Parlemen Eropa: Tak Ada yang Mengakui Katalunya Merdeka

Presiden Katalunya Carles Puigdemont bertepuktangan usai voting pendeklarasian kemerdekaan Katalunya.

CB, BARCELONA -- Presiden Parlemen Eropa Antonio Tajani mengatakan tidak ada yang akan mengeakui Katalunya sebagai negara merdeka. Menurutnya, referendum kemerdekaan Katalunya ilegal dan hukum negara harus dipulihkan.

"Posisi Eropa sangat jelas, tidak ada yang akan mengakui Katalunya sebagai negara merdeka. Referendum itu ilegal", katanya, seperti dikutip The Washington Post, Ahad (29/10).

Dia juga menentang mediasi Uni Eropa, dengan mengatakan krisis tersebut merupakan masalah internal Spanyol. Sementara pemimpin separatis Katalunya pada Sabtu (28/10) meminta warga Katalan secara damai menentang pengambilalihan Spanyol.

Berbicara kepada wartawan usai menghadiri sebuah forum yang membahas masa depan Eropa di Vatikan pada Sabtu (28/10), Tajani mengatakan keputusan Spanyol mengadakan pemilihan baru di Katalunya setelah deklarasi kemerdekaan sepihak di kawasan itu adalah hal yang tepat untuk dilakukan.

Tajani mengatakan pemilihan itu akan memungkinkan warga Katalan memutuskan jenis pemerintahan apa yang mereka inginkan. "Semua harus terjadi sesuai dengan Konstitusi Spanyol," ujarnya.

Tajani menambahkan Eropa berharap dialog dapat membantu menyelesaikan situasi sulit tersebut.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Turki tak Akui Kemerdekaan Katalunya

Sebuah buku berisi Konstitusi Spanyol ditinggalkan anggota oposisi parlemen lokal Katalunya yang menolak pemisahan diri dari Spanyol.

CB, ANKARA -- Menteri Uni Eropa Turki Omer Celik menilai deklarasi kemerdekaan Katalunya dari Spanyol adalah sesuatu yang keliru. Ia menyatakan Turki akan tetap mendukung integritas teritorial Spanyol. 

"Kami tidak menemukan sahnya deklarasi kemerdekaan Katalunya. Turki akan terus mendukung integritas teritorial, konstitusi, dan kesatuan politik Spanyol," kata Celik, dikutip laman Anadolu Agency, Sabtu (28/10).

Ia menilai, apa yang dilakukan Katalunya telah menciptakan kesulitan dalam sistem yang berjalan baik. "Hal ini dapat menyebabkan krisis serius bagi masa depan Eropa dan harus ditangani dengan hati-hati," ujarnya.

Dalam sebuah pernyataan tertulis yang dirilis Jumat (27/10), tak lama setelah parlemen Katalunya mendeklarasikan kemerdekaan, Kementerian Luar Negeri Turki menyatakan deklarasi tersebut bukan langkah tepat.

"Kami menghormati integritas teritorial dan konstitusi Spanyol dan kehendak rakyatnya," kata Kementerian Luar Negeri Turki dengan menekankan deklarasi kemerdekaan Katalunya tak sejalan dengan konstitusi dan undang-undangSpanyol.

Pascadeklarasi kemerdekaan dikumandangkan Katalunya, pemerintah pusat Spanyol segera mengaktifkan pasal 155 Konstitusi Spanyol. Dengan aktifnya pasal tersebut, Madrid memiliki wewenang  mengambil alih dan mengontrol langsung pemerintahan otonom Katalunya.

Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy juga telah memecat Presiden Katalunya Carles Puigdemont beserta wakil dan semua menteri regionalnya. Ia mengatakan pemilihan akan digelar pada 21 Desember untuk menyusun kembali pemerintahan di sana. Untuk sementara ini, Katalunya dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri Spanyol Soraya Saenz de Santamaria. 

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Friksi kian hebat, Spanyol dalam bahaya

Sebuah unjuk rasa pro-persatuan yang diadakan oleh organisasi Catalan Civil Society berjalan menuju jalan-jalan Barcelona, Spanyol, Minggu (8/10/2017). (REUTERS/Rafael Marchante )

Jakarta (CB) - Spanyol terjerembab dalam krisis besar ketika Jumat kemarin pemerintah pusat di Madrid mengambilalih kekuasaan dari Catalonia yang berusaha memerdekakan diri. Ini adalah krisis paling dalam menyangkut otonomi Catalonia sejak kediktatoran brutal Francisco Franco puluhan tahun silam.

Setelah DPRD Catalonia mendeklarasikan "Republik" Catalan, Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy bergerak cepat melucuti pemerintah dan parlemen Catalonia. Dia menyatakan Pemilu 21 Desember akan menggantikan mereka.

Dalam krisis yang mendapatkan perhatian penuh Eropa yang sangat khawatir ini, Rajoy memecat pemimpin prokemerdekaan Carles Puigdemont dan seluruh anggota kabinetnya, selain juga direktur jenderal polisi daerah, serta utusan Catalan untuk Madrid dan Brussels, untuk menangkal apa yang disebut "meluasnya pembangkangan."

Para anggota parlemen propemisahan diri menang suara 70 melawan 10 dalam parlemen daerah total beranggotakan 135 orang, Jumat, untuk memproklamasikan Catalonia sebagai "republik dalam bentuk negara merdeka dan berdaulat."

Mereka mendapatkan mandat dari hasil suara "Ya" untuk referendum kemerdekaan 1 Oktober yang dicap pemerintah pusat sebagai ilegal. Jumlah suara "Ya" ini lebih dari separuh jumlah anggota parlemen.

Para pengamat memperkirakan keadaan bahaya dalam beberapa hari ke depan setelah para pejabat dan PNS Catalan kemungkinan akan mengabaikan perintah dari wakil pemerintah yang dikirimkan pemerintah pusat.

"Ketegangan sepertinya akan naik drastis dalam beberapa hari ke depan," kata Teneo Intelligence, sebuah kelompok penganalisis risiko, seperti dikutip AFP. "Para pengunjukrasa akan berusaha mencegah polisi mengusir para menteri Catalan dari kantor mereka. Ini meningkatkan risiko terjadinya bentrok kekerasan."

Credit  antaranews.com

Presiden Catalonia yang dipecat serukan oposisi kepada Madrid

Demonstran pro-kemerdekaan Catalonia dari Spanyol (Reuters)

... Madrid memecat pemerintah Catalonia...

Madrid (CB) - Presiden Katalan yang dipecat, Carles Puigdemont, Sabtu, menyerukan "oposisi demokratis" atas aksi pengambilalihan Madrid pada wilayah tersebut menyusul deklarasi kemerdekaannya.

"Sangat jelas bahwa bentuk terbaik untuk mempertahankan keberhasilan yang dicapai sampai sekarang adalah oposisi demokratis terhadap pasal 155," kata Puigdemont, dalam pernyataan singkat.

Spanyol jatuh ke dalam kemelut pada 1 Oktober ketika Catalonia, wilayah otonom bagian di wilayah timur laut, yang menyumbangkan sekitar 20 persen dari produk domestik bruto Spanyol, mengadakan referendum kemerdekaan, meskipun pengadilan telah menyatakan bahwa penyelenggaraan tersebut melanggar hukum.

Catalonia menyatakan kemenangan meski tingkat partisipasinya hanya 43 persen.

Gejolak politik di Spanyol meningkat pada Jumat (27/10) setelah pemerintah Madrid menolak presiden dan parlemen Catalonia beberapa jam setelah wilayah tersebut mengumumkan kemerdekaan.

Spanyol kemudian memecat kepala kepolisian daerah Catalonia, Josep Lluis Trapero, sebagai bagian dari tindakan pemerintah di Madrid, yang menguasai daerah mandiri tersebut, untuk menghentikan dorongan terhadap terwujudnya kemerdekaan.

Madrid memecat pemerintah Catalonia, dengan mengambil alih jalannya pemerintahan dan menyebut akan melakukan pemilihan baru setelah parlemen wilayah tersebut mengumumkan kemerdekaannya.

Terdapat keraguan tentang bagaimana Mossos d'Esquadra, sebutan untuk kepolisian daerah Catalonia, akan menanggapi jika diperintahkan untuk mengusir pemimpin Carles Puigdemont dan pemerintahannya yang telah dipecat.

Dalam upaya meredakan ketegangan, kepolisian daerah tersebut mendesak anggotanya untuk bersikap netral dan tidak memihak.

Trapero menjadi pahlawan bagi kelompok pro kemerdekaan setelah pasukannya mengambil sikap yang lebih lembut daripada kepolisian nasional dalam menegakkan sebuah larangan pemerintah untuk melakukan referendum kemerdekaan pada 1 Oktober.

Pasukannya terbelah oleh ketidakpercayaan di antara mereka untuk mendukung dan melawan kemerdekaan, terpecah dari pasukan polisi nasional Spanyol, kata Mossos dan petugas kepolisian nasional.

"Mengingat bahwa ada kemungkinan akan meningkatnya pertemuan dan unjuk rasa warga di seluruh wilayah dan terdapat sejumlah orang yang memiliki pemikiran berbeda, kita harus ingat itu adalah tanggung jawab kita untuk menjamin keamanan semua pihak dan membantu agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan," menurut catatan tersebut.

Pemecatan Trapero ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Spanyol, Juan Ignacio Zoido.

Pengadilan Tinggi Spanyol pada pekan lalu melarang Trapero untuk pergi meninggalkan Spanyol dan menyita paspornya sebagai bagian dari penyelidikan atas dugaan penghasutan, meski tidak memerintahkan untuk penangkapannya.

Jaksa mengatakan bahwa yang bersangkutan gagal memberi perintah untuk menyelamatkan anggota polisi nasional yang terjebak di dalam gedung di Barcelona, selama terjadi aksi unjuk rasa pro-kemerdekaan pada bulan lalu.

Credit  antaranews.com

Ambil Alih Kekuasaan, Spanyol Pecat Kepala Polisi Catalonia

Ilustrasi polisi Spanyol. (Reuters/Ivan Alvarado)

Jakarta, CB -- Spanyol memecat kepala polisi regional Catalonia, Jose Lluis Trapero, sementara pemerintah di Madrid mengambil alih kendali atas wilayah otonom tersebut untuk menghentikan upaya kemerdekaan.

Madrid telah membubarkan pemerintahan Catalan, mengambil alih kekuasaan dan memutuskan untuk menggelar pemilihan umum sela setelah parlemen daerah tersebut mendeklarasikan kemerdekaan.

