Selasa, 27 Maret 2018

Tiangong-1 jatuh ke Bumi mulai 31 Maret, perlukah waspada? ini penjelasannya

Stasiun ruang angkasa pertama milik China Tiangong-1 (Xinhua)

Beijing (CB) - Pengamat dari Pusat Pengendalian Ruang Angkasa Beijing (BACC) memperkirakan stasiun ruang angkasa pertama milik China Tiangong-1 jatuh ke bumi antara tanggal 31 Maret hingga 4 April 2018.

Lembaga Teknis Ruang Angkasa Nirawak China (CMSEO) mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir kejatuhan serpihan material stasiun ruang angkasa itu karena akan terbakar habis saat menyentuh atmosfer, demikian media resmi setempat, Selasa.

Berdasarkan pengamatan lembaga tersebut pada Minggu (25/3), Tiangong-1 berada pada orbitnya di ketinggian 216,2 kilometer dari permukaan bumi dan dalam kondisi utuh.

Tiangong-1 diluncurkan pada 29 September 2011 dan tugasnya berakhir pada 16 Maret 2016 setelah sudah tidak memberikan sinyal apa pun ke bumi.

Rentang orbit stasiun luar angkasa itu berada pada kisaran 43 derajat lintang utara hingga 43 derajat lintang selatan.

Hal itu berarti orbitnya membentang luas di atas kawasan Amerika Utara, Amerika Selatan, China, Timur Tengah, Afrika, Australia, sebagian Eropa, Samudra Pasifik, dan Samudra Atlantik.

Pakar luar angkasa, Pang Zhihao, mengemukakan bahwa sesuai tradisi yang berlaku secara internasional biasanya bekas pesawat luar angkasa yang berada di orbit dekat bumi dibiarkan jatuh hingga dasar lautan di Samudra Pasifik yang jauh dari wilayah daratan.

Dasar lautan yang disebut sebagai kuburan pesawat luar angkasa itu juga sebelumnya menjadi "tempat peristirahatan terakhir" bagi stasiun luar angkasa MIR dan program luar angkasa Rusia serta Observatorium Compton Gamma Ray milik Amerika Serikat.

Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Thomas Djamaluddin mengatakan bahwa jatuhnya Tiangong-1 tidak dapat dicegah.

Namun dia meminta media massa dan pengamat agar tidak berandai-andai yang justru berpotensi meresahkan masyarakat, apalagi jatuhnya pesawat atau stasiun luar angksa telah beberapa kali terjadi sehingga tidak perlu dikhawatirkan.

Kalaupun nanti di wilayah Indonesia, dia memperkirakan lokasi jatuhnya Tiangong-1 di kawasan tidak berpenghuni karena wilayah permukiman Indonesia jauh lebih kecil daripada luas lautan, hutan, dan gurun.

Credit antaranews.com

Jelang Pemilu, Malaysia Ajukan RUU Anti-Hoaks

Perdana Menteri Malaysia Najib Razak mengajukan rancangan undang-undang (RUU) anti-hoaks menjelang pemilihan umum. (REUTERS/Olivia Harris)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Malaysia Najib Razak mengajukan beleid yang bakal menghukum mereka yang menyebarkan fake news atau berita palsu, dengan denda berat dan hukuman 10 tahun di penjara.

Rancangan Undang-undang (RUU) tersebut diajukan menjelang pemilihan umum yang sedianya bakal digelar beberapa pekan mendatang, di tengah menyebarnya kritik atas skandal dana 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Di bawah RUU Anti-Berita Palsu 2018, siapa saja yang terbukti mempublikasikan hoaks dapat dikenakan denda 500 ribu ringgit (Rp1,76 miliar), 10 tahun penjara, atau dua-duanya.

"Beleid yang diusulkan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari menyebarnya berita palsu, dan memastikan hak-hak kebebasan berbicara dan berekspresi yang dihormati di bawah Konstitusi Federal," kata pemerintah Malaysia terkait RUU tersebut.

Pemerintah Malaysia mendefinisikan berita palsu sebagai "kabar, informasi, data dan laporan yang sebagian atau seluruhnya salah," termasuk feature, visual dan rekaman audio.

RUU yang mencakup publikasi digital, dan sosial media, akan berlaku untuk para pelanggar di luar Malaysia, termasuk warga asing, jika hal itu mempengaruhi Malaysia atau warga Malaysia.

Dalam RUU itu, pemerintah menyatakan bahwa masyarakat diharapkan lebih bertanggung jawab dan berhati-hati dalam berbagi berita dan informasi.

Kalangan oposisi di parlemen mempertanyakan urgensi dari RUU tersebut. Mereka beralasan pemerintah sudah memiliki kekuasaan yang luas atas kebebasan berbicara dan media.

"Ini adalah serangan terhadap pers dan upaya untuk menanamkan rasa takut di kalangan rakyat sebelum GE14," kata politisi oposisi Ong Kian Ming di akun Twitter-nya, tak lama setelah RUU itu diajukan. GE14 adalah istilah Malaysia untuk pemilihan umum tahun ini.

Parlemen, di mana pemerintah menguasai mayoritas, diperkirakan bakal menggelar pemungutan suara atas RUU tersebut minggu ini.

Presiden AS Donald Trump mempopulerkan istlah 'berita palsu' atau 'fake news', yang dia gunakan untuk menggambarkan laporan media dan organisasi yang kritik terhadap dia.

Istilah tersebut dengan cepat menjadi bagian dari ujaran standar para pemimpin di negara-negara otoriter seperti Venezuela dan Myanmar.

Beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Singapura dan Filipina juga telah mengusulkan beleid yang mencegah penyebaran 'berita palsu'. Rencana tersebut menuai kekhawatiran dari para aktivis kebebasan media.

Asosiasi Pers Malaysia memperingatkan beleid itu dapat melumpuhkan media karena akan memberi kekuasaan penuh bagi pemerintah untuk menghapus artikel yang dianggap merugikan ketertiban umum atau keamanan nasional.

"Memungkinkan satu pihak memiliki kekuatan yang tak perlu dipertanyakan lagi, untuk menghapus artikel yang tidak disukai dengan mudah," kata Serikat Jurnalis Nasional dalam sebuah pernyataan yang dilansir Reuters, Senin (26/3).

Foto: REUTERS/Olivia Harris

Skandal 1MDB yang diekspos media asing dan blog-blog berita pada 2015, tak mereda pemberitaan mereka meski PM Najib secara konsisten menyangkal kesalahan dan cengkeraman pemerintah atas media arus utama Malaysia.

Transaksi terkait 1MDB sedang diselidiki di enam negara, termasuk Amerika Serikat, di mana Departemen Kehakiman telah meluncurkan kasus perdata guna memulihkan aset-aset terkait dana tersebut, di bawah penyelidikan anti-kleptokrasi.

Pemerintah Malaysia menindak keras pemberitaan media terkait 1MDB. Menangguhkan satu surat kabar, The Edge pada 2015 dan memblokir situs web yang mempublikasikan berita yang kritis terhadap peran Najib dalam skandal tersebut.

Seorang deputi menteri, dikutip media Malaysia, pekan lalu menyatakan berita apapun tentang 1MDB yang tidak diverifikasi pemerintah adalah 'berita palsu'.

Credit cnnindonesia.com

Eks Presiden Catalonia Ditangkap, Upaya Kemerdekaan Terancam

Ilustrasi gerakan kemerdekaan Catalonia. (Reuters/Albert Gea)

Jakarta, CB -- Pengadilan Jerman menyatakan kemungkinan butuh beberapa hari untuk memutuskan apakah akan mengekstradisi mantan Presiden Catalan Carles Puigdemont ke Spanyol, menghadapi dakwaan pemberontakan akibat kampanye kemerdekaan kawasan yang dipimpinnya.

Namun, meski protes pecah dan memakan banyak korban di seluruh penjuru Catalonia, penangkapan Puigdemont pada Minggu (25/3) membuat gerakan kemerdekaan jatuh ke titik terlemah dalam beberapa tahun terakhir. Hampir seluruh jajaran kepemimpinan upaya pembebasan kawasan kini sudah berada di balik jeruji menanti persidangan atau hidup di perasingan.

Melarikan diri dari Spanyol ke Belgia pada lima bulan lalu, Puigdemont dihadapkan pada dakwaan pemberontakan dengan ancaman 25 tahun penjara. Langkah hukum Madrid diambil setelah Perdana Menteri Mariano Rajoy lebih dulu membubarkan pemerintahan daerah dan menerapkan kekuasaan langsung atas Catalonia.

Sebagian besar analis yang dikutip Reuters meyakini Catalonia akan tetap dinodai kekisruhan politik hingga pemilu regional baru bisa membentuk pemerintahan yang stabil. Namun, mereka ragu krisis ini bisa berujung pada kerusuhan serius di jalanan Barcelona dan kota-kota Catalan lainnya.

Pada Minggu malam, demonstrasi menentang penangkapan Puigdemont digelar oleh puluhan ribu warga Catalan di Barcelona. Mereka pun terlibat bentrokan dengan polisi.

Di luar kantor pemerintahan pusat, polisi antihuru-hara memukuli demonstran yang mengibarkan bendera. Sejumlah orang yang dihantam dengan baton itu tampak berdarah-darah di bagian jidat.

Sekitar 100 orang terluka di seluruh penjuru wilayah, termasuk 23 anggota kepolisian Spanyol. Sementara itu, sembilan warga ditangkap, kata pihak berwenang.

Gelombang protes itu menyusul keputusan Mahkamah Agung Spanyol pada Jumat, yang menyatakan 25 pemimpin Catalan, termasuk Puigdemont, akan disidang atas dugaan pemberontakan, penggelapan atau penentangan terhadap pemerintah, terkait referendum kemerdekaan Oktober lalu.

Pemerintahan Madrid menganggap referendum yang diboykot oleh penentang kemerdekaan itu adalah langkah yang ilegal. PM Rajoy kemudian mengambil alih kuasa atas kawasan kaya raya di timur laut itu, menyusul deklarasi simbolis yang dilakukan parlemen Catalan.

Pada Jumat, pengadilan juga mengatifkan kembali surat perintah penangkapan internasional untuk empat polirikus lain yang mengasingkan diri, tahun lalu. Puigdemont dan sejumlah separatis lain menampik telah melakukan pelanggaran hukum.

