Inggris Pilih Keluar dari Uni Eropa

 

 

Perhitungan sebagian besar suara yang masuk pada referendum Uni Eropa menunjukkan mayoritas warga Inggris memilih keluar dari blok 28 negara itu. (Reuters/Toby Melville)

 

Jakarta, CB -- Perhitungan sebagian besar suara yang masuk pada referendum Uni Eropa untuk menentukan keanggotaan Inggris di Uni Eropa menunjukkan bahwa mayoritas warga Inggris memilih keluar dari blok 28 negara itu.
CNN melaporkan bahwa dari perhitungan suara di 98 persen distrik di seluruh Britania Raya, sebanyak 51,82 persen suara menyatakan Inggris harus keluar dari Uni Eropa. Sementara, hanya 48,18 persen suara yang menyatakan Inggris harus tetap berada di blok itu.

Dengan hasil ini, maka dipastikan Inggris akan keluar dari Uni Eropa, dan tidak ada kemungkinan kubu 'Tetap' akan menang. Inggris akan menjadi negara pertama yang keluar dari Uni Eropa.

"Saya sekarang berani bermimpi bahwa fajar akan datang dan menyinari Britania Raya yang merdeka," kata Nigel Farage, pemimpin partai nasionalis UKIP yang mendukung Inggris berpisah dari Uni Eropa.

Meski demikian, perhitungan suara masih terus dilakukan. Namun hingga saat ini perhitungan suara sudah masuk dari hampir 382 distrik di seluruh Britania Raya.

Dengan hasil ini, para pemimpin Eropa juga diperkirakan harus menghadapi sentimen anti-Uni Eropa yang akan menguat di penjuru Benua Biru itu usai referendum Brexit.
Sebelumnya,  Perdana Menteri David Cameron mendesak warga Inggris untuk memilih tetap berada di Uni Eropa, dan terus memperingatkan bahwa keluar dari Uni Eropa berisiko besar terhadap sektor perdagangan dan investasi, kemungkinan terjadi resesi, melemahkan pound sterling dan membuat harga bahan pokok dan biaya liburan menjadi lebih mahal.

"Terima kasih untuk semua orang yang memilih Inggris tetap kuat, lebih aman dan lebih baik di Eropa - dan ribuan penggiat kampanye 'Tetap' di seluruh Inggris," kata Cameron di akun Facebook miliknya.




Credit  CNN Indonesia

Inggris Jadi Negara Pertama yang Hengkang dari Uni Eropa

 

 Perhitungan sementara hasil Referendum Brexit menunjukkan Inggris akan menjadi negara pertama yang keluar dari Uni Eropa. (Reuters/Toby Melville)

 

Jakarta, CB -- Perhitungan suara hasil Referendum Brexit menunjukkan mayoritas warga Inggris memilih 'keluar', membuat negara itu menjadi negara pertama yang hengkang dari Uni Eropa.

CNN melaporkan bahwa dari perhitungan suara di 98 persen distrik di seluruh Britania Raya, sebanyak 51,82 persen suara menyatakan Inggris harus keluar dari Uni Eropa. Sementara, hanya 48,18 persen suara yang menyatakan Inggris harus tetap berada di blok itu.
Hampir 46,5 juta orang terdaftar mengikuti referendum pada Kamis pekan ini. Para politisi pendukung Brexit telah menyuarakan kemenangan mereka, salah satunya pemimpin partai sayap kanan Inggris, UKIP, Nigel Farage.

"Saya sekarang berani bermimpi fajar kemerdekaan Inggris mulai datang," kata Farage yang juga mendesak Perdana Menteri David Cameron segera mundur jika "keluar" menang.

Sejarawan Simon Schama kepada CNN mengatakan Inggris akan menjadi negara pertama yang akan meninggal Uni Eropa, dan menurutnya hal itu akan menjadi bencana.

"Kita tengah berada di ujung tanduk yang berbahaya soal integritas dan persatuan Eropa. Jadi jika Inggris meninggalkan Uni Eropa, kita akan memasuki periode yang sangat gelap dan berbahaya di Eropa dan juga sejarah dunia," kata Schama.

Pasar finansial kisruh di tengah referendum dengan nilai mata uang pound sterling dan euro yang anjlok. Para ekonom memprediksi, perekonomian Inggris akan hancur jika meninggalkan Eropa.

Sebelumnya pada 1982, Greenland juga telah menyatakan keluar dari Uni Eropa. Namun Greenland adalah pulau yang merupakan bagian dari Denmark, sementara Inggris sebuah negara.
Bagi Uni Eropa, keluarnya Inggris juga menjadi bencana, masa depan blok negara-negara Eropa itu dipertanyakan.

Pasalnya, Inggris adalah negara ekonomi terbesar di Uni Eropa setelah Jerman. Inggris menyumbang seperenam dari total perekonomian Uni Eropa.

Secara politik dan keamanan Inggris juga memegang peran penting. Inggris adalah negara pemilik senjata nuklir di Eropa serta memiliki hak veto di dewan Keamanan PBB.


Credit  CNN Indonesia

Kini, Miliarder Asia Dominasi Daftar Orang Superkaya Dunia

 

 

THINKSTOCK Ilustrasi

NEW YORK, CB — Para miliarder asal Asia kini lebih kaya dan mengendalikan kekayaan ketimbang para miliarder yang berasal dari Amerika Utara, Eropa, dan kawasan lainnya.
Hal ini berdasarkan laporan yang dipublikasikan perusahaan keuangan Capgemini. Laporan bertajuk World Health Report tersebut menyebutkan, para miliarder asal Asia didominasi oleh negara China dan Jepang.
Pada 2015 lalu, kekayaan mereka dilaporkan melonjak 10 persen. Tahun lalu, para miliarder di dunia memiliki total kekayaan mencapai 60 triliun dollar AS.
Menurut Capgemini, jumlah kekayaan ini meningkat hingga empat kali lipat dibandingkan 30 tahun silam dan bisa terus meningkat hingga mencapai 100 triliun dollar AS pada tahun 2025 mendatang.
Pertumbuhan jumlah orang superkaya Asia, yang didefinisikan memiliki aset minimal 1 juta dollar AS, terjadi pada saat China dan Jepang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi.
Capgemini menemukan, pertumbuhan itu utamanya didorong oleh industri jasa keuangan, teknologi, dan layanan kesehatan. Bila dijumlahkan secara keseluruhan, para miliarder Asia memiliki kekayaan mencapai 17,4 triliun dollar AS.
Adapun para miliarder di Amerika Utara memiliki kekayaan mencapai 16,6 triliun dollar AS.
"Asia Pasifik akan cenderung terus menjadi kekuatan dominan dalam dekade mendatang, merepresentasikan dua per lima dari total orang-orang superkaya dunia, lebih dari Eropa, Amerika Latin, Timur Tengah, dan Afrika jika digabungkan," tulis Capgemini dalam laporannya.
Buruknya kinerja pasar ekuitas AS melemahkan pertumbuhan ekonomi Amerika Utara hingga bertengger pada posisi 2,3 persen tahun lalu. Meskipun demikian, AS tetap memiliki jumlah miliarder terbanyak, yakni 4,45 juta orang.
Adapun kekayaan para miliarder Eropa meningkat 4,8 persen, yang dipimpin oleh Spanyol, meskipun negara itu memiliki angka pengangguran yang tinggi.
Sementara itu, Inggris berada di posisi kelima negara yang memiliki jumlah miliarder terbanyak meski cuma meningkat 1 persen menjadi 553.000 orang.
Para miliarder di Amerika Latin harus rela kekayaannya turun 3,7 persen, disebabkan ketidakstabilan politik dan turbulensi pasar saham di Brasil.
Secara keseluruhan, kekayaan yang dikendalikan para miliarder di seluruh dunia meningkat 4 persen tahun lalu menjadi 58,7 triliun dollar AS.




Credit  KOMPAS.com

Hikmahanto: klaim China ingkari ZEE Indonesia

 

Presiden Joko Widodo (tengah) meninjau KRI Imam Bonjol 383 usai memimpin rapat rapat terbatas tentang Natuna di atas kapal perang tersebut saat berlayar di perairan Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (23/6/2016). KRI Imam Bonjol adalah kapal yang digunakan Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) untuk menangkap kapal Cina yang diduga menangkap ikan secara ilegal di perairan Natuna beberapa waktu lalu.(ANTARA FOTO/Setpres-Krishadiyanto)

 

Jakarta (CB) - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengatakan klaim China atas Traditional Fishing Ground yang didasarkan Sembilan Garis Putus sama saja dengan menafikan keberadaan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

"Konsep ZEE Indonesia didasarkan pada hukum internasional dan UNCLOS. Justru Traditional Fishing Ground dan Sembilan Garis Putus tidak dikenal dalam hukum internasional dan UNCLOS," ujar Hikmahanto Juwana dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan kunjungan Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri ke Natuna dan melakukan rapat terbatas menunjukkan ketegasan pemerintah Indonesia terhadap klaim pemerintah China.

"Pesan yang hendak disampaikan adalah agar pemerintah China tidak bermain api dengan Indonesia di wilayah Natuna," kata dia.

Presiden telah tepat memberi instruksi kepada Menteri KKP dan Menteri ESDM agar negara hadir di ZEE dan Landas Kontinen agar nelayan dan pelaku usaha lebih intens melakukan eksploitasi kekayaan alam di zona maritim tersebut.

"Menlu juga harus terus membuat protes atas penangkapan ikan yang ilegal di ZEE Indonesia bahkan ada kesan difasilitasinya para nelayan China untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk pengerahan kapal-kapal penjaga pantai yang melebihi laut teritorial China," kata Hikmahanto.

Di samping itu, lanjut dia, Menlu dapat menyampaikan pesan kepada pemerintah China apabila mereka terus mendorong para nelayannya untuk melakukan penangkapan ikan tanpa izin dari pemerintah Indonesia.

Pesan tersebut adalah Indonesia akan mengevaluasi posisi Indonesia sebagai mediator yang jujur dalam konflik kepulauan di Laut China Selatan.


