Inggris: Barat Harus Segera Temukan Kelemahan Rusia

Kepala Staf Umum militer Inggris, Jenderal Nick Carter mengatakan bahwa negara-negara Barat harus segera menentukan titik lemah Rusia. Foto/Istimewa

LONDON - Kepala Staf Umum militer Inggris, Jenderal Nick Carter saat berbicara di  Royal United Services Institute mengatakan bahwa negara-negara Barat harus segera menentukan titik lemah Rusia.

"Apa yang harus kita lakukan secara berbeda? Pertama-tama, saya berpikir bahwa kita harus menyadari bahwa Rusia menghormati kekuatan dan orang-orang yang mendukung mereka," kata Carter, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (23/1).

"Rencana awal untuk Ukraina adalah untuk memperoleh medan yang jauh lebih signifikan. Namun, Rusia terkejut oleh perlawanan Ukraina dan hanya mendapatkan sedikit keuntungan. Kita harus mengidentifikasi kelemahan Rusia dan kemudian bermanuver secara asimetris terhadap mereka," sambungnya.

Caeter kemudian menyarankan untuk membangun institusi di negara-negara tetangga yang dapat membantu negara-negara tersebut menahan tekanan dari luar dan mengurangi ketergantungan negara-negara Barat terhadap energi Rusia.

"Kita harus memberitahu penduduk Rusia apa yang sebenarnya sedang terjadi," ucap Carter.

Dia lalu menekankan pentingnya melindungi dunia maya, dengan menyatakan bahwa Inggris sangat rentan terhadap pengaruh dan disinformasi Rusia yang jahat dan  menambahkan bahwa penting untuk mempertahankan kehadiran NATO di Eropa Barat dan terus meningkatkan kemampuan aliansi tersebut. 

Credit  sindonews.com

Rusia Siap Jual Sistem Rudal S-400 ke Negara Asia Tenggara

Sistem pertahanan udara S-400 Rusia. Foto/REUTERS

MOSKOW - Rusia kini gencar memasarkan sistem rudal pertahanan S-400 ke Timur Tengah dan negara-negara Asia Tenggara. Moskow mengklaim sedang bernegosiasi dengan negara-negara Timur Tengah dan Asia Tenggara yang tertarik untuk membeli sistem pertahanan udara mutakhirnya itu.

Menteri Pertahanan Rusia Sergey Shoigu mengatakan, sejumlah negara tertarik mengikuti jejak Turki yang telah sepakat membeli S-400.

”Negara lain telah menyatakan minatnya untuk membeli S-400, termasuk negara-negara di Timur Tengah dan Asia Tenggara,” kata Shoigu.”Negosiasi yang relevan saat ini sedang berlangsung,” ujarnya, seperti dikutip Russia Today, semalam (23/1/2018).

Namun, Shoigu tidak merinci negara-negara Timur Tengah dan Asia Tenggara yang berminat memiliki sistem pertahanan canggih tersebut.

4 S-400 Disebar di Suriah

Sementara itu, militer Rusia mengerahkan empat unit sistem anti-pesawat S-400 tersebut ke Suriah. Video yang dirilis Kementerian Pertahanan menunjukkan kedatangan empat unit sistem itu. Yakni, dua unit dikerahkan ke Pangkalan Udara Khmeimim di Provinsi Latakia dan dua unit lainnya dikirim ke fasilitas maritim Rusia di Tartus.

Sitem rudal canggih itu saat ini juga digunakan militer Rusia. Sistem itu dirancang untuk menargetkan target aerodinamis maupun rudal balistik.

Menurut perusahaan pembuatnya, Almaz Antey, sistem rudal S-400 dapat menjangkau 36 target sekaligus.

Pada tahun 2015, Rusia mengerahkan sistem tersebut ke Khmeimim untuk memastikan keamanan pesawatnya selama operasi mereka melawan ISIS di Suriah.

Pengerahan tersebut terjadi setelah sebuah pesawat pembom Su-24 Rusia ditembak jatuh oleh pesawat jet tempur Turki atas tuduhan melanggar wilayah udara yang berbatasan dengan Suriah. Moskow membantah pesawat pembomnya melanggar wilayah udara Ankara. 

Credit  sindonews.com

Menhan AS Upayakan Cabut Larangan Kopassus Masuk Amerika

Menhan RI, Ryamizard Ryacudu, menyebut Menhan AS, James Mattis, akan mengupayakan pencabutan larangan prajurit Kopassus masuk ke Amerika Serikat. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, CB -- Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyebut Menteri Pertahanan Amerika Serikat James Mattis akan mengupayakan pencabutan larangan bagi prajurit Komando Pasukan Khusus (kopassus) masuk ke AS.

"Kan dulu ada sanksi Kopassus enggak boleh ke situ dan lain-lain, dia (Mattis) akan usahakan mencabut itu," kata Ryamizard usai bertemu dengan Mattis di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (23/1).


Ryamizard tak menjelaskan secara rinci sanksi yang dimaksud. Ia hanya menyebut sanksi yang diberikan adalah larangan masuk ke AS bagi prajurit kopassus, tidak bisa latihan bersama dengan militer AS, dan sebagainya.

AS memang pernah mengeluarkan larangan bagi Kopassus karena dugaan pelanggaran hak asasi manusia oleh pasukan elite tersebut selama operasi, di antaranya di Timor Timur, kerusuhan 1998, dan beberapa insiden lainnya.

Sejumlah jenderal TNI pun di pernah dicekal masuk ke AS, antara lain Prabowo Subianto, Wiranto, Zacky Anwar Makarim, Pramono Edhie Wibowo, Sjafrie Sjamsoeddin, serta Gatot Nurmantyo.


Ryamizard memahami jika Presiden AS Donald Trump merupakan sosok orang yang keras dan tidak akan mudah dirayu untuk mencabut sanksi tersebut.

Namun, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu meyakini Mattis selaku Menteri Pertahanan AS merupakan orang yang bijak sehingga bisa mengupayakan pencabutan sanksi tersebut.

"Donald Trump keras, tapi Mattis ini paling didengar di kabinet sana karena dia orang yang paling bijak walaupun ia tentara keras tapi dia bijak, maka didengar. Mudah-mudahan didengar benar ya," tutur Ryamizard.




Credit  cnnindonesia.com

Mattis Tawari Ryamizard Alutsista AS

Menteri Pertahanan Amerika Serikat James Mattis menawarkan Indonesia untuk membeli alutsista buatan negaranya. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, CB -- Menteri Pertahanan Amerika Serikat James Mattis menawarkan Indonesia untuk membeli alutsista buatan negaranya. Tawaran tersebut disampaikan Mattis dalam pertemuan  dengan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu di Jakarta, Selasa (23/1).

Menanggapi hal tersebut, Ryamizard menyatakan Indonesia masih mempertimbangkannya. "Kemudian ke depan pasti ada karena makin tahun kan ada yang harus diganti kan tua-tua sudah pesawat terbang," kata Ryamizard seusai bertemu dengan Mattis di Kantor Kemhan, Jakarta Selasa (23/1).

"Kalau mobil 100 tahun masih jalan, kalau pesawat 50 tahun kan ngeri-ngeri juga," imbuhnya.

Namun, Ryamizard menyebut Indonesia tidak akan membeli alutsista dalam jumlah besar dari AS dalam tiga sampai empat tahun ke depan.


Hal ini lantaran Indonesia tidak memiliki kebutuhan mendesak terhadap alutsista sebagai kebutuhan untuk berperang.

"Kita kan enggak perang, perang kita kan sama teroris, teroris kan enggak pakai gituan (senjata)," ucapnya.

Meski begitu, Ryamizard mengungkapkan tak akan begitu saja membeli alutsista dari AS karena juga harus melihat anggaran yang dimiliki oleh Kemhan untuk pembelian alutsista.

"Ya kalau ada duitnya (beli)," ujarnya.

Saat ini, kata Ryamizard, AS juga tengah mengurangi jumlah alutsista yang dimilikinya, sehingga Indonesia akan lebih mudah jika ingin membeli dari AS.

Dia menuturkan Indonesia juga telah membeli sejumlah pesawat tempur F-16 dari Amerika Serikat.


Credit  cnnindonesia.com

Ryamizard-Mattis Bahas LCS, Korut, ISIS hingga Rohingya

  

Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat James Mattis membahas isu Laut China Selatan, Korut, ISIS, hingga Rohingya. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, CB -- Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat James Mattis membahas beragam isu dalam pertemuan keduanya di Jakarta, Selasa (23/1).

Di antaranya masalah Laut China Selatan, program nuklir Korea Utara, milisi negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) hingga masalah pengungsi Rohingya.

Terkait masalah Korut, Ryamizard mengatakan  Indonesia dan Amerika Serikat sepakat untuk saling menahan diri menanggapi konflik  di Semenanjung Korea itu, dan menyerahkannya ke Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk menyelesaikannya.

"Kita serahkan saja kepada PBB agar PBB menekan Korut, jangan melakukan tindakan tidak baik, ikuti hukum internasional," kata Ryamizard seusai pertemuan dengan Mattis di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (23/1).

Kedua Menhan juga membahas masalah pengamanan trilateral antara Indonesia, Malaysia dan Filipina di Laut Sulu terkait dengan pemberantasan terhadap kelompok ISIS.


Kepada Mattis, Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu juga menyampaikan tentang Konsep Our Eyes yang dibentuk Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Konsep Our Eyes tersebut merupakan kerjasama di bidang intelijen dalam upaya saling tukar informasi intelijen untuk menangkal ancaman terorisme.

"Tadi Jenderal Mattis mengatakan dia akan bantu (Konsep Our Eyes), saya sangat senang, karena bagaimana pun AS alat-alatnya lebih canggih, kita perlu bantuan," kata Ryamizard.

Dia dan Mattis juga membicarakan perihal penanganan para pengungsi Rohingnya. Ryamizard menilai, penanganan para pengungsi Rohingya tersebut harus dilakukan dengan benar, sehingga para pengungsi Rohingya tersebut tidak menjadi bagian dari terorisme.

"Ini tidak boleh, maka itu penanganannya harus betul-betul, dan kita sudah setuju Jenderal Mattis tadi. Nah ini yang tadi kami bahas secara persaudaraan," ujarnya.

Di sisi lain, Menteri Pertahanan AS James Mattis mengatakan sangat menghormati hubungan baik yang terjalin antara AS dengan Indonesia.

Mattis mengungkapkan AS akan terus berkomitmen untuk membangun kerjasama di sektor ekonomi, diplomatik dan keamanan dengan Indonesia di kawasan Pasifik.

