Iran: penggunaan pangkalan udara oleh Rusia berakhir

 

Dokumentasi: Salah satu Mig 31 yang dikerahkan Rusia untuk intervensi di Suriah (Reuters)

 

Dubai (CB) - Rusia menghentikan penggunaan pangkalan udara Iran untuk melancarkan serangan di Suriah, kata kementerian luar negeri Iran pada Senin, yang menghentikan mendadak penempatan tidak lazim dan dikecam Gedung Putih dan anggota parlemen Iran.

Pada pekan lalu, sejumlah pesawat pengebom milik Rusia, Tupolev-22M3 dan Sukhoi-34, menggunakan pangkalan udara Nojeh, dekat kota Hamadan, Iran baratlaut, untuk melancarkan serangan udara terhadap sejumlah kelompok bersenjata di Suriah.

Itu pertama kali kekuatan asing menggunakan pangkalan udara Iran sejak Perang Dunia Kedua. Rusia dan Iran memberikan bantuan militer penting kepada Presiden Bashar al-Assad untuk melawan pemberontak dan petempur garis keras dalam perang Suriah, yang telah berjalan lima tahun itu.

Sejumlah anggota parlemen Iran menyebut gerakan itu sebagai kebocoran undang-undang dasar Iran, yang melarang "pembentukan pangkalan militer asing apa pun di Iran, meskipun untuk tujuan perdamaian".

Menteri Pertahanan Iran Hossein Dehghan menyangkal kritikan itu namun juga menyinggung Moskow karena menginformasikan gerakan itu, dan menyebutnya sebagai pamer dan "pengkhianatan kepercayaan".

"Kami tidak memberikan pangkalan militer apapun kepada pihak Rusia dan mereka tidak ada di sini untuk tinggal," kata Dehghan seperti dikutip kantor berita Fars pada Minggu malam.

Dia mengatakan bahwa "tidak ada perjanjian tertulis" antara kedua negara dan "kerja sama operasional" hanya berlaku sementara dan terbatas untuk melakukan pengisian bahan bakar semata.

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada minggu lalu menyebut gerakan itu "disayangkan namun tidak mengejutkan" dan mengatakan bahwa mereka mempelajari apakah itu melanggar resolusi 2231 dari Dewan Keamanan PBB, yang melarang penyediaan, perdagangan dan pemindahan pesawat tempur ke Iran.



Mendadak

Pada Senin, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan bahwa penggunaan pangkalan itu oleh Rusia telah berakhir.

"Rusia tidak memiliki pangkalan di Iran dan tidak dikerahkan disini. Mereka melakukan (operasi) ini dan telah berakhir unuk saat ini," kata Bahram Qasemi kepada kantor berita Tasnim.

Menteri pertahanan Iran telah mengatakan pada minggu lalu bahwa Rusia akan diizinkan untuk menggunakan pangkalan udara Nojeh "selama mereka perlukan".

Hubungan kedua negara itu tampak mencapai tingkatan baru pada September saat Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan campur tangan militer di Suriah demi mendukung Bashar.

Setelah beberapa penundaan, Rusia menyediakan sistem pertahanan misil S-300 buatannya kepada Iran, sebagai bukti meningkatnya kerja sama yang menguji pengaruh Amerika Serikat di Timur Tengah.

Dehghan mengatakan bahwa untuk mengganti penundaannya, Rusia telah menyarankan untuk memberikan sistem S-400 mereka yang mutakhir kepada Iran, namun Teheran kurang tertarik karena mereka sedang mengusahakan sistem pertahanan buatan lokal.

Iran mengungkap sistem pertahanan misil baru mereka, Bavar 373 pada Senin, sebuah sistem yang dirancang untuk menangkal misil jelajah, pesawat tanpa awak, pesawat tempur dan peluru kendali balistik.

Menteri pertahanan Iran juga mengatakan bahwa Teheran telah menunjukkan keinginan untuk membeli pesawat tempur Rusia Sukhoi Su-30 dan tanggapan Moskow "tidak negatif sejauh ini".

PBB mengatakan akan menggunakan kekuatan veto mereka dalam Dewan Keamanan PBB untuk menangkal perdagangan pesawat tempur ke Iran, demikian Reuters.



Credit  ANTARA News

Film Jihad Selfie, Mengungkap Alasan 'Remeh' WNI Gabung ISIS

 

 

Film dokumenter "Jihad Selfie" mengungkapkan alasan para pemuda Indonesia bergabung dengan ISIS. Alasannya sangat sederhana, jauh dari kata ideologis. (CNN Indonesia/Hanna Azarya Samosir)

 

Jakarta, CB -- Alasan Teuku Akbar Maulana, pelajar Indonesia di Turki, ingin bergabung dengan ISIS sederhana saja, bahkan terdengar remeh.

"Saya lihat teman saya ikut ISIS, berfoto pakai AK-47, kok macho sekali? Banyak yang like itu fotonya di Facebook, dikomentari ukhti-ukhti. Saya tertarik ikut," ujar Akbar saat ditemui di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Senin (22/8).

Berusia 16 tahun dan tinggal jauh dari rumah, remaja asal Aceh ini mencari jati dirinya dengan menyelami dunia internet. Layaknya pemuda masa kini, sosial media merupakan jendela dunia yang mungkin dapat menjadi segalanya bagi hidup remaja.

Meskipun beruntung bisa mendapatkan beasiswa untuk belajar di Turki, Akbar yang memiliki otak cemerlang merasa bosan dengan kehidupannya.

"Saya galau karena pelajaran terlalu mudah, itu-itu saja. Saya merasa hampa. Lalu saya ingat pelajaran waktu SMP, dibilang bahwa hiduplah mulia atau mati syahid. Nanti bisa dapat surga dikelilingi 72 bidadari," tutur Akbar.

Berangkat dari pemikiran itu, sampailah Akbar ke khayalan impian ketika membuka akun media sosial salah satu temannya yang sudah menjadi militan ISIS.

"Saya juga ingin terlihat maskulin. Di video-video ISIS itu banyak dibilang bahwa ini tanah lelaki. Seakan kalau kita tidak di sana, berarti kita bukan lelaki. Saya pikir, keren juga. Saya semakin ingin membantu jihad," kata Akbar.

Satu sore di tahun 2014, Akbar bertemu dengan seorang pengamat asal Indonesia di sebuah kedai kebab. Noor Huda Ismail namanya. Ia sedang bertandang ke Turki untuk melanjutkan penelitiannya mengenai pola baru perekrutan militan kelompok teror melalui jejaring sosial.

"Saya sempat cerita, saya mau pergi jihad dan ada teman sudah mau bantu. Saya sampai dikasih 100 Lyra sama dia untuk pergi, tapi setelah ngobrol dua hari, saya sadar dan saya batalkan perjalanan itu," kata Akbar.

Akbar pun semakin mantap untuk mengurungkan niatnya karena ia berpikir, banyak misinterpretasi ayat-ayat Al-Quran yang diyakini oleh teman-temannya.

Teuku Akbar Maulana dalam pemutaran film Jihad Selfie. (CNN Indonesia/Hanna Azarya Samosir)

Huda, seorang pengamat terorisme yang tengah menempuh studi studi PhD di Monash University, Australia, menyadari ada kejanggalan dalam motivasi Akbar untuk ikut bertempur bersama ISIS. Hal ini menginspirasi Huda untuk menggarap film dokumenter bertajuk Jihad Selfie.

"Kalau didengar alasannya, itu di mana letak ideologisnya? Tidak ada. Semuanya karena galau anak-anak alay yang masalahnya itu karena sosial media, banyak like atau tidak. Itu kan masalah anak zaman sekarang," ucap Huda.

Aspek maskulinitas

Huda pun mengamini adanya aspek maskulinitas dalam problematika masyarakat, terutama remaja pria, di Indonesia. Bahayanya, masalah ini dapat membawa para remaja terjerembab dalam liang terorisme.

Merujuk pada data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, ada 500 WNI yang kini sudah hijrah ke Suriah dan Irak untuk bertempur dengan ISIS. Di antara 500 orang tersebut, Huda menceritakan Wildan, Yazid, dan Fauzan, tiga remaja yang tewas dalam medan perang ISIS di Irak dan Suriah.

Menurut Huda, Wildan menjadi pengebom bunuh diri karena ada masalah di keluarganya. Ayahnya melakukan poligami.

Sementara itu, Yazid tidak dekat dengan ayahnya. Bapak dari Yazid merupakan anggota angkatan bersenjata sehingga hubungan dengan anaknya sangat kaku.

Begitu pula dengan Fauzan yang tidak terlalu mengenal sosok ayahnya karena sudah meninggal dunia sejak lama.

"Mereka punya passion untuk terlihat heroik. Mereka tidak ingin di-bully terus-terusan. Ada gelora untuk tidak dianggap perempuan, tidak macho. Ingin dilihat maskulin," kata Huda.

Geopolitik memakan korban

Dari pengalamannya menggarap film berdurasi 49 menit ini, Huda menarik kesimpulan bahwa terorisme ini sebenarnya adalah permainan geopolitik yang memakan korban nyata.

"Kasusnya di Suriah, tapi Turki punya kepentingan. Begitu pula Rusia, China, AS, dan Arab Saudi. Banyak orang yang kembali dari sana, cerita ke saya bahwa senjata mereka buatan China, semua amir mereka dari Saudi punya uang dolar banyak. Terorisme itu sebenarnya permaianan geopolitik, tapi korbannya anak-anak alay seperti ini yang matinya beneran," ujar pendiri Yayasan Prasasti Perdamaian ini.

Kini, kata Huda, tantangannya bagi pemerintah adalah untuk mencari cara yang modern guna menggaet perhatian anak-anak muda agar tidak terpengaruh dengan propaganda kelompok teror di internet.

"Gunakan digital literacy. Seperti saya ini contohnya, buat film agar menarik perhatian. Jika dilihat itu saya bikin cut to cut-nya cepat supaya anak muda tidak cepat bosan. Harus cari cara untuk mendapatkan perhatian mereka bahwa mereka tidak perlu seperti itu," katanya.

Film Jihad Selfie digarap pada Maret 2015 hingga Mei 2016 dengan berbagai lokasi, seperti Melbourne, Istanbul, Kayseri, Kairo, Bali dan Jakarta. Film ini akan diputar di berbagai universitas, LSM, lembaga pemerintah dan penjara di seluruh Indonesia. Pemutaran film akan diikuti dengan diskusi seputar radikalisme di Indonesia.




Credit  CNN Indonesia

Polisi Irak Lepaskan Sabuk Bom di Tubuh Bocah 11 Tahun

 

Kepolisian kota Kirkuk di Irak berhasil mencegah pengeboman bunuh diri yang akan dilancarkan oleh bocah berusia 11 tahun. (Reuters/Ako Rasheed)

 

Jakarta, CB -- Kepolisian kota Kirkuk di Irak berhasil mencegah pengeboman bunuh diri yang akan dilancarkan oleh bocah berusia 11 tahun. Polisi Kirkuk lantas harus mempertaruhkan nyawa melepaskan sabuk bom di tubuh bocah itu.