Tindakan paksa pemerintah dan pengadilan tampaknya mengakhiri krisis politik paling parah di Spanyol sejak kembalinya demokrasi pada 1970-an silam.

"Tampaknya gerakan separatis mulai tumbang," kata analis Kepler Chevreux, Adrian Zunzunegui, dalam catatan pada Senin. "Kami memperkirakan bakal ada beberapa bulan ketidakpastian, dan kemungkinan besar pemilu akan diadakan saat itu."

Pemilu bisa menguntungkan maupun merugikan pemerintahan, mengingat simpati separatis masih tersisa di Catalonia, meski jumlah dukungannya terus menurun dalam beberapa bulan terakhir.

Credit cnnindonesia.com

Fenomena Aneh Salju Oranye di Rusia dan Eropa Timur

Siberia yang tertutup salju. (REUTERS/Ilya Naymushin)

Jakarta, CB -- Fenomena aneh salju berwarna oranye menyelimuti Rusia, Bulgaria, Rumania dan beberapa negara lain di Eropa Timur.

Foto-foto salju berwarna oranye muncul di berbagai media sosial, termasuk dari para pemain ski di sebuah resor dekat Sochi, Rusia.

Salju yang biasanya berwarna putih, berubah warna akibat badai pasir yang bertiup di seluruh gurun pasir Sahara, Afrika Utara.

"Kami berski di Mars hari ini," tulis seorang pengguna akun media sosial sembari meluncur di lereng bersalju seperti dilansir CNN, Minggu (25/3).

Badai pasir menyebar dari Yunani hingga Rusia begitu luasnya hingga dapat terlihat dari gambar satelit badan antariksa Amerika Serikat, NASA.

Observatorium Athena menyatakan fenomena tersebut merupakan perpindahan pasir terbesar ke Yunani dari Gurun Sahara.

Debu Afrika menyelimuti seluruh Yunani dengan konsentrasi tertinggi dalam 10 tahun terakhir.

Debu oranya tersebut mengurangi daya jarak pandang orang-orang yang meluncur di lereng salju di Sochi.

Steven Keates, dari badan cuaca Inggris, Met Office, mengatakan fenomena tersebut pernah terjadi sebelumnya di belahan dunia yang lain.

"Pasir atau debu dari Afrika Utara dan Sahara, dari badai pasir yang terbentuk di pasang pasir," kata Keates seperti dilansir The Independent.

"Ketika pasir diterbangkan ke atmosfer, ia menyebar ke tempat-tempat lain."

"Melihat gambar satelit dari NASA menunjukkan banyak pasir dan debu atmosfer melayang menyeberangi Laut Mediterania," kata Keates.

"Saat hujan atau salju turun menyeret apapun termasuk pasir di atmosfer."

Kemana partikel pasir atau debu berpindah tergantung dari arah angin.

Tahun lalu, matahari dan langit di atas Inggris berubah menjadi merah akibat Badai Ophelia menyeret udara tropis dan debu dari Gurun Sahara.

Pada 2007, penduduk kota Siberia melaporkan salju berwarna oranye yang berbau busuk dan berminyak saat disentuh.

Para pejabat mengatakan salju tersebut berasal dari negara tetangga Kazakhstan yang menyebu debu dan tanah liat dari kawasan Omsk.

Menurut badan pengawas lingkungan Rusia, salju oranye tersebut kemungkinan berasal dari polusi bahan kimia yang mengandung besi, asam dan nitrat.

Credit cnnindonesia.com

60 Diplomatnya Diusir, Rusia: AS Tak Paham Apa Pun Selain Kekuatan

WASHINGTON - Pemerintah Rusia melalui duta besarnya di Amerika Serikat (AS) mengecam keputusan Presiden Donald Trump yang memerintahkan pengusiran 60 diplomat Moskow. Rusia janji akan memberikan balasan yang tepat terhadap langkah permusuhan Washington.

Keputusan Trump sebagai tanggapan atas tuduhan bahwa Mosokow mendalangi serangan racun terhadap mantan agen ganda Kremlin, Sergei Skripal dan putrinya di Salisbury, Inggris, pada 4 Maret 2018 lalu.

"Saya dapat mengatakan bahwa AS tidak memahami apa pun selain kekuatan. Saya pikir respons-nya harus memadai. Moskow akan mengambil keputusan yang tepat. Saya pikir, bahkan hanya sebagai warga negara Federasi Rusia, langkah provokatif yang tidak masuk akal seperti itu tidak dapat dibiarkan tanpa dijawab," kata Duta Besar Rusia untuk AS Anatoly Antonov kepada wartawan.

Dubes Antonov telah dipanggil Departemen Luar Negeri AS pada hari Senin, di mana dia diberitahu bahwa AS memutuskan untuk mengusir 48 diplomat Rusia. Kemudian, Antonov diberitahu lagi bahwa Washington telah mengumumkan 12 diplomat Rusia di PBB dalam status persona non grata.

"Saya sebutkan dalam pernyataan saya kepada Departemen Luar Negeri bahwa saya menganggap tindakan ini kontraproduktif," kata Antonov, seperti dikutip Russia Today, Selasa (27/3/2018). "Saya mengatakan bahwa Amerika Serikat mengambil langkah yang sangat buruk dengan memotong apa yang masih sangat sedikit dalam hal hubungan Rusia-Amerika."

Trump selain memerintahkan 60 diplomat Moskow diusir, juga minta penutupan konsulat Rusia di Seattle pada 2 April 2018.

"Saya ingin menggarisbawahi bahwa sampai hari ini tidak ada sedikit pun bukti campur tangan Rusia dalam penyelidikan kasus (Skripal), atau keterlibatan Rusia dalam tragedi yang terjadi di Salisbury," kata diplomat Moskow tersebut.

"Saya ingin menggarisbawahi pendekatan paling optimal untuk menyelesaikan apa yang disebut kasus Skripal adalah penyelidikan yang tenang dan profesional di dalam Organisasi untuk Larangan Senjata Kimia (OPCW), di mana semua negara ada yang diwakili."

Credit sindonews.com

George Galloway: AS Usir 60 Diplomat Rusia Adalah Deklarasi Perang

LONDON - Politisi, penyiar dan penulis Inggris George Galloway mengecam keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengusir 60 diplomat Rusia dan menutup konsulat Rusia di Seattle. Galloway menyebutnya sebagai deklarasi perang.

Keputusan Trump itu sebagai respons atas tuduhan bahwa Moskow mendalangi serangan racun saraf Novichok terhadap mantan agen ganda Sergei Skripal di Salisbury, Inggris, pada 4 Maret 2018 lalu. Tindakan Washington ini mengikuti jejak Inggris yang sudah mengusir 23 diplomat Moskow.

Galloway juga menyindir negara-negara anggota Uni Eropa (UE) yang mengikuti jejak Inggris dan AS dengan mengusir para diplomat Moskow. Dia menilai negara-negara UE hanya bertindak sebagai "negara-negara bawahan" yang melakukan apa yang diperintahkan Washington dan London.

"Negara-negara Eropa telah membuat pengusiran satu diplomat atau dua atau tiga, tetapi tindakan Amerika Serikat adalah semacam deklarasi perang, yang lebih mengejutkan menurut pertemuan liberal di Amerika Serikat, Presiden Trump adalah orang Rusia," kata Galloway kepada Russia Today, semalam (26/3/2018).

Mantan anggota parlemen Inggris itu mengatakan bahwa keputusan menyisakan hanya 40 diplomat Rusia untuk melakukan pekerjaannya di AS adalah kemerosotan hubungan yang tajam dibanding pendahulu Trump.

Rusia, kata Galloway, seharusnya tidak bersikap lunak dalam menanggapi tindakan Trump, sehingga akan memiliki efek.

"Jika saya yang membuat keputusan, saya pasti tidak akan melanjutkan dengan asumsi bahwa menjadi lunak akan memuaskan hewan buas yang mengais-ngais darah Rusia pada titik ini," paparnya.

Menurut Galloway, Inggris belum melakukan penyelidikan yang serius dan tuduhan serangan racun terhadap Skripal dan putrinya, Yulia Skripal adalah tuduhan bias.

"Sejauh yang saya lihat, tidak ada investigasi," katanya. "Putusan dinyatakan sebelum penyelidikan dimulai dan saya pikir tidak ada investigasi karena hasil penyelidikan analitis ilmiah yang serius akan menunjukkan bahwa tuduhan terhadap Rusia tidak berdasar."

Galloway mengatakan masih banyak pertanyaan yang tidak terjawab dalam kasus Skripal.

"Saya tidak percaya bahwa Rusia bertanggung jawab atas tindakan ini. Dan kabar baiknya adalah sebagian besar publik Inggris cenderung setuju," katanya.

Credit sindonews.com

Rusia Bersumpah Balas Pengusiran Diplomatnya

Ilustrasi bendera Rusia. (AFP Photo/Vasily Maximov)

Jakarta, CB -- Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan bersumpah akan membalas pengusiran para diplomatnya dari Amerika Serikat, Kanada, Ukraina dan 14 negara Uni Eropa yang dilakukan terkait serangan racun terhadap seorang mantan mata-mata di Inggris.

"Kami menyatakan protes keras atas keputusan yang diambil sejumlah negara Uni Eropa dan NATO untuk mengusir diplomat Rusia," kata kementerian dalam pernyataan yang dikutip AFP, Senin (26/3). Institusi menyebut langkah itu "sikap yang provokatif."

Moskow bersumpah "langkah tidak bersahabat oleh sekelompok negara ini tidak akan berlalu begitu saja dan kami akan merespons."

Rusia menyebut langkah itu bertentangan dengan kepentingan mengidentifikasi siapa yang bersalah di balik serangan terhadap mantan agen ganda Sergei Skripal dan putrinya, Yulia, di Salisbury. Keduanya kini dalam keadaan tidak sadar di rumah sakit setelah terpapar racun saraf yang dikembangkan di Uni Soviet.

Negara tersebut menuding negara-negara yang ikut mengusir diplomatnya "mendukung niat buruk otoritas Inggris" dan "tidak mau melihat apa yang sebenarnya terjadi." Rusia juga menyatakan hal ini merupakan bagian dari dinamika konfrontasional yang bertujuan "mengeskalasi keadaan."

