Organisasi Rahasia Akui Serbu Kedubes Korut di Spanyol

Ilustrasi Ibu Kota Pyongyang, Korea Utara. (REUTERS/Damir Sagolj)

Jakarta, CB -- Sebuah organisasi berjuluk Cheollima Civil Defense (CCD) mengaku bertanggung jawab atas penyerangan terhadap kedutaan besar Korea Utara di Madrid, Spanyol, pada 22 Februari lalu.

Dalam peristiwa itu sejumlah staf kedutaan besar Korut disekap dan pelaku mencuri sejumlah barang seperti komputer. Para penyusup dilaporkan kabur menggunakan kendaraan mewah.

Melalui situsnya, CCD mengatakan kelompoknya telah berbagi informasi yang diperoleh hasil penyusupan dengan Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI). Kelompok yang pernah mendeklarasikan diri sebagai pemerintah tandingan Korut itu menganggap informasi-informasi tersebut "bernilai besar".


"Informasi ini dibagikan secara sukarela dan (pertemuan) atas permintaan mereka, bukan kami," tutur CCD merujuk pada pertemuannya dengan FBI.

CCD juga mengatakan mereka berbagi informasi dengan FBI "berdasarkan ketentuan kerahasiaan yang disepakati bersama" yang tampaknya "telah dilanggar".

CCD membenarkan serangannya terhadap kedutaan Korut. Mereka menyebutkan fasilitas diplomatik Korut cuma kedok untuk menyamarkan sejumlah kegiatan ilegal.

"Kedutaan dan kantor rezim Korut adalah pusat perdagangan narkotika dan senjata, serta media bagi kelanjutan propaganda rezim otoriter yang secara sistematis melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap warganya sendiri (dan negara lainnya)," papar CCD.

Dalam pernyataannya juga, CCD membantah laporan media Spanyol ada aksi pemukulan dan pembungkaman terhadap para staf kedubes Korut.

"Semua penghuni kedutaan diperlakukan dengan bermartabat dan hati-hati," tulis kelompok itu.

CCD juga menegaskan "tidak ada pemerintah lain" yang mengetahui serangan itu sampai benar-benar terjadi. Pernyataan itu diutarakan menyusul tudingan media Spanyol ada dugaan keterlibatan Agensi Intelijen Pusat AS (CIA) dalam peristiwa itu.

Meski pengakuan CCD ini belum bisa dikonfirmasi, namun kelompok itu mengaku memegang bukti kuat "yang dapat memverifikasi pernyataan kami."

Klaim CCD itu muncul setelah hakim Spanyol mencabut perintah kerahasiaan dalam kasus ini. Hakim Jose de la Mata mengatakan bukti dari berbagai kejahatan telah ditemukan, termasuk pelanggaran, ancaman, penahanan ilegal, dan pencurian yang dilakukan oleh "organisasi kriminal."

Sejauh ini seorang warga Amerika Serikat, Meksiko, dan Korea Selatan dituduh berpartisipasi dalam serangan misterius yang disebut dilakukan oleh 10 orang itu.

Hakim menuturkan salah satu dari mereka disebut membagikan materi yang dicuri itu ke FBI. Hakim juga meyakini para penyerang kabur ke AS dan bermaksud meminta seluruh pelaku diekstradisi ke Spanyol, di mana mereka dapat menghadapi hukuman penjara maksimal 28 tahun.

Sementara itu, dikutip The Straits Times, juru bicara FBI menolak berkomentar langsung ketika ditanya apakah biro tersebut berbagi informasi dalam pertemuan dengan kelompok itu.

"FBI memiliki hubungan kerja yang kuat dengan mitra penegak hukum Spanyol yang berfokus pada saling berbagi informasi dan kerja sama rutin seputar seputar masalah-masalah yang ada," ucap juru bicara FBI itu. 

Credit  cnnindonesia.com

Penyerangan Kedubes Korut, Spanyol Keluarkan Surat Penangkapan Internasional

Pengadilan Spanyol mengeluarkan surat perintah penangkapan pelaku penyerangan Kedubes Korut. Foto/Ilustrasi/Istimewa

MADRID - Hakim Pengadilan Nasional Spanyol, Jose de la Mata, mengeluarkan surat perintah penangkapan internasional untuk dua tersangka pelaku serangan terhadap kedutaan Korea Utara (Korut) di Madrid pada Februari lalu. Hal itu dikatakan dinas pers pengadilan.

Tujuh anggota geng beranggotakan 10 orang yang menyerang kedutaan Korut pada 22 Februari telah diadili. Hakim menuntut mereka dengan penahanan ilegal, perampokan dengan kekerasan dan intimidasi, dan keanggotaan dalam geng kriminal di antara tuntutan kejahatan lainnya.

"Dua surat perintah penangkapan internasional telah dikeluarkan, termasuk satu untuk pemimpin geng," pejabat itu menjelaskan seperti dikutip dari Sputnik, Rabu (27/3/2019).

Hakim Spanyol membenarkan bahwa semua penyerang yang terlibat dalam insiden itu saat ini berada di luar negeri.

Menurut dokumen pengadilan, para penyerang bertindak atas inisiatif mereka sendiri dan menyatakan bahwa mereka adalah anggota gerakan hak asasi manusia untuk pembebasan Korut.

Pada 22 Februari, anggota geng menjebol kedutaan besar Korut di Madrid, memborgol karyawan kedutaan dan memukuli mereka sementara Charge d'Affaires sementara Yu Sok-so dibawa ke sebuah ruangan untuk diinterogasi.

Para penyerang dilaporkan mencoba mendapatkan beberapa informasi tentang mantan Duta Besar Korut untuk Spanyol Kim Hyok-chol, yang merupakan salah satu tokoh penting yang mempromosikan KTT kedua antara Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korut Kim Jong-un.

Para penyerang dilaporkan mengambil beberapa komputer dan dokumen dari gedung kedutaan. Yu Sok-so memberi tahu polisi Spanyol bahwa mereka adalah warga negara Korea Selatan (Korsel). 

Credit  sindonews.com

AS Tidak Pernah Berniat Kurangi Sanksi Korut

Amerika Serikat (AS) menuturkan mereka tidak pernah memiliki niat mengurangi sanksi kepada Korea Utara (Korut). Foto/Reuters

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) menuturkan mereka tidak pernah memiliki niat mengurangi sanksi kepada Korea Utara (Korut). Washington menegaskan, sanksi hanya akan dikurangi jika Pyongyang telah merampungkan proses denuklirisasi.

Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Keamanan Internasional dan Nonproliferasi, Christopher Ford mengatakan, Korut tidak akan melihat adanya bantuan sanksi yang signifikan sampai Korut sepenuhnya dan dapat diverfikiasi pemusnahan senjata nuklir mereka.

"Kami serius ketika mengatakan, bahwa denuklirisasi Korut yang final dan terverifikasi sepenuhnya, seperti yang dijanjikan oleh Presiden AS (Donald) Trump dan pemimpin Korut Kim (Jong-un) di Singapura, adalah tujuan kami," ucap Ford, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (27/3).

"Kami memiliki niat untuk mencapai tujuan itu. Dan sampai kami mencapai titik itu, mereka seharusnya tidak mengharapkan untuk melihat semacam bantuan sanksi dramatis yang mereka minta," sambungnya. Ia juga menekankan bahwa keputusan ini tidak bisa dinegosiasikan.

