Mesir kuatkan vonis mati 13 anggota militan

Presiden Mesir, Abdul Fattah As-Sisi. (Antara)

Kairo (CB) - Pengadilan banding tertinggi Mesir, Selasa, menguatkan vonis mati 13 anggota kelompok militan yang dihukum lantaran melancarkan serangan terhadap pasukan keamanan, kata sumber yudisial dan pengacara.

Seluruh anggota mengajukan banding ke Pengadilan Kasasi setelah pengadilan pidana Kairo menjatuhkan vonis mati pada 2017. Pengadilan Kasasi merupakan pengadilan sipil tertinggi di Mesir dan putusannya tidak dapat ditentang saat mengajukan banding.

Mereka adalah anggota Ajnad Misr, atau Tentara Mesir, kelompok yang muncul pada Januari 2014 dan menargetkan pasukan keamanan di ibu kota Kairo dan sekitarnya.

Pentolan kelompok tersebut tewas oleh pasukan keamanan pada 2015 dan banyak sisa anggotanya yang kini ditahan.

Pasukan keamanan Mesir meluncurkan operasi keamanan besar pada Februari 2018 untuk menghabisi militan garis keras yang melancarkan pemberontakan, yang menewaskan ratusan tentara, polisi dan penduduk selama beberapa tahun.

Ceredit  antaranews.com

Koalisi Saudi Serang Bandara Yaman yang Jadi Basis Houthi

Ilustrasi serangan di Yaman. (Reuters/Khaled Abdullah)

Jakarta, CB -- Koalisi Arab Saudi meluncurkan serangan udara ke Bandara Sanaa, Yaman, yang menjadi basis angkatan udara kelompok pemberontak Houthi pada Rabu (1/5) malam.

Mengutip juru bicara koalisi, Turki al-Maliki, kantor berita Saudi, SPA, melaporkan serangan udara itu menargetkan situs sistem komunikasi dan lokasi operator pesawat nirawak atau drone milik Houthi.

"Teroris, militan Houthi yang didukung Iran telah mengubah Bandara Sanaa menjadi basis militer dan tempat meluncurkan drone untuk melakukan serangan teroris yang mengancam keamanan regional dan internasional," tutur al-Maliki pada Rabu (1/5).

Al-Maliki menegaskan serangan itu legal dan sesuai hukum kemanusiaan internasional.


Stasiun televisi Al Masirah yang dikontrol Houthi melaporkan sebanyak 13 serangan udara menargetkan pangkalan udara al-Dulaimi di Sanaa.

Seorang warga di dekat bandara mengatakan kepada Reuters ledakan mengguncang utara kota Sanaa, di mana bandara dan basis militer terletak.

Arab Saudi bersama Uni Emirat Arab dan sejumlah negara lainnya telah berperang di Yaman sejak Maret 2015 untuk membantu pemerintah setempat mengusir pemberontak Houthi.

Sejak melakukan perlawanan, Houthi mengendalikan sebagian besar wilayah di utara Yaman, termasuk Ibu Kota Sanaa.

Perang terus menghancurkan infrastruktur Yaman dan menyebabkan sebagian besar penduduknya menderita kelaparan.

Hingga akhir 2018, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat 56 ribu orang tewas dalam perang sipil di Yaman tersebut.

Credit  cnnindonesia.com

Pemukim Yahudi Tebang 150 Pohon Zaitun di Tepi Barat

Warga Palestina mengusir pemukim Israel di kebun zaitun miliknya

Foto: sahabatalaqsha

Pemukim Yahudi kerap melakukan kekerasan pada warga Palestina.

CB, RAMALLAH -- Pemukim Yahudi saat fajar menebang lebih dari 150 pohon zaitun yang sedang berbuah milik warga Desa Burqa, di sebelah timur Ramallah di Tepi Barat Sungai Yordan, Rabu (1/5). Beberapa sumber lokal menegaskan banyak pemukim dari suatu permukiman tidak sah yang berdekatan, di bawah perlindungan ketat militer Israel, merobohkan dan menghancurkan pohon zaitun milik warga Desa Burqa.

Ibrahim Kan'an, seorang petani lokal yang pohon zaitunnya dihancurkan, mengatakan pemukim Yahudi berusaha menyerang dia saat ia sedang menggarap lahannya dua hari sebelumnya. Kekerasan oleh pemukim Yahudi terhadap orang Palestina dan harta mereka rutin terjadi di Tepi Barat. Pelakunya jarang dihukum oleh penguasa Israel.

Kekerasan tersebut antara lain meliputi pembakaran harta dan masjid, pelemparan batu, penebangan tanaman dan pohon zaitun, dan serangan terhadap rumah yang rentan.

Antara 500 ribu-600 ribu orang Yahudi tinggal di permukiman khusus buat orang Yahudi di seluruh wilayah pendudukan Al-Quds (Yerusalem) Timur dan Tepi Barat. Tindakan itu pelanggaran terhadap hukum internasional.

Semua permukiman di seluruh Tepi Barat tidak sah berdasarkan hukum internasional, terutama pasal 49 Konvensi Jenewa Keempat. Pasal itu menetapkan kekuatan pendudukan tak boleh mendeportasi atau memindahkan bagian penduduk sipilnya sendiri ke dalam wilayah yang didudukinya.

Credit  republika.co.id

Balas Balon Peledak, Israel Serang Situs Militer Hamas

Ilustrasi serangan di Jalur Gaza. (Mahmud Hams/AFP)

Jakarta, CB -- Israel melancarkan serangan udara ke situs militer Hamas di Jalur Gaza sebagai balasan atas pengiriman balon berisi bahan peledak yang diterbangkan dari arah Palestina.