Moskow menyatakan pihak berwenang Inggris telah membuat "tudingan tak berdasar" terhadap Rusia dan mengambil posisi "berpraduga, bias dan munafik."

Selain itu, Moskow juga mengeluhkan ketiadaan informasi terkait "percobaan pembunuhan terhadap warga Rusia."

Credit cnnindonesia.com

Trump Usir 60 Diplomat Rusia, Tutup Konjen di Seattle

Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan pengusiran 60 diplomat dan intelijen Rusia serta menutup konsulat jenderal di Seattle, Senin (26/3). (REUTERS/Jonathan Ernst)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan pengusiran 60 diplomat dan intelijen Rusia serta menutup konsulat di Seattle.

"Pemerintah AS memutuskan untuk mengusir 60 diplomat Rusia dan menutup konsulat jenderal Rusia di Seattle," kata pejabat pemerintah dalam brifing khusus seperti dilansir kantor berita Rusia, TASS, Senin (26/3).

Ke-60 diplomat tersebut 48 staf kedutaan dan 12 anggota Misi Permanen Rusia di Perserikatan Bangsa-bangsa. "Mereka akan meninggalkan Amerika Serikat dalam sepekan," tulis TASS.

Tindakan itu diambil Trump sebagai balasan atas kasus dugaan peracunan mantan agen ganda Rusia di Inggris.

Sebanyak 12 diplomat Rusia di Perserikatan Bangsa-bangsa New York dan 48 lagi di Kedutaan Rusia di Washington menghadapi ancaman pengusiran.

Pemerintah Amerika Serikat juga menutup konsulat Rusia di Seattle, yang diyakini sebagai tempat penting operasi intelijen Rusia.

Langkah tersebut diumumkan Senin, saat pemerintah Trump merespons keras serangan terhadap mantan agen ganda Rusia, Sergei Skripal, 66 tahun dan putrinya, Yulia di Salisbury, Inggris. Keduanya kini kritis setelah ditemukan pingsan di luar sebuah pusat perbelanjaan pada 4 Maret lalu.

Negara-negara Eropa juga bakal mengumumkan pengusiran diplomat Rusia.

Washington Post melaporkan tindakan Amerika Serikat diperkirakan bakal memicu tindakan balasan terhadap diplomat AS di Rusia.

Pengusiran 60 diplomat adalah tindakan paling besar setelah Presiden Ronald Reagan memerintahkan pengusiran 55 diplomat Rusia pada 1986.

Pada Desember 2016, pemerintah Obama mengusir 35 terduga agen intelijen Rusia sebagai balasan atas campur tangan Moskow dalam pemilihan presidne AS.

Akhir Juli lalu, pemerintah Rusia meminta Amerika Serikat mengurangi staf diplomatik sebanyak 755 sebagai balasan atas sanksi baru dari Kongres AS terhadap Rusia.

Sebagai balasan atas langkah Moskow, pemerintah Trump menutup konsulat Rusia di San Francisco dan gedung aneksasi di New York dan Washington, Agustus lalu.

Credit cnnindonesia.com

Tiga negara Baltik juga usir diplomat Rusia

Sergei Skripal, mantan agen dinas rahasia Rusia yang membelot ke Inggris, dan baru-baru ini mendadak sakit keras karena terpapar zat berbahaya (Reuters)

Jakarta (CB) - Tiga negara Baltik bekas Uni Soviet --Lithuania, Estonia dan Latvia-- serempak mengusir diplomat-diplomat Rusia di ketiga negara itu sebagai bagian dari langkah koordinatif Uni Eropa dan NATO menyusul kasus peracunan mantan agen ganda Rusia Sergei Skripal dan putrinya di Inggris selatan belum lama awal bulan ini.

Dari Vilnius, Reuters melaporkan bahwa Lithuania hari ini mengusir tiga diplomat Rusia berkaitan dengan serangan gas saraf itu.

Kementerian Luar Negeri Lithuania juga menyatakan akan melarang 44 orang Rusia lainnya masuk negeri ini setelah serangan di Salisbury, Inggris, 4 Maret lalu yang sudah dibantah Rusia itu.

"Dengan mengusir orang-orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang tidak sejalan dengan status diplomatik mereka, negara-negara (Uni Eropa) tengah menunjukkan tanda kesetiakawanan kepada Inggris dan mengambil langkah terhadap jejaring mata-mata Rusia di Eropa," kata kementerian luar negeri Lithuania seperti dikutip Reuters.

Dari Riga, ibu kota Latvia, dilaporkan bahwa negeri ini akan mengusir seorang diplomat Rusia sebagai solidaritas kepada Inggris.

"Sebagai solidaritas kepada Inggris menyangkut serangan Salisbury dan untuk pelanggaran konvensi Wina, Latvia bergabung dengan negara-negara Uni Eropa mengusir diplomat Rusia selain mendaftarhitamkan warga Rusia," kata menteri luar negeri Latvia Edgars Rinkevics via Twitter.

Negara ketiga di Baltik, Estonia, juga melakukan hal sama dengan mengusir atase pertahanan Rusia di negeri ini.

"Sore ini kami memanggil duta besar Rusia yang kepada siapa kami memberikan nota bahwa atase pertahanan kedutaan besar Rusia harus meninggalkan negeri ini," kata Menteri Luar Negeri Estonia Sven Mikser dalam jumpa pers. "Tindakan-tindakan dia tidak sejalan dengan Konvensi Wina."

Credit antaranews.com

Belanda, Italia, dan Denmark ikut usir diplomat Rusia

Perdana Menteri Belanda Mark Rutte (ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo)

Jakarta (CB) - Belanda, Italia dan Denmark menjadi tiga dari empat belas negara anggota Uni Eropa yang hari ini serempak mengusir diplomat Rusia dari negara masing-masing menyusul dugaan keterlibatan Rusia dalam peracunan mantan agen ganda Rusia Sergei Skripal.

Dari Amsterdam, Reuters melaporkan bahwa Perdana Menteri Mark Rutte telah menyatakan akan mengusir dua diplomat Rusia menyusul serangan gas saraf di Salisbury, Inggris selatan, belum lama awal bulan ini.

Kedua diplomat bekerja sebagai staf intelijen pada kedutaan besar Rusia di Den Haag. Mereka diberi waktu dua pekan untuk meninggalkan Belanda.

Dari Roma, pemerintah Italia juga mengusir dua diplomat Rusia di sana.

"Sebagai tanda solidaritas dengan Inggris dan setelah berkoordinasi dengan sekutu-sekutu NATO dan mitra-mitra Eropa, kementerian luar negeri hari ini telah mengkomunikasikan keputusannya mengeluarkan dua pejabat kedutaan besar Rusia di Roma yang memiliki kredensial diplomat dari wilayah Italia dalam jangka waktu satu pekan," kata kementerian luar negeri Italia.

Pada hari yang sama Denmark juga mengambil langkah yang sama mengusir dua diplomat Rusia di negeri itu.

"Penjelasan Rusia dalam insiden itu kurang lebih hanya imajinasi, beberapa di antaranya penyangkalan belaka dan sebagian besar merupakan dalih untuk menciptakan keraguan," kata Menteri Luar Negeri Denmark Anders Samuelsen.

Kedua diplomat Rusia diberi waktu sampai satu pekan untuk meninggalkan Denmark.

Denmark menyatakan akan menerapkan juga sanksi ekonomi sebagai tanda solidaritas dengan Uni Eropa dalam kasus ini.

Para pemimpin Uni Eropa pekan lalu menyebut presentasi PM Inggris Theresa May mengenai ketelibatan Rusia dalam peracunan Skripal sebagai bukti yang punya dasar yang kuat.

Credit antaranews.com

Jerman usir empat diplomat Rusia

Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas. (heiko-maas.de)

Berlin (CB) - Jerman akan mengusir empat diplomat Rusia menyusul dugaan keterlibatan Rusia dalam peracunan mantan agen ganda Rusia Sergei Skripal di Inggris, kata Kementerian Luar Negeri Jerman seperti dikutip Reuters.

Rusia sendiri telah membantah bertanggung jawab atas serangan 4 Maret terhadap Skripal dan putrinya yang keduanya masih dalam perawatan intensif setelah serangan gas saraf pertama di Eropa sejak Perang Dunia Kedua itu.

Langkah Jerman itu adalah bagian dari gelombang reaksi terkoordinasi Uni Eropa dan NATO terhadap sekitar 100 diplomat Rusia yang adalah pengusiran diplomat Rusia oleh Eropa yang terbesar sejak Perang Dingin.

"Sudah jelas harus ada konsekuensi. Kami di Uni Eropa untuk itu mengadopsi posisi tegas dan bahu membahu dengan Inggris," kata Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas.

Seraya memberi tenggat waktu tujuh hari kepada para diplomat Rusia yang diusir untuk meninggalkan Jerman, Maas menyatakan pemerintah Rusia tidak menjawab satu pun pertanyaan mengenai serangan gas saraf itu dan menunjukkan ketidakmauan memainkan peran konstruktif dalam mengklarifikasi hal-hal seputar kasus itu.

Credit antaranews.com

Ikuti Langkah Inggris, Jerman dan Ukraina Usir Diplomat Rusia

BERLIN - Pemerintah Jerman dan Ukraina dilaporkan mengusir sejumlah diplomat Rusia. Pengusiran diplomat Rusia ini terkait dengan kasus serangan terhadap pembelot Rusia, Sergei Skripal di Inggris beberapa waktu lalu.

Kementerian Luar Negeri Jerman menuturkan, pihaknya akan mengusir setidaknya empat orang diplomat Rusia. Kemlu Jerman menuturkan, pengusiran ini dikarenakan Rusia menolak bekerjasama dalam penyelidikan kasus Skripal.

"Hari ini kami mengusir empat diplomat Rusia. Setelah serangan menggunakan racun di Salisbury, Rusia masih belum bekerja sama dengan penyelidikan," kata Kemlu Jerman merujuk pada kota tempat Skripal diserang, seperti dilansir Reuters pada Senin (26/3).

Sementara itu Ukraina akan mengusir setidaknya 13 orang diplomat Rusia dengan alasan yang sama. Pengumuman pengusiran diplomat Rusia ini disampaikan langsung oleh Presiden Ukraina, Petro Poroshenko.