Ford kemudian menambahkan bahwa meskipun AS terus melanjutkan kampanye tekanan terhadap Korut, Washington tetap terbuka untuk melakukan pembicaraan lebih lanjut dengan pihak Korut. 

Credit  sindonews.com

Sebulan KTT Trump-Kim Jong-un, Utusan AS untuk Korut ke China

Utusan khusus AS untuk Korut, Stephen Biegun, berkunjung ke China, Selasa (26/3), sebulan setelah pertemuan kedua Donald Trump dan Kim Jong-un yang tak menghasilkan kesepakatan. (Andrew Harnik/Pool via Reuters)

Jakarta, CB -- Utusan khusus Amerika Serikat untuk Korea Utara, Stephen Biegun, dikabarkan mengunjungi China pada Selasa (26/3), sebulan setelah pertemuan kedua Presiden Donald Trump dan Kim Jong-un di Vietnam tak menghasilkan kesepakatan apa pun.

Kedutaan AS di Beijing melaporkan bahwa lawatan Biegun dilakukan untuk mengoordinasikan kebijakan dengan China terkait Korut.

"Stephen Biegun, Utusan AS untuk Korut, berada di sini untuk melanjutkan koordinasi AS-China mengenai kebijakan yang berkaitan dengan Korut," ucap seorang juru bicara kedubes AS kepada AFP.


Jubir tersebut menolak memberikan rincian lebih lanjut perihal kedatangan Biegun. 

Kantor berita Korsel, Yonhap, melaporkan lawatan Biegun bersamaan dengan kedatangan seorang pejabat tinggi Korut yang disambut oleh pejabat pemerintah China dan utusan Pyongyang di Beijing.

Meski begitu, belum jelas lawatan Biegun dan pejabat tinggi Korut itu saling berkaitan atau tidak.

Lawatan Biegun berlangsung sebulan setelah pertemuan Trump dan Kim Jong-un digelar untuk kedua kalinya di Hanoi, Vietnam, pada 27-28 Maret lalu.

Kedua pemimpin gagal menyepakati dokumen bersama soal denuklirisasi di Semenanjung Korea. Masalah sanksi menjadi salah satu ganjalan Trump dan Kim Jong-un mencapai kesepakatan dalam pertemuan di Hanoi.

Korut ingin AS mencabut sanksi secara bertahap sembari Pyongyang melakukan denuklirisasi. Namun, AS berkeras tidak akan mencabut sanksi sebelum Korut benar-benar melucuti senjata nuklirnya.

Meski begitu, Trump dan Kim Jong-un berkomitmen melanjutkan dialog meski pertemuan selanjutnya belum direncanakan.

China sebagai sekutu Korut cukup banyak membantu proses dialog antara Washington dan Pyongyang. Beijing meminjamkan pesawat untuk dipakai Kim Jong-un ke Singapura dalam KTT perdana AS-Korut pada Juni 2018 lalu.

Januari lalu, Beijing juga menjamu Kim Jong-un untuk keempat kalinya sebelum KTT Hanoi. Selama ini, Kim memang kerap mengunjungi China untuk bertemu Presiden Xi Jinping sebelum dan setelah pertemuannya dengan Trump atau Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in.

Credit  cnnindonesia.com

Disebut Bantu Korut, AS Sanksi Dua Perusahaan China

Ilustrasi perbatasan Panmunjom, Korea Utara. (REUTERS/Kim Hong-Ji)

Jakarta, CB -- Pemerintah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap dua perusahaan China karena dianggap melanggar sanksi terhadap Korea Utara. Hal ini menjadi langkah baru AS untuk menekan Korea Utara setelah pertemuan antara Presiden Donald Trump dan Pemimpin Korut, Kim Jong-un, di Vietnam pada akhir Februari lalu gagal mencapai kesepakatan.

Seperti dilansir Reuters, Jumat (22/3), sanksi baru itu dijatuhkan oleh Kementerian Keuangan AS terhadap dua perusahaan logistik asal China. Yaitu Dalian Haibo International Freight Co. Ltd., dan Liaoning Danxing International Forwarding Co. Ltd. Karena sanksi itu, perusahaan AS dilarang berhubungan dengan keduany dan seluruh aset mereka yang ada di AS, jika ada, akan dibekukan.

Menteri Keuangan AS, Steven Mnuchin, dalam keterangannya menyatakan kedua perusahaan itu disebut membantu Korea Utara menghindari sanksi.


"Kementerian Keuangan akan terus menerapkan sanksi, dan kami menyatakan dengan jelas kedua perusahaan pelayaran itu menerapkan kedok untuk meyamarkan perdagangan dengan Korea Utara," demikian isi pernyataan Mnuchin.

Menurut Mnuchin, Dalian Haibo disebut menjalin transaksi dengan perusahaan Korea Utara, Paeksol Trading Corp, yang sudah dijatuhi sanksi oleh AS. Dia menyatakan kapal angkut Dalian Haibo yang dipasang bendera Korea Utara mengangkut barang dari China menuju gudang Paeksol di Nampo, Korut.

AS juga menyatakan perusahaan logistik pelayaran Liaoning Danxing berkali-kali memanipulasi data saat mengirim barang ke Korea Utara.

Cara yang mereka pakai adalah memanipulasi sistem identifikasi otomatis, mengubah ciri kapal, memalsukan dokumen muatan, dan memindahkan muatan ke kapal lain di tengah laut.

Menurut Kemenkeu AS, sejak 2018 ada sekitar 263 kapal tanker yang memasok minyak ke Korea Utara dengan cara pindah muatan dari kapal ke kapal.

Mnuchin menyatakan dia juga memperbarui sanksi dan larangan terhadap 67 kapal yang diduga digunakan Korea Utara mengimpor minyak bumi, atau mengekspor batu bara.

"AS dan sekutu tetap berkomitmen untuk satu tujuan, yakni denuklirisasi Korea Utara dan meyakini penerapan sanksi terhadap Korut berlandaskan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah langkah penting mencapai tujuan itu," lanjut Mnuchin.

Sayang kedua perusahaan itu tidak memberikan pernyataan apapun terkait sanksi itu.

Credit  cnnindonesia.com

Kedutaan Korut di Spanyol Dilaporkan Diserang

Ilustrasi bendera Korea Utara. (REUTERS/Denis Balibouse)

Jakarta, CB -- Kedutaan Besar Korea Utara di Madrid, Spanyol dilaporkan diserang sejumlah orang tidak dikenal pada 22 Februari lalu. Para pelaku mencuri sejumlah barang dan kemudian kabur menggunakan kendaraan mewah.

Seperti dilansir CNN, Kamis (21/3), juru bicara Kepolisian Spanyol menyatakan dari laporan disebutkan pelaku penyerangan berjumlah sepuluh orang. Masing-masing dari mereka merangsek masuk ke kedutaan Korea Utara, dan menggunakan senjata palsu untuk menakuti.

Mereka kemudian mengikat sejumlah staf kedutaan menggunakan tali kemudian menginterogasi dan juga menganiaya. Mereka lantas pergi membawa sejumlah barang.