AFP melaporkan bahwa serangan tersebut menghantam satu markas militer di utara Jalur Gaza. Menurut kelompok pemantau lokal, tak ada korban dalam serangan pada Rabu (1/5) tersebut.

Setelah serangan tersebut, militer Israel melaporkan dua "peluncuran" susulan, diduga berupa roket, dari Jalur Gaza ke arah negaranya.

Hingga kini, belum diketahui pula serangan tersebut menimbulkan kerugian material dan nyawa atau tidak.


Beberapa hari belakangan, situasi di perbatasan sebenarnya berangsur tenang karena perjanjian gencatan senjata menjelang pemilihan umum Israel pada 9 April mendatang.

Namun pada Selasa, Israel kembali memangkas wilayah berlayar untuk nelayan Palestina karena ada serangan dari arah Jalur Gaza.

Selama ini, warga Palestina di Jalur Gaza memang kerap mengirimkan balon berisi bahan peledak melintasi pagar perbatasan untuk menghancurkan properti Israel.

Balon-balon tersebut biasanya dengan mudah melintasi perbatasan dan mengobarkan api di lahan-lahan peternakan Israel.

Credit  cnnindonesia.com

PM: Palestina takkan terima berlanjutnya status quo

Perdana Menteri Mohammad Shtayyeh selama pertemuan dengan utusan khusus Norwegia Untuk Proses Perdamaian Timur Tengah Tor Wennesland di kantornya di Ramallah, Tepi Barat Sungai Jordan. (WAFA Images) (WAFA - Palestina)

Ramallah (CB) - Perdana Menteri Palestina Mohammed Shtayyeh mengatakan pemimpin Palestina takkan menerima berlanjutnya status quo dan akan mempertimbangkan kembali hubungan politik, hukum, ekonomi dan keamanan dengan Israel.

Selama pertemuan dengan Utusan Khusus Norwegia untuk Proses Perdamaian Timur Tengah Tor Wennesland di Ramallah, Tepi Barat Sungai Jordan, Shtayyeh membahas agenda konferensi donor --yang dijadwalkan diselenggarakan di Brussels pada akhir Mei.

Shtayyeh, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Palestina, WAFA --yang dipantau Antara di Jakarta, Senin pagi, menekankan perlunya aliansi internasional guna menghadapi rencana AS yang disebut "Kesepakatan Abad ini". Aliansi tersebut juga dimaksudkan untuk memperlihatkan posisi politik yang jelas guna menegaskan bahwa tak ada pilihan selain penyelesaian dua-negara dan berdirinya negara Palestina, dengan perbatasan 1967 dan Al-Quds (Jerusalem) Timur sebagai ibu kotanya.

Credit  antaranews.com

Pakar: UU Negara Bangsa Israel Sama dengan Apartheid

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melambaikan tangan ke pendukungnya setelah pemilu berakhir di Tel Aviv, Israel, Rabu (10/4).

Foto: AP Photo/Ariel Schalit

Pakar Inggris menyebut UU Negara Bangsa Israel sama dengan kebijakan apartheid

CB, LONDON -- Para pakar mengatakan Undang-undang Negara Bangsa Israel menjadi cikal bakal kebijakan apartheid terhadap warga Palestina yang tinggal di Israel. Warga Palestina di Israel akan semakin tertindas setelah Benjamin Netanyahu yang berasal dari sayap kanan kembali terpilih sebagai perdana menteri.


Ia menetapkan fase baru proyek bersejarah mengakhiri 'ancaman demografis' yang ditimbulkan warga Palestina di Israel. Menurutnya warga Palestina menjadi ancaman untuk mayoritas warga Yahudi.

Di London, Inggris para pakar menggelar konferensi yang mengeksplorasi tantangan 1,8 juta warga Palestina di Israel. Warga Palestina 20 persen dari total populasi Israel tapi kini mereka menghadapi diskriminasi yang semakin parah.


Kepada Aljazirah, pada Ahad (28/4), penulis terkemuka tentang Palestina, Jonathan Cook mengatakan Undang-undang Negara Bangsa yang disahkan pada 2018 lalu pada dasarnya meningkatkan kebijakan 'apartheid yang komprehensif'. Mencerminkan ketakutan politisi Israel kepada warga Palestina.


Cook mengatakan para politisi Israel melihat warga Palestina sebagai 'kuda Trojan' yang mengancam. Penulis yang berdomisili di Nazareth itu mengatakan undang-undang yang membuat warga Palestina menjadi warga kelas dunia atau membuat Israel menjadi negara apartheid bisa menjadi jebakan.


"Ini menunjukan Israel negara demokrasi liberal gaya Barat yang normal dihadapan hukum, tapi hukum berubah sedikit: Israel didirikan sebagai negara apartheid," katanya.


Acara yang digelar oleh Middle East Monitor itu menghadirkan para akademisi dan penulis terkenal dari seluruh dunia. Mereka sepakat kini Israel memiliki karakteristik negara apartheid.


Warga Palestina di Israel semakin diperhatikan sejak Undang-undang Negara Bangsa yang mendeklarasikan Israel sebagai 'tanah air historis orang Yahudi' disahkan pada musim panas tahun lalu. Serta ketika Netanyahu kembali terpilih lagi menjadi perdana menteri. Ia berjanji kembali mencaplok sebagai Tepi Barat.


"Undang-undang Negara Yahudi tidak memiliki visi negara, akan ada aneksaksi dan itu bisa kami lihat dengan apa yang terjadi di lapangan," kata pengacara hak asasi manusia dari Legal Centre for Arab Minority Rights, Suhab Bishara.


Cook mengatakan Zionis Israel berupaya untuk menutup-nutupi perlakukan buruk mereka terhadap warga Palestina dengan bahasa demokrasi liberal. "Undang-undang itu mungkin membantu kami, memperjelas seperti apa sebenarnya negara Israel itu," katanya.