Selain itu, lanjut Mattis, AS dan Indonesia juga akan terus bekerjasama secara militer serta memastikan sistem hukum dan norma internasional bisa berjalan dengan baik.

"Salah satunya memastikan kebebasan navigasi dijunjung setiap negara," kata Mattis.

Mattis menuturkan, wilayah maritim Indonesia di wilayah Pasifik merupakan wilayah vital, sehingga, lanjutnya AS kan membantu Indonesia dalam mengelola kedaulatan atas wilayah di Laut China Selatan serta Laut Natuna Utara.

"Kami merencanakan bantuan itu dalam waktu dekat, kami harus bekerjasama," ujarnya.


Credit  cnnindonesia.com

Indonesia Sesalkan Penangkapan WNI Terduga ISIS di Malaysia

Ilustrasi ISIS: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyesalkan Kepolisian Malaysia yang menangkap WNI terduga ISIS namun tak melaporkannya ke KBRI. (CNN Indonesia/Laudy Gracivia)

Jakarta, CB -- Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyesalkan tindakan Kepolisian Malaysia yang merilis kasus penangkapan Warga Negara Indonesia diduga terkait dengan teroris ISIS.

Indonesia menyesalkan tindakan tersebut lantaran Kepolisian Malaysia dianggap tidak memberikan pemberitahuan terlebih dahulu ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, Malaysia.

Penyesalan Pemerintah Indonesia itu disampaikan Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhammad Iqbal.

“Indonesia menghormati hukum Malaysia dan menegaskan bahwa seperti halnya Malaysia, Indonesia juga memiliki komitmen yang sangat kuat untuk memberantas terorisme dan menghukum para pelakunya,” kata Iqbal, dalam pernyataannya yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (22/1).

“Namun, dalam kasus ini, kami sangat menyayangkan bahwa unit E8 Kepolisian Malaysia sudah merilis kasus ini dan identitas WNI yang dituduh terlibat ke publik/media, sebelum memberikan pemberitahuan kekonsuleran kepada KBRI Kuala Lumpur,” lanjutnya.

Sebelumnya, Kepolisian Malaysia dilaporkan menyatakan telah menangkap seorang ustaz dan pekerja konstruksi karena diduga terkait dengan kelompok teror ISIS.


Ustaz tersebut diketahui berkebangsaan Malaysia, sementara tersangka kedua adalah seorang warga negara Indonesia.

Kedua penangkapan diungkap pada Senin (22/1). Namun, WNI itu disebut telah ditangkap sejak 17 Januari lalu di Kuala Lumpur.

“Tindakan seperti ini sudah berulang kali dilakukan oleh Unit E8 Kepolisian Malaysia. Hal ini seharusnya tidak terjadi di antara dua negara sahabat yang memiliki sejarah panjang kerjasama di bidang counter terrorism,” kata Iqbal.

Iqbal juga menyebut tindakan Kepolisian Malaysia yang sudah membeberkan penangkapan WNI tanpa memberitahu KBRI bertentangan dengan kesepakatan Mandatory Consular Notification on Serious Crime pada Agustus lalu.

“Kami meminta agar KBRI Kuala Lumpur segera diberi akses kekonsuleran untuk mengklarifikasi status kewarganegaraan yang bersangkutan dan untuk mengetahui kasus ini secara lebih jelas,” kata Iqbal.
Dalam pernyataannya kepada media, Kepolisan Malaysia mencurigai keduanya berencana mencuri senjata api dari Markas Besar Kepolisian dan kantor-kantor polisi untuk melakukan serangan di Malaysia dan Indonesia.

Dia juga diyakini merekrut warga Indonesia lain dan mengibarkan bendera ISIS di situs konstruksi tempatnya bekerja untuk membuktikan kelompok teror itu masih aktif di Malaysia.

Otoritas setempat juga menyatakan kedua tersangka mempersenjatai diri dengan pisau dan memburu biksu Buddha di jalanan pada November lalu, untuk membalas perlakuan Myanmar terhadap Rohingya.




Credit  CNN Indonesia

Amerika Serikat Bakal Buka Kedutaan di Yerusalem pada 2019

Ilustrasi: Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence menyebut pemerintahnya akan memindahkan Kedutaan AS di Israel ke Yerusalem sebelum akhir 2019. (REUTERS/Ammar Awad)

Jakarta, CB -- Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence mengatakan Kedutaan AS di Israel akan pindah ke Yerusalem sebelum akhir 2019. Pence mengatakan hal tersebut dalam pidatonya di depan Parlemen Israel, Senin (22/1).

Sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel pada bulan lalu, dan mengatakan akan segera memindahkan kedutaannya kota tersebut.

“Dalam beberapa pekan ke depan, pemerintah kami akan memajukan rencana untuk membuka Kedutaan AS di Yerusalem, dan kedutaan tersebut akan beroperasi sebelum akhir tahun depan,” kata Pence dalam pidatonya.

“Yerusalem adalah ibukota Israel, dan, dengan demikian, Presiden Donald Trump telah memerintahkan Kementerian Luar Negeri untuk segera memulai persiapan pemindahan kedutaan dari Tel Aviv ke Yerusalem,” lanjut Pence.

Pidato Pence di depan Parlemen Israel tersebut awalnya sempat terganggu dengan protes dari anggota parlemen yang mengajukan tanda protes berbahasa Arab dan Inggris berbunyi: “Yerusalem adalah ibukota Palestina”. Anggota tersebut lalu diusir oleh penjaga.

Pence merespons protes tersebut dengan senyuman dan mengatakan: “Saya dengan amat rendah hati berdiri di hadapan demokrasi yang semarak ini”.


Sebelumnya, AS menyatakan bahwa mereka membutuhkan waktu setidaknya tiga tahun untuk mempersiapkan gedung perwakilan baru di Yerusalem.

Namun, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan bahwa AS bisa memindahkan kedubes itu dalam waktu satu tahun.

Meski diprotes oleh warga Palestina, Pemerintah Trump mengaku akan berkomitmen membantu negara tersebut dan dalam upaya dalam perdalamaian dengan Israel, yang telah terhenti selama empat tahun terakhir.

Menanggapi pidato Pence, Nabil Abu Rdainah, juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan Amerika Serikat mesti menjadi mediator yang adil.

“Bila Amerika Serikat menginginkan memerankan sebagai mediator proses perdamaian, mereka mesti menjadi mediator yang adil dan harus memenuhi resolusi (internasional),” kata Nabil Abu Rdainah.

Sebelum kunjungannya ke Israel, Pence menyempatkan diri berkunjung ke Mesir dan Yordania. Ia pun menyebut perubahan kebijakan di Yerusalem ini dilakukan Amerika Serika untuk kedamaian yang abadi.

“Amerika Serikat telah memilih fakta ketimbang fiksi, dan fakta adalah satu-satunya fondasi untuk perdamaian yang adil dan abadi,” kata Pence.
Mike Pence menjadi pejabat tinggi Amerika Serikat perdana yang bertandang ke Israel setelah keputusan kontroversial Presiden Donald Trump soal Yerusalem.

Kunjungan Pence ini pun dianggap dapat memperkeruh pertikaian antara Israel dan Palestina yang selama ini memperebutkan Yerusalem sebagai ibu kota masing-masing.

Namun, ketika ia berpidato dan sempat membandingkan kisah sejarah Yahudi dengan pembangunan Amerika Serikat, Pence mendapatkan tepuk tangan oleh anggota parlemen Israel.



Netanyahu pun menyambut hangat Mike Pence dan menyebut dia merupakan wakil presiden Amerika Serikat pertama yang mendapatkan kehormatan tersebut.

“Israel dan Amerika Serikat berjuang bersama untuk mencapai perdamaian sejati, perdamaian abadi, perdamaian dengan semua tetangga kami, termasuk Palestina.” kata Benjamin Netanyahu.


Credit  cnnindonesia.com

Iran tolak negosiasi program rudal dengan Eropa

Ilustrasi: tembakan rudal (Defense Ministry/Yonhap/via RE)

Tehran (CB) - Kementerian Luar Negeri Iran mengumumkan bahwa pihaknya belum melakukan negosiasi mengenai program rudalnya dengan negara-negara Eropa.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Bahram Qasemi mengatakan bahwa posisi Iran dalam program rudal dan kebijakan regionalnya jelas dan tidak akan melakukan negosiasi mengenai kebijakan defensifnya, Press TV melaporkan.

Terkait laporan bahwa Eropa ingin meningkatkan tekanan terhadap Iran, Qasemi mengatakan bahwa Republik Islam tersebut belum secara resmi mendengar dari pihak berwenang Eropa.

"Kami tidak mendengar apapun dari pejabat Eropa mengenai hal itu, dan dalam negosiasi yang kami lakukan dengan Eropa, tidak ada masalah yang diajukan," katanya.

The Financial Times, mingguan Jerman Der Spiegel dan harian Prancis Le Figaro baru-baru ini mengesankan bahwa Eropa ingin menekan Iran atas program rudalnya.

Rabu lalu, Qasemi membantah bahwa Teheran setuju untuk melakukan negosiasi mengenai program rudalnya.

Dia menyebut laporan tersebut tidak berdasar dan mengatakan bahwa kebijakan dan pendirian negaranya mengenai program rudal defensifnya benar-benar jelas dan transparan, dan bahwa negara-negara lain sangat menyadari posisi tersebut.

Menurut laporan media luar negeri tersebut, orang-orang Eropa telah meningkatkan tekanan pada Iran mengenai isu itu karena mereka berjuang untuk menanggapi ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang akan menarik Washington keluar dari kesepakatan nuklir jika beberapa "kekurangan bencana" tidak diperbaiki. Demikian dilansir Kantor Berita Xinhua.

Credit  antaranews.com

Spanyol Aktifkan Perintah Penangkapan Eks-Pemimpin Catalunya

Spanyol mengaktifkan perintah penangkapan terhadap Charles Puigdemont di saat mantan pemimpin Catalunya itu mendarat di Denmark, Senin (22/1). ( REUTERS/Albert Gea)

Jakarta, CB -- Spanyol mengaktifkan perintah penangkapan terhadap Carles Puigdemont di saat mantan pemimpin Catalunya itu mendarat di Denmark, Senin (22/1).

Perjalanan tersebut merupakan yang pertama kalinya sejak Puigdemont melarikan diri ke Brussels, Belgia untuk menghindari penangkapan dari aparat Spanyol tiga bulan lalu.