Dikutip CNN, Senin (22/8), stasiun televisi yang berbasis di Irbiq, Kurdistan 24, menayangkan rekaman video saat-saat polisi berusaha melepaskan sabuk peledak di pinggang bocah tersebut. Saat sabuk itu berhasil dilepas, anak yang tidak disebut namanya itu langsung dibekuk aparat.

CNN menuliskan calon pengebom bunuh diri itu berusia 15 tahun, sementara kebanyakan media lain, salah satunya Reuters, menuliskan dia berusia 11 tahun.

Menurut Gubernur Kirkuk, Najmaldin Karim, dia ditangkap saat tengah berjalan menuju sebuah masjid Syiah. Aparat melihat sesuatu yang mencurigakan dari bocah itu, terlebih sebelumnya terjadi ledakan bunuh diri. Kemudian bocah itu dihentikan aparat.

Penangkapan ini terjadi selang sehari setelah seorang anak meledakkan diri di sebuah pesta pernikahan Kurdi di Turki, menewaskan sedikitnya 54 orang.

Karim mengatakan, bocah itu telah dicuci otaknya oleh organisasi teroris. "Mereka mengatakan jika dia mau melakukan ini, dia akan ke surga dan bersenang-senang, dan mendapatkan apa yang dia inginkan," ujar Karim.

Pernyataan berbeda disampaikan pejabat intelijen Kirkur Brigadir Chato Fadhil Humadi.

"Saat diinterogasi bocah itu mengaku diculik pria bertopeng dan dipakaikan peledak lalu dikirim ke wilayah ini," kata Humadi, dikutip dari CBC.

Kepolisian Kirkuk menahan bocah yang memakain sabuk peledak. (Reuters/Ako Rasheed)

Humadi mengatakan bocah itu datang dari Mosul, kota di Irak yang dikuasai ISIS.

ISIS memang kerap menggunakan anak-anak sebagai alat propaganda, namun belakangan mereka juga diturunkan untuk berperang.

Menurut laporan PBB, anak-anak ini direnggut dari keluarga mereka dan didoktrin. Anak-anak yang disebut ISIS sebagai "Anak Singa Khalifah" ini berusia paling muda 8 tahun, dilatih di kamp-kamp di Irak atau Suriah.

Kirkuk adalah kota kaya minyak yang tengah mengalami konflik antar etnis menyusul berkuasanya ISIS di daerah utara dan barat Irak pada 2014. Pasukan Irak sebagian besar telah lari dari kota yang kini dikendalikan oleh pasukan peshmerga Kurdi itu. Tentara militan Syiah juga terlihat memenuhi kota tersebut.




Credit  CNN Indonesia

Tax amnesty, aliran dana WNI di Singapura terbesar

Jakarta. Banyak warga negara Indonesia (WNI) yang memanfaatkan program tax amnesty untuk melaporkan asetnya di luar negeri. Singapura menjadi menjadi negara dengan jumlah aset yang ikut program pengampunan pajak terbesar, hingga akhir pekan lalu.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, jumlah aset dari Singapura mencapai Rp 5,876 triliun. Namun dari jumlah itu, hanya Rp 1,086 triliun saja yang berhasil direpatriasikan, ke dalam negeri.

Sebagi besar lainnya tetap nangkring di sistem keuangan dan berbagai instrumen investasi lainnya di Singapura. Sri Mulyani membantah hal ini karena ada pihak-pihak yang sengaja menahan aset WNI merepatriasikan asetnya.
Hal tersebut sebagaimana kabar yang pernah berkebang, bahwa Singapura menawarkan insentif bagi WNI yang tidak membawa hartanya ke Indonesia, cukup mendeklarasikan saja. "Saya sudah menanyakan eks Menteri Keuangan Singapura, mereka membantahnya," kata Sri Mulyani, Senin (22/8) di Jakarta.
Sri Mulyani memang sempat datang ke Singapura pekan lalu, dalam rangka sosialisasi program tax amnesty. Menurutnya, pemerintah Singapura, telah mengatakan bahwa mereka mendukung program tax amnesty.
Jika dilihat dari total aset yang ikut serta dalam program tax amnesty, sebagian besar diantaranya memang dari Singapura. Hal ini sepertinya cukup mengkonfirmasi bahwa, negeri Singa memang tempat favorit WNI menyimpan asetnya.
Hingga hari ini, Senin (22/8) jumlah uang tebusan yang diterima dari program pengampunan pajak baru 0,4% dari target Rp 165 triliun. Angka itu berasal dari pembayaran uang tebusan, atas aset yang dideklarasi maupun direpatriasi sebesar Rp 45,2 triliun.
Berikut ini, daftar realisasi program tax amnesty berdasarkan asal negara;

• Inggris Raya       : Deklarasi Rp 12 miliar, Repatriasi Rp 140 miliar
• New Zaeland      : Deklarasi Rp 17 miliar, Repatriasi Rp 0
• Kanada             : Deklarasi Rp 25 miliar, Repatriasi Rp 1 miliar
• China                : Deklarasi Rp 53 miliar, Repatriasi Rp 0
• Amerika Serikat : Deklarasi Rp 75 miliar, Repatriasi Rp 5 miliar
• Malaysia           : Deklarasi Rp 95 miliar, Repatriasi Rp 0
• Hongkong          : Deklarasi Rp 124 miliar, Repatriasi Rp 71 miliar
• Australia            : Deklarasi Rp 616 miliar, Reptriasi Rp 15 miliar
• Singapura          : Deklarasi Rp 4,79 triliun, Repatriasi Rp 1,086 triliun

Credit Kontan.co.id

Inilah 6 Kapal Perang Penjaga Kedaulatan Laut Jepang

 

Kapal selam terbesar Jepang, Soryu merupakan salah satu andalan negara Matahari Terbit untuk menjaga lautnya. Kapal selam sepanjang 84 m ini dilengkapi dengan 6 tabung torpedo 533 mm untuk menembakan torpedo type 89, dan rudal anti kapal UGM-84 Sub Harpoon. Soryu mampu menyelam 250 m dengan kedalaman maksimal mencapai 500 m dan tergolong sebagai kapal selam tipe penyerang. Jepang telah mengoperasikan tujuh kapal selam kelas Soryu, dari 12 yang direncanakan REUTERS/Japan Maritime Self-Defense Force/Reuters

 

Kapal selam kelas Oyashio merupakan kapal selam diesel canggih pertama yang memperkuat Angkatan Laut Pasukan Bela Diri Jepang, pada 1998. Sebelumnya Jepang sudah memiliki kapal selam kelas Yuushio. Kapal selam sepanjang 81,70 m ini dipersenjatai dengan 20 torpedo dan rudal anti kapal UGM-84 Harpoon dan mampu menyelam sedalam 300 m. Jepang mengoperasikan 11 kapal selam kelas Oyashio dan 10 kelas Yuushio untuk menjaga bawah lautnya. seaforces.org

 

Jepang memiliki dua jenis kapal pengangkut helikopter (Landing Helicopter Dock/LHD), yaitu kelas Izumo dan kelas Hyuga. Kelas Izumo memiliki panjang 248 m dan disebutkan mampu mengangkut 14 helikopter, namun sejumlah pengamat meyakini bahwa Izumo dapat mengangkut 30 helikopter. Izumo juga dapat didarati pesawat tempur siluman F-35B dan tiltrotor pengangkut pasukan V-22 Osprey. LHD kelas Hyuga berukuran lebih kecil, panjang 197 dan mampu mengangkut 11 Chinooks. Jepang membangun dua kelas Izumo dan dua kelas Hyuga. defencyclopedia.com

 

Kapal perusak kelas Atago merupakan kapal perusak yang menjadi andalan Jepang menjaga kedaulatan lautnya. Perusak ini dipersenjatai dengan rudal permukaan ke udara RIM-66 Standard Missile SM-2MR, rudal anti rudal balistik RIM-161 Standard Missile SM-3, dan rudal anti kapal selam RUM-139. Atago juga dilengkapi dengan meriam 127mm, rudal anti SSM-1B (Type 90), 2 Mk-15 Phalanx sebagai CWIS, dan torpedo Mk-46 atau Type 73. Jepang memiliki dua perusak kelas Atago. wikipedia.org

 

Angkatan Laut Pasukan bela diri Jepang juga mengandalkan empat destroyer kelas Akizuki untuk menjaga lautnya. Kelas Akizuki dipersenjatai dengan meriam utama 127 mm 5"/62 Cal DP, rudal anti kapal tipe 90 yang mampu mencapai jarak 200 km, rudal anti pesawat RIM-162 Evolved Sea Sparrow Missiles (ESSM), rudal anti kapal selam RUM-139 VL-ASROC dan Type 07 VL-ASROC. Dua peluncur torpedo 324 mm juga melengkapi destroyer ini. Akizuki dilengkapi dua Phalanx Block1B 20 mm CIWS sebagai pertahanan akhir untuk menghadapi rudal dan pesawat musuh. wikipedia.org

 

Jepang membangun empat kapal perang perusak kelas Kongo untuk menjaga kedaulatan lautnya, sejak 1990 hingga 1998. Keempat perusak kelas Kongo dipersenjatai dengan meriam OTO Melara 127 mm, dua Mk 15 Phalanx 20 mm sebagai CWIS, rudal permukaan ke udara Standard SM-2MR, rudal anti kapal Harpoon, rudal anti kapal selam RUM-139, dan torpedo Mk 46 Mod 5 atau Type 73. wikipedia.org

Credit  Tempo.co

Mengenal Phantom Eye, Drone Mata-mata Amerika Serikat

 

Boeing Phantom Eye merupakan unmanned aerial vehicle (UAV) atau pesawat tanpa awak masa depan. Keunikan drone ini adalah menggunakan sistem propulsi berbahan bakar hidrogen cair. Phantom Eye merupakan drone pertama berbahan bakar hidrogen cair. Sistem propulsi ini menjadi kunci dari peningkatan daya jelajah dan efisiensi. Bahan bakar ini membuat pesawat tidak terlalu banyak mengeluarkan limbah ke udara. militaryfactory.com

 

Drone Boeing Phantom Eye dikembangkan dan diproduksi oleh Boeing Phantom Works, Amerika Serikat. Boeing mendesain Phahtom Eye berdasarkan permintaan militer Amerika yang memerlukan drone khusus untuk perang di Afghanistan. Drone ini dirancang untuk menjalankan misi intelijen, pengawasan, dan pengintaian. nasa.gov

 

Boeing Phantom Eye termasuk high altitude, long endurance (HALE), drone yang mampu terbang di atas 30.000 kaki atau 9.100 m dan terbang selama 24 jam atau lebih. Phantom Eye mampu terbang selama empat hari pada ketinggian 65.000 kaki atau 19.812 m. Drone buatan Boeing ini memiliki kecepatan maksimum 200 knots atau 370 km/jam dan kecepatan jelajah 150 knot atau 278 km/jam. boeing.com

 

