PARIS
- Sebuah kapal Arab Saudi yang akan memuat senjata di pelabuhan Prancis
utara pada hari Jumat berlayar menuju ke Spanyol tanpa membawa muatan
senjata tersebut. Reaksi kapal itu muncul sehari setelah kelompok hak
asasi manusia (HAM) berusaha untuk mencegah kapal itu memuat senjata
sebagai protes atas perang di Yaman.
Kelompok HAM Prancis, ACAT,
mengajukan gugatan di pengadilan untuk menolak penjualan senjata Paris
kepada Riyadh. Namun, gugatan itu ditolak hakim pengadilan.
ACAT
yang kecewa dengan putusan hakim berargumen pengiriman kargo senjata
tersebut melanggar perjanjian PBB karena senjata tersebut digunakan
untuk melawan warga sipil di Yaman.
Meski
putusan hakim Prancis mengizinkan kapal Bahri-Yanbu milik Saudi memuat
kargo senjata, namun data pelacakan kepal menunjukkan kargo itu batal
dimuat.
Kejadian itu mempermalukan Presiden Emmanuel Macron, yang pada hari Kamis membela penjualan senjata Prancis kepada Arab Saudi.
Riyadh
memimpin Koalisi Arab pro-pemerintah Yaman dalam perang saudara selama
empat tahun terakhir yang menghancurkan negara tersebut. Puluhan ribu
orang tewas dan banyak penduduk di ambang kelaparan.
Macron
mengatakan Riyadh, yang ia sebut sekutu kunci dalam perang melawan
terorisme, telah meyakinkannya bahwa senjata yang akan dimuat kapal
tidak digunakan untuk melawan warga sipil.
Seorang pejabat yang
bekerja untuk Jean-Paul Lecoq, anggota parlemen oposisi Komunis untuk
kota pelabuhan Le Havre, mengonfirmasi bahwa kapal Saudi itu telah pergi
tanpa kargo senjata.
"Ini pelajaran bagi eksekutif," katanya kepada Reuters,
yang dilansir Sabtu (11/5/2019). "Itu tidak bisa lagi memberikan
pernyataan hambar yang mengatakan 'jangan khawatir, kami punya jaminan'.
Itu tidak lagi berfungsi."
Kedutaan Saudi di Prancis tidak berkomentar atas kejadian tersebut.
Langkah ACAT itu dilakukan setelah situs investigasi online, Disclose,
menerbitkan bocoran data intelijen militer yang menunjukkan senjata
yang dijual oleh Prancis ke Arab Saudi, termasuk tank dan sistem rudal
berpemandu laser, digunakan terhadap warga sipil di Yaman.
Namun, Menteri Keuangan Bruno Le Maire pada hari Jumat mengklaim bahwa Paris mematuhi aturan terkait penjualan senjata.
Prancis
yang menjadi salah satu pemasok senjata utama Arab Saudi, menghadapi
tekanan publik dalam negeri untuk meninjau kembali hubungan perdagangan
itu karena dampak kemanusiaan akibat perang di Yaman.
ACAT
berpendapat bahwa pemuatan senjata pada kapal Saudi bertentangan dengan
Perjanjian Perdagangan Senjata PBB, yang mengatakan satu negara tidak
dapat mengotorisasi pemindahan senjata jika negara itu tahu bahwa
senjata itu dapat digunakan untuk melakukan kejahatan perang atau
menargetkan warga sipil.
Para pejabat PBB menyatakan semua pihak dalam konflik Yaman diduga telah melakukan kejahatan perang.
Pemerintah Prancis menolak memberikan rincian tentang otorisasi penjualan senjata itu, yang disebut situs Disclose termasuk delapan meriam howitzer Caesar.
CB, Moskow – Wahana bulan buatan Rusia
bakal dikendalikan oleh robot berbentuk manusia atau anthropomorphic
robot. Wahana ini akan dikirim ke bulan pada misi pesawat luar angkasa
Luna-29.
“Misi Luna-29 akan diluncurkan pada 2028,” begitu dilansir Sputnik News Ahad, 12 Mei 2019.
Pesawat
luar angkasa Luna-29 bakal memiliki berat 1.3 ton dan bakal diluncurkan
dari Kosmodrom Vostochny, Rusia, menggunakan roket Angara-A5B. Roket
ini menggunakan teknologi pendorong oksigen dan hidrogen.