Puigdemont kabur ke Brussles setelah aparat Madrid memecatnya, Oktober lalu. Dia didakwa dalam kasus penghasutan atas referendum ilegal dan deklarasi kemerdekaan unilateral dari Spanyol oeh Parlemen Catalan.

Dia adalah kandidat unggulan untuk memimpin Catalunya setelah pemilihan regional bulan lalu dimenangkan secara telak oleh partai pendukung separatisme dari Spanyol.

Menurut kabar yang dilansir Reuters, Puigdemont melewati bea cukai Bandara Kopenhagen sekitar pukul 7 GMT. Dia melenggang bebas, tidak ditahan dan masuk ke sebuah mobil lalu pergi.


Belum jelas kemana perginya Puigdemont, yang dikabarkan berada di Denmark untuk mengikuti sebuah debat di sebuah universitas.

Tak lama setelah Puigdemont dikabarkan tiba di Kopenhagen, Ibu Kota Denmark, Jaksa Spanyol meminta Mahkamah Agung untuk mengaktifkan perintah penangkapan. Tuduhannya penghasutan dan pemberontakan.

Perintah penangkapan itu pernah diberlakukan, kemudian dicabut setelah Puigdemont kabur ke Belgia. "Jaksa Denmark menolak untuk berkomentar," tulis Reuters.

Setelah beberapa pekan relatif tenang, krisis politik di Spanyol akibat deklarasi unilateral kemerdekaan Catalunya kembali memanas pekan lalu. Parlemen regional baru, untuk pertama kalinya, memilih ketua dari kalangan separatis.

Ketua Parlemen Roger Torrent akan mengumumkan kandidat untuk memimpin pemerintahan regional 10.30 GMT. Nama yang diperkirakan bakal muncul adalah Puigdemont.

Jumat pekan lalu, Puigdemont menyatakan dia bisa terpilih lagi dan memerintah dari Brussels. Namun pemerintah Spanyol menyatakan mereka tidak akan membiarkan hal itu terjadi.



Credit  CNN Indonesia

Jenderal Favorit Kim Jong-un Ini Dianggap Penguasa Sebenarnya Korut

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un (kanan) dan jenderal favoritnya, Choe Ryong-hae. Foto/KCNA

PYONGYANG - Jenderal Choe Ryong-hae, nama teman dekat pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un ini. Dialah yang selama ini dianggap sebagai aktor utama di pemerintah Kim, di mana dia yang memegang kekuasaan sebenarnya di negara komunis tersebut.

Ahli Korut, Michael Madden, yang mengelola penelitian dan analisis di North Korea Leadership Watch mengatakan jenderal favorit Kim Jong-un itu memegang kekuasaan Pyongyang saat dia didorong masuk ke jabatan utama rezim tersebut.

Choe Ryong-hae telah dipromosikan menduduki posisi yang sangat kuat di internal pemerintah yang sebelumnya hanya dipegang oleh anggota keluarga penguasa Korut.

Choe–yang juga bertanggung jawab atas biro yang mengawasi Tentara Rakyat Korea tak hanya teman terdekat Kim Jong-un. Dia hampir menjadi keluarga diktator dengan membantu Kim Jong-un memerintah Korut yang tentunya atas perintah dari Kim Jong-il, pemimpin rezim Pyongyang sebelumnya yang tak lain adalah ayah Kim Jong-un.

Menurut laporan Daily Star, Choe telah dipromosikan ke jabatan puncak di Departemen Organisasi dan Bimbingan (OGD) Korut. Menurut ahli, jenderal 68 tahun itu sekarang secara pribadi menarik “senar” rezim saat dia mengambil alih entitas politik paling kuat di Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK).

OGD adalah organisasi payung rezim yang digambarkan para pembelot elite Korut sebagai satu-satunya entitas yang benar-benar penting dalam hal pengambilan keputusan atau kebijakan.

”Dia pasti terlibat dalam mematahkan kaki dan memastikan orang tertembak,”  kata Madden, yang dilansir Senin (22/1/2018). Menurutnya, OGD adalah keseluruhan dari rezim dan entitas politik paling kuat di DPRK.

“OGD sangat kuat sehingga selama 25 tahun terakhir sutradaranya adalah seorang pria bernama Kim Jong-il. Begitulah kuatnya posisi ini,” ujarnya.

”Choe Ryong Hae adalah orang pertama yang tidak menjadi anggota keluarga Kim yang menjadi direktur OGD selain dari masa interim pada 1992 sampai 1993 ketika Kim pulih dari cedera kepala setelah jatuh dari seekor kuda,” lanjut dia.

Pakar itu menambahkan, Choe sekarang adalah orang yang mewakili kepentingan besar keluarga Kim.

Choe menjadi bagian dari rezim Korea Utara untuk waktu yang lama. Dia bekerja sampai ke ujung atas DPRK sebelum menemukan tingkat kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang bekerja dengan Kim Jong-un.

Madden menggambarkannya sebagai “princeling”, dengan ayah Choe menjadi salah satu rekan militer Kim Kim Jong-il di Brigade Penembak Jitu 88, yang memperjuangkan Uni Soviet dalam Perang Dunia II dan ikut meletakkan fondasi untuk DPRK.

Semasa kecil, Choe tumbuh dan bermain sepulang sekolah di rumah keluarga Kim. Dia tercatat sebagai satu dari sedikit anak generasi kedua kaum revolusioner yang telah berhasil bertahan memasuki era modern. 

Karier politiknya mengalami perubahan besar saat dia cocok dengan Kim Jong-un untuk bertindak sebagai mentor dan penasihatnya. Jenderal ini pula yang mengambil alih peran yang diperuntukkan untuk paman Kim Jong-un, Jang Song-thaek. Jang dieksekusi karena ketidaksetiaannya dengan Kim.

Madden menjelaskan bahwa Choe adalah “body man” Kim, seorang ajudan yang akan menemaninya kemana-mana, memastikan dia merasa nyaman.

“Tapi kualitas yang paling penting Choe adalah dia tidak menempatkan ambisinya sebelum keluarga Kim,” kata Madden.”Dia adalah teman yang sangat setia.”

“Orang-orang ini cocok karena memiliki latar belakang dan profil yang serupa. Mereka berdua adalah pangeran, mereka berdua tumbuh sebagai bagian dari elite politik dalam hak istimewa,” imbuh papar Madden.

”Choe adalah dari apa yang saya pahami sangat tenang, sangat santai, sangat santai. Tidak ada catatan Choe terlibat dalam pengambilan keputusan yang terburu-buru,” imbuh Madden.

Choe Ryong-hae telah bertindak sebagai perwakilan pribadi Kim dalam beberapa kesempatan, termasuk kunjungan ke Rusia dan sekutu tua Korut, China.

Ada juga rumor yang menyebut salah satu anaknya untuk menikah dengan saudara perempuan Kim, dan istrinya sangat dekat dengan ibu Kim Jong-un, Ko Yong Hui.





Credit  sindonews.com

Tangkap Kapal Mata-mata AS, Korut Nyaris Picu Perang Nuklir

Kim Jong-un menghadiri sebuah upacara di kapal USS Pueblo pada hari peringatan gencatan senjata Korea. Foto/Istimewa

WASHINGTON - Sebuah laporan mengungkapkan bahwa Korea Utara (Korut) hampir memicu perang nuklir setelah negara itu berhasil menangkap sebuah kapal mata-mata Amerika Serikat (AS). Tentara Korut juga menangkap dan menyiksa awak kapal dan meninggalkan ketakutan terhadap kelangsungan hidup mereka.

Peristiwa ini terjadi pada tahun 1968 lalu. Saat itu kapal mata-mata AS, USS Pueblo, yang dikomandoi Lloyd Bucher ditangkap oleh kapal Angkatan Laut Korut di dekat perairan internasional.

Seperti disitir dari Express.co.uk, Senin (22/1/2018), sehari sebelum Pueblo ditangkap pada 22 Januari 1968, kapal tersebut mengadakan pertemuan pertamanya dengan warga Korut saat dua kapal nelayan yang dipenuhi penduduk setempat datang untuk melihat kapal AS tersebut.

Namun, pada tanggal 23 Januari sekelompok kapal dari daratan Korut mencegat USS Pueblo. USS Pueblo berhadapan dengan kapal subchaser bersenjata berat serta empat kapal torpedo dan diperintahkan untuk berhenti atau menghadapi moncong senjata Korut.

Para pelaut memberi isyarat bahwa mereka berada di perairan internasional saat mengirim permintaan keras untuk meminta bantuan komando angkatan laut di Jepang.

Operator radio Don Bailey mengirim pesan panik ke pelabuhan Kamiseya di Jepang saat kapal-kapal Korut mengelilingi USS Pueblo, sebuah kapal mata-mata AS.

"Kami butuh bantuan. Kami menahan kehancuran darurat. Kami butuh dukungan. SOS. Silakan kirim bantuan," begitu bunyi pesan tersebut

Ketika tentara Korut mencoba naik ke atas kapal, USS Pueblo melarikan diri dari tempat kejadian dengan kecepatan penuh. Kapal AS itu pun dihujani tembakan senapan mesin dan roket 57mm saat berusaha menyelamatkan diri dengan berlayar ke perairan internasional, sementara awak kapal membakar sejumlah dokumen rahasia.

Setelah mendapatkan sejumlah tembakan, komandan Lloyd Bucher memerintahkan Don Bailey untuk mengirim pesan kepada orang-orang Korea.

"Telah diminta untuk mengikuti Wonsan, ada tiga orang yang terluka dan satu orang dengan kaki hancur, belum menggunakan senjata apapun," kata Bailey.

"Bagaimana dengan bantuan, orang-orang sedang bertugas. Jangan bermaksud menawarkan perlawanan," tukasnya.

Selanjutnya, rangkaian peristiwa penangkapan kapal mata-mata ini nyaris memicu perang nuklir.

Sementara awak kapal yang ditangkap mengalami perlakukan mengerikan, para pemimpin militer AS menyusun rencana untuk melakukan perang nuklir di Semenanjung Korea. 

Catatan sejarah mengungkapkan pasukan AS memperingatkan sekutu mereka di Seoul untuk tidak meningkatkan situasi dan membahayakan awak kapal saat Washington diam-diam mempersiapkan aksi militer.

Sebuah bundel berisi 12 tanggapan militer diciptakan oleh Angkatan Darat AS jika solusi damai tidak dapat ditemukan.

Awak kapal yang menjadi sasaran penyiksaan, dibiarkan tetap dalam kondisi yang kotor dan dipaksa untuk menandatangani serangkaian pengakuan, yang masing-masing pengakuan berubah menjadi lebih konyol, seperti dilaporkan oleh awak kapal yang selamat.