Saat peristiwa terjadi, seorang staf perempuan berhasil kabur dan berteriak meminta bantuan. Warga yang mendengar teriakan itu kemudian menelepon polisi. Namun, ketika polisi datang dan hendak memeriksa keadaan, para staf kedutaan menyatakan tidak terjadi apa-apa seolah seperti menutupi insiden itu.


Peristiwa itu terjadi beberapa hari sebelum pertemuan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dan Pemimpin Tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un, pada akhir Februari lalu.

Ketika dikonfirmasi, kepolisian Spanyol menolak merinci soal laporan penyerangan ke kedutaan Korut itu. Sedangkan Kementerian Dalam Negeri Spanyol juga menolak memberikan konfirmasi dan beralasan tidak bisa memberikan komentar terhadap proses penyelidikan.

Dugaan penyerang disampaikan oleh sumber di pemerintah AS. Mereka yakin itu adalah perbuatan kelompok Cheollima Civil Defense (CCD). Mereka adalah sebuah kelompok rahasia yang bercita-cita menggulingkan rezim Kim Jong-un. Sayang mereka juga tidak memberikan konfirmasi terkait tuduhan itu.

CCD mulai dikenal ketika dilaporkan melindungi Kim Han-sol, anak mendiang Kim Jong-nam. Kim Jong-nam adalah saudara tiri Kim Jong-un, yang meninggal akibat diracun menggunakan zat saraf VX di Bandara Kuala Lumpur, Malaysia, pada 2017 lalu.

Pemerintah Korea Selatan dna Malaysia menduga Korut terlibat dalam pembunuhan itu. Namun, Korut menyangkal.

Credit  cnnindonesia.com

Bahas Korut, Bos Intelijen AS Sambangi Korsel

Direktur Intelijen Nasional AS Dan Coats. Foto/Istimewa

SEOUL - Kepala intelijen Amerika Serikat (AS) dilaporkan mengunjungi Korea Selatan (Korsel). Kunjungan ini terjadi beberapa minggu setelah runtuhnya KTT kedua antara AS dengan Korea Utara (Korut).

Menurut sumber pemerintah, Direktur Intelijen Nasional AS Dan Coats tiba di Pangkalan Udara Osan, selatan Seoul, pada Selasa malam seperti disitir dari kbs.co.kr, Rabu (20/3/2019).

Jadwal kepala intelijen AS di Seoul belum dikonfirmasi tetapi Coats diperkirakan akan bertemu dengan rekannya dari Korsel, Direktur Dinas Intelijen Nasional Korsel Suh Hoon, bersama dengan para pejabat senior lainnya.

Coats dan pejabat Korsel kemungkinan akan membagikan penilaian mereka tentang gerakan Korut dan situasi saat ini setelah pertemuan puncak yang gagal.

Korut dilaporkan telah membangun kembali fasilitas peluncuran roket yang sebagian dibongkar setelah KTT Trump-Kim di Singapura tahun lalu. Ini menunjukkan bahwa rezim Korut berusaha menggunakan persenjataannya sebagai pengungkit dengan Washington.

Meski begitu, AS juga telah mengemukakan sikap garis kerasnya dengan berbicara tentang perlunya Korut untuk meninggalkan senjata biologis dan kimianya - di samping keprihatinan utama senjata nuklir dan rudal balistik jarak jauh - untuk setiap sanksi pemberian sanksi kepada menjadi mungkin.

Diwartakan juga sebelumnya Korut sedang mempertimbangkan untuk menunda pembicaraan dengan AS dan mungkin memikirkan kembali larangan uji coba rudal dan nuklir kecuali Washington membuat konsesi. Hal itu diungkapkan oleh seorang diplomat senior Korut.

Wakil Menteri Luar Negeri Korut, Choe Son-hui, menyalahkan pejabat tinggi AS atas gagalnya KTT antara Pemimpin Korut Kim Jong-un dan Presiden AS Donald Trump bulan lalu di Hanoi. 

"Kami tidak berniat untuk memenuhi tuntutan AS (di KTT Hanoi) dalam bentuk apa pun, kami juga tidak mau terlibat dalam negosiasi semacam ini," kata Choe.


Credit  sindonews.com

AS Minta Bantuan China Dalam Proses Denuklirisasi Korut

John Bolton mengatakan, pihaknya telah meminta China, sekutu utama dan mitra dagang Korut untuk membantu mengembalikan pembicaraan ke jalur yang benar. Foto/Istimewa

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) dilaporkan telah meminta bantuan China untuk melanjutkan pembicaraan denuklirisasi dengan Korea Utara (Korut). Washington mengklaim bahwa Pyongyang tidak mau mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk kembali ke meja perundingan.

Penasihat Keamanan Nasional AS, John Bolton mengatakan, pihaknya telah meminta China, sekutu utama dan mitra dagang Korut untuk membantu mengembalikan pembicaraan ke jalur yang benar.

"Gagasan bahwa ada peran bagi China dalam negosiasi adalah sesuatu yang kami bersedia pertimbangkan, jika kami bisa melihat beberapa gerakan di pihak Korut," kata Bolton, seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (18/3).

Dia kemudian mengatakan, pemimpin Korut, Kim Jong-un tidak mau mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai kesepakatan nuklir dengan AS.

"Korut sayangnya tidak mau melakukan apa yang perlu mereka lakukan. Baru tadi malam, mereka mengeluarkan pernyataan tidak membantu, bahwa mereka berpikir untuk kembali ke pengujian rudal balistik nuklir, yang tidak akan menjadi ide yang baik di pihak mereka," ungkapnya.

Bolton merujuk pada pernyataan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Korut, Choe Son yang Jumat lalu mengatakan Kim Jong-un mungkin akan mempertimbangkan kembali pembicaraan denuklirisasi dengan AS. 

Credit  sindonews.com

PBB: Korut Terus Produksi Bahan Nuklir pada 2018

Citra satelit yang menunjukkan lokasi reaktor nuklir Korea Utara (Korut) Yongbyon.

Foto: reuters

Upaya diplomatik untuk perlucutan nuklir tidak menghentikan Korut.

CB, SEOUL -- Laporan Perserikatan Bangsa -Bangsa (PBB) mengatakan, Korea Utara (Korut) tetap memproduksi bahan untuk penggunaan senjata nuklir pada 2018. Hal itu dilakukan meskipun pada tiga bulan di 2018 terdapat diplomasi yang intens untuk denuklirisasi semenanjung Korea.

Harian Korea Cholsunilbo edisi Selasa (12/3) mengutip laporan Komite Sanksi Dewan Keamanan PBB tentang Korut melaporkan, Pyongyang terus memproduksi bahan baku untuk senjata nuklir tahun lalu, meskipun ada upaya diplomatik dengan Korea Selatan (Korsel) dan Amerika Serikat (AS) untuk menghentikan upaya nuklir Korut.

"Reaktor Yongbyon 5 MW telah beroperasi normal sejak Desember 2015, meskipun untuk sementara waktu menangguhkan operasinya selama beberapa hari pada Februari, Maret, dan April pada 2018," kata Harian Cholsunilbo seperti dilansir Anadolu Agency, Kamis (14/3).

Negara anggota PBB mengumumkan bahwa operasi reaktor tersebut sudah ditangguhkan dari September hingga Oktober 2018.