Menurut sumber Sputnik News,
ide penggunaan robot berbentuk manusia muncul belakangan. Ke depannya,
pengendalian wahana antariksa di bulan bakal menggunakan tenaga dan
keahlian kosmonot.
Lembaga antariksa Rusia Roscosmos tidak komentar soal informasi ini.
AS
pernah membawa wahana antariksa ke bulan pada 1971 – 1972 saat misi
berawak ke bulan pada Apollo-15, Apollo-16, dan Apollo-17.
Pada 1970 – 1973, Uni Sovyet meluncurkan wahana antariksa ke bulan, yang merupakan satelit alami bumi.
Pada November 2018, Roscosmos dan Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia
untuk Antariksa mengembangkan konsep eksplorasi ke bulan. Rusia bakal
membangun sebuah markas operasi di bulan pada 2036 dan 2040.
CB, Seoul – Militer Korea Selatan bakal menggunakan robot tempur yang menyerupai hewan seperti ular dan serangga pada 2024.
Lembaga Defence Acquisition Program Administration atau DAPA Korea Selatan mengatakan akan memulai pengadaan robot hewan untuk kepentingan tempur.
“Biometrik
robot bakal jadi penentu dalam perang di masa depan dan teknologi
terkait bakal berdampak besar di industri pertahanan,” kata Park
Jeong-eun, juru bicara DAPA, seperti dilansir Sputnik News pada Ahad, 12
Mei 2019.
Menurut
DAPA, militer Korea Selatan tertinggal jauh dalam mengembangkan
teknologi biometrik untuk pertempuran. Sejumlah negara yang lebih maju
dalam bidang ini adalah AS, Jepang, Rusia, dan Cina.
Untuk
mengejar ketertinggalan ini, militer Korea Selatan bakal menggandeng
perusahaan swasta untuk mengaplikasikan teknologi biometrik untuk
pertempuran.
Menurut
ahli, hewan telah mengalami proses penyempurnaan selama jutaan tahun
lewat proses evolusi sehingga dapat menjadi solusi. Ini termasuk untuk
membuat robot menyerupai hewan.
Warga Korea Selatan (Korsel) menonton tayangan
peluncuran proyektil Korea Utara (Korut) dalam program berita di Seoul
Railway Station di Seoul, Korsel, Sabtu (4/5).
Foto: AP Photo/Ahn Young-joon
Korut menembakkan dua rudal jarak pendek pada Kamis pekan lalu.
CB,
BEIJING -- Diplomat tinggi pemerintah Cina mengatakan masih ada
kemungkinan memecahkan masalah nuklir Korea Utara (Korut) melalui dialog
internasional. Pernyataan ini diungkapkan setelah Pyongyang melepaskan
dua tembakan rudal jarak pendek.
Korut menembakkan dua rudal jarak pendek pada Kamis pekan lalu. Hal
itu menjadi uji coba kedua semacam ini dalam waktu kurang dari satu
pekan.
Dalam perjalanannya menuju Rusia, Penasihat Negara
Cina Wang Yi mengatakan proses resolusi sudah buntu. Menurutnya, sejak
pertemuan AS-Korut di Hanoi pada Februari gagal, ketidakpastian terus
meningkat.
"Tapi kami melihat dari sisi Korut masih
menahan tujuan dasar untuk mencapai denuklirisasi semenanjung (Korea),
dan dari sisi AS belum mengabaikan pemikiran dasar untuk menyesaikan isu
ini melalui dialog," kata Wang dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri
Cina, Selasa (14/5).
Wang yakin proses denuklirisasi
Semenanjung Korea belum keluar jalur. "Dan tetap dalam kerangka kerja
untuk resolusi politik," katanya.
Ia menambahkan
kebuntuan terjadi karena kedua belah pihak belum menemukan peta jalan
yang layak dan realistis untuk membuat resolusi. Sebelumnya, Presiden
Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan ia tidak melihat uji coba
rudal Korut telah 'melanggar kepercayaan'.
Imigran Muslim Uighur yang berhasil melarikan
diri dari China ke Turki perlahan membangun hidup. Meski sulit, mereka
merasa lebih bebas dan nyaman di Turki. (Reuters/Murad Sezer)
Jakarta, CB -- Setelah berjuang kabur dari persekusi di China, sejumlah imigran Muslim Uighur yang berhasil melarikan diri ke Turki kini perlahan membangun hidup. Meski sulit, mereka merasa lebih bebas dan nyaman di Turki.