Menurut catatan itu, AS mempersiapkan nuklir sebagai aksi balasan jika tindakan Korut meningkat menjadi invasi ke Korea Selatan (Korsel). Salah satu hasil persiapan mengerikan yang nyaris dihindari bernama Freedom Drop.

Rencana itu akan memusnahkan tentara Korut yang bergerak maju untuk melakukan invasi dengan senjata nuklir yang dijatuhkan dari pesawat terbang dan rudal nuklir yang menyerang sasaran utama di negara tersebut.

Presiden AS saat itu, Lyndon Johnson menolak seruan untuk menyerang dan malah memilih untuk menunjukkan kekuatan militer yang mengesankan. Ia memerintahkan ratusan pesawat tempur dan kapal, termasuk tiga kapal induk ke Korsel.

"Begitu AS melakukan tindakan pembalasan yang melibatkan penggunaan kekuatan militer terhadap Korea Utara kemungkinan untuk mendapatkan pembebasan kru dan kapal hampir pasti musnah," bunyi sebuah memo rahasia yang dirilis.

"Selain itu, aksi balasan mungkin akan membawa China dan Soviet turut langsung ke dalam situasi risiko krisis yang lebih besar dan permusuhan aktual akan meningkat," sambung memo rahasia itu.

Setelah menjalani perlakuan yang mengerikan termasuk pura-pura eksekusi dan pemukulan rutin, banyak pelaut berharap untuk mati di Korut.

Pembicaraan pun digelar di zona demiliterisasi (DMZ) yang dijaga dengan ketat di dekat perbatasan Korut. AS datang dengan tekad untuk membebaskan prajuritnya.

"Perundingan tersebut membutuhkan waktu berbulan-bulan dimana penyiksaan terus berlanjut dan elemen di Washington terus menekan serangan militer," kata laporan tersebut.

Sebuah memo Gedung Putih menunjukkan bahwa sekitar sembilan bulan setelah kapal mata-mata tersebut ditangkap, perundingan panjang telah mencapai "jalan buntu" dengan AS enggan kehilangan muka dan menandatangani permintaan maaf.

Korut memaksa kru kapal untuk mengambil bagian dalam sebuah konferensi pers dimana komandan Lloyd Bucher meminta AS untuk melakukan sesuatu guna menyelamatkan nyawa para pemuda ini

Washington akhirnya mengundurkan diri dan menandatangani permintaan maaf dengan syarat bahwa mereka diizinkan untuk mengeluarkan sebuah pernyataan sebelum tangan dan saat pembebasan dan perang skala penuh telah dihindari.

Saat ini kapal UUS Pueblo menjadi objek wisata di Pyongyang dimana digunakan untuk alat propaganda.




Credit  sindonews.com

Menhan AS Bahas Tiga Isu dengan Menlu Retno

Menteri Luar Negri Retno Marsudi (Kanan) bersalaman bersama Mentri Pertahanan Amerika Serikat Y.M James Mattis(kiri) saat kunjungan menteri Amerika Serikat di Gedung Pancasila, Kementrian Luar Negeri Republika Indonesia Jakarta, Senin (22/1)

Foto: Republika/Iman Firmansyah                 

Pemotongan dana AS bagi PBB ikut dibahas.

CB, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno LP Marsudi menyambut kedatangan Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) James Norman Mattis. Orang nomor satu di Pentagon itu tiba di gedung Kementrian Luar Negeri RI sekitar pukul 19.50 wib.

Tiba di Gedung kementerian,James Mattis langsung mengadakan pembicaraan tertutup bersamaMenlu Retno di sebuah ruangan di Gedung Pancasila. Sejumlah isu penting masuk dalam pembicaraan kedua pejabat negara tersebut.

 

Salah satu pembahasan dalam pertemuan itu adalah seputar pemotongan dana bantuan yang dilakukan AS kepada organisasi UNWRA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees). Kepada Mattis, Menlu menyampaikan jika isu Palestina selalu berada di hati serta mendapatkan perhatian dari masyarakat Indonesia.

 

"Jadi Indonesia berada dalam posisi yang mendukung solusi antara Palestina dan Israel dalam isu tersebut," kata Retno Marsudi di Jakarta, Senin (22/1).

 

Dalam pertemuan itu, Retno juga meminta agar rencana untuk mengurangi dana bantuan ke UNRWA dipertimbangkan kembali. Permintaan itu agaknya mendapat sambutan baik dari Menteri Pertahanan AS.

 

Mattis, Retno mengatakan, menyampaikan jika fokus dana untuk pendidikan dan kesehatan tidak akan terkena dampak rencana pemotongan. Hal serupa juga akan dilakukan terhadap fokus dana bagi wanita dan anak-anak yang akan tetap dipertahankan.

 

Retno mengatakan, pembahasan kedua dalam pertemuan itu adalah tentang Afganistan. Indonesia, dia mengatakan, sedangmencoba bekerja sama dalam konteks peace standing. Bahasan tersebut, Retno menjelaskan, bahasan ini merupakan pemaparan tentang apa yang Indonesia lalukan dalam kontrks kawasan.

 

Topik ketiga yang dibicarakan dalam pertemuan itu adalah menyangkut masalah arsitektur regional indo-pasifik. Dalam hal ini, Indonesia memaparkan pandangan nergara terkait hal tersebut dan konsep seperti apa yang diinginkan.

 

Retno mengatakan, konstruksi konsep regional indo pasifik hendaknya dibentuk berdasarkan asas keterbukaan, spirit kerja sama dan mengedepankan kebiasaan berdialog. Menlu menilai ketiga hal tersebut dipercaya akan membawa perdamaian, stabilitas hingga kesejahteraan di kawasan jika prinsip tersebut digunakan.

 

"Indonesia terbuka untuk berbicara dengan pihak manapun termasuk AS untuk mengembangkan indo pasifik," katanya.

 

Sementara, Mattis akan berada di Indonesia hingga, Rabu (24/1) lusa. Rencananya, pria berjuluk 'Mad Dog' itu juga akan menemui Menteri Pertahanan RIRyamizard Ryacudubeserta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjonopada Selasa (23/1) besok. Sejumlah isu pertahanan akan dubahas dalam pertemuan tersebut.

 

Setelahnya, Mattis dijadwalkan akan bertandang ke Istana Negara untuk menemui Presiden Joko Widodo. Kemudian dia juga akan menemui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di hari yang sama.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Operasi Militer, Turki Rebut 15 Desa di Afrin dari Kurdi

Militan Kurdi yang terus berupaya melawan militer Turki.

Foto: Rand.org                 

Operasi militer Turki dinilai hanya bersifat taktis dan akan segera selesai.

CB, ANKARA -- Turki mengklaim berhasil merebut 15 desa yang dikuasai Kurdi pada Senin (22/1) di hari ketiga Operasi Olive Branch.  Operasi militer ini bertujuan untuk mengusir pasukan Kurdi Suriah dalam unit Peoples Protection Units (YPG) dari daerah Afrin di barat laut Suriah.

Turki mengklaim telah menguasai wilayah sejauh hingga 8 km di Afrin. Naim Baburoglu, seorang ahli strategi militer dan pensiunan brigadir jendral Turki, mengatakan dia tidak mengharapkan operasi tersebut akan bertahan lebih lama.

"Dalam setiap operasi militer, harus ada tujuan politik yang mendahului target militer. Untuk yang satu ini, Turki ingin menetralkan PYD, untuk mencegah koridor Kurdi menjangkau pantai Mediterania dan untuk menjaga integritas teritorial Suriah," jelasnya.



Menurutnya, Afrin hanyalah sebuah operasi taktis, sementara tujuan strategis Turki adalah memberantas ancaman PYD di sebelah timur Sungai Efrat. Operasi militer kemungkinan akan diperluas ke arah itu.

"Jika tidak, keamanan teritorial dan keamanan perbatasan Turki masih akan mendapat ancaman dari PYD di wilayah tersebut dalam jangka pendek dan menengah," kata Baburoglu.







Perdana Menteri Turki Binali Yildirim mengatakan 170 target militer Kurdi telah hancur sejak Sabtu (20/1) dan tentara Turki tidak mengalami kerugian. Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris mengatakan, 21 warga sipil, enam di antaranya anak-anak, telah tewas dalam operasi tersebut.

Meski demikian, Ankara membantah operasi militer mereka telah menyebabkan korban sipil. Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu bahkan menuduh YPG telah menyebarkan propaganda omong kosong yang tidak berdasar.

Pihak berwenang Turki juga menahan 24 orang pada Senin (22/1) atas tuduhan penyebaran propaganda teror di media sosial untuk mendukung YPG dan melawan operasi militer tersebut. Ankara memandang YPG dan sayap politiknya PYD (Democratic Union Party) sebagai kelompok teroris yang terkait dengan kelompok PKK yang telah dilarang.

Sebagai serangan balasan, 11 roket ditembakkan dari Suriah ke Kota Reyhanli, di perbatasan Turki, pada Ahad (21/1). Serangan ini menewaskan seorang pengungsi Suriah dan melukai 46 orang lainnya, 16 di antaranya adalah warga Suriah.

Pada Senin (22/1), Prancis menyerukan diadakannya pertemuan Dewan Keamanan PBB untuk membahas mengenai Suriah, termasuk serangan Turki. Namun Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan Turki telah mendapat dukungan dari Rusia untuk melakukan operasi militer tersebut.


"Kami telah mempertimbangkannya. Afrin akan dikuasai. Kami tidak akan mundur," kata Erdogan dalam sebuah pidato di Ankara, dikutip Arab News.


Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Rusia jual pesawat tempur ke Myanmar

Ilustrasi: Pesawat Sukhoi. (REUTERS/Andrey Volkov)

Moskow (CB) - Rusia setuju untuk memasok enam pesawat tempur Su-30 Fighters ke Myanmar selama kunjungan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu ke negara tersebut, kata Wakil Menteri Pertahanan Rusia Alexander Fomin.

Kunjungan Shoigu ke Myanmar pada 20-22 Januari memberi dorongan tambahan terhadap kerja sama militer dan teknis antara kedua negara, demikian Fomin mengatakan dalam sebuah siaran pers.

Fomin mengatakan dia yakin bahwa pesawat tempur Su-30 akan menjadi pejuang utama Angkatan Udara Myanmar untuk melindungi integritas teritorial dan mengusir serangan teroris.

Selama kunjungan Shoigu, kedua negara sepakat untuk merampingkan masuknya kapal perang di pelabuhan Rusia dan Myanmar.