"Keputusan itu diambil dalam semangat solidaritas dengan mitra Inggris dan sekutu transatlantik dan dalam koordinasi dengan negara-negara Uni Eropa (UE)," kata Poroshenko dalam sebuah pernyataan.

Selain Jerman dan Ukraina, sejumlah negara Eropa lainnya juga dikabarkan bersiap untuk mengusir beberapa diplomat Rusia dari negara mereka. Moskow sendiri belum berkomentar mengenai hal ini.

Credit sindonews.com

14 negara Uni Eropa serempak usir diplomat Rusia

Sergei Skripal, mantan agen dinas rahasia Rusia yang membelot ke Inggris, dan baru-baru ini mendadak sakit keras karena terpapar zat berbahaya. (Reuters)

Varna, Bulgaria (CB) - Empat belas negara Uni Eropa, Senin, serempak mengusir diplomat Rusia di negara mereka masing-masing, kata seorang pejabat teras Uni Eropa setelah organisasi regional ini pekan lalu menyatakan akan sejalan dengan Inggris dalam menyalahkan Rusia berada di balik peracunan seorang mantan mata-mata Rusia.

"Sudah dilakukan hari ini, empat belas negara angota telah memutuskan untuk mengusir diplomat Rusia," kata Presiden Dewan Eropa Donald Tusk seperti dikutip Reuters dalam jumpa pers di Varna, Bulgaria.

"Langkah-langkah berikutnya, termasuk sanksi yang lebih jauh di dalam kerangka Uni Eropa, tidak bisa dikesampingkan dalam beberapa hari dan pekan ke depan," sambung Tusk.

Credit antaranews.com

Senin, 26 Maret 2018

Demonstran Thailand Tuntut Tentara Cabut Dukungan ke Junta

Junta militer Thailand

Junta mengambil alih kekuasaan setelah kudeta Mei 2014.

REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Lebih dari 300 demonstran pro-demokrasi berunjuk rasa di depan gerbang markas tentara di Bangkok. Mereka meminta tentara untuk menarik dukungan terhadap dewan pemerintahan yang didirikan oleh milter atau junta.

Junta mengambil alih kekuasaan setelah kudeta Mei 2014. Namun para pengunjuk rasa juga tidak ingin pengambilalihan militer lainnya.

"Kami menginginkan transisi damai. Sudah waktunya bagi tentara dan seluruh masyarakat Thailand untuk berhenti mendukung junta dan memihak rakyat," ujar salah satu pemimpin aksi, Rangsiman Roma.

Ini adalah salah satu aksi protes terbesar dalam gelombang protes terbaru. Prajurit di markas tentara menolak untuk menanggapi demonstran.

Pawai dimulai di Universitas Thammasat, Bangkok. Polisi yang tidak bersenjata berusaha menghalangi para demonstran yang menuju ke markas tentara. Demonstran membakar dupa dan berorasi untuk memperkuat pesan mereka.

"Bagi Anda yang ada di rumah, bergabunglah dengan kami sampai kami bisa memenangkan perang ini. Sampai kami mendapatkan apa yang kami inginkan," kata aktivis mahasiswa Sirawith Seritiwat, yang juga dikenal sebagai Ja New.

Para pengunjuk rasa menginginkan junta mengadakan pemilihan pada November 2018 seperti yang dijanjikan tahun lalu. Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha mengatakan pemungutan suara tidak akan terjadi sampai awal 2019. Ini penundaan terbaru untuk pemungutan suara yang semula direncanakan pada 2015.

Para pengunjuk rasa juga marah dengan skandal korupsi, khususnya penyelidikan terhadap koleksi jam tangan mewah Wakil perdana menteri dan Menteri Pertahanan, Prawit Wongsuwan. Bulan lalu, petisi publik menuntut dia untuk berhenti.

Prawit mengatakan dia meminjam arloji teman-temannya. Namun ia bersedia mengundurkan diri jika masyarakat menginginkannya.

"Ada terlalu banyak korupsi. Kami membutuhkan demokrasi kembali sekarang," kata seorang mantan marinir ThailandMike Pisek (70).

Walaupun unjuk rasa dipimpin oleh mahasiswa namun kebanyakan peserta berusia 60 atau 70 tahun. Para pemimpin demonstrasi mengatakan mereka tidak merencanakan lebih banyak aksi sampai Mei atau mendekati peringatan empat tahun kudeta 2014.

Tentara mengaku mengambil alih kekuasaan untuk mengakhiri protes jalanan selama berbulan-bulan pada 2013 dan 2014 di Bangkok yang dipimpin oleh Komite Reformasi Demokrasi Rakyat (PDRC).

Credit republika.co.id

Rusia Bantah Bantu Taliban Afghanistan

KABUL - Rusia membantah tudingan komandan NATO di Afghanistan yang menyebut Moskow mendukung bahkan memasok senjata ke Taliban. Tudingan ini menjadi warna dalam ketegangan atas keterlibatan Moskow dalam konflik.

Dalam sebuah wawancara, Jenderal John Nicholson mengatakan, Rusia telah bertindak untuk melemahkan upaya Amerika Serikat (AS) di Afghanistan meskipun ada kepentingan bersama dalam memerangi terorisme dan narkotika. Ia menyebut ada indikasi bahwa Moskow memberikan dukungan keuangan dan bahkan senjata.

"Kami telah membawa senjata ke markas ini dan diberikan kepada kami oleh para pemimpin Afghanistan dan mengatakan ini diberikan oleh Rusia kepada Taliban," katanya.

Sebuah pernyataan dari kedutaan Rusia di Kabul menepis komentar itu, menyebutnya sebagai "omong kosong". Pernyataan ini sekaligus mengulangi bantahan sebelumnya oleh para pejabat Rusia.

"Sekali lagi, kami bersikeras bahwa pernyataan seperti itu benar-benar tidak berdasar dan meminta para pejabat untuk tidak berbicara omong kosong," kata kedutaan Rusia seperti dikutip dari Reuters, Minggu (25/3/2018).

Para komandan AS, termasuk Nicholson, telah mengatakan pada beberapa kesempatan selama tahun lalu bahwa Rusia mungkin memasok senjata ke Taliban. Meskipun begitu, tuduhan ini tidak dibarengi dengan bukti yang dipublikasikan.

Komentar Nicholson juga muncul di tengah ketegangan yang meningkat antara anggota NATO dan Moskow terkait kasus Sergei Skripal. Skripal adalah mantan agen intelijen Rusia yang kini berada dalam kondisi kritis setelah diracun dengan zat saraf langka di Inggris.

Para pejabat Rusia mengatakan bahwa kontak terbatas mereka dengan Taliban ditujukan untuk mendorong pembicaraan damai dan menjamin keselamatan warga Rusia. Moskow menawarkan untuk membantu mengoordinasikan pembicaraan damai di Afghanistan.

Para pejabat Taliban mengatakan kepada Reuters bahwa kelompok itu telah memiliki hubungan yang signifikan dengan Moskow sejak setidaknya 2007. Taliban menambahkan bahwa keterlibatan Rusia tidak melampaui dukungan moral dan politik.

Moskow sangat kritis terhadap AS dan NATO atas penanganan perang di Afghanistan. Namun, pada awalnya, Rusia membantu menyediakan helikopter untuk militer Afghanistan dan menyetujui rute pasokan untuk bahan koalisi melalui Rusia.

Sebagian besar kerja sama itu telah runtuh ketika hubungan antara Rusia dan Barat memburuk dalam beberapa tahun terakhir atas konflik di Ukraina dan Suriah.

Credit sindonews.com

Bolton, Penasihat Keamanan Baru Trump yang Anti-Korut

Keputusan Presiden AS Donald Trump untuk menunjuk John Bolton sebagai penasihat keamanan nasional menggantikan HR McMaster menuai sejumlah kontroversi. (REUTERS/Joshua Roberts/File Photo)

Jakarta, CB -- Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menunjuk John Bolton sebagai penasihat keamanan nasional menggantikan HR McMaster menuai sejumlah kontroversi.

Hal ini lantaran Bolton, mantan duta besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)tersebut dikenal sebagai pengamat garis keras.

Pria 69 tahun itu dikenal sangat mengedepankan pendekatan agresif militer dalam menghadapi "musuh". Lewat akun Twitter-nya dia menentang pertemuan Trump dengan Kim Jong-un dengan menyebut bahwa berbicara dengan Korut tidak akan menghasilkan apa-apa.

Penunjukan Bolton pun lantas memunculkan kekhawatiran bagaimana kelanjutan rencana dialog Washington dengan Korea Utara menjelang pertemuan puncak antara Trump dan Kim Jong-un, Mei nanti.

"Sekarang saya khawatir," ucap Megan Stifel, mantan staf Dewan Keamanan Nasional era pemerintahan Barack Obama, merespons berita penunjukkan Bolton melalui Twitter seperti dikutip CNN, Jumat (23/3).

Dalam wawancaranya kepada The Wall Street Journal, Februari lalu, Bolton mengatakan AS seharusnya bisa menyerang Korut sebagai pencegahan dan upaya menghentikan ancaman senjata nuklir negara itu.

Bolton juga menganggap berdialog dengan Pyongyang merupakan langkah yang sia-sia.

Selain isu Korut, selama ini Botlon juga dikenal menolak keras kesepakatan perjanjian nuklir AS dengan Iran yang disepakati Presiden Obama 2015 lalu.

Bolton kerap mendesak pemerintah untuk mengabaikan perjanjian nuklir tersebut. Dikutip USA Today, majalah The American Conservative bahkan mengatakan "Bolton telah bertahun-tahun terobsesi mendorong AS berperang melawan Iran."

Dia juga terkenal dengan pandangannya yang anti-China dan Rusia. Ketika Trump berupaya memperkuat relasinya dengan Moskow, Bolton malah meremehkan Rusia.

"Pemilu terbaru Rusia kemarin menjadi kesempatan Presiden Vladimir Putin berlatih mengintervensi pemilunya sendiri agar bisa lebih baik lagi mencampuri pemilu di negara lainnya," kata Bolton beberapa waktu lalu.

Sejumlah anggota Kongres pun mempertanyakan pilihan Trump yang jatuh pada Bolton ini karena menyangkut jabatan krusial di Gedung Putih.

"Ini bukan pilihan yang bijak. Bolton tidak memiliki kriteria untuk menjadi Penasihat Keamanan yang efektif," ujar Senator Demokrat Jack Reed melalui pernyataan.