Pengembangan Phantom Eye dimulai pada Maret 2010, setelah menjalani lima tahun pengembangan teknis. Drone dengan rentang sayap 150 kaki atau 46 m ini terbang perdana, pada Juni 2012. Uji coba ini untuk mengetahui penanganan awal dan kemampuan manuver. Uji coba terbang kedua dilakukan, pada Februari 2013. Uji coba kedua memperlihatkan kemampuan Phantom Eye yang tidak terdapat drone-drone yang sudah beroperasi. boeing.com

 

Drone Phantom Eye dapat dikontrol secara manual dari stasiun kontrol di darat (Ground Control Station/GCS) atau melalui modus otonom. Apabila ada gangguan dengan GCS, dapat digunakan sistem automatic launch and recovery (ALR), yang membantu pendaratan yang aman otomatis. Phantom Eye dilengkapi dengan EO (elektro-optik) dan sensor IR (inframerah untuk menangkap gambar, data real-time dan video. boeing.com

 

Drone Phantom Eye merupakan pesawat intelejen, pengawasan, dan pengintaian, yang menggunakan dua mesin berbahan bakar hidrogen sehingga memiliki daya tahan lama, hingga empat hari. Phantom Eye dirancang untuk beroperasi di stratosfer di daerah tertentu dan mampu membawa muatan seberat UAV dapat membawa 204kg. boeing.com

Credit  Tempo.co

Textron Scorpion, Pesawat Tempur Paket Hemat

 

Textron Scorpion, pesawat tempur murah meriah. Sumber gambar: Textron

Sama seperti pasar consumer dunia yang dibanjiri perangkat elektronik murah, hal yang sama berlaku di pasar militer. Jika dulu imej yang terbayang saat menyebut kata ‘pesawat tempur’ adalah pesawat pancar gas dengan kemampuan multimisi berharga mahal, pemahaman itu kini coba didobrak oleh pabrikan Textron AirLand yang terkenal dengan solusi ranpur berharga murah seperti V-150 dan kemudian Commando Select.
Atas biaya perusahaan, Textron AirLand merilis produk mereka yaitu pesawat kursi ganda dengan penggerak mesin turbofan berharga ‘murah’ senilai 20 juta dolar AS bernama Scorpion. Tak banyak pesawat jet di dunia dengan avionik Barat yang memiliki banderol harga baru semurah ini.
Sebagai pembanding, KAI T/A-50 memiliki banderol 25 juta dolar, Aermacchi M346 Lavi bahkan bisa mencapai 40 juta dolar. Kalau dari Blok Timur, tak usah ditanya, Yak-130 punya banderol hanya 15 juta dolar, Hongdu L-15 dari Tiongkok lebih murah lagi, 14 juta dolar. Walaupun banderol harganya tidak murah-murah amat, Textron menambah gula pemanis: biaya operasional dari Scorpion hanya 3.000 dolar/ jam, sudah termasuk life cycle cost seperti overhaul mesin. Lagi-lagi, tidak banyak pesawat sejenis yang punya biaya operasi semurah ini.

Profil jet tempur Textron Scorpion. Sumber gambar: Textron

Textron sangat ambisius dengan program Scorpion, menyelesaikan purwarupa hanya dalam waktu dua tahun dengan memanfaatkan solusi siap di pasar. Struktur fuselage dan sayap dibuat oleh Kaman Aerospace, roda pendarat dari Cessna, kursi lontar Martin Baker, dan avionik buatan Genesys Aerosystems.
Textron mengatakan bahwa jet ini cocok untuk misi CAS (Close Air Support), pengawasan perbatasan, antinarkotik, patroli maritim, HADR (Humanitarian Assistance/ Disaster Relief), pengamanan airspace, LIFT (Lead In Fighter Trainer), LSI (Low Speed Interceptor) dan COIN (Counter Insurgency). Profil misi yang beragam ini dimampukan berkat fleksibilitas desain dari Scorpion.
Bila melihat desainnya, Textron Scorpion memang unik. Bagian depannya cukup konvensional, dengan hidung yang kecil dan kaca kokpit bubble berukuran besar. Tepat di belakang kokpit langsung terbentang sayap yang lurus, menandakan bahwa Scorpion merupakan pesawat yang didesain untuk terbang dalam kecepatan subsonik.
Di bawah sayap terdapat inlet di tiap sisi untuk memasok udara bagi dua mesin Honeywell TFE371 turbofan non-afterburner dengan daya dorong 4.000 pon sebuahnya sehingga Scorpion bisa melesat dengan kecepatan 833 km/ jam atau Mach 0,65. Mesin ini bisa menenggak bahan bakar Jet-A, JP-5 dan JP-8.
Yang unik, di antara kedua mesin tidak dibiarkan lempeng tetapi justru dibuat ruang (internal bay) yang bisa dipasangi berbagai macam perangkat sesuai kebutuhan misi, menjadikan Scorpion sebagai pesawat taktis modular. Untuk patroli di darat dan maritim bisa dipasang sistem kamera elektro optik yang lebih canggih, atau pasang saja fuel bladder tambahan bila mau durasi misi lebih jauh.
Pada bagian belakang ada dua sirip tegak terpasang pada sudut ke arah luar, dan sirip ekor. Untuk kokpit, walaupun dibanderol murah, sistem avionik Genesys yang terpasang menyediakan tiga MFD (Multi Function Display) berukuran besar yang mendominasi kokpit berikut HUD (Head Up Display) untuk pilot.
Textron Scorpion tidak menggunakan radar pada konfigurasi standarnya, melainkan hanya mengandalkan bola elektro optik L3 Communications Wescam MX-15 yang merupakan gabungan kamera termal, FLIR (Forward Looking Infra Red), Laser Rangefinder, Laser designator, dan laser spot tracker. Bola elektro optik ini terpasang di bawah hidung dan dapat ditarik masuk bila tidak digunakan.

Textron sangat ambisius dengan program Scorpion. Sumber gambar: Textron

MX-15 memiliki kemampuan untuk mengarahkan beragam senjata pintar berpemandu laser seperti rudal antitank AGM-114 Hellfire dan bom Paveway. Secara total, Scorpion bisa membawa senjata pada enam hardpoint di sayap dengan titik paling dekat dengan fuselage merupakan wet station yang bisa dipasangi tangki bahan bakar cadangan. Total 3.000 kg persenjataan bisa dibawa.
Jika tak puas dengan MX-15, Scorpion sudah diuji dengan pemasangan sistem radar untuk sasaran darat Thales I-Master GMTI/ SAR (Synthethic Aperture Radar) dengan jangkauan 100 mil di sasaran darat ataupun laut. Saat ini Textron sedang mengajukan proses sertifikasi ke AU AS dalam  bentuk CRADA (Cooperative Research & Development Agreement) sehingga bisa jadi modal untuk menawarkannya ke negara lain.
Scorpion juga sudah dievaluasi oleh AU Inggris pada 2015 dan diikutsertakan dalam kompetisi ASDOT (Air Support to Defence Operational Training). Satu pasar lain yang juga diincar adalah AL AS, yang butuh pesawat latih untuk menghemat biaya operasi dan umur pakai F/A-18E/F Super Hornet.



Credit  Angkasa.co.id

P-8I Neptune, Buah Cinta Amerika dan India

Boeing P-8I India. Sumber gambar: Boeing

Pada periode 1990-an tidak pernah terbayang bahwa India akan memperoleh alutsista terbaru dan tercanggih dari Amerika Serikat. Maklum saja, waktu itu India mengejar ambisi nuklirnya dan AS lebih senang berhubungan dengan Pakistan, maka India pun diembargo pada 1998 walau kemudian dianulir sebagian pada 2001.
Dua dekade kemudian, dunia mencatat pertemuan bersejarah Presiden Barack Obama dan PM India Narendra Modi pada September 2014 di Gedung Putih. Sejak saat itu, pendulum berputar 180 derajat, India dan Amerika Serikat tak terpisahkan. AS jelas butuh India untuk mengimbangi kencangnya pengaruh Tiongkok di kawasan, terlebih lagi Pakistan tak bisa 100% diandalkan karena sikapnya yang ambivalen terhadap elemen garis keras yang bersembunyi di dalam Pakistan.

Boeing P-8I andalan baru India. Sumber gambar: Boeing

Sejak saat itu, India memperoleh akses ke alutsista manapun yang mereka mau. Dalam program MMRCA, AS menawarkan F-16V dan F-18I yang kalau deal, boleh dibuat di dalam negeri. Yang sudah jadi diputuskan, India diperbolehkan untuk membeli P-8I Poseidon yang merupakan pesawat patroli maritim tercanggih di dunia, bahkan sebagai launch customer internasional. Ini mengangkat status India sebagai mitra penting di Kawasan, mengingat di luar AS baru Australia dan Inggris yang diperbolehkan membeli P-8 Poseidon.
Kontrak pertama untuk delapan P-8I India yang diberi kode Neptune (Neptunus) ditandatangani pada Januari 2009 dengan nilai 2,1 miliar dolar AS, kemudian dilanjutkan dengan empat unit tambahan yang ditandatangani pada Juli 2016 dengan nilai 1 miliar dolar. Pengiriman untuk empat unit tambahan diharapkan selesai pada 2019.
Tujuan awal pengadaan P-8I adalah untuk menggantikan delapan unit pesawat Patmar jarak jauh Tu-142MK-E. Penggantian dianggap mendesak karena AL Tiongkok sudah berani bermain-main dengan mengirimkan kapal selam konvensional nuklirnya dari jenis Type 039 Song dan Type 093 Shang ke IOR (Indian Ocean Region). P8I akan menjalankan misi peperangan antikapal permukaan, kapal selam, ISR (Intelligence, Surveillance & Reconaissance).
P-8I sama dari P-8A, dikembangkan dari platform pesawat penumpang Boeing 737NG (Next Generation). B737NG dianggap memenuhi kebutuhan pesawat patroli maritim untuk menggantikan P-3C Orion. AL India mencari pesawat Patmar dengan kemampuan jangkau 600 mil laut, yang dengan mudah dilampaui oleh P-8I dengan radius aksi 1.200 mil laut. Integrasi sistem dan misi  dilakukan oleh Boeing P-8 Mission System Installation Facility di Seattle.
P8I pertama menerima nomor N320 dan diserahkan pada 2012, bersamaan dengan selesainya pelatihan untuk pilot, spesialis misi, dan teknisi. Dua pesawat lainnya diserahkan pada 2013, dua pada 2014, dan terakhir pada 2015. Seluruh pesawat dipangkalkan di INS Rajali di bawah kendali INAS 312A yang dipimpin oleh Cdr. Venkateshwaran Ranganathan.