Selama ini ada keraguan soal bagaimana Mossos d'Esquadra, begitu polisi Catalan disebut, akan merespons jika diperintahkan untuk menindak Presiden Carles Puigdemont dan pemerintahannya.

Dalam rangka meredakan ketegangan, polisi regional mengimbah anggotanya untuk bertindak netral dan tidak berpihak, menurut memo internal yang dikutip Reuters pada Sabtu (28/10).

Trapero menjadi pahlawan bagi pihak pro-kemerdekaan setelah pasukannya mengambil sikap lebih lembut dibandingkan kepolisian nasional yang menggunakan kekerasan saat melarang referendum kemerdekaan pada 1 Oktober lalu.

Pasukan polisi terpecah oleh rasa tidak percaya antara mereka yang mendukung dan menentang kemerdekaan dan terkucil dari kepolisian nasional, kata Mossos dan polisi nasional kepada Reuters.


"Mengingat kemungkinan bakal ada peningkatan perkumpulan warga di semua wilayah dan ada orang-orang yang mempunyai pemikiran berbeda, kita harus mengingat bahwa tanggung jawab kita untuk menjamin keamanan semua pihak dan membantu menghindari insiden," bunyi memo tersebut.

Pemecatan Trapero ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Spanyol Juan Ignacio Zoido.

Mahkamah Agung Spanyol pekan lalu melarang Trapero meninggalkan Spanyol dan menyita paspornya dalam investigasi terkait penghasutan masyarakat, meski tidak melakukan penahanan.

Jaksa menyatakan ia tidak memerintahkan pertintah untuk menyelamatkan polisi nasional yang terjebak di dalam sebuah bangunan dalam protes pro-kemerdekaan bulan lalu.



Credit  cnnindonesia.com

UNESCO bersama Kang Cecep buka klub pencak silat di Paris

Logo UNESCO (Wikimedia Commons)

London (CB) - Kantor Delegasi Tetap RI untuk UNESCO mengadakan acara Pembukaan Klub Pencak Silat UNESCO yang dihadiri beberapa Dubes negara sahabat, anggota delegasi tetap pada UNESCO, serta komunitas pencak silat di Paris dan sekitarnya diadakan di Kantor Delegasi UNESCO Paris.

Duta Besar/Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO, T. A. Fauzi Soelaiman kepada Antara London, Senin menyampaikan kekhasan Pencak Silat yang mencakup seni bela diri, musik, dan tarian yang berasal dari Indonesia. Saat ini pencak silat sudah masuk dalam Daftar Warisan Budaya Tak Benda Nasional di beberapa provinsi di Indonesia, dan kini tengah diajukan untuk masuk dalam Daftar Warisan Budaya Tak Benda di UNESCO, ujarnya.

Hasil nominasi Pencak Silat di UNESCO ini diharapkan dapat diumumkan pada Sidang Komite Intangible Cultural Heritage UNESCO di akhir tahun 2019 mendatang. Pada acara ini, Indonesia menampilkan demo pencak silat oleh anggota klub Pencak Silat KBRI Paris dan KWRI UNESCO di Paris beranggotakan diaspora Indonesia, serta anggota klub Pencak Silat Prancis.

Peserta demo terdiri dari laki-laki dan perempuan, baik dari anak-anak, maupun dewasa. Demo menampilkan juga atraksi khusus dari salah satu maestro Pencak Silat Indonesia, Cecep Arif Rahman yang populer dengan sebutan Kang Cecep yang didatangkan langsung dari Indonesia khusus untuk acara ini.

Kang Cecep sudah dua kali mendapat kehormatan tampil dalam film laga produksi Hollywood, yaitu "The Raid 2" dan "Star Wars: The Force Awakens". Cuplikan film The Raid 2 diputar sebelum acara dimulai untuk menarik perhatian pengunjung.

Klub Pencak Silat di UNESCO terbuka bagi peminat dari berbagai kalangan yang ada di Prancis, dimana pelatihan rutin dilaksanakan setiap hari Sabtu di gedung UNESCO. Pelatihan pertama pada akhir pekan dilakukan langsung oleh Kang Cecep kepada lebih dari 20 peserta. Beberapa teknik baru diperkenalkan kepada peserta untuk dapat dipelajari dan diterapkan. Para peserta terlihat sangat senang mempelajari teknik baru langsung dari salah satu master pencak silat di Indonesia. Pelatihan pertama dibuka Duta Besar/Wakil Delegasi Tetap Indonesia untuk UNESCO, T. A. Fauzi Soelaiman.

Selain pelatihan pencak silat ini, bersama guru klub pencak silat di Prancis juga diadakan diskusi pengembangan pencak silat dengan mengadakan pertandingan dan festival pencak silat dengan peserta dari Prancis dan Eropa. Diharapkan akan dibuat film dokumentasi mengenai pencak silat di Indonesia untuk lebih memperkenalkan pencak silat kepada dunia.

Pada acara pembukaan dan pelatihan ini, diadakan promosi kuliner Indonesia dengan menampilkan beberapa makanan khas Indonesia yang disajikan kepada pengunjung dan peserta pelatihan, yang dalam waktu singkat habis dilahap pengunjung dan peserta.

Credit  antaranews.com

Bahrain ingin keluarkan Qatar dari GCC

Peta sejumlah negara kawasan Jazirah Arab. (Repro: World Atlas)

Kairo (CB) - Bahrain tidak akan menghadiri KTT Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) jika Qatar tidak mengubah pendiriannya dan menyatakan langkah yang tepat dilakukan GCC adalah membekukan keanggotaan Qatar, kata Menteri Luar Negeri Bahrain Khalid bin Ahmed Al Khalifa via Twitter seperti dikutip Reuters.

Dalam akun Twitternya, Khalid bin Ahmed Al Khalifa juga berkata, "Jika Qatar menganggap saatnya memainkan waktu sampai KTT GCC mendatang, maka mereka keliru. Jika situasi tetap tak berubah maka kami tidak akan menghadiri KTT."

Dia menambahkan "langkah yang tepat untuk melindungi GCC adalah membekukan keanggotaan Qatar di dewan ini. Jika tidak kita baik-baik saja dengan keluarnya mereka dari dewan ini."

Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab dan Mesir telah memutuskan hubungan diplomatik, transportasi dan perdagangan dengan Qatar.

Negara produsen utama gas alam cari ini dituduh oleh Saudi cs telah mendanai terorisme. Qatar membantah tudingan ini.

Credit  antaranews.com

Bahrain Minta Keanggotaan Qatar di GCC Dibekukan

Kota Doha, Qatar.

CB, MANAMA -- Bahrain menyatakan tidak akan menghadiri KTT Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), jika Qatar tak mengubah pendiriannya. Bahrain juga meminta GCC agar segera membekukan keanggotaan Qatar.

"Jika Qatar berpikir saat ini mereka hanya bermain dengan waktu dan menghindar sampai KTT GCC yang akan datang, maka itu salah. Jika situasinya tetap seperti ini, kami tidak akan menghadiri pertemuan puncak tersebut," ujar Menteri Luar Negeri Bahrain Khalid bin Ahmed Al Khalifa, di akun Twitter pribadinya, Ahad (29/10).

 

"Langkah yang tepat untuk melestarikan GCC adalah dengan membekukan keanggotaan Qatar di dewan tersebut. Jika tidak, kami setuju Qatar keluar dari dewan," tambah dia.

 

Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab (UEA), dan Mesir telah memutuskan hubungan diplomatik, transportasi, dan perdagangan dengan Qatar. Mereka menuduh Qatar telah membiayai terorisme, yang tentu saja telah dibantah oleh Doha. Qatar juga dianggap menjalin hubungan dengan Iran.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Negara-Negara Arab Tolak Tawaran Dialog Damai Qatar

Warga Qatar menikmati berjalan-jalan di pinggir laut di Doha.

CB,DOHA -- Emir Qatar Sheikh Tamin bin Hamad Al Thani mengaku siap untuk berdialog dengan empat negara Teluk Arab guna menyelesaikan krisis diplomatik yang telah berlangsung sejak Juni lalu. Kendati demikian, menurutnya, empat negara itu belum menunjukkan iktikad yang sama.

Hal tersebut disampaikan Al Thani setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah pertemuan Qatar dengan Arab Saudi, Bahrain, Mesir, dan Uni Emirat Arab. Tujuannya tak lain agar negara-negara tersebut terlibat dialog guna menyelesaikan krisis diplomatiknya.

"Presiden (Trump) menunjukkan bahwa dia berkomitmen untuk mengakhiri krisis ini," ungkap Al Thani, seperti dikutip laman Al Araby, Sabtu (28/10).

Emir Qatar pun segera menyatakan kesanggupan dan kesediaannya untuk menghadiri pertemuan yang digagas Trump tersebut. Al Thani menegaskan pula kepada Trump bahwa dia telah meminta diadakannya dialog sejak lama. "Seharusnya pertemuan (yang digagas Trump) ini segera berlangsung, tapi saya tidak mendapat respons dari negara lain," ujar Al Thani.

Hal ini membuat Al Thani berspekulasi bahwa empat negara Teluk Arab yang memblokade dan mengembargo negaranya memang berupaya merongrong kedaulatan Qatar. "Kita ingin kebebasan berbicara untuk wilayah ini. Tapi mereka berpikir bahwa ini adalah ancaman bagi mereka," ucapnya.

Salah satu penyebab perselisihan diplonatik Qatar dengan empat negara Teluk Arab adalah karena hubungan Doha dengan Iran. Namun Al Thani mengatakan bahwa Iran adalah tetangga Qatar.

"Ketika negara-negara itu (Arab Saudi dan lainnya), saudara kita, memblokir segalanya, obat-obatan, makanan, satu-satunya cara bagi kita untuk menyediakan makanan dan obat-obatan untuk rakyat kita adalah melalui Iran," ujar Al Thani.

Pada 5 Juni lalu, Arab Saudi, Mesir, Bahrain, dan Uni Emirat Arab memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar dan memblokade seluruh akses dari dan menuju negara tersebut. Hal itu dilakukan karena keempat negara menuduh Qatar menjadi pendukung dan penyokong kelompok ekstremis dan teroris di Teluk. Tuduhan tersebut segera dibantah oleh Doha.

Belakangan negara-negara Teluk mengajukan 13 tuntutan kepada Qatar. Tuntutan tersebut harus dipenuhi bila Qatar ingin terbebas dari blokade dan embargo. Namun Qatar telah menyatakan bahwa poin-poin dalam tuntutan tersebut tidak realistis dan mustahil dipenuhi.

