaannya yang ke-62. AP/Heng Sinith
CB, Jakarta - Pemimpin oposisi Kamboja yang
diasingkan, Sam Rainsy, mendesak Jepang agar menggunakan pengaruhnya
untuk memastikan pemilu Kamboja pada 29 Juli nanti akan berlangsung
demokratis. Jepang adalah negara donor terbesar di Kamboja.
Dikutip dari situs scmp.com
pada Senin, 16 April 2018, Rainsy mengatakan pihaknya sangat berharap
Jepang dan jaringan bisnisnya mau mengirimkan pesan kepada Perdana
Menteri Kamboja, Hun Sen, bahwa dia perlu memperbaiki demokrasi Kamboja
atau terancam menghadapi isolasi. Rainsy, Ketua oposisi partai
Penyelamat Kamboja Nasional atau CNRP, telah dilarang untuk ikut pemilu
dan kunjungannya ke Tokyo untuk menggalang dukungan dari para pelaku
bisnis dan politisi Jepang agar bisa maju dalam pemilu 29 Juli 2018.
“Jepang
punya pengaruh yang cukup besar untuk membantu memulihkan proses
demokrasi. Jika Jepang menarik diri dari Kamboja, maka Hun Sen akan
terisolasi sepenuhnya dan Kamboja akan berada dalam jurang masalah,”
kata Rainsy.
Sam Rainsy. (AP Photo/Heng Sinith)
Saat
ini, Amerika Serikat dan negara-negara Eropa telah menangguhkan bantuan
dana ke Kamboja menyusul penyelenggaraan pemilu Juli nanti. Dengan
begitu, Jepang telah menjadi negara satu-satunya yang menjaga hubungan
baik dengan rezim Hun Sen. Negara Sakura itu untungnya saat ini mulai
menyoroti sikap pemerintah Kamboja membredel media-media di negara dan
eksekusi terhadap para politisi oposisi.
Hun Sen sudah berkuasa di Kamboja
lebih dari 3 dekade. Rentan waktu itu masih belum cukup baginya, dimana
dia telah mendeklarasikan niatnya untuk kembali memimpin Kamboja
setidaknya sampai 10 tahun ke depan.
Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson. Foto/Istimewa
LONDON
- Menteri Luar Negeri Inggris, Boris Johnson mengatakan, belum ada
rencana untuk kembali melakukan serangan rudal terhadap Suriah. Meski
begitu, Inggris akan mempertimbangkan tindakan lebih lanjut jika
Presiden Suriah Bashar al-Assad kembali menggunakan senjata kimia.
Johnson
menyebut serangan yang dilakukan bersama Amerika Serikat (AS) dan
Prancis itu berjalan sukses. Serangan yang ditujukan kepada tiga situs
di Suriah itu disebutnya sebagai pesan dari dunia. Namun, ia tidak bisa
memastikan apakah Assad masih memiliki senjata kimia atau tidak.
"Tidak
ada usulan di atas meja saat ini untuk serangan lebih lanjut karena
sejauh ini, syukurlah, rezim Assad belum terlalu bodoh untuk meluncurkan
serangan senjata kimia lain," kata Johnson.
“Jika dan kapan hal
semacam itu terjadi maka jelas, dengan sekutu, kita akan mempelajari apa
pilihannya,” imbuhnya seperti disitir dari Reuters, Senin (16/4/2018).
Johnson
mengatakan Perdana Menteri (PM) Theresa May dan menteri-menteri utama
kabinetnya harus bergerak cepat di Suriah, sehingga tidak bisa mengambil
risiko mengingat parlemen sedang libur. Ditambahkannya bahwa ada banyak
contoh ketika seorang perdana menteri tidak mendapatkan persetujuan
parlemen.
Washington, Paris dan London semuanya menggambarkan
serangan itu sebagai suatu keberhasilan, tetapi Johnson mengakui dia
tidak tahu apakah Assad masih memiliki senjata kimia dan aktivitas di
Suriah akan dipantau setiap hari.
Inggris juga waspada terhadap
tindakan pembalasan apa pun oleh Moskow, di mana PM May menyalahkan
Rusia atas zat saraf yang meracuni mantan mata-mata Rusia Sergei Skripal
dan putrinya Yulia bulan lalu.
Johnson mengatakan Inggris akan
mengambil setiap tindakan pencegahan yang mungkin untuk membela diri
terhadap setiap serangan siber Rusia. Tetapi London akan terus berbicara
ke Moskow karena tidak "menikmati" hubungan mereka yang sulit.
"Ini
adalah misi yang sukses," kata Johnson. "Saya berharap ini akan menjadi
penghalang bagi Assad dan tentu saja saya berharap ini tidak akan
berarti penderitaan kemanusiaan rakyat Suriah berlanjut sebagai akibat
dari penggunaan senjata kimia," tukasnya.
Sekretaris
Jenderal NATO, Jens Stoltenberg menyatakan, semua negara anggota NATO
menyatakan dukungan mereka atas serangan yang dilancarkan Prancis,
Inggris, dan Amerika Serikat (AS) di Suriah. Foto/Reuters
BRUSSELS
- Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg menyatakan, semua negara
anggota NATO menyatakan dukungan mereka atas serangan yang dilancarkan
Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat (AS) di Suriah.
"Sekutu
menyatakan dukungan penuh mereka untuk tindakan ini yang dimaksudkan
untuk menurunkan kemampuan senjata kimia rezim Suriah dan mencegah
serangan senjata kimia lebih lanjut terhadap rakyat Suriah," kata
Stoltenberg, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (15/4).
Dirinya
kemudian menuturkan, NATO percaya bahwa aksi militer yang dilakukan
ketiga negara tersebut di Suriah tidak akan mengancam penyelesaian
politik di negara Timur Tengah tersebut.
"Tidak. Sebenarnya
sebaliknya, saya pikir jika kita diam, dan menerima penggunaan senjata
kimia, itu akan merusak upaya untuk menemukan solusi politik. Jadi, kami
sangat menyatakan dukungan untuk proses politik yang dipimpin PBB,
tidak ada solusi militer untuk konflik di Suriah," ungkapnya.
"Tetapi
pada saat yang sama, saya pikir itu benar-benar akan berbahaya jika
komunitas internasional menerima penggunaan senjata kimia dan oleh
karena itu kami mendukung tindakan yang diambil AS," imbuhnya.
Stoltenberg
kemudian mencatat bahwa serangan yang dilancarakan oleh AS cs di Suriah
sangat presisis, proporsional, dan hanya ditujukan untuk fasilitas
senjata kimia Suriah saja.
Partai
Buruh, yang merupakan partai oposisi di Inggris mempertanyakan dasar
hukum di balik serangan udara yang dilancarkan Inggris di Suriah.
Foto/Reuters
LONDON
- Partai Buruh, yang merupakan partai oposisi di Inggris mempertanyakan
dasar hukum di balik serangan udara yang dilancarkan Inggris di Suriah.
Inggris, bersama dengan Prancis dan Amerika Serikat (AS) kemarin
menghujani Suriah dengan rudal jelajah.
Pemimpin Partai Buruh,
Jeremy Corbyn menuturkan, dia telah mempertanyakan hal ini kepada
Menteri Luar Negeri Inggris, Boris Johnson dan Perdana Menteri Inggris,
Theresa May. Corbyn menyebut, dia mempertanyakan legalitas serangan itu,
karena sejauh ini tidak ada persetujuan dari Dewan Keamanan (DK) PBB
atau Parlemen Inggris untuk melancarkan serangan itu.
"Saya
pertanyakan kepada Menteri Luar Negeri, saya pernyatakan kepada Perdana
Menteri, di mana dasar hukum untuk melakukan serangan ini," ucap Corbyn
saat melakukan wawancara dengan BBC, seperti dilansir Reuters pada
Minggu (15/4).
"Dasar hukum (untuk melakukan serangan) adalah
pertama dengan alasan pertahanan diri atau otoritas DK PBB. Intervensi
kemanusiaan adalah konsep yang dapat diperdebatkan secara hukum pada
saat ini," sambungnya.
Sebelumnya, Corbyn mengecam keputusan May
untuk menyerang Suriah tanpa melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan
Parlemen Inggris. Dia mengatakan, May lebih mendengarkan Donald Trump
dibandingkan dengan Parlemen Inggris.
MOSKOW
- Presiden Rusia Vladimir Putin serangan rudal Barat lebih lanjut
terhadap Suriah akan menyebabkan kekacauan dalam hubungan internasional.
Hal itu dikatakan Putin kepada mitranya dari Iran, Hassan Rouhani.
Begitu laporan yang diturunkan kantor berita Rusia, RIA, mengutip pernyataan Kremlin.
Putin
dan Rouhani berbicara melalui telepon untuk membahas situasi di Suriah
setelah Amerika Serikat (AS), Prancis dan Inggris meluncurkan serangan
rudal terhadap Suriah atas dugaan serangan gas beracun.
RIA melaporkan kedua pemimpin sepakat bahwa serangan Barat telah merusak peluang untuk mencapai resolusi politik di Suriah.
"Vladimir
Putin, khususnya, menekankan bahwa jika tindakan melanggar Piagam PBB
itu berlanjut, maka itu pasti akan menyebabkan kekacauan dalam hubungan
internasional," kata kantor berita RIA mengutip Kremlin dalam sebuah
pernyataan yang disitir Reuters, Minggu (15/4/2018).
AS,
Inggris, dan Prancis meluncurkan serangan udara terhadap Suriah pada
Sabtu (14/4/2018) pagi sebagai tanggapan atas dugaan serangan kimia di
Douma pada akhir pekan lalu. Sekitar 110 rudal menghantam sasaran di ibu
kota Suriah, Damaskus dan wilayah lainnya.
Serangan berlangsung
bertepatan dengan pengumuman Presiden Donald Trump yang memerintahkan
serangan operasi militer terhadap rezim Presiden Bashar al-Assad.
Serangan terjadi sebelum tim inspektur Organisasi Pelarangan Senjata
Kimia (OPCW) bekerja di Douma untuk melakukan penyelidikan.
Presiden Rusia Vladimir Putin, di Vietnam, 2017. (REUTERS/Jorge Silva)
Jakarta, CB -- Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan
bahwa serangan lanjutan Barat terhadap Suriah akan membawa kekacauan
pada hubungan internasional. Sementara, AS menyiapkan sanksi baru bagi
Rusia akibat dukungannya kepada rezim Bashar al-Assad.
