Kamis, 13 Oktober 2016

Tentara Turki sebut ISIS beri "perlawanan keras" di Suriah

Dokumentasi seorang wanita membawa walkie-talkie menuju lokasi kerusakan setelah terjadi serangan udara di kawasan dikendalikan pemberontak, kota Maaret al-Numan, provinsi Idlib, Suriah, Selasa (31/5/2016).(REUTERS/Khalil Ashawi)

Istanbul, Turki (CB) - Para militan ISIS di bagian utara Suriah memberikan "perlawanan keras" terhadap serangan yang dilancarkan pasukan pemberontak dukungan Turki, sebagaimana dinyatakan militer Turki, Rabu.

Serangan tersebut berlangsung hampir dua bulan setelah mereka melancarkan pergerakan untuk mengusir ISIS dari perbatasan.

Dibantu sejumlah tank dan serangan udara Turki, pihak pemberontah telah bergerak ke arah markas besar ISIS di Dabiq.

Sejumlah bentrokan dan serangan udara dalam 24 jam terakhir telah menewaskan 47 orang militan, pihak militer mengatakan dalam sebuah pernyataan.

"Karena ada perlawanan keras dari kelompok bersenjata ISIS, perkembangan tidak dapat dicapai dalam sebuah serangan yang dilancarkan untuk merebut empat lokasi," katanya, menyebutkan wilayah-wilayah yang ada di bagian timur kota yaitu Azazas Kafrah, Suran, Ihtimalat dan Duyavbik.

Operasi untuk mengusir kelompok ekstremis dari perbatasan Turki, yang disebut dengan "Perisai Euphrates," berjalan pada hari ke-50 pada Rabu. Para pemberontak yang dibantu oleh Turki itu telah merebut kendali atas wilayah seluas kurang lebih 1.100 kilometer persegi dari kelompok ISIS sejak operasi dimulai, pihak militer mengatakan.

Dalam sebuah pengepungan harian, disebutkan bahwa 19 orang petarung ISIS telah "dinetralisir" dalam bentrokan yang ada, sementara delapan orang pemberontak yang dibantu Turki tewas.

Sebanyak 22 orang pemberontak luka namun pasukan Turki tidak memiliki korban yang jatuh.

Sejumlah pesawat tempur Turki menghancurkan lima unit bangunan yang digunakan oleh petarung ISIS, sementara pesawat jet tempur dari koalisi pimpinan AS "menetralisir" 28 orang ekstremis dan menghancurkan tiga bangunan, ujarnya.

Operasi itu juga menyasar sebuah kelompok milisi Kurdi yang kehadirannya di perbatasan dianggap sebagai ancaman oleh Turki.

Credit ANTARA News

Pasukan pemerintah Afghanistan rebut kembali kota Kunduz

Seorang Tentara Nasional Afganistan berjaga di pos pemeriksaan di provinsi Logar, Afganistan, Selasa (16/2/2016). Penasehat NATO menginginkan tentara Afganistan mengurangi waktu untuk melayani pos pemeriksaan dan lebih terlibat memerangi militan Taliban, pergeseran kunci taktis dari koalisi diharapkan akan memungkinkan pasukan lokal mengatasi pemberontakan yang semakin meningkat. Foto diambil tanggal 16 Februari 2016. (ANTARA FOTO//cfo/16)

Kunduz, Afghanistan (CB) - Militer Pemerintah Afghanistan setelah berhari-hari pertempuran sengit pada Rabu merebut kembali Kota Kunduz di bagian utara negeri tersebut, dan memaksa petempur Taliban mundur ke bekas pangkalan mereka, kata seorang polisi senior.

"Anggota Taliban setelah kehilangan banyak rekan mereka dan meninggalkan banyak mayat menyelamatkan diri dari Kota Kunduz pada Rabu dan seluruh kota itu saat ini dikuasai pasukan pemerintah," kata pejabat tersebut, Mahfozullah Akbari, kepada Xinhua.

Anggota Taliban merebut banyak bagian Kota Kunduz pada 3 Oktober, sehingga membuat pasukan pemerintah melancarkan serangan balasan.

"Lebih dari 200 anggota Taliban telah tewas dan lebih dari 300 lagi cedera sejak dilancarkannya serangan balasan guna mengusir gerilyawan dari kota itu," kata pejabat tersebut, sebagaimana dikutip Xinhua. Pejabat itu, yang menyatakan sejumlah mayat petempur Taliban tergeletak di jalan-jalan dan gerilyawan yang melarikan diri tak bisa membawa mayat teman mereka.

Menurut pejabat tersebut, lebih dari 20 personel polisi telah tewas dan 45 lagi cedera sejak serangan Taliban terhadap Kota Kunduz dan serangan balasan guna mengusir gerilyawan.

Gerilyawan Taliban belum mengeluarkan komentar mengenai situasi di Kota Kunduz.

Sebelumnya Kantor PBB bagi Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) melaporkan lebih dari 32.000 orang menyelamatkan diri dari Kunduz di Afghanistan Utara, tempat pertempuran antara kelompok bersenjata dan pasukan pemerintah memasuki hari kedelapan pada Senin (10/10).

Menurut laporan awal, lebih dari 32.400 orang telah menyelamatkan diri dari Kunduz dan tiba di Taloqan, Kabul, Pul-e-Khumri, dan Mazar-i-Sharif, kata Juru Bicara PBB Stephane Dujarric dalam satu taklimat harian di Markas Besar PBB di New York. "Jumlah ini tampaknya akan bertambah."

Pertempuran yang berlangsung tanpa henti juga telah merenggut banyak nyawa warga sipil selama delapan hari belakangan sampai Senin dan pasukan pemerintah belum merebut kembali kota penting di wilayah Afghanistan Utara itu.

Anggota Taliban telah meningkatkan operasi selama dua bulan belakangan dan pertempuran sengit telah berkecamuk terus di Provinsi Kunduz, Farah serta Helmand.

Credit ANTARA News

Rabu, 12 Oktober 2016

Polandia Batalkan Pembelian 50 Unit Helikopter, Airbus Meradang

Peugeot Peugeot mendesain eksterior Airbus Helicopters H160

LONDON, CB - Pimpinan produsen pesawat asal Perancis Airbus mengkritisi pemerintah Polandia. Pasalnya, pemerintah Polandia membatalkan kontrak pemesanan helikopter senilai 3,5 miliar dollar AS.
Pemerintah Polandia mengabaikan rencana pembelian 50 unit helikopter Caracal pekan lalu. Ini membuat hubungan diplomatik antara Perancis dan Polandia memanas, di mana Presiden Perancis Francois Hollande membatalkan kunjungan ke Warsawa dan mengancam bakal melakukan peninjauan kembali terkait kerjasama pertahanan lainnya.
Mengutip BBC, Rabu (12/10/2016), CEO Airbus Tom Enders pun berang atas keputusan tersebut. Menurut Enders, pihaknya sudah terjebak selama berbulan-bulan dan akan mengajukan kompensasi.
Raksasa penerbangan Eropa tersebut memenangkan tender dalam penyediaan helikopter angkatan bersenjata Polandia pada April 2015. Kedua belah pihak pun sejak itu mulai menegosiasi rincian kontrak.
Dalam kontrak tersebut, Polandia akan membeli 50 unit helikopter. Sebagai gantinya, Airbus akan mendirikan fasilitas pabrik di Polandia. Perjanjian seperti itu, di mana kontraktor memberikan insentif bagi negara yang membeli produknya, relatif wajar terjadi di industri penerbangan dan pertahanan.
Namun, hubungan menjadi renggang sejak terpilihnya pemerintahan di bawah pimpinan Andrzej Duda pada bulan Oktober.
Pekan lalu, Polandia membatalkan pembicaraan dengan klaim bahwa kontrak yang diajukan tidak sesuai dengan kepentingan ekonomi dan keamanan negara tersebut.
"Airbus Helicopters (divisi produsen helikopter Airbus) tidak memberikan penawaran memuaskan pada pembicaraan tahap akhir. Mereka tidak merespon posisi Polandia dan inilah mengapa negosiasi kontrak dihentikan," ujar Menteri Pertahanan Polandia Antoni Macierewicz.
Dalam pernyataannya, Airbus bersikeras bahwa penawaran investasinya akan memberikan lebih banyak manfaat kepada Polandia ketimbang pendapatan yang diperoleh Airbus Helicopters melalui kontrak pengadaan helikopter.

Credit KOMPAS.com

Indonesia Gelar Pertemuan Negara Kawasan Samudera Hindia

JAKARTA - Indonesia akan kembali menggelar pertemuan negara-negara yang berada di kawasan Samudera Hindia, atau yang dikenal dengan nama IORA. Pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri itu akan digelar di Bali pada pekan depan.

IORA beranggotakan 21 negara, yang tersebar mulai dari benua Asia hingga Afrika. Beberapa anggotanya adalah Indonesia, Singapura, Thailand, Australia, Iran, Uni Emirat Arab, India, dan Yaman.

Selain itu, menurut keterangan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Desra Percaya, selain beranggotakan 21 negara, IORA juga memiliki tujuh negara mitra wicara. Negara-negara tersebut adalah Amerika Serikat (AS), China, Prancis, Jepang, Inggris, Jerman, dan juga Mesir.

"Fokus (IORA) adalah kerjasama ekonomi, itu pada awal pembentukannya. Didirikan pada tanggal 7 Maret 1997, dan seketeriatnya berada di Maurutius," kata Desra pada Selasa (11/10).

Dia mengatakan, pada awal pembentukannya belum ada kejelasan mengenai bentuk kerjasama yang akan dianut. Namun, lambat laun mulai terbentuk fokus-fokus kerjasama dalam IORA, yang tidak lagi hanya berkutat pada kerjsama ekonomi, tetapi juga berkembanng ke sektor keamanan.

"Pada tahun 2011 itu sudah ada diprioritaskan mengenai enam sektor kerjsama. Pertama mengenai keamanan dan keselamatan maritim, kedua mengenai fasilitasi perdagangan dan investasi, manajemen perikanan, manajemen resiko bencana, kerjasama akademik dan ilmu pengetahun, pariwisata dan pertukaran budaya," ucapnya.

Tahun 2013, lanjut Desra, ada sektor kerjasama baru lagi yang terbentuk yakni pada sektor pemberdayaan wanita, dan mengenai blue ekonoi atau kerjasama ekonomi yang berbasis ramah lingkungan.

Indonesia sendiri merupakan ketua IORA sejak tahun 2015 lalu, hingga pada tahun 2017 mendatang.