Nama Bolton telah lama dikenal di antara pejabat publik di Washington. Dia bahkan pernah berniat mencalonkan diri sebagai presiden dari Partai Republik pada 2016.

Bolton pernah ditunjuk Presiden George W Bush untuk menjadi dubes AS untuk PBB meski dirinya merupakan salah satu kritikus paling vokal terhadap organisasi internasional itu.

Bolton bahkan pernah berkata bahwa PBB merupakan organisasi internasional antar-pemerintah yang paling tidak effisien.

Lebih lanjut, terpilihnya Bolton dianggap sejumlah pihak semakin menegaskan bahwa pemerintahan Trump masih akan menggunakan pendeketan tegas terutama opsi militer dalam menghadapi ancaman AS, terutama Korut dan Iran.

"Bolton telah lama mendukung tindakan pencegahan termasuk opsi militer untuk menghadapi Korut. Pengangkatannya sebagai Penasihat Keamanan Nasional memberikan sinyal kuat bahwa Presiden Trump tetap membuka opsi militer dalam hal tersebut," kata Abraham Denmark, wakil asisten menteri pertahanan untuk Asia Timur era Presiden Obama.

"Terpilihnya Bolton juga mengindikasikan bakal ada pendekatan yang lebih konfrontatif terhadap China. Perang dagang AS dan China mungkin hanya permulaan dari kompetisi geopolitik yang lebih luas lagi," kata Denmark seperti dikutip Reuters.
Namun dalam wawancara Fox News terbaru, Bolton menyatakan pernyataan-pernyataan keras dia sebelumnya telah menjadi 'masa lalu'. "Yang penting sekarang adalah apa yang dikatakan Presiden," kata Bolton dalam wawancara Fox News "The Story" seperti dilansir CNN, Jumat (23/3).

Credit cnnindonesia.com

Empat Bandara di Arab Saudi Diserang Rudal Balistik

Gerilyawan Houthi (ilustrasi)

Foto: EPA/Yahya Arhab

Rudal balistik jarak jauh ini ditembakkan oleh kelompok gerilyawan Houthi.

CB, SANA'A -- Gerilyawan Syiah Yaman, Houthi, menembakkan beberapa rudal balistik jarak jauh ke empat bandar udara (bandara) di Arab Saudi, demikian satu pernyataan yang disiarkan oleh kantor berita yang dikuasai Houthi, Saba. Satu rudal balistik ditembakkan ke arah Bandar Udara Internasional Raja Khaled di bagian utara Ibu Kota Arab Saudi, Riyadh.

Rudal kedua ditujukan ke Bandar Udara Internasional Abha di Provinsi Asir di bagian barat-daya Arab Saudi. Rudal ketiga, tambah pernyataan tersebut, ditembakkan ke arah Bandar Udara Internasional di Provinsi Jizan, bagian selatan Arab Saudi.

Sementara itu, rudal keempat ditembakkan ke arah bandar udara regional di Provinsi Najran, bagian tenggara Arab Saudi. "Tindakan tersebut adalah reaksi terhadap instruksi dari pemimpin revolusi Abdul-Malik Al-Houthi," kata kelompok Syiah Yaman itu di dalam pernyataan tersebut.

"Serangan rudal itu juga adalah pembalasan terhadap koalisi pimpinan Arab Saudi karena menggunakan semua senjata dalam perang mereka melawan rakyat Yaman," tambah kelompok tersebut.

Kelompok yang menguasai sebagian besar provinsi Yaman Utara itu juga mengatakan petempurnya menembakkan beberapa rudal balistik lagi ke beberapa sasaran lain di Arab Saudi, tapi tidak menyebutkan nama sasaran mereka.

Serangan rudal tersebut dilancarkan tak lama setelah pemimpin milisi Houthi, Abdul-Malik Al-Houthi, berpidato melalui televisi untuk memperingati tahun ketiga perang antara kelompok itu dan Pemerintah Yaman yang diakui masyarakat internasional dan didukung oleh pasukan koalisi pimpinan Arab Saudi. Di dalam pidatonya, Abdul-Malik berikrar akan meningkatkan serangan rudal balistik terhadap Arab Saudi.

Gerilyawan Al-Houthi telah menembakkan ratusan rudal balistik ke arah kota besar Arab Saudi, tapi sebagian besar dicegat oleh pasukan pertahanan udara Arab Saudi. Sejauh ini, perang telah menewaskan lebih dari 10 ribu orang Yaman, kebanyakan warga sipil, dan mendorong negara Arab tersebut ke ambang kelaparan massal.

Credit republika.co.id

Hamas: Serangan Udara Israel Bentuk Teror ke Warga Sipil

Bangunan hancur akibat serangan udara Israel.

Foto: EPA/Mohammed Saber

Serangan terjadi setelah empat orang Palestina berhasil melewati perbatasan di Gaza.

CB, GAZA -- Pasukan Israel telah menargetkan markas Hamas dengan empat serangan pada Ahad (25/3) di kota selatan Rafah di Jalur Gaza. Serangan ini menyebabkan kerusakan properti.

Dilansir Aljazirah, Ahad (25/3), tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Hamas Fawzi Barhoum mengatakan serangan udara mencerminkan krisis pendudukan Israel, yang dimaksudkan untuk meneror warga sipil.

Israel mengatakan serangan terjadi setelah sebuah operasi di mana empat orang Palestina berhasil melewati pagar perbatasan timur ke jalur Gaza pada Sabtu. Menurut sumber setempat, orang-orang itu berusaha merusak peralatan Israel yang mengoperasikan penghalang bawah tanah, yang sedang dibangun untuk menghentikan orang-orang Palestina menggali terowongan

Media Israel melaporkan empat orang Palestina telah mencoba membakar crane konstruksi, sebelum mereka mundur kembali ke darata setelah unit militer Israel mendekati mereka. Penghalang tanah beton, yang dibangun pemerintah Israel di perbatasan Jalur Gaza, diharapkan akan selesai pertengahan 2019.

Sensor gerak yang dirancang untuk mengidentifikasi pekerjaan penerowongan juga akan dipasang. Bagi warga Palestina yang tinggal di Gaza, terowongan dilihat sebagai jalur hidup untuk melawan blokade udara, angkatan laut dan darat yang telah ada sejak 2007.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir banyak terowongan yang dihancurkan oleh Israel dan Mesir. Mereka mengklaim terowongan itu digunakan untuk menyelundupkan senjata untuk Hamas, yang telah memerintah Gaza selama satu dekade terakhir.

Credit republika.co.id

Israel Kembali Targetkan Hamas dalam Serangan Terbaru

Pesawat militer dengan bendera Israel dibelakangnya.

Foto: israelforum.com

Militer Israel menyerang komplek militer milik Hamas di Rafah.

CB, GAZA -- Pasukan Israel dilaporkan melakukan serangan di wilayah selatan Jalur Gaza pada Sabtu (24/3) malam. Mereka meunding terdapat empat warga Palestina yang telah melanggar ketentuan dengan melintasi perbatasan secara ilegal.

Militer Israel kemudian menyerang komplek militer milik pihak berwenang Hamas di Rafah. Dari laporan media Haaretz, warga Palestina yang melintasi perbatasan secara ilegal juga membawa botol-botol yang mudah dibakar dan menuju Israel, melalui Kibbutz Kissufim.

Kamu akan terus menggagalkan semua upaya untuk mencelakakan Israel dan melawan dengan keras mereka yang ingin menyakiti warga kami, ujar pernyataan tentara Israel melalui jejaring sosial Twitter seperti dilansir Al Araby, Ahad (25/3).

Pernyataan itu juga menyebutkan bahwa Hamas bertanggung jawab atas semua agresi yang datang dari Jalur Gaza. Pekan lalu, militer Israel dilaporkan telah meluncurkan serangan udara yang menargetkan fasilitas di bawah tanah milik Hamas.

Serangan udara itu datang sebagai balasan atas terjadi ledakan dengan alat rakitan di perbatasan utara Jalur Gaza dan Israel. Menurut Israel, tindakan ini ditujukan untuk pasukan perbatasan mereka yang menjaga daerah-daerah titik utama.

Sejumlah faksi di Palestina telah memperingatkan eskalasi agresi Israel di Gaza dapat memicu episode konflik terbaru yang mengerikan antara Israel dan Palestina. Hamas telah meminta agar Israel segera mengakhiri pengepungan yang melumpuhkan Gaza.

Credit republika.co.id

Mantan Pemimpin Katalan Ditahan di Jerman

Carles Puigdemont.

Foto: EPA-EFE/JORDI BEDMAR

Puigdemont ditahan setelah lima bulan meninggalkan Spanyol.

CB, BERLIN -- Mantan pemimpin Katalan Carles Puigdemont ditahan pada Ahad (25/3) di Jerman. Puigdemont ditahan setelah lima bulan meninggalkan Spanyol. Ia menghadapi tuntutan hingga 25 tahun penjara karena mengorganisasi referendum yang dianggap pemerintah Spanyol ilegal tahun lalu.

Puigdemont memasuki Jerman dari Denmark setelah meninggalkan Finlandia pada Jumat. Polisi akan memulai proses ekstradisi yang diminta oleh Spanyol.

Penahanan Puigdemont memperburuk krisis Katalan. Kelompok pro-kemerdekaan Katalan menyerukan dukungan kepada Puigdemont di luar kantor delegasi Komisi Eropa dan konsulat Jerman.

Polisi Jerman mengatakan mereka telah menangkap Puigdemont di negara bagian utara Schleswig-Holstein dengan surat perintah penangkapan Eropa yang dikeluarkan oleh Spanyol. Dalam sebuah pernyataan, polisi mengatakan Puigdemont ditahan di dekat bagian jalan raya A7 yang memotong negara dari kota Flensburg dekat perbatasan Denmark.

Polisi tidak mengatakan secara pasti di mana Puigdemont ditahan. Tetapi pers Spanyol mengatakan dia berada di kantor polisi di kota terdekat Schuby.

Majalah Jerman, Focus melaporkan, intelijen Spanyol memberi tahu polisi federal BKA bahwa Puigdemont sedang dalam perjalanan dari Finlandia ke Jerman. Dia tiba di Finlandia pada Kamis untuk bertemu anggota parlemen dan menghadiri konferensi. Tidak jelas apakah Puigdemont akan segera diekstradisi dari Jerman.