Pernyataan
Putin itu disampaikan dalam percakapan telepon dengan Presiden Iran
Hassan Rouhani, Minggu (15/4), terkait dengan serangan rudal Amerika
Serikat, Perancis, dan Inggris di Suriah pada Sabtu (14/4).
Sebuah
pernyataan dari Kremlin mengatakan Putin dan Rouhani setuju bahwa
serangan Barat telah merusak kesempatan untuk mencapai penyelesaian
politik dalam konflik Suriah.
"Vladimir Putin secara khusus menekankan bahwa jika tindakan yang
melanggar Piagam PBB itu dilanjutkan maka itu pasti akan menyebabkan
kekacauan dalam hubungan internasional," ujar sebuah pernyataan Kremlin,
dikutip dari Reuters.
Sebelumnya, serangan gabungan
Barat itu menerpa jantung program senjata kimia Suriah, Sabtu (14/4).
Washington mengatakan hal itu dilakukan sebagai pembalasan atas dugaan
serangan gas beracun sepekan sebelumnya di Suriah.
Pernyataan
Putin ini keluar setelah sebelumnya Wakil Menteri Luar Negeri Rusia
Sergei Ryabkov mengaku akan bekerja menangani situasi dengan
profesional.
"Sekarang situasi politik sangat tegang,
suasananya bak tersengat listrik, jadi saya tidak akan membuat prediksi
apa pun," ucapnya.
Dubes AS untuk PBB Nikki Haley, di Sidang Umum PBB, AS, 2017. (Spencer Platt/Getty Images/AFP)
"Kami akan bekerja dengan tenang, metodologis, dan profesional,
menggunakan semua kesempatan untuk menyingkirkan situasi politik yang
sangat berbahaya saat ini," imbuh dia.
Hal itu dikatakannya
ketika ditanya soal kesiapan Rusia dalam bekerja sama dengan proposal
negara-negara Barat di Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Terpisah,
Kepala Departemen non-Proliferasi dan Pengendalian Senjata Kementerian
Luar Negeri Rusia Vladimir Ermakov mengatakan Washington ingin
mempertahankan dialog dengan Moskow mengenai stabilitas pascaserangan
itu.
"Di pemerintahan AS ada orang-orang tertentu yang memungkinkan untuk diajak bicara," aku dia.
Di Damaskus, wakil menteri luar negeri Suriah Faisal Mekdad bertemu
dengan inspektur dari Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) selama
sekitar tiga jam. Ia didampingi oleh para perwira Rusia dan seorang
pejabat keamanan senior Suriah.
Para pengawas itu akan mengunjungi lokasi yang diduga menjadi lokasi serangan gas di Douma, 7 April.
Mekdad menolak berkomentar kepada wartawan yang menunggu di luar hotel tempat pertemuan itu berlangsung.
Menteri
Luar Negeri Inggris Boris Johnson mengatakan bahwa kekuatan Barat tidak
berencana untuk melakukan serangan rudal lebih lanjut. Meskipun, hal
itu akan ditinjau jika Damaskus menggunakan senjata kimia kembali.
Menlu Inggris Boris Johnson, di London, 2017. (Matt Frost/ITV/REX/Shutterstock via Reuters)
"Ini bukan tentang perubahan rezim [di Suriah]. Ini bukan tentang
mencoba untuk mengubah gelombang konflik di Suriah," katanya. Ia
menambahkan bahwa Rusia adalah satu-satunya negara yang dapat menekan al-Assad untuk bernegosiasi untuk mengakhiri konflik.
Ditanya
tentang hubungan AS-Rusia, duta besar AS untuk PBB, Nikki Haley
mengatakan hubungan "sangat tegang". Namun, katanya, Amerika Serikat
masih mengharapkan hubungan yang lebih baik.
Haley mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan menarik pasukannya keluar dari Suriah sampai tujuannya tercapai.
Yakni, memastikan senjata kimia tidak digunakan, mengalahkan ISIS, dan perkembangan baik dalam isu Iran.
Sanksi Korporasi
Haley
mengatakan pihaknya sedang menyiapkan sanksi baru terhadap Rusia atas
dukungannya bagi al Assad. Sanksi itu akan diumumkan oleh Menteri
Keuangan Steven Mnuchin, Senin (16/4).
"Mereka [Kemenkeu] akan
langsung pergi ke perusahaan apa pun yang berurusan dengan peralatan
yang berkaitan dengan Assad dan penggunaan senjata kimia," kata Haley,
dalam wawancara dengan CBS, Minggu (15/4).
Presiden Macron menyatakan pihaknya meyakinkan
Trump untuk terus terlibat di Suriah dalam jangka panjang.
(REUTERS/Francois Mori/Pool)
Jakarta, CB -- Presiden Emmanuel Macron
menyatakan Paris telah meyakinkan Donald Trump untuk tetap terlibat di
Suriah "untuk jangka panjang." Dia juga mengatakan Serangan udara Perancisbukan berarti deklarasi perang terhadap rezim Bashar al-Assad.
Sehari setelah Perancis bergabung dengan Amerika Serikat dan Inggrismeluncurkan
serangan perdana terhadap sasaran rezim, Macron berkeras intervensi itu
merupakan tindakan sah dan mendorong kekuatan internasional untuk
mendorong solusi diplomatik atas perang saudara tujuh tahun di Suriah.
"Kami
tidak menyatakan perang terhadap rezim Bashar al-Assad," kata politikus
liberal itu di awal wawancara selama tiga jam yang disiarkan di
televisi dalam rangka setahun menjabat, dikutip AFP pada Minggu (16/4).
Namun, Macron berpendapat intervensi militer besar pertamanya
sebagai presiden itu penting untuk mengirim sinyal bahwa penggunaan
senjata kimia terhadap warga sipil tidak bisa dibiarkan begitu saja.
Serangan pada Sabtu mengincar tiga fasilitas diduga pabrik senjata
kimia, sebagai respons atas insiden yang disebut negara-negara Barat
sebagai serangan gas dengan korban puluhan jiwa di kota Douma.
"Kami punya hak internasional penuh mengintervensi kasus ini," kata Macron.
Dia
mengatakan AS, Perancis dan Inggris mengincar "situs yang sangat
terarah pada penggunaan senjata kimia" dalam misi yang berlangsung
"sempurna."
Dia pun berpendapat operasi itu sah meski tidak
disetujui Perserikatan Bangsa-Bangsa, merujuk pada resolusi PBB pada
2013 yang menyatakan Suriah mesti menghancurkan senjata kimianya.
Macron menyiratkan Perancis memainkan peran penting dalam mengubah pikiran Trump hingga tetap terlibat dalam konflik.
"Sepuluh hari lalu, Presiden Trump mengatakan Amerika Serikat wajib menarik diri dari Suriah," kata Macron.
"Saya
yakinkan Anda, kami telah meyakinkannya bahwa penting untuk tetap
terlibat dalam jangka panjang," kata Macron masih dalam wawancara BFMTV.
Merujuk
pada pernyataan Trump terhadap Rusia di Twitter, Macron mengatakan "hal
kedua yang kami yakinkan padanya adalah dia mesti membatasi serangannya
pada senjata kimia, ketika terjadi kehebohan media via twit, saya yakin
Anda mengetahuinya."
Ilustrasi korban serangan kimia. (REUTERS/Ammar Abdullah)
Jakarta, CB -- Liga Arab meminta masyarakat internasional menyelidiki "kejahatan" penggunaan senjata kimia di Suriahdan mengecam Iran karena dinilai mengintervensi urusan negara lain.
Arab
Saudi dan Iran telah bersaing mencapai supremasi regional untuk
beberapa dekade dan kini terlibat dalam perang proksi di sejumlah
negara, termasuk Yaman dan Suriah.
"Kami menekankan kecaman
mutlak kami atas penggunaan senjata kimia terhadap warga Suriah dan kami
menuntut penyelidikan independen internasional untuk menjamin penerapan
hukum," bunyi pernyataan yang dikutip Reuters, Senin (16/4).
Liga Arab juga menekankan pentingnya solusi politik untuk perang Suriah yang melibatkan banyak pihak.
Arab Saudi dan para sekutunya menyatakan dukungan atas serangan peluru
kendali yang dilakukan Amerika Serikat, Inggris dan Perancis, Sabtu
lalu. Sementara Irak dan Libanon mengecam serangan yang mengincar
sejumlah fasilitas diduga terkait senjata kimia itu.
Damaskus menampik memiliki senjata kimia dan menyebut serangan tiga negara itu merupakan bentuk agresi.
Bantuan
militer dari Rusia dan Iran, yang juga didukung Hizbullah Libanon dan
kelompok Syiah di Irak, selama tiga tahun terakhir memungkinkan Presiden
Suriah Bashar al-Assad menghancurkan para pemberontak yang mengancam
menggulingkannya.
Komunike Liga Arab yang merupakan produk dari
konferensi tingkat tinggi juga menyerukan sanksi internasional terhadap
Iran dan mendorong negara tersebut menarik "kelompok bersenjata" dari
Suriah dan Yaman.
"KTT mengecam intervensi Iran pada urusan internal negara-negara Arab,
baik dengan memicu perpecahan sektarian atau menanap kelompok bersenjata
di negara-negara Arab seperti Libanon, Irak dan Yaman, dan melindungi
teroris al-Qaidah," kata Menteri Luar Negeri Saudi Adel al-Jubeir.
Menampik tudingan itu, Iran menyebut kecaman Liga Arab merupakan hasil dari tekanan Saudi.
"Bayangan
kebijakan destruktif Saudi terbukti pada ... pernyataan final KTT
tersebut," kata juru bicara Kemlu Iran Bahram Qasemi, dalam laporan
media pemerintah yang dikutip Reuters.
Wakil Sekjen Partai Sosialis Eropa (PES), Giacomo Filibeck, ditolak masuk dan dideportasi dari Filipina. Foto/Istimewa
MANILA
- Pihak imigrasi Filipina pada hari Minggu (15/4/2018) menolak masuk
dan mendeportasi seorang pejabat Partai Sosialis dari Uni Eropa (UE).
Itu dilakukan karena mengkritik tindakan keras anti-narkoba Presiden
Rodrigo Duterte.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Sosialis Eropa
(PES), Giacomo Filibeck, ditolak masuk Bandara Internasional Mactan-Cebu
Filipina karena kegiatan politik ilegal. Demikian yang dikatakan
seorang pejabat dan partai lokal Akbayan.