Adapun tuntutan tersebut antara lain meminta Qatar memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran, menghentikan pendanaan terhadap kelompok teroris, dan menutup media penyiaran Aljazirah.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Trump Tawarkan Pertemuan untuk Mengakhiri Krisis Teluk

Donald Trump

CB, DOHA -- Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, mengatakan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menawarkan pertemuan di Camp David untuk mengakhiri krisis diplomatik Teluk.

Berbicara kepada program televisi AS 60 Minutes, penguasa Qatar tersebut mengatakan Trump berencana untuk membawa negara Teluk bersama-sama dalam upaya menengahi perselisihan tersebut.

"Benar, Trump menyarankan agar kami datang. Saya langsung memberitahunya, Presiden kita sangat siap, saya sudah meminta dialog sejak hari pertama," ujar Sheikh Tamim seperti dilaansir Aljazirah, Sabtu (28/10).

Ia mengatakan seharusnya pertemuan tersebut segera berlangsung, namun ia tidak ingin mengomentari terkait alasan belum terlaksananya pertemuan tersebut.

Trump sebelumnya mengatakan bahwa dia mendukung upaya mediasi Kuwait. Namun, jika hal itu tidak berhasil menyelesaikan krisis Teluk, Trump bersedia menjadi mediator.

Dalam wawancaranya, Emir Qatar juga mengatakan bahwa dia khawatir dengan kekacauan di Timur Tengah jika krisis diplomatik Teluk terus meningkat. "Saya takut jika terjadi sesuatu, setiap tindakan militer terjadi, wilayah ini akan kacau balau," kata Sheikh Tamim

Emir Qatar dan Presiden Trump sempat bertemu di sela-sela sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-72 di New York baru-baru ini. Berbicara kepada wartawan setelah pertemuan mereka pada 19 September, Trump menyebut Sheikh Tamim sebagai teman lama dan mengatakan bahwa ia yakin krisis Teluk akan segera diselesaikan dengan cepat.

Sementara itu, Sheikh Tamim mengatakan Doha dan Washington memiliki hubungan yang sangat kuat. Qatar adalah rumah bagi pangkalan militer AS terbesar di Timur Tengah. Dia juga percaya campur tangan Trump akan banyak membantu dalam menyelesaikan perselisihan tersebut.

Arab Saudi, UEA, Mesir dan Bahrain memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar pada 5 Juni lalu dan memberlakukan embargo darat, laut dan udara. Mereka menuduh Qatar mendukung terorisme.

Doha membantah keras tuduhan tersebut dan telah berulang kali meminta dialog tanpa syarat yang didasarkan pada rasa saling menghormati kedaulatan.

Credit  republika.co.id

Emir Qatar Peringatkan Teluk Arab akan Kacau Jika ada Konfrontasi Militer

Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani

CB,DOHA -- Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani memperingatkan bahaya bila terjadi konfrontasi militer di Teluk Arab. Konfrontasi militer bisa terjadi akibat perselisihan diplomatik yang sedang berlangsung antara Qatar dengan empat negara Arab lainnya yang bisa membawa wilayah Teluk Arab ke dalam kekacauan.

Sheikh Tamimmengatakan bahwa Presiden AS Donald Trump telah menawarkan untuk menjadi tuan rumah pertemuan antara Qatar dan lawan-lawannya yaitu Bahrain, Mesir, ArabSaudi dan Uni Emirat Arab (UEA). Pertemuan itu diupayakan untuk mengakhirikrisis antara sekutu AS tersebut.

Berbicara kepada jaringan berita televisi CBS 60 Minutes, Sheikh Tamim mengatakan sejauh ini tidak ada tanggapan dari negara-negara yang memboikot. Seharusnya segera terjadi pertemuan ini, katanya, seperti dikutip the Washington Post, Ahad (29/10).

Dalam wawancara pada program televisi yang akan disiarkan pada Ahad (29/10) malam waktu setempat tersebut, Sheikh Tamim mengakui dugaan ancaman militer itu. "Saya takut jika terjadi sesuatu, jika ada tindakan militer yang terjadi, wilayah ini akan kacau balau," katanya.

Ancaman konfrontasi militer tersebut tampak pada awal setelah dimulainya pemboikotan pada 5 Juni. Media berbahasa Arab di negara-negara pemboikot menyarankan perlunya sebuah operasi Peninsula Shield, yang merupakan tentara militer dari Dewan Kerjasama Teluk. Namun pejabat pemerintah mengabaikan saran tersebut pada saat itu.

Saat bertemu dengan Trump di Washington pada September, Emir Kuwait Sheikh Sabah Al Ahmad Al Sabah mengatakan bahwa mediasi oleh Presiden AS akan membantu menghindari jenis kekerasan apapun. "Alhamdulillah, yang penting adalah kita telah menghentikan tindakan militer," kata Sheikh Sabah yang juga telah berusaha menengahi perselisihan tersebut.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Rusia Uji Coba Rudal Nuklir, Warga Mengira Invasi Alien

Rudal balistik antar benua topol milik Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin telah meluncurkan empat rudal tersebut selama latihan. Foto/Istimewa

MOSKOW - Presiden Rusia, Vladimir Putin, menembakkan rudal balistik antar benua dalam sebuah latihan militer. Namun, beberapa orang Rusia menduga itu adalah sebuah invasi alien.

Juru bicara kepresidenan Rusia mengatakan Putin meluncurkan empat rudal balistik sebagai bagian dari latihan militer. Rusia tengah menguji koordinasi trias nuklinya; rudal berbasis darat, kapal selam dan penerbangan strategis.


Sebuah video yang dirilis oleh kementerian pertahanan Rusia menunjukkan sebuah peluncur mobile menembaki sebuah rudal Topol dari kosmodrom Plesetsk di barat laut Rusia pada Kamis malam. Rudal tersebut melintasi hampir seluruh negara untuk mencapai sasarannya di tempat uji coba di Kamchatka di timur jauh.

Sebuah kapal selam nuklir melepaskan sebuah rudal dari Laut Barents dekat Norwegia yang berdampak sama dalam latihan itu. Sementara itu, kapal selam lain di Laut Okhotsk di utara Jepang menbembakkan dua rudal ke wilayah lain di Rusia, mencapai target di wilayah Arkhangelsk.

Pesawat strategis termasuk pembom supersonik Tu-160 juga meluncurkan rudal jelajah ke sasaran di Rusia dan Kazakhstan.

"Ini pistol saya, Anda bisa menerimanya tapi hanya dari tangan saya yang dingin dan mati, itulah pesan yang ingin dikirim Putin ke Barat," kata analis pertahanan Ruslan Pukhov, yang mengutip kutipan Charlton Heston yang terkenal seperti dikutip dari Telegraph, Sabtu (28/10/2017).

Namun latihan militer tersebut malah memunculkan rumor yang bermacam-macam di masyarakat. Penduduk wilayah utara Rusia yang mengabadikan cahaya raksasa di langit lewat foto dan video pada Kamis malam mengatakan bahwa itu adalah ilusi optik, akhir dunia, atau invasi alien. Media dan pejabat lokal menghubungkan fenomena tersebut dengan peluncuran rudal, mungkin dalam interaksi dengan Cahaya Utara atau Aurora.

Unjuk kekuatan nuklir tersebut terjadi seminggu setelah Putin menyangkal bahwa Rusia telah melanggar sebuah perjanjian senjata nuklir 1987 dengan Amerika Serikat. Putin mengatakan bahwa pihaknya telah "menyingkirkan situasi" dengan pesaing Perang Dinginnya dengan mengembangkan rudal berbasis udara dan laut.

Rusia telah memodernisasi kekuatan nuklirnya saat AS menyebarkan perisai pertahanan rudal di Polandia dan Rumania. Pekan ini, surat kabar Kommersant melaporkan bahwa kementerian pertahanan merencanakan sebelum akhir tahun untuk menguji coba sebuah rudal balistik berbahan bakar cair yang dijuluki "Setan 2" oleh NATO. Rudal tersebut diduga akan mampu membawa 16 hulu ledak nuklir, cukup untuk menghancurkan sebuah negara Eropa, atau senjata hipersonik.

Rusia melepaskan rudal balistik lain dari kosmodrom Plesetsk saat latihan perang Zapad bersama dengan Belarus bulan lalu. Sebuah "tas kerja nuklir" dengan sistem peluncuran menyertai Putin kemanapun dia pergi. 

Credit  sindonews.com

Pengadilan AS Proses Dakwaan Pertama Terkait Intervensi Rusia

Juri federal AS menyetujui dakwaan pertama terkait ikut campur Rusia dalam pemilu AS yang dimenangkan Presiden Donald Trump. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Jakarta, CB -- Juri federal menyetujui dakwaan pertama dalam penyidikan dugaan intervensi Rusia dalam pemilihan umum Amerika Serikat 2016.

Dakwaan itu masih disegel atas perintah seorang hakim federal sehingga belum diketahui pasal apa yang digunakan maupun siapa terdakwa yang diincar dalam kasus ini, kata seorang sumber kepada Reuters, Sabtu (28/10). Hal itu baru bisa diungkap paling cepat Senin ini.

Persetujuan dakwaan oleh juri di Washington pertama kali dilaporkan oleh CNN, yang menyatakan bahwa terdakwanya sudah bisa ditahan pada Senin yang akan datang.

Sejumlah badan intelijen AS menyimpulkan bahwa Rusia ikut campur dalam pemilu untuk membantu Presiden Donald Trump mengalahkan kandidat dari Partai Demokrat, Hillary Clinton, melalui peretasan dan pengungkapan surat elektronik yang memalukan, serta penyebaran propaganda via media sosial untuk merugikan kampanyenya.

Konsul Khusus Robert Mueller, mantan Direktur Biro Investigasi Federal atau FBI, sedang menyelidiki apakah para pejabat kampanye Trump berkolusi dengan Rusia.

"Jika Konsul Khusus menyimpulkan penting dan pantas, Konsul Khusus diizinkan untuk mendakwa kejahatan federal yang muncul dari investigasi terkait masalah-masalah ini," kata Wakil Jaksa Agung Rod Rosenstein dalam surat penunjukkan Mueller, 17 Mei lalu.


Sejumlah sumber yang mengetahui investigasi ini menyatakan ia telah menggunakan otoritas luasnya untuk menginvestigasi hubungan antara para anak buah Trump dengan pemerintah-pemerintah asing, juga kemungkinan pencucian uang, pengabaian pajak dan kejahatan finansial lainnya.

Peter Carr, juru bicara Mueller, menolak untuk mengomentari perkembangan terbaru ini.