Credit  ANTARA News

Indonesia Tidak Bisa Tolerir Penyanderaan WNI Ketiga Kalinya

Menteri Luar Negeri RI, Retno Lestari Priansari Marsudi (Foto: Antara)

JAKARTA – Untuk ketiga kalinya, warga Negara Indonesia (WNI) yang juga anak buah kapal (ABK) disandera di perairan Filipina Selatan belum lama ini.
Meski belum diketahui dengan jelas kelompok mana yang menangkapnya, tapi diketahui ada dua kelompok senjata berbeda yang menangkap ketujuh WNI tersebut secara terpisah.
"Indonesia dengan ini mengecam penangkapan yang terjadi di perairan Filipina untuk ketiga kalinya. Dan karena hal tersebut, Indonesia tidak dapat menoleransi kejadian ini," tukas Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno LP Marsudi di Kemenlu, Jumat (24/6/2016).
Pemerintah berjanji akan melakukan segala cara untuk menyelamatkan mereka. Untuk itu, sekarang Menlu Retno dan segenap tim penyelamat terkait, akan membahas hal ini di Kemenko Polhukam untuk menetapkan langkah strategis berikutnya.
Ketujuh ABK WNI disandera pada tempat dan waktu yang terpisah Rabu 22 Juni 2016. Tiga orang pertama kru tugboat Charles 001 Tongkang Robby 152 dicegat dan disandera kelompok bersenjata sekira pukul 11.30 waktu setempat.
Lalu untuk kedua kalinya, kapal pembawa batu bara yang sama dicegat lagi oleh kelompok bersenjata yang berbeda sekira pukul 12.45 waktu setempat. Pada penyanderaan kedua ini, empat orang diculik. Sementara enam sisanya dibiarkan pergi.
"Mengenai penyebabnya, kami baru bisa menduga-duga. Jadi belum ada kepastian soal itu. Tapi siang ini, kemungkinan kami akan mendapatkan semua detailnya," timpal juru bicara Kemenlu, Armanatha Nasir.

Credit  Okezone

Indonesia kecam penyanderaan ABK terulang di Filipina

Menlu Retno Marsudi (ANTARA FOTO/HO/Setpres/ama/16)

 

Jakarta (CB) - Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengecam aksi penyanderaan terhadap anak buah kapal (ABK) asal Indonesia oleh kelompok bersenjata yang kembali terjadi di Filipina Selatan pada 20 Juni 2016.

"Pemerintah Indonesia mengecam keras terulangnya penyanderaan terhap (ABK) WNI oleh kelompok bersenjata di Filipina Selatan. Kejadian yang ketiga kalinya ini sangat tidak dapat ditoleransi," kata Menlu Retno di Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Jumat.

Menlu mengatakan bahwa pada 23 Juni 2016, pihaknya mendapat konfirmasi bahwa telah terjadi penyanderaan terhadap tujuh ABK WNI dari Kapal Tugboat Charles 001 dan Kapal Tongkang Robby 152.

Retno juga menyebutkan bahwa penyanderaan terhadap tujuh ABK Indonesia itu terjadi di Laut Sulu dalam dua tahap, yaitu pada 20 Juni sekitar pukul 11.30 waktu setempat dan sekitar 12.45 waktu setempat oleh dua kelompok bersenjata yang berbeda.

"Pada saat terjadi penyanderaan kapal membawa 13 orang ABK, tujuh ABK disandera dan enam lainnya dibebaskan. Saat ini keenam ABK yang dibebaskan dalam perjalanan membawa kapal Tugboat Charles 001 dan Tongkang Robby 152 ke Samarinda," ungkap dia.

Terkait hal itu, kata Retno, Pemerintah Indonesia meminta kepada pemerintah Filipina untuk memastikan keamanan di wilayah perairan Filipina Selatan sehingga tidak mengganggu kegiatan ekonomi kawasan sekitar.

"Dalam kaitan ini Pemerintah Indonesia siap untuk memberikan kerja samanya," ujar dia.

Menlu Retno menambahkan, Pemerintah Indonesia akan melakukan semua cara yang memungkinkan untuk membebaskan para sandera ABK tersebut.

Selain itu, lanjut Retno, Pemerintah Indonesia akan melakukan rapat koordinasi di kantor Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan dengan melibatkan semua pihak terkait untuk mengambil langkah secara cepat, terukur, dan aman dalam upaya pembebasan ketujuh sandera ABK.

"Keselamatan ketujuh ABK WNI merupakan prioritas," kata dia.


Credit  ANTARA News

Kisruh Natuna, Pakar Sebut China Sengaja Provokasi Indonesia

 

Ilustrasi. | (SINDOphoto)

JAKARTA - Pakar hukum internasional menilai kekisruhan yang terjadi di perairan Natuna merupakan tindakan sengaja dari China untuk memprovokasi Indonesia. China bermanuver karena putusan pengadilan arbitrase di Den Haag dipredikasi membatalkan klaim China terhadap hampir seluruh kawasan Laut China Selatan.

Pendapat itu disampaikan Melda Kamil Ariadno, seorang profesor hukum internasional di Universitas Indonesia.

”Pengadilan Tetap Arbitrase akan mengeluarkan vonis dan saya percaya itu akan membatalkan klaim China terkait nine-dash line (garis sembilan bidang). Itulah mengapa China melakukan beberapa manuver,” ujarnya.

Komentar Profesor Melda ini muncul setelah Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Natuna bersama Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi, Menko Politik Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang terkenal dengan sikap kerasnya terhadap kapal asing pencuri ikan.

Presiden Jokowi bahkan menggelar rapat kabinet di atas kapal perang Indonesia di perairan Natuna, yang sekaligus menjadi pesan yang ditujukan pada China bahwa Natuna bagian dari kedaulatan Indonesia.

Ditanya apakah konflik Indonesia dan China atas insiden di Natuna, Melda mengatakan: "Ingat, ini bukan hanya kita yang membutuhkan China, namun China membutuhkan kita. Jadi kita perlu memiliki hubungan yang baik tetapi tidak harus datang dengan mempertaruhkan hak kedaulatan.”

Indonesia dan China sudah tiga kali terlibat insiden di perairan Natuna. Yang terbaru, kapal perang Indonesia menembaki kapal nelayan China karena diduga mencuri ikan di Natuna. Alih-alih meminta maaf, Pemerintah China justru memprotes keras dan menyalahkan Indonesia yang dianggap menyalahgunakan kekuatan militer. China juga mengklaim, kapal nelayannya beroperasi di perairan tradisional mereka.

Indonesia yang tertarik untuk mendorong investasi asing dari China, sebelumnya telah mengecilkan pertengkaran maritim. Namun, kali ini Presiden Jokowi menyampaikan sikap tegas. 

Jokowi bahkan menuliskan pesan di buku tamu kapal perang Indonesia di Natuna, bahwa dia meminta militer Indonesia menjaga Natuna sebagai bagian dari kedaulatan Indonesia. Pesan itu ramai diperbincangkan publik di media sosial.

”Saya pikir itu adalah masalah besar,” kata Evan Laksmana, dari Pusat Studi Strategis dan Internasional di Jakarta, mengomentari kunjungan Jokowi ke Natuna, seperti dikutip Sydney Morning Herald, Jumat (24/6/2016).

 ”Hanya karena kami berkomitmen untuk menjaga hubungan baik dengan China, tidak berarti Indonesia bersedia untuk menjual perairan. Itulah keseimbangan Jokowi. Itu perlu dibuat jelas bahwa pulau-pulau dan perairan sekitarnya adalah milik kita,” katanya.


Credit  Sindonews

Kunjungan Jokowi ke Natuna Sinyal Agar China Tak Main Api dengan Indonesia

Foto: Presiden Jokowi di atas KRI Imam Bonjol 383 (M Iqbal/detikcom)


Jakarta - Klaim China terhadap Laut China Selatan melalui 9 Garis Putus (nine dash line) ditentang pemerintah Indonesia. Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Perairan Natuna dianggap sebagai sinyal agar China tak bermain api kepada Indonesia.

"Kunjungan Presiden dengan sejumlah menteri ke Natuna dan melakukan rapat terbatas menunjukkan ketegasan pemerintah Indonesia terhadap klaim pemerintah China," kata Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Kamis (23/6/2016) malam.


"Pesan yang hendak disampaikan adalah agar pemerintah China tidak bermain api dengan Indonesia di wilayah Natuna," jelasnya.

Pihak keamanan laut Indonesia beberapa kali harus berhadapan dengan nelayan China yang kedapatan mencari ikan di perairan Natuna. China menganggap kawasan tersebut masih masuk ke dalam Traditional Fishing Ground mereka.

"Konsep ZEE Indonesia didasarkan pada hukum internasional dan UNCLOS. Justru Traditional Fishing Ground dan Sembilan Garis Putus tidak dikenal dalam hukum internasional dan UNCLOS," jelas Hikmahanto.


"Presiden telah tepat memberi instruksi kepada Menteri KKP dan Menteri ESDM agar negara hadir di ZEE dan Landas Kontinen. Tujuannya adalah agar nelayan dan pelaku usaha lebih intens melakukan eksploitasi kekayaan alam di zona maritim tersebut," imbuh doktor lulusan University of Nottingham itu.

Muhammad Iqbal/detikcom

 

Credit  news.detik.com

Usai Kunjungan Jokowi, Pertahanan di Natuna Akan Dikembangkan

Presiden Jokowi di Natuna/ Foto: Muhammad Iqbal/detikcom

Jakarta - Usai rapat di KRI Imam Bonjol, Presiden Joko Widodo ingin ada pengembangan berbagai aspek di perairan Natuna. Salah satunya adalah mengembangkan pertahanan TNI dan perekonomian bagi warga di kepulauan wilayah Natuna.

"(Dalam rapat), Panglima TNI juga menyampaikan paparan mengenai rencana pengembangan pertahanan di wilayah Natuna dan sekitarnya," ucap Menlu Retno Marsudi usai rapat di atas KRI Imam Bonjol yang berlayar di perairan Natuna, Kamis (23/6/2016).