Filibeck dijadwalkan
menghadiri Kongres Partai Akbayan dua hari dengan sekitar 20 delegasi
asing lainnya. Tetapi ia kemudian dihentikan di konter imigrasi dan
menyerahkan secarik kertas yang menginformasikan kepadanya mengenai
perintah daftar hitam, menurut pernyataan Akbayan.
Sementara orang asing lainnya diizinkan masuk.
"Akbayan
mengutuk, dalam istilah terkuat, penahanan dan deportasi pemimpin hak
asasi manusia Eropa, Giacomo Filibeck," kata Akbayan dalam sebuah
pernyataan. Akbayan adalah sister party dari PES.
"Insiden yang
tidak menguntungkan ini hanya menunjukkan bagaimana paranoid pemerintah
ini membuat seluruh dunia buta dari kerusakan yang telah dilakukan
Presiden Duterte terhadap negara kita," imbuh pernyataan itu seperti
dikutip dari Reuters, Senin (16/4/2018).
Di Eropa, PES
juga memprotes dalam istilah yang paling kuat tentang penahanan dan
deportasi yang tidak dapat dibenarkan dari salah satu pejabat seniornya
di Filipina.
Presiden PES, Sergei Stanishev, mengatakan hal itu
tidak dapat diterima di mana seorang anggota partai harus diperlakukan
sebagai penjahat atas perintah pemerintah dan secara paksa dideportasi
dari negara lain.
"Jelas, Presiden Duterte bermaksud untuk
membungkam kritik atas kebijakannya yang mematikan baik di dalam maupun
luar negeri," tambahnya.
Namun, Menteri Kehakiman Menardo
Guevarra membenarkan tindakan biro imigrasi atas Filibeck, seorang
pejabat Partai Sosialis Italia yang merupakan bagian dari partai yang
berkuasa sebelumnya di Roma.
"Adalah haram bagi orang asing yang
tinggal di negara kami untuk terlibat dalam kegiatan politik partisan,
dan pemerintah memiliki hak untuk menolak masuk mereka yang telah
melakukan tindakan ilegal ini di masa lalu," kata Guevarra dalam pesan
teks kepada wartawan.
Filibeck berada di negara itu pada bulan
Oktober 2017 bersama dengan misi pencari fakta hak asasi manusia
internasional, yang mencela pembunuhan di bawah kampanye anti-narkoba
Duterte.
Lebih dari 4.100 orang telah tewas ketika melawan
penangkapan dalam operasi anti-narkotika polisi. Sementara 2.300 orang
lainnya tewas dalam apa yang bisa menjadi pembunuhan terkait narkoba
oleh pria bersenjata bertopeng menggunakan sepeda motor sejak Juli 2016.
Akbayan mengatakan pemimpin Filipina, yang berada di bawah pengawasan
masyarakat internasional termasuk Pengadilan Pidana Internasional karena
pembunuhan, takut kecaman global terhadap kebijakannya untuk membunuh.
Anggota parlemen Akbayan Tom Villarin mengatakan dia akan mengajukan resolusi majelis rendah atas insiden memalukan ini.
"Tuduhan konyol kegiatan politik ilegal adalah cara Duterte mengatakan dia ingin mengkriminalisasi kritik," katanya.
Kamp pengungsi Rohingya di Bangladesh. Foto/Istimewa
DHAKA
- Pemerintah Bangladesh dan Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa Bangsa
(UNHCR) membantah klaim Myanmar bahwa mereka telah memulangkan lima
anggota keluarga Rohingya. Keduanya mengatakan baik pemerintah
Bangladesh maupun UNHCR tidak memiliki keterlibatan dalam repatriasi
tersebut.
Komisaris Pengungsi dan Pemulangan Pengungsi pemerintah
Bangladesh, Abul Kalam mengatakan, sebuah keluarga yang terdiri dari
lima orang yang berada di wilayah Konakarara telah masuk kembali ke
wilayah Myanmar dan telah dibawa ke pusat penerimaan yang didirikan oleh
Myanmar. Konakarara adalah sebuah tanah tak bertuan di antara kedua
negara itu
"Itu sama sekali bukan repatriasi, melainkan propaganda," katanya kepada Reuters, Senin (16/4/2018).
Secara
terpisah, Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) mengatakan dalam
sebuah pernyataan bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan langsung
tentang kasus ini dan tidak diajak konsultasi atau terlibat dalam
laporan repatriasi ini.
Dalam pernyataannya, UNHCR menyerukan
kepada Myanmar untuk memastikan setiap pengembalian bersifat sukarela,
aman dan bermartabat. Badan itu mengatakan setiap pengungsi yang kembali
harus secara berkelanjutan diintegrasikan kembali ke masyarakat.
Terkait
hal ini, juru bicara pemerintah Myanmar Zaw Htay mengatakan hal itu
bukan sebuah propaganda. Menurutnya keluarga etnis Rohingya itu
memutuskan untuk kembali dengan kemauan mereka sendiri.
"Kami merawat mereka," katanya.
Reuters tidak dapat menghubungi keluarga yang bersangkutan, atau memverifikasi lokasi pasti dari mana mereka telah kembali.
Dalam
sebuah pernyataan pada Sabtu malam, Myanmar mengatakan telah
memulangkan keluarga Rohingya pertama dari pengungsi yang melarikan diri
ke Bangladesh. Dikatakan sebuah keluarga yang terdiri dari lima orang,
termasuk seorang individu bernama Aftar Ar Lwan, telah kembali ke salah
satu pusat penerimaannya di negara bagian Rakhine.
Myanmar dan
Bangladesh setuju pada bulan Januari untuk menyelesaikan repatriasi
sukarela para pengungsi dalam dua tahun. Myanmar mendirikan dua pusat
penerimaan dan apa yang dikatakannya adalah sebuah kamp sementara di
dekat perbatasan di Rakhine untuk menerima kedatangan pertama.
Klaim
Myanmar mengenai repatriasi pertama terjadi hanya beberapa hari setelah
UNHCR mengatakan kondisi di Myanmar tidak kondusif bagi kembalinya
pengungsi.
Kondisi pengungsi Rohingya di kamp penampungan di Bangladesh. Foto/Istimewa
YANGON
- Myanmar, Sabtu (14/4/2018), memulangkan keluarga Rohingya pertama
dari hampir 700 ribu pengungsi yang melarikan diri ke Bangladesh.
Pemulangan ini dilakukan setelah pembicaraan selama berbulan-bulan
dengan Dhaka dan di tengah peringatan PBB bahwa negara itu belum siap
untuk menerima kembali pengungsi Rohingya.
Para pengungsi
Rohingya melarikan diri telah melaporkan pembunuhan, perkosaan dan
pembakaran dalam skala besar. Amerika Serikat dan PBB telah
menggambarkan operasi militer Myanmar sebagai pembersihan etnis.
Myanmar
membantah hampir semua tuduhan, dan mengatakan pihaknya melancarkan
operasi kontra-pemberontakan yang sah. Militer mengatakan tindakan
kerasnya dipicu oleh serangan militan Rohingya di lebih dari dua lusin
pos polisi dan pangkalan militer Agustus lalu.
Myanmar dan
Bangladesh pada bulan Januari setuju untuk menyelesaikan repatriasi
sukarela para pengungsi dalam dua tahun. Myanmar mendirikan dua pusat
penerimaan dan apa yang dikatakan sebagai sebuah kamp sementara di dekat
perbatasan di Rakhine untuk menerima kedatangan pertama.
"Lima
anggota keluarga Muslim datang ke pusat penerimaan Taungpyoletwea di
negara bagian Rakhine pagi ini," kata pemerintah Myanmar dalam sebuah
pernyataan pada Sabtu malam seperti dikutip dari Reuters, Minggu
(15/4/2018).
"Anggota keluarga diperiksa oleh petugas imigrasi
serta departemen kesehatan dan kesejahteraan sosial, bantuan dan
pelayanan pemukiman memberikan mereka bahan-bahan seperti beras,
kelambu, selimut, t-shirt, longyis (sarung Burma) dan peralatan dapur,"
sambung pernyataan itu.
Pernyataan tersebut menambahkan bahwa
anggota keluarga yang "sejalan dengan aturan" dikeluarkan Kartu
Verifikasi Nasional (NVC) setelah memasuki Myanmar.
NVC adalah
bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah untuk mendaftarkan Rohingya
yang gagal mendapatkan kewarganegaraan. Kartu tersebut telah ditolak
secara luas oleh para pemimpin komunitas Rohingya, yang mengatakan
mereka memperlakukan penduduk seumur hidup seperti imigran baru.
Sebagian
besar orang Myanmar menganggap Rohingya sebagai imigran yang tidak
diinginkan dari Bangladesh. Sementara tentara menyebut mereka sebagai
"orang Bengali".
Pekan lalu, pejabat paling senior PBB
mengunjungi Myanmar tahun. Asisten Sekretaris Jenderal Urusan
Kemanusiaan, Ursula Mueller, mengatakan kondisi di Myanmar tidak
kondusif bagi kembalinya para pengungsi.
Ia menyebutkan kurangnya
akses ke layanan kesehatan, kekhawatiran di kalangan Rohingya tentang
perlindungan dan berlanjutnya pemindahan. Ia juga menggambarkan kondisi
di kamp-kamp pengungsi internal dari serangan kekerasan sebelumnya
sebagai "menyedihkan".
Sementara
itu beberapa kapal yang membawa etnis Rohingya dari bagian negara
Rakhine yang dilanda kekerasan telah meninggalkan Myanmar dalam beberapa
bulan terakhir. Keberangkatan dikonfirmasi terbaru terjadi pada hari
Kamis.
Menteri Luar Negeri China Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono. Foto/Istimewa
TOKYO
- Menteri Luar Negeri China dan Jepang sepakat untuk bekerja sama
mendorong Korea Utara (Korut) meninggalkan program nuklirnya. Kerja sama
ini tanda terbaru dari peningkatan kerja sama antara dua ekonomi
terbesar di Asia.
"Agar Korea Utara melepaskan senjata nuklirnya
dan rudalnya dengan cara yang lengkap, tidak dapat dibalikkan dan dapat
diverifikasi, kami setuju kami harus menegakkan resolusi Dewan Keamanan
yang relevan dan bekerja sama dengan erat," kata Menteri Luar Negeri
Jepang Taro Kono setelah bertemu dengan rekan Cina Wang Yi dikutip dari Bloomberg, Minggu (15/4/2018).