Myanmar juga tertarik untuk membeli peralatan angkatan laut dan darat Rusia dan lebih dari 600 tentara dari negara Asia Tenggara itu sedang belajar di akademi militer Rusia, kata Fomin. Demikian dilansir Kantor Berita Xinhua.

Credit  antaranews.com

Uni Eropa dukung Abbas untuk Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina

Bendera Uni Eropa (REUTERS/Murad Sezer)

Brussels, 22/1 (CB) - Uni Eropa meyakinkan Presiden Mahmoud Abbas bahwa kelompok itu mendukung rencananya untuk menjadikan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina.

Langkah itu adalah bentuk penolakan kelompok tersebut atas keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Dalam pertemuan di Brussels dengan menteri luar negeri Uni Eropa, Abbas mengulangi seruannya untuk Yerusalem Timur sebagai ibu kota saat dia mendesak pemerintah Uni Eropa segera mengakui negara Palestina, dengan alasan bahwa itu tidak akan mengganggu perundingan dengan Israel mengenai penyelesaian secara damai untuk wilayah tersebut.

Sementara Abbas tidak menyebut langkah Trump terkait Yerusalem atau kunjungan Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence ke kota tersebut pada Senin, kehadirannya di markas besar Uni Eropa di Brussels ditangkap pejabat Eropa sebagai kesempatan untuk menunjuk kembali keputusan Trump pada 6 Desember untuk memindahkan kedutaan besar AS ke Yerusalem.

Mogherini, yang tampaknya adalah rujukan terselubung untuk pengakuan Trump terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel, meminta mereka yang terlibat dalam upaya itu berbicara dan bertindak "dengan bijak", dengan rasa tanggung jawab.

"Saya ingin meyakinkan Presiden Abbas tentang komitmen tegas Uni Eropa terhadap solusi dua negara dengan Yerusalem sebagai ibu kota bersama kedua negara," kata Mogherini.

Sebelum kedatangan Abbas, dia lebih blak-blakan, mengatakan: "Jelas ada masalah dengan Yerusalem. Itu adalah sebuah eufemisme yang sangat diplomatis," mengacu pada posisi Trump.

Wakil Menteri Luar Negeri Jerman Michael Roth mengatakan kepada wartawan bahwa keputusan Trump telah membuat perundingan damai lebih sulit namun mengatakan bahwa semua pihak harus menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

Abbas juga menyampaikan nada yang lebih diplomatis daripada dalam ucapan publiknya baru-baru ini, termasuk awal bulan ini ketika dia mengatakan bahwa dia hanya akan menerima sebuah panel luas yang didukung secara internasional untuk menjadi perantara perundingan damai dengan Israel.

"Kami ingin melanjutkan jalan negosiasi," kata Abbas, "Kami bertekad untuk menyatukan kembali orang dan tanah kami."

Namun, seruannya agar Uni Eropa segera dan secara resmi mengakui keberadaan Palestina tidak mungkin segera dijawab, kata dua diplomat senior Uni Eropa.

Sementara sembilan pemerintah Uni Eropa termasuk Swedia dan Polandia telah mengakui Palestina, kelompok 28 negara tersebut mengatakan bahwa pengakuan tersebut harus datang sebagai bagian dari penyelesaian perdamaian.

Hanya Slovenia yang baru-baru ini mengangkat kemungkinan untuk mengakui negara Palestina. Sebuah komite parlemen akan mempertimbangkan masalah ini pada 31 Januari, namun tetap tidak jelas kapan parlemen bisa mengakui Palestina.

Hal itu mencerminkan peran ganda Uni Eropa sebagai donor bantuan terbesar Palestina dan mitra dagang terbesar Israel, bahkan jika pemerintah Uni Eropa menolak permukiman Israel di atas tanah yang diduduki Israel sejak perang 1967 - termasuk Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Dataran Tinggi Golan.

Uni Eropa juga ingin agar Palestina tetap terbuka terhadap rencana perdamaian yang dipimpin Amerika Serikat, yang diharapkan segera dipresentasikan oleh Jason Greenblatt, utusan Timur Tengah Trump dan menantu Trump dan penasihat senior, Jared Kushner.

Abbas mengatakan bahwa "tidak ada kontradiksi antara pengakuan (dari Palestina) dan dimulainya kembali perundingan (perdamaian)."

Sebaliknya, Prancis ingin mendorong Uni Eropa untuk menawarkan hubungan perdagangan yang lebih dekat melalui kesepakatan Uni Eropa yang disebut, sebuah perjanjian Uni Eropa yang mencakup akses tak terbatas ke 500 juta konsumen, bantuan dan hubungan politik dan budaya yang lebih dekat.

"Kami ingin mengatakan kepada Mahmoud Abbas bahwa kami ingin bergerak... menuju sebuah kesepakatan asosiasi dan untuk memulai prosesnya," kata Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian.

Tapi menawarkan kesepakatan asosiasi Uni Eropa untuk Palestina juga penuh dengan kesulitan, kata beberapa diplomat.

Berdasarkan atas peraturan UE, kesepakatan tersebut perlu disepakati dengan negara berdaulat. Prancis berpendapat bahwa Uni Eropa memiliki kesepakatan asosiasi dengan Kosovo, yang kemerdekaannya tidak diakui oleh semua negara, termasuk anggota Uni Eropa Spanyol.

Credit  antaranews.com

Abbas seru Uni Eropa akui Negara Palestina

President Palestina Mahmoud Abbas dan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Federica Mogherini (kanan) bersama-sama memberikan konferensi pers di Brussels, Belgia, Senin (26/10). (REUTERS/Francois Lenoir)

Brussels, Belgia (CB) - Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyeru Uni Eropa segera mengakui Negara Palestina di tengah kehebohan internasional akibat keputusan Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Abbas menyampaikan pernyataan tersebut pada Senin (22/1), sebelum acara makan siang tak resmi menteri-menteri luar negeri Uni Eropa dan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Federica Mogherini di sela pertemuan bulanan Dewan Urusan Luar Negeri blok itu.

Memuji Uni Eropa sebagai "teman dan mitra sejati", Abbas berusaha meyakinkan blok tersebut bahwa "tak ada pertentangan antara pengakuan (Negara Palestina) dan pelanjutan perundingan".
Dalam pernyataan menyentuhnya, Abbas juga mengatakan Uni Eropa telah berkontribusi dan terus memberi sumbangan bagi pembangunan Negara Palestina dan semua lembaganya dengan dukungan keuangan dan ekonomi.

Uni Eropa telah menyerahkan isu mengenai apakah akan mengakui Negara Palestina kepada negara anggotanya, yang kebanyakan ragu untuk mengambil keputusan semacam itu.
Mengenai ketegangan dengan Israel, Abbas mengatakan Palestina "masih berkomitmen pada semua kesepakatan yang kami tandatangani dengan Israel", menekankan bahwa Israel mesti melakukan tindakan yang sama.
Ketika berbicara bersama Abbas, Mogherini menggarisbawahi bahwa Uni Eropa sudah "menanam modal sangat besar dalam proyek pembangunan Negara Palestina, dan kami juga sedang mempelajari pilihan apa yang kami miliki untuk memperkuat dukungan kami dari Uni Eropa".
Dia kembali menegaskan "komitmen kuat" Uni Eropa bagi penyelesaian dua-negara, dengan Yerusalem sebagai Ibu Kota Bersama Palestina dan Israel.
"Ini adalah dan tetap menjadi posisi UE, berdasarkan Kesepakatan Oslo dan konsensus internasional yang termasuk di dalam Resolusi terkait Dewan Keamanan PBB," kata Mogherini.

"Itu juga, kami percaya, adalah satu-satunya cara yang realistis dan layak guna memenuhi aspirasi sah kedua pihak," tambah dia sebagaimana dikutip AFP.
Mogherini mengumumkan bahwa bersama Norwegia, Uni Eropa akan menjadi tuan-rumah bersama sidang luar biasa kelompok donor internasional buat Palestina di Brussels pada 31 Januari, "Ini akan menjadi kesempatan untuk membawa semua pihak dan semua pelaku terkait lain bersama."

Kunjungan Abbas ke Burssels dilakukan bersamaan dengan kunjungan Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence ke Israel, tahap ketiga dari perjalanan lima-harinya ke Timur Tengah sejak Jumat.

Credit  antaranews.com

Uni Eropa daftarhitamkan tujuh pejabat Venezuela

Arsip Foto. Presiden Venezuela Nicolas Maduro (tengah) tiba untuk parade militer peringatan 80 tahun Tentara Nasional Venezuela bersama istrinya Cilia Flores (tengah-kiri) dan mantan menteri luar negeri Delcy Rodriguez yang sudah mengambil sumpah jabatan sebagai Presiden Majelis Konstituen Nasional di Caracas, Venezuela, Jumat (4/8/2017). (Miraflores Palace/Handout via REUTERS)

Brussel, Belgia (CB) - Uni Eropa memasukkan tujuh pejabat senior Venezuela ke daftar hitam karena menuduh mereka terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia.
Menteri Dalam Negeri Nestor Reverol dan ketua Mahkamah Agung Venezuela termasuk di antaranya mereka yang dikenai sanksi pembekuan aset dan larangan perjalanan dalam sanksi Uni Eropa pertama yang menyasar anggota pemerintahan Presiden Nicolas Maduro.
Uni Eropa menyampaikan keprihatinan serius mengenai pelanggaran hak asasi manusia di Venezuela, tempat protes terhadap Maduro tahun lalu berubah menjadi brutal dan keruntuhan ekonomi menimbulkan kelangkaan pangan dan obat-obatan.
"Mengingat situasi yang terus memburuk di Venezuela, Dewan (menteri luar negeri Uni Eropa) memutuskan mengenakan pembatasan terhadap tujuh individu yang memegang jabatan resmi, yang berlaku segera," kata Uni Eropa dalam sebuah pernyataan yang dikutip AFP.
"Individu-individu ini tidak menghormati prinsip demokrasi atau supremasi hukum dan melanggar hak asasi manusia."
Pemberitahuan resmi mengenai sanksi itu menyebut kepala badan intelijen Gustavo Gonzalez Lopez bertanggung jawab atas "pelanggaran hak asasi manusia serius termasuk penahanan sewenang-wenang, perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, dan penyiksaan.”
Ketua Mahkamah Agung Maikel Moreno dan orang nomor dua di partai sosialis Maduro yang berkuasa Diosdado Cabello juga masuk dalam daftar sanksi Uni Eropa.
Uni Eropa memperingatkan bahwa situasi bisa memburuk di Venezuela, dari mana ratusan ribu orang lari untuk mencari perlindungan dari krisis ekonomi yang melanda Tanah Air mereka, yang menyaksikan kekurangan pangan dan obat parah.