Trump, politikus Partai Republik yang terpilih sebagai presiden pada November lalu, telah menampik serangkaian dugaan kolusi tim kampanyenya dengan Rusia dan mengecam investigasi ini sebagai "pembunuhan karakter."

Kremlin pun, di sisi lain, telah menampik tudingan tersebut.


Tim konsul khusus telah melakukan sejumlah wawancara dengan mantan kepala staf Gedung Putih Reince Priebus, mantan juru bicara Sean Spicer dan pejabat serta mantan pejabat Gedung Putih lainnya.

Pada Juli, agen FBI menggeledah sebuah rumah di Virginia yang dimiliki mantan manajer kampanye Trump, Paul Manafort. Tim Mueller sementara itu menyelidiki transaksi finansial dan properti serta pekerjaan lama Manafort di sebuah partai politik pro-Rusia di Ukraina.

Mueller ditunjuk untuk memimpin investigasi ini sepekan setelah Trump memecat Direktur FBI James Comey yang tengah menyelidiki sejumlah kasus federal terkait kemungkinan kolusi dengan Rusia.




Credit  cnnindonesia.com

Menhan AS: Aksi Nuklir Korea Utara Tak Dapat Diterima

Menhan AS menilai perlu ada kerja sama militer baru dengan Korea Selatan terkait ancaman senjata nuklir dan rudal yang makin meningkat dari Korea Utara. (Reuters/Jonathan Ernst)

Jakarta, CB -- Menteri Pertahanan Amerika Serikat James Mattis mengungkapkan ancaman nuklir Korea Utara yang semakin meningkat menghasilkan kebutuhan baru terkait kolaborasi militer dan diplomatik antara Negara Paman Sam dengan Korea Selatan.

Dalam kunjungannya di Seoul, Korsel, pada Sabtu (28/10), Mattis melabeli ulah Korut yang menjalankan serangkaian uji coba nuklir di kawasan tersebut sebagai "perilaku pelanggar hukum.”

"Ancaman dari Korut sudah meningkat jauh dibanding terakhir kali saya ke sini tahun lalu. Korut telah meningkatkan ancaman pada tetangganya sendiri (Korsel) dan dunia melalui program rudal dan nuklirnya yang tidak sah dan perlu dilakukan," kata Mattis, dikutip dari CNN.



“Korea Utara telah mempercepat ancaman yang ia timbulkan kepada negara-negara tetangganya, juga dunia, melalui program rudal dan sejata nuklir yang tidak perlu,” kata Mattis. “AS tidak dapat menerima aksi nuklir Korea Utara,”

Sebelumnya, Kepala Pentagon ini mengunjungi zona demiliterisasi antara Korea Utara dan Selatan. Setelah itu, dia bertemu dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in di Istana Kepresidenan.

Pyongyang diketahui telah melakukan sejumlah uji coba senjata nuklir dan rudal mereka dalam beberapa bulan terakhir. Beberapa uji coba yang dilakukan Korut adalah menembakkan rudal balistik ke Jepang serta melakukan tes nuklir ke-6 kalinya pada bulan lalu.



Aksi itu mendorong Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberlakukan sanksi baru kepada Pyongyang. Namun, kerja sama dari China dianggap lebih dapat membantu tekanan ekonomi terhadap Korea Utara.

Terkait ancaman nuklir Korut, AS memilih mencoba menyelesaikan dengan cara diplomasi. Namun Presiden Donald Trump telah menegaskan komitmen AS membela sekutunya dan menyebut menegakkan pencegahan ‘amatlah sulit’.

"Jangan salah, serangan terhadap Amerika Serikat atau sekutunya akan dibalas. Setiap penggunaan senjata nuklir oleh Korea Utara akan disambut dengan respon militer yang besar, efektif dan luar biasa," kata Mattis.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Korea Selatan Song Young-moo menyebut aksi Korea Utara sebagai ‘provokasi sembrono.’



Untuk itu, Song dan Mattis membahas berbagai topik dalam pertemuan mereka, termasuk pencarian kemampuan militer baru dan kendali operasional pasukan militer Korea Selatan jika terjadi perang di kawasan itu.

Namun, Song dan Mattis mengaku tidak membahas peluang Amerika Serikat menggunakan kembali senjata nuklir taktis ke Korea Utara, sejak terakhir kali digunakan pada akhir Perang Dingin.

"Mengingat pertimbangan kepentingan nasional yang dipertaruhkan, kami percaya bahwa nuklir taktis tidak layak diterapkan ke Semenanjung Korea," kata Song ketika ditanya tentang masalah tersebut.

Di sisi lain, Mattis menekankan bahwa tujuan masyarakat internasional saat ini adalah menghapus seluruh senjata nuklir dari Semenanjung Korea.

Kunjungan Mattis dilakukan sebelum Trump datang ke kawasan tersebut pada pekan depan. Trump dijadwalkan akan mengunjungi Seoul dan sejumlah kota lain di Asia pada November.



Credit  cnnindonesia.com

Presiden Taiwan Mendarat di Hawaii, Meski Diprotes Masuk AS

Presiden Taiwan Tsai Ing-wen dicurigai tengah menggalang pengakuan resmi kemerdekaan Taiwan dari China melalui kunjungannya ke AS. (REUTERS/Tyrone Siu).

Jakarta, CB -- Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mendarat di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat, dalam perjalanan dari negara-negara sekutu diplomatiknya di Pasifik.

Dalam kunjungan singkat pemberhentian transit, yang diiringi gelombang penolakan dari Cina, Tsai disebut akan menyambangi tugu peringatan Pearl Harbor.

Sebelumnya, China terus menerus telah memperingati AS mengenai sensitifnya kunjungan pemerintah Taiwan. Beijing bahkan menyebut Taiwan sebagai provinsi pembangkang yang tidak memenuhi syarat untuk melakukan hubungan antar negara.


Mengutip Reuters, Minggu (29/10), Tsai berangkat dalam perjalanan selama sepekan ke negara-negara sekutu pulau Pasifik, yaitu Tuvalu, Kepulauan Solomon dan Kepulauan Marshall, melalui Honolulu dan Guam.

Awal pekan ini, Kementerian Luar Negeri AS mengungkap bahwa transit Tsai lewat wilayah AS bersifat pribadi dan bukan kunjungan kenegaraan. AS juga mengklaim keharmonisan AS dan Taiwan dan kunjungan pribadi semacam ini sudah berlangsung lama dan konsisten dilakukan.


Sementara itu, China mencurigai Tsai ingin mendorong pengakuan resmi kemerdekaan Taiwan. Apalagi, Tsai sempat mengatakan bahwa ia ingin mempertahankan perdamaian dengan China, sekaligus demokrasi dan keamanan bagi Taiwan.

Perjalanan Tsai ke AS merupakan kedua kalinya, setelah Januari lalu menginjakkan kaki di Houston dan San Fransisco dalam perjalanan dari Amerika Latin, mengunjungi markas Twitter yang diblokir oleh China.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang menegaskan, pemerintahnya telah memberikan penegasan kepada AS mengenai kebijakan Satu China dan mendesak AS untuk mentaati hal itu.


Credit  cnnindonesia.com

Presiden Taiwan singgah di Honolulu meski China keberatan

Arsip Foto. Presiden Taiwan Tsai Ing-wen (tengah) tiba di hotel saat singgah dalam perjalanan menuju Amerika Tengah di Houston, Texas, Sabtu (7/1/2017). (REUTERS/James Nielsen)

Honolulu (CB) - Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mendarat di Honolulu pada Sabtu dalam perjalanan menuju ke sekutu-sekutu diplomatik pulau itu di antara negara-negara Pasifik dan dijadwalkan berkunjung ke monumen peringatan Pearl Harbor meski China menyampaikan sangat keberatan terhadap lawatan tersebut.

China memandang Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri sebagai wilayah berdaulat dan berkali-kali menyebutnya isu yang paling sensitif dan penting antara negara itu dan Amerika Serikat. Beijing mengeluhkan persinggahan presiden Taiwan ke Washington.

China tidak menampik kemungkinan penggunaan kekuatan untuk membawa pulau itu di bawah kendalinya.

Tsai, yang diyakini China mengupayakan kemerdekaan formal bagi Taiwan, bertolak pada Sabtu untuk lawatan sepekan ke tiga sekutunya di Pasifik yakni Tuvalu, Kepulauan Solomon dan Kepulauan Marshal -- melalui Honolulu dan Guam, wilayah Amerika Serikat.

Pada bagiannya, Tsai mengatakan dia ingin memelihara perdamaian dengan China tetapi akan mempertahankan keamanan dan demokrasi Taiwan.

Awal pekan ini, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mentatakan persinggahan Tsai di wilayah Amerika Serikat akan bersifat pribadi dan tidak resmi dan berdasarkan praktik yang telah lama Amerika Serikat lakukan secara konsisten dalam "hubungan tak resmi kami dengan Taiwan".

Washington menyatakan "tidak ada perubahan dalam kebijakan satu China" Amerika Serikat, yang mengakui bahwa Beijing berpandangan bahwa hanya ada satu China, dan Taiwan merupakan bagiannya.

Tsai, yang disertai rombongannya dan wartawan, pada Sabtu petang pergi menggunakan sebuah perahu ke USS Arizona Memorial, tempat kapal induk itu tenggelam di Pearl Harbour dalam Perang Dunia Kedua.

Monumen tempat Tsai akan meletakkan karangan bunga itu sekarang menjadi pusat World War Two Valor di Pacific National Monument, yang dikelola oleh National Park Service.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan mengunjungi China dalam kurang dari dua pekan. Dia membuat marah Beijing pada Desember tahun lalu dengan mengangkat telepon dari Tsai tak lama setelah kemenangannya dalam pemilihan presiden.

Perjalanan Tsai ke Amerika Serikat merupakan yang kedua tahun ini. Pada Januari dia singgah di Houston dan San Francisco dalam perjalanan menuju dan dari Amerika Latin untuk mengunjungi markas Twitter, yang diblokir di China.

China mengklaim kedaulatan atas Taiwan sejak 1949, ketika pasukan Komunis Mao Zedong memenanangi perang sipil China dan Nasionalis Chiang Kai-shek lari ke pulau itu, demikian menurut siaran kantor berita Reuters.

Credit  antaranews.com

Presiden Sekaligus Parancang Referendum Kurdi Mundur, Massa Ngamuk

Presiden sekaligus perancang referendum Kurdi Irak, Masoud Barzani, tiba-tiba mengundurkan diri, melalui surat yang dibacakan di gedung parlemen di Erbil, Minggu (29/10/2017). Foto/REUTERS

ERBIL - Para demonstran mengamuk dengan menyerbu gedung parlemen Kurdi Irak di Erbil pada hari Minggu. Amuk massa ini dipicu keputusan presiden sekaligus perancang referendum kemerdekaan Kurdi, Masoud Barzani, mengundurkan diri secara tiba-tiba.