Para pembicara membahas kebijakan apartheid yang mendiskriminasi warga Palestina melalui berbagai aspek mulai dari isu sosial, ekonomi, hukum dan geografi. Dibawah undang-undang 1950  banyak dari warga Palestina yang dinyatakan sebagai 'Present Absentees' yang membuat mereka dapat memiliki tanah dan properti.


Professor dari Ben-Gurion University Oren Yiftachel membandingkan antara apartheid Israel dengan apartheid Afrika Selatan. Pemerintah apartheid Afrika Selatan membuka bantustans yang menjadi wilayah Kulit Hitam. Sementara Undang-undang Negara Bangsa membuka tahapan baru bagi Israel memproses 'pemukiman kolonial, yang mana menurut Yiftachel akan 'memperdalam apartheid'.

"Apartheid, tentu, ilegal, ini kejahatan perang, ini kejahatan terhadap kemanusiaan," kata Yiftachel.


Ia memetakan proses 'Yahudisasi', dimana pemerintah Israel mengambilalih tanah leluhur orang Palestina. Ia mengatakan Undang-undang Negara Bangsa ini membuat Yahudisasi legal di mata hukum dan menciptakan hierarki warga negara seperti apartheid yang terjadi di Afrika Selatan.   


Mazen Masri dari City University mengeksplorasi strategi hukum Israel yang kini tercantum di undang-undang yang mendiskriminasi warga Palestina. Ia mengatakan berbagai strategi hukum yang diskriminatif sudah ada sebelumnya.


"Masalah utama dalam Undang-undang Negara Bangsa sebenarnya bukan pada etnoreligius dan prinsip-prinsip ekslusif yang inheren dan juga bukan pada pengukuhan sifat dan kebijakan kolonial Israel, masalah utamanya adalah ini tindakan yang menunjukan Israel lebih dekat pada apartheid daripada demokrasi," kata Masri.

Credit  republika.co.id

Demonstran Palestina Serukan PBB Akhiri Blokade Gaza

Belasan demonstran Palestina menyerukan PBB untuk mengakhiri blokade ketat Israel yang telah diberlakukan di Jalur Gaza selama lebih dari 11 tahun. Foto/Istimewa

GAZA - Belasan demonstran Palestina menyerukan PBB untuk mengakhiri blokade ketat Israel yang telah diberlakukan di Jalur Gaza selama lebih dari 11 tahun.

Para demonstran berkumpul di depan markas PBB di Kota Gaza barat. Mereka mengibarkan bendera Palestina dan membawa spanduk yang mengecam blokade Israel serta menyerukan intervensi internasional untuk mengakhirinya.

Komisi Tertinggi the Great March of Return dan Memecah Pengepungan, yang mengorganisir demonstrasi, mengatakan dalam sebuah pernyataan pers bahwa pengepungan harus dicabut sesegera mungkin.

Pernyataan komisi itu juga telah memperingatkan Israel atas penundaan penerapan kesepahaman yang baru-baru ini diperantarai antara Israel dan faksi-faksi Palestina di Jalur Gaza.

"Demonstrasi mingguan Marches of Return akan berlangsung sampai pengepungan segera dicabut," bunyi pernyataan komisi itu seperti dikutip dari Xinhua, Rabu (24/4/2019).

Ketua Federasi Serikat Pekerja Umum Palestina, Sami Ammassi, yang bergabung dengan demonstrasi, mengatakan kepada wartawan bahwa tingkat pengangguran di Jalur Gaza melebihi 54 persen dan tingkat kemiskinan mencapai 80 persen.

"Kami menyerukan PBB dan organisasi internasional untuk menekan Israel agar mencabut blokade yang secara kritis mempengaruhi semua aspek kehidupan," katanya.

"Kami juga menyerukan Liga Arab untuk membantu mengakhiri penderitaan rakyat Gaza," imbuhnya.

Aksi demonstrasi Marches of Return, yang dimulai pada akhir Maret tahun lalu, menyerukan Israel untuk mengakhiri blokade dan menekankan hak untuk kembali bagi para pengungsi Palestina.

Mesir, PBB dan Qatar telah menengahi perjanjian di Jalur Gaza antara Israel dan gerakan Islam Hamas, yang memerintah wilayah kantong tersebut.

Credit  sindonews.com

PM Palestina Desak Kongres AS Akui Negara Palestina

Perdana Menteri Palestina mendesak Kongres AS untuk mengakui negara Palestina

RAMALLAH - Perdana Menteri (PM) Palestina, Mohammed Ishtaye, mendesak Kongres Amerika Serikat (AS) untuk mengakui Palestina sebagai sebuah negara.

Kantor Ishtaye mengatakan dalam sebuah pernyataan email setelah pertemuannya dengan Senator Ron Wyden mengatakan bahwa ia juga mendesak untuk mencabut larangan terhadap Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).

Pernyataan itu mengatakan bahwa hubungan AS-Palestina harus ditangani secara terpisah dari dalam proses perdamaian. Ditambahkan bahwa orang-orang Palestina tidak boleh dihukum atau diperas oleh pemerintah AS.

"Kami ingin (pemerintah AS) menjadi perantara yang jujur ​​dan mitra perdamaian," bunyi pernyataan tersebut seperti dikutip dari Xinhua, Rabu (24/4/2019).

Ishtaye mengulangi penolakan Otoritas Palestina terhadap Kesepakatan Abad Ini yang diusung oleh AS, serta pemotongan bantuan terhadap badan pengungsi PBB (UNRWA) dan pengakuan Washington atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Ia juga memperingatkan agar tidak mencaplok bagian-bagian Tepi Barat di bawah apa yang disebut blok pemukiman, menambahkan bahwa langkah itu akan menghancurkan solusi dua negara dan merusak pembentukan negara Palestina sesuai perbatasan 1967.