Credit Sindonews

Indonesia dan Inggris Teken Kerjasama Teknologi dan Inovasi

JAKARTA - Pemerintah Indonesia dan Inggris menandatangani kerjasama di bidang teknologi dan inovasi. Kerjasama itu diteken saat kunjungan Menteri Inggris urusan Asia Pasifik, Alok Sharma.

Bertempat di Gedung BPPT, Jakarta, pada Selasa (11/10), penandatanganan nota kerjasama dilakukan antara Sharma dan Direktur Jenderal Penguatan Inovasi Kemenresdikti, Jumain Appe. Penandatanganan ini disaksikan oleh Menristekdisti, Muhamad Nasir.

Perjanjian ini akan mendukung kolaborasi antara Indonesia dan Inggris, tepatnya dengan UK Royal Academy of Enggering, yang akan menyediakan dana pelatihan intensif bagi teknipreneur Indonesia. Selain itu, akan ada proyek bersama di bidang perkembangann teknologi, dengan nilai 800 ribu poundsterling.

"Inggris adalah yang terdepan dalam inovasi global, kami bangga menjadi rekan Indonesia dalam mengembangkan inovasi teknologi. Indonesia adalah mitra penting bagi program Newton Fund, program layanan pembangunan senilai 375 juta poundsterling yang bertujuan mempromosikan kerjasama riset dan teknologi," kata Sharma.

"Dalam era inovasi ini, Inggris akan terus berkoloborasi dengan rekan-rekan penting seperti Indonesia untuk dapat menghadapi tantangan global," ujarnya, saat menyampaikan sambutan sebelum melakukan penandatanganan kerjasama.

Sementara itu, Nasir dalam sambutannya, mengatakan bahwa melalui kerjasama ini Indonesia mampu membangun kapasitas para inovator untuk dapat menghadapi tantangan global.

"Kami ingin mengadopsi keahlian Inggris dan membangun kerjasama dengan cara membantu para inovator mempelajari praktiknya dan berkolaborasi dalam proyek bersama. Tahun ini akan menjadi langkah awal dari apa yang kita harapkan, yakni kolaborasi bilateral yang bermanfaat dalam bidang sains dan teknologi," ujar Nasir.

Credit Sindonews

Krisis Mengerikan di Venezuela, Tahanan Mati Kelaparan di Penjara

GUARICO - Sejumlah gambar dan video menunjukkan tahanan di Venezuela mati kelaparan di dalam penjara. Kondisi itu merupakan dampak dari krisis ekonomi mengerikan di Venezuela, di mana makanan dan obat-obatan untuk tahanan sulit terbeli.

Video diselundupkan keluar dari penjara di San Juan de los Morros, di wilayah Guarico tengah Venezuela. Dalam video, beberapa narapidana yang tampak kurus harus berjuang untuk bertahan hidup.

Melalui video itu pula, para narapidana berdiri berbaris dan meminta pertolongan dari dunia luar.

Krisis ekonomi di Venezuela yang tak kunjung usai sudah melumpuhkan sektor kesehatan publik. Sekitar 30 juta rakyat di negara itu berjuang keras untuk mengakses pelayanan kesehatan dasar.

Video kondisi tahanan di penjara itu direkam oleh narapidana bernama Franklin Paul Hernandez Quezad. Dalam pembuatan video, seorang tahanan yang sangat lemah harus diangkat ke kursi.

Salah satu tahanan dilaporkan telah meninggal karena kelaparan dan mengidap penyakit di sebuah penjara di pusat Venezuela.

“Lihat saya, lihat keadaan kami, kami membutuhkan obat untuk bertahan hidup,” keluah seorang tahanan dalam video tersebut.

Narapidana lain yang sebuah kursi roda memohon bantuan obat dan berkata; ”Kami semua manusia dan kami perlu kesempatan kedua.”

Tahanan ketiga menyerukan permohonan bantuan karena tidak ingin meninggal. ”Tolong, jangan tinggalkan kami mati di sini, bantu kami saudara. Kami tidak ingin mati,” katanya, seperti dikutip dari Daily Mail, Selasa (11/10/2016).

Pria yang merekam video itu mengatakan; ”Media perlu tahu apa yang terjadi di sini.”

Sementara itu, media lokal menuduh polisi Venezuela memblokir makanan, obat-obatan dan air ke penjara. Tuduhan itu telah menyebabkan kemarahan, di mana para kerabat tahanan mendesak aparat berwenang mengambil tindakan.

Sejak krisis ekonomi menghantam Venezuela, Presiden Nicholas Maduro, menjadi kecaman dari warganya, terutama yang pro-oposisi. Namun, presiden penerus Hugo Chavez ini menyalahkan oposisi dan Barat.

Credit Sindonews

Menlu Jerman: Ketegangan AS dan Rusia Lebih Bahaya dari Perang Dingin

BERLIN - Ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Rusia yang belum mereda hingga kini lebih berbahaya dari Perang Dingin. Demikian pendapat Menteri Luar Negeri (Menlu) Jerman; Frank-Walker Steinmeir.

Dalam sebuah wawancara dengan tabloid Jerman, Bild, Steinmeir mengatakan selama Perang Dingin dua negara adidaya itu masih memiliki "garis merah” dan saling menghormati. Tapi, ketegangan saat ini tidak hanya terus meningkat tapi keperacayaan di antara kedua kubu sudah terkikis.

”Jika ini terus berlanjut, kita akan kembali ke masa konfrontasi antara dua kekuatan besar,” kata Steimeir memperingatkan bahaya ketegangan AS dan Rusia. ”Tapi sayangnya itu adalah ilusi untuk percaya bahwa itu adalah Perang Dingin yang lama,” katanya lagi, yang dilansir news.com.au, Selasa (11/10/2016).

”Sebelumnya, dunia dibagi menjadi dua, tapi Moskow dan Washington tahu garis merah dan menghormati mereka (satu sama lain),” lanjut Menlu Jerman tersebut.

Dia cenderung menyalahkan Rusia untuk menerapkan ketegangan antara Timur dan Barat. Namun, dia juga menekankan pentingnya para pemimpin dunia menemukan solusi untuk krisis Suriah sebelum terlambat.

Peringatan itu datang setelah Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Marc Ayrault, meminta Pengadilan Pidana Internasional untuk menyelidiki Rusia atas dugaan kejahatan perang di Aleppo, Suriah. Permintaan itu mendukung seruan serupa yang lebih dulu disuarakan Menteri Luar Negeri AS, John Kerry.

Ayrault mengatakan negaranya tidak setuju dengan Rusia untuk membombardir Aleppo. Dia menganggap Rusia tidak berkomitmen seperti sebelumnya untuk menyelamatkan penduduk Suriah.

Dia mengatakan investigasi tersebut akan bergantung pada peran Moskow terkait serangan udara di bagian timur Aleppo yang dikuasai pemberontak Suriah.

Credit Sindonews

Dilema NATO, Antara Penumpukan Militer dan Dialog dengan Rusia

PASSAU - Sekretaris Jenderal (Sekjen) NATO; Jens Stoltenberg, melihat ada kontradiksi antara penumpukan kekuatan militer di dekat perbatasan Rusia dengan keinginan untuk melanjutkan dialog dengan Rusia. Menurutnya, kedua opsi itu dibutuhkan NATO.

”Kami harus menggabungkan ide kekuatan, pencegahan, pertahanan dan dialog. Bagi saya, jangan ada kontradiksi antara pertahanan yang kuat dan dialog politik,” kata Stoltenberg dalam sebuah forum Passau, Bavaria, Jerman.

Dalam forum itu, Stoltenberg bergabung dengan Presiden Dewan Eropa Donald Tusk dan Presiden Parlemen Eropa Martin Schulz. ”Hal ini sangat penting, pada saat yang sama untuk menghindari Perang Dingin baru. Kami tidak ingin perlombaan senjata baru,” ujarnya, Selasa (11/10/2016).

Sekjen NATO ini mengaku tidak terlalu khawatir dengan manuver Rusia baru-baru yang mengerahkan rudal nuklir Iskander-M ke Kaliningrad, yang berbatasan langsung dengan negara-negara NATO di Baltik.

”Kami telah mendeteksi bahwa mereka telah memindahkan rudal, dan ini adalah bagian dari kecenderungan umum yang kami lihat dalam beberapa kali,” kata mantan Perdana Menteri Norwegia ini, seperti dikutip Russia Today. ”NATO telah merespon. Anda harus memahami bahwa kami telah menerapkan penguatan terbesar dari pertahanan kolektif sejak akhir Perang Dingin,” ujarnya.

Pada bulan Juli lalu, NATO menyetujui pengerahan empat batalion internasional tambahan untuk negara-negara yang berbatasan dengan Rusia. Masing-masing diperkirakan berjumlah hingga 1.000 tentara. Selain itu, NATO juga diperintahkan untuk terus menyebarkan sistem rudal pertahanan.

Credit Sindonews

China Berpotensi Sebar "Bayi Reaktor Nuklir" ke Laut China Selatan

BEIJING - Para peneliti China sedang mengembangkan reaktor nuklir portabel yang akan dimuat di dalam kontainer berukuran standar. Dalam lima tahun, reaktor nuklir itu bisa menjadi sumber energi ideal yang bisa disebar di pulau-pulau sengketa di Laut China Selatan.

Surat kabar South China Morning Post, dalam laporannya Selasa (11/10/2016) menyebut “bayi reaktor nuklir” itu dengan julukan "hedianbao" yang bermakna “baterai nuklir portabel”.

Meskipun dianggap calon reaktor nuklir, proyek China ini bentuknya cukup kecil, yakni berukuran panjang sekitar 6,1 meter dan tinggi 2,6 meter.

Dengan dimensi mungil seperti itu, “bayi reaktor nuklir” tersebut diklaim akan mampu menghasilkan panas 10 megawatt. Jika dikonversi menjadi listrik, akan cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi 50.000 rumah tangga.

Penelitian itu dilakukan oleh Chinese Academy of Sciences Institute of Nuclear Energy Safety Technology di Hefei, Provinsi Anhui. Program penelitian sebagian didanai oleh Tentara Pembebasan Rakyat China.

”Bagian dari pendanaan kami berasal dari militer, tapi kami berharap—dan itu tujuan utama kami—bahwa teknologi pada akhirnya akan menguntungkan bagi pengguna sipil,” tulis media itu mengutip Profesor Huang Qunying, seorang ilmuwan nuklir yang terlibat dalam penelitian.

Peneliti itu mengatakan, bagaimanapun akan lebih sulit untuk meyakinkan publik bahwa teknologi ini cukup aman untuk digunakan.