Suara beberapa tembakan terdengar saat para pemrotes—yang mengklaim bahwa mereka adalah pejuang Peshmerga Kurdi—memaksa masuk ke dalam gedung parlemen.

Barzani, presiden daerah otonomi Kurdi di Irak, mengatakan pada sebuah sidang tertutup parlemen hari Minggu bahwa dia mengundurkan diri di tengah runtuhnya referendum kemerdekaan yang kontroversial.

”Setelah 1 November, saya tidak lagi menjalankan tugas saya, dan saya menolak perpanjangan mandat saya,” kata politikus top Kurdi berusia 71 tahun itu dalam sebuah surat yang dibacakan kepada parlemen di Erbil.

”Mengubah undang-undang tentang kepresidenan Kurdistan atau memperpanjang masa jabatan presiden tidak dapat diterima,” ujar perancang referendum kemerdekaan yang digelar pada tanggal 25 September lalu itu.

Pasukan Kurdi telah kalah dari pasukan Baghdad dalam perebutan sejumlah wilayah. ”Saya meminta parlemen untuk bertemu guna mengisi kekosongan kekuasaan, untuk memenuhi misi tersebut dan untuk mengambil alih kekuasaan presiden Kurdistan,” lanjut surat Barzani.

Barzani juga mengatakan bahwa dia akan terus tetap menjadi pejuang Peshmerga bersama orang-orang Kurdistan. ”Dan saya akan terus mempertahankan prestasi rakyat Kurdistan,” tulis dia.

Sidang parlemen pada hari Minggu diselenggarakan secara tertutup karena isu yang dibahas sensitif.

Seorang pejabat dari Partai Demokratik Kurdistan (PPK) pendukung Barzani mengonfirmasi kepada wartawan menjelang sesi parlemen bahwa Presiden Kurdi Irak memang telah mengundurkan diri.

Sumber di parlemen Kurdi, seperti dikutip Reuters, Senin (30/10/2017), mengatakan bahwa parlemen akan dapat menyelesaikan beberapa jam yang akan datang dengan banyak perbedaan dan ancaman nyata terhadap wilayah dan kepresidenan Kurdi Irak.

Sementara itu, Kepala Staf Militer Irak, Letnan Jenderal Osman al-Ghanmi, mengatakan bahwa kemajuan telah dicapai dalam pertemuan delegasi Baghdad dan Erbil yang disaksikan orang Amerika Serikat. 

Credit  sindonews.com

Pemimpin Kurdi Masoud Barzani Mundur dari Jabatannya

Tentara Kurdi: (REUTERS/Ako Rasheed)

Jakarta, CB -- Pemimpin Kurdi Masoud Barzani memberikan sebuah pidato menyedihkan sembari mengumumkan pengunduran dirinya, Minggu (29/10). 

Barzani mengeluarkan pernyataan bahwa pemimpin Kurdi tak akan melanjutkan kabatannya saat ini yang akan berakhir pada Rabu (1/11). 

“Saya menolak untuk meneruskan posisi sebagai Preside Kurdistan setelah 1 November,” tulis Barzani dalam suratnya. 

“Saya akan menjadi Peshmerga (pasukan Kurdi) bersama orang Kurdi yang berani dan patriot. Saya akan melanjutkan pekerjaan untuk memperjuangkan hak negara dan melindungi pencapaian kami.”

Dalam pidato tersebut dia mengatakan bahwa tak ada seorang pun di luar wilayah Kurdi mendukung mereka untuk bisa menentukan nasibnya sendiri. 

Barzani menyampaikan pidatonya di televisi setelah parlemen Kurdistan Irak menyetujui permintaannya untuk tak memperpanjang masa jabatannya.


Hal ini terjadi setelah referendum kemerdekaan yang diperjuangkannya menjadi bumerang dan hustru memicu pembalasan militer dan ekonomi terhadap Kurdi. 

“Tiga juta suara untuk memilih Kurdistan untuk merdeka dan menciptakan sejarah dan tak bisa dihapuskan,” katanya sambil mengingat referendum yang digelar 25 September 2017 lalu. 

“Tak ada yang berdiri bersama kami selain pegunungan kami,” katanya dikutip dari Reuters.

Dia mengkritik Amerika karena mengizinkan tank dipasok ke pasukan Irak yang harusnya digunakan untuk memerangi ISIS digunakan melawan orang Kurdi. 


“Tanpa bantuan Peshmerga (pasukan Kurdi), pasukan Irak tak bisa membebaskan Mosul dari ISIS,” ucapnya. 

Barzani sendiri mengungkapkan bahwa sebenarnya referendum kemerdekaan Kurdistan bertujuan untuk mendapatkan solusi damai untuk semua masalah pemerintahan Irak




Credit  cnnindonesia.com

Kondisi kemanusiaan di Yaman "mencengangkan"

Ilustrasi - Seorang bocah lelaki membawa senapan dalam parade diadakan oleh prajurit Houthi yang baru direkrut di Sanaa, Yaman, Minggu (1/1/2017). (REUTERS/Khaled Abdullah)

Sanaa (CB) - Kepala bantuan PBB Mark Lowcock, Sabtu (28/10), menyuarakan kekhawatiran atas kondisi kemanusiaan yang sangat "mencengangkan" di Yaman dan meminta pihak yang terkait dengan perang agar menghormati hukum internasional.

Dalam menyelesaikan misinya selama lima hari, kunjungan pertamanya ke Yaman, kepala urusan kemanusiaan PBB dan badan darurat mengatakan bahwa  perang di negara miskin itu harus diselesaikan melalui proses politik.

"Saya datang ke Yaman agar bisa lebih memahami krisis kemanusiaan yang semakin memburuk, termasuk wabah kolera yang berkembang cepat dan baru pernah ada di dunia ini, kerawanan pangan terbesar di dunia dan perpindahan penduduk yang semakin luas," ujar Lowcock.

"Saya tercengang melihat dampak mengerikan akibat konflik buatan manusia ini," katanya sebelum meninggalkan Sanaa.

"PBB menyerukan kepada seluruh pihak... untuk menegakkan standar tertinggi hukum kemanusiaan internasional dan menghormati HAM dengan penuh hormat kepada semua orang, termasuk para tahanan dan jurnalis," tambahnya sebagaimana diwartakan AFP. 

Credit  antaranews.com

Pakistan: AS Harus Akui 'Kekalahan' di Afghanistan

Menteri Luar Negeri Pakistan Khawaja Asif menyatakan Amerika Serikat (AS) harus mengakui kekalahan, dan juga kegagalan di Afghanistan. Foto/Istimewa

ISLAMABAD - Menteri Luar Negeri Pakistan Khawaja Asif menyatakan Amerika Serikat (AS) harus mengakui kekalahan, dan juga kegagalan di Afghanistan. Ini merupakan respon atas pernyataan yang dilontarkan oleh Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson.

Tillerson dalam sejumlah kesempatan dalam satu pekan terakhir melemparkan kritikan kepada pemerintah Pakistan. Kritikan pertama dilontarkan Tillerson saat dia berbicara di badan PBB di Jenewa, di mana dia menyebut Pakistan telah dijadikan tempat berlindung bagi teroris, dan mendesak Pakistan untuk berbuat lebih banyak dalam mengatasi hal ini.

Lalu, saat berkunjung ke Islamabad, Tillerson kembali mengulangi desakannya. Dia kemudian mengatakan, jika memang Pakistan tidak sanggup, maka mungkin AS akan turut langsung dalam memberangus kelompok teroris tersebut.

Menanggapi hal ini, Asif menuturkan AS harus berkaca pada operasi yang mereka lakukan di Afghanistan, yang sudah berlangsung selama 16 tahun. Asif menyebut, tidak ada hasil signifikan yang dicapai AS dalam kurun waktu 16 tahun terakhir di Afghanistan.

"Kegagalan mereka selama 16 tahun terakhir di Afghanistan ada di depan mereka. Hanya akan ada ruang untuk perbaikan jika Washington menerima kekalahan mereka, kegagalan mereka di Afghanistan. belum siap menerima ini," ucap Asif, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (29/10).

"Kami tidak akan berkompromi dengan kedaulatan kami, martabat kami. Hubungan kami dengan AS harus didasarkan pada harga diri dan martabat," sambungnya.

Asif menambahkan berkembangnya kelompok teroris di Afghanistan, yang terus tumbuh hingga perbatasan Pakistan adalah tanda lain dari kegagalan AS di negara tersebut, dan AS harus mengakui hal itu, dan bukan menyalahkan pihak lain. 

Credit  sindonews.com

Klaim Tak Langgar Aturan, Iran Lanjutkan Produksi Rudal

Presiden Hassan Rouhani menyebut Iran tetap memproduksi rudal dan mengklaim tidak melanggar peraturan karena untuk mempertahankan diri. (REUTERS/Faisal Mahmood)

Jakarta, CB -- Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan Iran akan tetap memproduksi rudal dengan alasan pertahanan dan tidak menganggap keputusan tersebut sebagai pelanggaran kesepakatan internasional.

Hal itu diungkapkan Rouhani melalui pidato yang disiarkan televisi negara tersebut. Rouhani menyampaikan keputusan itu usai Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat memberikan suara untuk sanksi baru soal program rudal balistik Iran.

"Kami telah, sedang, dan akan tetap membangun rudal, dan ini tidak melanggar kesepakatan internasional," kata Rouhani dalam pernyataannya di depan parlemen.



"Kami akan menghasilkan senjata apa pun yang kami butuhkan dan menyimpannya, dan menggunakannya kapan pun untuk mempertahankan diri kami,” lanjutnya.

Amerika Serikat telah memberlakukan sanksi sepihak kepada Iran. AS mengatakan pengujian rudal Iran telah melanggar resolusi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

AS juga meminta Teheran untuk tidak melakukan kegiatan terkait dengan rudal yang mampu membawa senjata nuklir tersebut.

Iran membantah mengembangkan senjata nuklir dan mengatakan tidak memiliki rencana membangun rudal berkemampuan nuklir.



Rouhani juga mengkritik AS atas penolakan Presiden Donald Trump pada awal Oktober ini untuk mengakui Teheran telah mematuhi kesepakatan program nuklir pada 2015. Di sisi lain, para inspektur internasional telah mengakui Teheran mematuhi kesepakatan tersebut.