Boeing P-8I India. Sumber gambar: Boeing

Terdapat sejumlah perbedaan antara sensor yang terpasang pada P-8I dengan P8A, dimana P8I memaksimalkan keterlibatan avionik buatan dalam negeri dan vendor lokal. Sebagai contoh, radar maritim yang dipilih oleh P8I adalah Telephonics APS-143 Ocean Eye yang terpasang di ekor pesawat pesawat, serta radar utama Raytheon APY-10 MMSSR (Multi Mission Surface Search Radar) pada fairing di bawah wingroot. Sistem datalink menggunakan Datalink Mk II buatan Bharat Electronic Limited (BEL) yang mampu berkomunikasi dengan kapal selam AL India untuk mengirimkan informasi kapal selam lawan yang terdeteksi.
P8I juga menggunakan sistem IFF (Identification Friend or Foe) buatan BEL, mengingat India mengoperasikan pesawat Blok Barat dan Timur sekaligus. Vendor lokal seperti Tata diberikan order pembuatan pintu dan radome fairing untuk radar, atau sistem komunikasi satelit dari Avantel. Dudukan konsol misi dibuat dari Dynamatics. Yang unik, P8I tetap pertahankan sistem pengisian bahan bakar di udara UARRSI (Universal Aerial Refueling Receptacle Slipway Installations) yang diisi dengan sistem boom seperti milik AS. Padahal AL dan AU India menggunakan sistem drogue and chute.
Untuk sistem persenjataan, AL India membeli seluruh senjata yang bisa dipasang pada P8I secara lengkap, mulai dari rudal AGM-84L Harpoon Block II, Mk54 lightweight torpedo, dan Mk82 Depth Charge, yang semuanya sudah diujicoba. P8I memiliki dua hardpoint di tiap sayap yang bisa dipasangi pylon untuk menggantungkan rudal Harpoon.
P-8I dilengkapi sistem HAAWC (High Altitude Anti Submarine Warfare Capability) dan kit ALA (Air Launcher Accessory) yang memungkinkan pelepasan torpedo Mk54 dari ketinggian 10.000 meter menggunakan sayap dan kendali GPS, tanpa P8I harus terbang rendah.
P8I sudah mengikuti jadwal yang sangat sibuk dalam operasionalisasinya. Latihan bersama Malabar Navex, yang diikuti AL India dan AS dimana 1 P-8I dan satu P-8A diikutkan dalam skenario misi antikapal selam. P8I juga dilibatkan dalam pencarian Boeing 777 MH370 yang menghilang secara misterius dan tidak pernah ditemukan keberadaannya hingga sekarang.
Spesifikasi P8I Neptune
Awak                     : 9
Panjang                : 39,47 m
Bentang sayap    : 37,64 m
MTOW                  : 85,82 ton
Mesin                   : 2x CFM56-7
Jarak                    : 1.200nm dengan 4 jam on station





Credit  Angkasa.co.id

AS Didorong Segera Ratifikasi Konvensi Hukum Laut UNCLOS

 

Deputi Kedaulatan Maritim Kemenkomaritim RI, Arif Havas Oegroseno kepada awak media, di Hotel Shangri-La, Jakarta, 22 Agustus 2016. (Foto: MTVN/Sonya Michaella) 

 

CB, Jakarta: Amerika Serikat (AS) sebagai salah satu negara besar di kawasan dinilai harus segera meratifikasi konvensi hukum laut The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

AS diminta segera meratifikasi UNCLOS seiring meningkatnya ketegangan di kawasan, terutama di Laut China Selatan. Meski bukan negara pengklaim, AS turut terlibat dalam sengketa wilayah di perairan tersebut. 

Selama ini, AS mengirim sejumlah kapal perang ke dekat Laut China Selatan dalam kerangka menjalankan kebebasan bernavigasi. Tiongkok, negara yang mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan, menilainya sebagai suatu provokasi.

Ketegangan kian meningkat setelah Pengadilan Arbitrase Internasional (PCA) di Den Haag mengeluarkan putusan mengenai Laut China Selatan. PCA menyatakan klaim Tiongkok di hampir seluruh wilayah Laut China Selatan tidak berdasar. Tiongkok menolak mematuhi putusan.

Indonesia bersikap netral terkait putusan arbitrase PCA, dengan menyerukan perdamaian and stabilitas kepada negara-negara yang bersengketa di Laut China Selatan.

AS adalah salah satu negara anggota PBB yang sudah menandatangani perjanjian UNCLOS, namun belum meratifikasinya hingga saat ini.


Pulau buatan Tiongkok di Laut China Selatan (Foto: AFP)

"Untuk AS, ya harus segera (meratifikasi). Sebenarnya sih yang harus dilakukan itu tidak hanya sekedar terhadap AS, tapi kita di kawasan ini harus menghormati hukum laut," kata Deputi Kedaulatan Maritim Kemenkomaritim RI, Arif Havas Oegroseno kepada awak media, di Hotel Shangri-La, kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (22/8/2016).

"Kedua, bagi negara ASEAN lain yang punya klaim di laut, mereka harus bisa sesuaikan klaim mereka, sesuai konvensi hukum laut," lanjutnya.

Ia mengambil contoh, Vietnam yang punya klaim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Namun Vietnam menarik garis pangkal dari daratan, pulau utama (mainland), ke salah satu pulau kecil itu yang terlalu jauh. Menurutnya, itu tidak sesuai dengan konvensi hukum laut.

"Dan negara lain di kawasan Asia yang jadi claimant di kawasan Laut China Selatan misalnya, ya mereka harus perjelas klaim mereka di Laut China Selatan, berapa sih yang diklaim, wilayahnya mana saja, koordinatnya apa," imbuhnya.


Pulau buatan Tiongkok di Laut China Selatan (Foto: AFP)

Rule of law, kata dia, tak hanya untuk satu negara, namun semuanya. Hal itu terjadi karena konvensi hukum laut sudah menjadi konvensi yang dihormati 88 persen dari seluruh negara di dunia, dan itu harus dihormati.

Ketika ditanya seberapa signifikan, ia menjawab AS mempunyai komitmen yang jelas dan tegas. "Komitmen AS dalam proses masalah kelautan itu juga clear karena ia terikat dokumen hukum," imbuhnya.

"Jadi ya sangat signifikan. Jika suatu negara bukan bagian dari konvensi hukum laut, jika ia melanggar, kan dia tidak bisa kita gugat. Tapi kalau dia bagian dari konvensi hukum laut, kalau dia tak sesuai, ada suatu proses peradilan yang dibuat dalam hukum laut," pungkasnya.



Credit  Metrotvnews.com

Diplomasi Agus Salim

 

Agus Salim (kanan). (Youtube) 

 

CB, Jakarta: Seorang tua mendampingi HOS Cokroaminoto menaiki mimbar. Ketika melewati kiri kanan hadirin, terdengar pelan desas-desus dicampur sedikit tawa. Usai itu, terceletuklah ejekan “Embek, embek!” serupa suara kambing. Tentu saja, sosok sepuh yang memiliki jenggot khas itu tersinggung. Dialah Haji Agus Salim, dikenal sebagai pendebat yang hanya dalam sekali jawab saja; seorang pengejek atau pun pengritik bisa  terjungkal.
          
“Saudara-saudara dan kambing yang terhormat, saya harap kambing-kambing dikeluarkan dari ruangan ini,” celetuk sosok serba bisa itu, sebagaimana dikisahkan Ahmad Syafii Maarif dalam buku Haji Agus Salim (1884-1954): Tentang Perang, Jihad, dan Pluralisme.
          
Memasuki 1921, Sarekat Islam (SI) memang mulai menunjukan tanda-tanda terbelah. Pasca organisasi Islam paling berpengaruh masa itu disusupi golongan sosialisme revolusioner dari  Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV), Haji Agus Salim menjadi tokoh sentral dari barisan SI Putih. Secara otomatis, orang-orang yang tidak menyukai keberadaannya dan tergabung dalam SI Merah sering mengejek pria bernama Mashudul Haq itu.

Anggota tertua BPUPKI dan PPKI


Agus Salim dikenal memiliki otak jenius. Bukan sekadar sebagai seorang ulama yang pemikir, ia juga seorang  wartawan, ahli sejarah, ahli bahasa, praktisi pendidikan, dan filusuf. Hal itu ditambah lagi dengan kematangan usianya. Oleh Soekarno, Agus Salim dijuluki The Grand Old Man, orang tua yang besar. Disebut orang tua, pola ini diambil ketika Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) terbentuk dan mulai bersidang pada Mei-Juni 1945. Dari 62 anggota, Agus Salim tercatat memiliki umur paling tua. Selain Agus Salim, rata-rata berumur 30 sampai 40 tahun. Sebut saja, Soekarno masa itu berumur 39 tahun, dan Hatta 43 tahun.

“Sedangkan Haji Agus Salim sudah 61 tahun,” tulis Sularto dalam buku yang sama.

Meskipun sudah tua, semangat Agus Salim tak pernah kalah. Latar belakangnya yang berpengalaman dalam soal-soal diplomasi internasional menjadikannya andal dalam urusan-urusan berdebat dan bersidang.

Dalam BPUPKI, Agus Salim kerap terlibat perdebatan terbuka Soekarno. Gagasan nasionalisme sekular yang diusung Soekarno dinilai tokoh sepuh ini tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat Indonesia. Ia khawatir, persoalan itu bisa mengarah ke chauvinsme dan ultra nasionalsme.

Dalam prosesnya, Agus Salim ingin meletakkan nasionalisme pada posisinya yang dia anggap tepat. Nasionalisme, kata dia, bukan sekadar jalan untuk mengembangkan rasa cinta kepada Tanah Air, namun juga penting untuk diorientasikan sebagai pendorong perjuangan kemerdekaan untuk menjadi negara yang lebih besar dan maju. Ia mengatakan, inilah nasionalisme Islam.

“Hatta mengakui kekagumannya atas argumentasi-argumentasi Agus Salim,” tulis Zulfikri Sulaeman dalam Demokrasi Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta.

Sang pemburu kedaulatan

Setelah BPUPKI menunaikan tugasnya, ia dibubarkan. Indonesia menerobos babak baru dengan cara yang mandiri. Tanpa bantuan Jepang sebagaimana pembentukan BPUPKI dan PPKI, Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945.

Sebagai  negara merdeka. Indonesia dihadapkan pada konsekuensi berupa perlunya dukungan alias pengakuan dari beberapa negara baik secara de jure dan de facto. Peran diplomatik Agus Salim pun dimainkan kembali. Ia menjadi pembawa amanah penting untuk melobi negara-negara luar agar memberikan pengakuan atas kehadiran negara baru bernama Indonesia. Peluang pertama yang ditunjukkan Mesir dan negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab pun langsung disambutnya.

“Sebagai jawaban (respon) atas keputusan dan tindakan Liga Arab, Indonesia mengirimkan delegasi ke negara-negara Arab yang dipimpin oleh Haji Agus Salim,” tulis Riza Sihbudi dalam Indonesia Timur Tengah: Masalah dan Prospek.

Misi diplomatik Agus Salim dimulai pada 4 April 1947.  Indonesia tak salah pilih. Ulama asal Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat ini berhasil memainkan seni diplomasi dan kemahiran berbahasa Arabnya dengan baik. Hanya dengan sekali jalan, sebagian besar anggota Arab menyumbang pernyataan dukungan atas kemerdekaan Indonesia.