Rapat berlangsung satu jam di atas KRI Imam Bonjol 383 yang melaut di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Hadir sejumlah anggota kabinet Kerja dalam rapat bertema 'percepatan pembangunan di Natuna' itu.

Yaitu Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Menko Polhukam Luhut Pandjaitan, Menteri KKP Susi Pudjiastuti, Seskab Pramono Anung, Menteri ESDM Sudirman Said, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi, Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Kepala Bakamla Arie Soedewo, serta Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun.

Menko Polhukam Luhut saat ditanya soal detail pengembangan pertahanan di Natuna ke depan, belum mau menjawab rinci. Namun dia memastikan peningkatan pertahanan itu tak akan ganggu stabilitas di kawasan.

"Saya kira masih kita pelajari, tapi tadi kita fokus masalah ekonomi dan masalah kedaulatan. Jadi tadi tadi Bu Menlu sampaikan kita tidak ingin mengganggu stabilitas keamanan di kawasan ini," ucap Luhut.

Salah satu yang dikembangkan itu adalah Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lanal) di Natuna. "Ya pastilah itu dilakukan sedang dalam perencanaan, tentu tidak bisa kita buka semua," tambah Luhut.

Selain soal pertahanan, sektor yang dikembangkan lain di Natuna adalah ekonomi, migas, dan perikanan. Natuna punya cadangan blok migas yang besar dengan potensi perikanan yang juga besar.

"(Soal) listrik tadi menteri ESDM sudah katakan bahwa gas sedang dialirkan ke Pulau Pamping dan itu mungkin 50 mega watt atau secara bertahap akan disampaikan," ucap Luhut soal listrik di Natuna.


Credit  news.detik.com

RI Satu-satunya Negara yang Masih Buka Perwakilan di Allepo

 

Duta Besar Indonesia untuk Suriah, Djoko Harjanto bertemu TKI di Allepo. (KBRI Damaskus)

 

DAMASKUS - Indonesia menjadi satu-satunya negara yang masih membuka kantor perwakilan di wilayah Allepo, Suriah. Hal itu diutarakan oleh pihak Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) di Damaskus.
 
"Sebelum krisis, Aleppo sebagai kota kedua terbesar di Suriah setelah ibukota Damaskus yang ramai dipenuhi dengan konsulat berbagai negara. Kini, Indonesia adalah satu-satunya perwakilan asing yang masih mempertahankan kantor cabang konsuler di Aleppo," sebut pernyataan KBRI Damaskus, dalam siaran pers yang diterima Sindonews pada Kamis (23/6).
 
"Keberadaannya masih penting untuk dipertahankan hingga saat ini. Mengingat masih banyaknya TKI yang terkepung di wilayah Aleppo, majikan yang bermasalah, dan kemampuan Satgas Perlindungan KBRI Damaskus yang sulit menjangkau Aleppo," lanjut pernyataan itu.
 
KBRI Damaskus memang baru saja melakukan kunjungan ke Kantor Cabang Konsuler di daerah Fransiskan, Aleppo dan mengadakan sosialisasi dengan para WNI di shelter. Sebanyak tujuh orang TKI masih diperjuangkan hak-haknya oleh pengacara retainer KBRI Damaskus Muhammad Akra.
 
Duta Besar Indonesia untuk Suriah,  Djoko Harjanto menegaskan, pengiriman TKI ke seluruh wilayah Timur Tengah telah ditutup dan dilarang untuk kembali lagi ke Suriah setelah direpatriasi oleh KBRI Damaskus.
 
Sejak 2012 hingga saat ini, KBRI Damaskus telah merepatriasi sebanyak 12.410 WNI dari Suriah kembali ke Indonesia dalam 275 gelombang. TKI dari Aleppo dan seluruh wilayah Suriah akan diantarkan ke Damaskus untuk diproses kepulangannya ke Indonesia. Namun demikian, repatriasi WNI Suriah belum dapat dipastikan kapan akan berakhir.


Credit  Sindonews

KBRI Damaskus: Allepo Hancur, Tapi Tak Separah yang Dibayangkan

 

Kondisi Allepo tidak semengerikan yang digambarkan oleh banyak media Barat. (KBRI Damaskus)

 

DAMASKUS - Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) di Damaskus, Suriah mengatakan, Allepo saat ini memang telah hancur oleh pertempuran. Namun, kondisinya tidak semengerikan yang digambarkan oleh banyak media Barat.

Kondisi ini diketahui saat Duta Besar Indonesia untuk Suriah, Djoko Harjanto bersama dengan sejumlah staf KBRI Damaskus melakukan kunjungan kerja di salah satu wilayah yang paling bergejolak di Suriah itu.

Menurut keterangan KBRI Damaskus, wilayah Aleppo yang paling hancur dan masih terus baku tembak, antara lain Kota Tua Aleppo (Masjid Umawi Aleppo dan Benteng Aleppo), distrik Ramouse, Amiriyah, Hamadaniah, dan Salahudden yang dikuasai oleh pemberontak Free Syrian Army (FSA). 

Rumah dan gedung hancur oleh kedua belah pihak yang bertikai, banyak penduduk Aleppo yang mengungsi ke Lattakia, Tartous, dan Damaskus. Sementara penduduk Aleppo yang bertahan mencoba untuk bangkit menata kehidupan kembali di tengah kesulitan yang melanda.

"Namun demikian, berbeda dengan pemberitaan media Barat di mana kondisi Aleppo hancur total, Pemerintah Suriah masih menguasai sebesar 25% dari total wilayah Kota Aleppo. Di wilayah yang dikuasai Pemerintah, sendi-sendi kehidupan masih berjalan, meski air dan listrik menjadi sangat langka," kata KBRI Damaskus dalam siaran pers yang diterima Sindonews pada Kamis (23/6).

"Kondisi keamanan Aleppo sangat rentan, dimana pemberontak dan teroris menembakan mortar secara acak dan membabi buta ke arah wilayah pemerintah; juga penembak jitu (snipper) yang merajalela di gedung-gedung kota. Lantai paling atas Hotel Al-Shahba, tempat Dubes RI menginap pernah terkena mortar berkali-kali, juga kesulitan air dan listrik. Bahkan restoran tempat makan malam (15/6) Dubes RI menjadi sasaran snipper tidak jauh dari tempat Dubes RI duduk di restoran tersebut," sambungnya.

Sementara itu, Di Allepo, Djoko sempat melakukan pertemuan dengan Koordinator Lapangan organisasi-organisasi PBB, Rami. Setidaknya terdapat delapan organisasi PBB yang beroperasi di Aleppo, yaitu UNICEF, UNHCR, UNWP, UNOCHA, IOM, UNHABITAT, WHO, dan UNOAC dengan 63 WN Suriah dan tujuh staf internasional dari Sri Lanka dan India yang bergerak di 170 daerah menangani sekitar 200.000 internally displaced person.

Dalam pertemuan itu, Rami mengatakan bahwa pemberontak kerap kali melontarkan mortar secara acak ke arah wilayah pemerintah. 

“Yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat di luar Aleppo, pada saat kampanye #AleppoBurning marak di media sosial, justru wilayah pemerintah cukup parah dihujani dengan ribuan mortar selama tiga hari non-stop. Termasuk di antaranya lantai 21 hotel tempat Dubes RI menginap di Aleppo hancur akibat serangan mortar," ucap Rami.

Rami menambahkan, penyaluran bantuan kemanusiaan organisasi-organisasi PBB juga tetap atas seizin dan bekerja sama Pemerintah Suriah. Melalui kantor PBB di Jenewa, Pemerintah Inggris memberikan sumbangan kemanusiaan untuk Aleppo terbesar, yaitu sekitar USD 200 juta.

Credit  Sindonews

Erdogan: UE Tak Terima Turki Karena Kami Negara Muslim

 

Presiden Turki Tayyip Erdogan mengatakan alasan sebenarnya Uni Eropa (UE) tidak kunjung menerima Turki sebagai anggota baru mereka. (Reuters)

 

ANKARA - Presiden Turki Tayyip Erdogan mengatakan alasan sebenarnya Uni Eropa (UE) tidak kunjung menerima Turki sebagai anggota baru mereka. Penyebabnya karena mayoritas penduduk Turki adalah Muslim. 

"Eropa, kalian tidak menginginkan kami karena mayoritas penduduk kami adalah Muslim. Anda (UE) tidak bisa membutikan sebaliknya," kata Erdogan dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Bangkok Post pada Kamis (23/6).

Di kesempatan yang sama, Erdogan juga mengatakan, dirinya memiliki rencana untuk membuat referendum seperti yang dilakukan Inggris, untuk menentukan apakah Turki akan melanjutkan negosiasi dengan UE atau tidak. Erdogan akan menyerahkan keputusan itu pada masyarkat Turki.

"Kita akan menggelar jajak pendapat secara nasional, seperti yang Inggris lakukan saat ini. Kami akan bertanya kepada masyarkat, apakah kita harus melanjutkan atau menghentikan negosiasi dengan UE. Jika pilihannya adalah lanjutkan, maka kita akan lanjutkan," sambungnya.

Turki sendiri memang sudah lama mengajukan diri sebagai anggota baru UE. Namun, sayangnya sampai detik ini negosiasi antara UE dan Turki, agar negara Otoman itu bisa masuk menjadi anggota UE, masih belum menemukan kata sepakat.

Credit  Sindonews

Media China Kecam Penyebaran Kapal Induk AS

 

Media China kecam keberadaan kapal induk USS John C. Stennis dan USS Ronald Reagen milik AS di Filipina | (Dvidshub)

 

BEIJING - Media China mengkritik keras Amerika Serikat (AS) setelah mengerahkan dua kapal induk ke Filipina untuk misi pelatihan di Asia Timur. Belakangan, ketegangan militer tengah meningkat di kawasan ini.

 

"AS memilih salah sasaran dalam bermain trik ini dari China. Arogansi dan kecemasan Washington berada di balik salah penilaian ini, dan itu adalah wajah sebenarnya dari sebuah hegemoni," tulis People's Daily, media resmi Partai Komunis yang berkuasa, seperti dikutip dari Reuters, Rabu (22/6/2016).