"Anda mengabaikan negosiasi dan kesepakatan terakhir yang disetujui oleh Dewan Keamanan PBB dan mengharapkan yang lain akan bernegosiasi dengan Anda?" kata Rouhani.

"Karena sikap yang telah dilakukan ini, Amerika harus melupakan perundingan dan kesepakatan di masa depan dengan negara lainnya," kata Rouhani yang mengacu pada sebuah negara di Asia Timur.

Di sisi lain, Menteri Pertahanan AS Jim Mattis mengatakan dalam lawatannya ke Korea Selatan, AS menyatakan tindakan nuklir Korea Utara tidak akan pernah dapat diterima.





Credit  cnnindonesia.com

Rouhani: Iran akan Terus Bangun Rudal

Presiden Iran Hassan Rouhani

CB, TEHERAN -- Presiden Iran Hassan Rouhani berkomitmen terus memproduksi rudal untuk pertahanan negaranya. Menurutnya, hal ini bukan sebuah pelanggaran terhadap kesepakatan nuklir Iran yang disepakati pada 2015.

"Kami telah membangun, sedang membangun, dan akan terus membangun rudal. Dan ini tidak melanggar kesepakatan internasional," kata Rouhani saat berpidato di parlemen Iran, Ahad (29/10).

Pada Ahad, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional Yukiya Amano dijadwalkan menggelar pertemuan dengan Rouhani dan pejabat tinggi Iran lainnya. Adapun tujuan dari kunjungan tersebut adalah memastikan Iran mematuhi kesepakatan nuklirnya. Salah satu poin kesepakatan tersebut adalah mewajibkan Iran mengurangi program nuklirnya yang kontroversial.

Kunjungan Amano ini dilakukan dua pekan setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam meninggalkan kesepakatan nuklir dengan Iran. Trump menuding Iran telah melanggar kesepakatan tersebut dengan memproduksi senjata nuklir berbahaya.

Pertengahan Oktober lalu, Trump telah mencabut dukungannya terhadap kesepakatan nuklir Iran. Sejak tercapainya kesepakatan nuklir Iran pada 2015, Kongres AS mewajibkan presiden mengesahkan kembali kesepakatan tersebut setiap 90 hari sebagai bukti Iran melaksanakan janjinya.
Sejak menjabat sebagai presiden AS, Trump telah dua kali mengesahkan kesepakatan nuklir tersebut. Namun ia menolak melakukan hal ini untuk yang ketiga kalinya.

Dengan keputusanTrump tersebut, Kongres AS memiliki waktu 60 hari untuk memutuskan apakah akan membatalkan kesepakatan nuklir dengan menjatuhkan sanksi baru kepada Iran.

Kesepakatan nuklir Iran adalah sebuah kesepakatan antara lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yakni AS, Inggris, Prancis, Rusia, Cina, ditambah Jerman dan Uni Eropa dengan Iran. Kesepakatan ini ditandatangani pada Oktober 2015 dan dilaksanakan pada awal 2016.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Wali Kota Ankara Mengundurkan Diri Atas Perintah Erdogan

Erdogan melakukan revitalisasi pemerintahan untuk mendulang suara di Pemilu 2019. (AFP PHOTO / ADEM ALTAN)

Jakarta, CB -- Melih Gokcek Wali Kota Ankara mengundurkan diri pada Sabtu (28/10) dari posisinya atas perintah Presiden Recep Tayyip Erdogan yang berusaha untuk merevitalisasi partai berkuasa jelang Pemilu 2019.

Gokcek yang juga seorang pengikut setia Erdogan sudah memimpin ibukota Turki selama 23 tahun. Dia mengatakan tindakan itu diambilnya untuk berdasarkan kepentingan negara. 

“Saya meninggalkan jabatan wali kota atas perintah pemimpin kami, Recep Tayyip Erdogan,” kata Gokcek yang juga seorang anggota partai AKP (Justice and Development Party) dalam sebuah piado di televisi dikutip dari AFP.


“Saya tunduk pada permintaan Recep Tayyip Erdogan, bukan karena saya pikir saya gagal, bukan karena saya lelah, tapi karena saya pikir (Erdogan) bisa membuat negara ini jadi pemimpin.”

Menyusul pengunduran dirinya, sampai saat ini pengganti Gokcek belum disebutkan namanya. 

Erdogan yang juga pemimpin partai AKP menekankan akan melakukan perubahan jelang Pemilu 2019. Hal ini dilakukannya setelah melihat melemahnya suara partai. 


Pada Agustus lalu, Erdogan mengungkapkan bahwa ‘rekan kerja yang berhasil’ termasuk anggota parlemen, walikota, dan pejabat regional akan bertahan di posisinya. Sebaliknya, mereka yang menunjukkan tanda ‘kelelahan dan keletihan berkerja’ akan digantikan.

Selain Gokcek, beberapa wali kota lain juga sudah mengundurkan diri. Termasuk di antaranya adalah wali kota Istanbul Kadir Topbas yang sudah 13 tahun menjabat.





Credit  cnnindonesia.com

Turki tangkap puluhan terduga anggota ISIS jelang libur nasional

Dokumen foto polisi di Turki. (twitter.com/@anadoluajansi)

Ankara (CB) - Turki, Sabtu (28/10), menangkap lebih dari 50 orang yang diduga menjadi anggota kelompok ISIS, yang beberapa di antaranya disangka merencanakan serangan di hari libur nasional Turki pada Minggu, lapor kantor berita pemerintah, Anadolu.

Sebagian besar penangkapan itu dilakukan di ibu kota Ankara, tempat 49 tersangka ditangkap sehari sebelum perayaan yang digelar di seluruh negara itu untuk memperingati 94 tahun Hari Republik Turki.

Empat orang lainnya ditangkap di di distrik komersial Istanbul, karena diduga menyiapkan serangan atas nama ISIS, lapor kantor berita Anadolu seperti dikutip AFP.

Bom rakitan ditemukan di dalam mobil mereka, menurut kantor berita Dogan, yang melaporkan bahwa salah satu tersangka menderita cedera selama penangkapan.

Anadolu melaporkan bahwa otoritas Turki mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi 55 terduga anggota ISIS asing, tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Turki didera serangkaian serangan berdarah dengan tertuduh pelaku militan ISIS selama dua tahun terakhir, termasuk serangan Tahun Baru pada tahun ini di klub malam Istanbul oleh pria bersenjata ISIS, yang menewaskan 39 orang.

Credit  antaranews.com

Mesir Lakukan Reshuffle Pejabat Keamanan Tinggi

Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi menunjuk kepala staf angkatan bersenjata yang baru, sedangkan kementerian dalam negeri melakukan reorganisasi. (REUTERS/The Egyptian Presidency/Handout via Reuters)

Jakarta, CB -- Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi menunjuk kepala staf angkatan bersenjata yang baru pada Sabtu (28/10). Selaln itu kementerian dalam negeri juga memecat beberapa pejabat tinggi dalam sebuah reorganisasi di negara tersebut. 

Namun tak ada alasan jelas yang diberikan untuk perombakan tersebut. Hanya saja, keputusan kementerian dalam negeri soal perombakan atau reshuffle ini datang seminggu setelah serangan mematikan di gurun barat Provinsi Giza. 

Serangan mematikan tersebut menewaskan 16 orang polisi karena baku tembak. 

Mengutip Reuters, sebuah pernyataan dari kepresidenan mengungkapkan bahwa Jenderal Mohamed Farid Hegazy akan menggantikan Jenderal Mahmoud Hegazy yang kini menjadi penasihat presiden untuk perencanaan strategis dan management krisis. 

Selaln itu dalam pernyataan terpisah, kementerian dalam negeri mengumumkan bahwa mereka juga sudah mengganti beberapa pejabat tinggi.

Termasuk di dalamnya kepala keamanan dalam negeri, asisten menteri keamanan untuk Provinsi Giza, direktur keamanan, dan direktur keamanan pusat untuk Giza. 

Namun sampai saat ini, dia juga tak memberikan rincian lebih lanjut terkait hal tersebut.



Credit  cnnindonesia.com

300 Ribu Orang Demo Menentang Kemerdekaan Catalonia

 

ilustrasi: Ratusan ribu orang berkumpul di ibukota Catalan, Barcelona pada Minggu (29/10) untuk menentang adanya kemerdekaan Catalonia dari Spanyol.(REUTERS/Albert Gea)

Jakarta, CB -- Ratusan ribu orang berkumpul di ibukota Catalan, Barcelona pada Minggu (29/10). Polisi kota mengatakan bahwa kerumunan orang berjumlah sekitar 300 ribu orang.

Mereka berkumpul untuk menunjukkan kemarahan mereka atas langkah pemimpin Catalan yang ingin memisahkan diri dari Spanyol. 

Orang-orang tersebut melambai-lambaikan bendera Catalan, Spanyol, dan Uni Eropa sambal berteriak, ‘Jangat tertipu, Catalonia adalah Spanyol!’ 

Kerumunan orang yang terdiri dari orang tua dan anak kecil, pensiunan, serta pemuda berjalan di sepanjang jalan Paseig de Gracia di bawah pengawasan patroli helikopter polisi. 

Carmen Gutierrez (60), salah seorang pekerja asuransi yang ikut pawai tersebut melambaikan bendera Spanyol sembari menari dan menyanyi. Dia mengungkapkan bahwa dia sedang bekerja saat mendengar parlemen daerah Catalonia memutuskan untuk merdeka, Jumat lalu. 

“Ini tidak akan berjalan lama,” katanya pada diri sendiri, dikutip dari AFP. 

“Saya merasa sedih terhadap orang yang percaya itu.”

“Jalan-jalan tidak hanya milik kelompok separatis,” kata Alex Ramos, seorang dokter dan wakil president Societas Civil Catalana, kelompok penentang kemerdekaan dan penyelenggara demonstrasi itu. 

Mereka membawa spanduk bertuliskan ‘bersama,’ ‘Catalonia adalah tanah saya, Spanyol adalah negara saya.’ 

“Tidak mungkin ada republik Catalan,” kata Oscar Torres, seorang pensiunan. 

Tak dimungkiri, adanya permintaan merdeka telah memicu krisis politik terbesar Spanyol dalam beberapa dasawarsa. Catalan terbagi karena kemerdekaan. 

Torres mengungkapkan meskipun ada dua juta orang yang memilih dalam referendum kemerdekaan terlarang pada 1 Oktober lalu, namun masih ada 7,5 juta orang Catalan (yang belum memilih).

“Kita harus mencari solusi yang bisa memuaskan ego orang separatis dan juga ego penguasa Spanyol.”