Kantor kejaksaan Spanyol mengatakan pada Ahad bahwa pihaknya bekerja sama dengan rekan-rekan di Jerman dan lembaga Uni Eropa untuk menyediakan semua informasi yang diperlukan dalam membuat surat perintah penangkapan Eropa untuk Puigdemont.

Sistem surat perintah penangkapan Eropa yang berlaku sejak 2004 mempermudah negara-negara UE untuk menuntut ekstradisi dari negara-negara Uni Eropa lainnya.

Puidgemont dapat membawa kasusnya ke pengadilan tertinggi Jerman, yang pada 2005 memblokir ekstradisi ke Spanyol atas surat perintah penangkapan Uni Eropa untuk seorang tersangka al-Qaeda Jerman-Suriah.

Mahkamah Agung Spanyol memutuskan pada Jumat bahwa 25 pemimpin Katalan akan diadili atas pemberontakan, penggelapan, atau ketidakpatuhan terhadap negara. Hakim Mahkamah Agung Pablo Llarena juga mengirim lima pemimpin separatis ke penjara pra-sidang. Penahanan mereka memicu protes di seluruh wilayah Katalunya.

Credit republika.co.id

PM Turki: Rudal Patriot AS Bukan Alternatif untuk S-400 Rusia

ANKARA - Perdana Menteri (PM) Turki Binali Yıldırım mengatakan, sistem rudal Patriot Amerika Serikat (AS) bukanlah alternatif untuk pembelian sistem rudal pertahanan S-400 Rusia yang sudah disepakati Ankara dengan Moskow.

Komentar itu muncul setelah para diplomat Turki berencana melanjutkan pembahasan pembelian sistem rudal Patriot selama berkunjung ke AS beberapa hari ke depan.

”Turki adalah anggota NATO, sehingga perbatasan NATO dimulai dengan perbatasan selatan Turki. Kami melihat setiap upaya untuk melindungi perbatasan selatan Turki dengan hangat,” kata PM Yıldırım.

”Meskipun ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Suriah, Washington masih merupakan sekutu kami. Sistem rudal Patriot AS bukanlah alternatif untuk S-400,” ujarnya, seperti dikutip dari Yeni Safak, semalam (24/3/2018).

Seperti diberitakan sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki Hami Aksou mengonfirmasi upaya Ankara untuk melanjutkan pembicaraan dengan AS mengenai pembelian sistem rudal Patriot.

”Saya dapat mengatakan bahwa diskusi kami dengan AS mengenai sistem rudal Patriot terus berlanjut,” kata Aksoy dalam konferensi pers di ibu kota Ankara, hari Jumat lalu.

Upaya Ankara melanjutkan pembahasan pembelian sistem rudal Patriot dengan Washington itu diumumkan setelah sekelompok anggota parlemen AS, yang dipimpin oleh Senator Bob Menendez, merekomendasikan ancaman sanksi untuk Ankara karena sedang dalam proses pembelian sistem rudal pertahanan S-400 Rusia. Rekomendasi itu disampaikan dalam surat kepada Departemen Luar Negeri AS tertanggal 17 Maret 2018.

Dalam surat tersebut, para senator menyatakan bahwa setiap pembelian sistem pertahanan udara S-400 Rusia, termasuk oleh Turki, harus mengarah pada tindakan sanksi di bawah Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) atau UU Sanksi Pencegahan Musuh Amerika.

Credit sindonews.com

Beli S-400 Rusia Diancam, Turki Isyaratkan Beli Rudal Patriot AS

ANKARA - Turki telah diancam akan dijatuhi sanksi oleh Amerika Serikat (AS) karena sedang dalam proses pembelian sistem rudal pertahanan S-400 Rusia. Setelah mendapat ancaman tersebut, Ankara akan membahas pembelian sistem rudal Patriot buatan Washington.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki Hami Aksoy mengonfirmasi rencana pembelian sistem pertahanan buatan Amerika tersebut.

Menurut laporan surat kabar lokal, Aksoy diperkirakan akan membahas rencana itu selama kemungkinan kunjungannya ke AS minggu depan.

Laporan ini muncul setelah sekelompok anggota parlemen AS, yang dipimpin oleh Senator Bob Menendez, merekomendasikan ancaman sanksi untuk Ankara karena sedang dalam proses pembelian sistem rudal pertahanan S-400 Rusia. Rekomendasi itu disampaikan dalam surat kepada Departemen Luar Negeri AS tertanggal 17 Maret 2018.

Dalam surat tersebut, para senator menyatakan bahwa setiap pembelian sistem pertahanan udara S-400 Rusia, termasuk oleh Turki, harus mengarah pada tindakan sanksi di bawah Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) atau UU Sanksi Pencegahan Musuh Amerika.

”Saya dapat mengatakan bahwa diskusi kami dengan AS mengenai sistem rudal Patriot terus berlanjut,” kata Aksoy dalam konferensi pers di Ibu Kota Ankara pada hari Jumat, yang dikutip dari surat kabar Yeni Safak, Sabtu (24/3/2018).

Menurutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Ümit Yalçın akan segera mengunjungi Washington dan kemungkinan berlangsung minggu depan.

Turki dan AS telah mencoba untuk menyelesaikan sejumlah masalah yang memicu ketegangan sesama sekutu NATO tersebut. Beberapa masalah itu salah satunya, pembelaan Washington terhadap kelompok YPG Kurdi di Suriah yang sedang diperangi Ankara karena dianggap sebagai kelompok teroris. Oleh AS, pasukan YPG Kurdi merupakan sekutu dalam perang melawan ISIS.

Rusia dan Turki telah menandatangani kesepakatan pembelian sistem rudal pertahanan udara S-400 buatan Moskow pada Desember 2017. Menurut kesepakatan itu, Rusia akan memasok Turki dengan empat baterai S-400.

Pengiriman awal baterai S-400 ke Ankara direncanakan dilakukan pada kuartal pertama tahun 2020, dan sistem akan dioperasikan oleh angkatan bersenjata Turki secara independen.

Kesepakatan itu memicu kecaman dari sekutu-sekutu Turki di keanggotaan NATO. Pada tanggal 3 Maret 2018, Wakil Sekretaris Jenderal NATO Rose Gottemoeller mengatakan bahwa S-400 tidak sesuai dengan doktrin sistem keanggotaan NATO. Sedangkan Ketua Komite Militer NATO Petr Pavel memperingatkan bahwa membeli sistem rudal dari Rusia akan mendapatkan konsekuensi.

Credit sindonews.com

'Keroyok' AS, Iran Gandeng China dan Rusia

TEHERAN - Sikap permusuhan dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berarti Iran harus memperkuat hubungan dengan Rusia dan China. Demikian pernyataan seorang pejabat tinggi Iran.

"Penggunaan elemen-elemen radikal yang memusuhi Republik Islam menunjukkan bahwa Amerika berusaha meningkatkan tekanan terhadap Iran," kata Alaeddin Boroujerdi, ketua komite urusan luar negeri parlemen Iran seperti dikutip dari France24, Minggu (25/3/2018).

Komentar Boroujerdi adalah reaksi pertama seorang pejabat senior Iran atas penunjukkan tokoh konservatif John Bolton oleh Trump sebagai kepala keamanan nasionalnya.

Penunjukkan Bolton terjadi hanya beberapa hari setelah Trump memilih Mike Pompeo sebagai Menteri Luar Negerinya.

Penunjukan itu menimbulkan kekhawatiran tindakan militer AS terhadap Iran. Bolton, mantan duta besar AS untuk PBB dan pendukung terang-terangan invasi pimpinan AS ke Irak pada 2003, menentang kesepakatan nuklir Iran tahun 2015 yang Trump tolak.

Bolton juga telah memperjuangkan perubahan rezim di Teheran. Pada tahun 2015 sempat menulis: "hanya tindakan militer dapat mencapai apa yang dibutuhkan".

Boroujerdi mengatakan bahwa Trump bekerja untuk meyakinkan Zionis Israel dan Arab Saudi.

"Kami perlu memperkuat hubungan kami dengan negara-negara penting seperti China dan Rusia, yang juga menjadi subyek sanksi AS dan menghadapi tantangan signifikan dari negara itu," katanya.

Boroujerdi mengatakan meningkatkan hubungan dengan China dan Rusia, anggota tetap Dewan Keamanan PBB, akan membantu mengurangi dampak tekanan AS.

Iran sendiri dalam beberapa tahun terakhir telah mengembangkan hubungannya dengan China dan Rusia. Teheran dan Moskow adalah pendukung utama Presiden Suriah Bashar Al-Assad, sementara China adalah mitra dagang utama Iran.

Credit sindonews.com

Serangan Nuklir Rusia Bisa Membunuh 7,7 Juta Orang Inggris

LONDON - Pemerintah Inggris pernah menganalisis risiko mengerikan jika perang dengan Rusia sampai pecah. Hasil analisis itu menyatakan, 7,7 juta orang Inggris di 38 kota bisa terbunuh karena menjadi target senjata nuklir Moskow.

Gambaran risiko perang itu muncul dalam sebuah dokumen yang tidak diklasifikasikan pemerintah Inggris. Dokumen itu tersimpan di Nation Archives (Arsip Negara).

Data di dokumen itu diulas Daily Star. Selain 38 kota, ada 70 target serangan Rusia, seperti pangkalan militer, pusat komunikasi, lapangan udara dan situs lain dari infrastruktur kunci yang diyakini beresiko selama perang pecah.

Prediksi jumlah korban jiwa hingga 7,7 juta jiwa itu juga berdasarkan ukuran dan dampak senjata-senjata nuklir di gudang senjata rezim Presiden Vladimir Putin.

Ulasan dokumen itu muncul di saat kedua negara bersitegang terkait tuduhan bahwa Rusia meracuni agen ganda—KGB dan M-16—Sergei Skripal di Salisbury, Inggris selatan. Moskow menyangkal tuduhan tersebut dan menuntut London menunjukkan bukti.

Menurut ulasan Daily Star, Minggu (25/3/2018), konsekuensi mengerikan yang dialami pihak London itu akan terjadi pada hari pertama perang jika konflik benar-benar terjadi.