Para peneliti mengakui bahwa teknologi ini mirip dengan reaktor nuklir yang digunakan pada kapal selam Soviet era 1970-an. China diyakini menjadi negara pertama yang berencana menggunakan teknologi tersebut untuk darat.

Credit Sindonews

Di Forum Pertahanan, China Kecam Intervensi AS di Asia

China mengecam campur tangan AS di kawasan, terutama dalam konflik Laut China Selatan. (AFP Photo/Lockheed Martin)

Jakarta, CB -- China mengecam intervensi Amerika Serikat di Asia, khususnya terkait sengketa wilayah di Laut China Selatan dan konflik kedua Korea.

Berbicara dalam Forum Pertahanan Regional Xiangshan ke-7 di Beijing, Menteri Pertahanan China Chang Wanguan secara tidak langsung menyinggung AS yang menurutnya sering mendiskreditkan kepentingan bahkan keamanan negara-negara lainnya di kawasan.

"Beberapa negara mencari superioritas militer yang absolut, memperkuat aliansi militernya, dan keamanan nasional yang mutlak bagi negaranya dengan mengorbankan keamanan negara lainnya," ujar Chang seperti dikutip AFP, Senin (11/10).

China telah gerah semenjak pemerintah Barack Obama memfokuskan kebijakan luar negeri AS pada penguatan eksistensi di Asia. Melalui kebijakan luar negeri 'Pivot to Asia', AS berupaya mempererat kerjasama militer dan ekonomi dengan negara-negara rival China, terutama yang bersengketa di Laut China Selatan.

Hal ini memicu ketidaksukaan China. Pemerintah Beijing menilai, kehadiran AS di Asia semakin menahan China menjadi yang terkuat di kawasan itu.

Dengan dalih mempertahankan kebebasan navigasi, AS meningkatkan perannya di Laut China Selatan. China sendiri memicu ketegangan setelah bersikap agresif dengan mengirim kapal patroli ke perairan yang juga diklaim oleh Brunei, Malaysia, Filipina, Vietnam dan Taiwan itu,

China dalam pertemuan Forum Pertahanan Regional Xiangshan juga mengkritik penempatan sistem pertahanan rudal di Korea Selatan untuk mengantisipasi serangan dari Korea Utara. Beijing khawatir, sistem bernama THAAD itu akan digunakan untuk menyerang China.

Jenderal China Chai Jun dalam pertemuan itu mengatakan kehadiran sistem pertahanan AS di Korsel bisa memicu "perlombaan senjata tingkat tinggi, bahkan di antariksa."

Setali tiga uang dengan China, Rusia dalam pertemuan itu juga menyatakan kecaman terhadap sistem rudal AS di Korsel. Menurut wakil menteri pertahanan Rusia Anatoly Antonov, tanpa menyebut nama AS, penempatan THAAD akan memperparah ketegangan di kawasan dan menambah masalah.

"Kami prihatin atas adanya upaya negara tertentu mengekploitasi situasi yang rumit di Semenanjung Korea," kata Antonov.

Credit CNN Indonesia

Wadubes untuk Inggris Membelot, Korut Pecat Wamenlunya

Kantor berita Korsel, Yonhap, melaporkan bahwa terdapat lebih dari 100 pejabat partai yang telah diekseskusi selama pemerintahan Kim jong-un. (ReutersKCNA)

Jakarta, CB -- Pemerintah Korea Utara memecat wakil menteri luar negeri, King Sok-Ung, sebagai hukuman atas pembelotan wakil duta besar Korut untuk Inggris, Thae Yong Ho, beberapa bulan lalu.

Harian Korea Selatan, JoongAng Ilbo, mengutip sumber anonim yang dekat dengan urusan Korea Utara, menyatakan bahwa Kung telah dihapus dari jabatannya, diusir dari Pyongyang, dan kini menetap di daerah pertanian di sebuah pedesaan dengan keluarganya.

Sumber itu menyebutkan bahwa pemecatan Kung diperintahkan langsung oleh pemimpin tertinggi Korut, Kim Jong-Un, menyusul pembelotan Thae Yong-Ho dan keluarganya ke Korea Selatan.

"Sejak pembelotan Thae Yong-Ho pada akhir Juli, dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh di kementerian luar negeri," kata sumber itu, dikutip dari AFP, Rabu (12/10).

"Kung Sok-Ung bertanggung jawab atas sejumlah kedutaan besar di [kawasan] Eropa dan [kini] dienyahkan sebagai balasan [dari pembelotan Thae]," ujarnya.

Laporan itu juga menyebutkan bahwa empat diplomat tinggi lainnya yang bertanggung jawab atas urusan Eropa juga diusir dari Pyongyang.

Kung, 72, merupakan seorang diplomat veteran yang bertanggung jawab atas diplomasi Korea Utara dengan Rusia dan Eropa selama hampir dua dekade.

Sejak mengambil alih kekuasaan pada 2011, Kim menerapkan berbagai eksekusi dan pembersihan pejabat tinggi untuk memperkuat rezimnya. Agustus lalu, kementerian unifikasi Korea Selatan melaporkan bahwa wakil menteri pendidikan Korea Utara dieksekusi karena dinilai menunjukkan rasa tidak hormat kepada pemimpin dalam sebuah pertemuan.

Eksekusi yang paling terkenal adalah eksekusi terhadap paman Kim, Jang Song-Thaek, yang kerap disebut-sebut sebagai orang nomor dua paling berkuasa di Korut ketika ayah Kim, Kim Jong-il, berkuasa. Jang dieksekusi atas tuduhan pengkhianatan dan korupsi pada Desember 2013.

Kantor berita Korea Selatan, Yonhap, melaporkan bahwa terdapat lebih dari 100 pejabat partai yang telah diekseskusi selama pemerintahan Kim.

Credit CNN Indonesia

Korsel Bersiap untuk Pembelotan Masif Warga Korut

Presiden Korea Selatan Park Geun-hye mengungkapkan pemerintahnya tengah mempersiapkan pembelotan besar-besaran dari Korea Utara. (Reuters/Kim Hong-Ji)

Jakarta, CB -- Presiden Korea Selatan Park Geun-hye mengungkapkan pemerintahnya tengah bersiap untuk menyambut pembelotan besar-besaran dari warga Korea Utara. Pernyataan ini diungkapkan Park hanya beberapa hari setelah Korsel menyerukan langsung agar warga Korut meninggalkan negara mereka yang terisolasi.

Serangkaian pembelotan warga Korut terjadi belakangan ini, termasuk wakil dubes Korut untuk Inggris, Thae Yong Ho, dan sejumlah pekerja restoran Korut di China. Sejumlah pembelotan ini semakin menguatkan propaganda untuk Korsel.

Berbicara pada pertemuan kabinet pada Selasa (11/10), Park menegaskan kembali seruannya agar warga Korut segera membelot dan menekankan pentingnya persiapan untuk menampung para pembelot.

"Para pembelot tak ubahnya warga unifikasi yang tiba lebih awal, dan ini merupakan percobaan menuju unifikasi," kata Park, dikutip dari AFP.

"Saya berharap kami dapat dengan cepat mengamankan sistem dan kapasitas yang cukup untuk menampung warga Korea Utara yang datang mencari kebebasan," katanya menambahkan.

Bulan lalu, dalam pidatonya pada peringatan Hari Angkatan Bersenjata, Park berjanji akan "tetap membuka jalan" untuk para pembelot. Park bahkan mendesak warga Korut untuk "datanglah menuju kebebasan di [Korea] Selatan."

Terkait hal ini, Pyongyang menyebut Park "pelacur tak tahu malu dan kurang ajar" dalam laporan surat kabar partai yang berkuasa, Rodong Sinmun.

Pemerintah Korsel saat ini mengelola dua pusat pemukiman untuk para pembelot Korut dengan kapasitas gabungan sekitar 1.100 orang.

Harian Korea Selatan, Chosun Ilbo, melaporkan pada Sabtu (8/10) bahwa pemerintah merencanakan proyek sebesar US$1,8 miliar untuk membangun sebuah kamp pembelot yang akan menampung hingga 100 ribu orang.

Kementerian Unifikasi Korea Selatan, yang menangani urusan lintas batas, menolak untuk mengkonfirmasi laporan itu.

Hubungan antara kedua Korea berada di titik terendah sejak puncak Perang Dingin pada 1970-an, akibat serangkaian uji coba rudal dan nuklir Pyongyang.

Selama bertahun-tahun, hampir 30 ribu warga Korea Utara melarikan diri dari kemiskinan dan penindasan di negara mereka dan menetap di Korea Selatan.

Credit CNN Indonesia

Indonesia Kantongi Dukungan Uruguay untuk Jadi Anggota DK PBB

Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi seusai melakukan pertemuan bilateral bersama Menteri Luar Negeri Uruguay Rodolfo Nin Novoa pada Selasa (11/10) di Gedung Pancasila, Kemlu. (Antara Foto/M Agung Rajasa)

Jakarta, CB -- Kementerian Luar Negeri RI menyatakan Indonesia dan Uruguay telah sepakat untuk saling memberi dukungan dalam keanggotaan Dewan Keamanan PBB.

Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi seusai melakukan pertemuan bilateral bersama Menteri Luar Negeri Uruguay Rodolfo Nin Novoa pada Selasa (11/10) di Gedung Pancasila, Kemlu.

Menurut Retno, selain terfokus pada penguatan kerja sama ekonomi antar kedua negara, pertemuan bilateral dilakukan guna memperkuat kerja sama teknis yang lebih konkret lagi.

"Salah satunya, dalam isu internasional kami sepakat untuk saling dukung dalam hal keanggotaaan non-permanen DK PBB," tutur Retno seusai pertemuan bilateral.

Sejauh ini, Indonesia pernah menjadi anggota tidak tetap DK PBB sebanyak enam kali. Keanggotaan Indonesia di PBB pertama kali yakni tahun pada tahun 1973 dan terakhir kali 2008 lalu.

Retno menyatakan, Indonesia sudah memberikan dukungannya kepada Uruguay saat ini masih menjadi anggota tidak tetap DK PBB sampai 2017. Indonesia diharapkan bisa kembali menjadi anggota tidak tetap PBB pada tahun 2019 mendatang.

"Indonesia sudah beri dukungan (kepada Uruguay), Uruguay juga sepakat akan mendukung Indonesia untuk menjadi anggota (tidak tetap) DK PBB tahun 2019-2020," kata Retno.

Retno berujar, pertemuan bilateral kedua negara juga turut membahas kesepakatan kerja sama misi penjaga perdamaian PBB. Uruguay dan Indonesia sebagai 20 negara penyumbang pasukan tentara perdamaian terbesar sepakat untuk bekerja sama dalam meningkatkan fasilitas dan pelatihan.