Sejumlah
Muslim Uighur terlihat berbondong-bondong beribadah di mesjid Emine
Inanc. Tak tak sedikit dari mereka bahkan memenuhi jalanan untuk ikut
beribadah.
"Kami merasa lebih nyaman dibandingkan ketika kami
berada di negara asal kami," ujar Abudureyimu, salah satu warga Uighur
yang melarikan diri ke Turki sejak 2014 lalu.
"Saya bisa melaksanakan kewajiban agama dan berbicara menggunakan bahasa asli saya dengan bebas."
Meskipun begitu, Abudureyimu masih dihantui trauma akan penganiayaan dan penumpasan yang menargetkan Uighur di China.
Diperkirakan
sekitar satu juta Muslim Uighur ditahan di kamp-kamp di mana mereka
dipaksa belajar paham komunisme. Hingga kini, ia sendiri tak mengetahui
keberadaan keluarganya, masih hidup atau tidak.
Namun,
Abudureyime meyakini bahwa pihak China masih menahan keluarganya di kamp
Xinjiang. Abudureyime khawatir keadaan keluarganya akan lebih parah
jika aparat mengetahui ia kabur.
Turki sendiri mengecam pendirian kamp-kamp konsentrasi untuk menampung
Muslim Uighur tersebut. Turki menuding China melakukan operasi militer
guna menumpas "identitas etnis, agama, dan budaya masyarakat Turki
Uighur di daerahnya."
Pemerintah Turki meyakini ratusan ribu orang Uighur menjadi target "penyiksaan dan pencucian otak" saat berada di dalam kamp.
Guna
menunjukkan solidaritas terhadap Muslim Uighur, Turki pun mengizinkan
para imigran itu masuk ke negaranya. Di sana, pemerintah juga menjamin
keamanan para Muslim Uighur.
Sejumlah warga Uighur yang tinggal di Turki juga menggagas kampanye #MeTooUyghur yang disebarkan melalui sosial media.
Ratusan
warga turun ke jalanan dan mendesak pemerintah China untuk merilis
bukti video bahwa kerabat mereka yang hilang tersebut masih hidup.
Masyarakat Uighur ingin agar pihak China bertanggung jawab atas hilangnya kontak mereka dengan sanak saudaranya.
Foto udara memperlihatkan seorang migran
berenang menuju kapal pemasok lepas pantai komersial Vos Triton yang
terdaftar di Gibraltar, di daerah Search and Rescue (SAR) lepas pantai
Libya, Sabtu (11/5/2019), seperti yang terlihat dari pesawat Moonbird
milik organisasi kemanusiaan Sea-Watch Jerman. (Sea-Watch.org/HANDOUT)
Brussels (CB) - Semua pihak yang bertikai di Libya harus
berkomitmen untuk menerapkan gencatan senjata dan kembali pada mediasi
yang dipimpin PBB, kata Uni Eropa pada Senin.
Organisasi itu menyebut situasi tersebut dapat mengancam keamanan internasional.
"Uni Eropa mendesak semua pihak untuk segera memberlakukan gencatan
senjata dan terlibat dengan PBB guna memastikan dihentikannya permusuhan
secara menyeluruh," kata menteri luar negeri Uni Eropa dalam satu
pernyataan usai bertemu dengan Perdana Menteri Libya dukungan PBB, Fayez
al-Serraj di Brussels.
"EU juga meminta mereka agar memisahkan diri baik di depan umum maupun
di lapangan dari elemen teroris dan kriminal yang terlibat dalam
pertempuran serta menghindari mereka yang diduga melakukan kejahatan
perang, termasuk orang-orang yang masuk daftar hitam Dewan Keamanan
PBB," bunyi pernyataan tersebut.
Kekerasan terbaru di Libya, tempat Muammar Gaddafi digulingkan pada
2011, meletus sejak bulan lalu saat pasukan komandan Khalifa Haftar,
yang bermarkas di Libya timur, bergerak menuju pinggiran Tripoli.
Lebih dari 400 orang tewas dan puluhan ribu lainnya mengungsi, menurut PBB.