Dia menambahkan bahwa kaum separatis memang punya jumlah yang banyak. Namun dia yakin bahwa orang yang ingin Catalonia tetap jadi bagian dari Spanyol jauh lebih banyak. 

Tak cuma itu, para demonstran juga meminta pemimpin Catalan Carles Puigdemont dipenjara. Pada Jumat, kantor jaksa penuntut umum Spanyol akan mengajukan tuntutan atas pemberontakan terhadap Puigdemont minggu ini. 

Credit  CNN Indonesia

Ribuan demonstran serukan pemenjaraan pemimpin separatis Catalonia

Presiden Catalonia Carles Puigdemont saat memimpin rapat kabinet di kantor pusat pemerintah daerah, Generalitat, di Barcelona, Spanyol, Selasa (10/10/2017). (REUTERS/Ivan Alvarado)

Madrid (CB) - "Penjara untuk Puigdemont", demikian teriakan ribuan orang di Madrid tengah yang pada Sabtu (28/10) berdemonstrasi sambil mengibarkan bendera Spanyol raksasa dalam kemarahan terhadap deklarasi kemerdekaan sepihak Catalonia di bawah pimpinan separatis Carles Puigdemont.

Ketidaksenangan terhadap upaya pemisahan diri Catalonia juga membuat banyak orang menyalahkan Perdana Menteri Mariano Rajoy, yang mereka anggap terlalu lunak terhadap pemimpin separatis di wilayah itu.

"Yang terjadi di Catalonia adalah aib, dan yang terjadi setelahnya juga memalukan," kata Carlos Fernandez, seorang teknisi pertambangan berusia 41 tahun.

Pada Jumat, parlemen Catalonia menyatakan kemerdekaan sepihak.

Rajoy membalasnya dengan memecat Puigdemont dan eksekutifnya, membubarkan parlemen dan menyerukan pemilu regional cepat pada 21 Desember untuk membatalkan apa yang dia sebut sebagai "eskalasi pembangkangan".

"Tidak ada yang akan berubah dalam dua bulan," kata Fernandez tentang intervensi Rajoy, "Itu hanya akan memperpanjang masalah".

"Hari ini, kami semua berkumpul untuk menunjukkan kesatuan kami, untuk menyatakan bahwa kami akan mendapatkan kembali Catalonia," kata seorang pembawa acara di hadapan massa.

"Kami tidak akan berhenti sampai melihat mereka di dalam penjara," tambah dia tentang seruan pemenjaraan Puigdemont.

Jaksa Spanyol mengumumkan bahwa pekan depan mereka akan mengajukan tuduhan "pemberontakan" terhadap Puigdemont -- kejahatan yang bisa kena hukuman hingga 30 tahun penjara.

Di dekat lapangan, satu spanduk besar dengan tulisan yang artinya "Spanyol tidak menyerah" tergantung dari satu bangunan yang diduduki kelompok xenopobia kanan jauh, Hogar Social.

Orang-orang condong keluar cendera dan bersorak saat puluhan pengunjuk rasa memegang bendera Spanish Legion, satu unit angkatan darat, dan sekelompok kecil anggota partai kanan-jauh National Democracy yang berpawai diapik polisi.

Sementara di lapangan, insinyur 38 tahun Jorge Marin, mengatakan : "Pada akhirnya, ini tidak jadi apa-apa."

"Warga Catalan tidak serius, dan kami tidak serius, karena mereka tidak benar-benar mendapat kemerdekaan, dan kami tidak akan memasukkan mereka ke penjara atas apa yang mereka lakukan," katanya sebagaimana dikutip kantor berita AFP.

Credit  antaranews.com

Ratusan ribu penentang kemerdekaan Catalonia unjuk gigi di Barcelona

Pengunjuk rasa mengibarkan bendera Spanyol dan berteriak di depan balai kota dalam sebuah demonstrasi mendukung persatuan Spanyol sehari sebelum referendum kemerdekaan 1 Oktober yang dilarang di Catalunya, di Madrid, Spanyol, Sabtu (30/9/2017). (REUTERS/Sergio Perez/cfo/17)

Barcelona (CB) - Ratusan ribu pendukung Spanyol bersatu memenuhi jalan-jalan Barcelona, kemarin, dalam salah satu unjuk kekuatan terbesar dari mayoritas diam yang selama ini harus menyaksikan para pemimpin daerah mereka memaksakan kemerdekaan Catalonia.

Berbagai jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan sekitar separuh elektorat di provinsi kaya raya yang sudah mendapatkan status otonomi itu menentang pemisahan diri Barcelona dari Spanyol. Namun gerakan prokemerdekaan yang kian agresif telah membawa ke tingkat krisis seperti sekarang terjadi.

Jumat pekan lalu pemerintah pusat Spanyol memecat Presiden Catalonia Carles Puigdemont, membekukan parlemen dan membubarkan pemerintahan. Langkah ini ditempuh setelah DPRD Catalonia memproklamasikan secara sepihak kemerdekaan daerah ini, kendati diboikot tiga partai nasional.

Pemerintah daerah merasa mendapatkan mandat untuk merdeka menyusul referendum kemerdekaan 1 Oktober yang disebut pemerintah Spanyol ilegal dan diboikot para pendukung kesatuan Spanyol.

Mengutip Reuters, dengan mengibarkan bendera Spanyol dan menyanyikan “"Viva Espana", para demonstran memenuhi jalan-jalan di kota Barcelona demi menunjukkan dukungan kepada Spanyol bersatu.

"Saya di sini untuk mempertahankan kesatuan dan hukum Spanyol," kata Alfonso Machado (55), salesman yang membawa putrinya dengan hiasan bendera Spanyol pada kepalanya.

Credit  antaranews.com

Indonesia tidak akui kemerdekaan Catalonia

Peta Spanyol, dengan Catalonia digambarkan pada arena berwarna merah bata. Ibukota Catalonia adalah Barcelona dan penduduknya memakai bahasa Catalan. (google.com)

Jakarta (CB) - Pemerintah RI melalui Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa Indonesia tidak mengakui kemerdekaan Catalonia dan tidak mendukung pemisahan Catalonia dari Spanyol.

"Indonesia tidak mengakui pernyataan sepihak kemerdekaan Catalonia," kata pernyataan dari Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi seperti dilansir pada laman resmi Twitter Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Sabtu.

Pemerintah Indonesia juga menganggap Catalonia sebagai bagian dari wilayah Spanyol. "Catalonia adalah bagian integral Spanyol. Indonesia tidak akan mengakui kemerdekaan Catalonia," demikian pernyataan Menlu Retno Marsudi pada laman resmi Twitter Kemlu RI.

Catalonia menyampaikan deklarasi kemerdekaan sepihak setelah wilayah tersebut mengadakan referendum penentuan nasib sendiri pada 1 Oktober lalu.

Namun, referendum tersebut dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Konstitusi Spanyol, karena melanggar konstitusi Spanyol.

Selain Indonesia, beberapa negara lain pun menyatakan tidak mengakui kemerdekaan Catalonia untuk memisahkan diri dari Spanyol, salah satunya Jerman.

Pemerintah Jerman telah menyatakan dukungan kepada pemerintah Spanyol dalam sengketanya separatis di Catalonia. Jerman pun menyatakan tidak akan mengakui deklarasi kemerdekaan yang disampaikan parlemen Catalonia. 

Credit  antaranews.com

Spanyol resmi ambil kendali pemerintahan daerah Catalonia

Ilustrasi - Pengunjuk rasa mengibarkan bendera Spanyol dan berteriak di depan balai kota dalam sebuah demonstrasi mendukung persatuan Spanyol sehari sebelum referendum kemerdekaan 1 Oktober yang dilarang di Catalonia, di Madrid, Spanyol, Sabtu (30/9/2017). (REUTERS/Sergio Perez/cfo/17)

Madrid (CB) - Pemerintah Spanyol, Sabtu, secara resmi mengambil alih kendali pemerintahan daerah Catalonia, yang disebut dengan Generalitat.

Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy memegang kekuasaan atas fungsi-fungsi presiden Generalitat.

Rajoy telah mendelegasikan tugas-tugas tersebut kepada Wakil Perdana Menteri Soraya Saenz de Santamaria, yang juga ditugaskan menjadi wakil presiden Catalonia.

Sementara itu, menteri-menteri Spanyol mengambil alih berbagai departemen di bawah Generalitat.

Pemerintah Spanyol juga telah memecat Kepala Mossos dEsquadra (Kepolisian Catalonia), Josep Lluis Trapero, yang menerima keputusan tersebut.

Posisi Trapero sebagai Kepala Kepolisian Catalonia digantikan oleh Ferran Lopez.

Juga pada Sabtu, mantan presiden Generalitat, Carles Puigdemont, meminta warga Catalonia untuk bersabar, menghindari kekerasan serta menjalankan upaya "membangun negara yang bebas".

Sementara itu, ribuan orang berkumpul di Plaza Colon di ibu kota negara Spanyol, Madrid, untuk membela kesatuan negara dan undang-undang dasar Spanyol, demikian seperti dilaporkan Xinhua.

Credit  antaranews.com

Pemimpin Senior Houthi Tewas dalam Serangan Udara Koalisi

Pemimpin senior kelompok Houthi, Ibrahim Abdullah al-Moayed, tewas dalam serangan udara pasukan koalisi Arab. Foto/Istimewa

SANAA - Pasukan koalisi Arab pimpinan Arab Saudi melancarkan serangan udara ke provinsi Hajja di barat laut Yaman pada Kamis kemarin. Serangan tersebut menewaskan seorang pemimpin milisi Houthi dan sejumlah tentara lainnya.

Seorang sumber militer Yaman mengkonfirmasi bahwa pemimpin Houthi Ibrahim Abdullah al-Moayed, salah satu komandan lapangan paling menonjol di medan perang Saada, tewas dalam serangan tersebut seperti dikutip dari Al Arabiya, Jumat (27/10/2017).

Sebuah pernyataan komando wilayah militer kelima yang dikeluarkan oleh media center mengatakan bahwa pesawat koalisi menargetkan al-Moayad dan tentaranya di daerah Mazraq, saat menuju ke front Alba setelah menghadiri pertemuan dengan para pemimpin milisi.

Al-Moayed adalah putra pemimpin klan Houthi Abdullah al-Moayed. Dia ditunjuk sebagai wakil menteri pelayanan sipil oleh pemerintah milisi. Dia adalah orang ketiga dari saudara laki-lakinya yang membunuh orang-orang Yaman dan pemerintah mereka yang sah.

Milisi Houthi mengkonfirmasi kematian al-Moayad di situs jejaring sosial tempat foto-foto dia bersama ayahnya, yang dijuluki 'guru' karena dia mewakili salah satu referensi religius yang paling penting bagi Houthi. 