Palestina telah memboikot pemerintah Amerika sejak mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan memindahkan kedutaan besarnya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem pada Mei lalu.

Palestina mengatakan dalam beberapa pernyataan bahwa Kesepakatan Abad Ini milik AS jauh dari harapan dan aspirasi mereka untuk penyelesaian perdamaian yang adil dan abadi serta menyerukan mekanisme perdamaian multilateral internasional untuk mengabaikan negosiasi perdamaian. 

Credit  sindonews.com

Iran Labeli Pasukan Militer AS Sebagai Teroris

Pasukan militer Amerika di Fort Hood, Texas.

Foto: Erich Schlegel/AP

Label teroris akan diberikan Iran kepada pasukan militer AS dalam Centcom.

CB, TEHERAN -- Legislator Iran menyetujui sebuah undang-undang yang menyebut pasukan militer Amerika Serikat (AS) sebagai 'teroris'. Keputusan itu diambil satu hari setelah AS mengumumkan bahwa negara-negara yang terus membeli minyak dari Iran akan mendapatkan sanksi dari negara adidaya tersebut.


Undang-undang baru ini disetujui oleh 173 dari total 215 legislator Iran dalam sidang parlemen yang diselenggarakan di Teheran pada Selasa (23/4). Hanya empat legislator yang menentang undang-undang itu, sedangkan sisanya memutuskan 'abstain' atau tidak memberikan suara.

Undang-undang itu menetapkan label 'teroris' kepada US Central Command (Centcom) dan semua pasukannya. Semua bentuk bantuan militer dan nonmiliter kepada Centcom yang dapat merugikan Pasukan Pengawal Revolusi Iran (IRGC) akan dianggap sebagai aksi terorisme.


Undang-undang itu juga menuntut pemerintah Iran untuk melakukan aksi menentang pemerintahan-pemerintahan yang secara formal mendukung AS. Beberapa pemerintahan yang diketahui menunjukkan dukungannya kepada pemerintahan Trump adalah Arab Saudi, Bahrain, dan Israel.


Sebagai tambahan, legislator juga meminta agensi intelijen Iran untuk menyediakan daftar semua komandan CENTCOM dalam waktu tiga bulan. Hal itu bertujuan agar pengadilan Iran dapat mengusut mereka secara 'in absentia' sebagai teroris.


Undang-undang itu membutuhkan persetujuan akhir dari pengawas konstitusi Iran agar bisa menjadi hukum secara sah. Hingga saat ini, masih belum diketahui dengan jelas apa dampak yang sebenarnya dimiliki oleh undang-undang ini selain menegaskan penolakan Iran.


Sebelumnya, pemerintah AS di bawah kepemimpinan Donald Trump mengumumkan bahwa mereka tak akan memperpanjang pembebasan sanksi bagi negara-negara yang mengimpor minyak Iran. Pengumuman itu disampaikan pada Senin (22/4) lalu. Pemerintahan Trump menyebut tindakan ini sebagai bagian dari kampanye 'tekanan maksimum' yang bertujuan untuk mengeliminasi pendapatan ekspor minyak Iran.


Menteri Luar Negeri Iran menolak tindakan Trump untuk menghentikan keringanan atas masalah minyak ini. "(Iran) pada dasarnya tidak pernah melihat dan tidak melihat nilai dan validitas untuk keringanan tersebut," ungkap Menteri Luar Negeri Iran seperti dilansir Aljazirah.


Lalu pada Selasa (23/4) sidang parlemen digelar di Teheran untuk undang-undang baru yang menyebut pasukan militer AS sebagai teroris. Undang-undang itu disetujui oleh sebagian besar legislator.


Itu bukan kali pertama legislator Iran menyetujui sebuah undang-undang yang menyebut pasukan militer AS sebagai teroris. Minggu lalu, legislator Iran juga menyetujui sebuah undang-undang yang menyebut tentara AS di Timur Tengah sebagai teroris.


Keputusan yang diambil oleh legislator Iran ini merupakan respons atas tindakan AS. Sebelumnya, AS lebih dulu menyebut IRGC milik Iran sebagai kelompok teroris. 

Credit republika.co.id

AS Kirim Pasokan ke Kelompok Teroris di Suriah

Kelompok pemberontak Suriah mengambil amunisi

Foto: aljazeerah

Pasokan dari AS dikirim ke kelompok teroris YPG/PKK di Suriah Timur.

CB, WASHINGTON -- Amerika Serikat pada Senin (22/4) dilaporkan melakukan pengiriman baru untuk kelompok teror YPG/PKK di Suriah Timur.


Sebanyak 200 truk yang berisi barang dan perlengkapan bangunan dikirim oleh AS ke Provinsi Deir Ez-Zour di Suriah Timur dari Irak, kata beberapa sumber lokal, yang tak ingin disebutkan jatidiri mereka karena alasan keamanan, kepada Kantor Berita Turki Anadolu.

Menurut sumber itu, barang yang dikirim tersebut direncanakan diserahkan kepada "pemerintah lokal" yang dikuasai oleh YPG/PKK. Perlengkapan bangunan tersebut, kata sumber yang sama, dapat digunakan oleh gerilyawan YPG/PKK untuk membuat terowongan.


Kelompok teror itu belum lama ini telah melakukan penggalian, dari barat ke timur, di sepanjang perbatasan Suriah dengan Irak. Pada 15 April, juru kamera Anadolu merekam video mengenai anggota YPG/ PKK yang sedang melakukan penggalian di daerah tersebut.


Pada September lalu, anggota YPG/PKK yang didukung oleh koalisi pimpinan AS melakukan operasi gabungan terhadap kubu terakhir kelompok gerilyawan ISIS di Deir Ez-Zour.