Indonesia, kata Retno, juga membahas masalah perlindungan WNI khususnya bagi anak buah kapal yang bekerja di kapal-kapal asing di sekitar Uruguay.

"Uruguay telah sepakat bekerja sama untuk perkuat perlindungan ABK Indonesia. Kami sepakat akan percepat proses penyelesaian mandatory consular notification," ucap Retno.

Credit CNN Indonesia

Perkuat Kerja Sama, Uruguay Buka Kedutaan di Indonesia

Pemerintah Uruguay mulai tahun depan akan membuka kedutaan besar di Jakarta, sebagai upaya meningkatkan hubungan kedua negara. (Antara Foto/M Agung Rajasa)

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Luar Negeri menyatakan Uruguay akan membuka kantor kedutaan besar di Jakarta tahun depan.

Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi seusai melakukan pertemuan bilateral bersama Menteri Luar Negeri Uruguay Rodolfo Nin Novoa pada Selasa (11/10) di Gedung Pancasila, Kemlu.

"Dalam pembicaraan di dalam, mulai tahun depan Uruguay juga akan membuka kantor Kedubes di Jakarta. Tentu kami sangat menerima dengan baik hal ini," ujar Retno usai pertemuan dalam konferensi pers.

Pertemuan keduanya terbilang singkat. Rodolfo bersama delegasinya datang sekitar pukul 12.00 WIB dan di sambut langsung oleh Retno. Pembicaraan bilateral dilakukan sekitar 40 menit.

Menurut Retno, pertemuan kedua negara dilakukan guna memperkuat kerja sama khususnya dalam sektor ekonomi. Selain pejabat tinggi, delegasi Rodolfo juga terdiri para pengusaha Uruguay.

Hal ini, tutur Retno, dilakukan guna mendorong kerja sama sektor-sektor swasta antar kedua negara. Kunjungan delegasi bisnis Uruguay juga merupakan bentuk balasan bagi Indonesia karena beberapa pengusaha kecil dan menengah Indonesia ikut berpartisipasi dalam trade expo Uruguay sejak tahun 2008.

"Kami juga telah sepakat dan menandatangani kerja sama ekonomi dan technical cooperation lainnya," kata Retno.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Uruguay Rodolfo Nin Novoa sangat menyambut baik keinginan kedua negara untuk mempererat kerja sama ekonomi.

Tak hanya antar pemerintah, Rudolfo juga mendorong supaya penguatan kerja sama ekonomi bisa dilakukan antar komunitas pengusaha kedua negara.

Selain itu, Rudolfo juga berharap, penguatan kerja sama ekonomi bisa diperluas ke tahap regional. Indonesia sebagai sekretariat pusat ASEAN dan Uruguay sebagai sekretariat pusat MERCOSUR diharapkan mampu memperkuat kerja sama antar kedua organisasi regional, khususnya terkait free trade area.

"Sebagai negara yang sama-sama berkembang sangat pesat, kebangaan bagi Uruguay untuk akhirnya bisa memperkuat hubungan kedua negara setelah 51 tahun hubungan diplomatik (Indonesia-Uruguay) berjalan," kata Rudolfo.

Menurut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir, nilai perdagangan kedua negara masih terbilang kecil. Namun banyak potensi ekonomi yang bisa didapat dari penguatan kerja sama antar kedua negara.

Pada tahun 2015, nilai perdagangan kedua negara, tutur Arrmanatha mencapai US$45,63 juta surplus US$11,52 juta. Dengan pertemuan bilateral ini, kedua negara bisa meningkatkan kerja sama ekonomi menuju hal yang lebih konkret lagi.

"Pertemuan ini langkah besar khususnya mendorong penguatan kerja sama sektor bisnis bagi kedua negara. Selama ini kerja sama ekonomi antar kedua negara masih terganjal jarak yang cukup jauh. Tapi kami akan kembangkan potensi lain tentunya," kata Arrmanatha.

Credit CNN Indonesia

Myanmar Kirim Pasukan ke Wilayah Muslim di Rakhine

Ilustrasi tentara Myanmar (Reuters/Soe Zeya Tun)

Jakarta, CB -- Myanmar mengirimkan pasukan keamanan ke wilayah mayoritas Muslim dekat dengan perbatasan Bangladesh, setelah pembunuhan terhadap sembilan orang polisi.

Pihak berwenang yakin warga Muslim Rohingya yang berdomisili di Rakhine melancarkan serangan terpisah pada Minggu pagi (9/10). Dalam insiden tersebut, sembilan polisi tewas, satu hilang dan lima lainnya terluka. Puluhan senjata dan lebih dari 10 ribu amunisi juga dicuri dari polisi perbatasan.

Polisi mengatakan delapan pelaku serangan tewas dan dua lainnya ditangkap.

Otoritas di wilayah Maungdaw, Rakhine, mengatakan pada Minggu bahwa mereka memberlakukan larangan berkumpul bagi lima orang atau lebih, serta jam malam sejak pukul 19.00 hingga 06.00.

Media pemerintah melaporkan bahwa militer yang dikenal dengan sebutan Tatmadaw, telah mengirimkan tentara ke wilayah Rakhine dengan helikopter. Namun tak ada informasi rinci yang diberikan, termasuk berapa jumlah pastinya.

“Tatmadaw, pasukan polisi dan Kementerian Urusan Perbatasan bekerja sama untuk memastikan keamanan dan mengembalikan ketertiban dan keteraturan,” kata Min Aung, menteri dalam pemerintahan negara bagian Rakhine.

Kelompok hak asasi manusia memperingatkan kekhawatiran akan penangkapan warga sipil yang diduga terlibat dalam serangan.

Sementara itu, warga Maungdaw menutup toko mereka di tengah peningkatan level keamanan.

Insiden pada Minggu ini merupakan yang terburuk sejak 2012, ketika 100 orang tewas dalam bentrok antara kelompok minoritas Rohingya dan Buddha di Rakhine.

Pihak berwenang Bangladesh mengatakan bahwa Myanmar menutup perbatasan kedua negara setelah menyusul serangan.

Credit CNN Indonesia

Jet Rusia Kembali Membombardir Aleppo, Puluhan Orang Tewas

Salah satu bantuan Rusia adalah memberi dukungan serangan udara bagi tentara Suriah yang menyerbu Aleppo. (Reuters/Abdalrhman Ismail)

Jakarta, CB -- Jet Rusia kembali menghujani bom di wilayah timur Aleppo yang dikuasai kelompok pemberontak pada pekan ini, setelah selama beberapa hari situasi sempat tenang.

Zakaria Malhifji dari kelompok pemberontak Fastaqim yang berbasis di Aleppo menyatakan kepada Reuters bahwa sebagian besar serangan udara yang diluncurkan pada Selasa (11/10) menghantam daerah Bustan al-Qasr.

"Gempuran bom kembali terjadi, dan kini sangat gencar," katanya,

Kelompok pemerhati HAM, Syrian Observatory for Human Rights, melaporkan bahwa jumlah warga tewas akibat gempuran bom di Bustan al-Qasr, Fardous dan sejumlah wilayah lainnya meningkat hingga 25 orang, sementara puluhan lainnya terluka.

Warga dan petugas penyelamat menyebut setidaknya 50 warga tewas akibat serangan udara yang diluncurkan di kawasan yang dikuasai pemberontak dan sejumlah desa di sekitarnya. Di Bustan al Qasr, menurut keterangan warga, serangan udara menghantam fasilitas kesehatan dan taman bermain anak.

Pasukan Suriah, yang didukung oleh milisi Iran, mengungkapkan mereka memperkuat kekuasaan mereka di bundaran al Jandoul yang terletak di persimpangan jalan utama pinggiran utara Aleppo.

Pekan lalu, Moskow dan Damaskus mengurangi intensitas serangan udara mereka ke bagian utara kota ini. Tentara Suriah mengklaim langkah ini diterapkan untuk memberikan kesempatan bagi warga sipil melarikan diri dari daerah yang dikuasai pemberontak di wilayah timur.

Pemerintah Suriah menyerukan bahwa pemberontak yang bersembunyi di Aleppo dapat melarikan diri bersama keluarga mereka, jika bersedia menurunkan senjata. Kelompok pemberontak menilai seruan itu hanyalah tipuan semata.

Presiden Bashar al-Assad tengah berusaha merebut kembali Aleppo, kota terbesar di Suriah sebelum perang sipil pecah lima tahun lalu. Kini, Aleppo terbagi antara wilayah yang dikuasai pemerintah dan pemberontak.

Rusia, sebagai salah satu sekutu utama Assad, terus meningkatkan kekuatan pasukan mereka di Suriah setelah gencatan senjata terhenti bulan lalu. Salah satu bantuan Rusia adalah memberi dukungan serangan udara bagi tentara Suriah yang menyerbu Aleppo.

Di kota lain, kelompok pemberontak mengalami kemajuan, termasuk di Provinsi Hama di selatan Suriah. Meski dalam beberapa hari terakhir pasukan Suriah juga menguat di daerah itu.

Sementara di kota Deraa, kelompok pemberontak meluncurkan penembakan di sebuah sekolah, menewaskan sedikitnya lima orang, termasuk anak-anak, pada Selasa, menurut laporan Observatory. Namun, pemberontak membantah mereka menembaki sekolah.

Credit CNN Indonesia

Jepara dan Bangka Dinilai Aman Untuk Proyek PLTN

Foto: reuters.com

Jakarta - Secara geologis, posisi Indonesia cukup rawan karena berada di jalur 'ring of fire' alias cincin api. Gempa tektonik maupun letusan gunung berapi akrab di wilayah Indonesia.

Meski demikian, menurut Badan Teknologi Nuklir Nasional (Batan), pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) tetap memungkinkan di beberapa wilayah Indonesia.

Batan telah melakukan studi tapak di Jepara, Jawa Tengah, dan Pulau Bangka. Hasilnya, kedua wilayah itu cocok untuk PLTN karena tidak berada di daerah rawan gempa.

"Yang sudah kita lakukan studi tapak itu di Jepara, Bangka," kata Kepala Batan, Djarot Sulistio Wisnubroto, dalam diskusi di Russian Center of Science and Culture, Jakarta, Selasa (11/10/2016).

Selain Jepara dan Bangka, pemerintah daerah di beberapa wilayah yang tidak rawan gempa seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Batam juga ingin memiliki PLTN di daerahnya. "Yang punya keinginan itu di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Otorita Batam," ungkap Djarot.