“Indonesia mendapat pengakuan de jure dan de facto berturut-turut dari Mesir pada 10 Juni 1947, Suriah 2 Juli 1947, Irak 16 Juli 1947 Afganistan 23 September 1947, dan Arab Saudi 21 November 1947,” tulis Ahmad Mansyur Suryanegara dalam Api Sejarah.




Credit  Metrotvnews.com

Ini Dia Diaspora Muda yang Jadi Ilmuwan di Universitas Boston Amerika Serikat

 

 

Ahmad Fauzi/Kompas.com Rezy Pradipta

JAKARTA, CB - Masih berumur 33 tahun, anak bangsa ini telah mencatat prestasi membanggakan di luar negeri.
Dia adalah Rezy Pradipta, WNI yang kini menjadi research scientist atau profesor peneliti di Universitas Boston Amerika Serikat.
Bidang keahliannya, fisika plasma dan cuaca antariksa, dengan kaitannya pada teknologi pemantauan radar, komunikasi radio, dan sistem navigasi GPS.
Salah satu hasil risetnya, mengenai deteksi dan analisa terhadap gelora-gelombang rantau ionosfer (traveling ionospheric disturbances, TID) di lapisan atas atmosfer bumi akibat ledakan meteor di Chelyabinsk, Rusia pada Januari 2013 lalu.
Rezy merupakan sarjana lulusan Massachusetts Institute of Technology (MIT), salah satu institut terbaik di dunia.
Dia mendapatkan kesempatan kuliah di MIT berkat prestasinya di ajang olimpiade fisika, mewakili Indonesia.
Sewaktu menimba ilmu di SMU Taruna Nusantara, tahun 2001, Rezy mengikuti olimpiade fisika tingkat Asia di China. Dalam olimpiade itu Rezy berhasil meraih peringkat satu dan menyabet emas.
Kemudian di tahun yang sama, dirinya lanjut mengikuti olimpiade fisika tingkat Internasional di Turki dan meraih perak.
"Setelah lulus SMA, saya dianjurkan oleh Pembina Tim Olimpiade Fisika Indonesia (TOFI) untuk melanjutkan studi fisika S1 ke Amerika Serikat. Akhirnya, saya mendapat beasiswa mengikuti program S1 di MIT tahun 2002," kata Rezy saat berkunjung ke Jakarta beberapa waktu lalu.
Semasa kuliah di MIT, pria kelahiran Jakarta itu memilih jurusan S1 fisika dengan minor program di ilmu ekonomi.
Tahun 2006 ia lulus S1 dari MIT, lalu melanjutkan studi S2-S3 lagi di MIT di jurusan Nuclear Science and Engineering – dengan kolaborasi riset bersama fakultas Aeronautics and Astronautics.
Thesis master S2-nya diselesaikan pada tahun 2007.  Anak PNS ini lulus ujian kualifikasi doktoral (doctoral qualifying examination) tahun 2008, kemudian menyelesaikan disertasi doktoral tahun 2012.
Setelah menyelesaikan S3, ia lantas bekerja di Boston College, pertama-tama sebagai postdoctoral research associate, kemudian sebagai research scientist hingga sekarang.
Saat ditanya apa yang akan disumbangkannya untuk Indonesia, Rezy mengatakan saat ini dirinya aktif menjalin kerja sama dengan peneliti-peneliti Indonesia untuk melakukan riset-riset mengenai fisika di Indonesia.
"Saya berharap pelajar di Indonesia tidak hanya menjadi pengguna pengetahuan saja, tetapi bisa juga menghasilkan pengetahuan yang nantinya berguna untuk banyak orang," kata Rezy.

Credit  KOMPAS.com

NASA Ingin 'Jual' Stasiun Antariksa ke Perusahaan Swasta

NASA akan fokus misi ke Bulan dan Planet Mars

Ilustrasi Stasiun luar angkasa (ISS) (Nasa.gov)

 

CB – Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA) kini mulai fokus untuk misi ke Bulan dan Planet Mars. Mengingat misi ke dua objek Tata Surya itu butuh upaya maksimal, NASA sudah siap 'menjual' ruangnya yang ada di Stasiun Antariksa Internasional (ISS).
Untuk informasi, ISS merupakan hasil kolaborasi dari NASA, Badan Antariksa Rusia (Roscosmos), Badan Antariksa Jepang (JAXA), Badan Antariksa Eropa (ESA) dan Badan Antariksa Kanada (CSA). Kolaborasi antarbadan antariksa itu telah menggelontorkan dana miliaran dolar selama bertahun-tahun untuk menyokong operasi dan perawatan ISS.
Dikutip dari Engadget, Senin, 22 Agustus 2016, Deputy Associate Administrator NASA, Bill Hill mengatakan, NASA mempertimbangkan areanya di ISS bisa dimanfaatkan oleh pihak lain begitu astronot NASA pergi ke Bulan dan Mars.
Hill menyebutkan, dibanding menganggurkan ruang yang dimiliki NASA di ISS, lebih baik ruang itu bisa dimanfaatkan oleh perusahaan swasta.
"Percobaan NASA untuk membangun pengembangan ekonomik di orbit rendah Bumi. Pada akhirnya keinginan kami yaitu menyerahkan ISS ke entitas komersial lainnya sehingga riset bisa dilanjutkan di orbit rendah Bumi," ujar Hill dalam pertemuan bertajuk Journey to Mars belum lama ini.
Hill mengatakan, rencana NASA meninggalkan misi di orbit rendah Bumi dan menyerahkan ruang di ISS ke perusahaan antariksa swasta sudah muncul di masa lalu. Tapi rencana dulu itu hanya sebatas agar mereka bisa membangun penerus yang lebih kecil dari ISS.
Laman Techcrunch menuliskan, rencana NASA untuk menjual ruang di ISS tak lepas dari sokongan dana untuk misi antariksa. Dengan fokus ke Mars dan Bulan, NASA kini harus realistis. Sebab pemerintah AS hanya sanggup menyokong dana untuk proggram ISS NASA sampai 2020. Dukungan itu pun sudah diperpanjang oleh pemerintahan Obama, sebab sebelumnya sokongan dana pemerintah AS berakhir pada 2016.
Meski Hill tak menjelaskan respons mitra NASA dalam rencana menyewakan atau menjual ruang di ISS itu, tapi rencana itu dipandang lebih bermanfaat.
Badan antariksa AS itu tak menyebutkan secara spesifik siapa pembeli ruang NASA di ISS. Tapi perusahaan penerbangan Boeing dan perusahaan antariksa swasta, SpaceX dipandang cocok untuk mengisi ruang di ISS yang bakal ditinggalkan NASA.
SpaceX memang realistis untuk mengisi ruang NASA di ISS. Sebab perusahaan yang didirikan oleh Elon Musk itu sejak 2012 telah membantu NASA dalam memasok komponen ke ISS. Meski Musk pernah menyatakan ketertarikannya untuk misi ke Mars  dibanding membangun stasiun antariksa komersial, tapi opsi membeli ruang ISS menjadi potensial bagi perusahaan tersebut.





Credit  VIVA.co.id

Jerman Mau Perkenalkan 'Konsep Pertahanan Sipil' yang Baru

Konsep ini rencananya akan diajukan ke Parlemen pada Rabu.

Personel Polisi berjaga-jaga di Gereja Kathedral in Cologne, Jerman. (REUTERS/Vincent Kessler)

 

CB – Pemerintah Federasi Jerman akan memperkenalkan "Konsep Pertahanan Sipil" yang mendorong warganya mengumpulkan persediaan makanan dan air yang cukup untuk bertahan selama 10 hari bila terjadi bencana besar atau serangan bersenjata.
Melansir situs Russia Today, Senin, 22 Agustus 2016, mengutip daft setebal 69 halaman berjudul "Konsep Pertahanan Sipil" yang disusun Kementerian Dalam Negeri Jerman, menyebut bahwa warga negara harus didorong untuk menyisihkan cadangan makanan untuk mengurus dirinya sendiri jika negara berstatus darurat.
"Meskipun serangan teror besar di Jerman sejauh ini belum terlihat, namun masyarakat harus mempersiapkan diri untuk menghindari hal-hal yang bisa mengancam keselamatan dan keamanan saat ini dan masa depan," bunyi laporan dari Kemdagri Jerman.
Selain itu, sistem peringatan dini, perlindungan bangunan yang lebih baik serta cakupan pelayanan kesehatan yang lebih luas, juga termasuk dalam draft konsep untuk mendukung pertahanan diri dan keamanan.
Tak hanya itu, warga Jerman harus memberikan dukungan penuh kepada angkatan bersenjata. Konsep ini rencananya akan diajukan ke Komite Parlemen Jerman, lusa atau pada Rabu.
Berlin juga mengumumkan rencana untuk mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk polisi dan angkatan bersenjata, serta mendirikan unit khusus untuk memerangi terorisme dan kejahatan siber.

Ini adalah pertama kalinya sejak masa Perang Dingin bahwa pemerintah Jerman telah menyarankan warganya mengambil langkah-langkah "di luar kebiasaan".
Langkah ini mungkin telah dipicu oleh dua serangan Islam dan penembakan pusat perbelanjaan yang dilakukan oleh seorang remaja mental tidak stabil.
Pengerahan militer di dalam negeri terakhir kali terjadi di masa pemerintahan Nazi, di masa Perang Dunia II.
Pada Juli lalu, Kementerian Pertahanan Jerman menyatakan niatannya untuk memainkan peran lebih besar dalam NATO dan Uni Eropa.
Laporan ini mencatat bahwa Jerman memiliki "tanggung jawab untuk membantu membentuk tatanan dunia".


Credit  VIVA.co.id

Sejarah Kementerian Luar Negeri, Berawal dari Rumah Ini

 

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bersiap memberikan keterangan pers pada acara Napak Tilas Sejarah Diplomasi Indonesia di kediaman sekaligus kantor pertama Kementerian Luar Negeri rumah Ahmad Soebardjo di Jakarta, 19 Agustus 2016. ANTARA FOTO

 

CB, Jakarta -   Ada yang berbeda dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-71 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Selain bazar dan perlombaan olah raga yang tiap tahun digelar, Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi melakukan napak tilas sejarah cikal bakal Kementerian yang dipimpinnya.

Jumat, 19 Agustus 2016, tepat pukul 08.00, Retno menapaki sebuah rumah di bilangan Cikini, Jakarta Pusat.  Tak jauh dari stasiun kereta api. Rumah itu adalah kediaman Menteri Luar Negeri pertama Republik Indonesia, Achmad Soebardjo.  Di awal kemerdekaan, dengan segala keterbatasan, rumah ini  sempat menjadi kantor Departemen Luar Negeri.

Masuk ke dalam rumah, di ruangan kerja Soebardjo di sebelah kiri, berderet tiga rak berisi buku-buku tua yang sudah termakan umur. Sebagian dibungkus dengan plastik. Sebuah mesin ketik tua tertata apik di meja. Foto-foto Soebardjo dan istri  tampak berjejer serasi di meja lain.