Pada Februari tahun ini, anggota ISIS diusir dari wilayah itu. Kevakuman dengan cepat diisi oleh anggota YPG/PKK. Sejak itu, AS terus melanjutkan pengiriman buat YPG/PKK, yang meliputi sejumlah Hummer SUV.


Pada 2 April, hampir 100 truk memasuki wilayah yang dikuasai YPG/PKK di Deir Ez-Zour.


Dalam lebih dari 30-tahun aksi teror melawan Turki, PKK yang juga dipandang sebagai organisasi teroris oleh AS dan Uni Eropa telah bertanggung-jawab atas kematian hampir 40 ribu orang, termasuk banyak warga sipil. YPG/PYD, yang sering beroperasi dengan menggunakan nama "SDF", adalah cabang PKK di Suriah.

Credit  republika.co.id

Israel tangkap 18 orang Palestina dari Tepi Barat

Prajurit Israel mengarahkan senjata mereka saat bentrok dengan warga Palestina di Hebron, Tepi Barat, Jumat (12/4/2019). ANTARA FOTO/REUTERS/Mussa Qawasma/aww/cfo

Bethlehem, Palestina (CB) - Pasukan keamanan Israel menahan 18 orang Palestina selama beberapa penyergapan pada malam hari di seluruh Tepi Barat Sungai Jordan, kata Masyarakat Tahanan Palestina (PPS).

Lima orang Palestina, termasuk remaja yang berusia 16 tahun, ditahan dalam penyerangan di seluruh Kabupaten Bethlehem di bagian selatan Tepi Barat.

Pasukan keamanan Palestina menyatakan pasukan Israel menyerbu Kota Kecil Tuqu, sebelah tenggara Bethlehem, dan menahan dua orang Palestina.

Pasukan Israel juga melakukan dua serangan lain ke dalam Kota Kecil Beit Fajjar dan Al-Khader, yang berada di sebelah selatan Bethelehm, dan menahan dua orang Palestina.

Serangan-militer serupa dilaporkan di Kota Kecil Ad-Doha, sebelah barat Bethlehem, dan lima orang Palestina ditahan.

Sementara itu, PPS menegaskan bahwa empat orang Palestina diciduk dari Kabupaten Al-Khalil (Hebron) di bagian selatan Tepi Barat.

Beberapa sumber keamanan menjelaskan beberapa kendaraan militer Israel menyerbu Kota Kecil Idna, sebelah barat Al-Khalil, dan menahan satu orang Palestina.

Tentara Israel juga melakukan penyerangan ke dalam Desa Deir Samet, sebelah barat-daya Al-Khalil, dan menahan dua orang Palestina lagi, kata Kantor Berita Palestina, WAFA --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa malam.

Orang Palestina keempat ditangkap selama penyerangan serupa ke dalam Daerah At-Tabaqa di Kota Kecil Dura.

Di bagian utara Tepi Barat, kata PPS, tiga orang Palestina ditahan selama satu penyerangan, yang menyulut bentrokan di Kota Kecil Qabatia, sebelah selatan Jenin.

Tentara Israel menembakkan sejumlah tabung gas air mata ke arah warga Qabatia sehingga puluhan orang menderita sesak nafas akibat menghirup gas air mata. Semua penderita sesak nafas menerima perawatan di lokasi.

Tentara Israel menahan dua orang lagi setelah menjarah rumah mereka di Kota Kecil Az-Zawyeh, sebelah barat Salfit.

Di bagian tengah Tepi Barat, kata PPS, dua orang Palestina diciduk dari Kota Kecil Al-Mazra'a Al-Gharbiya dan Kufr Nimeh, sebelah barat-laut dan barat Kota Ramallah.

Menurut PBB, satu orang Palestina juga ditahan dari Kabupaten Jericho.

Credit  antaranews.com

Liga Arab Tegaskan Kesiapan Bantu APBN Palestina

Logo Liga Arab

Negara-negara Arab siap mendukung APBN Palestina sebesar Rp 1,4 triliun.

CB, KAIRO— Dewan Liga Arab dalam pertemuan tingkat menteri luar negeri menegaskan komitmen negara-negara Arab untuk mendukung anggaran Pemerintah Palestina.


Dalam satu pernyataan yang dikeluarkan pada akhir sidang luar biasa yang diselenggarakan di Ibu Kota Mesir, Kairo, para menteri tersebut berjanji akan melaksanakan keputusan Pertemuan Puncak Tunis.

Keputusan tersebut yaitu mengaktifkan jaringan keselamatan keuangan dengan nilai 100 juta dolar AS (sekitar Rp1,4 triliun) per bulan untuk mengatasi tekanan politik dan keuangan yang dihadapi Pemerintah Palestina.


Dewan tersebut menekankan bahwa negara Arab yang mengesahkan Gagasan Perdamaian Arab pada 2002, yang dicapai sejalan dengan keabsahan dan hukum internasional dan dilandasi atas prinsip tanah buat perdamaian, tak bisa menerima baik setiap rencana atau kesepakatan yang tidak sejalan dengan rujukan internasional itu.

Dewan tersebut juga menekankan kesepakatan semacam itu takkan berhasil mencapai perdamaian yang menyeluruh dan langgeng di Timur Tengah jika tidak menjamin hak sah rakyat Palestina.


Yang pertama dan terutama ialah hak untuk menentukan nasib sendiri dan pendirian negara merdeka yang berdaulat di perbatasan 1967 dengan al-Quds (Jerusalem) Timur sebagai ibu kotanya.


Sehubungan dengan itu, para menteri luar negeri Arab menegaskan dukungan bagi rencana perdamaian Presiden Palestina Mahmoud Abbas, yang diajukan ke Dewan Keamanan PBB pada 2018.