Kono
juga mengatakan ia dan Wang setuju untuk meningkatkan hubungan dengan
para pemimpin mereka untuk saling berkunjung, dimulai dengan kunjungan
bulan depan ke Jepang oleh Perdana Menteri China Li Keqiang untuk
pertemuan puncak trilateral yang melibatkan Presiden Korea Selatan, Moon
Jae-in.
Kunjungan Wang Yi ke Jepang adalah yang pertama dalam
lebih dari delapan tahun terakhir. Kunjungan ini dilakukan jelang
pertemuan puncak antara kedua Korea dan sebuah pertemuan potensial
antara Presien Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Pemimpin Korut Kim
Jong-un.
China dan Jepang berusaha memperbaiki hubungan di tengah kebijakan whiplash dari AS atas perdagangan dan keamanan.
Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz Al-Saud (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
Al Khobar, Arab Saudi (CB) - Raja Arab Saudi Salman bin
Abdulaziz Al Saud mengatakan milisi Houthi di Yaman yang didukung Iran
merupakan ancaman nyata dan tiga dari 119 misil yang telah
ditembakkannya bahkan diarahkan ke Makkah, kota tersuci umat Islam.
"Realitas ini kembali menunjukkan kepada dunia bahaya prilaku Iran di
kawasan, pelanggaran atas prinsip-prinsip hukum internasional dan
pengabaian atas nilai-nilai, etika, dan bertetangga baik," katanya dalam
pidatonya selaku ketua KTT ke-29 Liga Arab yang berlangsung di Dhahran,
Minggu.
Pemimpin Arab Saudi yang menyandang gelar pelayan dua tempat suci umat
Islam dunia ini menyambut baik pernyataan PBB yang mengutuk keras
serangan misil milisi Houthi ke sejumlah kota di Arab Saudi tersebut.
Arab Saudi, lanjutnya, meyakini milisi Houthi yang didukung Iran
bertanggungjawab penuh atas munculnya dan berlanjutnya krisis Yaman dan
penderitaan kemanusiaan di negeri itu.
Karenanya, Arab Saudi meminta PBB bersikap tegas atas prilaku Iran ini.
Dalam bagian lain pidatonya, Raja Salman juga menyinggung tentang krisis
Libya serta ancaman terorisme yang dipandangnya sebagai tantangan
paling serius dunia saat ini.
"Terorisme itu berdampingan dengan ekstremisme dan sektarianisme untuk
memicu konflik dalam negeri di banyak negara Arab," katanya dalam
pidatonya di depan para pemimpin dan delegasi negara-negara anggota Liga
Arab yang hadir.
Terhadap kondisi ini, Arab Saudi kembali mengutuk keras aksi-aksi
terorisme yang dilakukan Iran di kawasan Arab dan menolak campur tangan
Teheran dalam urusan dalam negeri negara-negara Arab, katanya dalam
pidatonya yang disiarkan SPA, kantor berita resmi Arab Saudi.
"Kami mengutuk upaya-upaya permusuhan Iran yang dimaksudkan untuk
menggoyang stabilitas keamanan dan menyebarkan hasutan bermuatan SARA
yang berpotensi mengancam keamanan nasional dan pelanggaran atas
prinsip-prinsip hukum internasional," katanya.
Raja Salman menegaskan komitmen Arab Saudi terhadap kesatuan, kedaulatan, kemerdekaan, keamanan dan keutuhan wilayah Yaman.
"Kami juga mendukung semua upaya yang dimaksudkan untuk mencapai solusi
politik atas krisis Yaman berdasarkan inisiatif Dewan Kerja Sama Teluk
(GCC) dan mekanisme eksekutifnya, hasil Konferensi Dialog Nasional
Menyeluruh Yaman dan Resolusi Dewan Keamanan PBB No.2216," katanya.
Untuk membantu rakyat Yaman, Arab Saudi menyerukan kepada masyarakat
internasional agar berupaya menyiapkan semua sarana yang diperlukan
untuk mengirim bantuan kemanusiaan ke berbagai wilayah Yaman.
Sementara itu, dalam pidatonya, Raja Jordania Abdullah II bin Al-Hussain
menjelaskan tentang berbagai upaya yang telah dia lakukan selama
setahun dirinya menjadi ketua KTT ke-28 Liga Arab.
Di antara masalah yang mendapat penekanan Raja Abdullah II dalam
pidatonya itu adalah pentingnya penegakan hak-hak bangsa Palestina,
Arab, Muslim, dan Kristen atas Al Quds sebagai pra-syarat penting bagi
terciptanya keamanan di kawasan.
Pemenuhan atas hak-hak tersebut akan membantu membuka jalan bagi
terwujudnya solusi menyeluruh yang menjamin berdirinya negara Palestina
merdeka berdasarkan kondisi 1967 dengan Al Quds (Jerusalem) Timur
sebagai ibu kota Palestina merdeka.
Solusi komprehensif atas masalah Palestina itu juga didasarkan pada solusi dua negara dan Inisiatif Damai Arab, katanya.
Konferensi tingka tinggi yang berlangsung sehari itu antara lain dihadir
Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Presiden Tunisia B?ji Caid Essebsi,
Presiden Komoros Azali Assoumani, Presiden Irak Mohammed Fuad Masum,
Presiden Yaman Abdrabbuh Mansur Hadi, Presiden Dewan Presiden
Pemerintahan Koalisi Nasional Libya Fayez Mustafa Al-Sarraj, Presiden
Lebanon Michel Aoun, serta pemimpin Jordania, Kuwait, Bahrain, dan
Moroko.
KTT ke-29 Liga Arab yang berlangsung di aula gedung Pusat Budaya Dunia
Raja Abdulaziz, Dhahran, itu diliput oleh 600-an wartawan dari Arab
Saudi dan mancanegara.
Liga Arab yang didirikan di Kairo pada 1945 oleh Mesir, Arab Saudi,
Irak, Lebanon, Suriah, Yordania, dan Yaman itu kini beranggotakan 22
negara. Lima belas negara anggota lainnya adalah Libya, Sudan, Maroko,
Tunisia, Kuwait, Al Jazair, Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Oman,
Mauritania, Somalia, Palestina, Djibaouti, dan Komoro.
Perang di Suriah akan menjadi pembahasan saat Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin.
Foto: AP/John Gambrell
Absennya Emir diperkirakan lantaran konflik yang terjadi antara negara-negara teluk.
CB,
DOHA -- Qatar tidak akan diwakili pejabat senior dalam pertemuan
negara-negara Arab. Pertemuan negara-negara Arab akan dilakukan pada
Ahad (15/4) waktu setempat di Arab Saudi.
Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani juga dipastikan tidak akan
menghadiri pertemuan tersebut. Absennya Emir Qatar diperkirakan
lantaran konflik yang terjadi antara negara-negara teluk.
Konflik
yang terjadi hampir setahun itu masih jauh dari kata selesai. Arab
Saudi, Uni Emirat Arab (UEA) Bahrain dan Mesir melakukan blokade jalur
laut, darat dan udara kepada Qatar.
Hal tersebut dilakukan
menyusul dugaan dukungan terhadap kegiatan terorisme yang diakukan Doha.
Meski demikian, pemerintah Qatar membantah tuduhan tersebut. Mereka
mengatakan, boikot yang dilakukan merupakan ancaman terhadap kedaulatan
negara.
Sementara, Qatar hanya akan mengirim representatif
permanen mereka dalam Liga Arab, Saif bin Muqaddam al-Buainain dalam
pertemuan tersebut. Mayoritas 22 negara arab lainnya akan mengirim
pemimpin tertinggi negara dalam pertemuan itu.
Menteri Luar
Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir mengonfirmasi jika krisis menyangkut
Qatar tidak akan masuk dalam pembahasan pertemuan tersebut. Dia
mengatakan, pembahasan terkait Qatar hanya akan didiskusikan dalam
organisasi kerjasama negara teluk (GCC).
Pertemuan liga
arab diperkirakan akan difokuskan untuk membahas perihal Iran dan
Suriah. Meskipun membahas Suriah, Presiden Bashar al-Assad tidak akan
diikutsertakan dalam pertemuan tersebut. Keanggotakan Suriah dalam
organisasi tersebut ditangguhkan sejak 2011 menyusul keterlibatan
pemerintah terkait peperangan yang terjadi di negara tersebut.
Arab
Saudi meminta persatuan dan keteguhan sikap dari 22 negara arab terkait
isu yang menyangkut Iran. Arab Saudi dan Iran merupakan negara saingan
yang terlibat dalam perang di Suriah, Yaman dan Lebanon.
Pertemuan
diperkirakan juga akan membahas situasi di Yerusalem. Terlebih jika
mengingat Amerika Serikat (AS) yang akan memindahkan kedutaan besar
mereka pada Mei tahun ini.
Negara-negara arab menilai jika
kebijakan yang diambil Presiden AS Donald Trump terkait status Yerusalem
telah merusak diplomasi internasioal yang disepakati dalam beberapa
dekade. Menteri-menteri negara Arab mengecam tindakan yang diambil
Presiden Trump. Mereka berencana memblokir kepindahan kedutaan besar
tersebut.
Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz Al-Saud (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)
Al Khobar, Arab Saudi (CB) - Raja Arab Saudi Salman bin
Abdulaziz Al Saud menegaskan bahwa Palestina senantiasa terpatri dalam
sanubari bangsa Arab dan akan terus menjadi isu terpenting yang bersifat
tetap bagi negara-negara anggota Liga Arab.
Dalam pidatonya selaku ketua KTT ke-29 Liga Arab yang berlangsung di
Dhahran, Minggu sore, pemimpin Arab Saudi yang menyandang gelar pelayan
dua tempat suci umat Islam dunia ini juga kembali mengecam keputusan
Amerika Serikat memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke
Jerusalem.
Bahkan, dalam pidatonya yang disiarkan Al Arabiya dan SPA, kantor berita
resmi Arab Saudi, Raja Salman mengibaratkan KTT Liga Arab yang
berlangsung di aula Pusat Budaya Dunia Raja Abdulaziz, Dhahran, itu
sebagai `KTT Jerusalem`.
Terhadap perjuangan rakyat Palestina untuk meraih kemerdekaannya, dia
menekankan bahwa Jerusalem Timur harus menjadi ibu kota negara Palestina
merdeka.