Menurut Djarot, PLTN aman di wilayah-wilayah seperti Kalimantan, Bangka, dan Batam. "Ada daerah-daerah yang rawan gempa seperti di Jawa, Sumatera Barat, Aceh. Tapi ada juga yang frekuensi gempanya rendah seperti di Kalimantan, Bangka, dan Batam," tukasnya.

Beberapa negara, di antaranya adalah Rusia, Jepang, dan China, telah menawarkan kerja sama pengembangan PLTN di Indonesia. "Kalau dari sisi teknologi, kita bisa mengadopsi misalnya dari Rusia, Jepang, atau mungkin China," ucap Djarot.

Untuk meminimalkan risiko, Indonesia bisa memilih teknologi dari berbagai negara yang sudah menawarkan kerja sama. Djarot menggarisbawahi, jika ingin membangun PLTN, Indonesia harus memilih teknologi yang paling mutakhir, tahan gempa dan tsunami.

"Kita belajar dari Fukushima. Yang harus kita perhatikan, pilih teknologi yang mampu menghadapi tsunami dan gempa. Kedua, pilih teknologi paling mutakhir," tegasnya.

Tetapi pembangunan PLTN belum dapat dilakukan di Indonesia. Sebab, Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang disusun pemerintah menyebutkan, nuklir adalah sumber energi pilihan paling terakhir yang baru dikembangkan bila sumber-sumber energi lain tidak memungkinkan.

Credit detikFinance

Murah, Harga Listrik dari Nuklir Rata-rata Rp 780-1.040/kWh

Jakarta - Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) mengungkapkan, rata-rata harga listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga nuklir adalah antara 6 sen/kWh sampai 8 sen/kWh, atau setara dengan Rp 780-1.040/kWh.

"Harga listriknya (PLTN) PLN pernah menghitung antara 6 sen-8 sen/kWh," kata Kepala Batan, Djarot Sulistio Wisnubroto, dalam diskusi di Russian Center of Science and Culture, Jakarta, Selasa (11/10/2016).

Harga listrik dari nuklir itu tergolong murah, setara dengan harga listrik dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang menggunakan batu bara sebagai sumber energinya. "Jadi cukup kompetitif," ucap Djarot.

Namun biaya investasi yang dibutuhkan untuk membangun PLTN cukup besar. Berkaca dari Uni Emirat Arab (UEA), modal yang dibutuhkan untuk membangun PLTN berkapasitas 1.400 MW mencapai Rp 70 triliun.

"Untuk membangun PLTN saya mengambil contoh Uni Emirat Arab itu membutuhkan Rp 70 triliun untuk PLTN berkapasitas 1.400 MW," tutur Djarot.

Tetapi pembangunan PLTN belum dapat dilakukan di Indonesia. Sebab, Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang disusun pemerintah menyebutkan nuklir adalah sumber energi pilihan paling terakhir yang baru dikembangkan, bila sumber-sumber energi lain tidak memungkinkan.

Meski demikian, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan kepada Kementerian ESDM agar menyusun roadmap untuk pengembangan nuklir. "Itu tugas Kementerian ESDM, kita membantu saja dari sisi teknologinya apa, lokasinya di mana," tutupnya.

Credit detikFinance

RI Punya 74.000 Ton Uranium di Dalam Tanah, Tapi Belum Boleh Digali

Pellet Uranium (Foto: Michael Agustinus-detikFinance)

Jakarta - Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki kekayaan uranium hingga 74.000 ton di dalam tanah, tapi tak bisa diambil karena terhambat regulasi.

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran melarang penambangan uranium untuk tujuan komersial. Kini Batan sedang berupaya agar UU tersebut direvisi.

"Kita itu mempunyai 74.000 ton uranium potensi di seluruh Indonesia. Jadi potensi itu ada. Sayangnya UU kita belum membolehkan eksploitasi secara komersial. UU itu adalah UU Nomor 10 Tahun 1997, sudah lama. Kita sekarang baru melalui Bapeten (Badan Pengawas Tenaga Nuklir) supaya UU-nya direvisi saja," kata Kepala Batan Djarot Sulistio Wisnubroto, usai diskusi di Russian Center of Science and Culture, Jakarta, Selasa (11/10/2016).

Djarot mengusulkan agar kegiatan pertambangan uranium mulai diizinkan selama proses revisi UU Ketenaganukliran.

"Sementara kita berproses UU-nya, saya ingin dibuka saja kalau memang ada investor mau mengeksploitasi uranium biar bisa memanfaatkan untuk pembangunan atau operasi PLTN (pembangkit listrik tenaga nuklir) kelak di Indonesia," cetusnya.

Naskah akademik untuk revisi UU Ketenaganukliran akan diserahkan pada bulan ini.

"Oktober ini mau masuk naskah akademi, moga-moga masuk prolegnas (program legislasi nasional) sehingga bisa dipercepat. Itu keinginan kita," tutupnya.

Selain terhambat UU Ketenaganukliran yang melarang eksploitasi uranium, pembangunan PLTN juga belum dapat dilakukan di Indonesia karena Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang disusun pemerintah menyebutkan bahwa nuklir adalah sumber energi pilihan paling terakhir, baru dikembangkan bila sumber-sumber energi lain tidak memungkinkan.

Credit detikFinance

Industri Perikanan di Pulau Terluar RI Ini akan Dikembangkan Tahun Depan

Foto: Ardan Adhi Chandra

Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mengembangkan industri perikanan di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 2017. Pengembangan industri perikanan ini dalam rangka meningkatkan produktivitas perikanan dan menarik minat investor untuk menanamkan investasi di industri pengolahan ikan di salah satu pulau terluar Indonesia itu.

Dengan jumlah penduduk mencapai 127.911 jiwa dan 2.449 di antaranya bekerja sebagai nelayan. Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Rote Ndao mencapai 17.000 ton per tahun dengan beragam jenis hasil laut.

Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mengembangkan kapasitas Pelabuhan Tulandale di Kabupaten Rote Ndao, NTT. Pengembangan pelabuhan tersebut untuk meningkatkan daya tampung hasil tangkapan ikan.

"Rencana pembangunan Tulandale kita siapkan tahun 2017 dan akan dikembangkan karena di sana potensi ikan luar biasa," tutur Dirjen Perikanan Budidaya KKP, Slamet Subiyanto, dalam acara Marine and Fisheries Business and Investment Forum di Gedung Mina Bahari III, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Selasa (11/10/2016).

Selain itu, pengembangan infrastruktur pendukung seperti fasilitas air bersih dan penyediaan fasilitas listrik dengan pembanguna PLTD dengan kapasitas 125 KVA juga akan dibangun di tahun depan.

"Perbaikan fasilitas air bersih kita lengkapi. Listrik ini tahun depan pemerintah daerah akan bangun PLTD 125 KVA," tutur Slamet.

Pembangunan fasilitas jalan di sekitar pelabuhan perikanan Tulandale juga akan diperbaiki. Untuk kapal yang akan bersandar juga akan dilengkapi dengan fasilitas docking yang juga diikuti oleh peningkatan produksi pabrik es hingga 20 ton per hari.

"Begitu juga fasilitas lain seperti docking di pelabuhan penangkapan ikan, jalan hotmix, dan revitalisasi cold storage 20 ton secara bersama-sama di 2017," kata Slamet.

Credit detikFinance

Vietnam Bidik Investasi di Industri Pengolahan Ikan RI

Jakarta - Negara tetangga Indonesia, Vietnam, membidik investasi di industri pengolahan ikan di Indonesia. Hal ini seiring dengan percepatan pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di 15 pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan Indonesia.

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP, Nilanto Perbowo, mengatakan Vietnam tertarik untuk menanamkan modalnya di industri pengolahan ikan. Minat investasi ini sudah lama dilakukan dan tengah dalam kajian, baik dari Indonesia maupun Vietnam.

"Vietnam tadi ingin mendapatkan akses industri pengolahan ikan di Indonesia. Tentunya didiskusikan lebih lanjut dengan Ibu Menteri (Susi Pudjiastuti)," kata Nilanto di Gedung Mina Bahari III, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Selasa (11/10/2016).

Dirinya menambahkan bahwa banyak negara lain yang tertarik berinvestasi di industri pengolahan ikan di Indonesia. Ketertarikan investor asing untuk menanamkan modalnya di industri pengolahan ikan karena daya tangkap ikan di laut Indonesia masih terbilang banyak dibandingkan negara-negara lain.

"Indonesia salah satu negara yang menjadi perhatian dunia karena stok ikan masih bagus dibandingkan negara lain," lanjut Nilanto.

Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7/2016 tentang Daftar Negatif Investasi (DNI), seluruh kementerian dan lembaga (K/L) juga diminta untuk membantu pembangunan industri perikanan nasional. Salah satunya dengan membangun fasilitas penunjang seperti jalan dan listrik

"Sekarang melalui Inpres Nomor 7 tahun 2016, Presiden meminta K/L membantu percepatan pembangunan industri perikanan nasional. Listrik, di Kementerian ESDM, sudah komunikasi dengan kita. Kementerian PUPR mereka berminat mendukung penyediaan air bersih, jalan, dan rumah nelayan," tutur Nilanto.

Dengan adanya percepatan pembangunan fasilitas pendukung diharapkan investor dalam dan luar negeri semakin tertarik menanamkan modalnya di industri perikanan.

Credit detikFinance

Perusahaan Grup Bakrie Minati Investasi Industri Perikanan di Pulau Terluar RI

Jakarta - Salah satu perusahaan Grup Bakrie, Bakrie Indo Infrastructure, yang bergerak di sektor infrastruktur tengah melirik peluang investasi industri perikanan di Indonesia. Perusahaan tersebut sudah rutin melakukan komunikasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Bakrie infrastruktur (Bakrie Indo Infrastructure) juga join dengan kita. Dia sudah ketemu beberapa kali," tutur Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP, Nilanto Perbowo di Gedung Mina Bahari III, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Selasa (11/10/2016).

Selanjutnya, perusahaan tersebut melakukan berbagai kajian dan studi lebih lanjut mengenai potensi bisnis di 15 pulau terluar yang ditawarkan pemerintah. Pemerintah menawarkan 15 pulau terluar Indonesia untuk dikembangkan industri pengolahan ikannya kepada pihak swasta.

"Mereka lagi pelajari dan dikaitkan dengan lokasi yang sudah ada," kata Nilanto.

Nilanto menambahkan bahwa perusahaan Bakrie yang bergerak di sektor infrastruktur tersebut berminat di industri pengolahan ikan dan juga infrastruktur kawasan industri perikanan seperti jalan, fasilitas air bersih, hingga pembangkit listrik.