"Komite itu mengatakan, organisasi dan individu yang menyelidik di Asia yang diam-diam memasok sentrifugal bagi Korut yang memperkaya uranium untuk senjata nuklir," harian Korea itu menambahkan.

Laporan terbaru ini muncul setelah Korut dilaporkan memulihkan peluncuran roket Dongchang-ri. Komite PBB juga mengatakan, bahwa Korut mengumpulkan rudal di pabrik sipil atau fasilitas non-militer yang tampaknya untuk menjaga terhadap serangan yang ditargetkan terhadap fasilitas nuklir dan rudal resmi.

Sebelumnya, AS dan Korut gagal mencapai kesepakatan untuk melakukan denuklirisasi semenanjung Korea bahkan setelah Donald Trump dan Kim Jong-un bertemu dua kali.

Credit  republika.co.id

Vietnam Kecewa Warganya Masih Terbelit Kasus Kim Jong-nam

Terdakwa kasus pembunuhan Kim Jong-nam asal Vietnam, Doan Thi Huong. (REUTERS/Lai Seng Sin)

Jakarta, CB -- Pemerintah Vietnam menyatakan kecewa terhadap Malaysia karena menolak permohonan supaya membebaskan salah satu warga mereka, Doan Thi Huong, dari ancaman hukuman mati. Doan adalah terdakwa kasus pembunuhan Kim Jong-nam, yang merupakan kakak tiri Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un.

"Kami sangat menyesalkan pengadilan tinggi Malaysia tidak membebaskan warga negara Vietnam, Doan Thi Huong, secepatnya," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, Le Thi Thu Hang, dalam jumpa pers seperti dikutip Reuters, Kamis (14/3).

Jaksa yang pemimpin penyelidikan kasus Kim Jong-nam, Muhammad Iskandar Ahmad, mengatakan proses persidangan atas Doan akan tetap dilanjutkan karena pengadilan menolak permintaan Vietnam untuk membebaskan warganya tersebut.

Ketika putusan itu dibacakan, Doan menangis mengingat tersangka asal Indonesia, Siti Aisyah, dibebaskan pada Senin (11/3) karena jaksa penuntut umum mencabut seluruh tuntutan.


"Saya tidak marah karena Siti dibebaskan. Hanya Tuhan yang tahu bahwa kami tidak melakukan pembunuhan itu. Saya ingin keluarga saya berdoa untuk saya," tutur Doan kepada para wartawan.

Le Thi menyatakan sudah berulang kali meminta supaya Malaysia membebaskan Doan. Dia dan Siti didakwa terlibat dalam pembunuhan Kim Jong-nam dengan mengusapkan zat saraf beracun VX, pada 2017 di Bandara Internasional Kuala Lumpur.

"Vietnam sudah mengangkat kasus ini dalam setiap kesempatan dengan Malaysia, dan kami juga sudah meminta supaya Malaysia menggelar persidangan yang adil," ujar Le Thi.

Hakim pada Pengadilan Tinggi Shah Alam, Azmi Ariffin, mengatakan bahwa fisik dan mental Doan belum belum begitu baik untuk mengikuti sidang yang dijadwalkan digelar pada hari ini. Sidangnya akan dilanjutkan pada 1 April mendatang.

Seusai sidang, Duta Besar Vietnam untuk Malaysia, Le Quy Quynh, mengatakan kepada AFP bahwa, "Saya sangat kecewa pengadilan tidak membebaskan Doan. Kami akan meminta Malaysia agar adil dan membebaskan dia secepat mungkin."

Keluarga Doan meminta perempuan itu tak hilang harapan setelah permohonan pembebasannya ditolak Malaysia.

"Tolong bersabar. Pemerintah Vietnam akan mendukung pembebasanmu," ujar ayah sang tersangka, Doan Van Thanh, saat ditemui AFP di rumahnya di utara Vietnam.

Credit  cnnindonesia.com

Malaysia tolak permintaan Vietnam atas pembebasan Doan Thi Huong

Warga Vietnam Doan Thi Huong, yang diadili atas pembunuhan Kim Jong Nam, saudara tiri pemimpin Korea Utara, tiba di Pengadilan Tinggi Shah Alam di pinggiran kota Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (11/3/2019). ANTARA FOTO/REUTERS/Lai Seng Sin/cfo

Jakarta (CB) - Jaksa Agung Malaysia pada Kamis menolak permintaan Vietnam untuk membebaskan warganya, Doan Thi Huong,  yang dituduh membunuh kakak tiri pemimpin Korea Utara, Kim Jong Nam.

Pengadilan akan melanjutkan sidang pada 1 April mendatang.

Permintaan Vietnam menyusul pembebasan pada Senin, atas permintaan Indonesia, terhadap Siti Aisyah, warga negara Indonesia yang bersama warga Vietnam tersebut dikenai tuduhan.  

Huong dan Siti Aisyah dituduh membunuh Kim dengan mengusapkan racun VX ke wajah pria itu di bandara Kuala Lumpur pada Februari 2017. VX merupakan senjata kimia yang dilarang.

"Kami keberatan bahwa penuntutan umum tidak bertindak secara adil terhadap Doan Thi Huong," ungkap pengacaranya, Hisyam Teh, yang meminta penangguhan dengan alasan bahwa kliennya sedang sakit.

Teh mengatakan kepada pengadilan bahwa penolakan permintaan Vietnam tersebut "jahat" dan merupakan kasus diskriminasi. Jaksa agung dianggap lebih memilih satu salah satu pihak saja, sejak pengadilan memerintahkan keduanya untuk mengajukan pembelaan mereka.

Menteri Kehakiman dan Luar Negeri Vietnam sedang berkomunikasi dengan mitra mereka dari Malaysia untuk menjamin pembebasan kliennya, kata Teh.

Setelah putusan itu, Huong terlihat terisak saat berbicara dengan pejabat kedutaan Vietnam, sebelum akhirnya dibawa pergi oleh polisi.

Jaksa membuat kejutan pada Senin dengan meminta pengadilan untuk membatalkan dakwaan terhadap Siti Aisyah dan membebaskan perempuan tersebut. Kedutaan Indonesia membawanya pulang ke Jakarta pada hari yang sama.

Persidangan memperlihatkan CCTV dua wanita yang diduga menyerang Kim Jong Nam saat kakak tiri Kim Jong Un itu bersiap menjalani pemeriksaan sebelum terbang.

Para pengacara menyatakan bahwa kedua perempuan itu merupakan orang-orang suruhan dalam pembunuhan yang dirancang agen Korea Utara. Kedutaan Besar Korea Utara di Kuala Lumpur dirusak dengan coretan, hanya beberapa jam sebelum persidangan dilanjutkan.

Interpol mengeluarkan permintaan penangkapan atas empat warga Korea Utara, yang diidentifikasi sebagai tersangka oleh kepolisian Malaysia. Keempatnya meninggalkan Malaysia beberapa jam setelah pembunuhan terjadi.

Sebelum dibunuh, Kim Jong Nam tinggal di pengasingan di Macau selama beberapa tahun. Ia meninggalkan tanah airnya setelah  Kim Jong Un menjadi pemimpin Korea Utara pada 2011 setelah kepergian ayah mereka.

Sejumlah anggota parlemen Korea Selatan menuduh rezim Korea Utara sebagai otak dibalik pembunuhn Kim Jong Nam, yang mengkritik pemerintahan dinasti keluarganya. Tuduhan  itu dibantah oleh Pyongyang.