Raja Salman pun mengumumkan komitmen bantuan senilai 50 juta dolar untuk
UNRWA, badan kemanusiaan PBB untuk para pengungsi Palestina di Timur
Dekat, serta bantuan senilai 150 juta dolar guna mendukung program
bantuan dana hibah Islam di Jerusalem.
Dalam bagian lain pidatonya, Raja Salman mendorong Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) agar menentang apa yang disebutnya `prilaku
ekspansionis Iran di kawasan yang telah menyebabkan kekacauan`.
Terkait masalah keamanan nasional Arab, dia menyebut hal tersebut
sebagai satu sistem yang utuh dan lengkap. Raja Salman juga menyambut
baik kesepakatan untuk membentuk KTT budaya Arab.
Sebelumnya, Raja Jordania Abdullah II bin Al-Hussain yang tahun lalu
menjadi ketua KTT ke-28 Liga Arab menyampaikan terima kasihnya kepada
Raja Salman atas penyambutan yang hangat dan bersahabat.
Konferensi tingka tinggi yang berlangsung sehari itu antara lain dihadir
Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Presiden Tunisia B?ji Caid Essebsi,
Presiden Komoros Azali Assoumani, Presiden Irak Mohammed Fuad Masum,
Presiden Yaman Abdrabbuh Mansur Hadi, Presiden Dewan Presiden
Pemerintahan Koalisi Nasional Libya Fayez Mustafa Al-Sarraj, Presiden
Lebanon Michel Aoun, serta pemimpin Jordania, Kuwait, Bahrain, dan
Moroko.
KTT ke-29 Liga Arab yang berlangsung di Dhahran, kota yang merupakan
pusat administrasi industri minyak Arab Saudi dan bagian dari perluasan
wilayah Kota Metropolitan Dammam di Provinsi Timur, Arab Saudi, itu,
diliput oleh 600-an wartawan dari Arab Saudi dan mancanegara.
Liga Arab yang didirikan di Kairo pada 1945 oleh Mesir, Arab Saudi,
Irak, Lebanon, Suriah, Yordania, dan Yaman itu kini beranggotakan 22
negara. Lima belas negara anggota lainnya adalah Libya, Sudan, Maroko,
Tunisia, Kuwait, Al Jazair, Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Oman,
Mauritania, Somalia, Palestina, Djibaouti, dan Komoro.
Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz Al-Saud (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)
Al Khobar, Arab Saudi (CB) - Raja Arab Saudi Salman bin
Abdulaziz Al Saud yang bergelar pelayan dua tempat suci umat Islam
dunia, Minggu sore, menyambut satu per satu pemimpin Arab, termasuk
Presiden Palestina Mahmoud Abbas, saat memasuki ruang dalam pintu utama
gedung King Abdulaziz Center for World Culture, Dhahran, sebelum
masing-masing pemimpin menuju ruang Konferensi Tingkat Tinggi ke-29 Liga
Arab.
Dengan senyum dan gestur bersahabat, Raja Salman menyambut kedatangan
setiap pemimpin negara-negara anggota Liga Arab yang tiba secara
bergantian dengan sedan berwarna gelap dari sekitar pukul 13.30 hingga
pukul 14.07 waktu Dhahran. Para pemimpin tersebut turun dari mobil
menuju karpet merah yang di sisi kiri dan kanannya berdiri pasukan
kehormatan Arab Saudi hingga memasuki ruang dalam gedung tempat Raja
Salman berdiri menanti kedatangan mereka.
Raja Salman dan para pemimpin yang hadir di konferensi yang digelar di
tengah memanasnya krisis Suriah dan kompleksnya tantangan regional,
termasuk konflik Yaman yang berimplikasi pada keamanan dalam negeri Arab
Saudi itu, berkesempatan berfoto bersama dengan latar belakang bendera
dan simbol bendera Liga Arab. Kemudian, para pemimpin berjalan di atas
karpet merah menuju ruang pertemuan.
Di antara pemimpin Arab yang mengikuti KTT ini adalah Presiden Palestina
Mahmoud Abbas, Presiden Tunisia Beji Caid Essebsi, Presiden Komoros
Azali Assoumani, Presiden Irak Mohammed Fuad Masum, Presiden Yaman
Abdrabbuh Mansur Hadi, Presiden Dewan Presiden Pemerintahan Koalisi
Nasional Libya Fayez Mustafa Al-Sarraj, Presiden Lebanon Michel Aoun,
serta pemimpin Jordania, Kuwait, Bahrain, dan Moroko.
Adapun agenda KTT ke-29 Liga Arab yang digelar di dalam gedung pusat
budaya seluas 100 ribu meter persegi yang dilengkapi fasilitas seni,
budaya, sains, inovasi, museum, dan perpustakaan yang megah itu antara
lain meliputi isu Palestina serta tantangan regional berupa apa yang
disebut media Arab Saudi sebagai "campur tangan Iran dalam urusan dalam
negeri negara-negara Arab" dan "serangan misil Houthi".
Terkait dengan masalah Palestina, Presiden Mahmoud Abbas menegaskan
keyakinan kuatnya bahwa KTT ke-29 Liga Arab ini akan menghasilkan
dukungan negara-negara Arab pada perjuangan rakyatnya untuk merdeka dan
mendirikan negara merdeka dengan Jerusalem Timur sebagai ibu kota
Palestina merdeka.
"Jerusalem saat ini membutuhkan dukungan penuh Arab untuk memperkuat
ketabahan dan posisi rakyat Palestina di tanah mereka guna
mempertahankan Jerusalem dan tempat-tempat suci yang ada," kata Presiden
Palestina dalam pernyataannya yang disiarkan SPA, kantor berita resmi
Arab Saudi, di sela kehadirannya di KTT tersebut.
Mahmoud Abbas mengharapkan KTT Liga Arab yang berlangsung sehari di
gedung Pusat Kebudayaan Dunia Raja Abdulaziz, Dhahran, ini memberikan
dukungan tak terbatas kepada rakyat Palestina untuk mewujudkan
perdamaian sebagaimana yang telah ditegaskan Dewan Keamanan Perserikatan
Bangsa-Bangsa.
Dalam pernyataan persnya tersebut, pemimpin kelahiran 13 November 1935
di Safed, Palestina, ini juga menyampaikan dukungan negaranya pada upaya
Arab Saudi memerangi terorisme di mana pun dan dalam bentuk apa pun.
KTT ke-29 Liga Arab yang berlangsung di Dhahran, kota yang merupakan
pusat administrasi industri minyak Arab Saudi dan bagian dari perluasan
wilayah Kota Metropolitan Dammam di Provinsi Timur, Arab Saudi, itu,
diliput oleh 600-an wartawan dari Arab Saudi dan mancanegara.
Liga Arab yang didirikan di Kairo pada 1945 oleh Mesir, Arab Saudi,
Irak, Lebanon, Suriah, Yordania, dan Yaman itu kini beranggotakan 22
negara. Lima belas negara anggota lainnya adalah Libya, Sudan, Maroko,
Tunisia, Kuwait, Al Jazair, Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Oman,
Mauritania, Somalia, Palestina, Djibaouti, dan Komoro.
Presiden Palestina, Mahmoud Abbas (ANTARA FOTO/HO/Nico Adam)
Al Khobar, Arab Saudi (CB) - Presiden Palestina Mahmoud
Abbas menegaskan keyakinan kuatnya bahwa KTT ke-29 Liga Arab yang
berlangsung di Dhahran, Arab Saudi, Minggu, akan menghasilkan dukungan
negara-negara Arab pada perjuangan rakyatnya untuk merdeka dan
mendirikan negara merdeka dengan Jerusalem Timur sebagai ibu kota
Palestina merdeka.
"Jerusalem saat ini membutuhkan dukungan penuh Arab untuk memperkuat
ketabahan dan posisi rakyat Palestina di tanah mereka guna
mempertahankan Jerusalem dan tempat-tempat suci yang ada," katanya dalam
pernyataannya yang disiarkan SPA, kantor berita resmi Arab Saudi, di
sela kehadirannya di KTT ke-29 Liga Arab.
Mahmoud Abbas mengatakan KTT Liga Arab yang berlangsung sehari di gedung
Pusat Kebudayaan Dunia Raja Abdulaziz, Dhahran, ini diharapkan
memberikan dukungan tak terbatas kepada rakyat Palestina untuk
mewujudkan perdamaian sebagaimana yang telah ditegaskan Dewan Keamanan
Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Dalam pernyataan persnya tersebut, pemimpin kelahiran 13 November 1935
di Safed, Palestina, ini juga menyampaikan dukungan negaranya pada upaya
Arab Saudi memerangi terorisme di mana pun dan dalam bentuk apa pun.
Konferensi Tingkat Tinggi ke-29 Liga Arab yang berlangsung di King
Abdulaziz International Cultural Center, Dhahran, Dammam, Arab Saudi,
Minggu, kembali memasukkan isu Palestina sebagai salah satu agenda
pentingnya.
Isu Palestina telah berulang kali dibahas para pemimpin negara-negara
anggota organisasi yang telah berdiri sejak dibentuk di Kairo, Mesir,
tahun 1945 ini di banyak KTT dan forum lain.
Perlehatan tertinggi dalam proses pengambilan keputusan Liga Arab yang
kini beranggotakan 22 negara, termasuk Palestina, itu sendiri sudah
digelar 29 kali, namun Palestina tak kunjung merdeka dan lepas dari
penjajahan Israel.
Alih-alih segera mendapatkan kemerdekaan dan haknya atas tanah yang
dirampas Israel yang mendapat dukungan Amerika dan sekutunya, seperti
Inggris, lingkar kekerasan tentara Israel atas rakyat Palestina tak
kunjung berhenti.
Bahkan, saat para pemimpin Liga Arab bertemu di KTT Dammam, Arab Saudi,
ini, kekerasan tentara Israel atas rakyat Palestina yang menuntut
keadilan, termasuk mereka yang menggelar aksi "Great March of Return"
sejak 30 Maret 2018, terus terjadi.
Sejak aksi yang menyerukan rakyat Palestina agar kembali ke rumah-rumah
mereka yang kini berada di wilayah Israel itu digelar, setidaknya sudah
19 warga Palestina tewas dan hampir 1.500 orang lainnya terluka akibat
kekerasan tentara Israel (Arab News, 2018).