"Dua-duanya mereka minat, infrastruktur sama pengolahan," ujar Nilanto.

Credit detikFinance

Rusia Sangat Tertarik di Proyek Nuklir Indonesia

Gambar rencana pembangkit listrik tenaga nuklir ditampilkan pada workshop media tentang teknologi nuklir di Pusat Iptek dan Kebudayaan Rusia, Jakarta, Selasa (11/10).

CB, JAKARTA -- Rusia dinilai bisa jadi rekan Indonesia dalam pengembangkan proyek nuklir. Ketua Kajian Nuklir Persatuan Pelajar Indonesia (PPI), Dwi Rahayu mengatakan Rusia sangat tertarik untuk terlibat di berbagai proyek nuklir di Indonesia.

"Saya melihat bahwa Rusia sangat tertarik untuk terlibat di berbagai proyek nuklir di Indonesia," kata Dwi pada Republika.co.id. Tak hanya di Indonesia, Rusia juga telah menunjukan komitmennya dalam pengembangan nuklir di dunia.

Menurut Dwi, dunia telah mengakui perusahaan nuklir Rusia, Rosatom memiliki prestasi luar biasa dibidang teknologi nuklir. Sehingga Rusia dapat diandalkan untuk bekerja sama memenuhi permintaan proyek nuklir di berbagai bidang.

Ia menjelaskan, ketertarikan Rusia tidak ditujukan hanya untuk proyek di Indonesia, tapi juga di berbagai negara. "Kerja sama nuklir di berbagai bidang ini maksudnya pemanfataan nuklir untuk energi maupun non-energi, seperti di bidang kesehatan dan lain-lain," katanya.

Dwi yang saat ini belajar di salah satu kampus nuklir di Rusia, National Research Nuclear University MEPhI melihat secara langsung bahwa riset nuklir Rusia berkembang sangat baik. Menurut Dwi, Rusia sudah memiliki rencana untuk bekerja sama dengan Indonesia.

"Terutama untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), namun sekali lagi, selagi Indonesia tidak mendeklarasikan komitmen "go nuclear" dan tetap menempatkan nuklir sebagai pilihan terakhir, maka sulit mewujudkan PLTN di Indonesia," kata Dwi.

Indonesia memang masih belum memprioritaskan pemanfaatan tenaga nuklir. Padahal menurut Dwi, dalam salah satu tulisannya menyebut tidak ada alasan untuk ragu. Mitos atau rumor yang beredar soal nuklir pun tidak sesuai dengan fakta ilmiah yang ada.

Maka, Dwi mengatakan PPI sangat mendukung pemerintah untuk segera mempertimbangkan nuklir sebagai salah satu sumber energi. PPI Dunia pun telah mengeluarkan deklarasi "Merdeka Energi Nuklir untuk Indonesiaku" pada 17 Agustus 2016 lalu.

Di dalamnya, PPI menyatakan bahwa Indonesia siap memanfaatkan teknologi nuklir untuk energi. Secara kemampuan baik teknologi, sumberdaya manusia maupun sosial masyarakat. "Kami mendukung Indonesia untuk segera membuat kebijakan pemanfaatan energi nuklir sebagai salah satu sumber listrik dalam bentuk Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)," katanya.

Deklarasi tersebut menyebut bangsa yang maju adalah bangsa yang menguasai berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi, salah satunya nuklir. Pemanfaatan teknologi nuklir untuk perdamaian dan kesejahteraan umat manusia mutlak dibutuhkan di seluruh sektor.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Ratusan Pemukim Yahudi dan Pasukan Israel Serbu Al Aqsa

Tampak peziarah yang sedang berjalan menuju Masjid Al Aqsa

CB, YERUSALEM -- Ratusan pemukim Yahudi didampingi pasukan Israel memaksa masuk ke Masjid Al Aqsa. Mereka mengikuti ajakan para pemimpin pemukim Yahudi untuk berkumpul merayakan libur Yom Kippur di sana.

"Setidaknya 160 pemukim Yahudi yang didukung Polisi Israel telah memasuki Masjid Al Aqsa melalui gerbang Al Mugharbeh sejak pagi," kata Syeikh Azzam al Khatib Pimpinan Organisasi Yordania untuk Wakaf dan Urusan Al Aqsa, seperti dilansir Anadolu Agency, Selasa (11/10).

Ia menerangkan, pemukim mengelilingi lingkungan Al Aqsa, melewati Al Qibali sambil melakukan ritual Talmud, sebelum pergi melalui gerbang Al Rahemah dan Al Silsila. Selain itu, otoritas Israel telah membatasi masuknya jamaah Muslim ke komplek Masjid Al Aqsa.

Pasukan Israel, kata Al Khatib, melarang setiap warga Palestina untuk memasuki situs Al Aqsa dan melakukan tindakan represif di gerbang Al Silsila. Awal pekan ini, kelompok-kelompok ekstremis Yahudi menyerukan pendukungnya untuk berkumpul di Al Aqsa pada Selasa (11/10).

Bagi umat Islam, Al Aqsa di Yerusalem merupakan tempat suci ketiga setelah Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Israel menduduki Yerusalem sejak perang 1967 dan menganeksasi seluruh kota pada 1980, mengklaim itu sebagai ibu kotanya walau tidak pernah diakui internasional.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Taliban Gelar Serangan Besar Kota Lashkar Gah

Militan Taliban bergerak di Afganistan.

CB, KABUL -- Kelompok militan Taliban Afghanistan telah melancarkan serangan besar di kota strategis, Lashkar Gah. Serangan bom bunuh diri pada Senin kemarin (10/10) menewaskan setidaknya 14 orang, termasuk 10 polisi.

Lashkar Gah adalah ibu kota Provinsi Helmand. Kota ini adalah tempat pertempuran sengit antara kelompok Taliban dan pasukan yang dipimpin NATO pada 2014. Saat itu, Taliban berhasil dipukul mundur. Kini, Taliban kembali menguasai kota yang dihuni oleh 200 ribu penduduk tersebut.

Seperti yang dilansir BBC, Taliban dilaporkan telah merebut Bolan, daerah yang dekat dengan pusat kota. Mereka juga telah mengontrol Nawa yang sering disebut sebagai pintu gerbang ke Lashkar Gah.

Seorang politisi lokal mengatakan, serangan Taliban terjadi dua kilometer dari kompleks gubernur. Namun, juru bicara pemerintah provinsi membantah, Taliban telah menduduki daerah di pusat kota. Ia mengatakan kelompok militan itu telah didorong kembali ke pinggiran kota.

Ribuan orang melarikan diri dari Helmand sejak Agustus setelah pejuang Taliban meningkatkan aktivitas mereka, dan dilaporkan berlindung di Lashkar Gah.

Provinsi Helmand merupakan sebuah wilayah pertanian yang subur dan pusat produksi opium. Sementara, Lashkar Gah dipandang sebagai kunci yang memegang seluruh provinsi. Direbutnya Lashkar Gah mewakili kemenangan besar bagi Taliban.

Koresponden Asia Selatan BBC Jill McGivering mengatakan direbutnya kota tersebut menjadi "bencana simbolik" untuk pasukan pemerintah dan masyarakat internasional. "Selama lima belas tahun terakhir, Lashkar Gah telah dipandang oleh barat sebagai wilayah pemerintahan yang aman dan dilindungi," katanya.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

China berang atas sikap Selandia Baru terhadap Laut China Selatan

Ilustrasi peta kawasan Laut China Selatan. China mengklaim secara sepihak hampir semua Laur China Selatan, dan menerapkan area udara pertahanan di atas wilayah itu. Sampai kini China tidak menetapkan koordinat pasti Sembilan Garis Putus-putus yang dijadikan dasar klaim sepihak mereka. (www,beforeitnews.com)

... menentang tindakan-tindakan yang merusak perdamaian dan mencederai kepercayaan serta ingin melihat semua pihak secara aktif mengambil kebijakan untuk meredam ketegangan...

Beijing (CB) - China menegur Menteri Pertahanan Selandia Baru, Gerry Brownlee, dalam pembukaan forum pejabat tinggi keamanan di Beijing, Selasa, dengan mengkritik sikapnya atas ketegangan di Laut China Selatan yang disengketakan tersebut.

China menyatakan bahwa negara-negara yang tidak terlibat sengketa agar tidak turut campur.

Negara itu mendakui hampir seluruh Laut China Selatan yang setiap tahun dilalui kapal dagang dengan muatan bernilai 5 triliun dolar AS, bersama dengan Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam yang turut mengakui wilayah tersebut.

Pengadilan internasional di Den Haag, Belanda, pada Juli lalu memutuskan bahwa China tidak memiliki catatan bersejarah atas wilayah perairan dan melanggar hak kedaulatan Filipina. Putusan tersebut membuat marah Beijing yang menolak kewenangan lembaga peradilan tersebut.

"Kami berharap negara-negara yang tidak terlibat dalam sengketa menghormati negara-negara yang bersengketa agar... berusaha di antara mereka sendiri," kata Ketua Komisi Parlemen China Urusan Luar Negeri, Fu Ying, dalam Forum Xiangshan.

"Keterlibatan pihak luar, campur tangan, hanya bisa memperburuk perbedaan, dan terkadang malah menambah ketegangan," kata Fu yang juga mantan Wakil Menteri Luar Negeri China saat memimpin pertemuan itu.

Komentar Fu tersebut untuk menanggapi pidato Brownlee tentang perhatian negaranya terhadap Laut China Selatan.

"Kami menentang tindakan-tindakan yang merusak perdamaian dan mencederai kepercayaan serta ingin melihat semua pihak secara aktif mengambil kebijakan untuk meredam ketegangan," kata Brownlee.

"Sebagai negara kecil perdagangan maritim, hukum internasional, dan khususnya Konvensi PBB tentang Hukum Laut, hal ini penting bagi Selandia Baru. Kami mendukung proses arbitrase dan percaya bahwa negara-negara memiliki hak untuk mencapai resolusi internasional," ujarnya.

Hal itu bukan yang pertama kalinya bagi China bersitegang dengan Selandia Baru terkait sengketa tersebut.

Pada bulan Februari lalu, Selandia Baru mendesak China menahan diri setelah Beijing kedapatan mengerahkan sistem rudal canggih di salah satu pulau di Laut China Selatan. Sementara Beijing menganggap usulan Selandia Baru tidak konstruktif.

Pada Selasa, Brownlee menyoroti isu pembangunan China di pulau-pulau buatan di wilayah Laut China Selatan, termasuk pangkalan udara baru yang memusingkan negara-negara sekitar.