“Saat masuk ke rumah ini, saya pribadi merasa merinding dan ingin menangis, karena setelah melihat perjalanan sejarah, ini memberikan energi baru bagi kita, energi positif untuk menjalankan diplomasi selanjutnya,” kata Retno kepada Tempo.

“Kita ingin membiasakan satu tradisi untuk menghormati sejarah, menghormati pendahulu kita yang telah memberikan kontribusinya. Ini cara kita menyampaikan terima kasih kepada mereka semua,” kata perempuan pertama yang menjadi Menteri Luar Negeri RI tersebut

Dalam acara napak tilas itu selain jajaran pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri hadir pula para mantan duta besar, juga mantan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa.

Pujiwati Insia Soebardjo Effendi, 80 tahun, masih ingat saat sang ayah menjadikan rumah mereka sebagai kantor sementara.   Rumah dikelilingi penjaga dengan bambu runcing. “Seluruh keluarga ikut membantu saat menyambut tamu asing, saya main piano,  adik bermain biola,” kenang  Pujiwati. Rumah itu tetap ramai dengan berbagai kegiatan dan seminar, hingga sang ayah tiada pada 1978.

Soebardjo lahir di Karawang, Jawa Barat pada 23 Maret 1896, memperoleh gelar "Meester in de Rechten" atau Sarjana Hukum dari Universitas Leiden, Belanda pada 1933.

Semasa mahasiswa dia  aktif memperjuangkan kemerdekaan,  dengan bergabung di organisasi kepemudaan seperti Jong Java dan Perkumpulan Mahasiswa Indonesia di Belanda. Dia adalah anggota delegasi Indonesia pada Kongres Anti Imperialis di Belgia dan Jerman. Kembali ke Indonesia, dia aktif menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), lalu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)

Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Soebardjo diangkat menjadi Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Presidensial periode 19 Agustus 1945 - 14 November 1945. Dia kembali dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri pada Kabinet Sukiman-Suwirjo periode 1951-1952. Soebardjo juga pernah menjadi Duta Besar Indonesia untuk Republik Federal Swiss periode 1957-1961.  Soebardjo wafat pada 15 Desember 1978.

Teuku Mohammad Hamzah Thayeb, putra TM Hadi Thayeb, salah seorang staf pertama yang direkrut Soebardjo, juga masih ingat kisah sang ayah.  “Ayah saya sedang mencari obat buat nenek saat  lewat di depan rumah sini dan dipanggil Om Achmad,” kenang Hamzah, mantan Duta Besar RI untuk Australia.

Tak lama 'kantor' pun pindah ke Jalan Cilacap. Di sana, situasi tidak terlalu berbeda. Tidak ada peralatan laiknya sebuah kantor.  "Ayah saya mengambil garasi jadi ruangannya. Tidak ada perabot. Kotak besar di balik jadi meja, dan kotak yang lebih kecil  jadi kursi,” kata Hamzah, Diplomat of the Year 2013, saat menjadi Duta Besar RI  untuk Inggris ini.

Dalam acara napak tilas itu selain jajaran pejabat tinggi Kementrian Luar Negeri hadir pula para mantan duta besar, juga mantan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa.

Saat ditanya Tempo apakah rumah itu akan dijadikan museum, Retno menyatakan hal itu sedang dipertimbangkan. Dewi O’Hare, putri bungsu Soebardjo menolak menyebut angka pajak yang harus dibayar untuk rumah di atas tanah sekitar 3.000 meter dengan luas bangunan sekitar 1.000 meter itu. “Pokoknya besar lah,” kata dia.




Credit  TEMPO.CO

Hambali Muncul Setelah 10 Tahun Mendekam di Guantanamo

 

Hambali

 

CB, Jakarta - Hambali alias Encep Nurjaman alias Riduan Isamuddin muncul pertama kali dalam persidangan setelah hampir sepuluh tahun mendekam di penjara militer Amerika Serikat di Teluk Guantanamo, Kuba, pada Kamis, 18 Agustus 2016. Ia ditangkap pada 2003 di Thailand dan dipindahkan ke Guantanamo tiga tahun kemudian.

Persidangan akan menilai secara berkala dan mendengarkan kesaksian pria asal Indonesia itu. Pengadilan kemudian akan memutuskan apakah Hambali tetap ditahan di Guantanamo atau dibebaskan. Sidang itu digelar karena Hambali minta dibebaskan dengan alasan ingin menikah dan memiliki anak.

Pemerintah Amerika Serikat menangkap Hambali karena mencurigainya sebagai pemimpin kelompok Jemaah Islamiah. Kelompok itu dituduh sebagai bagian dari jaringan Al-Qaeda yang dipimpin Osama bin Laden. Al-Qaeda menjadi otak serangkaian teror, di antaranya mendalangi tragedi 11 September 2001 di WTC dan bom bunuh diri Bali pada Oktober 2002.

Hambali, 52 tahun, dalam persidangan itu tampil mengenakan pakaian berwarna putih, berkacamata, dan berjanggut. Ia duduk tenang selama sesi persidangan sambil mendengarkan pernyataan yang dibacakan seorang perwira militer Amerika.

Persidangan tersebut digelar tertutup. Namun militer Amerika menyediakan tayangan video yang dapat disaksikan langsung oleh wartawan dan pengamat.

Seorang perwira yang mewakili Hambali dalam persidangan mengatakan Hambali merupakan orang yang sopan, giat, dan ramah senyum. "Hambali telah menyatakan ia tidak memiliki niat buruk terhadap Amerika Serikat," kata petugas itu.

Pernyataan tersebut kemudian dibantah perwakilan pemerintah Amerika. Dia menyebut Hambali sebagai ancaman keamanan dan menuduhnya telah mempengaruhi tahanan lain dengan mempromosikan jihad saat salat dan berceramah.

Petugas itu menambahkan, jika dibebaskan dari Guantanamo, ada kemungkinan besar Hambali akan mencari cara untuk berhubungan kembali dengan jaringan terorisme Indonesia dan Malaysia atau menarik pengikut baru.

Dewan peninjau yang berisikan pejabat Pentagon dan badan pemerintah lainnya belum mengeluarkan putusan terhadap status Hambali. Namun para pejabat keamanan Indonesia menginginkan Hambali tetap tinggal di tahanan Amerika Serikat.




Credit  TEMPO.CO

Militan Gaza Tembakkan Roket, Israel Luncurkan Serangan Udara

 

 

 Ilustrasi roket militan Palestina di Jalur Gaza. (Reuters/Suhaib Salem)

 

Jakarta, CB -- Kelompok militan Palestina di Jalur Gaza meluncurkan roket yang mendarat di Sderot, kota perbatasan Israel pada akhir pekan lalu. Aksi ini dibalas oleh pasukan Israel dengan serangan udara dan rententan tembakan ke kota Beit Hanoun di Jalur Gaza.

Roket tersebut diluncurkan pada Minggu (21/8) namun tidak menyebabkan korban luka dan tewas serta tidak menimbulkan kerusakan di Sderot, meski mendarat di kawasan perumahan, menurut keterangan polisi kepada Reuters.

Sementara, tembakan dan serangan udara Israel menghancurkan sebuah menara air di Beit Hanoun meski tak menimbulkan korban jiwa, menurut keterangan warga setempat.

Israel kemudian meluncurkan sejumlah serangan udara pada malam hari, yang mengenai setidaknya 30 situs berbeda di Jalur Gaza, yang dikuasai Hamas dan sejumlah kelompok militan lainnya. Pejabat kesehatan di Gaza menyatakan bahwa serangan itu menyebabkan dua orang terluka ringan.

Aksi saling serang ini membuat festival musik di Sderot terhenti. Rekaman video yang ditayangkan di TV memperlihatkan ratusan pengunjung festival berlarian mencari perlindungan.

Militer Israel menyatakan bahwa pesawat tempur mereka menyerang sejumlah sasaran di Jalur Gaza wilayah utara. Tentara Israel mengklaim bahwa sejak awal tahun ini, sudah 14 roket dari Gaza menghantam wilayah Israel.

Juru bicara militer Israel, Letnan Kolonel Peter Lerner, menyatakan bahwa militer "tetap berkomitmen untuk [menciptakan] stabilitas di kawasan dan ketenangan kepada warga Israel selatan."

"Ketika teroris daro Jalur Gaza yang dikuasai Hamas didorong oleh agenda radikal berdasarkan kebencian, menyerang warga di tengah liburan musim panas, niat mereka jelas, untuk menimbulkan rasa sakit, menyebabkan rasa takut dan untuk meneror," bunyi pernyataan yang dirilis Lerner.

Sementara, menanggapi klaim Israel, juru bicara Hamas Sami Abu Zuhri menyatakan, "Kami menilai (Israel) bertanggung jawab atas eskalasi di Jalur Gaza dan kami menekankan bahwa agresi tidak akan berhasil dalam mematahkan keinginan rakyat kami dan mendikte poerlawanan kami."

Hamas menguasai Jalur Gaza dan menyetujui gencatan senjata dengan Israel sejak pertempuran terjadi pada 2014 lalu. Namun, sejumlah sel militan Salafi Jihadis menentang perjanjian gencatan senjata dan sesekali meluncurkan roket ke Israel.

Israel menilai seluruh serangan yang berasal dari Jalur Gaza adalah tanggung jawab Hamas.

Lebih dari 2.100 warga Palestina, sebagian besar warga sipil, tewas selama konflik di Gaza tahun 2014. Sementara di pihak Israel, sebanyak 67 tentara dan enam warga sipil tewas akibat serangan roket dari Hamas dan sejumlah kelompok militan lainnya.

Meskipun gencatan senjata masih berlaku, Hamas berjanji untuk terus menggali terowongan agar dapat menyusup ke Israel. Meski para pemimpin Hamas menekankan mereka tidak berharap perang terjadi dalam waktu dekat, penggalian terowongan tetap dilanjutkan karena dinilai sebagai senjata yang strategis jika terjadi konfrontasi bersenjata di masa depan.



Credit  CNN Indonesia

Kemlu Ungkap Alasan Repatriasi Aset Diaspora RI

 

 

Ilustrasi (Thinkstock)

 

Jakarta, CB -- Kementerian Luar Negeri Republik mengungkapkan alasan di balik usulan rancangan kebijakan repatriasi aset diaspora Indonesia yang ingin menempatkan dananya di Tanah Air. Kemlu menilai, usulan ini akan mempermudah dispora Indonesia untuk berkontribusi dalam pembangunan di Indonesia.

Rencana kebijakan repatriasi aset diaspora ini tengah dipersiapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan terungkap dalam laporan tertulis Darmin kepada Presiden Joko Widodo pada awal Agustus lalu. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian mengungkapkan rencana ini diusulkan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Juru bicara Kemlu RI Arrmanatha Nasir mengonfirmasi usulan tersebut dan menjabarkan bahwa tujuannya adalah untuk lebih banyak melibatkan diaspora Indonesia di luar negeri dalam pembangunan di dalam negeri.

"Mereka masih punya rasa nasionalisme yang tinggi sehingga mereka juga ingin bisa berkontribusi untuk membantu pembangunan di Indonesia," kata Arrmanatha kepada CNN Indonesia.com, Jumat (19/8).