Eskalasi dan lingkar kekerasan tentara Israel terhadap banyak warga
Palestina tak bersenjata yang menuntut keadilan tersebut dalam berbagai
protes mereka itu tak kunjung berhasil dihentikan oleh PBB dan para
pemimpin Dunia Islam, termasuk mereka yang pada Minggu ini bertemu di
Liga Arab.
KTT ke-29 Liga Arab yang berlangsung di Dhahran, kota yang merupakan
pusat administrasi industri minyak Arab Saudi dan bagian dari perluasan
wilayah Kota Metropolitan Dammam di Provinsi Timur, Arab Saudi, itu,
diliput oleh 600-an orang wartawan dari Arab Saudi dan mancanegara.
Kecuali pemimpin Suriah dan Qatar, para kepala negara dan pemerintahan
dari negara-negara anggota Liga Arab yang lain dilaporkan media setempat
hadir di konferensi yang berlangsung di tengah memanasnya krisis Suriah
dan kompleksnya tantangan regional, termasuk konflik Yaman yang
berimplikasi pada keamanan dalam negeri Arab Saudi itu.
Selain Presiden Mahmoud Abbas, di antara pemimpin Arab yang telah hadir
adalah Presiden Tunisia B?ji Caid Essebsi, Presiden Komoros Azali
Assoumani, Presiden Irak Mohammed Fuad Masum, Presiden Yaman Abdrabbuh
Mansur Hadi, Presiden Dewan Presiden Pemerintahan Koalisi Nasional Libya
Fayez Mustafa Al-Sarraj, serta Presiden Lebanon Michel Aoun.
Ada pun para pemimpin Jordania, Kuwait, Bahrain, dan Moroko, menurut
laporan SPA dan media setempat, dijadwalkan tiba pada Minggu menjelang
pembukaan KTT yang dipimpin langsung Raja Salman itu dilaksanakan.
Liga Arab yang didirikan di Kairo pada 1945 oleh Mesir, Arab Saudi,
Irak, Lebanon, Suriah, Yordania, dan Yaman itu kini beranggotakan 22
negara. Lima belas negara anggota lainnya adalah Libya, Sudan, Maroko,
Tunisia, Kuwait, Al Jazair, Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Oman,
Mauritania, Somalia, Palestina, Djibaouti, dan Komoro.
Semua warga Palestina berada dalam tekanan dan mereka menderita.
CB,
DUZCE -- Aktivis HAM asal Swedia yang sedang melakukan perjalanan
panjang dari negaranya ke Palestina Benjamin Ladraa, kini sampai di
Provinsi Duzce, Turki pada Ahad (15/4). Ia melakukan perjalanan untuk
menyadarkan manusia tentang pelanggaran HAM di Palestina.
Sebelum sampai di Istanbul Turki pekan lalu, Ladraa telah melintasi
Jerman, Austria, Slovenia, Kroasi, Serbia, dan Bulgaria. Ia akan terus
berjalan ke Palestina melalui Suriah dan Lebanon.
"Kalau tidak bisa masuk ke Palestina, saya beritahu media," kata dia seperti dilansir di Anadolu Agency, Senin (16/4).
Ladraa
pernah melakukan perjalanan ke Palestina selama tiga pekan pada April
tahun lalu. Ia sangat tersentuh kala itu, lalu memutuskan memberitahu
dunia soal apa yang terjadi di Palestina.
"Saya terkejut
dengan apa saya lihat di sana. Tentara berjalan di sepanjang jalan,
sambil membawa senapan mesin M-60. Setelah tiga pekan itu, saya kembali
dan ingin melakukan sesuatu untuk meningkatkan kesadaran orang tentang
HAM di Palestina," ujarnya.
Menurut Ladraa, persoalan
Palestina bukanlah masalah agama. Masalah utamanya adalah HAM. Semua
warga Palestina, tak hanya warga Gaza, berada dalam tekanan dan mereka
menderita. Hal ini juga membuatnya berupaya menangkap perhatian dunia
melalui penderitaan rakyat Palestina.
Sekarang, Ladraa
sudah delapan bulan melakukan aksi berjalannya ke Palestina hanya untuk
menarik perhatian dunia dengan penderitaan warga Palestina. Aksinya
sekaligus mengilhami banyak orang untuk melakukan perubahan. Dia akan
tiba di ibu kota Turki, Ankara sepekan lagi. Targetnya, perjalanan ini
selesai pada Juni atau Juli.
Ekspresi warga Katalunya setelah hasil voting
parlemen lokal Katalunya memutuskan untuk mendeklarasikan kemerdekaan
Republika Katalunya.
Foto: Emillio Morenatti/AP
Mereka menyerukan pembebasan para pemimpin separatis yang dipenjara.
CB,
BARCELONA -- Ratusan ribu pendukung kemerdekaan Katalunya membanjiri
jalan-jalan di Barcelona pada Ahad (15/4). Mereka menyerukan pembebasan
para pemimpin separatis yang dipenjara setelah putusan pengadilan
tertinggi menggagalkan upaya mereka memilih seorang pemimpin regional.
Sekitar 350 ribu demonstran memenuhi beberapa bagian utama kota.
Mereka melambaikan bendera dan mengenakan pakaian kuning untuk mendukung
pemimpin separatis yang dipenjara. Di antara politikus yang menghadapi
tuduhan pemberontakan adalah Jordi Sanchez, kandidat terbaru yang
diajukan oleh anggota parlemen Katalunya untuk menjadi pemimpin wilayah
tersebut.
Perjuangan Katalunya memiliki seorang pemimpin
dimulai setelah menyatakan kemerdekaan pada Oktober.
Pengadilan-pengadilan Spanyol memutuskan deklarasi itu ilegal. Madrid
mengambil kendali langsung atas wilayah tersebut dan menyerukan
pemilihan baru.
Pekan lalu, hakim Mahkamah Agung Pablo
Llarena menolak membebaskan Carles Puigdemont dari penjara. Ia
menghadapi tuntutan hukum selama 25 tahun penjara karena pemberontakan.
Jika seorang pemimpin baru tidak ditentukan sebelum akhir Mei, Katalonia
akan dipaksa untuk mengadakan pemilihan lain.
Puigdemont
mengatakan wilayah tersebut harus menghindari untuk proses pemilihan.
"Ini kewajiban kami untuk mencari cara dalam menghindari pemilihan lebih
lanjut. Tapi, tidak mungkin tidak ada risiko karena ada pihak lain yang
terlibat, dan itu adalah pemerintah Spanyol,"kata Puigdemont dalam
sebuah wawancara dengan TV3 yang direkam di Berlin dan disiarkan pada Ahad malam.
Seorang pengunjuk rasa perempuan
Palestina dievakuasi setelah menghirup gas air mata yang ditembakkan
oleh pasukan Israel saat bentrok protes terhadap keputusan Presiden
Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibukota
Israel, di kota Bethlehem Tepi Barat, Rabu (20/12/2017). (REUTERS/Mussa
Qawasma)
Riyadh (CB) - Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel Al-Jubeir
pada hari Kamis mengatakan bahwa masalah Palestina merupakan prioritas
utama pada KTT Liga Arab ke-29 yang akan berlangsung hari Minggu.
Memimpin pertemuan para menteri luar negeri Arab, yang menjadi persiapan
menuju KTT, Al-Jubeir menyayangkan pengumuman Washington yang menerima
pemindahan ibu kota Israel ke Yerusalem, seperti yang dilaporkan Badan
Pers Saudi (SPA), mengutip Saudi Gazette.
Al-Jubeir juga menekankan bahwa terorisme harus ditangani dengan tegas
dan sumber pendanaannya harus dikeringkan. Ia menekankan bahwa tidak
akan ada stabilitas di kawasan selama Iran melanjutkan intervensi di
kawasan itu dengan menghasut perselisihan sektarian dan mendukung milisi
Houthi, selain menampung para pemimpin Al-Qaeda.
"Iran dan terorisme adalah dua sisi mata uang yang sama di kawasan itu,"
katanya, sambil menekankan bahwa milisi Houthi bertanggung jawab penuh
atas krisis di Yaman.
Merujuk pada pertemuan tersebut, Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed
Aboul Gheit mengatakan bahwa krisis serius di kawasan itu memfasilitasi
campur tangan asing.
Ia mencatat bahwa kemenangan atas ISIS harus dikonsolidasikan dengan
menyerukan rekonstruksi daerah yang terkena dampak. Gheit juga mengutuk
campur tangan Iran di Bahrain dan negara-negara Arab lainnya.
"Ada konsensus Arab tentang kesatuan wilayah Suriah," katanya, sambil
menunjukan bahwa solusi politik adalah cara terbaik untuk menyelesaikan
krisis dan juga menekankan perlunya mempertahankan proses Jenewa guna
mencapai solusi politik terhadap krisis.
Militer Arab Saudi siap melawan pemberontak Houthi.
Foto: Muslimmirror.
Parade digelar usai latihan militer bersama pertama bertajuk Perisai Teluk.
CB,
DAMMAM, ARAB SAUDI -- Angkatan Bersenjata Arab Saudi, Turki, Mesir,
Pakistan, Afghanistan, dan sejumlah negara yang telah menyelesaikan
latihan militer bersama pertama "Perisai Teluk" menggelar parade militer
di luar Kota Dammam, Sabtu (14/4).
Parade militer yang melibatkan kontingen pasukan peserta "Gulf Shield
Joint Exercise I" yang resmi ditutup pada 7 April itu, digelar sehari
menjelang penyelenggaraan KTT ke-29 Liga Arab, di gedung King Abdulaziz
International Cultural Center, Dhahran, Dammam.
Sebelum
parade militer yang diisi dengan defile pasukan dan unjuk alat utama
sistem persenjataan (alutsista) matra darat dan udara yang dilibatkan
dalam program latihan militer yang diikuti 24 negara itu, dilakukan
atraksi dan simulasi serangan militer.
Berulang kali
terdengar dentuman yang memecah keheningan padang pasir tempat
berlangsung simulasi serangan militer yang melibatkan matra darat, laut,
dan udara di daerah Madain Samat berjarak sekitar satu setengah jam
berkendara dari Dammam itu.
Asap hitam membubung ke angkasa
padang pasir yang berada di tepian pantai laut biru tatkala serangan
dilakukan pasukan infanteri dari tepian pantai dan kendaraan-kendaraan
tempur taktis.