Tulisan itu diterbitkan di bawah nama pena "Zhong Sheng," homonim berbahasa China untuk frase "Suara China" yang sering digunakan untuk mengekspresikan pandangan media itu pada kebijakan luar negeri.

Kepala Angkatan Laut AS mengatakan, penyebaran kapal induk adalah sinyal dari komitmen AS terhadap keamanan regional dan menambahkan bahwa ia berharap itu akan menghalangi setiap upaya untuk mengguncang wilayah tersebut.

Komando Pasifik AS (PACOM) mengatakan, operator telah memulai operasi ganda mereka pada hari Sabtu, termasuk latihan pertahanan udara, pengawasan laut, pelatihan tempur udara defensif dan serangan jarak jauh.

Credit  Sindonews

AS Peringatkan China atas Provokasi di Laut China Selatan

 

Kawasan Laut China Selatan yang jadi sengketa antara China dan beberapa negara ASEAN. | (Reuters)

 

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) memperingatkan China atas tindakan provokatif tambahan menjelang putusan pengadilan internasional soal sengketa Laut China Selatan.

Putusan pengadilan arbitrase yang gugatannya diajukan Filipina itu diprediksi akan menolak klaim China atas sebagian besar kawasan Laut China Selatan.

Wakil Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Asia Timur, Colin Willett, mengatakan puluhan negara mendukung proses pengadilan arbitrase soal sengketa Laut China Selatan.

Willett mengatakan Washington telah tersedia banyak pilihan untuk menanggapi setiap langkah China setelah putusan pengadilan arbitrase keluar. Menurutnya, AS bekerja untuk menggalang kekuatan sekutu dan mitra di wilayah untuk bersatu melawan setiap tindakan provokatif.

”Kami, Amerika Serikat, yang memiliki kepentingan nasional yang sangat jelas di kawasan,” kata Willett kepada Reuters, Kamis (23/6/2016).

”Kami memiliki kepentingan dalam menegakkan komitmen pertahanan kami dan kemitraan keamanan kami,” katanya lagi.

Filipina adalah salah satu dari negara ASEAN yang berseteru dengan China atas sengketa wilayah Laut China Selatan. Selain Filipina, ada Malaysia, Brunei, Vietnam dan Taiwan yang terlibat sengketa.

AS sejatinya tidak terlibat dalam sengketa Laut China Selatan. Namun, AS menolak klaim kawasan maritim itu dan menegaskan bahwa Laut China Selatan sebagai kawasan internasional. AS bersumpah untuk menegakkan kebebasan bernavigasi di Laut China Selatan.



Credit  Sindonews

Buku 600 Tahun Ini Jadi Dalih China Pemilik Laut China Selatan

 

Buku kuno berusia 600 tahun yang jadi dalih China sebagai pemilik kawasan Laut China Selatan. | (YouTube)

 

BEIJING - Buku kuno yang dijuluki “holy grail” ini diklaim ditulis lebih dari 600 tahun yang silam. Buku kuno tulisan tangan inilah yang jadi dalih China sebagai pemilik hampir seluruh kawasan Laut China Selatan yang kini disengketakan banyak negara.

Buku tersebut juga diklaim China sudah jadi warisan turun-temurun nelayan China sejak ditulis. Buku itu merupakan panduan navigasi tradisional yang dikenal sebagai “genglubu”.

Dalam buku tersebut terdapat petunjuk navigasi ke kepulauan Spartly di Laut China Selatan yang diklaim China dengan nama Kepulauan Nansha dan Huangyan. Namun oleh Filipina dan Taiwan juga diklaim dengan nama Scarborough Shoal.

”Buku ini tidak mudah untuk dipahami atau diuraikan, karena menggunakan kata-kata kuno dan ungkapan kuno untuk petunjuk. Tapi begitu ‘kode’ terpecahkan,  akurasinya perlu dipertanyakan,” tulis China Daily yang mengulas tentang buku kuno tersebut, Kamis (23/6/2016).

Pemilik buku kuno ini adalah seorang pensiunan nelayan berusia 81 tahun bernama Su Chengfen. Dia mengatakan kepada media pemerintah China bahwa dia mewarisi buku kuno itu dari ayahnya ketika dia menjadi kapten kapal pada usia 23 tahun. Su mengatakan ayahnya diberi buku oleh kakeknya.

”Saya mengandalkan itu selama bertahun-tahun sampai saya punya peta modern dari Laut China Selatan pada tahun 1985,” katanya.

Menurut ulasan media China, ada sekitar 1.000 “genglubu” yang beredar, tetapi akademisi memperkirakan hanya sekitar selusin yang masih ada. Dari jumlah itu, buku milik Su dianggap sebagai yang paling rinci dan penting.

Gao Zhiguo, Direktur Institut China untuk Strategi Pembangunan Kelautan, yang jadi ahli di Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut, menyebut buku kuno tersebut sebagai ”bukti besi berlapis”.

”Kami dapat menyimpulkan hak bersejarah China untuk memancing dan berlayar di Laut China Selatan, serta (hak) berdaulat. Salah satu buku tentang genglubu mengalahkan seribu kata,” ujarnya.

Zhou Weimin, mantan profesor Hainan University dan penulis buku tentang genglubu berjudul An Arcane Book About The South China Sea  mengatakan buku milik Su adalah “bukti tak terbantahkan kedaulatan China atas Kepulauan Huangyan”.

”Tidak seperti versi lain (dari genglubu), itu menggambarkan rute yang tepat menuju Kepulauan  Huangyan. Ini jelas membuktikan bahwa generasi nelayan China telah bekerja di pulau itu,” katanya.


Zhou mengatakan nelayan China di zaman kuno menyebut ada 136 pulau dan terumbu karang di berbagai genglubu, dan itu masih banyak yang digunakan sampai sekarang.


Credit  Sindonews

Tiba di Natuna, Jokowi gelar rapat di KRI yang tembak kapal Cina

 
Image caption Kunjungan ke Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau adalah kunjungan Jokowi yang pertama. 
 

Untuk pertama kalinya Presiden Joko Widodo beserta sejumlah menteri kabinet kerja, Kamis (23/06) ini berkunjung ke Perairan Natuna, Propinsi Kepulauan Riau.

Kunjungan di Natuna dilakukan menyusul protes pemerintah Cina pekan lalu atas penembakan kapal nelayan dan penangkapan sejumlah ABK-nya yang diduga mencuri ikan di Natuna.
“Sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, Presiden ingin tunjukkan Natuna adalah bagian dari kedaulatan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia),” ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung, kepada wartawan, Rabu (22/06).

Presiden yang telah tiba di Kabupaten Natuna, pada pukul 10.00 WIB, didampingi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti dan tiga kepala staf TNI.
Mereka dijadwalkan menggelar rapat terbatas di Kapal Perang Indonesia (KRI) Imam Bonjol-383. KRI tersebut adalah kapal perang yang pekan lalu menembak kapal nelayan Cina yang diduga mencuri ikan di perairan Natuna, wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana menyebut rapat terbatas akan membahas sejumlah hal penting yang “berkaitan dengan perairan Natuna yang posisinya berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan”.

 
Image caption Proses penangkapan kapal nelayan Cina.

Insiden dengan kapal nelayan Cina

Sebelumnya, pemerintah Cina telah berkali-kali melakukan aksi dan menyampaikan protes atas penangkapan kapal nelayan dan anak buah kapalnya (ABK) karena dituduh menangkap ikan secara ilegal di perairan Natuna.
Insiden pertama, pada 19 Maret lalu, di mana proses penangkapan kapal nelayan Cina yang diduga menangkap ikan secara ilegal, ‘dihalang-halangi’ oleh kapal penjaga pantai Cina, dengan menabrak kapal ikan itu "agar rusak sehingga tak dapat ditarik."

  
 Cina melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri, Hua Chunying, berkali-kali menyampaikan protes terhadap penangkapan kapal Cina. 
 
Selanjutnya, delapan ABK dan sebuah kapal asal Cina, ditangkap oleh TNI angkatan laut (AL) pada Jumat, 27 Mei, dengan alasan yang sama. Kementerian Luar Negeri Cina mengeluarkan protes terhadap penangkapan ini.
Peristiwa terbaru trjadi Jumat (17/06): TNI AL mengamankan sebuah kapal berbendera Cina dan tujuh ABK-nya karena disebut mencuri ikan di perairan Natuna. Protes sama dikeluarkan Kemenlu Cina, yang kali ini diikuti klaim bahwa TNI AL telah melukai salah satu ABK. Klaim itu telah dibantah TNI.

Bantahan Indonesia

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hua Chunying, mengklaim, di Natuna, nelayannya menangkap ikan di kawasan penangkapan ikan tradisional Cina.
Namun, pemerintah Indonesia membantah klaim tersebut.

Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Selasa (21/06), Menteri Susi Pudjiastuti menegaskan tidak mengakui wilayah tradisional penangkapan ikan dari negara manapun.

 
 Susi tegaskan Indonesia tidak akui traditional fishing zone negara manapun, termasuk Cina. 
 
“Kami tidak mengetahui dan tidak mengakui traditional fishing zone siapapun di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kecuali di satu wilayah yang telah kita tandatangani bersama di Selat Malaka dengan pemerintah Malaysia,” kata Susi.
Sementara Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan pihaknya tidak akan menyampaikan protes balasan terhadap pemerintah Cina. Retno menyatakan penangkapan kapal nelayan Cina, baik oleh TNI AL maupun KKP, “telah tepat untuk menghadapi situasi yang terjadi.”




Credit  BBC

Dewan Keamanan PBB Bahas Peluncuran Misil Korea Utara

 

Sejumlah anggota Partai Buruh Korea bertepuk tangan usai Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, menyampaikan pidatonya dalam kongres di Pyongyang, 9 Mei 2016. REUTERS

 

CB, Jakarta - Dewan Keamanan PBB menggelar pertemuan khusus, Rabu 22 Juni 2016, kemarin membahas peluncuran peluru kendali balistik atau misil balistik terbaru milik Korea Utara. Peluncuran misil tersebut dianggap sebagai bentuk kekejaman yang tidak bisa diterima.

“Kami ingin reaksi pasti Dewan Keamanan secepatnya terkait hal ini, “ kata perwakilan Prancis, Francois Delattre, seperti dilansir The Guardian, Rabu, 22 Juni 2016.

Peluru kendali berjangkauan medium itu kabarnya mampu menjangkau wilayah basis Amerika Serikat (AS). Korea Utara meluncurkan dua misil pada Rabu pagi, dengan jarak 250 mil atau 400 kilometer. Ini merupakan jangkauan terjauh dari misil Musudan, yaitu hampir lebih dari setengah perjalanan arah barat daya menuju pesisir Jepang.

Peluncuran ini juga menimbulkan kekhawatiran dan ancaman terhadap militer Jepang. “Ancaman kepada Jepang cukup intensif,” kata Menteri Pertahanan Jepang Gen Nakatami. Peluncuran misil tersebut juga dianggap sebagai bentuk aksi pemberontakan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un yang mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang melarang pengembangan teknologi misil.


Credit  TEMPO.CO

India Meluncurkan 20 Satelit Sekaligus

   

Poster peluncuran satelit lapan A3/IPB. pusteksat.lapan.go.id

 

CB, New Delhi - India sukses meluncurkan 20 satelit dalam sebuah misi, Rabu, 22 Juni 2016. Sebagian besar satelit tersebut ditujukan untuk melayani klien internasional dalam mengejar pangsa lebih besar dari 300 miliar dolar Amerika di industri antariksa global.

Angka tersebut adalah yang tertinggi dari satelit yang pernah diluncurkan sekaligus ke luar angkasa oleh India. Namun jumlah ini belum dapat mengalahkan rekor peluncuran tunggal 37 satelit oleh Rusia pada 2014.

Perdana Menteri Narendra Modi menyebutkan peluncuran ini sebagai “prestasi monumental” untuk Indian Space Research Organisation (ISRO). Modi berulang kali memuji usaha para ilmuwan yang dua tahun lalu telah mengirim wahana antariksa ke orbit Mars.

Peluncuran roket PSLV-C34 itu membawa 20 satelit, termasuk satelit seri Cortosat-2 dan 19 satelit penumpang. Di antaranya satelit Lapan A-3/IPB yang akan memantau pertanian dan maritim di Indonesia. "Peluncuran ini tampak seperti membawa burung-burung terbang ke luar angkasa,” ucap Ketua ISRO Kiran Kumar.

Dalam laman Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) disebutkan roket PSLV adalah kendaraan peluncur yang telah sukses membawa 113 satelit. Dari angka itu, 74 di antaranya untuk klien internasional. Semua satelit diluncurkan pada Rabu, kecuali tiga satelit untuk klien internasional. Porsi untuk satelit Amerika Serikat lebih dari setengahnya.


Credit  TEMPO.CO

Roket Terbesar Apollo Saturn V Masuk Museum

 

Roket Saturn V dipamerkan di Infinity Science Centre. dailymail.co.uk

 

CB, Jakarta - Inilah roket terbesar dan terkuat yang pernah dibangun dan telah mengirim manusia ke orbit menuju bulan. Salah satu sisa bagian tahap pertama dari roket NASA, Saturn V, kini tengah meniti perjalanan akhir yang berbeda dari sebelumnya.

Roket tersebut akan dipamerkan di Infinity Science Centre, tempat pengunjung resmi untuk Nasa Stennis Space Centre. Roket tersebut akan melakukan perjalanan panjang menuju pameran.

Mesin pendorong roket diangkut terlebih dulu dengan perahu kanal kemudian melalui jalan darat dari Michoud Assembly Facility NASA di New Orleans sampai Infinity Science Centre di Mississippi.

"Ada pepatah, jika Anda ingin mencapai bulan, Anda harus melalui Mississippi Selatan lebih dulu,” ujar John Wilson, Direktur Eksekutif untuk Infinity Science Centre. “Tujuan kami dengan pameran pertama Saturn V adalah mendidik para pengunjung kami mengenai peran penting kami dalam eksplorasi ruang angkasa."

Booster sepanjang 138 kaki ini dijadwalkan meluncur pada misi Apollo 19 sebelum dibatalkan pada 1973. Booster tersebut mendorong roket seberat 3.250 ton terbang sejauh 42 mil ke langit hanya dalam waktu 2 menit 41 detik dengan kecepatan 6.164 mil per jam.

Pada tahap awal, roket ini akan dimuat ke kapal tongkang di dermaga Michoud Assembly Facility NASA dan melakukan perjalanan sepanjang Sungai Pearl. Perjalanan ini mencapai 40 mil jalur air hingga NASA Stennis Space Centre di Mississippi.

Kemudian booster tersebut akan diturunkan dari kapal tongkang dan dibawa dalam perjalanan darat selama semalam di sepanjang Interstate 10. Lima mesin roket F1 kemudian dipasang pada booster sebelum dipamerkan.


Credit  TEMPO.CO

LAPAN Kembangkan SEMAR, Sistem Pemantau Cuaca Ekstrem Laut

 

Skyrocket Satelit LAPAN A-2

 

CB - Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN) kembangkan sistem pemantauan maritim berbasis Iptek dan antariksa yang diresmikan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Pusat Teknologi Penerbangan LAPAN, Jalan Raya Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/6/2016).

"Pengembangan sistem pemantauan maritim berbasis Iptek dan antariksa ini merupakan perwujudan dari visi LAPAN sebagai pusat unggulan dan antariksa untuk Indonesia yang maju dan mandiri," kata Kepala LAPAN Prof Thomas Djamaluddin.

Thomas mengatakan, LAPAN memiliki program besar yakni reformasi birokrasi untuk wujudkan layanan publik yang prima.

Untuk mewujudkan hal tersebut ada tujuh program utama LAPAN yang menjadi fokus utama.

"Fokus program kami, salah satu dari fokus program kami mengembangkan sistem pemantauan maritim berbasis pesawat tanpa awak," katanya.

Ia mengatakan, LAPAN sudah lama memberikan layanan informasi zona potensi penangkapan ikan (ZPPI) berbasis pemantauan klorofil dan suhu muka laut.

"Informasi ini kami berikan kepada dinas kelautan perikanan di daerah," katanya.

LAPAN juga mengembangkan Sistem Embaran Maritim (SEMAR) untuk memantau potensi cuaca ekstrim di laut.

"Sistem ini menjamin keamanan nelayan saat melaut," katanya.

Thomas menambahkan pengembangan sistem pemantauan maritim berbasis Iptek penerbangan dan antariksa tersebut didukung dengan satelit A2 yang sudah diluncurkan akhir tahun lalu.

"Dengan diluncurkannya satelit LAPAN A3 ini akan memperkuat sistem pemantauan maritim kita. Akan dapat memantau dari 2,4 juta kapal setiap harinya, menjadi puluhan ribu secara global," kata dia.

Data tersebut dapat dimanfaatkan oleh Kementerian Perikanan Kelautan, Keamanan Laut dan TNI AL untuk menjadi bahan kebijakan dalam mengamankan zona teritorial maritim Indonesia.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan peluncuran satelit tidak hanya menjadi ajang seremonial saja, harus memiliki manfaat yang dapat dirasakan masyarakat serta mendukung basis data nasional.

"Karena selama ini data dilakukan secara faktual, terjadi tumpang tindih, seperti luasan lahan pertanian, jangan sampai rumput dibilang area sawah. Dengan teknologi satelit, informasi data kita menjadi akurat," kata JK.





Credit  KOMPAS.com

Eropa minta Laut China Selatan bebas untuk dilintasi

 

Peta konflik klaim wilayah antar-negara di Laut Tiongkok Selatan. (inquirer.net)

 

Brussel (CB) - Negara-negara harus bebas melintasi Laut China Selatan, kata Komisi Eropa, Rabu.

Pernyataan Eropa itu merupakan peringatan diplomatik pertama kalinya yang dikeluarkan terhadap Beijing setelah jet-jet China mencegat satu pesawat militer Amerika Serikat di atas perairan yang disengketakan itu bulan lalu.

Komisi Eropa menghindarkan diri untuk mengkritik Beijing, mitra dagang utama, secara langsung. Namun, Komisi memperingatkan, dalam dokumen kebijakan yang baru, bahwa mereka menentang "aksi-aksi sepihak yang bisa menyebabkan status quo dan meningkatkan ketegangan".

Pernyataan itu merupakan tanda kekhawatiran atas kegiatan pembangunan dan militerisasi yang dilakukan China di pulau-pulau yang berada di Laut China Selatan.

"Uni Eropa menginginkan adanya kebebasan pelayaran dan penerbangan di Laut China Timur dan Laut China Selatan," kata eksekutif Uni Eropa dalam dokumen. Dokumen dibuat untuk membingkai kebijakan kelompok negara-negara Eropa itu terhadap China untuk lima tahun ke depan.

Pemerintahan negara-negara Uni Eropa (EU) harus terlebih dahulu menyetujui dokumen tersebut.

Sementara EU mengatakan bahwa pihaknya bersikap netral dalam sengketa di Laut China Selatan antara China dan negara-negara Asia lainnya, Washington mendesak Uni Eropa untuk secara terbuka menentang klaim Beijing atas hampir seluruh wilayah di Laut China Selatan.

Amerika Serikat mengatakan Beijing sedang menjalankan pendekatan buas terhadap jalur perdagangan penting, yang juga diklaim oleh Vietnam, Malaysia, Brunei, Taiwan dan Filipina itu.

Pengadilan internasional di Den Haag diperkirakan segera memutuskan diterima atau tidaknya klaim China itu jika Filipina membawa kasus tersebut ke Den Haag. Beijing mengatakan pihaknya tidak akan menghormati kekuasaan hukum pengadilan internasional itu dan bahwa Perserikatan Bangsa-bangsa tidak memiliki wewenang untuk memaksa.

Pada Mei, dua jet tempur China menyergap satu pesawat pengintai milik militer Amerika Serikat di atas Laut China Selatan dan Washington dituntut agar menghentikan pengintaian di dekat China, demikian Reuters.




Credit  ANTARA News

Sekjen PBB saksikan kesepakatan perdamaian Kolombia

 

Sekjen PBB Ban Ki-moon (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

 

Perserikatan Bangsa-bangsa (CB) - Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon akan melakukan lawatan ke ibu kota negara Kuba, Havana, untuk menyaksikan penandatangan gencatan senjata antara pemerintah Kolombia dan kelompok pemberontak terbesar di negara itu, FARC, kata juru bicara PBB, Rabu.

Setelah upacara penandatanganan tersebut pada Kamis, Perserikatan Bangsa-bangsa akan mengirim misi politik untuk memantau proses perdamaian di Kolombia, kata Wakil Juru Bicara PBB Farhan Haq saat jumpa pers harian.

Presiden Majelis Umum PBB, Mogens Lykketoft, dan Presiden Dewan Keamanan PBB, Duta Besar Francois Delattre dari Prancis, juga akan hadir pada upacara penandatanganan.

FARC, Pasukan Bersenjata Revolusioner Kolombia, dibentuk pada Mei 1964 sebagai organisasi gerilya revolusioner beraliran Marxis-Lenin. Pemerintah Kolombia telah melangsungkan berberapa putaran pembicaraan perdamaian dengan FARC sejak November 2012.

Pada Januari tahun ini, Dewan Keamanan PBB mengesahkan resolusi untuk menyetujui pembentukan misi pemantau proses perdamaian yang sedang berlangsung di Kolombia. Proses itu ditujukan untuk mengakhiri konflik 50 tahun antara pemerintah dan gerilyawan FARC.

Berdasarkan resolusi, misi tersebut akan berupa misi politik yang beranggotakan pengamat internasional tanpa senjata. Para anggota misi akan bekerja bersama pemerintah Kolombia dan FARC sebagai sebuah mekanisme untuk memantau perlucutan senjata kelompok gerilyawan serta gencatan senjata, demikian Xinhua.




Credit  ANTARA News

PBB suarakan "darurat" pangan di Yaman

 

Ilustrasi. Pengunjuk rasa mengangkat poster menentang serangan udara yang dipimpin Arab Saudi di Yaman, di depan kantor PBB di Beirut, Lebanon, Selasa (12/5). Serangan udara yang dipimpin Arab Saudi menghantam Sanaa yang dikuasai pemberontak Selasa kemarin, hanya beberapa jam sebelum gencatan senjata kemanusiaan selama lima hari akan dimulai. (REUTERS/Mohamed Azakir )

 

Roma (CB) - Hampir seluruh wilayah di Yaman menghadapi kelangkaan pangan dengan tujuh juta orang dalam situasi "darurat", menurut peringatan sejumlah badan PBB pada Selasa (21/06), seperti dikutip AFP.

Krisis kelaparan yang melanda negara yang didera konflik tersebut kian intensif pada tahun lalu, dan situasinya diperkirakan akan semakin memburuk, ungkap Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organisation/FAO) dan Program Pangan Dunia (World Food Programme/WFP) PBB dalam sebuah laporan.

Tiga juta anak berisiko mengalami gizi buruk, ungkap mereka.

"Sedikitnya tujuh juta orang - seperempat jumlah penduduk - hidup di tingkat darurat rawan pangan," ungkap beberapa badan tersebut dalam sebuah pernyataan.

"Ini menunjukkan lonjakan 15 persen sejak Juni 2015. Sebanyak 7,1 juta orang lainnya hidup dalam kondisi krisis,” ungkap mereka, menggunakan sistem peringkat keamanan pangan untuk mendeskripsikan tingkat ancaman tersebut.

"Ini sangat jelas menunjukkan dahsyatnya krisis kemanusiaan di Yaman," ujar Koordinator Kemanusiaan PBB untuk Yaman Jamie McGoldrick.

"Ini adalah salah satu krisis terburuk di dunia dan terus memburuk," tambahnya.

Konflik, kelangkaan bahan bakar, sejumlah pembatasan terhadap impor serta lonjakan harga gandum domestik menjadi faktor penyebab krisis.

kekurangan bibit dan pupuk telah melumpuhkan produksi tanaman di Yaman dimana petani di sana juga tengah berjuang setelah diporakporandakan oleh angin topan pada November 2015 dan dihantam banjir bandang serta kawanan belalang pada April tahun ini.

Credit  ANTARA News

Satelit Lapan A-3 Bisa Tunjukkan Kekayaan Indonesia

 

 

Suasana kantor Pusat Teknologi Penerbangan LAPAN di Rumpin, Bogor. (CNN Indonesia/Hani Nur Fajrina)

 

Jakarta, CB -- Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla mengungkapkan satelit Lapan-A3/Lapan-IPB harus memiliki manfaat yang lebih besar ketimbang hanya proses peluncurannya saja. Menurut Jusuf Kalla, peluncuran satelit tersebut harus mampu memperlihatkan sebanyak apa kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia.

Selama ini, kata Jusuf Kalla, Indonesia selalu mengklaim memiliki kekayaan alam yang besar tapi tak tahu berapa banyak kekayaan yang mereka klaim tersebut. Oleh sebab itu Lapan-A3 harus bisa membuktikan itu.
"Jadi ini bukan hanya peluncuran tapi bagaimana memanfaatkannya, kita ini selalu mengatakan Indonesia negara kaya tapi tak tahu berapa besar kekayaan itu," ujar Jusuf Kalla saat ditemui di Pusat Teknologi Penerbangan Lapan, Rabu (22/6).

Salah satu kekayaan alam yang diharapkan bisa dideteksi jumlahnya adalah kekayaan di bidang maritim, khususnya perikanan. Menurut Jusuf Kalla, Indonesia selalu mengatakan ikan di perairan mereka dicuri tapi tak bisa menunjukkan lokasi pencurian yang disebutkan.
JK, sapaan Jusuf Kalla, menilai aspek tersebut merupakan hal penting yang menjadi dasar diluncurkannya satelit tersebut ke luar angkasa. Fokus utama dari peluncuran satelit haruslah ke arah sana.

"Di mana yang dicuri dan di mana yang kaya, itu yang penting dan kita fokus di situ," ujar JK.

Sementara di bidang pertanian, JK meminta Lapan-A3 untuk menemukan lahan-lahan yang layak dibuat sawah. Tak hanya menemukan, satelit itu juga harus bisa menganalisa tanaman apa saja yang cocok ditanam di lahan tersebut.

"Katakanlah di mana (ada lahan) yang bisa dibuat sawah atau ditanam dengan betul, atau berapa banyak yang bisa ditanam di situ," ujarnya.

"Data di Google memang ada tapi ini bisa jauh lebih baik. Itu memang ada data-data google tapi ini jauh lebih terperinci. Itu maksudnya, bagaimana kekayaan alam itu dapat kita tahu dan kuasai dengan betul.

Satelit Lapan-A3 mencatatkan sejarah setelah berhasil diluncurkan dari Sriharikota, India menuju orbit di luar angkasa, hari ini.

Diluncurkan di Tanah Hindustan pada pukul 9.25 waktu setempat atau sekitar 10.55 WIB, Satelit Lapan-A3 ini telah mengangkasa di orbit polar setinggi 500 kilometer. Sebagai catatan Lapan-A3 bukan satu-satunya yang menebeng roket PSLV C-34 milik India.

Roket PSLV-C34 India memboyong 20 satelit sekaligus yang ukurannya kecil. Selain Lapan-A3 dari Indonesia dan satelit Atrosat milik India, 18 lainnya berasal dari Kanada, Jerman, dan Amerika Serikat.

Siaran live streaming langsung dari India yang diselenggarakan di Pusat Teknologi Penerbangan Lapan di Rumpin, Bogor ini turut dihadiri oleh Thomas Djamaluddin selaku Kepala Lapan, Duta Besar India untuk Indonesia Negcha Lhovum , serta Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Satelit Lapan-A3 menjadi muatan keempat yang diluncurkan satelit India. Sekitar pukul 11.15 WIB setelah dua satelit asing lain yang dilepaskan dari roket, Lapan-A3 pun mengalami separasi dan mengangkasa di orbit polar setinggi 500 kilometer.



Credit  CNN Indonesia

Satelit Buatan Indonesia Berhasil Meluncur ke Antariksa

 

 

Kepala LAPAN Thomas Djamaluddin saat memberi kata sambutan di Pusat Teknologi Penerbangan LAPAN, Rumpin, Bogor, Rabu (22/6) sebelum peluncuran Satelit LAPAN-A3 di India. (CNN Indonesia/Hani Nur Fajrina

 

Jakarta, CB -- Satelit Lapan-A3 hasil buatan antara Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) mencatatkan sejarah setelah berhasil diluncurkan dari Sriharikota, India menuju orbit di luar angkasa, Rabu (22/6).

Diluncurkan di Tanah Hindustan pada pukul 9.25 waktu setempat atau sekitar 10.55 WIB, Satelit Lapan-A3 ini telah mengangkasa di orbit polar setinggi 500 kilometer.

Lapan-A3 bukan satu-satunya yang menebeng roket PSLV C-34 milik India.

Roket PSLV-C34 India memboyong 20 satelit sekaligus yang ukurannya kecil. Selain Lapan-A3 dari Indonesia, 19 lainnya berasal dari Kanada, Jerman, dan Amerika Serikat.

Siaran live streaming langsung dari India yang diselenggarakan di Pusat Teknologi Penerbangan Lapan di Rumpin, Bogor ini turut dihadiri oleh Thomas Djamaluddin selaku Kepala Lapan, Duta Besar India untuk Indonesia Negcha Lhovum, serta Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Satelit LAPAN-A3 menuju orbitnya di ketinggian 500 kilometer melalui siaran langsung streaming langsung dari India, Rabu (22/6). (CNN Indonesia/Hani Nur Fajrina)

Satelit Lapan-A3 menjadi muatan keempat yang diluncurkan satelit India. Sekitar pukul 11.15 WIB setelah dua satelit asing lain yang dilepaskan dari roket, Lapan-A3 pun mengalami separasi dan mengangkasa di orbit polar setinggi 500 kilometer.

Dijelaskan oleh Kepala Lapan Thomas Djamaluddin, satelit ini akan menjadi 'mata' bagi perairan kawasan utara dan selatan.

Satelit ini memboyong muatan penginderaan jauh satelit tersebut adalah 4 bands multispectral imager dengan resolusi 16 meter dan lebar swath 100 kilometer.

"Nanti malam sekitar pukul 21.30 WIT akan dilakukan kontak pertama dengan A3 dari Biak, Papua," jelas Thomas kepada sejumlah media.

Setelah mengangkasa di ketinggian 500 kilometer, Lapan-A3 hanya akan mengorbit Indonesia sebanyak 4 kali dalam sehari.

Satelit mini berbobot 115 kilogram ini akan bertugas memantau kondisi maritim, pertanian, dan medan magnet Bumi.


Credit  CNN Indonesia

Pangkalan Militer Dibangun di Deretan 'Gerbang' Indonesia

 

 

Ilustrasi. (Dok. Pusat Penerangan TNI)

 

Jakarta, CB -- Tentara Nasional Indonesia tak hanya membangun pangkalan militer di Natuna –kepulauan kaya minyak bumi dan gas di barat laut Kalimantan yang berhadapan dengan wilayah sengketa Laut China Selatan. Pangkalan militer juga dibangun di titik-titik lain yang menjadi ‘gerbang’ Indonesia.

“Bukan cuma di Natuna, tapi juga misal di Saumlaki,” kata Wakil Ketua Komisi I Bidang Pertahanan Tubagus Hasanuddin di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (22/6).

Saumlaki yang terletak di Pulau Yamdena, Kepulauan Tanimbar, Maluku Tenggara Barat, berbatasan dengan Australia dan Timor Leste. Di wilayah terluar di bagian timur Indonesia itu, TNI memiliki Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) yang berada di bawah komando Pangkalan Utama AL (Lantamal) IX Ambon, jajaran Komando Armada RI Kawasan Timur.

Lanal tipe C di Saumlaki yang dipimpin Letnan Kolonel tersebut hendak ditingkatkan statusnya menjadi tipe B di bawah pimpinan Kolonel. Dermaga yang dapat menampung empat kapal patroli akan dibangun di sini.

Selain peningkatan status Lanal, Pangkalan Udara akan dibangun di Saumlaki. Landasan pacu direncanakan memiliki panjang lintasan 1.500 meter, namun dipertimbangkan ditambah hingga 3.000 meter supaya bisa menampung jenis pesawat besar.

Pangkalan militer pun bakal dibangun di Pulau Morotai –salau satu pulau paling utara Indonesia yang terletak di Halmahera, Kepulauan Maluku; Biak –pulau di Teluk Cenderawasih, utara Papua; dan wilayah-wilayah terluar Indonesia lainnya.

“Prioritas pembangunan (pangkalan militer) sekarang adalah Natuna, Morotai, Biak, dan Saumlaki,” kata Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Mei lalu.

Perairan Natuna menjadi langganan disusupi kapal-kapal asing. Untuk itu TNI akan membangun pangkalan militer di sana. (REUTERS/Tim Wimborne)

Seluruh perbatasan laut Indonesia, ujar Gatot, harus diawasi. Hal itu bagian dari rencana pemerintah memperkuat wilayah perbatasan. Untuk itu TNI akan ‘menyulap’ pulau-pulau terluar menjadi kapal induk.

“Pulau akan kami jadikan kapal induk. Di pulau-pulau, pesawat tempur dan pesawat transportasi bisa mendarat, kapal bisa, logistik juga bisa. Lalu apa bedanya dengan kapal induk? Daripada beli kapal induk, pulau kami buat jadi kapal induk,” kata Gatot ketika meninjau Lanud Manuhua di Biak Numfor, Papua, April lalu.

Natuna, Saumlaki-Selaru, Morotai, dan Biak ada di antara pulau yang akan dijadikan kapal induk. Demikian pula Alor di ujung timur Kepulauan Nusa Tenggara, dan Liran serta Wetar di Maluku Barat Daya yang berbatasan dengan Timor Leste.
Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais menyatakan pembangunan pangkalan militer di Natuna telah disetujui parlemen sejak tahun lalu.

“Tahun lalu sudah mulai perpanjangan landasan pacu untuk pesawat. Kemudian akan dibahas lagi dan dilakukan bertahap secara terus-menerus,” ujar politikus Partai Amanat Nasional putra Amien Rais itu

Pembangunan bertahap akan berlangsung hingga pangkalan militer yang komplet terwujud di Natuna.


Credit CNN Indonesia

Indonesia Tegaskan Tak Berniat Konfrontasi dengan China

 

 

TNI Angkatan Laut menangkap kapal China di Natuna. (Dok. Dinas Penerangan Angkatan Laut)

 

Jakarta, CB -- Penangkapan kapal ikan asal China, Han Tan Cou, oleh kapal perang KRI Imam Bonjol milik TNI AL di Laut Natuna sesuai prosedur hukum internasional. Penangkapan disertai tembakan peringatan itu dilakukan karena kapal China melanggar kedaulatan negara.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan tindakan TNI Angkatan Laut tidak berlebihan dalam melakukan penegakan hukum tersebut. Pemerintah juga tetap menjalin hubungan baik dengan China.

"Tidak ada keinginan kami melakukan tindakan konfrontatif kepada siapapun. Yang kami lakukan itu sesuai prosedur internasional. Kami tetap ingin bersahabat dengan Tiongkok," kata Luhut usai buka bersama di kantor MMD Initiative, Matraman, Jakarta Pusat, semalam.

Luhut menjelaskan, kapal asing dari negara manapun jika melakukan aktivitas bisnis di wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia, akan ditindak secara hukum karena telah melanggar kedaulatan negara Indonesia.

"Jangan khawatir, kami punya sikap jelas mengenai itu, bahwa kami tidak mau kedaulatan kami diganggu siapapun," kata Luhut.
Luhut mengatakan berbagai langkah damai akan ditempuh untuk menghindari konflik antarnegara, terlebih China merupakan negara sahabat.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Retno Lestari Priansari Marsudi menyatakan pemerintah RI tidak ada masalah politik dengan China. Pemerintah selama ini menyelesaikan kasus pelanggaran kedaulatan melalui jalur diplomasi.

"Komunikasi kami jalan terus dengan Tiongkok. Hubungan kami dengan Tiongkok juga baik. Ini adalah masalah penegakan hukum, bukan masalah politik," kata Retno.

Hari ini, Kamis (23/6), Luhut dan Retno akan mendampingi Presiden Joko Widodo ke Natuna. Mereka akan menggelar rapat terbatas terkait pengembangan kawasan terdepan. Rapat itu juga akan diikuti Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, dan empat orang staf presiden.

Kunjungan ke Natuna itu, menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, untuk menunjukkan bahwa Natuna merupakan wilayah kedaulatan Republik Indonesia.

"Sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, Presiden ingin pastikan (menunjukkan) Natuna adalah bagian dari kedaulatan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Pramono.



Credit  CNN Indonesia

Korut Klaim Rudalnya Bisa Hantam Operasi AS di Pasifik

 

 

Kim Jong Un menyatakan bahwa kemampuan rudal negaranya dengan pasti dapat menghantam sejumlah kepentingan dan operasi Amerika Serikat di kawasan Pasifik. (Reuters/KCNA)

 

Jakarta, CB -- Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, menyatakan bahwa kemampuan rudal negaranya dengan pasti dapat menghantam sejumlah kepentingan dan operasi Amerika Serikat di kawasan Pasifik. Pernyataan ini diluncurkan Kim usai mengawasi peluncuran uji coba rudal balistik jarak jauh pada pekan ini.

Para pejabat militer Korea Selatan dan AS menyatakan bahwa Korut meluncurkan dua rudal yang nampaknya bertipe jarak menengah bernama Musudan pada Rabu (22/6). Peluncuran rudal pertama dari dua rudal itu dinyatakan gagal.

Sementara, rudal kedua melesat mencapai tinggi ke arah Jepang sebelum terjun ke laut sekitar 400 km dari Negeri Sakura itu.

Terkait ini, kantor berita Korea Utara, KCNA melaporkan bahwa peluncuran rudal tidak memiliki dampak terhadap keamanan negara-negara tetangga. Dalam laporannya, KCNA menyebut rudal yang diluncurkan bernama "Hwasong-10." Hwasong merupakan nama lain Mars dalam bahasa Korea.

"Kami yakin memiliki kemampuan untuk menyerang operasi Amerika di Pasifik dengan menyeluruh dan praktis," kata Kim dalam laporan KCNA, dikutip dari Reuters.

Korea Selatan dan Amerika Serikat mengecam peluncuran rudal itu dan menilainya sebagai pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB yang tak dapat diterima.

Menteri Pertahanan Jepang, Gen Nakatani, menyatakan peluncuran itu merupakan indikasi bahwa ancaman Korea Utara untuk Jepang semakin intensif.

Sementara, Dewan Keamanan PBB, yang pada Maret lalu menjatuhkan sanksi yang lebih luas terhadap Korut, dijadwalkan menggelar pertemuan, atas permintaan Amerika Serikat dan Jepang.

Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon menggambarkan peluncuran rudal balistik terbaru Korea Utara sebagai "tindakan kurang ajar dan tidak bertanggung jawab."

Korea Utara telah lima kali gagal dalam upaya meluncurkan rudal jarak menengah, yang secara teoritis dapat menghantam Jepang dan teritori AS di Guam. Korea Selatan menyatakan Washington dan Seoul tengah menganalisis apakah peluncuran rudal keenam berhasil atau tidak.