Credit  antaranews.com

Demokrat-Republik 'Berdamai', Penutupan Pemerintah AS Berakhir

Penutupan pemerintah AS berakhir setelah senat Republik dan Demokrat menemui kata sepakat. Foto/Ilustrasi/Istimewa

WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat (AS) akan dibuka kembali pada Senin sore. Penutupan berakhir setelah senator Demokrat memberi sinyal dan setuju untuk mengakhiri penutupan pemerintah yang telah berjalan selama tiga hari.

Partai oposisi itu telah menuntut sebuah janji eksplisit untuk melindungi migran muda yang tidak berdokumen namun memutuskan untuk mengajukan sebuah undang-undang baru.

Senat memilih 81 berbanding 18 untuk mendanai pemerintah sampai 8 Februari. Ini memungkinkan ratusan ribu pekerja federal untuk kembali bekerja pada hari Selasa. Namun hanya untuk sementara, dengan Partai Republik dan Demokrat memiliki 16 hari untuk menemukan kesepakatan mengenai pengeluaran dan imigrasi sebelum dilakukan penutupan berikutnya.

Chuck Schumer, pemimpin Partai Demokrat di Senat, mengumumkan perubahan hati partai sebelum ada pemungutan suara untuk membuka kembali pemerintah.

"Kami akan memilih hari ini untuk membuka kembali pemerintah," kata Schumer, mengutip sebuah janji bahwa sebuah undang-undang bipartisan untuk melindungi migran "pemimpi" akan diajukan dalam beberapa minggu mendatang.

"Ketidaksediaan Presiden Trump untuk berkompromi menyebabkan penutupan Trump dan membawa kita ke saat ini. Presiden pembuat kesepakatan hebat duduk di pinggir lapangan," imbuhnya seperti dikutip dari Telegraph, Selasa (23/1/2018).

Namun Gedung Putih dan anggota senior Republik menyarankan agar Schumer menyerah, mengubah pendiriannya pada saat penutupan meskipun ditawarkan sedikit imbalan.

"Saya senang bahwa Demokrat di Kongres telah sadar dan sekarang bersedia untuk mendanai militer besar kami, patroli perbatasan, responden pertama, dan asuransi untuk anak-anak yang rentan" ujar Trump.

"Seperti yang selalu saya katakan, setelah Pemerintah didanai, Pemerintahan saya akan berupaya memecahkan masalah imigrasi ilegal yang sangat tidak adil. Kami akan melakukan kesepakatan jangka panjang mengenai imigrasi jika, dan hanya jika, itu bagus untuk negara kita," tegasnya.

Raj Shah, sekretaris pers wakil Gedung Putih, mengatakan: "Fakta bahwa mereka memilih usulan ini yang mereka tolak beberapa hari yang lalu adalah bukti bahwa mereka 'berkedip'."

Penutupan pemerintah, yang terjadi ketika Kongres gagal menyetujui pembelanjaannya, dimulai pada tengah malam pada hari Jumat. Ini pertama kalinya hal itu terjadi sejak 2013.

Kemudian Demokrat memilih untuk tidak melakukan tindakan yang akan membuat pemerintah tetap berjalan selama sebulan dan memperpanjang program asuransi kesehatan anak selama enam tahun.

Tokoh senior berpendapat bahwa kaum Republik harus berjanji untuk melindungi 700 ribu migran "pemimpi" yang dibawa ke negara tersebut secara ilegal saat muda jika mereka menginginkan pemungutan suara. 

Namun pada hari Senin, pimpinan Demokrat memutuskan untuk mendukung langkah serupa. Ini akan membuka kembali pemerintahan kurang selama tiga minggu sambil memperluas program kesehatan anak yang sama.

Mitch McConnell, pemimpin Partai Republik di Senat, setuju untuk mengajukan undang-undang imigrasi secara bipartisan dalam beberapa minggu mendatang. Namun ia tidak menjanjikan apa-apa tentang isinya.

Salah satu alasan yang mungkin merubah hati Demokrat adalah bahwa 10 senatornya menghadapi pemilihan ulang akhir tahun ini di negara bagian yang dipimpin oleh Trump, membuat oposisi terhadap presiden secara politis sulit dilakukan.

Pekerjaan sekelompok 25 senator moderat dari kedua belah pihak, yang menegosiasikan kesepakatan di antara mereka sendiri, juga mendapat kredit untuk memecahkan kebuntuan.

Semua mata sekarang tertuju pada Trump untuk melihat apakah ia akan mengatakan di mana ia berdiri di atas apa yang disebut anak-anak pemimpi setelah berminggu-minggu dengan sinyal campuran.

Dewan Perwakilan Rakyat dan Trump ditetapkan untuk menyetujui pembukaan kembali pemerintahan setelah pemungutan suara Senat pada hari Senin.

Ini berarti kunjungan Trump ke Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, di mana dia akan membuat pidato utama akhir pekan ini, akan berjalan sesuai rencana.



Credit  sindonews.com

Akhiri Penutupan Pemerintah AS, Trump Serukan 'Opsi Nuklir'

Presiden Amerika Serikat Donald John Trump serukan 'nuclear option' untuk akhiri shutdown pemerintah. Foto/REUTERS/Kevin Lamarque

WASHINGTON - Presiden Donald John Trump menyerukan penerapan konstitusi baru atau dikenal sebagai “nuclear option” (opsi nuklir) untuk mengakhiri penutupan (shutdown) pemerintah Amerika Serikat (AS).

“Opsi nuklir” alias opsi konstitusional adalah prosedur parlementer yang memungkinkan Senat AS untuk mengesampingkan sebuah peraturan yang mengharuskan suara supermayoritas 60 suara untuk meloloskan sebuah undang-undang.

Trump mengatakan, jika penutupan pemerintah terus berlanjut, Partai Republik harus mendanai pemerintah dengan mengubah peraturan Senat—yang saat ini membutuhkan suara mayoritas—untuk membayar tagihan atau pendanaan berbagai layanan pemerintah federal.



“Besar untuk melihat betapa kerasnya Partai Republik berjuang untuk militer dan keselamatan kita di perbatasan. Demkorat hanya ingin imigran ilegal datang ke negara kita tanpa dicentang. Jika jalan buntu terus berlanjut, Partai Republik harus mencapai 51 persen (Opsi Nuklir) dan memberi suara pada anggaran jangka panjang yang nyata,” tulis Trump via akun Twitter-nya, @realDonaldTrump, yang dikutip Senin (22/1/2018).

Namun, seruan Trump itu dengan cepat ditolak oleh Pemimpin Senat Partai Republik Mitch McConnell.

Senat Republik menentang perubahan peraturan untuk mendanai pemerintah AS dan mengakhiri shutdown saat ini dengan suara mayoritas yang sederhana.

”Konferensi Partai Republik menentang perubahan peraturan tentang undang-undang,” kata seorang juru bicara Pemimpin Senat Partai Republik dalam sebuah email, seperti dikutip vox.com.

Aturan Senat saat ini mewajibkan supermayoritas, yakni tiga per lima suara senat untuk meloloskan sebuah undang-undang. Suara supermayoritas itu biasanya 60 dari 100 suara legislator.

Seperti diberitakan sebelumnya, pendanaan untuk layanan pemerintah federal habis pada hari Sabtu pekan lalu. Perpanjangan pendanaan dihentikan setelah Presiden Trump dan senat dari kubu Demokrat gagal mencapai kesepakatan, di mana kubu Demokrat menjadikan penolakan kebijakan imigrasi Trump yang kontroversial sebagai daya tawar.



Kubu Demokrat mengatakan undang-undang pendanaan jangka pendek harus mencakup perlindungan bagi imigran ilegal yang dibawa ke AS sebagai anak-anak, yang dikenal sebagai ”pemimpi”. Kubu oposisi pemerintah itu telah mengusulkan rancangan undang-undang yang dikenal sebagai “Dream Act” untuk membela anak-anak imigran yang lahir di AS. 

Credit  sindonews.com

Pemerintah Trump Tutup dan Artinya bagi 14 Layanan AS

Presiden Amerika Serikat Donald John Trump (paling kiri) bersama para senator menjelang keputusan shutdown pemerintah, Jumat (19/1/2018). Foto/REUTERS/Kevin Lamarque

WASHINGTON - Pemerintah Presiden Donald Trump akhirnya mengalami shutdown atau tutup setelah presiden gagal mencapai kesepakatan dengan kubu senator Partai Demokrat terkait perpanjangan pendanaan pemerintah AS hingga 16 Februari. Setidaknya, 14 sektor layanan AS semestinya terkena dampaknya.

Shutdown ini terjadi setelah pemerintah Trump berkuasa, di mana pemerintah AS kehabisan uang untuk pendanaan berbagai sektor layanan terhitung pada Jumat tengah malam waktu setempat atau hari ini (20/1/2018).

Kongres AS saat ini sejatinya didominasi para legislator Partai Republik atau partai pendukung Trump. Namun, untuk meloloskan sebuah undang-undang perpanjangan pendanaan jumlah suara senat Republik tak cukup tanpa dukungan suara senat Partai Demokrat.

Berikut artinya shutdown pemerintah AS bagi 14 sektor layanannya, sebagaimana dilansir news.com.au;

1. Militer
Departemen Pertahanan mengklaim sebuah penutupan atau shutdown pemerintah tidak akan mempengaruhi perang militer AS di Afghanistan atau operasinya terhadap militan ISIS di Irak dan Suriah. Sekitar 1,3 juta personel militer yang bertugas aktif akan tetap pada status tugas normal.

Namun, Menteri Pertahanan James Norman Mattis mengakui banyak operasi layanan militer AS di seluruh dunia akan terhenti karena dampak shutdown. Operasi yang terhenti antara lain pelatihan, pemeliharaan, dan intelijen.

”Kegiatan pemeliharaan kami mungkin akan cukup banyak yang ditutup. Lebih dari 50 persen, seluruhnya dari angkatan kerja sipil yang dihantui. Kami melakukan banyak operasi intelijen di seluruh dunia dan harganya mahal, mereka pasti akan berhenti,” ujar Mattis.


2. Kehakiman
Departemen Kehakiman memiliki banyak pekerja penting. Di bawah rencana kontijensi shutdown, sekitar 95.000 dari hampir 115.000 staf departemen akan terus bekerja.