LONDON
- Pasca referendum Brexit 2016 silam, telah terjadi peningkatan
Islamofobia, antisemitisme, dan homofobia di Inggris. Fakta ini
diungkapkan oleh Walikota London Sadiq Khan. Bahkan, Khan yang seorang
Muslim itu juga menjadi sasaran kekerasan di media sosial.
Imbasnya,
saat ini Khan mendapat perlindungan khusus dari polisi selama 24 jam
penuh. Menurut Khan, ancaman pada dirinya mulai dari ancaman biasa,
hingga terorisme. Khan mengaku, dia menjadi salah satu korban dari
meningkatnya Islamofobia.
“Tidak bisa dibenarkan, bahwa salah
satu konsekuensi dari saya menjadi walikota London dan seorang Muslim
dalam kehidupan publik, saya mendapat perlindungan dari polisi," ucap
Khan dalam wawancara dengan The Times, seperti dilansir Sputnik pada
Minggu (12/5). Menjadi korban pelecehan rasial sudah dialami Khan
sejak ia masih anak-anak. Sejak itu, pelecehan berkembang menjadi arus
deras cacian berdasar Islamofobia.
"Itu
dimulai dengan pemanggilan nama, itu dapat merujuk pada aksi kriminal
dan grafiti (dan) pada akhirnya pada situasi di mana Jo Cox (seorang
anggota parlemen Inggris) dibunuh. Atau, seorang teroris dapat datang ke
London dan mencoba untuk memecah-belah komunitas," ungkapnya.
Menurut
laporan Times, beberapa ancaman yang diterima Khan sangat mengganggu,
sehingga stafnya diberikan konseling untuk membantu mereka menghadapi
kondisi ini. Menurut koran itu, tahun lalu Balai Kota London merujuk 17
kasus dalam periode tiga bulan kepada polisi. Muncul pula 237 ancaman
yang dilayangkan di media sosial.
CARACAS
- Kapal milik Angkatan Laut Amerika Serikat (AS), USCGC James, berlayar
dan mencoba masuk ke perairan teritorial Venezuela. Namun, Angkatan
Laut rezim pemerintah Presiden Nicolas Maduro mengirim kapal patroli
untuk mengadangya.
Kapal AS mengubah jalur dan menjauhi kawasan
perairan teritorial Venezeula setelah kapal militer Maduro melontarkan
peringatan via radio komunikasi.
Angkatan Laut Venezuela, dalam
sebuah pernyataan yang dirilis hari Jumat waktu Caracas, mengatakan
insiden itu terjadi pada hari Kamis. Kapal Coast Guard AS hendak menuju
pelabuhan utama negara Venezuela, La Guaira.
USCGC
James berjarak 14 mil laut (16 mil) di lepas pantai Venezuela ketika
Caracas mengirim kapal patroli untuk mencegatnya. Dalam komunikasi
radio, kru USCGC James setuju untuk berbalik.
“USCG James
didorong untuk mengubah arahnya dan meninggalkan perairan yurisdiksi
kami. Instruksi dipatuhi," kata Angkatan Laut Venezuela dalam sebuah
pernyataan, seperti dikutip Russia Today, Sabtu (11/5/2019).
Angkatan
Laut rezim Maduro telah melihat kapal AS itu sehari sebelumnya ketika
sedang transit melalui zona ekonomi eksklusif Venezuela. Sejak itu,
kapal patroli dikirim untuk memantau manuvernya.
Utusan Venezuela untuk PBB, Samuel Moncada, mengecam tindakan kapal AS itu sebagai provokasi yang bertujuan menghasut kerusuhan.
"Para
penyelundup perang menjadi bersemangat karena mereka melihat Coast
Guard (Penjaga Pantai) AS sangat dekat dengan perairan teritorial
Venezuela. Ini adalah tipuan khas untuk meningkatkan ketegangan," tulis
Moncada di Twitter.
USCGC
James, digambarkan sebagai kapal paling berteknologi maju dalam armada
Coast Guard AS. Kapal itu dilengkapi dengan peralatan surveillance dan resonansi modern.
Menurut
Angkatan Laut AS, kapal itu juga dapat berfungsi sebagai pos komando
untuk penegakan hukum yang kompleks dan misi keamanan nasional yang
melibatkan Coast Guard dan berbagai lembaga mitra.