"Satu sebab tentunya... meningkatnya ketegangan dipicu reklamasi dan aktivitas pembangunan serta pengerahan aset-aset militer di wilayah-wilayah yang disengketakan," ujarnya.

China menyatakan bahwa pembangunan dan pekerjaan reklamasi terus dilakukan di Laut China Selatan untuk memberikan keuntungan bagi masyarakat internasional, termasuk demi kemajuan navigasi pelayaran sipil.

Setelah mendengar tanggapan dari Fu, Brownlee kepada Kantor Berita Reuters mengatakan bahwa sangat beralasan bagi Selandia Baru yang mewakili negara-negara kecil, demikian pula semua pihak yang bisa berbicara untuk memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut.

Sejak putusan pengadilan internasional, China dan negara-negara anggota ASEAN berupaya meredam ketegangan di kawasan.

Credit ANTARA News

Presiden Putin batal ke Prancis

Presiden Rusia Vladimir Putin. (REUTERS/Alexei Nikolsky/Sputnik/Kremlin)

Moskow (CB) - Presiden Rusia Vladimir Putin membatalkan rencana kunjungan ke Paris, kata Kremlin pada Selasa (11/10) setelah Presiden Prancis Francois Hollande menuduh tentara Suriah melakukan "kejahatan perang" di Aleppo dengan dukungan Rusia.

"Presiden memutuskan untuk membatalkan kunjungan," kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan, merujuk pada kunjungan ke Paris yang rencananya dilakukan 19 Oktober.

"Sejak awal pembicaraannya dengan kolega dari Prancis, Presiden Putin mengatakan bahwa dia siap berkunjung ke Paris ketika itu nyaman bagi Presiden Hollande. Jadi, kami akan menunggu kapan waktu nyaman itu datang."

Pengumuman itu disampaikan sehari setalah Hollande mengatakan dia belum memutuskan apakah dia akan menerima kedatangan Putin, mengatakan bahwa pasukan Presiden Bashar al-Assad telah melakukan "kejahatan perang" di kota tercabik konflik Aleppo dengan bantuan sekutu utama Rusia.

"Saya bertanya kepada diri saya sendiri... Apakah itu berguna? Apakah itu perlu? Bisakah menjadi jalan untuk mengerahkan tekanan? Bisakah kita meminta dia menghentikan apa yang dia lakukan dengan rezim Suriah?” kata Hollande kepada saluran TMC.

Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Marc Ayrault berada di Moskow pekan lalu untuk melakukan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov sebelum bertolak ke Washington guna menggalang dukungan untuk rancangan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dari Prancis untuk gencatan senjata di Aleppo.

Namun Rusia pada Sabtu memveto resolusi tersebut, menandai kelima kalinya negara itu menggunakan hak veto untuk menghalangi tindakan PBB guna mengakhiri perang lima tahun di Suriah, demikian menurut warta kantor berita AFP.

Credit ANTARA News

Negosiator tewas dibunuh, perundingan damai Mozambik ditunda

Maputo (CB) - Mediator internasional pada Senin, menunda kelanjutan perundingan damai di Mozambik selama sepekan, dua hari setelah seorang negosiator oposisi dibunuh oleh kelompok bersenjata tidak dikenal.

"Kabar pembunuhan brutal delegasi Renamo itu, Jeremias Pondeca, sebuah tindakan mengerikan dan tercela, seharusnya tidak menghalangi proses untuk mewujudkan perdamaian,” kata kepala mediator Mario Raffaelli kepada AFP.

Raffaelli mengatakan tim mediasi memutuskan bahwa perundingan antara pemerintah dengan partai Renamo akan dilanjutkan pada 18 Oktober, bukan pada Senin seperti yang dijadwalkan sebelumnya. Perundingannya ditunda guna memberikan waktu kepada kedua pihak untuk memperjelas posisi mereka.

Pondeca (55), anggota komisi gabungan yang didirikan pada Mei untuk menemukan cara guna mengakhiri kebuntuan antara pemerintah dan Renamo, tewas pada Sabtu saat dia sedang joging di Maputo.

Pada Senin, Renamo, kelompok pemberontak yang memerangi pemerintah dalam perang saudara pada 1976-1992, mengecam pembunuhan kejam itu, mengatakan aksi tersebut dilakukan dengan motif politik, sampai terbukti sebaliknya, demikian dikutip dari laporan AFP.

Sementara itu, Uni Eropa pun mengecam pembunuhan itu.

Credit ANTARA News

Militer Turki tewaskan 417 milisi Kurdi sejak Agustus

Tank tentara Turki mengambil posisi di atas sebuah bukit di dekat perbatasan Mursitpinar di kota Suruc, provinsi Sanliurfa, Turki, Sabtu (11/10). Seorang militan Kurdi mengancam Turki dengan revolusi Kurdi yang baru apabila mereka tetap bertahan dengan kebijakan non-intervensi saat ini dalam pertempuran di kota Kobani. Pasukan Kurdi bersekutu dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK), Unit Pertahanan Rakyat (YPG), berjuang melawan pemberontak Negara Islam yang menyerang Kobani di dekat . Sementara itu Turki tampak enggan untuk membuka perbatasannya untuk mengizinkan pengiriman persenjataan kepada tentara Kurdi yang kekurangan senjata. (REUTERS/Umit Bektas)

Istanbul (CB) - Militer Turki menyatakan telah menewaskan 417 anggota milisi Kurdi sejak akhir Agustus dalam pernyataannya, Senin, satu hari setelah serangan bom truk pada pos pemeriksaan militer di bagian tenggara Turki, yang membunuh 18 orang.

Ledakan tersebut merupakan salah satu serangan paling mematikan terbaru di antara perbatasan dengan Irak dan Iran yang merupakan wilayah pusat konflik antara tentara Turki dan milisi dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK).

Militer juga menyatakan kemampuan PKK untuk melancarkan serangan yang sudah terbatas serta terganggu persiapan musim dingin, telah mendorong untuk memfokuskan serangan dari improvisasi perangkat peledak dan bom bunuh diri yang mennyasar warga sipil.

Sejak 29 Agustus, 417 milisi PKK telah terbunuh, 61 luka-luka, 41 menyerah dan 18 orang ditangkap selama operasi yang digambarkan "paling efektif dan komperhensif selama beberapa tahun terakhir" oleh pihak militer.

Dalam periode yang sama, pihak militer Turki sendiri kehilangan 88 anggotanya yang terbunuh dan 152 lainnya mengalami luka-luka.

"Operasi akan dilanjutkan dengan determinasi yang sama hingga teroris terakhir berhasil dimusnahkan," kata pejabat militer Turki.

Pengeboman Minggu yang mengikuti serangan bom di istanbul pada hari Kamis, diklaim oleh salah satu cabang PKK dan melukai 10 orang di dekat kantor polisi di Istanbul.

Pihak berwenang menyebutkan dua tersangka dari milisi PKK yang mempersiapkan serangan bom mobil meledakan dan membunuh diri mereka sendiri pada Sabtu dekat Ankara saat menghindari kejaran polisi.

Juga pada Sabtu, delapan pejuang PKK terbunuh dalam bentrokan di Hakkari dan empat warga sipil tewas oleh tembakan polisi di kota Yuksekova dekat perbatasan Iran.

PKK, yang melancarkan pemberontakan separatis sejak tahun 1984, ditandai sebagai organisasi teroris oleh Turki, Amerika Serikat dan Uni Eropa. Lebih dari 40.000 orang telah tewas dalam konflik itu.

Gencatan senjata selama dua tahun oleh kedua kelompok itu, telah "hancur" pada Juli tahun lalu dan kekerasan telah meningkat ke tingkatan yang belum terlihat lagi sejak puncak konflik pada 1990-an.

Credit ANTARA News

Hubungan Turki-Rusia mencair di tengah kesepakatan gas

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, saat melambai dari dalam mobilnya ketika meninggalkan kediamannya di Istanbul, di Istanbul, Turki, Minggu (17/7/2016). (REUTERS/Yagiz Karahan)

Ankara (CB) - Hubungan Turki dan Rusia mulai mencair, terlihat dari sikap Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, dan Presiden Rusia, Vladimir Putin, yang mengenyampingkan perbedaan pendapat di tengah Kongres Energi Dunia ke-23, di Istanbul.

Meskipun memiliki pandangan berbeda tentang Suriah, kedua pemimpin tersebut menandatangani perjanjian antar pemerintah tentang proyek aliran gas alam Turki yang lama tertunda.

Proyek yang diprakarsai Putin pada 2014 tersebut sebagai rute alternatif untuk proyek Aliran Selatan melalui Bulgaria yang dibatalkan, di mana gas dari Rusia akan dikirim ke Turki dan Eropa melalui Laut Hitam.

Proyek tersebut ditangguhkan setelah pesawat perang Rusia jatuh di Turki pada November 2015, namun negosiasi dilanjutkan setelah hubungan Ankara dan Moskow meningkat pada akhir Juni.

Necdet Pamir, ahli energi dan instruktur di Universitas Bilkent, Turki, mengatakan proyek ini kemudian diagendakan kembali, yang membuat kapasitas produksi gas Rusia menurun dari 63 miliar meter kubik (bcm) menjadi 31 bcm, di mana 15,75 bcm dikirim ke Turki dan sisanya dikirim ke Eropa Timur.

Sanksi yang dikenakan oleh AS dan Uni Eropa karena aneksasi Rusia terhadap Crimea, kata Pamir, adalah kekhawatiran utama bagi Putin dalam keputusannya untuk menormalkan hubungan dengan Ankara.

"Dia ingin memasuki pasar potensial Turki dan mengkonsolidasikan perjanjian saat ini," katanya dilansir Xinhua.

Sementara itu, Pamir menambahkan, Erdogan memerlukan pemulihan hubungan dengan Moskow karena berkembangnya ketegangan antara Timur Tengah dan Ankara dengan Uni Eropa dan AS.

Jalur ini akan membuka jalan bagi Rusia untuk mencapai pasar Eropa pada saat Moskow menderita karena sanksi ekonomi dari Uni Eropa atas Semenanjung Krimea.

"Turki adalah tetangga kami dan mitra penting kami. Volume perdagangan kami melonjak menjadi 35 miliar dolar AS pada 2014, tetapi berkurang hampir 40 persen dalam delapan bulan pertama di 2016 dibandingkan periode yang sama 2015 karena krisis diplomatik," kata Menteri Energi Rusia, Alexander Novak, seperti dikutip Harian Hurriyet.

Selain aliran gas Turki, pembangkit listrik tenaga nuklir Akkuyu adalah proyek penting lain yang memainkan peran kunci dalam normalisasi hubungan kedua negara.