Credit  antaranews.com

CIA Diduga Terlibat dalam Penyerangan Kedubes Korut di Spanyol

CIA diduga terlibat dalam penyerangan terhadap Kedubes Korut di Spanyol. Foto/Istimewa

MADRID - Badan intelijen Amerika Serikat (AS), CIA, diduga terlibat dalam serangan terhadap Kedutaan Besar (Kedubes) Korea Utara (Korut) di Spanyol. Demikian laporan media setempat, mengutip sumber-sumber investigasi. Jika dikonfirmasi, hal ini kemungkinan akan menyebabkan perselisihan besar antara Spanyol dan AS.

"Setidaknya dua dari 10 pelaku, yang masuk ke Kedubes Korut, telah diidentifikasi dan terhubung dengan Badan Intelijen Pusat," tulis El Pais yang disitir RT, Kamis (14/3/2019).

Badan mata-mata AS itu telah membantah keterlibatan mereka. Namun sumber pemerintah Spanyol mengatakan kepada surat kabar itu bantahan tersebut tidak cukup meyakinkan.

Jika peran CIA dalam insiden tersebut dikonfirmasi, hal itu mungkin akan menyebabkan perselisihan diplomatik antara Madrid dan Washington. Keterlibatan penjahat biasa dalam insiden itu dikesampingkan tidak lama setelah serangan itu terjadi, karena seluruh operasi menyerupai pekerjaan penyerangan oleh sel militer.

Insiden aneh - dan seperti di film-film - terjadi pada 22 Februari lalu, ketika sekelompok pria menyerang misi diplomatik Korut di Spanyol, yang terletak di Madrid. Para penyerang menahan dan menyumpal mulut staf Kedubes. Mereka kemudian menggeledah kedutaan selama empat jam, mencuri komputer dan perangkat elektronik lainnya.

Salah satu karyawan Kedubes Korut berhasil melarikan diri dan memberi tahu tetangga, yang kemudian memanggil polisi. Namun ketika penegak hukum tiba, mereka dilaporkan disambut oleh seorang individu, yang meyakinkan mereka bahwa semuanya baik-baik saja di fasilitas diplomatik itu. Tak lama setelah itu, para tersangka keluar dari kedutaan dengan dua kendaraan curian dan pergi, meninggalkan mobil-mobil itu di jalan.

Polisi kemudian menemukan staf misi diplomatik Korut, yang diikat, disumpal dan mendapati tas di kepala mereka. Beberapa diplomat memerlukan perawatan medis setelah insiden tersebut karena cedera ringan. Sementara serangan itu dilaporkan secara luas oleh media lokal, Kedutaan Korut tidak memberikan pernyataan apa pun.

Para pelaku mungkin tengah mencari informasi tentang mantan duta besar Korut untuk Spanyol - Kym Hyok-chol. Diplomat itu bertugas selama bertahun-tahun, namun ia diusir pada 2017 lalu di tengah uji coba nuklir berturut-turut yang dilakukan oleh Pyongyang. Ia kemudian bergabung dengan tim negosiator negara itu dan berpartisipasi dalam mengatur KTT Preisden AS Donald Trump-Pemimpin Korut Kim Jong-un di Vietnam - yang berujung pada kegagalan hanya lima hari setelah insiden di Madrid. 

Credit sindonews.com

Mahathir Sebut Tak Tahu Lobi RI Bebaskan Siti Aisyah

Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, menyatakan tidak tahu menahu soal lobi-lobi pemerintah Indonesia untuk membebaskan Siti Aisyah dari kasus pembunuhan Kim Jong-nam. (REUTERS/Lai Seng Sin)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, menyatakan tidak tahu menahu soal lobi-lobi pemerintah Indonesia untuk membebaskan Siti Aisyah dari kasus pembunuhan Kim Jong-nam. Menurut dia, pembebasan Siti sudah sesuai aturan hukum.

"Saya tidak punya informasi. Keputusan ini dibuat oleh pengadilan. Dia (Siti) sempat diadili dan kemudian tuntutannya dicabut. Jadi itu proses yang sesuai aturan hukum. Saya tidak tahu detilnya, tetapi jaksa penuntut umum bisa mencabut tuntutan tidak secara keseluruhan," kata Mahathir dalam jumpa pers di Parlemen Malaysia, seperti dilansir The Straits Times, Selasa (12/3).

Keputusan Pengadilan Tinggi Shah Alam membebaskan Siti menimbulkan pertanyaan di Malaysia. Utamanya soal dugaan intervensi Indonesia dalam proses hukum yang berlaku di Negeri Jiran.


Apalagi saat ini salah satu terdakwa dalam kasus itu, Doan Thi Huang asal Vietnam, juga masih menjalani persidangan. Akan tetapi, Mahathir menyatakan proses pembebasan Siti memang sesuai aturan, dan bukan karena intervensi.

"Memang ada aturan yang membolehkan untuk mencabut tuntutan. Itu yang terjadi. Saya tidak tahu alasan rincinya," ujar Mahathir seperti dilansir AFP.

Hal itu terungkap setelah korespondensi antara Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly, dengan Jaksa Agung Malaysia, Tommy Thomas, terungkap. Dalam suratnya, Yasonna memberikan tiga alasan supaya Tommy membebaskan Siti.

Yaitu perbuatan yang dilakukan Siti semata-mata bertujuan untuk kepentingan acara, dan tidak pernah memiliki niat untuk membunuh Kim Jong-nam.

Yasonna juga mengatakan Siti telah dikelabui dan tidak menyadari sama sekali dia sedang diperalat oleh pihak intelijen Korea Utara. Siti juga sama sekali tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang dilakukannya.

Tommy kemudian membalas surat Yasonna dan menyatakan sepakat menggunakan wewenangnya berdasarkan Pasal 254 Kitab Hukum Acara Pidana Malaysia. Yaitu untuk tidak melanjutkan penuntutan terhadap kasus Siti Aisyah (nolle prosequi).

Pernyataan Mahathir bertolak belakang dengan keterangan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum HAM, Cahyo Rahadian Muhzar. Menurut dia, upaya lobi untuk membebaskan Siti dilakukan saat pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Mahathir pada 29 Juni 2018 di Bogor.

Proses lobi itu dilanjutkan dengan pertemuan antara Yasonna dengan Mahathir pada 29 Agustus 2018 di Putrajaya, Malaysia.

Siti dan Doan didakwa terlibat dalam pembunuhan Kim Jong-nam. Mereka dituduh mengusapkan racun syaraf VX ke wajah kakak tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un itu, yang kemudian tewas di terminal 2 Bandara Internasional Kuala Lumpur pada Februari 2017.

Keduanya terancam hukuman mati. Kini, tinggal Doan yang masih menjalani persidangan. 

Credit  cnnindonesia.com

Kasus Kim Jong-nam, Vietnam Bujuk Malaysia Bebaskan Warganya

Terdakwa kasus pembunuhan Kim Jong-nam asal Vietnam, Doan Thi Huong (kiri). (AFP PHOTO / MOHD RASFAN)

Jakarta, CB -- Pemerintah Vietnam meminta Malaysia untuk membebaskan salah satu warga negaranya, Doan Thi Huong, yang masih menjalani persidangan dalam kasus pembunuhan Kim Jong-nam. Permohonan itu diajukan sehari setelah salah satu terdakwa, Siti Aisyah, dibebaskan oleh pengadilan karena jaksa mencabut seluruh tuntutan.