CB, Caracas – Tokoh oposisi Venezuela, Juan Guaido, meminta bantuan kerja sama kepada Pentagon lewat delegasi yang dikirim ke Amerika Serikat.
Guaido berharap bantuan ini bisa mengakhiri konflik politik, yang berlangsung sejak awal tahun ini.
“Kami
telah menginstruksikan duta besar Carlos Vecchio untuk segera bertemu
dengan Komando Selatan dan pimpinannya untuk memulai hubungan langsung,”
kata Guaido dalam sebuah unjuk rasa pada Sabtu di ibu kota Caracas,
Venezuela, seperti dilansir Reuters pada 11 Mei 2019.
Guaido mengatakan,”Kami telah mengatakan sejak awal akan menggunakan
semua sumber daya dalam jangkauan kami untuk meningkatkan tekanan.”
Guaido
mendeklarasikan dirinya sebagai Presiden interim Venezuela pada Januari
2019. Dia mendesak agar Presiden Nicolas Maduro untuk segera mundur
karena diduga memenangkan pemilu dengan cara curang pada 2018.
Guaido
mendapat dukungan dari Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa serta
negara Amerika Latin. Namun, Maduro didukung Kuba, Rusia, dan Cina.
Rusia telah mengirim pasukan sebanyak 100 orang prajurit untuk menggelar
pelatihan militer pada April 2019.
Pada
peringatan Hari Buruh 1 Mei 2019, Guaido mencoba menggerakkan massa
untuk menggulingkan Maduro. Namun, gerakan ini ditumpas oleh pasukan
militer yang setia kepada Maduro. Arus massa yang mencoba mendatangi
istana kepresidenan Venezuela dicegat ditengah jalan ditembaki gas air
mata serta peluru karet.
Mengenai pertemuan ini, perwakilan dari Komando Selatan AS dan Vecchio belum memberikan komentar. Selama ini, seperti dilansir Channel News Asia,
pemerintahan Presiden Amerika Donald Trump menyatakan semua opsi
terbuka untuk menjatuhkan Maduro, yang menyebut Guaido sebagai boneka
AS.
Komando Selatan AS pernah mencuit pada Kamis lalu bahwa
pimpinannya siap berdiskusi untuk mendukung perang masa depan dari para
pemimpin militer Venezuela, yang mendukung konsitusi.
Sebuah van milik Brigade Ledakan Polisi Federal
Argentina diparkir di luar gedung Kongres setelah ada ancaman bom di
Buenos Aires, Argentina, Senin (13/5).
Foto: AP Photo/Natacha Pisarenko
Ancaman diterima beberapa jam setelah seorang pria bersenjata ditangkap di kantor itu
CB,
BUENOS AIRES -- Militer dan polisi federal Argentina menyerbu kantor
kepresidenan di Buenos Aires karena ada ancaman bom. Ancaman tersebut
terjadi ketika Presiden Mauricio Macri berada di kantornya.
Ancaman diterima beberapa jam setelah seorang laki-laki bersenjata
ditangkap karena mencoba masuk ke gedung tersebut. Kantor kepresidenan
Argentina Casa Rosada menerima ancaman itu melalui sambungan telepon.
Kantor
Sekretaris Jendral Argentina mengatakan pelaku ancaman diindikasi
berencana meletakkan bom di dalam mobil. Lalu, militer mereka
mengaktifkan protokol ancaman semacam itu.
Tim yang
dikerahkan pun memeriksa dan mengamankan pintu masuk Casa Rosada yang
tidak hanya sebagai kantor kepresidenan tapi juga pusat pemerintahan.
Selama pemeriksaan, petugas tidak menemukan mobil dengan bahan peledak
dan orang-orang di gedung itu pun tidak dievakuasi.
"Tidak ada kemungkinan bom masuk tanpa terdeteksi," kata petugas dari kantor Sekretaris Jenderal Argentina, Rabu (14/5).
Media
setempat melaporkan kantor kongres juga mendapat ancaman yang sama.
Petugas pun segera dikerahkan untuk mengamankan lokasi. Sebelumnya,
Buenos Aires juga pernah menerima ancaman bom palsu termasuk menjelang
pertemuan G-20 tahun lalu.