Arrmanatha menjabarkan bahwa yang dimaksud diaspora Indonesia dalam konteks ini termasuk warga keturunan Indonesia yang sudah tidak tinggal di Indonesia atau yang sudah menjadi warga negara lain di mana mereka tinggal.

"Dalam kajian ini, memang ada kemungkinan untuk melihat bagaimana bagaimana mereka bisa berkontribusi. Apakah dalam konteks mempermudah apabila mereka ingin membuat usaha di sini, mempermudah proses membuka rekening di sini, mempermudah proses untuk membeli properti di sini," ujar Arrmanatha.

Ia memaparkan terdapat sejumlah elemen yang sedang dipikirkan dalam rancangan kebijakan ini, terutama soal ada atau tidaknya mekanisme yang secara hukum bisa memungkinkan sejumlah fasilitas khusus tersebut untuk diaspora Indonesia.

"Ada beberapa hal yang kita pertimbangkan, termasuk mempermudah mereka untuk keluar masuk Indonesia," tutur Arrmanatha.

Ia menambahkan bahwa fasilitas itu tidak lantas akan membuat diaspora Indonesia di luar negeri memiliki hak yang sama dengan warga negara Indonesia, melainkan hanya mempermudah mereka melakukan sejumlah hal di dalam negeri.

"Jika mereka bukan residency di sini, mereka kan tidak boleh memiliki properti, contohnya. Mereka tidak bisa dengan mudah membuka rekening atau membuka usaha. Ada aspek yang berbeda antara WNI dan WNA untuk membuka usaha di sini. Kita sedang lihat apakah memungkinkan kita memberikan perlakuan khusus bagi orang-orang Indonesia yang sudah bukan warga Indonesia lagi," tutur Arrmanatha.

Ia menekankan bahwa usulan ini masih dikaji. "Itu tergantung dari aturan hukum, itu kajian kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga yang terkait," katanya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution sebelumnya mengungkapkan bahwa rencana kebijakan repatriasi aset diaspora ini tengah dipersiapkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) III Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi, yang diketuai oleh Deputi Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara dan Raden Pardede sebagai wakilnya.

Rencana kebijakan diaspora Indonesia ini, kata Darmin, merupakan salah satu dari enam fokus yang diusulkan masuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XIII. Namun, setelah disaring menjadi dua fokus, kebijakan diaspora ini keluar dari daftar usulan Paket Kebijakan XIII guna dimatangkan lebih lanjut di Pokja III.

Diwawancarai terpisah, Edy Putra Irawady, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian menerangkan, kebijakan diaspora Indonesia ini pada dasarnya menyerupai kebijakan repatriasi aset. Intinya untuk mendorong warga keturunan Indonesia di luar negeri menyimpan uangnya di Tanah Air.

Namun, jelasnya, tidak ada kewajiban bagi diaspora Indonesia untuk beralih status kewarganegaraan.

"Diaspora Indonesia boleh taruh duitnya di sini, terus kita kasih fasilitas. Duitnya boleh pulang, diperlakukan sama, " tuturnya kepada CNNIndonesia.com di kantornya, Kamis (11/8).

Edy Putra memaparkan bahwa bahwa melalui kebijakan ini diaspora Indonesia boleh membeli properti di Indonesia dengan status Hak Guna Bangunan, berhak mendapatkan perlakuan sama dalam hal ketenagakerjaan, imigrasi, dan insentif-insentif lain yang diterima WNI. 



Credit  CNN Indonesia

Ratusan WNI Ditahan di Filipina karena Paspor Palsu

 

 

 Sebanyak 177 warga Indonesia ditangkap di Filipina karena kedapatan menggunakan paspor palsu untuk beribadah di Tanah Suci. (PublicDomainPictures/Pixabay)

 

Jakarta, CB -- Sebanyak 177 Warga Negara Indonesia (WNI) tertangkap basah pihak Keimigrasian Filipina memalsukan paspor dengan paspor Filipina agar bisa menjalankan ibadah haji ke Tanah Suci. Aksi mereka terbongkar oleh pihak imigrasi setempat karena kedapatan tidak bisa berbahasa Tagalog.

Saat diperiksa oleh pihak keimigrasian Filipina terungkap bahwa 177 WNI tersebut tidak dapat berbicara dengan dialek lokal seperti Tagalog, Maranao, Cebuano atau Maguindanao selama wawancara. Mereka hanya bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris.

Pemeriksaan dari ratusan WNI tersebut merupakan bagian dari upaya petugas bandara dan imigrasi untuk memperketat keamanan, menyusul laporan intelijen bahwa teroris internasional berencana memasuki Filipina melalui Mindanao. Para komplotan teroris tersebut berencana melakukan serangan bom.

Dalam sebuah pernyataan resminya seperti dilansir The Philippine Star, Sabtu (20/8), Komisaris Badan Imigrasi Filipina Jaime Morente menyebut, pihaknya pada awalnya hanya mencari dua warga Filipina yang diduga bertindak sebagai pendamping untuk sekelompok orang Indonesia yang ingin berangkat ke Makkah pada 17 dan 18 Agustus.

Morente mengatakan, pihak Imigrasi Filipina kemudian terkejut setelah menemukan bahwa pelaku pemalsu paspor ini jauh lebih besar dari perkiraan. Para pelaku tersebut terdiri dari 5 orang Filipina yang mengawal 177 warga negara Indonesia.

Morente menambahkan, semua orang Indonesia yang diperiksa ternyata mendapat paspor Filipina tersebut melalui cara-cara penipuan.



Credit  CNN Indonesia

Filipina Akan Deportasi 177 WNI Pengguna Paspor Palsu

 

ilustrasi calon jamaah Haji Indonesia. (CNN Indonesia/Safir Makki)

 

Jakarta, CB -- Ratusan Warga Negara Indonesia ditahan di Filipina karena kedapatan menggunakan paspor palsu. Mereka berniat melakukan ibadah Haji ke Tanah Suci Mekah dengan menggunakan paspor palsu dan memanfaatkan kuota haji Filipina. Atas hal itu, otoritas Filipina dilaporkan berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Indonesia di Manila untuk mendeportasi para WNI tersebut.

Para WNI itu menggunakan paspor Filipina dan mengaku sebagai warga negara Filipina, saat akan terbang ke Madinah, Arab Saudi dari Bandara Internasional Ninoy Aquino (NAIA), Manila. Ketika proses wawancara imigrasi, mereka ketahuan tidak bisa berbahasa lokal, termasuk Tagalog. Saat ditanya lebih lanjut, mereka mengaku sebagai WNI.

Seperti dilaporkan media lokal Filipina, Manila Bulletin, Sabtu (20/8), Komisioner Biro Imigrasi setempat, Jaime Morente, memerintahkan segera untuk menjeratkan dakwaan pelanggaran aturan imigrasi terhadap para WNI itu.

Dakwaan imigrasi yang dimaksud, antara lain mengaku sebagai warga negara Filipina dan menjadi pendatang asing yang tidak diinginkan. Para WNI itu, menurut Manila Bulletin, ditahan di pusat penahanan imigrasi di Camp Bagong Diwa, Taguig City, pinggiran Manila.

Juga disebutkan oleh Morente, bahwa otoritas Filipina terus berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Indonesia untuk membantu proses identifikasi 177 WNI itu, agar selanjutnya bisa segera mendeportasi mereka ke Indonesia.

Morente mengungkapkan, pihaknya mulai menyelidiki sindikat pemalsu paspor usai Presiden Rodrigo Duterte mengingatkan keberadaan warga asing yang memanfaatkan paspor Filipina untuk berangkat haji. Penggunaan paspor Filipina oleh warga asing itu, diyakini melibatkan pejabat korup yang menangani ibadah haji jemaah Filipina ke Mekah, Arab Saudi.

Dengan menggunakan paspor Filipina, para WNI itu memanfaatkan kuota jemaah Filipina untuk naik haji. Paspor-paspor Filipina yang digunakan para WNI itu, sebut Morente, merupakan dokumen paspor asli, namun cara mendapatkannya dilakukan secara ilegal.

Informasi menyebut, para WNI membayar US$ 6 ribu - US$ 10 ribu (Rp 78 juta - Rp 131 juta) per orang, untuk mendapatkan paspor Filipina itu. Diduga kuat, paspor Filipina itu disediakan oleh lima warga Filipina yang mendampingi mereka. Kelima warga Filipina itu diyakini sebagai sindikat pemalsu paspor dan telah ditahan oleh Biro Investigasi Nasional (NBI) untuk diselidiki lebih lanjut.

Sementara itu, ditambahkan Morente, pihaknya juga berkoordinasi dengan Departemen Luar Negeri Filipina dan badan penegak hukum lainnya dalam rangka penyelidikan kasus penerbitan paspor Filipina untuk para WNI ini.





Credit  CNN Indonesia

Turki Akan Izinkan Rusia Gunakan Pangkalan Udara NATO

 

Perdana Mnenteri Turki Binali Yildirim menyatakan, pihaknya mungkin akan memberikan izin kepada Rusia untuk menggunakan pangkalan udara Incirilik. (RT)

 

ANKARA -  Perdana Mnenteri Turki Binali Yildirim menyatakan, pihaknya mungkin akan memberikan izin kepada Rusia untuk menggunakan pangkalan udara Incirilik. Pangkalan udara Incirilik adalah pangkalan udara Turki yang saat ini digunakan NATO dan koalisi internasional melawan ISIS yang dipimpim oleh Amerika Serikat (AS).

"Turki membuka pangkalan udara Incirlik untuk melawan ISIS. Pangalan itu saat ini ini sedang digunakan oleh AS dan Qatar. Negara-negara lain mungkin juga menggunakan pangkalan udara, salah satunya Jerman," ucap Yildirim.

"Jika memang diperlukan, pangkalan udara itu juga bisa digunakan (oleh Rusia)," sambungnya dalam jumpa wartawan di Istanbul, seperti dilansir Russia Today pada Minggu (21/8).

Sementara itu, ketika disinggung mengenai kabar Rusia sudah mengajukan, bahkan mendesak Ankara agar Moskow bisa menggunakan pangkalan udara itu. Yildirim dengan tegas membantahnya, dan mengatakan belum ada permintaan resmi, terlebih tekanan dari Moksow mengenai penggunaan pangkalan udara itu.

Rusia sendiri saat ini menggunakan setidaknya tiga pangkalan udara di dua negara yang berbeda untuk melancarkan operasi anti-teror mereka di Suriah. Dua pangkalan merupakan milik pemerintah Suriah, sedangkan satu pangkalan lainnya milik pemerintah Iran.

Credit  Sindonews

Ukraina Kutuk Kunjungan Putin ke Crimea

 

Crimea naik pitam Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengunjungi Crimea. | (Istimewa)

 

KIEV - Ukraina mengutuk kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin ke Crimea. Kunjungan Putin tersebut adalah yang pertama pasca serangan yang disebutnya sebagai serangan teroris terhadap wilayah itu.