Seperti dilansir AFP, Selasa (12/3), Menteri Luar Negeri Vietnam, Pham Binh Minh, hari ini menelepon Menlu Malaysia, Saifuddin Abdullah, guna meminta pembebasan Doan.

"Dia (Pham) meminta Malaysia untuk memastikan persidangan berjalan adil, dan untuk membebaskan Doan Thi Huong," demikian laporan yang disampaikan stasiun radio Voice of Vietnam.


Persidangan Doan akan dilanjutkan pada Kamis (14/3) mendatang. Kuasa hukumnya sudah meminta supaya Jaksa Agung Malaysia, Tommy Thomas, mencabut tuntutan terhadap kliennya.

Keputusan Pham mengontak Saifuddin adalah permintaan langsung dari pemerintah Vietnam. Padahal umumnya mereka jarang ikut campur dalam perkara hukum yang menjerat warga negaranya di luar negeri.

Vietnam selama ini juga menyediakan bantuan hukum untuk Doan, tetapi selama ini tidak pernah diungkap kepada masyarakat.

Keputusan Pengadilan Tinggi Shah Alam yang membebaskan Siti membuat Doan saat ini seorang diri menjalani proses hukum.

Dalam sidang Senin (10/3) kemarin, Doan hanya bisa meratapi kebebasan Siti. Ketika hakim membacakan putusan, Siti sempat memeluk Doan yang sudah mulai menangis.

Didampingi penerjemah, Doan mengaku merasa "sangat buruk dan sedih" terkait posisinya sekarang dalam kasus ini.

"Saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada saya sekarang. Saya tidak bersalah, tolong doakan saya," ucap perempuan 30 tahun itu.

Sementara itu, ayah Doan, Doan Van Thanh, mengaku terkejut lantaran putrinya masih harus mendekam di balik jeruji. Sang ayah meminta putrinya itu segera dibebaskan juga seperti Siti.

"Mengapa mereka melepaskan gadis asal Indonesia tetapi tak melepaskan putriku?," ucap Doan Van Thanh di Provinsi Nam Dinh, Vietnam Utara.

Siti bersama Doan telah mengikuti persidangan sejak Oktober 2017 lalu karena dituduh mengusapkan racun syaraf VX ke wajah Kim Jong-nam, yang tak lama tewas di terminal 2 Bandara Internasional Kuala Lumpur pada Februari 2017. Keduanya sempat terancam hukuman mati jika terbukti bersalah.

Credit  cnnindonesia.com

Lagi, Laporan PBB Sebut Korut Langgar Sanksi

Foto/Ilustrasi/SINDOnews/Ian

NEW YORK - Korea Utara (Korut) telah melanggar sanksi dengan peningkatan besar-besaran impor minyak dan ekspor batubara. Demikian temuan laporan PBB.

Dokumen setebal 400 halaman yang dirilis awal pekan ini oleh Panel Pakar PBB untuk Korut menyatakan bahwa Pyongyang juga berusaha menjual senjata di Timur Tengah dan meretas bank-bank di seluruh dunia.

Laporan itu muncul setelah gagalnya pembicaraan bulan lalu antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Pemimpin Korut Kim Jong Un di Hanoi, Vietnam. Kegagalan pertemuan itu sebagian karena ketidaksepakatan mengenai kapan harus menghapus sanksi dalam pertukaran untuk langkah-langkah menuju denuklirisasi Pyongyang.

Laporan itu mengatakan bahwa pemberian sanksi terhadap Pyongyang tidak efektif seiring meningkatnya transfer antar kapal yang dilakukan di laut. Para pejabat Jepang telah mengamati kapal-kapal Korut yang konon terlibat dalam transfer antar-kapal.

"Negara itu terus menentang resolusi Dewan Keamanan melalui peningkatan besar-besaran transfer ilegal kapal-ke-kapal produk minyak bumi dan batu bara," bunyi laporan PBB itu seperti dilansir dari CNN, Selasa (12/3/2019).

Penjualan batubara Korut secara historis merupakan beberapa ekspor paling berharga di negara itu. Sanksi PBB dimaksudkan untuk menghukum Pyongyang karena uji coba rudal dan nuklir pada 2017 dengan membatasi jumlah batu bara yang boleh di jual negara itu secara internasional. Langkah-langkah ini juga membatasi jumlah produk minyak dan energi yang diizinkan diimpor oleh Korut.

Laporan itu menuduh bank dan perusahaan asuransi di seluruh dunia "tanpa disadari" memfasilitasi dan menyediakan perlindungan untuk kapal yang terlibat dalam pengiriman ilegal kapal-ke-kapal produk minyak bumi, dan peningkatan jumlah transfer batubara kapal-ke-kapal.

"Korea Utara telah berusaha memasok senjata kecil dan senjata ringan dan peralatan militer lainnya kepada pemberontak Houthi di Yaman, serta ke Libya dan Sudan, melalui perantara luar negeri," imbuh laporan itu.

Korut sejak lama berusaha untuk menghapus sanksi PBB dan menggambarkan tindakan itu sebagai pelanggaran kedaulatannya. 

Kim Song, utusan Korut untuk PBB, Senin mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk mencabut sanksi, seperti dilaporkan media Korut.

"'Resolusi sanksi' Dewan Keamanan terhadap DPRK (nama resmi Korea Utara), yang melarang pengiriman komputer dan perangkat elektronik lainnya yang banyak digunakan di masyarakat dan rumah saat ini, memang merupakan tindakan terhadap kemanusiaan untuk menghancurkan peradaban modern dan mengembalikan masyarakat ke zaman kegelapan (abad pertengahan)," tulis surat itu.

Masalah sanksi telah menjadi titik penting dalam pembicaraan antara Washington dan Pyongyang.

Menteri Luar Negeri Korut Ri Yong Ho mengatakan Pyongyang meminta penghapusan lima dari 11 set sanksi yang dijatuhkan oleh PBB - yang menghambat ekonomi dan mata pencaharian rakyat Korut.

Tetapi pemerintahan Trump mengatakan bahwa harga terlalu mahal untuk apa yang ditawarkan Korut.

"Kami tidak ada di sana tentang denuklirisasi, dan itu adalah masalah pada pertemuan puncak yang benar-benar menantang kami untuk maju dengan kesepakatan yang lebih lengkap," ujar Stephen Biegun, perwakilan khusus AS untuk Korut.

Ini bukan laporan PBB pertama yang menyebut Korut mengkangkangi sanksi. Pada Februari tahun lalu laporan rahasia pemantau independen PBB menyatakan Korut telah melanggar sanksi PBB untuk mendapatkan hampir USD200 juta pada tahun 2017 dari ekspor komoditas yang dilarang. Laporan itu juga menuding Korut memasok senjata ke Suriah dan Myanmar.


Credit  sindonews.com

AS Tak Mau Denuklirisasi Korut Dilakukan Bertahap

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump (Anthony Wallace/Pool via Reuters)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat tak menyetujui pendekatan bertahap denuklirisasi Korea Utara. Negara Uwak Sam itu bersikeras bahwa denuklirisasi harus rampung pada akhir masa jabatan pertama Presiden AS Donald Trump 2021 mendatang.