Laporan ulasan itu menyatakan, London akan terkena hantaman paling keras dalam upaya Moskow untuk menghapus jantung Inggris. Imbasnya, Ibu Kota Inggris ini akan “menguap” hingga radius 1,5 mil dan langsung membunuh sekitar 950.000 orang.

Kemudian dalam radius 84 mil sebagai akibat ledakan akan dirasakan kawasan Greather London, di mana bangunan-bangunan diprediksi akan runtuh dan kerusakan luas terjadi.

Sedangkan dampak radius 239 mil akibat ledakan senjata nuklir akan dirasakan orang-orang di Crystal Palace dan Brent Cross, di mana korban senjata nuklir dalam radius ini akan mengalami luka bakar tingkat tiga.

Di London saja, total 2,3 juta orang akan terluka, dan itu hanya salah satu dari 38 kota yang Pemerintah Inggris percaya akan diserang Rusia jika konflik pecah.

Birmingham, Manchester, Glasgow dan Liverpool akan merasakan pukulan keras berikutnya ketika senjata nuklir diluncurkan militer Putin. Prediksi korban jiwa di masing-masing kota itu adalah 420.000 jiwa, 371.000 jiwa, 325.000 jiwa dan 300.000 jiwa.

Masih menurut analisis di dokumen tersebut, kota lain, seperti Bristol akan terdapat korban jiwa sekitar 270.000 jiwa dan 7.500 jiwa di Salcombe.

Simulasi dampak korban jiwa ini mengacu pada alat “NukeMap” milik ahli sejarah nuklir Alex Wellerstein yang memprediksi radius ledakan dan jumlah korban untuk menunjukkan kengerian senjata nuklir.

Simulasi itu menggunakan salah satu ICBM (rudal balistik antarbenua) nuklir paling umum milik Rusia, Topol SS-26—oleh NATO dikenal sebagai Sickle—dimana Putin diyakini memiliki sekitar 160 unit.

Senjata itu mampu membawa hulu ledak nuklir dengan daya ledak hingga 700.000 ton TNT. Itu 46 kali lebih kuat dari bom yang dijatuhkan Amerika Serikat di Hiroshima saat Perang Dunia II.

Inggris menyusun dokumen itu dalam rencana rahasia yang ditandatangani oleh perdana menteri Edward Heath yang memerintah tahun 1970-1974. Ulasan dokumen ini hanya kemungkinan besar dampak yang dirasakan Inggris ketika perang dengan Rusia yang saat itu bernama Uni Soviet benar-benar terjadi.

Para pejabat dalam dokumen tersebut memperkirakan setidaknya 150 rudal berpotensi jatuh di Inggris, bersama dengan sejumlah senjata yang “tidak dikenal” yang diluncurkan dari kapal selam.

Credit sindonews.com

Ikut Inggris dan UE, Trump Pertimbangkan Usir Diplomat Rusia

Presiden AS Donald Trump mempertimbangkan untuk mengikuti jejak Inggris dan sejumlah negara Eropa mengusir diplomat Rusia terkait peracunan eks mata-mata. (REUTERS/Peter Nicholls)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Keamanan Nasional untuk mengusir diplomat Rusia terkait kasus peracunan mantan agen intelijen ganda Rusia dan putrinya di Inggris.

Menurut sumber CNN, Amerika Serikat sedang mengamati apa yang akan dilakukan anggota Dewan Eropa.

Jumat (23/3) lalu, 10 negara Eropa berencana mengikuti jejak Inggris untuk mengusir para diplomat Rusia.

Jerman, Prancis, Denmark, Latvia, Lithuania, Estonia, Ceko, Belanda, Bulgaria, Irlandia dan beberapa lainnya kemungkinan akan mengusir diplomat Rusia pada Senin (26/3), ungkap seorang diplomat senior asing kepada CNN.

Inggris mengusir 23 diplomat Rusia pekan lalu setelah negeri itu menyimpulkan bahwa Rusia bertanggung jawab atas peracunan Sergei Skripal dan putrinya, Yulia.

Rekomendasi Dewan Keamanan Nasional kepada Trump disampaikan pada Jumat (23/3). Rekomendasi tersebut adalah hasil serangkaian pertemuan tingkat tinggi di Gedung Putih, Rabu, dimana Dewan membuat sejumlah opsi tindakan terhadap Rusia.

Pada akhirnya, hasil pertemuan adalah rekomendasi bahwa Trump harus mengusir sejumlah diplomat Rusia dari AS.

Hubungan Rusia dan Inggris memburuk sejak mantan agen ganda Rusia, Sergei Skripal, 66 tahun, dan putrinya, Yulia, 33 tahun, ditemukan pingsan akibat racun di Salisbury, 4 Maret lalu.

Peracunan itu memicu kemarahan Perdana Menteri Inggris Theresa May yang menyebutnya sebagai "upaya berani untuk membunuh warga sipil tidak bersalah di tanah kami."

PM May menuduh Rusia mendalangi serangan itu, tapi para pejabat Rusia berulang kali membantahnya. Presiden Rusia Vladimir Putin menggambarkan tuduhan tersebut sebagai 'igauan' dan tidak masuk akal. Putin meminta Inggris membuktikan tuduhannya dan jika Rusia terbukti tidak bersalah, Inggris harus minta maaf.

Credit cnnindonesia.com

Bom Meledak Jelang Pilpres Mesir, Dua Polisi Tewas

Bom mobil di Mesir (Foto: AFP PHOTO / STRINGER)

Jakarta, CB -- Sebuah bom mobil meledak di Kota Alexandria, Mesir, Sabtu (24/3), dua hari menjelang pemilihan presiden Mesir. Bom ini diduga ditujukan untuk menyerang kepala kepolisian Jenderal Mostafa el-Nemr dan diledakkan di dekat konvoi yang membawa sang jenderal.

Akibatnya, dua polisi tewas. Dilansir dari AFP, satu tewas di tempat, sementara satu lagi adalah polisi baru, yang sempat dilarikan ke rumah sakit, namun tewas karena luka-lukanya yang parah. Lima lainnya terluka akibat ledakan itu. Mereka dievakuasi ke rumah sakit militer di Kota Alexandria.

Jenderal el-Nemr sendiri dilaporkan selamat, begitu keterangan dari markas besar kepolisian, seperti dikutip koran milik pemerintah, Al-Ahram. Sang jenderal muncul di tayangan televisi, mengunjungi lokasi kejadian tak lama setelah ledakan.

Foto-foto yang beredar di Internet memperlihatkan asap hitam membubung dari lokasi serangan, yang dekat ke kantor polisi di jalan Al-Moaskar Al-Romani. Koresponden AFP melaporkan, polisi dan tentara sudah memblokade lokasi kejadian dan petugas forensik mengumpulkan berbagai bukti.

Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu.

Serangan ini terjadi hanya dua hari menjelang pilpres, di mana petahana Abdel Fattah al-Sisi yakin bisa kembali berkuasa untuk periode kedua. Al-Sisi memenangi pilpres 2014 setelah mengalahkan Muhamad Mursi.

Angkatan bersenjata Mesir menyatakan akan melakukan persiapan intensif untuk mengamankan pilpres yang bakal digelar pada 26-28 Maret mendatang.
Sejak pemilihan 2014, angkatan bersenjata dan polisi Mesir kerap menjadi sasaran serangan kelompok radikal. Kelompok Ansar Beit al-Maqdis yang berafiliasi ke ISIS, diduga berada di balik tewasnya ratusan tentara, polisi, dan warga sipil di Sinai Utara dan beberapa tempat di Mesir.

ISIS juga mengklaim bertanggung jawab atas pengeboman pesawat Rusia yang membawa turis dari resor Sharm el-Sheikh di Sinai Selatan, yang menewaskan 224 penumpangnya, pada 2015.

ISIS juga mengaku membunuh sejumlah jemaat Kristen Koptik Mesir dalam ledakan dan penembakan di gereja. Pada April 2017, bom bunuh diri menewaskan 45 jemaat di gereja di Alexandria dan Tanta. Sejak itu pemerintah memberlakukan status darurat negara.

Sisi mengeluarkan ultimatum tiga bulan deadline kepada polisi dan tentara untuk menumpas kelompok radikal. Ultimatum ini keluar setelah penembakan di masjid di Sinai, yang menewaskan 300 jamaah Sufi di masjid itu.

Credit cnnindonesia.com

Terjerat Skandal, PM Jepang Shinzo Abe Minta Maaf

Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, minta maaf atas skandal yang menjeratnya (Reuters/Toru Hanai)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Jepang kembali meminta maaf pada Minggu (25/3) ini, menyusul menurunnya dukungan akibat dugaan skandal yang menjeratnya. Abe meminta maaf karena merasa telah menyebabkan kecemasan dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahannya.

Bertepatan dengan pernyataan itu, polisi harus berjaga-jaga di luar kantor partai pendukung Abe karena para pengunjuk rasa mendesak dirinya untuk mengundurkan diri, di depan kantor yang sedang menggelar konvensi dihadiri sang perdana menteri.

Abe diketahui menghadapi krisis politik terbesarnya sejak menjabat pada Desember 2012 karena dugaan tentang penjualan tanah milik negara dengan diskon besar kepada operator sekolah nasionalis yang memiliki hubungan dengan istrinya.

"Masalah ini telah mengguncang kepercayaan masyarakat dalam pemerintahan," kata Abe pada konvensi.

"Sebagai kepala pemerintahan, saya merasa sangat bertanggung jawab dan sangat ingin meminta maaf kepada rakyat," imbuhnya.

Dia menjanjikan klarifikasi fakta dan pencegahan terhadap kejadian yang sama dengan menarik pemerintah bersama-sama, tetapi tidak memberikan tanda untuk mengundurkan diri.

Abe membantah bahwa dia atau istrinya terlibat campur tangan dalam penjualan atau bahwa ia berusaha untuk mengubah dokumen yang terkait dengan kesepakatan itu.

Rekan dekatnya, Menteri Keuangan Jepang Taro Aso, juga membantah terlibat dalam perubahan yang dilakukan oleh pejabat kementerian.

Jajak pendapat publik akhir pekan lalu menunjukkan dukungan untuk kabinet Abe menurun hingga 31 persen, dengan mayoritas mengatakan ia memiliki tanggung jawab untuk urusan itu.