"Kunjungan terbaru oleh pejabat dari Federasi Rusia ke Republik Otonomi Crimea dan kota Sevastopol, yang merupakan bagian integral dari Ukraina, adalah bukti bahwa Federasi Rusia terus mengabaikan Piagam PBB, resolusi Majelis Umum PBB 68/262 dari 27 Maret 2014 berjudul 'integritas Teritorial Ukraina,' deklarasi Baku dan resolusi Majelis Parlemen OSCE serta prinsip-prinsip lainnya Hukum internasional," begitu bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Ukraina.

Pernyataan Ukraina ini datang terjadi saat Putin menandatangani sebuah dekrit, pada 28 Juli lalu, yang menyatakan bergabungnya Crimea ke wilayah selatan Rusia setelah wilayah itu mendeklarasikan kemerdekaan dari Ukraina pada 17 Maret 2014. Saat itu, lebih dari 90% dari penduduk Crimea mendukung bergabung kembali dengan Rusia.

Namun Duta Besar Ukraina untuk PBB mengatakan sebelum ada badan internasional yang mengesahkan, keputusan itu batal demi hukum. Kiev pun tidak mengakui keberadaan dekrit tersebut seperti dikutip dari Sputnik, Minggu (21/8/2016).

Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin menyambangi Crimea, sehari setelah militer Rusia melakukan latihan perang di wilayah itu. Dalam kesempatan itu, Putin mengatakan dia berharap Ukraina dapat melihat dengan akal sehat ketika tiba saatnya untuk mengatasi krisis diplomatik di semenanjung itu.

Credit Sindonews

Kunjungi Crimea, Putin Sebut Aksi Ukraina Pemicu Ketegangan

Presiden Rusia, Vladimir Putin, menyalahkan Ukraian atas ketegangan yang terjadi di Semenanjung Crimea. | (Istimewa)

 

MOSKOW - Presiden Rusia Vladimir Putin menyambangi Crimea, sehari setelah militer Rusia melakukan latihan perang di wilayah itu. Dalam kesempatan itu, Putin mengatakan dia berharap Ukraina dapat melihat dengan akal sehat ketika tiba saatnya untuk mengatasi krisis diplomatik di semenanjung itu.

Hal itu dikatakan Putin saat membuka pertemuan Dewan Keamanannya di sebuah pangkalan udara di dekat pelabuhan angkatan laut Sevastopol. Ini adalah kunjungan pertama Putin ke Crimea sejak terjadinya ketegangan di wilayah tersebut.

"Jelas bahwa kami telah berkumpul untuk alasan setelah kejadian yang buruk, setelah kami menggagalkan upaya kelompok penyabot tentara Ukraina untuk masuk ke wilayah (kami)," katanya seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (20/8/2016).

"Berdasarkan semua laporan, mitra kami di Kiev telah memutuskan untuk meningkatkan situasi. Kami semua akrab dengan metode eskalasi ini. Ini cara-cara lama dan kadang-kadang berhasil digunakan tetapi tidak selalu. Saya berharap bahwa ini tidak menjadi pilihan akhir dan bahwa akal sehat akan menang," imbuhnya.

Semenanjung Crimea memanas setelah FSB Rusia melaporkan bahwa agen-agen intelijen Ukraina meluncurkan serangan sabotase di Crimea. Putin menyebut Ukraina sudah beralih ke praktik “terorisme”. Ia pun mengatakan Moskow akan mengambil langkah-langkah keamanan tambahan setelah serangan di Crimea berhasil digagalkan.

Namun Presiden Ukraina Petro Poroshenko membantah tudingan Rusia tersebut. Dalam sebuah pernyataan, pria yang baru saja melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia itu menegaskan, Kiev mengutuk keras segala macam aksi terorisme.

Credit Sindonews

Iran Pamerkan Sistem Pertahanan Udara Produksi Dalam Negeri

 

Presiden Iran Hassan Rouhani meluncurkan sistem pertahanan terbaru Iran. Sistem pertahanan udara ini adalah buatan dalam negeri Iran. (Reuters)

 

TEHERAN - Presiden Iran Hassan Rouhani meluncurkan sistem pertahanan terbaru Iran. Sistem pertahanan udara ini adalah buatan dalam negeri Iran. Sistem pertahanan udara itu diberi nama Bavar-373, dan memiliki karakteristik yang mirip dengan sistem pertahanan udara Rusia, S-300.

Peluncuran sistem pertahanan terbaru itu dilakukan bertepatan dengan Hari Industri Pertahanan Nasional, yang dirayakan kemarin. Didampingi oleh Menteri Pertahanan Brigadir Jenderal Hossein Dehqan, Rouhani meluncurkan sistem pertahanan udara yang pengembangannya sudah dilakukan sejak satu dekade lalu.

Melansir Sputnik pada Senin (22/8), sistem pertahanan udara Bavar-373 telah dirancang dan dibangun oleh para ilmuwan dan ahli dari Departemen Pertahanan Iran, yang bekerja sama dengan pusat-pusat ilmiah dan investigasi lainnya.

Bavar-737 telah sukses melakukan uji tembak pada pada bulan Agustus 2014 lalu. Sistem ini menggunakan radar Array bertahap, seperti radar 96L6 buatan Rusia untuk melacak target aerodinamis dan rudal balistik dengan rentang menengah hingga jauh.

Di kesempatan yang sama Rouhani juga mengumumkan prestasi terbaru Iran dalam perkembangan teknologi pertahanan udara. Dimana mereka sudah bisa mengembangkan pesawat tempur dan pesawat angkut, helikopter dan kendaraan udara tak berawak (UAV).

Credit  Sindonews

Jika Terancam, AS Siap Balas Aksi Rusia dan Suriah

 

AS siap membalas setiap aksi Rusia dan Suriah yang dianggap membahayakan personil militernya. | (Istimewa)

 

WASHINGTON - Panglima pasukan Amerika Serikat (AS) di Irak dan Suriah mengatakan pihaknya siap mengambil langkah balasan jika mereka merasa terancam oleh angkatan udara Suriah atau Rusia. Peringatan ini datang setelah insiden yang terjadi baru-baru ini dimana pesawat tempur Suriah menyerang daerah dekat dengan pasukan khusus AS.

"Kami telah memberitahu Rusia di mana kami berada, mereka mengatakan bahwa mereka telah Suriah dan saya hanya akan mengatakan bahwa kami akan mempertahankan diri jika merasa terancam," kata Letjen Stephen Townsend dalam wawancara dengan CNN seperti dikutip dari Russia Today, Senin (22/8/2016).

Sebelumnya, pasukan khusus AS hampir menjadi korban serangan udara Suriah di Hasakah. Angkatan udara Suriah menjatuhkan bom di daerah dimana pasukan khusus AS tengah melakukan operasi di darat. Pasukan koalisi AS pun meminta bantuan pesawat tempur. Saat pesawat AS tiba, jet-jet Suriah telah meninggalkan lokasi kejadian.

Koalisi pimpinan AS di darat telah mencoba menghubungi pesawat tempur Suriah pada frekuensi radio umum, tapi tidak ada respon. Mereka harus menghubungi perintah Rusia yang menegaskan bahwa pesawat mereka tidak terlibat.

Minggu depan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov dan Menteri Luar Negeri AS John Kerry akan bertemu di Jenewa untuk membahas penyelesaian Suriah. Keduanya juga akan membahas kerjasama Rusia-AS dan lebih aktif dalam melakukan pertukaran data intelijen seperti dilaporkan media mengutip pejabat AS yang tidak disebutkan namanya.

Credit  Sindonews

Terus Dikritik, Duterte Ancam Filipina Keluar dari PBB

 

Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengancam, negaranya mungkin saja akan keluar dari PBB. (Reuters)

 

MANILA - Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengancam, negaranya mungkin saja akan keluar dari PBB. Ancaman ini datang setelah PBB terus menerus melemparkan kritikan tajam terhadap kebijakan yang diambil pemerintah Filipina terkait upaya pemberantasan narkoba.

Duterte sedari awal telah menyatakan perang terhadap narkoba, dan akan melakukan apapun untuk bisa memberantas narkoba, termasuk menembak mati para pengedar dan bandar narkoba. Bukan hanya itu, dia juga menyerukan kepada masyarakat Filipina untuk tidak segan-segan menghajar para pengedar narkoba.

Kebijkan inilah yang mendapat kritikan dan kecaman keras dari PBB. PBB mendesak Filipina untuk segera menghadiri apa yang mereka sebut sebagai  pembunuhan di luar hukum.

Dalam sebuah pernyataan, Duterte menyatakan sudah tugas dia sebagai Presiden untuk melindungi warganya, dan bukan para penjahat. Dia menyebut tidak akan segan-segan jika PBB terus mencapuri urusan dalam negeri mereka.

"Keluarga kami dari organisasi kalian (PBB). Omong-omong, kalian juga tidak pernah melakukan apapun," kata Duterte dalam pernyatannya, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (21/8).

"Pekerjaan saya sebagai Presiden adalah untuk melindungi warga negara yang taat hukum. Saya tidak pernah ditugaskan oleh hukum apapun untuk melindungi penjahat," tukasnya.

Dia juga menekankan bahwa polisi bertindak atas perintah dirinya, termasuk memburu para penjahat dan membunuh mereka jika mereka melakukan perlawanan.



Credit  Sindonews

Usik LCS, China Ancam Perangi Jepang

 

China siap mengambil opsi militer jika kedaulatan mereka di Laut China Selatan diusik. | (Istimewa)

 

TOKYO - Beijing mengancam Jepang bahwa mereka akan meluncurkan aksi militer jika Tokyo tetap bertahan dengan sikapnya terhadap sengketa di Laut China Selatan (LCS). Para pejabat China dilaporkan telah menyampaikan peringatan itu kepada seorang pejabat tinggi Jepang.

Menurut sumber-sumber diplomatik, yang dikutip oleh kantor berita Jepang Kyodo, duta besar China untuk Jepang Cheng Yonghua mengatakan Jepang akan melewati 'garis batas' jika kapal Jepang ikut dalam operasi kebebasan navigasi Amerika Serikat (AS) di LCS.

Tidak cukup sampai disitu, Yonghua bahkan mengatakan, Beijing tidak akan ragu untuk mengambil tindakan militer. Cheng, seperti dikutip seorang pejabat Jepang, mengatakan bahwa China tidak akan mengakui isu-isu kedaulatan dan tidak takut dengan provokasi militer seperti dikutip dari IB Times, Senin (22/8/2016).

Peringatan keras China ini diduga terjadi pada bulan Juni lalu pada puncaknya ketegangan teritorial dengan negara lain. Pemicunya adalah putusan pengadilan arbitrase internasional yang menolak klaimkedaulatan unilateral China di kawasan itu terkait kasus yang diajukan oleh Filipina.

Jepang dan China tidak terlibat dalam sengketa di LCS. Meski begitu, kedua negara bersitegang dalam sengketa wilayah di Laut China Timur. Keduanya terlibat dalam sengketa kepulauan Senkaku.

Credit  Sindonews