"Dalam proses normalisasi, energi adalah salah satu bidang utama. Kedua Streaming Turki dan pembangkit listrik Akkuyu adalah proyek penting yang akan menghidupkan kembali hubungan kami," kata Novak.

Hubungan dingin antara Ankara dan Moskow mulai mencair pada Juni ketika Erdogan menulis surat kepada Putin untuk mengungkapkan kesedihan mendalam atas insiden jet.

Hubungan keduanya semakin membaik dengan saling menerima panggilan telepon dan pertemuan antara pemimpin kedua negara.

Credit ANTARA News

Selasa, 11 Oktober 2016

Pertama Kali, Menlu Uruguay Berkunjung ke Indonesia

Kompas.com / Dani Prabowo Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dan Menteri Luar Negeri Uruguay Rudolfo Nin Novoa di Gedung Pancasila, Kemenlu, Selasa (11/10/2016).

JAKARTA, CB – Menteri Luar Negeri Uruguay Rudolfo Nin Novoa menemui Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Selasa (11/10/2016).
Menurut Retno, kunjungan ini merupakan kunjungan bersejarah bagi Indonesia.
“Kunjungan ini adalah kunjungan pertama seorang Menteri Luar Negeri Uruguay ke Indonesia,” kata Retno kepada awak media.
Indonesia dan Uruguay diketahui telah membangun hubungan diplomatik sejak 1965 atau 51 tahun silam.
Dalam kunjungan tersebut, Menlu Retno dan Menlu Rudolfo menandatangani nota kesepahaman di berbagai bidang seperti perdagangan dan investasi, pertanian, dan pariwisata.
Retno mengatakan, Menlu Rudolfo juga membawa sejumlah delegasi dan pengusaha yang akan mengikuti kegiatan Trade Expo Indonesia (TEI) 2016.
TEI akan dibuka pada Rabu (12/10/2016), selama tiga hari.
“Dengan kunjungan delegasi bisnis ke Indonesia, ini merupakan balasan dari partisipasi small and medium enterprises Indonesia, yang sejak tahun 2008 berpartisipasi di dalam ekspo di Uruguay,” ujarnya.
Selain itu, Retno menambahkan, dirinya mendorong peningkatan hubungan kerja sama antar sektor swasta di kedua negara, khususnya di bidang ekonomi.
Untuk diketahui, Uruguay merupakan salah satu pintu masuk produk unggulan Indonesia ke pasar Amerika Selatan.
Nilai perdagangan bilateral antara Januari-Juli 2016 sebesar 32,9 juta dollar AS.
Ekspor utama Indonesia ke Uruguay, yaitu besi, baja, alumunium, alas kaki, coklat, margarin, minyak nabati, buah dan kacang, plastik, bahan kimia dan kertas.
Sementara, impor utama Indonesia dari Uruguay, yakni pulp dan kertas, minyak nabati, pakan ternak, tabung, pipa, besi baja, jagung, buah dan kacang, gandum, kulit dan pewarna sintetis.

Credit KOMPAS.com

Cina Ingin Berbicara dengan India Terkait Kelompok Nuklir

Pada 2013 India berhasil meluncurkan dua rudal nuklir yang bisa mencapai Cina dan Eropa.

CB, BEIJING -- Cina berkeinginan berbicara dengan India tentang kemungkinan permintaannya menjadi anggota penuh Kelompok Penyedia Nuklir (NSG), kata diplomat tinggi Cina pada Senin (10/10) sebelum menghadiri pertemuan di India.
India pada bulan lalu mengatakan mereka mengadakan pertemuan hakiki dengan Cina terkait usahanya bergabung dengan NSG, kelompok beranggotakan 48 negara, yang melakukan perdagangan dalam bidang teknologi nuklir untuk tujuan damai.
Perdana Menteri India Narendra Modi bergiat untuk bergabung ke NSG guna mendukung dorongan senilai multi juta dolar untuk membangun sejumlah pembangkit listrik tenaga nuklir dengan kerja sama Rusia, Amerika Serikat dan Prancis, dan mengurangi ketergantungan India terhadap bahan bakar fosil, yang menimbulkan pencemaran.
Namun, permintaannya masuk ke kelompok itu, yang dipicu uji senjata nuklir pertama India pada 1974, gagal menarik dukungan dari Cina, yang memiliki hak veto dalam kelompok negara tersebut. Saat berbicara kepada wartawan sebelum Presiden Xi Jinping berkunjung ke India pada pekan ini untuk menghadiri pertemuan kelompok negara berkembang BRICS, Wakil Menteri Luar Negeri Li Baodong mengatakan anggota baru NSG perlu disetujui oleh seluruh anggota.
"Ketentuan itu tidak dirancang oleh Cina. Terkait isu bergabung ke dalam NSG, Cina dan India selama ini memiliki komunikasi yang baik, dan (Cina) berkeinginan untuk melakukan komunikasi lebih banyak dengan pihak India, untuk meningkatkan konsensus. Terkait hal ini, Cina berkeinginan memeriksa bersama segala kemungkinan dengan India, namun ini harus sejalan dengan ketentuan NSG, dan sejumlah peraturan perlu dijunjung tinggi oleh seluruh pihak," kata dia.
Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) mengakui lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Amerika Serikat, Rusia, Cina, Inggris dan Prancis, sebagai negara dengan senjata nuklir namun tidak untuk yang lain. India tidak menandatangani NPT namun mengatakan bahwa rekam jejak non-proliferasi mereka dapat memasukkan mereka sebagai anggota NSG.
India diberikan surat pernyataan NSG pada 2008 lalu yang memperbolehkan negaranya terlibat dalam perdagangan nuklir, namun tidak memiliki hak dalam pengambilan keputusan kelompok itu. Pendukung permintaan NSG India, termasuk Amerika Serikat, berharap sebuah kesepakatan dapat tercapai meskipun adanya halangan dalam pertemuan tahunan kelompok itu di Seoul pada Juni.
Xi juga akan mengunjungi Bangladesh dan Kamboja dalam perjalanan Asianya. Kelompok negara berkembang BRICS beranggotakan sejumlah negara, seperti Brasil, Rusia, India, Cina dan Afrika Selatan.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Pasukan Khusus Rusia Dapatkan Senapan Tembak ‘Bawah Air’

Unit pasukan khusus Rusia mendapat senjata yang mampu beroperasi secara maksimal baik di darat maupun di bawah air.

Tentara Kementerian Dalam Negeri Rusia tengah menjajal senapan ADS. Di darat, senapan ini memiliki jangkauan sekitar 600 meter, sementara di bawah air jangkauannya mencapai 5 meter, dan memiliki jangkauan efektif 25 meter. Sumber: Anton Denisov/RIA Novosti

Kementerian Pertahanan Rusia mempersenjatai tim penyelamnya dengan senapan ADS (automatic dual-medium special) terbaru.
Tak seperti senapan yang digunakan penyelam militer Rusia sebelumnya, ADS secara khusus dikembangkan untuk peluru yang efektif digunakan baik di darat maupun bawah laut.

“Senapan APS dan pistol SPP-1 (yang digunakan sebelumnya) dibuat untuk peluru flechette 5,6 mm dengan panjang beberapa centimeter.
Senjata ini beraksi seperti harpun, ia akan menembak langsung melalui jalur peluru dan kehilangan kecepatan di bawah tekanan air. Namun, di darat, beberapa meter saat terbang, ia mulai berputar dan melenceng dari jalur,” terang seorang narasumber dari industri pertahanan pada RBTH.

Amunisi Baru dan Fitur Khususnya

Peluru PSP baru untuk senapan ADS memiliki kaliber 5,45 mm dan bobot 16 gram. Di darat, ia memiliki kecepatan hingga 330 meter per detik.
Menurut narasumber RBTH, para perancang telah menciptakan ‘platform’ khusus di ujung peluru, yang menciptakan gelembung udara berisi uap air saat peluru ditembakan di bawah air (secara teknis dikenal sebagai ‘kavitasi’). Berkat fitur ini, peluru terbang dengan kecepatan dan ketepatan tinggi sepanjang jalur yang telah ditetapkan.

Infografis oleh Alena Repkina
Di saat yang sama, amunisi ini mempertahankan karakter tempurnya saat digunakan di darat, dari segi bobot dan ukuran, persis dengan amunisi yang digunakan pada senapan terbaru Rusia AK-12, yang mungkin akan mulai beroperasi pada akhir tahun ini.

Karakteristik Senapan ADS

Panjang senapan baru ini ialah 60 cm dengan bobot 4,5 kilogram. Tempat peluru terletak di belakang pemicu dalam konfigurasi yang dikenal sebagai bullpup.
Di darat, senapan ini memiliki jangkauan sekitar 600 meter, sementara di bawah air jangkauannya mencapai 5 meter, dan memiliki jangkauan efektif 25 meter.

Credit RBTH Indonesia

Pernah Lihat Uranium yang Dipakai Pembangkit Listrik? Begini Bentuknya

Foto: Michael Agustinus

Jakarta - Saat ini sekitar 30 negara di dunia telah memanfaatkan energi nuklir untuk pembangkit listrik. Salah satu negara yang paling maju dalam pengembangan teknologi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) adalah Rusia.

Ahli nuklir asal Rusia yang diundang dalam workshop Modern Nuclear Technologies yang diselenggarakan pagi ini di Russian Center of Science and Culture, Prof. Dr. Dmitrii Samokhin, menjelaskan bahwa uranium yang dipakai untuk PLTN ukurannya kecil sekali.

pellet uranium (Foto: Michael Agustinus-detikFinance)

Uranium yang digunakan untuk bahan bakar pembangkit listrik tersebut berbentuk pellet berwarna hitam. Bentuknya seperti peluru dari logam, diameternya tak sampai 0,5 centimeter (cm).

"Seperti kita ketahui, bahan bakar uranium tidak aktif. Bentuknya seperti metal, seperti baja. Saya memiliki pellet uranium, itu adalah bagian yang sangat kecil, anda bisa melihatnya," kata Dmitrii dalam diskusi di Russian Center of Science and Culture, Jakarta, Selasa (11/10/2016).

Dmitrii mengungkapkan bahwa ada tambang uranium di sekitar 20 negara. Yang paling besar ada di Australia, Namibia, Nigeria, Rusia, dan Kanada. Dari negara-negara inilah sebagian uranium untuk PLTN diambil.

"Uranium ditambang di sekitar 20 negara di dunia. Negara paling penting adalah Australia, Namibia, Nigeria, Rusia, dan Kanada," tutupnya.

Credit detikFinance