3. Bursa Keuangan
Komisi Sekuritas dan Bursa Pemantau Pasar mengklaim akan mendanai diri mereka sendiri dengan mengumpulkan biaya dari industri keuangan, namun anggarannya ditetapkan oleh Kongres. Di masa lalu, komisi itu tetap dapat melanjutkan operasinya ketika pemerintah mengalami shutdown.

4. Gedung Putih
Menurut Administrasi Trump, lebih dari 1.000 staf dari total 1.715 karyawan di Gedung Putih akan dibebastugaskan terkait dampak shutdown. Namun, Presiden Trump akan diberi dukungan yang cukup untuk melaksanakan tugas konstitusionalnya, termasuk staf yang dibutuhkan untuk sebuah perjalanan yang direncanakan ke Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss.

5. Taman Nasional
Jika pemerintah AS mengalami shutdown semestinya layanan Taman Nasional akan berhenti beroperasi karena pendanaannya juga dari pemerintah. Namun, Administrasi Trump berencana untuk tetap menjaga Taman Nasional tetap terbuka dengan mempekerjakan penjaga dan satpam.

6. Pajak
Otoritas Center for American Progress mengatakan Internal Revenue Service kehilangan 90 persen stafnya saat pemerintah AS shutdown pada tahun 2013. Untuk kejadian serupa kali ini, otoritas itu belum bisa menjelaskan dampaknya. 

7.Pengiriman PosPengiriman akan berlanjut seperti biasa karena US Postal Service tidak menerima pajak dollar AS untuk operasi sehari-hari.


8. PerjalananPelancong via pesawat dan kereta api di AS tidak merasakan dampak yang besar pada shutdown tahun 2013 karena petugas keamanan dan pengendali lalu lintas udara tetap di tempat kerja. Proses paspor juga berjalan meski ada beberapa penundaan.

9. Pengadilan
Kantor Administrasi Pengadilan AS mengatakan bahwa pengadilan federal, termasuk Mahkamah Agung, dapat terus beroperasi secara normal selama sekitar tiga minggu ke depan tanpa tambahan dana.

10. Kesehatan
Pada tahun 2013, program asuransi kesehatan Medicare untuk lansia sebagian besar tetap berlanjut tanpa gangguan. Namun, untuk kali ini belum jelas.

11. Keamanan Sosial
Pada tahun 2013, dana jaminan sosial dan cek untuk diabilitas tetap dikeluarkan tanpa ada perubahan tanggal pembayaran. Kantor lapangan tetap terbuka, namun menawarkan layanan terbatas. Ada penundaan dalam proses peninjauan untuk pemohon baru.

12. Pinjaman
Proses layanan gadai dan pinjaman lainnya tertunda ketika pemberi pinjaman tidak dapat mengakses layanan pemerintah seperti verifikasi pendapatan dan verifikasi jaminan sosial.

13. Veteran
Sebagian besar pegawai di Departemen Urusan Veteran (VA) tidak akan mengalami cuti panjang. Rumah sakit VA akan tetap terbuka dan para veteran akan terus terlayani. Namun, menurut departemen tersebut, bantuan pendampingan pendidikan dan banding kasus akan tertunda.

14. EnergiDepartemen Energi mengatakan pada hari Jumat bahwa karena sebagian besar alokasinya untuk beberapa tahun, karyawan harus melapor untuk bekerja seperti biasa selama shutdown sampai ada pemberitahuan selanjutnya.

Sebelumnya Presiden AS Donald Trump men-tweet ketidaksenangannya karena gagal mendapatkan dukungan senat dari kubu Demokrat untuk perpanjangan pendanaan pemerintah federal.






Credit  sindonews.com

Waspadai Rusia, Denmark akan Perkuat Militer

Perdana Menteri Denmark Lars Lokke Rasmussen.

CB, RIGA -- Perdana Menteri Denmark Lars Lokke Rasmussen berharap dapat menggalang dukungan di parlemen untuk memuluskan peningkatan anggaran alat utama sistem persenjataan (alutsista) mulai bulan depan. Rasmussen mengakui, belakangan ini dominasi militer Rusia di Eropa utara dan timur cukup mencemaskan sehingga Denmark dinilainya mesti waspada.

Sejak Rusia mencaplok Krimea dari Ukraina pada 2014, NATO terus bersiaga di sepanjang daerah Baltik. Denmark, misalnya, sebagai salah satu anggota NATO ikut menerjunkan 200 tentaranya ke dalam misi untuk membendung dominasi Rusia di Estonia.

"Gerak-gerik Rusia telah menimbulkan situasi keamanan yang serba tidak stabil dan sukar diprediksi, khususnya di daerah sekitar Laut Baltik," kata Lars Lokke Rasmussen dalam jumpa pers di Riga, ibu kota Latvia, Selasa (16/1).
Dalam kesempatan ini, PM Denmark itu didampingi PM Latvia Maris Kucinskis. Sebelum peristiwa Krimea, hubungan Denmark dengan Rusia cukup hangat. Malah, pada 2010 dirinya menerima Presiden Rusia Vladimir Putin di Kopenhagen.

"Tapi, sekarang dengan adanya agresi Rusia dan kejadian di Krimea, kita mestinya realistis, berinvestasi lebih banyak di bidang pertahanan," kata dia.

Rasmussen berharap akan ada peningkatan anggaran alutsista Denmark hingga 20 persen. Untuk itu, dia mengakui mesti berupaya mendapatkan dukungan dari parlemen. Apalagi, partainya berposisi minoritas di dewan perwakilan rakyat Denmark.

Hubungan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dengan Rusia memburuk sejak Putin melancarkan serangan atas Krimea. Pada 2016, Rusia memindahkan rudal nuklirnya Iskander-M, ke Kaliningrad, daerah terkepung milik Rusia di dekat Laut Baltik. Di sana pula Rusia menempatkan sistem pertahanan udara antirudal.

Pada April tahun lalu, Denmark menuding Rusia telah meretas data sistem kepegawaian sepanjang tahun 2015-2016. Sementara itu, Rusia menolak segala tuduhan NATO dan menganggap koalisi yang berpusat di Eropa barat itu terlalu mengada-ada.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Dikecam, Trump Sebut Negara Asal Imigran 'Lubang Kotoran'

Politisi AS mengecam pernyataan Presiden Donald Trump yang menyebut negara-negara asal imigran ilegal sebagai 'shithole countries' atau 'lubang kotoran'. (Reuters)

Jakarta, CB -- Beberapa politisi dari kedua partai Amerika Serikat mengecam Presiden Donald Trump. Hal ini lantaran Trump menyebut negara-negara asal imigran ilegal sebagai 'shithole countries' atau 'negara-negara lubang kotoran'.

Ungkapan itu dilontarkan Trump dalam pembahasan reformasi imigrasi dengan para politisi di Ruang Oval, Gedung Putih.

"Mengapa kita ingin agar orang-orang dari negara-negara 'lubang kotoran' datang ke mari?" kata sebuah sumber dalam pertemuan seperti dilaporkan CNN, Jumat (12/1).

Laporan itu pertama kali diungkapkan The Washington Post, Kamis sore, mengutip dua orang yang ikut dalam pertemuan tertutup tersebut.


Seperti dilansir Washington Post, Trump menyarankan Amerika Serikat seharusnya memasukkan warga dari negara-negara seperti Norwegia, yang Perdana Menterinya baru saja dia temui, Rabu (10/1).

Menurut pejabat Gedung Putih, Trump juga akan mengizinkan warga dari negara-negara Asia. Hal ini lantaran, Trump merasa warga Asia dapat membantu ekonomi Amerika.

Saat disebut soal Haiti, Trump menyatakan negeri itu tidak perlu diikutkan dalam kesepakatan apapun. "Kenapa kita perlu lebih banyak orang Haiti," kata Trump seperti dilaporkan Washington Post. "Keluarkan mereka."

"Komentar tidak baik, memecah belah, elitis, dan terbang menjauh dari nilai-nilai bangsa kita," kata anggota DPR AS asal Partai Republik yang mewakili negara bagian Utah, Mia Love.




"Perilaku ini tidak dapat diterima dari pemimpin bangsa kita," kata Love yang kedua orang tuanya berasal dari Haiti. Dia minta Trump minta maaf.

"Orang tua saya berasal dari salah satu negara itu, yang dengan bangga mengucapkan sumpah setia pada Amerika Serikat, dan bertanggung jawab sebagai warga negara," kata Love.

"Mereka tidak pernah mengambil apa pun dari pemerintah federal kita. Mereka bekerja keras, membayar pajak dan bangkit dari nol untuk merawat dan memberi kesempatan bagi anak-anak mereka. Itulah impian Amerika. Presiden harus minta maaf baik kepada rakyat Amerika maupun negara-negara yang dia fitnah dengan jahat," kata Love.

Jim McGovern, anggota DPR asal Partai Demokrat yang mewakili negara bagian Massachusetts pun berkomentar lewat akun Twitter-nya. "Presiden Amerika rasis dan ini buktinya. Retorika kebencian dia tak punya tempat di Gedung Putih. Semua anggota Partai Republik harus mengecam pernyataannya sekarang."

Saat ditanya tentang berita yang dilansir The Washington Post, juru bicara Gedung Putih, Raj Shah tidak membantah.

Seseorang yang hadir dalam pertemuan memberitahu CNN bahwa pernyataan itu terlontar saat Senator Dick Durbin, asal Partai Demokrat dari Illinois sedang mendaftar negara-negara yang akan tercakup dalam Status Perlindungan Sementara.

Sejumlah negara yang dibahas antara lain Haiti, El Salvador dan sejumlah negara Afrika.

Negara Afrika Panggil Dubes AS soal 'Lubang Kotoran' Trump

Sejumlah negara Afrika memanggil duta besar Amerika Serikat di negaranya sebagai protes atas pernyataan Presiden Donald Trump soal negara 'lubang kotoran'. (AFP PHOTO / NICHOLAS KAMM)

Jakarta, CB -- Sejumlah negara Afrika memanggil duta besar Amerika Serikat di negaranya sebagai protes atas pernyataan Presiden Donald Trump yang menyebut negara-negara asal imigran ilegal sebagai "shithole countries" atau kurang lebih berarti "negara-negara lubang kotoran".

Wakil Menteri Luar Negeri AS, Steven Goldstein, mengatakan pemerintah Ghana, Afrika Selatan, Haiti, Bostwana, dan Senegal telah memanggil Dubes AS di negara mereka terkait hal tersebut.

Staf Departemen Hubungan Internasional dan Kerja Sama Afrika Selatan telah mengungkapkan keprihatinan pemerintah terkait pernyataan vulgar Trump soal imigrasi yang turut menyebut sejumlah negara.