"Kami tidak akan menyetujui denuklirisasi secara bertahap," ujar Duta Besar AS untuk Korut, Stephen Biegun, melansir AFP.

Berbicara di sebuah konferensi yang digelar oleh Carnegie Endowment for International Peace, Biegun mengatakan bahwa meskipun KTT antara Trump dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un di Hanoi, Vietnam terbilang gagal, namun beberapa kemajuan sesungguhnya telah dibuat.


Biegun mengatakan bahwa pintu tetap terbuka untuk negosiasi lebih lanjut. "Tidak ada yang bisa disepakati sampai semuanya disepakati," katanya seraya menambahkan bahwa langkah-langkah membangun kepercayaan antarnegara pun masih bisa dilakukan.

Pertemuan antara keduanya di Hanoi gagal menghasilkan kesepakatan. Hasil itu jauh dari harapan sebagaimana terjadi pada pertemuan sebelumnya di Singapura, Juni 2018. Pertemuan itu menghasilkan komitmen samar untuk denuklirisasi Korut.

Menteri Luar Negeri Korea Utara, Ri Yong Ho mengatakan, pihaknya menawarkan pembongkaran semua fasilitas produksi nuklir secara permanen di kompleks utamanya di Yongbyon jika AS menjatuhkan sanksi yang menghambat ekonomi negaranya.

Namun, Biegun menegaskan bahwa AS tak akan mencabut sanksinya jika Korut masih belum merampungkan proses denuklirisasi.

Credit  cnnindonesia.com

Kim Jong-un Rencanakan Tes Rudal Baru, Trump Sangat Kecewa

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Foto/REUTERS

WASHINGTON - Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS) John Bolton mengatakan Presiden Donald Trump sangat kecewa jika diktator Korea Utara (Korut) Kim Jong-un memutuskan untuk melakukan uji coba rudal baru. Bolton mengatakan sejatinya sudah ada kemajuan yang dibuat oleh tawaran Washington untuk Pyongyang.

Bolton tidak menyebut tes rudal apa yang direncanakan rezim Pyongyang. Dia justru menunjuk pembicaraan tingkat tinggi yang terjadi baru-baru ini di Vietnam antara Trump dan Kim Jong-un sebagai tanda kemajuan dalam mengurangi ketegangan dan memulihkan stabilitas di bagian wilayah Asia, meskipun pembicaraan itu mengalami kegagalan.

"Seperti yang dikatakan presiden, dia akan sangat kecewa jika Kim Jong-un melanjutkan dan melakukan sesuatu seperti itu," kata Bolton dalam program "This Week" ABC News, mengacu pada laporan tentang rencana rezim Pyongyang untuk menguji coba rudal barunya.

Trump selama ini terus membujuk Kim Jong-un dia harus melakukan denuklirisasi lengkap. Laporan soal rencana rezim Kim Jong-un untuk menguji coba rudal baru itu berasal dari citra satelit komersial yang mengatakan Korea Utara sedang "bergerak" terkait aktivitas program rudalnya.

Bolton enggan membahas laporan citra satelit itu dengan mengatakan bahwa dia lebih suka untuk tidak membahasnya secara spesifik.

Namun, dia mengatakan bahwa pemerintah AS memantau Korea Utara terus-menerus. "Dan itu, tidak ada dalam permainan proliferasi yang mengejutkan saya lagi," ujarnya, yang dilansir Senin (11/3/2019).

Komentar Bolton muncul hanya beberapa hari setelah Trump sendiri mengatakan bahwa dia "sedikit kecewa" dengan laporan aktivitas baru di pusat penelitian rudal dan situs roket jarak jauh Korea Utara.

Militer Korea Selatan mengatakan pihaknya secara hati-hati memonitor fasilitas nuklir dan rudal Korea Utara setelah agen mata-mata negara itu mengatakan kepada anggota parlemen bahwa aktivitas baru terdeteksi di sebuah pusat penelitian di mana Korea Utara diyakini membangun rudal jarak jauh yang menargetkan daratan AS.

Juru bicara Kementerian Pertahanan Korea Selatan Choi Hyun-soo mengatakan militer AS dan Korea Selatan berbagi data intelijen atas perkembangan di pusat penelitian rudal Korea Utara di Sanumdong di pinggiran Pyongyang, dan di lokasi roket jarak jauh yang terpisah. Dia tidak merinci apa perkembangan yang dimaksud tersebut. 

Ditanya apakah dia kecewa dengan kegiatan baru Korea Utara, Trump mengatakan kepada wartawan di Gedung Putih bahwa dia "sedikit kecewa". Dia kemudian mengatakan bahwa waktu akan menentukan masa depan upaya AS untuk membuat pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyerah dari ambisi program senjata nuklirnya ketika sanksi telah menghambat pertumbuhan ekonomi negara komunis tersebut.

"Kami akan memberi tahu Anda dalam waktu sekitar satu tahun," kata Trump kepada para wartawan.

Trump mengaku menyukai pembicaraan langsung dengan Kim Jong-un, tetapi tahap negosiasi berikutnya kemungkinan akan dilakukan di tingkat yang lebih rendah. Utusan Trump untuk Korea Utara, Steve Biegun, telah makan siang pada Rabu di Departemen Luar Negeri dengan rekan-rekannya dari Jepang dan Korea Selatan.

Korea Selatan telah mengusulkan perundingan tiga arah semi-resmi dengan Amerika Serikat dan Korea Utara saat mereka berupaya mengembalikan diplomasi nuklir ke jalurnya.



Credit  sindonews.com

Jaksa Malaysia Tak Sebut Alasan Cabut Tuntutan Siti Aisyah

Mantan terdakwa kasus pembunuhan Kim Jong-nam, Siti Aisyah. (REUTERS/Lai Seng Sin)

Jakarta, CB -- Kementerian Luar Negeri RI menyatakan jaksa penuntut umum Malaysia tak menjelaskan alasan mencabut seluruh dakwaan terhadap Siti Aisyah. Warga Indonesia yang dituduh terlibat dalam kasus pembunuhan Kim Jong-nam di Bandara Kuala Lumpur pada 2017 lalu kini divonis bebas.

"Dalam konteks persidangan tidak ada penjelasan (dari jaksa penuntut umum Malaysia), ini sepenuhnya merupakan hak jaksa penuntut umum Malaysia. Yang tahu apa alasan pencabutan dakwaan ya jaksa penuntut sendiri," ucap juru bicara Kemlu RI, Arrmanatha Nasir, dalam jumpa pers di kantornya di Jakarta, Senin (11/3).

Arrmanatha menjelaskan pemerintah Indonesia bersama kuasa hukum Siti Aisyah, Gooi Soon Seng, sejak lama menganggap jaksa penuntut tak memiliki bukti cukup perempuan 26 tahun itu membunuh Kim Jong-nam. Kim Jong-nam adalah kakak tiri pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un.


Selain itu, terdapat pula perbedaan bukti dan kesaksian dari sekitar 35 saksi yang didatangkan jaksa penuntut Malaysia selama persidangan berlangsung.