Pada Ahad (21/4) pagi, Presiden Abbas mengatakan kepada menteri luar negeri Arab bahwa situasi Palestina sangat sulit  dan tak bertahan lama. Dia menambahkan bahwa rakyat Palestina memerlukan dukungan politik dan keuangan Arab guna menghadapi tantangan pada masa depan.

Credit  republika.co.id

Tentara Israel Tembak Remaja Palestina yang Diborgol dan Mata Ditutup

Remaja Palestina dengan kondisi mata ditutup dan diborgol dikejar para tentara Israel. Foto/Mohammad Hmeid/Times of Israel

TEPI BARAT - Tentara Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menembak dan secara serius melukai seorang remaja Palestina yang ditutup matanya dan diborgol. Remaja 16 tahun tersebut ditembak dengan alasan berusaha melarikan diri dari penangkapan di Tepi Barat pada pekan lalu.

Laporan media Palestina mengatakan Osama al-Badn, 16, ditahan selama bentrokan dengan pasukan keamanan Israel di kota Tuqu, di luar permukiman Tekoa, sebelah selatan Betlehem, hari Kamis.

Militer Israel menuduh remaja itu melempar batu ke arah pasukan dan warga sipil Israel di dekatnya.

Menurut saksi mata, tak lama setelah ditangkap, Badn memutuskan untuk melarikan diri. Tentara IDF kemudian menembaknya dari belakang dengan jarak dekat untuk menghentikan pelariannya.

Sebagian dari insiden itu rekam oleh warga Palestina. Menurut si perekam, tentara pada awalnya mencegah orang-orang yang ada di dekatnya untuk mengevakuasi Badn ke rumah sakit.

"Ada bentrokan yang terjadi pada saat itu, dan (pasukan) menangkapnya dan menahannya selama sekitar 15 menit," kata saksi mata Muhammad Hajaza kepada Channel 12, yang dilansir Senin (22/4/2019).

"Bentrokan semakin serius dan pemuda itu memutuskan untuk melarikan diri meskipun dia ditutup matanya dan diborgol," lanjut Hajaza. "Tentara yang mengejarnya menembak remaja itu dengan pistol dari jarak 15 meter."

Hajaza mengatakan Badn tertembak di tubuh bagian bawah dan para prajurit Israel pada awalnya tidak membolehkan orang-orang yang melihatnya untuk menolong. IDF membantah klaim tersebut.

Cuplikan dari insiden yang difilmkan warga bernama Musa Hamid menunjukkan para tentara IDF mengarahkan senapan sniper ke sekelompok orang yang berkerumun di sekitar Badn yang terluka. Menurut rekaman video tersebut, seorang perwira IDF terlihat memberikan pertolongan pertama bersama seorang wanita Palestina, sementara seorang prajurit lain mengarahkan senjatanya kepada para saksi mata sambil memperingatkan mereka untuk menjauh. "(Menjauh), atau Anda akan tertembak," kata seorang tentara IDF dalam rekaman video.

Para tentara IDF akhirnya mundur, dan memungkinkan sekelompok warga Palestina membawa Badn pergi.

Badn dibawa ke Rumah Sakit di Betlehem. Dokter mengatakan kepada kantor berita resmi Otoritas Palestina bahwa ia dalam kondisi serius, tetapi diperkirakan akan pulih.

Pada hari Minggu, IDF mengonfirmasi insiden itu, dengan mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada Haaretz bahwa pasukan menangkap Badn setelah kerusuhan, di mana remaja itu melempari pasukan keamanan dan mobil-mobil Israel."Yang mengancam kehidupan warga sipil dan pasukan keamanan," bunyi pernyataan IDF. 

Credit  sindonews.com

Saudi Tangkap 13 Orang Terkait Penyerangan Kantor Polisi

Bendera Arab Saudi.

Foto: Eurosport

13 orang ditangkap dan diduga kuat terkait dengan ISIS.

CB, DUBAI— Arab Saudi menyatakan pada Senin (22/4) telah menangkap 13 orang terkait rencana penyerangan di kerajaan tersebut, sehari setelah pasukan keamanan mengungkapkan bahwa mereka mengagalkan serangan di utara ibu kota.


ISIS mengaku bertanggungjawab atas upaya serangan pada Ahad (21/4) di kantor polisi di Zulfi, kota kecil sekitar 250 km barat laut Riyadh, ibu kota Arab Saudi.

Pasukan keamanan menyatakan pihaknya telah menewaskan empat terduga militan ISIS, yang merencanakan serangan Ahad. Mereka lantas menggerebek sebuah rumah peristirahatan terdekat, yang menurutnya telah disewa oleh militan untuk dijadikan tempat merakit bom.

Dalam penggerebekan tersebut mereka menyita sejumlah rompi yang dilengkapi bahan peledak, bom rakitan, senapan Kalashnikov, dan terbitan ISIS.


Kelompok ISIS melancarkan pengeboman dan penembakan mematikan terhadap pasukan keamanan dan minoritas Muslim Syiah di Arab Saudi, pengekspor minyak terbesar di dunia. Pihak berwenang menumpas pemberontakan al-Qaeda lebih dari satu dekade lalu.


Kelompok ISIS dan al-Qaeda selama beberapa tahun mengkritik kepemimpinan kerajaan yang bersekutu dengan Barat, menuduhnya menyimpang dari penafsiran ketat mereka tentang Islam dan mengutamakan kepentingan musuh-musuh AS mereka.