Credit  sindonews.com

Hamas Bahas Perkembangan Palestina dengan Yordania

Ismail Haniyeh. Foto/Istimewa

AMMAN - Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh membahas perkembangan terakhir Palestina dengan Raja Jordania Abdullah II. Seperti diketahui, kelompok Hamas dan Fatah telah sepakat untuk melakukan rekonsiliasi setelah terlibat perseteruan panjang.

Dalam sebuah telpon, Haniyeh menggariskan situasi politik dan isu persatuan Palestina. Dia menekankan pada hubungan yang kuat antara orang-orang Palestina dan Yordania, mengingat kejadian sejarah di mana Yordania berdiri di samping Palestina.

"Citra Raja Yordania saat menyumbangkan darah selama serangan Israel di Gaza dan peran almarhum Raja Hussein dalam pembebasan pemimpin Hamas terakhir Ahmed Yassin dari penjara Israel terukir di benak orang Palestina," katanya seperti dikutip dari Middle East Monitor, Jumat (27/10/2017).

Dia juga mengatakan bahwa Hamas menolak semua konspirasi dan usulan negara alternatif untuk orang-orang Palestina. "Palestina adalah Palestina dan Yordania adalah Yordania. Kita tidak akan menerima teori tentang negara lain," katanya.

Pemimpin tertinggi Hamas mengulangi dukungan gerakannya untuk stabilitas Yordania, mencatat bahwa keamanan nasional Yordania adalah keamanan nasional Palestina. Dia juga memuji kustodian Saudi di tempat-tempat suci di Yerusalem.

Sementara itu, Raja Yordania menekankan dukungan negaranya untuk kepentingan Palestina, terutama menjelang tantangan yang terus berlanjut.

Dia mengucapkan selamat kepada Haniyeh atas rekonsiliasi tersebut dan mengatakan bahwa kerajaannya akan berusaha mengembalikan penyebab Palestina ke prioritas utama negara-negara Arab. 

Credit  sindonews.com

PBB Masukan 130 Perusahaan Israel dalam Daftar Hitam

PBB memasukkan ratusan perusahaan Israel dan puluhan perusahaan multinasional dalam daftar hitam karena beroperasi di daerah pendudukan. Foto/Ilustrasi/Istimewa

NEW YORK - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memasukkan sejumlah perusahaan Israel dan internasional yang beroperasi di Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Dataran Tinggi Golan dalam daftar hitam. Mereka dianggap telah melanggar hukum internasional dan resolusi PBB.

Sebanyak 130 perusahaan Isrel dan 60 perusahaan internasional menerima surat peringatan dari Komisioner PBB untuk Hak Asasi Manusia, Zeid bin Ra'ad al-Hussein, tentang inklusi mereka yang akan masuk dalam daftar hitam.

Daftar tersebut, yang kabarnya akan diterbitkan pada akhir Desember, termasuk di dalamnya Israel Aerospace Industries, raksasa telekomunikasi, firma teknologi internasional, bank, dan bahkan kafe.

Sementara perusahaan Amerika yang menerima surat tersebut adalah Coca-Cola, TripAdvisor, Airbnb, dan Caterpillar.

Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB Nikki Haley mengecam daftar hitam sebagai yang terbaru dalam serangkaian tindakan memalukan yang panjang yang diambil oleh Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHRC). Pada bulan Juni Haley memperingatkan AS bisa menarik diri dari 47 anggota badan tersebut.

"Ini dapat menyebabkan perusahaan investasi besar atau dana pensiun membawa saham dari berbagai perusahaan Israel untuk melakukan divestasi di dalamnya karena mereka kemudian beroperasi di permukiman," kata seorang pejabat senior Israel seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (26/10/2017).

Ia menambahkan bahwa hal tersebut dapat menyebabkan efek bola salju yang akan sangat merugikan ekonomi Israel pada akhirnya.

Sementara pihak perusahaan mengatakan penciptaan daftar itu bermotif politik dan inklusi mereka dapat menyebabkan kerugian finansial dan merusak merek mereka. Mereka dilaporkan tengah menimbang untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Komisaris dan UNHRC.

Pada bulan September, Komisaris PBB telah memperingatkan lebih dari 150 perusahaan bahwa aktivitas mereka di wilayah Palestina yang diduduki dapat membuat mereka masuk ke dalam daftar hitam. Pasalnya operasional mereka bertentang dengan hukum internasional dan bertentangan dengan resolusi PBB.

Komisi Hak Asasi Manusia PBB melakukan pemungutan suara untuk resolusi yang akan merumuskan basis data perusahaan Israel dan internasional secara langsung atau tidak langsung melakukan bisnis di Tepi Barat, Yerusalem Timur atau Dataran Tinggi Golan. Resolusi yang didorong oleh otoritas Palestina dan negara-negara Arab ini diterima meski mendapat tekanan dan kritik dari AS. 

Credit  sindonews.com

Sikap Acuh Suu Kyi Bikin Kecewa Penyidik HAM PBB

Foto/Ilustrasi/Sindonews/Ian

NEW YORK - Penyidik PBB atas pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar mengungkapkan kekecewaannya terhadap tanggapan pemimpin negara itu, Aung San Suu Kyi, terkait krisis Rohingya. Ia menilai Suu Kyi bersikap tidak acuh atas kekerasan yang berkecamuk terhadap minoritas Muslim Rohingya.

Komentar oleh penyidik, Yanghee Lee dari Korea Selatan (Korsel), menggarisbawahi frustrasi sunia internasional mengenai perilaku Aung San Suu Kyi mengenai penganiayaan terhadap Rohingya. Lee adalah seorang ahli hak anak terkemuka yang ditunjuk untuk jabatan penyidik hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2014

Lee mengatakan ada begitu banyak kebencian dan permusuhan terhadap Rohingya di Myanmar yang sedikit sekali yang berani menentangnya. Laporan pembunuhan, pemerkosaan, desa-desa yang terbakar dan pemindahan paksa tidak mendapat liputan di media berita Myanmar.

"Ini benar-benar membuat bingung semua orang, dan telah benar-benar membuatku bingung, tentang posisi tak beralasan Daw Aung dalam masalah ini," kata Lee seperti dikutip dari New York Times, Jumat (27/10/2017).

"Dia tidak pernah menyadari bahwa ada orang seperti itu yang disebut Rohingya - itu adalah titik awal. Aku sangat kecewa," sambung Lee.

"Jika pemimpin Myanmar menjangkau orang-orang dan berkata, 'Hei, mari kita tunjukkan beberapa kemanusiaan,' Saya pikir orang akan mengikutinya. Dia dipuja oleh publik," lanjut Lee.

Lee berbicara sehari setelah dia menyampaikan sebuah kritik tajam mengenai situasi hak asasi manusia Myanmar ke Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lee mengatakan bahwa dia sangat terkejut dengan suasana anti-Rohingya di negara ini.

"Sayangnya, tampaknya ada sedikit simpati, apalagi empati, untuk orang Rohingya di Myanmar," katanya.

"Selama beberapa dekade, ini telah dibudidayakan di benak rakyat Myanmar bahwa orang Rohingya tidak menjadi penduduk asli negara tersebut dan oleh karena itu tidak memiliki hak apa pun yang dapat mereka klaim," ungkapnya.

Tidak ada tanggapan segera atas komentar Lee dari misi diplomatik Myanmar di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pejabat Myanmar sebelumnya membantah tuduhan pembersihan etnis dan telah menegaskan bahwa penggambaran luar krisis tersebut terdistorsi atau dibuat oleh simpatisan pro-Rohingya. Mereka juga secara tajam membatasi akses ke Negara Bagian Rakhine. 

Credit  sindonews.com

Kecam UE, Duterte: Pergilah Anda ke Neraka

Kecaman Duterte ini muncul tidak lama setelah UE merilis laporan tebaru, yang berisi kritikan keras terhadap kebijakan anti-narkoba Filipina. Foto/Reuters

MANILA - Presiden Rodrigo Duterte melemparken kecaman keras kepada Uni Eropa (UE). Kecaman Duterte ini muncul tidak lama setelah UE merilis laporan tebaru, yang berisi kritikan keras terhadap kebijakan anti-narkoba Filipina.

Berbicara di Malacañang, Duterte mengatakan bahwa UE lebih baik pergi ke neraka, jika mereka tidak mendengarkan penjelasan utusan khusus Filipina untuk organisasi di Eropa tersebut, Edgardo Angara.

Duterte mengungkapkan bahwa dia telah memberi tahu Angara bagaimana menangani orang-orang Eropa mengenai isu kampanye anti-narkoba yang diterapkan Filipina saat ini.

"Senator Angara, saya menunjuknya sebagai utusan ke UE. Saya telah mencoba untuk menjelaskan kepada dia, saya berkata kepadanya, jika mereka (UE) mendengarkan Anda, Tuan, baiklah, jika tidak, mereka semua bisa masuk neraka," kata Duterte seperti dilansir Anadolu Agency pada Kamis (26/10).

Duterte kemudian mengatakan Filipina seharusnya tidak menerima lagi bantuan dari UE, jika bantuan itu disertai dengan sejumlah syarat.

"Untuk semua Serikat Eropa, katakan tidak pada mereka, katakan tidak, kita tidak membutuhkannya, kita bisa bertahan sebagai sebuah negara. Mereka yang kritis terhadap perang obat bius tidak bertanya mengapa tersangka narkoba terbunuh. Tapi mereka hanya melihat berapa banyak orang yang dituduh dibunuh dengan proses di luar hukum. Mereka bahkan tidak repot-repot melihat mengapa mereka dibunuh," ungkapnya.

Sebelumnya diwartakan, dalam sebuah laporan yang dirilis pekan lalu, UE menyatakan pelanggaran HAM seperti pembunuhan di luar hukum, dan iklim impunitas telah ada selama pemerintahan sebelumnya. Pembunuhan dalam perang obat-obatan, serta kemungkinan pengenalan hukuman mati menjadi fokus utama UE dalam laporan itu.

UE kemudian menyatakan bahwa pernyataan, dan tindakan Duterte tampaknya mendorong polisi untuk mengambil pendekatan agresif dalam menangani pengguna narkoba, dan para pengedar narkoba.

Laporan tersebut juga mengulangi sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh delegasi legislator UE yang mengunjungi Filipina pada bulan Juli lalu, yang menyatakan keprihatinannya atas undang-undang yang tertunda di Kongres Filipina, salah satunya adalah mengenai hukuman mati. 

Credit  sindonews.com