Berdasarkan pernyataan Kemlu Afrika Selatan, delegasinya menekankan bahwa diaspora warga Afrika memiliki kontribusi besar di Amerika Serikat. Kementerian itu juga menyebut bahwa respons internasional yang banyak mengecam komentar Trump itu menunjukan "penegasan kesatuan dan martabat rakyat serta diaspora Afrika."


Goldstein memperkirakan masih akan ada banyak negara lainnya yang akan memanggil perwakilan tertinggi AS guna mengklarifikasi pernyataan orang nomor satu di Negeri Paman Sam tersebut.

Diberitakan CNN, pernyataan tidak bermoral Trump itu dilontarkannya pada Kamis (11/1) di tengah diskusi kebijakan imigrasi bersama pejabat lainnya di Gedung Putih. Trump, menurut seorang sumber, menyebut negara-negara Afrika yang selama ini menjadi salah satu asal para imigran di AS sebagai "negara lubang kotoran".

Pernyataan itu lantas memicu kecaman keras dari publik AS, termasuk para politikus, hingga masyarakat internasional.

Pada (12/1), Trump membantah telah menggunakan kata-kata yang dimaksud. Dia secara spesifik juga menampik bahwa telah menghina negara Haiti dengan mengatakan bahwa "saya bukan orang rasis."

Goldstein mengatakan Kemlu AS telah menginstruksikan para diplomatnya untuk tidak menafsirkan atau melunakkan ucapan sang Presiden itu. Sebaliknya, dia memaparkan para diplomat AS didorong untuk mendengarkan kelihan dan kekhawatiran negara-negara tersebut terkait pernyataan Trump.

"Presiden memiliki hak untuk membuat ucapan apapun yang dia inginkan dan kami menghormati Presiden. Namun para diplomat telah diinstruksikan untuk menegaskan kembali bahwa AS tetap berkomitmen untuk menjalin hubungan dengan negara-negara tersebut dan sangat peduli terhadap rakyat mereka," kata Goldstein.

"Mereka [para diplomat AS] herus bekerja ekstra keras untuk bisa mengirim pesan itu sekarang. Itu bagian dari tanggung jawab mereka. Hal ini tidak mengubah apa yang seharusnya mereka lakukan," lanjut Goldstein.


Credit  cnnindonesia.com

Kecam Trump, Uni Afrika Ingatkan soal Sejarah Perbudakan AS

 

Disebut sebagai negara 'lubang kotoran', Persatuan negara-negara Afrika yang tergabung dalam Uni Afrika mengingatkan Presiden Donald Trump atas sejarah kelam perbudakan di Amerika Serikat. (REUTERS/Carlos Barria)

Jakarta, CB -- Pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut negara-negara Afrika adalah negara-negara 'lubang kotoran' karena mendatangkan imigran ilegal, menuai kecaman keras dari berbagai kalangan, termasuk dari Uni Afrika.

Persatuan negara-negara Afrika yang tergabung dalam Uni Afrika mengingatkan Trump atas sejarah kelam perbudakan di Amerika Serikat.

"Mengingat realitas sejarah soal berapa banyak warga Afrika tiba di Amerika Serikat sebagai budak, pernyataan (Trump) tidak dapat diterima," kata juru bicara Uni Afrika, Ebba Kalondo, seperti dilansir The Independent, Jumat (12/1).

"Ini khususnya mengejutkan lantaran Amerika Serikat masih menjadi contoh global soal bagaimana imigrasi melahirkan sebuah negara yang dibangun dengan dasar nilai-nilai kuat soal keberagaman dan kesempatan," kata Kalondo menambahkan.

"Saya meyakini pernyataan seperti itu melukai nilai-nilai global soal keberagaman, hak-hak asasi manusia dan pemahaman yang resiprokal," kata dia.


Negara-negara di Afrika berada di posisi yang rumit setelah pernyataan Trump. Sebagai penerima bantuan AS, beberapa di antaranya enggan mengkritik Trump. Apalagi di saat AS berencana mengurangi dana bantuan asing.

"Kecuali disebutkan secara khusus soal Sudan Selatan, kami tidak mau berkomentar," kata juru bicara pemerintah Sudan Selatan, Ateny Wek Ateny.

Adapun Kongres Nasional Afrika, menyebut pernyataan Trump sangat ofensif. Pemimpin oposisi Afrika Selatan Mmusi Maimane menyebut komentar Trump, 'menjijikkan... kebencian terhadap akar Obama menyebar ke seluruh benua," kata Maimane.

Outlet media Afrika tidak malu-malu mengecam Trump. "Itu adalah definisi rasisme yang sempurna," kata pengusaha Kenya Wangui Muraguri di Nairobi.


Beberapa orang langsung menggunakan bahasa vulgar Trump dalam berbagai kalimat sebagai olok-olok. "Selamat pagi dari negara 'lubang kotoran' terindah di dunia!" sapa penyiar radio Afrika Selatan.

Lewat akun Twitternya Trump membantah telah menyebut negara tertentu sebagai 'lubang kotoran'.

"Bahasa yang digunakan di pertemuan DACA (program untuk melindungi imigran ilegal yang datang ke AS saat masih anak-anak) memang keras, tapi ini bukan bahasa yang digunakan," cuit Trump.

Menurut kabar yang dilansir CNN, juru bicara Gedung Putih Raj Shah tidak membantah pernyataan 'lubang kotoran' Kamis sore.  Dia hanya menyatakan bahwa Trump berupaya "mencari solusi permanen untuk membuat negara kita lebih kuat, dengan menyambut mereka yang dapat berkontribusi lebih banyak bagi masyarakat kita, menumbukan perekonomian kita dan berasimililasi dengan negara kita yang kaya."

Ungkapan 'shithole' atau 'lubang kotoran' itu dilontarkan Trump dalam pembahasan reformasi imigrasi dengan para politisi di Ruang Oval, Gedung Putih.

"Mengapa kita ingin agar orang-orang dari negara-negara 'lubang kotoran' datang ke mari?" kata sebuah sumber dalam pertemuan seperti dilaporkan CNN, Jumat (12/1).

Laporan itu pertama kali diungkapkan The Washington Post, Kamis sore, mengutip dua orang yang ikut dalam pertemuan tertutup tersebut.

Seseorang yang hadir dalam pertemuan memberitahu CNN bahwa pernyataan itu terlontar saat Senator Dick Durbin, asal Partai Demokrat dari Illinois sedang mendaftar negara-negara yang akan tercakup dalam Status Perlindungan Sementara. Sejumlah negara yang dibahas antara lain Haiti, El Salvador dan sejumlah negara Afrika.



Credit  cnnindonesia.com

Tabrakan Pesawat-Tanker Picu Kecelakaan Nuklir di Spanyol

Pesawat pengebom AS B-52.

CB,  PALOMARES -- Pada 17 Januari 1966, sebuah pesawat pengebom AS B-52 bertabrakan dengan sebuah kapal tanker KC-135 di atas pantai Mediterania Spanyol. Kecelakaan ini membuat tiga bom hidrogen seberat 70 kilogram jatuh di dekat kota Palomares dan satu bom lainnya jatuh ke laut.

Dilansir di History, pesawat itu tengah dalam perjalanan untuk kembali ke markas di North Carolina setelah menjalani misi peringatan udara rutin di sepanjang rute selatan Komando Udara Strategis. B-52 kemudian memutuskan mengisi bahan bakar terlebih dahulu di kapal tanker KC-135.

Namun nahas, pesawat hilang kendali dan menabrak badan kapal tanker. Kapal KC-135 meledak dan empat kru kapal tewas. Sementara tujuh orang yang berada di dalam pesawat B-52 berhasil selamat setelah terjun dengan parasut ke tempat yang aman.

Tidak satu pun dari bom-bom hidrogen yang jatuh dari pesawat itu yang meledak. Namun dua bahan peledak yang jatuh telah membentuk kawah akibat benturan dengan tanah dan mulai menyebarkan plutonium radioaktif di Palomares.

Bom ketiga jatuh di dasar palung yang kering dan ditemukan masih relatif utuh. Sementara bom keempat jatuh ke laut di lokasi yang tidak diketahui.

Palomares, wilayah terpencil tempat tinggal banyak nelayan dan petani, segera dipenuhi oleh hampir 2.000 personel militer AS dan penjaga sipil Spanyol. Mereka bergegas membersihkan puing-puing bom dan mendekontaminasi daerah tersebut.

Militer AS juga melakukan tindakan pencegahan untuk mencegah paparan berlebih terhadap radiasi. Sekitar 1.400 ton tanah dan vegetasi radioaktif dikirim ke AS untuk dibuang.

Sementara di laut, 33 kapal Angkatan Laut AS terlibat dalam pencarian bom hidrogen yang hilang. Dengan menggunakan komputer IBM, para ahli mencoba menghitung di mana bom tersebut mungkin mendarat.

Kesaksian dari seorang nelayan Spanyol membawa para penyelidik ke sebuah area seluas satu mil. Pada 15 Maret, sebuah kapal selam berhasil melihat bom tersebut. Pada 7 April, bom ditemukan dalam keadaan rusak tetapi tetap utuh.

Studi tentang dampak kecelakaan nuklir terhadap masyarakat Palomares hanya dilakukan terbatas. Namun AS akhirnya menerima sekitar 500 klaim penduduk yang kesehatannya terkena dampak buruk.

Karena kecelakaan itu terjadi di negara asing, beritanya mendapat publisitas yang jauh lebih banyak daripada puluhan kecelakaan serupa yang terjadi di perbatasan AS.

Sebagai tindakan pengamanan, pihak berwenang AS tidak mengumumkan adanya kecelakaan senjata nuklir di negara mereka. Beberapa warga Amerika mungkin tidak sadar telah terkena radiasi yang diakibatkan kecelakaan semacam ini.

Sebagai alat utama untuk mempertahankan kekuatan selama Perang Dingin, pesawat pengebom AS yang sarat dengan senjata nuklir telah mengelilingi bumi tanpa henti selama beberapa dekade. Dalam operasi militer sebesar ini, tidak dapat dipungkiri kecelakaan nuklir akan terjadi.

Pentagon mengakui lebih dari tiga lusin kecelakaan yang melibatkan pesawat pengebom telah terjadi, yaitu jatuh atau terbakar di landasan pacu. Kecelakaan tersebut mengakibatkan kontaminasi nuklir dari bom yang rusak atau hancur, dan hilangnya senjata nuklir.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID