Tak Ultimatum Keras Turki soal S-400, Pentagon Salahkan Trump

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan (kiri) dan Presiden Amerika Serikat Donald John Trump. Foto/REUTERS

WASHINGTON - Beberapa pejabat Departemen Luar Negeri dan Pentagon secara pribadi menyalahkan Presiden Donald Trump karena gagal menerbitkan ultimatum keras kepada Turki atas pembelian sistem pertahanan rudal S-400 buatan Rusia. Beberapa sumber yang mengetahui masalah tersebut mengungkapnya kepada ABC News.

Selama berbulan-bulan, pejabat senior, termasuk Wakil Presiden Mike Pence, Menteri Luar Negeri Michael Pompeo dan Pelaksana Tugas Menteri Pertahanan Patrick Shanahan, telah memperingatkan Turki agar tidak memilih sistem rudal Rusia yang tidak sesuai dengan sistem pertahanan NATO. Mereka menyatakan keprihatinan bahwa Turki, sekutu NATO, nekat membeli sistem rudal Rusia daripada sistem rudal Patriot buatan Amerika Serikat (AS).

Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Rusia Vladimir Putin telah bertemu di Moskow pada hari Senin untuk membahas pengiriman sistem rudal S-400 ke Ankara.

Sejak Erdogan secara pribadi merundingkan pembelian senjata pertahanan canggih Moskow dengan Trump, para pejabat Departemen Luar Negeri dan Pentagon berharap ada tekanan dari Trump untuk "membunuh" kesepakatan pembelian tersebut.

Tetapi, selama percakapan telepon pada 22 Februari antara kedua pemimpin tersebut, Erdogan justru menyampaikan keluhan soal ancaman sanksi yang dirancang Kongres AS. Menurut tiga pejabat AS, Erdogan menyampaikan kepada Trump bahwa Kongres melanggar kekuasaan eksekutif presiden dengan mengeluarkan ancaman sanksi terhadap Turki atas kesepakatannya dengan Rusia.

Erdogan, dalam percakapan telepon, diyakini mengatakan kepada Trump bahwa kemungkinan sanksi dari Kongres berdasarkan undang-undang sanksi bernama Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) itu adalah "tidak konstitusional". "Karena menghilangkan kekuatan eksekutif Anda," kata dua pejabat AS menirukan Erdogan dalam percakapan telepon itu.

Menurut dua pejabat itu, Trump kemudian menjawab bahwa dia akan berbicara dengan Kongres. "Tanggapan presiden tidak terjebak sehingga Erdogan melihat apa yang dipertaruhkan," kata pejabat lain yang mengetahui percakapan telepon tersebut.

Tidak jelas apakah presiden bisa menghentikan kesepakatan pembelian sistem pertahanan rudal S-400 Moskow oleh Ankara karena Turki adalah negara berdaulat.

Gedung Putih, pada Selasa (9/4/2019), tidak menanggapi permintaan ABC News untuk berkomentar.

Menjelang percakapan telepon antara Trump dengan Erdogan, sumber pemerintah Amerika mengatakan kepada ABC News bahwa ada upaya besar dari pejabat Departemen Luar Negeri dan Pentagon untuk mempersiapkan apa yang akan disampaikan presiden Trump, termasuk kemungkinan konsekuensi.

Pompeo dan Shanahan sebelumnya juga telah berbicara dengan Erdogan tetapi tanpa kemajuan nyata. "Itulah sebabnya peran Trump dalam hal ini sangat kritis, karena Erdogan tidak mendengarkan para utusan yang ditemuinya," kata seorang pejabat yang terlibat dalam masalah ini.

Para ahli militer khawatir sistem rudal Rusia itu dapat mengekspos pertahanan Barat kepada Moskow, karena S-400 berpotensi dapat mengancam teknologi jet tempur siluman F-35.

Sitem pertahanan S-400 mampu menembak jatuh pesawat terbang, drone, dan rudal jelajah dengan jangkauan tembakan misilnya mencapai hingga 250 mil.

China yang telah membeli senjata pertahanan Mosokow itu sudah dijatuhi sanksi oleh Washington.

"Saya tidak menyarankan bahwa Turki tidak dapat dipercaya, tetapi saya mengatakan bahwa Anda mengambil risiko lain dengan sistem Anda, dengan apa yang mungkin merupakan teknologi kami yang paling sensitif," kata Jenderal Curtis Scaparrotti, komandan Komando Eropa AS. 

Credit  sindonews.com

Presiden Turki puji dukungan Bolivia buat Palestina

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan (Kanan) dan Presiden Bolivia Juan Evo Morales Ayma (Kiri) mengadakan taklimat bersama setelah pertemuan mereka di Kompleks Presiden di Ankara, Turki, 9/4-2019 (Volkan Furuncu - Anadolu Agency) (Anadolu Agency)

Ankara (CB) - Presiden Turki pada Selasa (9/4) memuji dukungan Bolivia buat Al-Quds dan juga memuji pendekatan negara Amerika Selatan tersebut mengenai masalah Dataran Tinggi Golan.

Pernyataan Revep Tayyip Erdogan itu disampaikan dalam taklimat bersama dengan timpalannya dari Bolivia Juan Evo Morales Ayma, yang sedang berkunjung, di Kompleks Presiden di Ibu Kota Turki, Ankara.

"Saya ingin berterima kasih kepada Bolivia atas dukungannya dalam masalah Palestina, terutama mengenai status Al-Quds (Jerusalem) dan perlindungan warga sipil Palestina," kata Erdogan, sebagaimana dikutip Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu pagi. Ia juga memuji pendekatan Bolivia mengenai masalah Dataran Tinggi Golan.

Erdogan menyatakan masalah regional dan global dibahas dan keprihatinan mengenai kemunculan kelompok sayap-kiri dan kecenderungan yang merugikan Islam juga dibahas selama pertemuan mereka.

Pada Maret, Presiden AS Donald Trump mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah Israel.

Tindakan tersebut dilakukan setelah Trump mengakui Al-Quds sebagai ibu kota Israel pada penghujung 2017 dan memindahkan kedutaan besar negerinya dari Tel Aviv ke Al-Quds tahun lalu, sehingga menyulut kemarahan dunia Islam.

Al-Quds tetap menjadi inti konflik selama beberapa dasawarsa di Timur Tengah; rakyat Palestina berharap Al-Quds Timur --yang diduduki Israel sejak 1967-- suatu hari nanti menjadi Ibu Kota Negara Palestina.

Hubungan Turki-Bolivia

Pada gilirannya Presiden Bolivia Juan Evo Morales menyampaikan kesediaan untuk meningkatkan hubungan dengan Turki. "Saya percaya kami dapat mewujudkan ini sebab kami memiliki pandangan yang sama."

Sementara itu Moralez mengecam AS "karena mengangkat presiden untuk Venezuela. Presiden Bolivia tersebut menolak tindakan AS itu.

"Mengangkat presiden hari ini seperti pengangkatan gubernur selama era kolonial," katanya.

Pada Januari, pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido mengumumkan diri sebagai penjabat presiden, tindakan yang didukung oleh AS, banyak negara Eropa dan negara Amerika Latin.

Presiden Bolivia tersebut, yang memuji sikap Turki mengenai krisis Bolivia, mengatakan, "Saya sangat mengetahui negara Venezuela, pemerintahnya dan rakyatnya ... Itu adalah negara yang mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaannya meskipun menghadapi masalah fiskal. Itu sebabnya mengapa kami mendukung mereka."

Ia menyeru rakyat negara Amerika Latin agar menolak setiap campur-tangan militer tak peduli apa pun ideologinya.

Morales juga mengatakan Bolivia mengharapkan kerja sama dengan Turki di bidang industri pertahanan.

"Kami memerlukan kerja sama di bidang pertahanan, terutama untuk memerangi penyelundupan. Kami ingin mengalihkan dan membeli teknologi kerja sama dengan militer, dan kami memerlukan itu," katanya.

Presiden Bolivia itu juga menyampaikan rasa senangnya sehubungan dengan rencana Turki untuk melakukan penerbangan langsung ke Bolivia pada kuartal pertama 2020.

Credit  antaranews.com

Menlu Turki tekankan dialog untuk selesaikan konflik Libya

Anggota pasukan Misrata, dibawah perlindungan pasukan Tripoli, bersiap ke garis depan di Tripoli, Libya, Selasa (9/4/2019). ANTARA FOTO/REUTERS/Hani Amara/djo

Ankara (CB) - Menteri luar negeri Turki pada Selasa (9/4) mengatakan peningkatan konflik di Libya baru-baru ini mesti ditangani melalui dialog bukan agresi militer.

"Persatuan dan solidaritas Libya mesti dijamin melalui konferensi yang diselenggarakan oleh PBB, bukan dengan campur-tangan militer," kata Mevlut Cavusoglu dalam satu taklimat bersama timpalannya dari Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Ath-Thani, sebagaimana dikutip Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu pagi.

Pada Kamis lalu (4/4), Jenderal Khalifa Haftar --komandan militer yang berpusat di Libya TImur-- melancarkan operasi militer dengan tujuan yang ambisius mereka Ibu Kota Libya, Tripoli, tempat Pemerintah Persatuan Nasional, yang didukung PBB, bermarkas. Namun setelah keberhasilan awal, aksi militer tersebut pada Senin (8/4) tampaknya telah kehilangan momentum.

Libya dirongrong kerusuhan sejak 2011, ketika aksi perlawanan berdarah yang didukung NATO mengakibatkan tergulingnya dan tewasnya orang kuat negeri itu Muammad Gaddafi setelah empat dasawarsa memangku jabatan.

Sejak itu, perpecahan politik tajam di negeri tersebut telah mengakibatkan munculnya dua pemerintah; satu di Kota Benghazi di Libya Timur, yang bersekutu dengan Jenderal Haftar, dan satu lagi di Tripoli --yang mendapat dukungan PBB.

Credit  antaranews.com

Pasukan keamanan Turki "netralkan" dua anggota PKK

Pasukan keamanan Turki sedang melaksanakan tugas. (Anadolu Agency)

Siirt, Turki (CB) - Pasukan keamanan Turki "menetralkan" dua anggota PKK di Provinsi Siirt di bagian tenggara negeri itu, kata satu sumber keamanan pada Selasa (9/4).

Pemerintah Turki sering menggunakan kata "dinetralkan" dalam pernyataannya untuk menyatakan gerilyawan yang dimaksud menyerah atau tewas atau ditangkap.

Operasi yang didukung pesawat terhadap kelompok teror tersebut dilancarkan oleh personel polisi militer di daerah desa di Kabupaten Eruh, kata sumber itu, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu pagi. Sumber tersebut tak ingin disebutkan jatidirinya karena keterbatasan berbicara dengan media.

Operasi masih berlangsun, tambah sumber itu.

Di Provinsi Sirnak di Turki Tenggara pada Selasa, empat anggota PKK menyerah kepada pasukan keamanan Turki, kata satu sumber keamanan.

Gerilyawan tersebut meninggalkan kamp PKK di Irak Utara dan menyerah di gerbang perbatasan Habur di Kabupaten Silopi, kata sumber itu. Keempat gerilyawan itu masih ditahan, katanya.

Dalam lebih dari 30 tahun aksi teror melawan Turki, PKK --yang dimasukkan ke dalam daftar organisasi teroris oleh Turki, AS dan Uni Eropa-- telah bertanggung-jawab atas kematian lebih dari 40.000 orang, termasuk perempuan dan anak-anak.

Credit  antaranews.com

Erdogan Lakukan Pertemuan dengan Putin di Moskow

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bersama Presiden Rusia Vladimir Putin.

Foto: Kremlin Pool Photo via AP

Erdogan dan Putin membahas soal rencana pembangunan pabrik nuklir di Turki

CB, MOSKOW -- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow, Senin (8/4). Peningkatan kerja sama bilateral menjadi topik utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

"Saya mengusulkan agar kita membahas bidang-bidang kerja sama khusus, pelaksanaan proyek-proyek bersama yang paling penting, dan garis besar pedoman untuk perluasan lebih lanjut dari ikatan yang saling menguntungkan dalam cara bisnis serta konstruktif yang sama dengan partisipasi pemerintah," kata Putin, dikutip laman Anadolu Agency.

Terkait kerja sama ekonomi, Putin mengatakan Rusia dan Turki sedang meningkatkan perdagangan bilateral serta arus investasi. "Tahun lalu volume perdagangan naik hampir 16 persen menjadi 25 miliar dolar AS, volumen investasi bersama mendekati 20 miliar dolar AS," ungkapnya.

"Saya percaya perluasan perdagangan akan terbantu dengan mengangkat pembatasan di bidang ini, diversifikasi berbagai produk, peluncuran proyek bersama baru di industri, metalurgi, pertanian, dan teknologi informasi," ujar Putin.

Di bidang energi, saat ini Rusia merupakan pemasok gas alam terbesar ke Turki. Tahun lalu, Moskow mengekspor 24 miliar kubik gas alam ke Ankara. "Ini mencakup hampir setengah dari kebutuhan negara," kata Putin.

Proyek strategis lainnya adalah pembangunan pabrik nuklir Akkuyu di Turki. Peluncuran unit pertama ditetapkan pada 2023. "Pada tahap ini perlu untuk menarik dana tambahan dan menyimpulkan kesepakatan dengan investor potensial Turki," ucap Putin.

Selain itu, Putin juga menggadang-gadang kerja sama militer antara negaranya dan Turki. Ia mengklaim pembahasan tentang pembelian sistem pertahanan udara Rusia S-400 telah dibahas dengan Erdogan.

"Ada proyek-proyek menjanjikan lainnya dalam pekerjaan yang terkait dengan pasokan produk militer Rusia ke Turki," kata Putin.

Selain kerja sama bilateral, Putin dan Erdogan juga membahas tentang krisis Suriah. Kedua negara tersebut diketahui memiliki peran langsung dalam konflik di negara tersebut.

"Kami sedang mengoordinasikan upaya untuk merevitalisasi proses politik Suriah, termasuk dengan pandangan untuk membentuk komite konstitusional sesegera mungkin," ujar Putin.

Credit  republika.co.id

Oposisi Turki: Komisi pemilu berisiko merusak keamanan kotak suara

Muharrem Ince, calon presiden oposisi utama Partai Rakyat Republik (CHP), menyapa pendukungnya saat reli pemilihan di Istanbul, Turki, Minggu (3/6/2018). (REUTERS/Huseyin Aldemir)

Istanbul (CB) - Ketua oposisi utama Turki dari Partai Rakyat Republik  atau Republican People's Party (CHP) pada Senin mengatakan bahwa Komisi Pemilihan Tinggi, yang menyetujui penghitungan ulang sebagian suara di pemilihan lokal di Istanbul, memasuki satu proses yang merusak keamanan kotak suara.

Partai AK, pimpinan Presiden Tayyip Erdogan pada Minggu menuntut penghitungan ulang semua suara di Istanbul setelah calon wali kota dari kubu mereka kalah tipis pada 31 Maret. Penghitungan ulang suara tidak sah di sejumlah distrik di Istanbul dan penghitungan ulang penuh di daerah lainnnya selama sepekan terakhir berselisih tipis di antara kedua calon.

Kemal Kilicdaroglu dari partai CHP mengatakan dewan juri harus bersikap netral dan penghitungan ulang secara menyeluruh diperlukan justifikasi yang masuk akal.

Pihaknya juga menuturkan bahwa dengan 92,3 persen dari penghitungan ulang sebagian suara di Istanbul selesai, calon dari kubu oposisi utama, Ekrem Imamoglu unggul dengan selisih 15.722 suara.

Credit  antaranews.com

Turki Tak Mau Batalkan Pembelian S-400 ke Rusia

Sistem pertahanan udara Rusia S-400.[Sputniknews]

CB, Jakarta - Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu pada Kamis, 4 April 2019, memastikan pembelian sistem pertahanan rudal S-400 pada Rusia sudah dilakukan dalam sebuah kesepakatan bersama dan tidak akan dibatalkan. Pernyataan Cavusoglu itu dilontarkan setelah Washington kecewa dan membatalkan pengiriman komponen jet tempur F-35 ke Turki karena pembelian S-400 ke Rusia.
Dikutip dari reuters.com, Jumat, 5 April 2019, Cavusoglu mengatakan pihaknya tertarik membeli sistem rudal Patriot dari Amerika Serikat, namun hal itu tetap tidak akan membatalkan kesepakatan yang sudah Turki dibuat dengan Rusia.
“Kami sudah memberi tahu mereka (Washington) beberapa bulan sebelumnya atau beberapa tahun lalu bahwa kesepakatan ini (dengan Rusia) sudah dibuat. Jadi, kami tak bisa begitu saja membatalkannya,” kata Cavusoglu.



Peluncur rudal anti-udara S-400 palsu yang bertujuan untuk mengelabui musuh.[Ilya Pitalev / Sputnik]
Menurutnya, Turki sudah menerima penawaran baru pembelian sistem pertahanan rudal Patriot dari Amerika Serikat, termasuk harga dan tanggal pengiriman. Akan tetapi, hal ini akan dinegosiasikan ulang. Sebab Washington pun belum bisa menjamin bisa menjual sistem pertahanan rudal itu ke Ankara karena harus mendapat pengesahan dari Kongres Amerika Serikat.

Cavusoglu mengatakan pada Rabu, 3 April 2019, pihaknya sudah membentuk sebuah satuan kerja yang bekerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat guna memastikan S-400 yang dibeli Turki dari Rusia ini tidak menimbulkan ancaman kepada Amerika Serikat atau peralatan militer NATO. Dia menilai pemerintahan Turki dan Washington sebaiknya menjelaskan ke Kongres Amerika Serikat mengapa Turki membeli sistem pertahanan rudal S-400 ke Rusia.  
“Kami membuat keputusan ini sejak lama dan sekarang ini kami ingin membangun hubungan yang baik dengan semua pihak, kami perlu menciptakan keseimbangan. Kami tak perlu memilih antara ini dan itu, melainkan kami sudah membuat keputusan kami sendiri dan menjadi sekutu NATO,” kata Cavusoglu.
Turki dan Amerika Serikat berselisih faham atas keputusan Ankara membeli system pertahanan rudal S-400 dari Rusia, yang dinilai tidak selaras dengan sistem NATO. Washington pun memperingatkan keputusan Ankara ini akan membuat Amerika Serikat menjatuhkan sanksi.
Washington  telah mendesak Turki agar membeli sistem pertahanan rudal Patriot dari Raytheon Co yang bermarkas di negara itu, dan bukannya membeli sistem pertahanan rudal S-400 dari Rusia. Ankara menegaskan meskipun kesepakatan semacam ini dibuat, itu hanya akan dilakukan jika seluruh persyaratan disetujui.

Credit  tempo.co

Palestina-Turki Kecam Perdana Menteri Isarel Netanyahu

Palestina-Turki Kecam Perdana Menteri Isarel Netanyahu

YERUSALEM - Pemimpin pemerintahan Palestina bereaksi keras dan mengecam Perdana Menteri (PM) Isarel Benjamin Netanyahu yang ingin menganeksasi Tepi Barat. Karena partainya terus tertekan, Netanyahu membuat janji demikian untuk menarik simpati rakyat Israel dalam pemilu parlemen mendatang. Partai Likud yang berhaluan kanan-keras dan mendukung Netanyahu memang selalu membuat kebijakan yang provokatif.

“Israel akan terus melanjutkan upaya melanggar hukum internasional selama komunitas internasional terus melanjutkan menghadiahi Israel dengan impunitas, khususnya dukungan pemerintahan Trump dan dukungan atas pelanggaran Israel terhadap hak asasi manusia (HAM) rakyat Palestina,” kata Saeb Erekat, kepala negosiator Palestina dan penasihat utama Presiden Palestina Mahmoud Abbas, seperti dilansir Reuters.

Di Gaza, pejabat Hamas Sami Abu Zuhri menyarankan pemerintahan Palestina yang didukung Barat untuk menghentikan kerja sama dengan Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat. “Mimpi Netanyahu menganeksasi Tepi Barat tidak akan pernah tercapai dan kita tidak akan mengizinkan hal itu terjadi,” kata Sami. Dia mengungkapkan, saat ini adalah waktunya pemerintahan Palestina untuk bersatu menghadapi tantangan.

Upaya perlawanan Palestina juga didukung penuh Turki. Ankara mengkritik pernyataan tak bertanggung jawab PM Netanyahu jika dia menang pemilu. Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan, Tepi Barat yang diduduki Israel pada Perang Timur Tengah 1967 merupakan wilayah Palestina. “Pernyataan tak bertanggung jawab Netanyahu hanya mencari suara sebelum Pemilu Israel. Itu tidak akan mengubah fakta,” ungkap Cavusoglu.

Bahkan juru bicara Presiden Turki Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin, juga mengungkapkan kemarahannya. “Akankah negara demokrasi Barat bereaksi atau mereka tetap tenang saja?” ujar Kalin. Dikarenakan program pembangunan permukiman Israel, kini lebih dari 400.000 warga Israel tinggal di Tepi Barat.

Di sisi lain 2,9 juta warga Palestina masih tinggal di tanah kelahiran mereka, sedangkan 212.000 warga Israel tinggal di permukiman ilegal di Yerusalem Timur. Palestina dan banyak negara tetap menganggap permukiman Israel ilegal sesuai dengan Konvensi Jenewa yang melarang pendirian permukiman di tanah pendudukan.

Dalam wawancara dengan stasiun Channel 12 News, Netanyahu mengungkapkan dirinya sedang mendiskusikan upaya aneksasi permukiman Tepi Barat seperti halnya Israel menduduki Dataran Tinggi Golan dan Yerusalem Timur. “Saya akan memperluas kedaulatan Israel,” katanya. Dia mengungkapkan dirinya tidak membeda-bedakan antara blok permukiman dan permukiman yang terisolasi.

Politikus sayap kanan itu mendominasi perpolitikan Israel cukup lama. Saat ini dia bersaing ketat dengan pensiunan jenderal Benny Gantz. Netanyahu menganggap Gantz sebagai pemimpin lemah yang membahayakan keamanan Israel dengan memberikan konsesi wilayah kepada Palestina.

Pemilu kali ini sangat berat bagi Netanyahu karena dia berada di bawah bayang-bayang tudingan korupsi. Partai Netanyahu, Likud, yang berhaluan kanan sedang bersaing ketat dengan aliansi partai kanan-tengah Biru dan Putih. Namun partai lainnya, yang beberapa di antaranya mendukung pencaplokan wilayah permukiman Tepi Barat, bisa menjadi penentu ketika mereka berusaha membentuk koalisi pemerintahan.

Sementara itu pemerintahan AS Donald Trump sedang bersiap-siap untuk mengungkap rencana perdamaian di Timur Tengah yang telah lama ditunggu-tunggu. Pejabat AS menyebut perundingan ini akan berlaku adil. Pemerintahan Trump telah melakukan serangkaian tindakan yang membuat marah Palestina dan secara umum memihak Israel.

Pada 2017 Trump mengumumkan bahwa AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, yang kontradiktif dengan kebijakan resmi AS selama puluhan tahun. Menanggapi hal tersebut, Abbas memutuskan hubungan dengan AS dan mengatakan bahwa AS tidak bisa lagi menjadi perantara perdamaian.

Tahun lalu AS berhenti berkontribusi ke Agensi Pekerjaan dan Pemulihan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (Unrwa) yang telah membantu para pengungsi Palestina sejak 1949. Parahnya, pada Maret lalu, Presiden Trump secara resmi mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan 

Credit  sindonews.com

Turki Protes Rencana Netanyahu Caplok Permukiman Tepi Barat

Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu.

Foto: Ronen Zvulun/Pool Photo via AP

Benjamin Netanyahu berjanji mencaplok permukiman Tepi Barat bila terpilih lagi

CB, ANKARA -- Pemerintah Turki mengkritik rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menganeksasi permukiman Israel di Tepi Barat. Hal itu hendak dilakukannnya jika terpilih kembali sebagai perdana menteri dalam pemilu Israel yang dijadwalkan diselenggarakan pada Selasa (9/4).


Menteri Luar Negeri Turki Mavelut Cavusoglu mengatakan Tepi Barat merupakan wilayah Palestina yang diduduki Israel. Pendudukan yang telah berlangsung sejak 1967 melanggar hukum internasional.

Oleh sebab itu, Cavusoglu mengecam janji Netanyahu yang hendak mencaplok wilayah tersebut guna memenangkan pemilu Israel. “Pernyataan Perdana Menteri Netanyahu yang tidak bertanggung jawab untuk mencari suara sebelum pemilihan Israel tidak dapat dan tidak akan mengubah fakta ini (Tepi Barat sebagai wilayah pendudukan),” ujarnya pada Ahad (7/4).


Juru bicara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin, menyampaikan protes serupa. Dia mengaku ingin mengetahui bagaiamana Barat akan bereaksi terhadap rencana Netanyahu. “Akankah demokrasi Barat bereaksi atau akan mereka terus menentramkan? Malu pada mereka semua!” kata Kalin melalui akun Twitter pribadinya.

Pada Sabtu (6/4), Netanyahu bertanya mengapa Israel tidak menyatakan kedaulatan atas sebagaian besar permukiman yang dibangun di Tepi Barat. Sebab hal itu dilakukan terhadap Yerusalem Timur dan Dataran Tinggi Golan.


Netanyahu mengaku telah mendiskusikan hal tersebut. “Saya akan memperpanjang kedaulatan (Israel) dan saya tidak membedakan antara blok permukiman dan permukiman terisolasi,” ujarnya.


Israel mulai menduduki Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, setelah memenangkan perang melawan negara-negara Arab, yakni Yordania, Suriah, dan Mesir pada 1967. Tepi Barat berhasil direbut Tel Aviv dari kekuasaan Yordania.


Sejak saat itu, Israel mulai meluncurkan proyek pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat. Namun karena hukum internasional memandang Tepi Barat dan Yerusalem Timur sebagai wilayah pendudukan, maka segala aktivitas Israel di sana dianggap ilegal.


Kendati demikian, hal itu tak menyurutkan Israel untuk menggencarkan pembangunan permukiman di sana. Saat ini terdapat lebih dari 100 permukiman ilegal Israel di Tepi Barat. Permukiman itu dihuni sekitar 650 ribu warga Yahudi Israel.


Masifnya pembangunan permukiman ilegal, termasuk di Yerusalem Timur, dinilai menjadi penghambat terbesar untuk mewujudkan solusi dua negara antara Israel dan Palestina. Sebab Palestina menginginkan Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza menjadi bagian dari negaranya di masa depan. 

Credit  republika.co.id

Partai Milik Erdogan Tuntut Hitung Ulang Pemilu di Istanbul

Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) besutan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menuntut penghitungan ulang semua surat suara pemilihan wali kota Istanbul. (Reuters).

Jakarta, CB -- Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) besutan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menuntut penghitungan ulang semua surat suara yang dilakukan dalam pemilihan Wali Kota Istanbul setelah kandidat oposisi mendapat kemenangan dengan perolehan suara yang tipis.

AKP memenangkan suara terbanyak secara nasional dalam pemilihan hari Minggu lalu, tetapi mereka kehilangan kekuasaan dalam pemilihan di kota Ankara dan juga kalah tipis di Istanbul. Ini disebut menjadi kemunduran terburuk mereka dalam satu setengah dekade berkuasa di Turki.

"Hari ini, kami akan membawa kasus kami ke cabang provinsi YSK (dewan pemilihan tertinggi) provinsi untuk menghitung ulang semua suara dari semua distrik (Istanbul)," kata Wakil Presiden AKP Ali Ihsan Yavuz dikutip dari AFP, Senin (8/4).


Dewan Pemilihan Umum Turki (YSK) sudah melakukan penghitungan ulang di sejumlah distrik di Ankara dan di Istanbul, di mana hasilnya menunjukkan kandidat dari Partai Rakyat Republik (CHP) Ekrem Imamoglu mengalahkan kandidat dari AKP, yang juga mantan perdana menteri Turki, Binali Yildirim.

Pada hari Sabtu, juru bicara partai Omer Celik bersikeras AKP akan menerima hasil penghitungan ulang di Istanbul dan juga Ankara, tidak peduli partai mana yang dinyatakan sebagai pemenang.

Kehilangan kekuasaan di Istanbul akan menjadi pukulan bagi Erdogan, yang membangun karier politiknya sebagai wali kota sebelum menjadi perdana menteri dan kemudian menjadi presiden.

Sebelumnya Ketua Dewan Pemilihan Umum Turki (YSK), Sadi Guven, mengatakan berdasarkan hasil hitung cepat pada Senin (1/4), kandidat Wali Kota Istanbul dari oposisi, Ekrem Imamoglu, unggul dengan perolehan suara 4.159.650.

Sementara itu, kandidat dari AKP Binali Yildirim, hanya mendapat suara sebanyak 4.131.761, selisih 28 ribu suara.

Menurut Guven, masih ada 84 kotak suara yang masih harus dihitung. Namun, baik Imamoglu dan Yildirim sama-sama telah mengklaim kemenangan sejak Senin (1/4) pagi.

Credit  cnnindonesia.com

Erdogan Tuduh AS dan Uni Eropa Ikut Campur Pemilu Lokal Turki

Recep Tayyip Erdogan. (Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Handout via REUTERS)

Jakarta, CB -- Pimpinan partai Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang juga Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menuduh Amerika Serikat dan Uni Eropa ikut campur urusan dalam negeri Turki.

Pernyataan Erdogan itu menanggapi pernyataan Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Robert Palladino dan Juru Bicara Uni Eropa Maja Kocijancic yang mengomentari kekalahan AKP dalam Pemilu Lokal Turki. AKP mengalami kekalahan di dua kota yakni Ankara dan Istanbul dalam Pemilihan Gubernur.

AKP kemudian memprotes dan melakukan banding terhadap hasil Pemilu dan menuntut Komisi Tinggi Pemilu Turki melakukan penghitungan suara ulang. Protes itu dikritik AS dan Uni Eropa. Mereka menyarankan, sebaiknya AKP menerima hasil pemlihan tersebut, dan tidak perlu melakukan protes, apalagi hitung ulang.


Erdogan meminta agar AS dan Uni Eropa tak mencampuri urusan dalam negeri negaranya.

"Amerika dan Eropa ikut campur dalam urusan internal Turki," kata Erdogan seperti dikutip AFP, Jumat (5/4).

Kata Erdogan, Turki justru telah memberi pelajaran demokrasi kepada seluruh dunia

Menurut Erdogan pernyataan Amerika Serikat yang meminta Turki untuk menerima hasilnya, dan Uni Eropa yang mendesak Ankara agar menerima pejabat terpilih untuk "menjalankan mandat mereka secara bebas", merupakan bentuk intervensi. Uni Eropa juga menilai jalannya Pemilu di sejumlah daerah di Turki tidak demokratis.

Erdogan bahkan meminta AS dan UE tahu diri dan tak mencampuri urusan internal Turki.

"Di negaramu sendiri, kamu telah meluncurkan banding," kata Erdogan.

Erdogan mengajukan protes hasil pemilihan gubernur di Ankara dan Istanbul, karena menemukan perbedaan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan data yang ada di komisi Tinggi Pemilu.

Berdasarkan perhitungan Komisi Pemilu setelah Pemilu Minggu (31/3), kandidat gubernur untuk Istanbul dari Partai Rakyat Republik (CHP), Ekrem Imamoglu, menang tipis atas kandidat dari AKP, Binili Yildirim.  Imamoglu meraih 4.159.650 suara, berbanding 4.131.761 suara yang diperoleh Yildirim.

Di Ankara, kandidat dari CHP, Mansur Yavas, meraih 50,90 persen suara berbanding 47,06 persen suara yang diraih kandidat dari AKP, Mehmet Ozhaseki.

Sementara itu, usai hitung ulang dilakukan, Partai AKP dan Partai CHP saling mengklaim kemenangan.

Di Istanbul, Imamoglu mengklaim dirinya tetap unggul dari Yildirim. Kata dia, hampir seluruh suara yang sebelumnya dibatalkan telah dihitung ulang di 17 distrik Istanbul, dan hasilnya 2.184 suara tambahan diizinkan untuk Yildirim, dan 785 untuk dirinya sendiri.

Imamoglu memperkirakan selisih akhir bisa berakhir antara 18.000 hingga 20.000 setelah penghitungan berakhir, pekan ini.

Namun, AKP membantah klaim CHP. Menurut AKP, penghitungan ulang menunjukkan Yildrim unggul atas imamoglu.

Credit  cnnindonesia.com

Gagal dengan Turki, AS Siap Tawarkan F-35 ke Lima Negara

AS siap memperluas penjualan pesawat tempur F-35 ke sejumlah negara. Foto/Istimewa

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) sedang mempertimbangkan untuk memperluas penjualan jet tempur F-35 ke lima negara baru termasuk Rumania, Yunani dan Polandia ketika sekutu Eropa meningkatkan pertahanan mereka dalam menghadapi Rusia yang menguat, kata seorang pejabat Pentagon kepada Kongres pada Kamis.

"Calon pelanggan Penjualan Militer Asing di masa depan termasuk Singapura, Yunani, Rumania, Spanyol, dan Polandia," kata Kepala kantor F-35 Pentagon Wakil Laksamana Mathias Winter dalam kesaksian tertulis yang disampaikan kepada DPR AS seperti dikutip dari VOA, Jumat (5/4/2019).

Kabar tentang pembeli baru ini bertepatan dengan ketegangan antara AS dengan mitra pembangunan F-35 Turki atas rencana Ankara untuk membeli sistem pertahanan rudal Rusia.

Penjualan peralatan militer ke pihak asing seperti F-35 dianggap sebagai perjanjian antar pemerintah di mana Pentagon bertindak sebagai perantara antara kontraktor pertahanan dan pemerintah asing.

Sekutu-sekutu AS lainnya sedang mengincar pembelian jet siluman itu termasuk Finlandia, Swiss, dan Uni Emirat Arab.

Kesaksian tertulis penuh Winter, yang akan diumumkan kepada publik, mengatakan Amerika Serikat akan menanggapi semua permintaan resmi untuk informasi tentang jet tersebut.

Tahun lalu, Belgia adalah pelanggan baru pertama untuk F-35 dalam beberapa tahun. Belgia memilih F-35 daripada Eurofighter Typhoon untuk menggantikan F-16 mereka yang menua dalam kesepakatan senilai USD4,55 miliar.

Di bawah Presiden Donald Trump, AS telah meluncurkan rencana "Beli Amerika" yang melonggarkan pembatasan penjualan dan mendorong pejabat AS untuk mengambil peran lebih besar dalam meningkatkan bisnis di luar negeri untuk industri senjata negara itu.

Lockheed Martin Corp, kontraktor utama jet, sedang mengembangkan dan membangun tiga model pesawat tempur baru untuk militer AS dan 10 negara lain yang telah mendaftar untuk membeli jet itu: Inggris, Australia, Italia, Turki, Norwegia, Belanda, Israel, Jepang , Korea Selatan dan Belgia.

Penjualan senjata AS ke pemerintah asing naik 13 persen menjadi USD192,3 miliar pada tahun yang berakhir 30 September, Departemen Luar Negeri mengatakan pada bulan November.

Lockheed mengirimkan 91 jet tempur F-35 ke Amerika Serikat dan sekutunya dalam kalender 2018.

Credit  sindonews.com

AS Stop Kirim F-35 ke Turki, Israel Makin Digdaya di Timur Tengah

Pesawat jet tempur siluman F-35 produksi Lockheed Martin, Amerika Serikat. Foto/REUTERS

TEL AVIV - Keputusan Amerika Serikat (AS) menghentikan pengiriman pesawat jet tempur F-35 ke Turki karena membeli sistem pertahanan rudal S-400 Rusia telah menguntungkan Israel. Negara mayoritas Yahudi itu semakin digdaya di udara Timur Tengah.

Langkah Washington tersebut menyusul peringatan berulang kali baik dari Amerika Serikat maupun sekutu NATO lainnya kepada Ankara bahwa membeli sistem rudal Rusia bersama jet tempur yang diproduksi Lockheed Martin akan mengancam keamanan F-35. Alasannya, senjata pertahanan Moksow itu bisa mempelajari cara menemukan dan melacak jet tempur F-35.

Israel, yang juga memiliki hubungan yang rapuh dengan Turki, saat ini memiliki 14 unit jet tempur F-35 Adir dan diperkirakan akan menerima total 50 pesawat untuk membuat dua skuadron penuh pada 2024.

Menurut sejumlah laporan media asing, Israel telah diam-diam menguji cara untuk mengalahkan sistem pertahanan udara Rusia yang canggih, termasuk dengan berpartisipasi dalam beberapa latihan bersama dengan Angkatan Udara Yunani di pulau Kreta di mana satu sistem pertahanan rudal buatan Rusia ditempatkan. Latihan itu dilaporkan telah memungkinkan pesawat tempur Israel untuk mengumpulkan data tentang bagaimana sistem canggih tersebut dapat dibutakan atau dibodohi.

Tetapi ada kekhawatiran bahwa radar pada sistem S-400 yang dibeli oleh Turki—yang telah membentuk semacam aliansi dengan Rusia dan telah bekerja sama erat dengan Iran—dapat mempelajari titik-titik lemah dalam jet F-35 dan membuatnya kurang mampu menghindari senjata Rusia di masa depan.

Perwira top di NATO dan kepala pasukan Amerika di Eropa, Jenderal Curtis Scaparrotti memperingatkan pada bulan Maret selama rapat dengan Komite Layanan Angkatan Bersenjata Senat bahwa pembelian S-400 oleh Ankara menghadirkan masalah tidak hanya untuk F-35 tetapi untuk semua pesawat Amerika.

"Saran militer terbaik saya adalah agar kita tidak menindaklanjuti dengan F-35, menerbangkannya atau bekerja dengan sekutu yang bekerja dengan sistem Rusia, khususnya sistem pertahanan udara, dengan salah satu kemampuan teknologi kami yang paling canggih," Scaparrotti seperti dikutip Defense News.

Dibangun oleh Lockheed Martin, jet tempur F-35 memiliki sinyal radar yang sangat rendah yang memungkinkannya beroperasi jauh di dalam wilayah musuh serta untuk menghindari sistem pertahanan rudal canggih seperti S-300 dan S-400 buatan Rusia.

Hubungan yang sudah rapuh antara Israel dan Turki semakin tegang dalam beberapa bulan terakhir ketika Presiden Turki Tayyip Erdogan—seorang kritikus vokal kebijakan Israel terhadap Palestina—telah meningkatkan retorikanya.

Para pejabat Israel telah menyuarakan keprihatinan atas pembelian jet F-35 oleh Turki. Salah satu pejabat senior pertahanan yang dikutip oleh Haaretz pada bulan Agustus lalu mengatakan bahwa Israel ingin menjadi satu-satunya negara di Timur Tengah dengan F-35 untuk menjaga keunggulan kualitatif militernya. Dia khawatir kemampuan jet tempur itu akan bocor ke negara-negara musuh jika Turki memilikinya.

Ceng Sagnic dari Moshe Dayan Center di Tel Aviv mengatakan kepada The Jerusalem Post bahwa untuk sementara Moskow mungkin ragu-ragu untuk berbagi pengetahuan tentang jet tempur yang mungkin diperoleh dengan S-400.

“Moskow pasti akan ragu untuk membagikan rahasia militer yang diperolehnya dengan pihak ketiga. Tetapi jika terjadi perselisihan besar di wilayah tersebut atau aliansi Moskow-Teheran yang berpotensi diperluas, transfer pengetahuan tentang sistem senjata AS ke Teheran dapat menjadi topik diskusi," katanya, yang dilansir Jumat (5/4/2019).

Menurut Sagnic, tidak mungkin untuk memperkirakan tingkat hubungan antara Ankara dengan Moskow. "Kehadiran F-35 dan S-400 juga dapat datang dengan hasil yang sama. Jika Turki membeli F-35 dari AS dan S-400 dari Rusia, situasinya sebagian akan menyerupai Yunani, di mana kehadiran sistem S-300 kebetulan diizinkan," ujarnya.

Israel menjadi negara pertama di luar Amerika Serikat yang mendeklarasikan Kemampuan Operasional Awal (IOC) jet tempur siluman F-35 pada 2017. Tahun lalu, kepala Angkatan Udara Israel (IAF) Mayor Jenderal Amikam Norkin mengumumkan bahwa Israel telah menyerang sasaran di Timur Tengah dengan jet F-35 Adir sebanyak dua kali.

"Turki harus secara serius berpikir bahwa Israel mungkin berada di belakang pembatalan perjanjian F-35 untuk menjaga keunggulan udaranya. Namun, untuk politik dalam negeri, Ankara membutuhkan 'tersangka biasa' untuk disalahkan, karena menyalahkan AS tidak cukup untuk menjelaskan gangguan dalam satu perjanjian senjata terbesar yang telah ditandatangani Turki," kata Sagnic.

Sebagai mitra Level-3 dalam program multinasional F-35, Turki menginvestasikan lebih dari USD1 miliar pada jet tempur itu. Beberapa perusahaan lokal yang memproduksi komponen untuk pesawat termasuk layar pesawat dan kokpit. Mereka di antaranya, Alp Aviation, AYESAS, Kale Aviation, Kale Pratt & Whitney dan Turkish Aerospace Industries.

Perusahaan-perusahaan pertahanan Turki juga memproduksi rudal kelas SOM-J untuk program Joint Strike Fighter (JSF) dan Turki adalah pusat pemeliharaan dan perbaikan Eropa untuk pesawat tempur F-35 yang diproduksi berdasarkan rencana JSF.

Ankara menerima pengiriman F-35 pertamanya pada bulan Juni di sebuah upacara di Texas dan negara itu berencana untuk membeli 100 jet siluman itu pada tahun-tahun mendatang. Pilot-pilot Turki telah belajar menerbangkan jet itu bersama pilot-pilot AS di Luke Air Force Base, Arizona.

Ankara berpegang pada harapan bahwa dua jet tempur F-35 lainnya yang diharapkan diserahkan bulan ini akan benar-benar dikirimkan. 

Credit  sindonews.com

Pompeo yakin AS-Turki akan selesaikan pertikaian mengenai S-400

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada Kamis (4/4) mengatakan ia "sangat yakin" AS dan Turki "akan menemukan jalan maju" di tengah pertikaian yang berlangsung mengenai tekad Ankara untuk memperoleh sistem canggih pertahanan udara Rusia, S-400. (Anadolu)

Washington (CB) - Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada Kamis (4/4) mengatakan ia "sangat yakin" AS dan Turki "akan menemukan jalan maju" di tengah pertikaian yang berlangsung mengenai tekad Ankara untuk memperoleh sistem canggih pertahanan udara Rusia, S-400.

"Ada peluang yang sangat besar bagi Amerika Serikat dan Turki untuk bekerjasama lebih erat lagi," kata Pompeo kepada wartawan saat penutupan pertemuan menteri luar negeri NATO untuk memperingati ulang tahun ke-70 aliansi tersebut.

Pompeo mengatakan pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu pada Kamis positif, dan menyampaikan harapan ketegangan bilateral akan dapat diselesaikan, demikian laporan Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat pagi.

Tindakan Turki membeli sistem rudal permukaan-ke-udara buatan Rusia S-400 telah menimbulkan ketegangan dalam hubungannya dengan Washington, yang pada awal pekan ini membekukan pengiriman suku cadang dan layanan yang diperlukan untuk Turki menerima jet tempur "stealth" F-35.

Para pejabat AS telah menyarankan Turki membeli sistem rudal Patriot AS dan bukan sistem S-400 buatan Rusia, dengan alasan S-400 tidak cocok dengan sistem NATO dan mungkin mengungkap teknologi F-35 kepada Rusia, termasuk upaya rahasia untuk memperoleh informasi penting mengenai pesawat jet itu, yang kemudian bisa disalurkan ke Rusia.

Sebagai tanggapan atas keprihatinan AS, Cavusoglu pada Rabu mengatakan sistem tersebut hanya akan digunakan oleh Turki.

"Itu tidak harus dipadukan ke dalam sistem NATO, dan ini bukan tujuan kami. Ini untuk penggunaan kami sendiri," katanya. "Sistem ini takkan memandang sistem NATO yang manapun, termasuk F-35, sebagai musuh."

Pentagon pada Rabu mengatakan lembaga pertahanan itu memindahkan jet F-35 ketiga pesanan Turki ke Luke Air Force Base di Arizona, dan yang keempat direncanakan dipindahkan pada Jumat.

Beberapa pilot Turki saat ini menjalani pelatihan mengenai generasi kelima jet tempur canggih tersebut di pangkalan itu, dan Pentagon menyatakan pelatihan mereka dilanjutkan kendati ada pembekuan pengiriman suku cadang dan layanan yang diumumkan pada Senin (1/4).

Turki bergabung dengan Program Tempur Serang Gabungan F-35 pada 2002 dan telah menanam modal lebih dari 1,24 miliar dolar AS. Turki juga memproduksi bermacam suku cadang buat semua pelanggan dan varian F-35.

Credit  antaranews.com

Ankara Balas Ultimatum Pence: Pilih Turki atau Teroris

Foto/Ilustrasi/Istimewa

ANKARA - Wakil Presiden Turki Fuat Oktay membalas peringatan Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Mike Pence terkait kisruh pembelian sistem anti rudal S-400 Rusia. Pence sebelumnya mengeluarkan ultimatum kepada Turki pilih untuk menjadi sekutu NATO atau S-400 Rusia.

“Amerika Serikat harus memilih. Apakah negara itu ingin tetap menjadi sekutu Turki atau mempertaruhkan persahabatan kita dengan bergabung dengan teroris untuk melemahkan pertahanan sekutu NATO melawan musuh-musuhnya?" cuit Oktay di Twitter, sebagai tanggapan atas ultimatum Mike Pence seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (4/4/2019).

Perang kata-kata antara politisi top kedua negara meletus dua hari setelah Pentagon menghentikan pengiriman peralatan terkait jet tempur F-35 ke Turki. Departemen Pertahanan AS menegaskan bahwa pengiriman tidak akan dilanjutkan kecuali Turki membatalkan pembelian perangkat keras Rusia.

Turki, yang telah menjadi mitra penting dalam program F-35 AS, sekali lagi mengingatkan AS bahwa pembelian S-400 adalah kesepakatan yang telah dilakukan.

"(S-400) tidak akan diintegrasikan ke dalam sistem NATO," kata Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu.

Cavusoglu mencoba mengadvokasi pembentukan kelompok teknis multi-partai yang akan memastikan sistem pertahanan udara tidak akan menjadi ancaman bagi kedua F-35 atau sistem NATO lainnya. Dia juga mengisyaratkan bahwa masalah tersebut kemungkinan besar akan diselesaikan antara Presiden Donald Trump dan Presiden Turki Recep Erdogan.

Turki telah lama menegaskan bahwa, sebagai negara berdaulat, memiliki hak untuk memilih mitra dagang dan pemasok senjata. Ankara berulang kali menekankan bahwa membeli sistem Rusia sangat penting untuk pertahanan nasional negara itu, di tengah konflik Suriah yang sedang berlangsung tepat di depan pintunya.

Selain ketegangan yang berpusat di sekitar kesepakatan senjata, Turki telah menyatakan keprihatinan yang berkelanjutan atas dukungan Washington terhadap milisi Kurdi Suriah, yang berada di garis depan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didukung AS. Ankara menganggap pasukan Kurdi di Suriah dan Irak sebagai perpanjangan "teroris" Partai Pekerja Kurdistan (PKK), sebuah pemberontakan yang berbasis di Turki. 

Credit  sindonews.com

Hitung Ulang Pemilu Lokal Turki Dimenangkan Oposisi

Presiden Turki dan pemimpin Partai AKP Turki Recep Tayyip Erdogan dan istrinya Emine menyapa pendukung usai pengumuman hasil pemilu lokal di Ankara, Turki, Senin (1/4).

Foto: AP Photo/Ali Unal

Selisih suara antara CHP dan AK Party semakin tipis dalam pemilihan ulang.

CB, ANKARA -- Penghitungan ulang pemilihan umum (pemilu) tingkat daerah Turki sebagian besar telah selesai. Berdasarkan penghitungan ulang tersebut, jumlah suara antara Republican People's Party (CHP) dan partai berkuasa, Justice and Development (AK) Party tetap memiliki selisih tipis yakni sekitar 20 ribu suara di Istanbul.

Pada Rabu (3/4) lalu, Komite tinggi pemilu Turki atau High Election Board (YSK) memutuskan untuk menghitung ulang jumlah suara di 18 distrik dari 39 distrik kota. AK Party menyatakan, perbedaan selisih suara semakin tipis dalam penghitungan ulang.

Berbicara kepada wartawan di distrik Gungoren, Istanbul, Kamis (4/4), calon wali kota Istanbul dari kubu oposisi CHP Ekrem Imamoglu mengatakan, penghitungan ulang telah diselesaikan di sembilan atau sepuluh distrik. Dia mendesak YSK untuk menghormati peraturan selama proses penghitungan.

"Hasilnya tidak akan berubah. Waktu terus berlalu dan Istanbul sedang menunggu layanan, jadi kami hanya ingin mendapatkan pekerjaan kami sesegera mungkin. Saya harap ini diselesaikan sesegera mungkin," ujar Imamoglu.

CHP mengatakan, penghitungan ulang tidak akan mengubah hasil pemilu. Imamoglu pada hari Rabu meminta YSK untuk melakukan tugasnya dan mengamanatkan dia sebagai wali kota terpilih Istanbul.

"Saya hanya terus menertawakan seluruh proses ini, tetapi setidaknya orang-orang akhirnya tersenyum," kata Imamoglu.

Sebelumnya, hasil awal menunjukkan bahwa CHP menang tipis atas lawannya yakni mantan perdana menteri Binali Yildrim dari AK Party. Imamoglu menang 25 ribu suara di Istanbul yang memiliki populasi 15 juta jiwa.

Namun, AK Party mengajukan keberatan terhadap hasil pemilu di semua distrik Istanbul dan Ankara. AK Party menyatakan, ada indikasi perolehan suara yang tidak sah dan penyimpangan dalam pemilu.

Di ibu kota Ankara, YSK memerintahkan penghitungan ulang di 11 distrik. Penghitungan ulang tersebut dilakukan setelah AKP menolak hasil awal yakni calon wali kota dari oposisi, Mansur Yavas mengalahkan mantan menteri Mehmet Ozhaseki dari AK Party dengan selisih hampir 4 poin persentase.

Jika hasil awal dikonfirmasi, CHP akan mendapatkan kendali atas anggaran kota dengan total nilai diperkirakan 32,6 miliar lira atau 5,79 miliar dolar AS untuk 2019 di Istanbul dan Ankara. Apabila hal itu terjadi, maka Presiden Tayyip Erdogan sebagai pemimpin AK Party kemungkinan akan kehilangan beberapa pengawasan untuk kontrak lokal di kedua kota tersebut. Ini juga akan mempersulit upaya Erdogan untuk menyeret ekonomi Turki keluar dari resesi.

Sementara hasil resmi belum diumumkan, Erdogan mengatakan, aliansinya telah memenangkan mayoritas dewan kota di Istanbul dan Ankara. AK Party menyebut ada ketidakberesan dalam penghitungan suara.

Dalam konferensi pers harian sebelumnya, Imamoglu dari partai oposisi CHP telah menyatakan diri sebagai wali kota baru Istanbul. Namun, di seluruh kota, AK Party telah memasang poster kemenangan dengan gambar Erdogan dan kandidat Binali Yildrim yang berterima kasih kepada Istanbul atas kemenangannya.

"Itu bukan perilaku sopan," kata Imamoglu tentang poster-poster Partai AK yang terpasang. "Kami mendapatkan hasil dari dewan pemilihan dan kami tahu siapa yang memimpin," ujarnya, dalam wawancara kepada BBC.

AK Party menyatakan, suara yang tidak valid di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) telah membahayakan hasil pemilu. AK Party menyebut hal ini sebagai noda terbesar dalam sejarah demokrasi Turki.

Imamoglu membantah pernyataan AK Party tersebut. Dia menyatakan, pemerintah dan partai berkuasa mengklaim bahwa Turki memiliki sistem pemungutan suara paling kredibel.

"Tentu saya tidak setuju. Hingga kemarin, pemerintah dan partai yang berkuasa mengklaim bahwa Turki memiliki sistem pemungutan suara paling kredibel dan mereka memberinya pujian tertinggi. Satu juta orang bertugas di tempat pemungutan suara malam itu," ujar Imamoglu.

"Jika ada kegiatan mencurigakan, mereka akan merekamnya dan membuat laporan tertulis, itulah prosedur resmi di sini. Sekarang satu-satunya penjelasan yang saya miliki adalah bahwa mereka membuat alasan atas kegagalan mereka," kata Imamoglu menambahkan.

Credit  republika.co.id

AS Peringatkan Turki: Pilih Jadi Sekutu NATO atau Beli S-400 Rusia!

Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence. Foto/REUTERS

WASHINGTON - Wakil Presiden (wapres) Amerika Serikat Mike Pence memperingatkan Turki untuk membuat pilihan antara tetap menjadi sekutu NATO atau nekat membeli sistem pertahanan rudal S-400 Rusia. Pence menyarankan agar Ankara membatalkan pembelian senjata pertahanan canggih Moskow itu karena menjadi ancaman bagi peralatan militer Washington.

"Turki harus memilih. Apakah dia ingin tetap menjadi mitra penting dalam aliansi militer paling sukses dalam sejarah atau apakah dia ingin mengambil risiko keamanan kemitraan ini dengan membuat keputusan nekat yang merusak aliansi kita?," kata Pence dalam sambutannya pada acara NATO di Washington, hari Rabu, sebagaimana dikutip Reuters, Kamis (4/4/2019).

Peringatan tegas Pence muncul ketika Washington dan Ankara berselisih mengenai rencana Turki untuk membeli sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia. Sistem rudal itu diyakini Washington akan membahayakan keamanan jet tempur siluman F-35 buatan Lockheed Martin.

Turki membalas dengan peringatan Pence. Wakil Presiden Turki Fuat Oktay mengeluarkan peringatan di Twitter. "Amerika Serikat harus memilih. Apakah negara itu ingin tetap menjadi sekutu Turki atau mempertaruhkan persahabatan kita dengan bergabung dengan pasukan teroris untuk merusak pertahanan sekutu NATO?," tulis Oktay.

Washington telah memperingatkan bahwa melanjutkan kesepakatan pembelian S-400 Rusia dapat menghasilkan sanksi AS dan pengucilan Turki dari program jet tempur siluman F-35. Amerika Serikat minggu ini menghentikan pengiriman peralatan yang berkaitan dengan pesawat tempur F-35 ke Turki.

"Kami juga telah menjelaskan bahwa kami tidak akan berpangku tangan sementara sekutu NATO membeli senjata dari musuh kami yang mengancam kohesi aliansi kami," kata Pence.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan Turki telah mengusulkan kepada Amerika Serikat untuk membentuk kelompok kerja guna menentukan apakah benar sistem pertahanan rudal S-400 Rusia dapat menimbulkan ancaman terhadap peralatan militer AS atau NATO.

"Itu tidak akan diintegrasikan ke dalam sistem NATO, oleh karena itu kami mengusulkan Amerika Serikat untuk membentuk kelompok kerja teknis untuk memastikan bahwa sistem ini tidak akan menjadi ancaman, baik untuk F-35 (AS) maupun sistem NATO," kata Cavusoglu kepada sebuah panel di Amerika Serikat. 

Credit  sindonews.com

Pejabat NATO Ungkap Alasan AS Tolak Turki Beli S-400 Rusia

Sistem rudal S-400. Sumber : Sputnik/RT.com

CB, Jakarta - Perwakilan AS di NATO mnegungkap alasan kenapa Amerika Serikat khawatir jika Turki memiliki F-35 AS dan S-400 Rusia sekaligus.
Menurut Dubes AS untuk NATO, Kay Bailey Hutchison, kekhawatiran didasarkan adanya kemungkinan transfer atau gangguan data.

"Amerika Serikat sangat prihatin dengan Turki memiliki F-35 kami yang dekat dengan sistem S-400 Rusia karena mungkin ada transfer informasi, komunikasi atau bahkan gangguan. Ini masalah yang sangat serius," kata Hutchison, dikutip dari Sputnik, 3 April 2019.

Sebelumnya, Washington menghentikan pengiriman peralatan yang terkait dengan pesawat tempur F-35 generasi kelima ke Turki di tengah rencana Erdogan untuk membeli sistem pertahanan udara S-400 Rusia.

Radar dan software S-400 Triumph telah disempurnakan sehingga dapat menghancurkan 36 target secara bersamaan. Radar panorama 91N6E dapat mendeteksi target sejauh 600 km dan radar 92N6 merupakan radar multi fungsi yang mampu mendeteksi 100 target dengan jangkauan 400 km. topwar.ru
Rusia dan Turki menandatangani perjanjian pinjaman untuk pasokan sistem pertahanan udara S-400 pada 2017.
Pada awal Maret, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan kembali bahwa kesepakatan dengan Rusia tentang pengiriman sistem pertahanan udara S-400 telah selesai, dan mengatakan kesepakatan baru tentang pembelian sistem S-500 canggih buatan Rusia dapat dimungkinkan di masa depan.

Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS mengatakan pemerintahan Trump memperingatkan Turki bahwa mereka dapat menghadapi lebih banyak konsekuensi termasuk sanksi untuk pembelian sistem S-400 Rusia.

Credit  tempo.co

AS Tunda Kirim Perlengkapan Jet Tempur F-35 ke Turki

Singapura berencana membeli empat jet tempur F-35 dari perusahaan bernama Lockheed Martin Corp. Pembelian itu untuk menggantikan jet tempur F-16 yang sudah tua. Sumber: STEPHANIE YEOW/straitstimes.com

CB, Jakarta - Amerika Serikat untuk pertama kali menunda pengiriman semua material yang dibutuhkan jet tempur siluman F-35 buatan Lockheed Martin ke Turki. AS mengambil langkah menghentikan pengiriman perlengkapan untuk jet tempur F-35 setelah Turki tetap pada pendiriannya untuk membeli sistem pertahanan rudal S-400 dari Rusia.

Mengutip laporan Reuters, Selasa, 2 April 2019, pejabat AS telah secara resmi melaporkan penghentian pengiriman perlengkapan pesawat tempur F-35 kepada mitra kerjanya di Turki. Perlengkapan ini dibutuhkan untuk mempersiapkan kedatangan jet siluman itu ke Turki.
"Sambil menunggu keputusan tegas Turki untuk menghentikan pengiriman rudal S-400, pengiriman dan aktivitas terkait dengan peningkatakan kemampuan operasional F-35 di Turki telah ditangguhkan," kata Kolonel Mike Andrews, juru bicara Kementerian Pertahanan AS.

Menurut sumber, perlengkapan yang dibatalkan pengirimannya meliputi perlengkapan pelatihan dan semua material terkait F-35.
Sebelumnya Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah menyatakan penolakan untuk membatalkan pembelian rudal S-400 buatan Rusia sebagai kompromi dengan AS untuk membeli jet tempur F-35.
AS untuk pertama kali bersikap keras terhadap sekutunya di NATO. Penundaan pengiriman perlengkapan jet tempur F-35 menambah berat perseteruan kedua negara setelah Turki menuntut AS mengekstradisi tokoh oposisi Fethullah Gulen, perbedaan kebijakan tentang Timur Tengah hingga perang di Suriah dan sanksi terhadap Iran.

Credit  tempo.co

Istanbul dan Ankara Akan Gelar Hitung Suara Ulang Pemilu

Pimpinan Partai AKP. Recep Tayyip Erdogan. (REUTERS/Umit Bektas)

Jakarta, CB -- Istanbul dan Ankara akan menggelar perhitungan suara ulang dalam pemilihan wali kota metropolitan (gubernur), setelah partai pimpinan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) memprotes hasil pemilu di dua kota tersebut.

Dikutip dari AFP, Rabu (3/4), Ketua Komisi Tinggi Pemilu Turki Sadi Guven mengatakan penghitungan suara ulang dilakukan setelah Komisi Tinggi Pemilu memutuskan menerima banding dari AKP.

"Komisi pemilihan di Istanbul memutuskan untuk menghitung ulang surat suara di delapan distrik setelah banding kemarin," kata Sadi Guven.


Sementara, di Ankara perhitungan suara ulang dilakukan di 18 distrik. Dari 18 distrik itu, tiga distrik akan dihitung ulang secara keseluruhan, sedangkan di 15 distrik lainnya, petugas Komisi Pemilu Turki hanya memverifikasi suara yang dibatalkan.


Namun, Guven belum dapat memastikan waktu pelaksanaan penghitungan ulang suara tersebut.

Petinggi Partai AKP memprotes hasil pemilihan gubernur di dua kota itu, karena menemukan perbedaan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan data yang ada di komisi Tinggi Pemilu.

Berdasarkan perhitungan Komisi Pemilu setelah Pemilu Minggu (31/3), kandidat gubernur untuk Istanbul dari Partai Rakyat Republik (CHP), Ekrem Imamoglu, menang tipis atas kandidat dari AKP, Binili Yildirim.

Imamoglu meraih 4.159.650 suara, berbanding 4.131.761 suara yang diperoleh Yildirim.

Sebelum hasil resmi diumumkan Komisi Pemilu, Imamoglu dan Yirdim saling mengklaim kemenangan.

Di Ankara, kandidat dari CHP, Mansur Yavas, meraih 50,90 persen suara berbanding 47,06 persen suara yang diraih kandidat dari AKP, Mehmet Ozhaseki.

Istanbul, dan Ankara merupakan dua kota yang menjadi basis kekuatan AKP. Sejak tahun 2002 dua kota tersebut dikuasai AKP. Sebab itu, Erdogan merekomendasikan loyalisnya Binali Yildirim untuk maju.

Erdogan, yang memulai karir politiknya sebagai walikota Istanbul, juga telah berkampanye keras di kota itu untuk memenangkan Yildirim.

Menurut Erdogan, pemilihan di Istanbul dan Ankara belum berakhir.

Dalam sebuah video di media sosial, Erdogan berusaha meyakinkan para pendukungnya terkait hasil di dua kota itu.

"Semuanya masih berlangsung," katanya.

Dia juga mengkritik oposisi yang disebutnya sebagai "bebek lumpuh". Kata dia, AKP masih mengendalikan mayoritas dewan distrik di Istanbul dan Ankara.

Credit  cnnindonesia.com