Sebelum ada ancaman bom, ada
seorang laki-laki bersenjata yang mengaku harus bertemu Macri. Kantor
kepresidenan mengatakan laki-laki itu ditangkap di pintu masuk.
Petugas
keamanan mengatakan nama laki-laki itu Ariel Muniz, berusia 36 tahun.
Ia berusaha masuk Casa Rosada dengan pistol Magnum Taurus yang disimpan
di dalam koper.
Ketika petugas mendapat konfirmas ia tidak
memiliki jadwal pertemuan dengan Macri, Muniz pun mencoba meninggalkan
kopernya. Ia kemudian ditangkap petugas jaga. Di media sosial Twitter, Menteri Keamanan Argentina mengatakan pistol yang dibawa Muniz tidak berpeluru.
Macri
yang berasal dari kelompok tengah-kanan mulai berkuasa pada 2015. Ia
akan maju lagi dalam pemilihan umum pada bulan Oktober mendatang.
Tampaknya ia harus bertarung dengan sengit di saat Argentina sedang
mengalami resesi.
Kepuasan terhadapnya di jajak pendapat terus menurun. Ia juga dihadapi inflansi tinggi dan menurunnya mata uang peso.
Pada
pekan lalu sebuah serangan di luar gedung kongres menewaskan satu orang
legislator dan pembantunya. Polisi mengatakan motif pembunuhan dengan
'gaya mafia' ini lebih bersifat pribadi dibandingkan politis.
MOSKOW
- Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov mengatakan, Iran memiliki
hak untuk menangguhkan sebagian komitmennya di bawah Rencana Aksi
Komprehensif Bersama (JCPOA), atau yang lebih dikenal dengan nama
kesepakatan nuklir.
Berbicara saat melakukan pernyataan bersama
dengan Menteri Luar Negeri China, Wang Yi di Moskow, Lavrov mengatakan,
Beijing dan Moskow yakin bahwa penting untuk mempertahankan perjanjian
itu.
Lavrov kemudian mengatakan, dia dan Wang Yi juga telah
menyetujui bahwa sanksi sepihak Washington terhadap Iran tidak sah dan
bertujuan untuk menghentikan ekspor minyak dari negara tersebut.
"Kami
juga mencatat bahwa Iran tetap berkomitmen pada JCPOA, tetapi
mengharapkan hal yang sama dari rekan-rekan Eropa kami, yang juga harus
melaksanakan bagian mereka dari perjanjian itu," ucap Lavrov, seperti
dilansir Sputnik pada Senin (13/5).
Diplomat senior Rusia itu
kemudian menyatakan harapan untuk melakukan pembicaraan "jujur" dengan
Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo tentang masalah ini. Keduanya
dijadwalkan melakukan pertemuan di Sochi, hari ini.
Pernyataan
Lavrov datang beberapa hari setelah Presiden Iran, Hassan Rouhani
mengatakan bahwa ia telah memberi tahu para penandatangan kesepakatan
itu, yakni Prancis, Rusia, China, Inggris dan Jerman bahwa mereka akan
menangguhkan sebagian dari komitmen dalam kesepakatan yang diteken tahun
2015 lalu.
TEHERAN
- Seorang komandan senior Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran
mengatakan kehadiran kapal induk Amerika Serikat (AS) di Teluk dulunya
merupakan ancaman serius, namun kini justru jadi target dan peluang yang
menguntungkan Teheran.
Komentar itu muncul setelah kapal induk
USS Abraham Lincoln dan kelompok tempurnya dikerahkan Washington ke
kawasan Teluk. Pengerahan kapal induk bersama pesawat-pesawat pengebom
B-52 oleh Washington dengan dalih bahwa rezim Teheran diyakini akan
menyerang pasukan Amerika Serikat dan kepentingannya di Timur Tengah.
USS Abraham Lincoln mengganti kapal induk lain yang dirotasi keluar dari Teluk bulan lalu.
"Sebuah
kapal induk yang memiliki setidaknya 40 hingga 50 pesawat di atasnya
dan 6.000 pasukan yang berkumpul di dalamnya merupakan ancaman serius
bagi kami di masa lalu. Tapi sekarang ini adalah target dan ancaman
telah beralih menjadi peluang," kata Kepala Angkatan Udara IRGC Iran,
Jenderal Amir Ali Hajizadeh, seperti dikutip dari kantor berita ISNA, Senin (13/5/2019).
"Jika (Amerika) bergerak, kami akan memukul kepala mereka," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo yang berbicara kepada CNBC
dalam sebuah wawancara yang dijadwalkan akan disiarkan pada hari Senin
(13/5/2019), mengatakan bahwa pengerahan militer sebagai tanggapan
terhadap informasi intelijen tentang potensi serangan Iran dan bertujuan
untuk mencegah serta untuk menanggapi jika perlu.
"Kami sudah
melihat pelaporan ini," kata Pompeo. "Ini nyata. Tampaknya ada sesuatu
yang terkini, itulah hal yang kita khawatirkan hari ini," ujarnya.
"Dalam
hal Iran memutuskan untuk mengejar kepentingan Amerika—apakah itu di
Irak atau Afghanistan atau Yaman atau tempat lain di Timur Tengah—kami
siap untuk menanggapi dengan cara yang tepat," katanya. "Tujuan kami
adalah bukan perang."
William Fallon, mantan komandan Komando Pusat AS, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa dia tidak mengharapkan situasi antara Iran dan AS meningkat meskipun ada "hype media".
Fallon
mengatakan ketegangan antara Teheran dan Washington telah berlangsung
selama beberapa dekade dan dia tidak melihat hasil yang serius meskipun
ada retorika yang memanas dari kedua belah pihak.
"Pelaporan yang
konyol, membesar-besarkan situasi di Teluk ketika faktanya itu adalah
skenario yang sama secara militer seperti yang terjadi selama
bertahun-tahun," katanya.
"AS telah masuk dan keluar dari Teluk
selama beberapa dekade dan berkomitmen untuk membuka (jalur) kapal yang
bebas di Teluk," kata Fallon.
Parlemen Iran mengadakan sesi tertutup pada hari Minggu untuk membahas perkembangan di Teluk.
Heshmatollah
Falahatpisheh, yang mengepalai komite parlemen untuk keamanan nasional
dan kebijakan luar negeri, mengatakan kepada kantor berita resmi IRNA bahwa Iran tidak ingin memperdalam krisis.
Dia mengatakan posisi AS akan melemah seiring waktu, dan saat ini tidak ada dasar untuk negosiasi dengan Washington.
Mayor
Jenderal Hossein Salami, yang ditunjuk sebagai kepala IRGC bulan lalu,
mengatakan kepada parlemen bahwa Amerika Serikat telah memulai perang
psikologis.
"Komandan Salami, dengan perhatian pada situasi di
kawasan itu, mempresentasikan analisis bahwa Amerika telah memulai
perang psikologis karena kedatangan dan kepergian militer mereka adalah
hal yang normal," kata juru bicaranya Behrouz Nemati.
CB, Brussel – Menteri Luar Negeri Inggris memperingatkan Iran dan Amerika Serikat bisa terlibat dalam konflik secara tidak sengaja di kawasan Teluk, yang sedang tidak stabil ini.
“Kami
merasa khawatir soal konflik, mengenai risiko konflik.. eskalasi yang
tidak sengaja,” kata Jeremy Hunt, menlu Inggris, kepada media di Brussel
seperti dilansir Reuters pada Senin, 13 Mei 2019.
Hunt
mengatakan ini saat Menlu Amerika Serikat, Mike Pompeo, sedang
mengunjungi Brussel untuk bertemu dengan para pemimpin Uni Eropa
membahas Iran.
Presiden AS, Donald Trump, sedang berusaha mengisolasi Teheran dengan
memblokir ekspor minyak mentah Iran setelah menyatakan keluar dari
perjanjian nuklir 2015. Trump juga meningkatkan tekanan militer terhadap
Iran di kawasan Teluk dengan mengirim kapal induk dan pesawat pengebom
B-52.
Sedangkan
Uni Eropa, yang berbagi sebagian kekhawatiran AS mengenai Iran dan
keterlibatan Teheran dalam konflik Suriah, masih mendukung perjanjian
nuklir Iran 2015. UE beralasan ini dilakukan demi keamanan negara-negara
Eropa.
Inggris, Jerman, dan Prancis merupakan tiga negara Eropa yang meneken perjanjian nuklir yang disebut Joint Comprehensive Plan of Action dengan Iran. Perjanjian ini juga di dukung Rusia dan Cina.