Simulasi serangan militer yang menjadi
bagian dari rangkaian acara parade militer Angkatan Bersenjata Arab
Saudi dan belasan negara peserta latihan militer "Perisai Teluk" pertama
tersebut, menyita perhatian puluhan jurnalis mancanegara.
Gemuruh
suara dua jet tempur yang terbang cepat diikuti dengan manuver tiga
unit helikopter serbu "Apache" dan dua unit helikopter angkut pasukan
mewarnai simulasi serangan terhadap sejumlah bangunan buatan di lokasi
acara.
Puluhan jurnalis Arab Saudi dan mancanegara
mengabadikan rangkaian acara parade militer yang diawali dengan atraksi
kecakapan militer dalam simulasi serangan darat, laut, dan udara
tersebut dengan kamera untuk mendukung peliputan media mereka.
Seusai
digelar parade yang turut dimeriahkan dengan atraksi udara jet tempur
dan terjun payung prajurit negara peserta, Juru Bicara Angkatan
Bersenjata Arab Saudi Brigadir Abdullah Hussein Al Sobaei menggelar
konferensi pers.
Al Sobaei mengatakan latihan yang diikuti
kontingen pasukan dari 24 negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan
Malaysia dari 27 Maret hingga 7 April 2018 itu dimaksudkan untuk
meningkatkan profesionalitas dan kesiapan tempur matra darat, laut, dan
udara.
Dia mengatakan pelajaran dari pengalaman latihan
bersama ini tidak hanya terkait dengan kesiapan tempur pasukan
multinasional dalam merespons ancaman dan tantangan regional, seperti
terorisme, tetapi juga mewujudkan standardisasi keyakinan militer.
Latihan
militer bersama pertama "Perisai Teluk" yang dilangsungkan di kawasan
sektor komando timur Arab Saudi itu meliputi apa yang disebut latihan
simulasi (CPX) dan lapangan (FTX), katanya pula.
Melalui
latihan bersama ini, kata Al Sobaei, operasi bersama pasukan koalisi
untuk menjawab berbagai ancaman dan tantangan keamanan di kawasan
diharapkan dapat dilakukan secara terpadu dan terintegrasi.
"Semua upaya ini akan tercermin dalam peningkatan keamanan untuk negara-negara di kawasan Teluk," katanya.
Tembakan anti-pesawat tempur terlihat di langit
Damaskus setelah AS meluncurkan serangan di Suriah, pada Sabtu dini hari
(14/4). Donald Trump mengumumkan serangan udara ke Suriah sebagai
tanggapan atas dugaan serangan senjata kimia.
Foto: AP Photo/Hassan Ammar
Pada Sabtu kemarin, Prancis, Inggris, dan AS melakukan serangan udara ke Demaskus.
CB,
BERLIN -- Jerman akan bergabung dengan Prancis untuk mendorong upaya
internasional guna mencapai gencatan senjata di Suriah. Menteri Luar
Negeri Jerman Heiko Maas menyampaikan pernyataan tersebut pada Sabtu
(14/4).
"Kami akan bekerja sama dengan Prancis untuk menciptakan format
internasional negara-negara berpengaruh yang dapat memberikan momentum
baru untuk proses politik," kata Maas dikutip dari Reuters, Ahad (15/4).
Jerman,
Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat akan bertemu di London pada Ahad
(15/4) untuk membahas langkah-langkah berikutnya setelah serangan udara
diluncurkan terhadap Suriah Sabtu pagi. Maas mengatakan, inisiatif itu
juga sedang dibahas oleh dewan NATO.
Jerman akan menggunakan hubungan bilateral untuk memastikan Rusia mengadopsi sikap "konstruktif" pada isu itu. Dengan pertemuan bersama, permasalahan senjata bisa diselesaikan.
Pada
Sabtu kemarin, Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat melakukan serangan
udara ke Homs dan Damaskus. Serangan itu dilakukan untuk menghancurkan
beberapa fasilitas militer yang diduga menimbun bahan-bahan kimia.
AS, Prancis, dan Inggris meyakini Suriah bertanggung jawab atas serangan gas beracun.
CB,
NEW YORK -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa Bangsa
(PBB) Antonio Guterres mendesak semua negara untuk menahan serangan ke
Suriah. Serangan hanya akan memperburuk keadaan dan menciptakan
penderitaan bagi masyarakat Suriah.
"Desakan ini untuk menahan diri dalam keadaan berbahaya dan untuk
menghindari tindakan yang dapat meningkatkan masalah dan memperburuk
penderitaan rakyat Suriah," ujar Guterres, dikutip dari Reuters, Ahad (15/4).
Amerika
Serikat telah melancarkan serangan gabungan ke Suriah bersama Inggris
dan Prancis pada Sabtu (14/4). Serangan tersebut dilakukan untuk
menghancurkan fasilitas senjata kimia Presiden Suriah Bashar al-Assad.
Kementerian
Pertahanan Inggris bahkan membenarkan, serangan udara yang dilancarkan
ke Suriah pada Sabtu (14/4) menargetkan fasilitas militer yang menimbun
bahan-bahan kimia. AS, Prancis, dan Inggris meyakini Pemerintah Suriah
bertanggung jawab atas terjadinya serangan gas beracun di Douma, Suriah.
Untuk
menenangkan suasana, Guterres mengatakan, penyelidik internasional
sudah berada di Suriah. Mereka telah siap untuk mengunjungi tempat
serangan senjata kimia mematikan yang diduga di Douma yang mendorong
tindakan militer oleh Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris.
Penduduk sipil menolong seorang pria
dari sebuah tempat berlindung di Kota Douma yang terkepung di Ghouta
Timur, Damaskus, Suriah, Kamis (22/2/2018). (REUTERS/BASSAM KHABIEH)
Arab
Saudi sepenuhnya mendukung serangan yang diluncurkan Amerika Serikat,
Prancis dan Inggris di Suriah karena itu mencerminkan respons atas
kejahatan rezim
Riyadh CB) - Arab Saudi menyatakan dukungan penuh untuk
serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas militer Suriah, serangan
tersebut dinilai sebagai tanggapan atas "kejahatan rezim" terhadap warga
sipil.
"Arab Saudi sepenuhnya mendukung serangan yang diluncurkan Amerika
Serikat, Prancis dan Inggris di Suriah karena itu mencerminkan respons
atas kejahatan rezim," menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Arab
Saudi, dilansir dari AFP.
Pernyataan yang dimuat di kantor berita Saudi Press Agency ini
menyatakan serangan dipicu oleh "penggunaan senjata kimia rezim Suriah
terhadap warga sipil yang tidak berdosa, termasuk perempuan dan
anak-anak".
Arab Saudi dan negara-negara teluk lainnya menjadi pendukung utama kelompok oposisi Suriah melawan Presiden Bashar al-Assad.
Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris mengatakan mereka melancarkan
serangan pada Sabtu sebagai tanggapan atas dugaan serangan kimia di Kota
Douma di dekat Damaskus sepekan lalu.
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan Paris memiliki “bukti” rezim
Suriah menggunakan senjata kimia, namun, klaim itu dibantah pemerintah
Damaskus.
Sejumlah mahasiswa menggelar aksi
selamatkan Ghouta di Jakarta, Jumat (2/3/2018). Dalam aksinya mereka
menuntut diakhirinya perang yang telah menyebabkan krisis kemanusiaan
dan merenggut nyawa ratusan orang di Ghouta, Suriah. (ANTARA /Akbar
Nugroho Gumay)
Dubai, UAE (CB) - Uni Emirat Arab (UAE) pada Sabtu (14/4)
menyatakan negara itu mengikuti dengan "prihatin" perkembangan di Suriah
dan peningkatan saat ini, demikian laporan media setempat.
Kementerian Urusan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional UAE di Abu
Dhabi juga "dengan keras mengutuk" penggunaan senjata kimia terhadap
warga sipil, kata kantor berita UAE, WAM.
Satu pernyataan resmi menambahkan UAE mendukung semua tindakan
internasional dengan tujuan menghapuskan dan menghancurkan senjata yang
dilarang secara internasional tersebut.
UAE juga menekankan perlunya mencegah senjata itu jatuh ke tangan "organisasi teroris internasional di daerah konflik".
UAE, sebagaimana dilaporkan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta,
Ahad pagi, menegaskan dukungannya bagi operasi militer terhadap senjata
terlarang tersebut dan instalasinya di Suriah.
Pernyataan itu menambahkan UAE percaya penyelesaian politik adalah dasar
bagi penanganan krisis Suriah. Negara Arab tersebut juga menyerukan
semua pihak untuk bertindak sejalan dengan resolusi terkait keabsahan
internasional.
Pernyataan itu mengatakan UAE mengharapkan berakhirnya krisis Suriah
dengan segala resiko yang ditimbulkannya bagi persatuan negeri tersebut
dan kehilangan nyawa manusia yang meningkat. Pada saat yang sama,
pernyataan itu menegaskan bahwa diaktifkannya peran Arab dalam upaya
politik diperlukan untuk menemukan penyelesaian politik.
Secara terpisah, Kementerian Urusan Luar Negeri Estonia pada Sabtu
kembali menegaskan dukungan Estonia bagi upaya pimpinan PBB untuk
mewujudkan penyeleisaian politik yang langgeng bagi konflik Suriah.
"Estonia dengan keras mengutuk penggunaan senjata kimia oleh rejim
Suriah, yang paling akhir di Douma pada 7 April 2018 dan menyerukan
semua yang bertanggung-jawab diseret ke pengadilan," katanya.
Pemerintah Suriah telah membantah tuduhan itu dan menyebut laporan
tersebut adalah berita palsu yang digunakan oleh Barat untuk membenarkan
serangannya ke Suriah.
NEW YORK - Amerika Serikat (AS) dalam posisi "lock and loaded"
untukmenyerang Suriah lagi jika pemerintah Presiden Bashar al-Assad
kembali menggunakan senjata kimia. Hal itu ditegaskan Duta Besar AS
untuk PBB, Nikki Haley, kepada Dewan Keamanan PBB.
“Kami yakin
bahwa kami telah melumpuhkan program senjata kimia Suriah. Kami siap
untuk mempertahankan tekanan ini, jika rezim Suriah cukup bodoh untuk
menguji keinginan kami,” katanya.
"Jika rezim Suriah menggunakan gas racun ini lagi, Amerika Serikat dalam posisi 'lock and loaded'," imbuhnya seperti dikutip dari Reuters, Minggu (15/4/2018).
AS,
Inggris, dan Prancis meluncurkan serangan udara terhadap Suriah pada
Sabtu (14/4/2018) pagi sebagai tanggapan atas dugaan serangan kimia di
Douma pada akhir pekan lalu. Sekitar 110 rudal menghantam sasaran di ibu
kota Suriah, Damaskus dan wilayah lainnya.
Meski begitu banyak
rudal ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara buatan Soviet. Sistem
pertahanan udara S-125, sistem pertahanan udara S-200, Buk dan Kvadrat
digunakan dalam menangkis serangan rudal yang diluncurkan AS dan
sekutunya.
Presiden Rusia Vladimir Putin mengecam serangan AS dan sekutunya ke Suriah. Foto/Istimewa
MOSKOW
- Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia akan menyerukan
pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB. Itu dilakukan setelah Amerika
Serikat (AS), Prancis, dan Inggris melakukan serangan rudal
terkoordinasi terhadap Suriah.
Menyebut serangan udara itu
sebagai tindakan agresi, pemimpin Rusia mengatakan serangan itu merusak
seluruh sistem hubungan internasional dan akan memperburuk bencana
kemanusiaan di Suriah. Begitu bunyi pernyataan yang diposting ke situs
web Kremlin.
Putin juga menegaskan kembali pandangan Rusia bahwa
dugaan serangan kimia di kota Douma, Suriah, yang memicu serangan
tersebut palsu seperti dikutip dari USA Today, Sabtu (14/4/2018).
Presiden
Trump mengumumkan bahwa serangkaian serangan diluncurkan oleh AS,
Perancis dan Inggris pada fasilitas senjata kimia Assad di Suriah. Trump
mengatakan serangan itu akan dipertahankan guna memastikan bahwa Suriah
tidak menggunakan senjata kimia untuk menyerang warga sipil.
Setelah
Pentagon mengatakan serangan itu berakhir, duta besar Rusia untuk AS,
Anatoly Antonov, mengeluarkan pernyataan di Twitter menuduh sekutu telah
merancang skenario sebelumnya untuk melawan Rusia dan Suriah.
Ia pun memperingatkan bahwa serangan tersebut akan membawa konsekuensi yang belum ditentukan.
"Sekali
lagi, kami sedang diancam. Kami memperingatkan bahwa tindakan seperti
itu tidak akan dibiarkan tanpa konsekuensi," kata Antonov.
"Semua tanggung jawab untuk mereka ada di Washington, London, dan Paris," imbuhnya.
"Menghina
presiden Rusia tidak dapat diterima dan tidak dapat ditoleransi. AS -
pemilik gudang senjata kimia terbesar - tidak memiliki hak moral untuk
menyalahkan negara lain," tukasnya.
Presiden Suriah Bashar
al-Assad pun bereaksi atas serangan militer AS. "Jiwa yang baik tidak
akan dipermalukan," kata Assad di akun Twitter resminya.
AMSTERDAM
- Penyidik senjata kimia akan mencoba untuk mencapai lokasi serangan
racun yang dicurigai di kota Douma, Suriah. Mereka melakukannya beberapa
jam setelah negara-negara Barat meluncurkan serangan udara sebagai
pembalasan atas penyerangan dengan gas beracun.
"Misi pencarian
fakta OPCW akan melanjutkan penyebarannya ke Republik Arab Suriah untuk
membuat fakta seputar dugaan penggunaan senjata kimia di Douma," kata
badan itu dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Reuters, Minggu (15/4/2018).
Amerika
Serikat (AS), Inggris dan Prancis menembakkan lebih dari 100 rudal di
Suriah pada Sabtu pagi dalam intervensi militer Barat pertama yang
dikoordinasikan terhadap pemerintah Damaskus. Mereka mengatakan serangan
itu adalah hukuman karena membunuh puluhan orang, banyak dari mereka
wanita dan anak-anak, dengan senjata beracun yang dilarang.
Damaskus
dan sekutunya, Rusia, mengecam tindakan Barat, khususnya karena menolak
menunggu hingga hasil misi pencari fakta yang dikirim oleh OPCW setelah
insiden 7 April.
Petugas penyelamat mengatakan sejumlah orang
tewas dalam insiden itu. Washington mengatakan telah menegaskan bahwa
gas klorin digunakan, dan memiliki kecurigaan yang belum dikonfirmasi
bahwa zat saraf juga kemungkinan telah digunakan. Damaskus dan Moskow
menolak tuduhan atas serangan semacam itu.
Jika keamanan
memungkinkan, tim dari Organisasi untuk Larangan Senjata Kimia (OPCW)
akan disebar secara singkat ke situs lokasi serangan.
"Tim akan bekerja dengan Departemen Keselamatan dan Keamanan PBB memastikan keselamatan tim," bunyi pernyataan itu.
Suriah
sendiri setuju untuk menyerahkan persenjataan senjata kimianya pada
tahun 2013 dan menyerahkannya ke inspeksi OPCW. Ini dimaksudkan untuk
menghancurkan semua persediaan gas sarafnya. Dalam kasus klorin, zat itu
diizinkan dimiliki untuk digunakan bagi kepentingan sipil, tetapi tidak
menggunakannya sebagai senjata.
OPCW akan menentukan apakah
senjata kimia digunakan dalam serangan pada 7 Maret lalu, tetapi tidak
akan menyalahkan pihak manapun.
Meskipun ada perjanjian AS-Rusia
untuk menghapus sepenuhnya program senjata kimia Suriah setelah ratusan
orang terpapar gas sarin di Ghouta pada 21 Agustus 2013, OPCW tidak
dapat memverifikasi bahwa semua fasilitas manufaktur, penyimpanan dan
penelitian telah dihancurkan.
Di antara situs yang dilaporkan
terkena serangan pada Jumat malam adalah Pusat Studi dan Penelitian
Ilmiah, fasilitas yang telah memainkan peran kunci dalam program senjata
kimia Suriah sejak tahun 1970-an.
Penyidik OPCW telah mengajukan
pertanyaan tentang SSRC sejak 2013, ketika Damascus bergabung dengan
Konvensi Senjata Kimia tahun 1997 dan setuju untuk menyingkirkan
cadangannya untuk mencegah ancaman serangan di bawah Presiden Barack
Obama.
Suriah tidak dapat menjelaskan beberapa temuan oleh para
penyidik, termasuk lokasi penelitian dan pengembangan yang tidak
diumumkan, keberadaan bahan kimia terlarang dan bom yang hilang, sumber
mengatakan kepada Reuters.
Jakarta, CB -- Rusia pertimbangkan untuk
memasok peluru kendali bertipe S-300 ke Suriah dan sejumlah negara
lainnya pasca-serangan gabungan ke kota Damaskus dan Homs, Sabtu (14/4)
dini hari.
"Setelah terjadinya serangan udara yang dilakukan
Amerika, Perancis dan Inggris ke Suriah, Rusia mungkin mempertimbangkan
memasok peluru kendali ke Suriah," ujar Kepala Staf Operasi Rusia di
Suriah, Sergei Rudskoi, sebagaimana dikutip dari Reuters.
Rudskoi
juga mengungkapkan bahwa beberapa tahun lalu Rusia sempat menolak untuk
memasok rudal itu karena adanya tekanan dari beberapa negara mitra,
tapi serangan gabungan yang diklaim mencapai 110 rudal itu membuat Rusia
mempertimbangkan kembali sikap mereka.
Rudskoi mengatakan serangan Amerika pada Suriah bertujuan untuk
mengacaukan situasi di daerah itu, tapi dia memprediksi saat ini
Damaskus dan kota-kota lain dalam situasi tenang.
"Situsi di Damaskus dan kota-kota lain sudah aman sekarang," tuturnya.
Respons terhadap serangan gabungan itu juga datang dari Presiden
Rusia Vladimir Putin yang mengutuk serta menyerukan PBB bertindak dengan
menggelar pertemuan darurat Dewan Keamanan.
"Tindakan yang
dilakukan Amerika adalah bencana kemanusiaan dan menyebabkan rasa sakit
bagi warga sipil serta merusak hubungan internasional," kata Putin.
Pada
Sabtu dini hari, serangan gabungan lewat udara menyasar sejumlah
fasilitas produksi kimia rezim Bashar al-Assad dan dilakukan hanya
beberapa saat setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan akan
melancarkan serangan.
Militer AS menggunakan rudal Tomahawk yang
berdaya jelajah ribuan kilometer pada agresi tersebut, sementara
Perancis meluncurkan pesawat jet tempur Mirage 2000 dan Rafale, bersama
dengan empat kapal perang pergata.
Inggris mengeluarkan empat jet
tempur Royal Air Force dari pangkalan militer mereka di Siprus dan
meluncurkan rudal Storm Shadow.
Pihak AS menyatakan serangan gabungan itu merupakan pesan tegas kepada Suriah bahwa AS menentang penggunaan senjata kimia.
Seorang pengunjuk rasa terlihat sebagai
bayangan di balik bendera Suriah saat unjuk rasa diluar kedubes Amerika
Serikat terhadap kemungkinan serangan terhadap Suriah di Athena, Yunani,
Jumat (13/4/2018). (REUTERS/Alkis Konstantinidis)
Beijing (CB) - China menyatakan “menentang penggunaan
kekuatan” setelah Amerika Serikat melancarkan serangan udara di Suriah
beberapa waktu lalu.
“Kami terus menentang penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional,
dan menganjurkan untuk menghormati kedaulatan, kemerdekaan dan
integritas teritorial semua negara,” kata juru bicara Kementerian Luar
Negeri, Hua Chunying melalui keterangan tertulis yang dimuat di
situsnya, dilansir dari AFP, Sabtu (14/4).
Hua berpendapat tindakan militer sepihak, tanpa persetujuan Dewan
Keamanan PBB akan “mempersulit tercapainya resolusi untuk masalah
Suriah”.
“China meyakini bahwa solusi politik adalah satu-satunya solusi yang realistis untuk masalah Suriah,” kata dia.
“China mengimbau semua pihak terkait untuk kembali kerangka hukum
internasional dan menyelesaikan masalah melalui dialog dan konsultasi”.
China merupakan salah satu dari lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB.
Beijing terus mengatakan krisis Suriah membutuhkan solusi politik,tetapi
mereka berkali-kali mem-veto langkah Dewan Keamanan yang bertujuan
mengatasi konflik tersebut, termasuk penyelidikan kejahatan perang di
negara itu.