Credit  republika.co.id

Irak Pertemukan Iran dan Arab Saudi dalam Konferensi

Perdana Menteri Adel Abdul Mahdi membuka Forum Bisnis Saudi-Irak di Baghdad, Sabtu (20/4/2019). Foto/Iraqi Prime Minister Media Office/Handout via REUTERS

BAGHDAD - Irak menjadi tuan rumah konferensi para pejabat senior parlemen dari dua negara yang bermusuhan, Arab Saudi dan Iran, pada hari Sabtu. Langkah Baghdad ini sejalan dengan komitmen Perdana Menteri Adel Abdul Mahdi yang ingin meningkatkan peran negaranya sebagai mediator di Timur Tengah.

Konferensi di Baghdad untuk membahas masalah keamanan regional, diplomasi dan ekonomi juga dihadiri pemimpin parlemen dari Turki, Kuwait, Suriah dan Yordania.

Abdul Mahdi baru-baru ini kembali dari kunjungannya ke Iran dan Arab Saudi, kedua negara kaya minyak yang telah lama berlomba-lomba untuk dominan di Timur Tengah. Pemandangan di Baghdad ini tidak biasa, karena mempertemukan pejabat Saudi dan Iran dalam satu forum.

PM Mahdi seperti dikutip Reuters, Minggu (21/4/2019), mengatakan Irak tidak hanya akan mempertahankan hubungan kuat dengan Iran, tetapi juga dengan Amerika Serikat (AS) dan negara-negara tetangga, seperti Arab Saudi yang menganggap Teheran sebagai musuh.

Abdul Mahdi telah bertemu Raja Salman dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman selama kunjungannya ke Riyadh baru-baru ini. Itu merupakan kunjungan resmi pertamanya ke Kerajaan Saudi sejak menjabat enam bulan lalu.

Irak dan Arab Saudi berselisih sejak invasi Irak ke Kuwait pada tahun 1990, tetapi baru-baru ini melakukan upaya diplomatik untuk meningkatkan hubungan.

Kunjungan Abdul Mahdi ke Riyadh terjadi 10 hari setelah dia mengunjungi Iran. Selama perjalanannya ke Teheran, dia bertemu Presiden Hassan Rouhani dan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.

Pemerintah Irak saat ini didominasi para politisi Syiah yang memiliki hubungan dekat dengan Iran.

"Ini adalah pesan positif bagi semua negara tetangga dan dunia bahwa Irak bertekad untuk mendapatkan kembali kewarasannya dan kembali ke lingkungan Arab-nya di kawasan serta mengambil tempat yang layak di peta keseimbangan kekuasaan," kata wakil ketua parlemen Irak, Bashir Haddad.  

Credit  sindonews.com

Menteri Palestina Serukan Negara Arab Bantu Krisis Negaranya

Kota Qalqilya di Tepi Barat Sungai Yordan, Palestina.

Foto: Wikipedia

Israel menahan uang pajak Palestina.

CB, KAIRO -- Menteri Urusan Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina Riyad Al-Balki, Sabtu (20/4), menyeru negara Arab agar menyediakan jaring pengaman keuangan buat Pemerintah Palestina. Hal ini bermanfaat untuk membantu menanggulangi krisis keuangan karena Israel menahan uang pajak Palestina.

Ketika berbicara dari Kairo, Mesir, dengan Kantor Berita Palestina, WAFA Ahad pagi, Al-Malki mengatakan Presiden Mahmoud Abbas direncanakan menyampaikan pidato penting pada Ahad di hadapan Dewan Liga Arab di tingkat menteri luar negeri. Ia dijadwalkan berbicara mengenai bahaya yang dihadapi rakyat Palestina dan perlunya untuk menekankan pendirian dasar Arab berkaitan dengan masalah Palestina.

Ia mengatakan 19 menteri luar negeri Arab dan satu menteri negara dijadwalkan menghadiri pertemuan pada Ahad, yang mencerminkan komitmen negara Arab yang bersaudara buat Palestina.

Pada Februari, Israel memberlakukan peraturan yang disahkan tahun lalu untuk mengurangi jutaan dolar AS dari hasil pajak yang dikumpulkan oleh Israel setiap bulan atas nama Pemerintah Otonomi Palestina. Jumlah itu setara dengan jumlah gaji yang dibayarkan Pemerintah Otonomi Palestina kepada tahanan Palestina di dalam penjara Israel dan keluarga orang yang tewas oleh pasukan pendudukan Israel.

Hasil pajak bulanan yang dikumpulkan Israel tersebut atas naman Pemerintah Otonomi Palestina berjumlah lebih dari 120 juta dolar AS, sementara uang yang dipotong berjumlah 32 juta dolar AS.

Credit  republika.co.id

Perang dengan Hizbullah, Israel Bakal Bumi Hanguskan Lebanon

Israel ancam hancurkan Lebanon jika pecah perang baru dengan kelompok Hizbullah. Foto/Ilustrasi/Istimewa

TEL AVIV - Komandan militer Israel memperingatkan bahwa seluruh Lebanon tidak akan selamat jika perang baru meletus dengan Hizbullah.

"Adalah bijaksana menyatakan perang terhadap Lebanon untuk menunjukkan harga yang harus mereka bayar, jika Hizbullah menyerang," kata kepala Komando Utara Israel, Jenderal Yoel Strick, seperti dikutip Asharq Al-Awsat dari Ynet news, Jumat (19/4/2019).

"Ini akan menjadi kesalahan memisahkan Hizbullah dari seluruh Lebanon karena itu adalah pemain politik dan bagian dari pembentukan," imbuhnya.

Mengenai dugaan rencana Hizbullah untuk menyusup ke perbatasan utara Israel, ia mengatakan bahwa penghancuran terowongan yang digali di bawah perbatasan dengan Lebanon belum menghalangi rencana itu.

“Kami, tentu saja, tidak akan membiarkan itu terjadi. Kami akan menggagalkan rencana itu. Ini bukan hanya ancaman bagi kami tetapi juga kesempatan, karena mereka telah mengalihkan pejuang terbaik mereka ke Selatan. Kami akan menghadapi mereka dan saya tidak ragu (akan) hasilnya,” Strick memperingatkan.