Jepang dan Korea Selatan mengatakan rudal itu terbang pada ketinggian 1.000 kilometer dalam jarak 400 kilometer di lepas pantai timur. Para ahli mengatakan Korea Utara dengan sengaja meningkatkan sudut peluncuran untuk menghindari rudal tersebut mengenai wilayah Jepang.

Korea Utara diyakini memiliki hingga 30 rudal Musudan, menurut media Korea Selatan. Puluhan rudal itu pertama kali dikerahkan sekitar tahun 2007, meskipun baru diluncurkan dalam uji coba sejak tahun ini.



Credit  CNN Indonesia

Apa yang Perlu Diketahui soal Brexit?

 

 

Ilustrasi (Wikimedia)

 

Jakarta, CB -- Inggris akan menggelar referendum untuk memutuskan apakah keluar atau tetap berada di Uni Eropa (UE). Referendum yang populer disebut Brexit atau British Exit ini akan menentukan nasib perekonomian dan kondisi masyarakat Inggris ke depan.

Berikut adalah berbagai pertanyaan soal Brexit dan latar belakang diselenggarakannya referendum yang membagi Inggris menjadi dua kubu ini, dikutip dari berbagai sumber.

Apa yang terjadi?

Referendum akan dilakukan pada Kamis, 23 Juni 2016, waktu setempat. Seluruh warga Inggris yang berusia di atas 18 tahun bisa memberikan suara "ya" atau "tidak". Kubu mana pun yang mendapatkan lebih dari setengah suara akan memenangkan referendum.

Mengapa diadakan?

Independent menuliskan, referendum Brexit adalah janji Perdana Menteri David Cameron jika dia terpilih kembali pada pemilu 2015, menyusul desakan dari anggota partainya sendiri, Partai Konservatif, dan partai sayap kanan anti-imigrasi Inggris, UKIP, yang mengatakan rakyat Inggris tidak pernah lagi menyampaikan aspirasi secara langsung sejak tahun 1975. Kala itu, Inggris dalam referendum menyatakan tetap ingin bergabung dengan Uni Eropa.

Sejak referendum terakhir 41 tahun lalu, Uni Eropa telah berubah drastis. Dari Komunitas Ekonomi Eropa yang hanya mengurusi perekonomian dan pasar tunggal dengan sembilan anggota, menjadi perserikatan besar beranggotakan 28 negara yang mengatur hampir seluruh lini kebijakan negara-negara Eropa.

Menurut pendukung Brexit, Uni Eropa dengan lebih dari 500 juta populasinya telah berubah menjadi serikat politik, dan memiliki pengaruh yang sangat besar, bahkan melampaui kebijakan parlemen negara anggotanya.

Pendukung Uni Eropa mengatakan keanggotaan Inggris di Pasar Tunggal Eropa menyelamatkan perekonomian mereka selama hampir 20 tahun, terutama saat pemerintahan Tony Blair dan Gordon Brown dari Partai Buruh dan saat terjadi krisis ekonomi tahun 2008.

Keluarnya Inggris dari UE, ujar pendukung keanggotaan, akan menutup pasar bebas di Eropa dan membawa negara ini ke dalam krisis ekonomi, berujung pada pemotongan tenaga kerja, hilangnya pekerjaan dan ketidakpastian finansial.

Bendera Inggris terlihat di bangunan di Warsawa sebagai dukungan agar Inggris tak keluar dari Uni Eropa. (Reuters/Kacper Pempel)

Hubungan dengan imigrasi?

Brexit juga muncul akibat keresahan masyarakat Inggris soal imigran eropa. Sejak perluasan keanggotaan UE dengan masuknya negara-negara Eropa Timur tahun 2004, aliran imigran Eropa ke Inggris semakin deras.

Imigran pekerja seperti para tukang ledeng dari Polandia, pekerja konstruksi, pelayan dan staf bar awalnya disambut dengan baik, namun sejak krisis 2008, standar kehidupan masyarakat menurun dan keresahan mulai muncul terkait imigran asing.

UKIP mengatakan, keanggotaan di Uni Eropa membuat Inggris dibanjiri imigran yang tidak berguna. Jika keluar dari UE, UKIP mengajukan kebijakan imigran yang meniru Australia.

Dengan kebijakan serupa Australia, Inggris hanya menerima orang-orang asing berkemampuan khusus yang memang dibutuhkan negara itu. Australia contohnya, menerima chef, mekanik, arsitek, dan perawat, karena negara kekurangan tenaga terampil di bidang tersebut.

Sementara pendukung keanggotaan UE mengatakan laju imigran tidak akan pernah berhenti atau berkurang ke Inggris.

Siapa tokoh di balik Brexit?

PM Inggris David Cameron dan sebagian besar anggota partai Konservatif di pemerintah yang mendukung kampanye keanggotaan di UE. Termasuk yang mendukung adalah para mantan perdana menteri Inggris dari berbagai partai.

Tokoh utama kubu Brexit, yang menolak keanggotaan di UE, adalah Michael Gove, menteri kehakiman Inggris, dan Boris Johnson, mantan walikota London. Hampir setengah anggota dewan dari Partai Konservatif juga mendukung kubu ini.

Partai-partai sayap kanan anti-imigran seperti Britain First dan UKIP yang dipimpin Nigel Farage adalah pendukung ekstrem keluarnya Inggris dari UE.

Persoalan imigran juga menjadi salah satu motivasi kuat bagi mereka yang mendukung Inggris keluar dari Uni Eropa. (Reuters/ascal Rossignol)

Kubu mana yang akan menang?

Tiga survei terakhir soal isu ini pada Sabtu pekan lalu menunjukkan hasil referendum masih menggantung.

Survei YouGov menunjukkan kubu "tetap pada UE" hanya unggul 1 persen, yaitu 44 persen, dari kubu "keluar dari UE."

Bursa judi untuk referendum juga ramai di Inggris. Berbagai situs judi negara itu menunjukkan taruhan untuk "tetap pada UE" lebih besar ketimbang Brexit.

Apa yang akan terjadi setelah Brexit?

Jika referendum memutuskan untuk tetap bersama UE, maka Inggris akan melanjutkan kebijakan semula, tanpa ada perubahan.

Namun jika referendum menyatakan Inggris keluar dari UE, maka kemungkinan besar Cameron akan mundur. Johnson telah menyiratkan rencana untuk maju menjadi PM.

Dari sisi ekonomi, nilai mata uang Inggris diprediksi akan anjlok dan harga saham menurun jika keluar dari UE, mengakibatkan Bank of England meningkatkan nilai suku bunga.

Namun butuh prosedur selama dua tahun hingga Inggris benar-benar keluar dari UE, berdasarkan Traktat Pasal 50. Selama dua tahun itu, Inggris masih akan melanjutkan kebijakan Eropa dan mengatur kerja sama pasca UE.

Dalam jangka waktu dua tahun, perdebatan beralih kepada 27 negara anggota UE lainnya, soal keluarnya Inggris dari serikat tersebut.





Credit  CNN Indonesia

Hari Ini LAPAN Akan Meluncurkan Satelit A3/IPB di India

Foto: DoordarshanNational


Jakarta - Hari ini Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) bersama IPB akan meluncurkan satelit di India. Perhitungan mundur pun telah dimulai sejak sehari sebelumnya untuk menyambut peluncuran satelit LAPAN-A3/IPB.

"Belum ada informasi perubahan, tapi sekarang sudah hitung mundur 24 jam sejak sore kemarin nggak ada info perubahan. Kalau ada perubahan itu LAPAN langsung diberitahu, setiap satu jam masih terus dipantau," ujar Kepala LAPAN Thomas Djamaluddin, ketika dihubungi detikcom, Selasa (21/6/2016) malam.

Peluncuran satelit LAPAN-A3/IPB ini akan dilakukan di Pusat Antariksa Satihs Dhawan, Sriharikota, India pada pukul 10.55 WIB. Rencananya, akan digelar nonton bareng di kantor LAPAN Rumpin dan dihadiri beberapa tokoh.

"Wapres, Menristek dikti, dan Gubernur Jabar dijadwalkan akan mengikuti agenda ini," ujar Thomas.

LAPAN A-3 (dok. ISRO)

Satelit LAPAN A3 ini akan diluncurkan bersamaan dengan 19 satelit negara lainnya dengan cara menumpang roket India PSLV-C34. 19 satelit lainnya, yakni 3 satelit milik India, 2 satelit Kanada, 13 satelit Amerika Serikat, dan 1 satelit Jerman. Peluncuran satelit LAPAN A3 ini juga bisa dilihat secara streaming di website webcast.gov.in/live.

Misi satelit LAPAN A3 ini ada 4, yakni untuk pemotretan lahan pertanian, pemantauan kapal laut, pengukuran medan magnet bumi, dan uji hasil rekayasa Lapan. Thomas menjelaskan, peluncuran satelit ini sekaligus meresmikan sitem pemantauan maritim berbasis IPTEK penerbangan dan antariksa, sistem ini ada di dalam komponen satelit yang dikembangkan LAPAN.

"Sekarang sistem ini sudah mulai dikembangkan sebagian sudah ada. Itu berbasis satelit pemantauan awal, ditambah informasi pesawat tanpa awak, data info satelit untuk zona penangkapan ikan, dan informasi kondisi laut dan cuaca di laut," kata Thomas.

LAPAN- A3 (dok. LAPAN)

Satelit karya anak bangsa yang dikembangkan di Pusat Teknologi Satelit LAPAN, Rancabungur, Bogor ini membawa misi penginderaan jauh eksperimental untuk memantau lahan pertanian, maritim dan pemantauan medan magnet Bumi untuk penelitian.

"Satelit Lapan-A3 akan mengorbit secara polar dengan jangkauan ketinggian sekitar 500 km. Satelit ini mengelilingi bumi sebanyak 14 kali dan melintasi Indonesia 4 kali setiap harinya. Ini bekerjasama dengan IPB nanti IPB akan mengekstrak informasi pertanian," terang Thomas Djamaluddin, pada Senin (20/6) lalu.



Credit  detikNews