Tingkat dukungan yang berubah itu pun dapat menghentikan harapan Abe untuk kembali memenangkan masa jabatan ketiganya sebagai pemimpin Partai Demokrat Liberal (LDP) dalam pemilihan partai pada September mendatang. Jika dia berhasil, kemenangan itu akan membuatnya sebagai perdana menteri yang memiliki jabatan terpanjang di Jepang.

Pada konvensi partai, LDP mengadopsi proposal untuk merevisi konstitusi pasifis sejalan dengan rencana yang dilayangkan oleh Abe tahun lalu untuk secara eksplisit merujuk pada Self-Defense Forces (SDF), yang dikenal sebagai militer Jepang.

"Waktunya telah tiba untuk menangani revisi konstitusi, yang telah menjadi tugas sejak berdirinya partai. Mari tetapkan Self-Defense Forces dan mengakhiri kontroversi tentang pelanggaran konstitusi," kata Abe.

Pada Mei lalu, Abe mengusulkan bahwa dua klausul pertama dari Pasal 9, yang mencabut hak untuk melancarkan perang dan melarang pemeliharaan militer yang berdiri, tidak berubah tetapi referensi ke SDF ditambahkan untuk memperjelas status ambigu.

Meskipun secara literal melarang tentara tetap, pemerintah berturut-turut telah menginterpretasikan piagam untuk memungkinkan militer secara eksklusif untuk pertahanan.

Abe ingin membuat sikap itu jelas dalam konstitusi itu sendiri, tetapi mengatakan perubahan itu tidak akan mengubah kebijakan keamanan Jepang. Namun, revisi itu dikhawatirkan akan membuka jalan untuk peran yang lebih besar bagi militer di luar negeri.

Dukungan lemah Abe dan mitra koalisi junior dilaporkan Reuters bisa menyulitkan LDP untuk mendorong perubahan, yang juga akan memicu perdebatan yang memecah belah.

Konstitusi Jepang tidak pernah diubah dan setiap perubahan memerlukan persetujuan oleh dua pertiga dari setiap majelis parlemen dan mayoritas dalam referendum publik.

Credit cnnindonesia.com

Kapal Perang AS Manuver di Laut China Selatan, China Marah

BEIJING - Sebuah kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) melakukan manuver dalam operasi "kebebasan navigasi" pada hari Jumat di dekat pulau sengketa di Laut China Selatan. Kapal tipe perusak tersebut hanya berjarak 12 mil dari pulau yang direklamasi Beijing.

Pemerintah China marah atas upaya terbaru AS yang oleh Beijing dianggap sebagai pemantik ketegangan dengan dalih operasi kebebasan bernavigasi.

Para pejabat AS yang berbicara dengan syarat anonim kepada Reuters mengatakan, kapal USS Mustin melakukan pelayaran di dekat Mischief Reef di Kepulauan Spratly dan melakukan operasi manuver.

Jarak 12 mil laut adalah batas teritorial yang diakui secara internasional.

AS tak terlibat sengketa di Laut China Selatan. Namun, Washington mengkritik pembangunan pulau-pulau sengketa oleh China karena bisa mengancam kebebasan bernavigasi. Terlebih, Beijing membangun fasilitas militer di pulau sengketa tersebut.

Manuver terbaru kapal perang AS ini terjadi di saaat Presiden Donald Trump mengobarkan perang dagang dengan Beijing.

Ketika ditanya tentang operasi kapal perang USS Mustin, militer AS mengatakan bahwa kegiatannya dilakukan di bawah hukum internasional.

"Kami melakukan operasi navigasi rutin dan reguler, seperti yang telah kami lakukan di masa lalu dan akan terus dilakukan di masa depan," kata Letnan Komandan Nicole Schwegman, juru bicara Armada Pasifik AS, yang dilansir Sabtu (24/3/2018).

China Marah

Kementerian Pertahanan China marah atas manuver kapal perang Amerika. Militer Beijing mengaku mengirim dua kapal Angkatan Laut China untuk mengidentifikasi kapal perang tersebut dan memperingatkannya untuk pergi.

Beijing menganggap tindakan kapal Amerika sebagai aksi serius yang merusak kedaulatan dan keamanan China. Perilaku Washington juga dianggap Beijing mengancam perdamaian dan stabilitas regional.

Menurut Kementerian Pertahanan China, tindakan AS menyebabkan pasukan dari kedua negara mendekat dan bisa dengan mudah menyebabkan kesalahan penilaian atau kecelakaan dan menciptakan provokasi politik dan militer yang serius bagi China.

China, lanjut kementerian itu, selalu mengabdikan diri untuk melindungi kebebasan navigasi dan penerbangan di Laut China Selatan."Tetapi menentang gerakan ilegal dan provokatif atas nama kebebasan navigasi," bunyi pernyataan kementerian tersebut.

"Perilaku provokatif oleh pihak AS hanya akan menyebabkan militer China semakin memperkuat kemampuan pertahanan di semua bidang," lanjut kementerian itu.

Credit sindonews.com

AL China akan latihan tempur di Laut China Selatan

Dokumen foto China menggelar latihan militer selama enam hari di Laut China Selatan. (DTN News)

"Ini sudah jadi kegiatan rutin tahunan bagi angkatan laut ..."

Beijing (CB) - Angkatan Laut (AL) China akan berlatih tempur di Laut China Selatan, demikian surat kabar resmi militer Negeri Tirai Bambu itu melaporkan, Jumat, dan menggambarkan langkah tersebut sebagai bagian dari kegiatan rutin tahunan.

Kementerian Pertahanan Taiwan, layaknya dikutip Reuters, mengatakan pekan ini bahwa pihaknya telah membayangi sebuah kelompok kapal induk pesawat milik China melintasi Selat Taiwan yang bergerak ke arah Laut China Selatan.

Dalam laporan singkatnya di akun WeChat, harian Tentara Pembebasan Rakyat mengatakan latihan tempur itu akan berlangsung singkat, kendati tak memeberikan rincian waktu, lokasi atau kapal-kapal apa yang akan ikut serta.

"Ini sudah jadi kegiatan rutin tahunan bagi angkatan laut, tujuannya ialah menguji dan memperbaiki level pelatihan militer dan sepenuhnya menaikkan kemampuan untuk menang. Ini tidak bertujuan pada negara spesifik atau sasaran tertentu," catat Tentara Pembebasan Rakyat.

AL dan Angkatan Udara (AU) China secara berkala melakukan latihan di Laut China Selatan, tempat pemerintah membangun pulau-pulau buatan dan lapangan terbang serta fasilitas lainnya, membuat kekhawatiran di kawasan.

China mengklaim sebagian besar Laut China Selatan, rute perdagangan kunci dan diyakini menyimpan gas alam dan minyak dalam jumlah besar. Selain China, beberapa bagian Laut China Selatan juga diklaim milik Brunei, Malaysia, Vietnam, Filipina dan Taiwan.

Pemerintah China menolak kritik yang diarahkan kepada aktivitasnya di Laut China Selatan, dengan menyatakan bahwa kawasan itu merupakan teritori China yang negara itu dapat berbuat sesukanya.

Credit antaranews.com

Anggaran pertahanan rudal AS naik 40%

Dokumen foto uji terminal peluru kendali Amerika Serikat (AS) yang dipublikasikan Badan Pertahanan Rudal di Departemen Pertahanan AS (MDA). (Reuters)

Washington (CB) - Badan Pertahanan Peluru Kendali Amerika Serikat (MDA) mendapatkan lonjakan anggaran pada 2018 ke tingkat tertinggi, mencapai 40 persen dibanding tahun lalu, sehingga totalnya setara nilai Rp158 triliun, demikian keterangan ketua MDA berkaitan dengan rencana penggunaan pesawat nirawak bersenjata guna menghadapi Korea Utara.

Di tengah peningkatan ketegangan atas program peluru kendali (rudal) nuklir Korea Utara, rancangan undang-undang di Parlemen Amerika Serikat (AS) meningkatkan pendanaan pertahanan dan memberi MDA kenaikan 40 persen atau setara Rp45,5 triliun lebih banyak daripada tahun anggaran 2017.

Parlemen menyetujui rancangan undang-undang pengeluaran 1,3 triliun dolar AS untuk membiayai agen federal dan mencegah penutupan pemerintah menjelang tenggat Jumat tengah malam waktu setempat.

Senat AS belum memberikan suara pada rancangan undang-undang tersebut.

Pemberian dari parlemen akan mewakili anggaran terbesar MDA, menurut Tom Karako, mitra senior di Pusat Studi Strategis dan Internasional, seperti dikutip Reuters.

MDA adalah unit dari Kementerian Pertahanan AS (Pentagon).

Rancangan undang-undang itu membantu mendanai perluasan pranata Pertahanan Lintas Batas (GMD) berbasis darat terdiri dari jaringan radar, rudal anti-balistik, dan peralatan lain yang dirancang untuk melindungi AS dari rudal balistik antarbenua.

Pada saat sama, RUU itu akan meningkatkan pendanaan untuk pengembangan dan penggunaan perangkat penghancur yang dirancang ulang, yaitu sebuah hulu ledak yang dirancang untuk mencegat dan menghancurkan rudal yang tengah terbang.

Selama dengar pendapat Komite Angkatan Bersenjata Senat tentang Pasukan Strategis pada hari Kamis, kepala MDA Letnan Jenderal Samuel Greaves mengatakan dia terus mengeksplorasi penggunaan drone untuk menembak jatuh rudal segera setelah mereka diluncurkan.

Senator Tom Cotton, dari Partai Republik, mempertanyakan apakah rencana tersebut merupakan prioritas MDA untuk menciptakan jaring udara yang efektif di atas Semenanjung Korea dengan UAV, baik berupa sensor dan senjata, di perairan internasional yang berpotensi mencegah rudal Korea Utara meninggalkan landasan peluncuran.

Greaves mengatakan itu adalah prioritas tinggi tetapi mereka masih mengembangkan teknologinya. Upaya semacam itu akan mendorong AS untuk terus membuat drone di berbagai negara yang mengancam AS dengan potensi serangan rudal balistik.

Setelah peluru kendali balistik diluncurkan ke wilayah AS, pesawat nirawak akan berada dalam kedudukan untuk menembak jatuh setelah peluncuran peluru kendali itu dan sebelum keluar dari atmosfer Bumi.

Credit antaranews.com