Meski begitu, ia menolak untuk mengkonfirmasi bahwa semua terowongan Hizbullah telah dihancurkan.

"Dalam profesi saya, tidak ada kepastian, jadi saya akan mengatakan sejauh yang saya ketahui - dengan sarana yang tersedia bagi kita, saya dapat mengatakan dengan keyakinan tingkat tinggi bahwa ancaman dari terowongan serangan telah dihapus. Bisakah mereka dikembangkan lagi? Saya harap tidak," turangnya.

Pada bulan Desember, Israel menuduh Hizbullah menggali terowongan lintas perbatasan ke wilayahnya dari Lebanon selatan dan melancarkan operasi untuk menghancurkan mereka. Menurut tentara Israel, Hizbullah berencana menggunakan terowongan untuk menculik atau membunuh warga sipil atau tentara, dan untuk merebut sepotong wilayah Israel jika terjadi konflik.  

Credit  sindonews.com

Kantor Polisi di Riyadh Diserang Teroris, Empat Pelaku Tewas

Ilustrasi. (Thinkstock/hurricanehank)

Jakarta, CB -- Sebuah kantor polisi di Arab Saudi mendapatkan serangan dari pelaku teror, Minggu (21/4).

Dalam serangan teror tersebut, empat pelaku tewas. Serangan teror terhadap kantor polisi itu terjadi di Zulfi, kota kecil yang berada sekitar 250 kilometer dari ibu kota Arab Saudi, Riyadh.

Mengutip dari kantor berita Al Arabiya para pelaku teror itu melakukan serangannya dengan menggunakan senjata mesin, bom dan bom molotov.


Dalam teror tersebut, setidaknya tiga polisi terluka.

Seperti dilansir dari AFP, pelaku menabrakkan kendaraan mereka e barikade di depan markas keamanan di Zulfi tersebut. Setelah mobil itu terhenti oleh barikade ,keluar dua pria bersenjata dan mulai melepas tembakan ke arah polisi.

Setelah perlawanan sengit yang dilakukan para petugas keamanan rencana serangan itu gagal dengan kematian para penyerangnya.

Para penyerang tersebut, seperti dikutip dari Aljazeera, para penyerang menggunakan senjata mesin, bom, serta molotov.

Sejauh ini belum ada informasi lanjutan, bahkan dari pihak Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi belum berkomentar.

Credit  cnnindonesia.com

Sekelompok Yahudi Menerobos ke Kompleks Al Aqsa untuk Paskah

Masjid Al Aqsa. (AHMAD GHARABLI)

Jakarta, CB -- Sejumlah orang Yahudi secara paksa memasuki tempat kemelut Kompleks Masjid Al-Aqsa di Al-Quds (Yerusalem) Timur untuk merayakan paskah Yahudi, Minggu (21/4).

"Polisi Israel mengizinkan 167 pemukim Yahudi menyerbu kompleks tempat suci ketiga umat Muslim tersebut untuk merayakan Paskah," kata seorang pejabat Lembaga Wakaf Agama yang enggan namanya disebutkan seperti dikutip dari kantor berita Turki, Anadolou.

Sumber yang tak ingin disebutkan jatidirinya itu mengatakan komandan polisi Israel termasuk di antara pemukim Yahudi yang secara paksa memasuki tempat yang sering menjadi tempat bentrokan tersebut.


Paskah, yang memperingati eksodus bangsa Israel dari Mesir selama masa Nabi Musa AS, dipandang sebagai salah satu hari yang paling penting di dalam kalender agama Yahudi.

Tahun lalu, lebih dari 1.500 pemukim Yahudi secara paksa memasuki Kompleks Masjid Al-Aqsha selama Paskah.

Buat umat Muslim, Masjid Al-Aqsa adalah tempat suci ketiga, setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di Arab Sudi. Sementara itu, orang Yahudi merujuk daerah tersebut sebagai 'Bukit Knisah', yang mengklaimnya sebagai lokasi dua kuil Yahudi pada zaman dulu.

Israel menduduki Al-Quds Timur selama Perang Timur Tengah 1967. Israel mencaplok seluruh kota itu pada 1980, dan mengklaimnya sebagai 'ibu kota Negara Yahudi', tindakan yang tak pernah diakui masyarakat internasional.

Credit  cnnindonesia.com

Menteri Luar Negeri Iran kecam Trump mengenai veto Yaman

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif (ANTARA FOTO/OIC-ES2016/Panca Syurkani/pras/par/16.)

Ankara (CB) - Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif pada Rabu (16/4) mengecam veto Presiden AS Donald Trump terhadap resolusi yang menyeru AS agar mengakhiri dukungan dukungan buat perang pimpinan Arab Saudi di Yaman.

Pada Selasa, Trump memveto resolusi tersebut, dan menyatakan resolusi itu membahayakan "nyawa warga Amerika serta anggota prajurit yang pemberani", demikian laporan Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis pagi.

Peraturan tersebut menyerukan War Power Resolution, peraturan federal yang memberi Kongres wewenang untuk memeriksa presiden dan pada saat yang sama menyampaikan komitmen AS pada konflik bersenjata.

Arab Saudi telah memimpin koalisi melawan milisi Syiah Yaman, Al-Houthi, sejak 2015, ketika Riyadh dan sekuru Arabnya melancarkan operasi udara besar dengan tujuan memutar-balikkan perolehan wilayah Al-Houthi setahun sebelumnya.

Operasi tersebut telah memporak-porandakan prasarana di Yaman, termasuk sistem kebersihan dan kesehatannya, sehingga PBB menggambarkannya sebagai salah satu bencana kemanusiaan yang paling parah pada jaman modern.

Credit  antaranews.com