Dilansir Reuters, Gooi menyatakan permohonannya supaya kliennya dibebaskan dari segala tuduhan tidak dikabulkan oleh pengadilan. Alhasil, Siti sewaktu-waktu bisa kembali dipanggil untuk menjalani proses hukum jika ditemukan bukti baru dalam kasus itu.

"Kami masih yakin dia (Siti) hanya kambing hitam. Saya yakin Korea Utara terlibat dalam kasus itu," ujar Gooi.

Siti bersama tersangka lainnya asal Vietnam, Doan Thi Huong, telah mengikuti persidangan sejak Oktober 2017 lalu karena dituduh mengusapkan racun syaraf VX ke wajah Kim Jong-nam, yang tak lama tewas di terminal 2 Bandara Internasional Kuala Lumpur pada Februari 2017.

Selama ini, jaksa disebut hanya mendasari kasus tersebut dari bukti rekaman kamera keamanan (CCTV) di bandara. Dalam rekaman tersebut tidak ada adegan yang menujukkan Siti ikut mengusapkan substansi yang selama ini disebut racun syaraf VX ke wajah Kim Jong-nam.

"Permintaan JPU Malaysia hari ini menghentikan tuntutan terhadap Siti Aisyah. Atas dasar itu hakim Pengadilan Tinggi Shah Alam menghentikan tuntutan dan membebaskan Siti Aisyah," kata Arrmanatha.

Arrmanatha mengatakan setelah persidangan pagi ini selesai, Siti langsung dibawa ke Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur. Dia menuturkan, Siti akan segera dipulangkan ke Indonesia jika proses administrasi cepat selesai.

Meski begitu, Arrmanatha tak menjelaskan kapan Siti bisa dipulangkan. Dia menuturkan proses pemulangan Siti juga bergantung pada jadwal penerbangan yang tersedia.

Credit  cnnindonesia.com

Pengadilan Malaysia Bebaskan Siti Aisyah dari Kasus Kim Jong Nam

Terdakwa Siti Aisyah dikawal oleh polisi di terminal anggaran KLIA2 di Sepang, Malaysia, 24 Oktober 2017. Aisyah sempat didorong menggunakan kursi roda untuk mengelilingi bandara. AP

CB, Jakarta - Pengadilan Malaysia membebaskan Siti Aisyah, terdakwa pembunuh Kim Jong-nam, saudara tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dari tuntutan hukum.
Menurut the Star, Senin, 11 Maret 2019, putusan Pengadilan Tinggi Shah Alam di Kuala Lumpur membebaskan Siti Aisyah terjadi setelah jaksa mengatakan menarik tuntutan tanpa memberikan alasan.

Setelah persidangan, Siti bergegas dibawa keluar dari ruang sidang dan masuk ke dalam mobil yang sudah menunggu.

Siti kepada wartawan mengatakan kepada wartawan dirinya terkejut atas pembebasan dirinya.
"Saya kaget dan sangat senang," kata Siti seperti dikutip dari The Star, Senin, 11 Maret 2019.

Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal menjelaskan, pengacara Siti Asiyah meminta agar tuntutan bukan dihentikan tapi dibebaskan. Namun hakim memutuskan tuntutan dihentikan dan Siti Aisyah dibebaskan.
Siti Aisyah dan Doan Thi Huong warga Vietnam diadili atas tuduhan terlibat dalam membunuh Kim Jong Nam dengan mengoleskan cairan kimia saraf VX ke tubuh dan wajah Kim Jong Nam di bandara internasional Kuala Lumpur pada 13 Februari 2017.

Namun Siti Aisyah dan Doan Thi Huong mengatakan mereka mengira diajak mengambil gambar untuk acara reality show di bandara udara internasional Kuala Lumpru.
Siti Aisyah dan Doan Thi Kuong diminta mengoleskan cairan yang mereka tidak ketahui ke wajah Kim Jong Nam. Hanya beberapa menit kemudian, Kim Jong Nam tewas akibat cairan yang belakangan diketahui racun saraf VX.

Credit  tempo.co

Citra Satelit: Korut Diduga Persiapkan Peluncuran Rudal

Korut diduga tengah mempersiapkan peluncuran rudal. Foto/Ilustrasi/Istimewa

WASHINGTON - Citra satelit dari sebuah fasilitas di dekat Pyongyang menunjukkan bahwa Korea Utara (Korut) tampaknya telah mempersiapkan peluncuran rudal atau satelit. Peningkatan aktivitas ini terjadi di sekitar situs yang dikenal sebagai Sanumdong, tempat di mana Korut mengumpulkan sebagian besar rudal balistik dan roketnya.



Kendaraan besar terlihat bergerak di sekitar Sanumdong, kegiatan yang di masa lalu menunjukkan bahwa Korut setidaknya bersiap untuk memindahkan beberapa jenis rudal atau roket ke area peluncuran.

Analis percaya bahwa kemungkinan besar pada tahap ini Pyongyang bersiap untuk meluncurkan satelit daripada menguji coba rudal seperti dilansir dari BBC, Sabtu (9/3/2019).

Wartawan BBC di Seoul Laura Bicker mengatakan bahwa Korut mungkin akan menguji Amerika Serikat (AS) setelah pembicaraan di Hanoi antara Presiden Donald Trump dan Kim Jong-un gagal. Pyongyang berharap AS akan menawarkan kesepakatan yang lebih baik untuk menghindari peluncuran rudal.

Koresponden BBC itu menambahkan bahwa para ahli mengatakan roket yang digunakan untuk meluncurkan satelit biasanya tidak cocok untuk digunakan sebagai rudal jarak jauh.

Pertemuan yang sangat dinanti-nantikan antara kedua pemimpin di ibukota Vietnam pekan lalu berakhir tanpa kesepakatan atas perbedaan seberapa besar Korut bersedia membatasi program nuklirnya sebelum diberikan bantuan sanksi.

Aktivitas ini muncul setelah laporan awal pekan ini yang menyatakan situs peluncur roket utama Korut di Sohae telah dibangun kembali.

Gambar satelit minggu ini, yang berasal dari beberapa lembaga think tank AS dan kesaksian dari dinas intelijen Korea Selatan (Korsel), tampaknya menunjukkan kemajuan pesat dalam membangun kembali struktur di landasan peluncuran roket.

Pekerjaan untuk membongkar Sohae dimulai tahun lalu tetapi berhenti saat pembicaraan dengan Amerika Serikat (AS) terhenti.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengatakan ia akan kecewa jika Korut melanjutkan uji coba senjata nuklir.

"Saya akan terkejut secara negatif jika dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan pemahaman kita. Tetapi kita akan lihat apa yang terjadi," kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih.


"Saya akan sangat kecewa jika saya melihat pengujian (senjata nuklir)," imbuhnya.

Namun AS awal pekan ini mengatakan tidak akan konsisten dengan komitmen yang telah dibuat oleh pemimpin Korut Kim Jong-un kepada Presiden Trump.

Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton mengatakan Korut masih dapat menghadapi sanksi lebih banyak jika tidak ada kemajuan dalam denuklirisasi.

Pertemuan bersejarah pertama antara Trump dan Kim pada 2018 lalu di Singapura menghasilkan kesepakatan yang tidak jelas tentang "denuklirisasi" tetapi menunjukkan sedikit kemajuan.




Credit  sindonews.com