Pompeo menggelar pertemuan terpisah dengan ketiga negara Eropa. Dia juga membatalkan rencana kunjungan ke Moskow, Rusia.
Pemerintah
Iran menyebut strategi Washington sebagai “perang urat syaraf” atau
“psychological warfare”. Seorang komandan senior pasukan Garda Revolusi
Iran menyebut negaranya akan melakukan retaliasi terhadap setiap
tindakan agresif AS.
Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas,
mengatakan kepada Pompeo pada pertemuan Senin kemarin bahwa,”Kami tidak
ingin ini menjadi konflik militer (antara AS dan Iran).”
Maas juga mengatakan,”Eropa dan AS mengambil jalan yang berbeda.. mengambil arah yang berbeda.”
Sebelum
bertemu Pompeo, Menlu Prancis, Jean-Yves Le Drian, mendesak negara
Eropa bersatu mendukung perjanjian nuklir. Perjanjian ini juga
difasilitasi oleh Uni Eropa.
Bagi Eropa, ketegangan dengan
pemerintahan Trump menandai perbedaan yang mendalam dalam hubungan
transatlantik, yang biasanya ditandai dengan koordinasi mengenai
kebijakan untuk Timur Tengah. Namun, kedua pihak sempat berbeda pendapat
tajam soal Perang Irak pada 2003.
Secara terpisah, Hunt, yang
sempat bertemu dengan Maas dan Le Drian di sela-sela pertemuan rutin UE
di Brussel, mengatakan khawatir dengan perlombaan senjata nuklir di
Timur Tengah jika Iran dapat memproduksi senjata itu.
“Kita perlu memastikan kita tidak membuat Iran
kembali ke jalan re-nuklirisasi,” kata Hunt. Dia meminta semua pihak
untuk bersikap tenang untuk bisa memahami pemikiran pihak lain.
London (CB) - Pengadilan Iran pada Senin mengatakan telah
memvonis warganya 10 tahun penjara lantaran menjadi mata-mata untuk
Inggris, saat ketegangan antara Teheran dan sejumlah negara Barat atas
kesepakatan nuklir dan program misil meningkat.
"Seorang warga Iran yang menjalankan tugas di meja Iran di British
Council dan sedang bekerja sama dengan badan intelijen Inggris ...
divonis 10 tahun penjara setelah adanya pengakuan yang jelas," kata juru
bicara pengadilan Gholamhossein Esmaili, seperti dikutip Kantor Berita
Fars.
Esmaili mengatakan seseorang yang divonis bertugas mengurusi proyek
"infiltrasi budaya" di Iran. Pihaknya tidak mengidentifikasi orang
tersebut dan tidak menyebutkan secara spesifik apakah ia juga
berkewarganegaraan Inggris.
Kantor Luar Negeri Inggris tidak segera menanggapi email yang memintanya
untuk berkomentar. British Council merupakan organisasi internasional
Inggris untuk hubungan budaya.
Penangkapan warga Iran yang dituduh melakukan spionase meningkat sejak
Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei tahun lalu mengatakan bahwa
terdapat 'infiltrasi' agen Barat di negara tersebut.
Petugas bekerja di salah satu lokasi
serangan bom mobil di kota Reyhanli, provinsi Hatay, Turki, di dekat
perbatasan Turki-Suriah, Minggu (12/5). Dua bom mobil menewaskan 43
orang dan melukai banyak orang di kota dekat perbatasan itu Sabtu
kemarin dan pemerintah Turki menduga adanya keterlibatan Suriah.
Serangan bom ini meningkatkan kekhawatiran bahwa perang sipil Suriah
mulai merembet ke negara-negara tetangga meskipun langkah-langkah
diplomatik telah diperbarui untuk mengakhiri perang selama dua tahun
yang telah menewaskan 70.000. Dua ledakan bom merobek jalan-jalan yang
ramai di dekat distrik perbelanjaan Reyhanli Sabtu sore, menghancurkan
dinding-dinding beton dan mobil-mobil di kota tersebut, yang menjadi
tempat pengungsian ribuan warga Suriah. (REUTERS/Umit Bektas)
Istanbul (CB) - Satu sidang pengadilan di Turki pada Senin
menjatuhkan hukuman 53 penjara seumur hidup tanpa percobaan terhadap
seorang pria yang pada 2013 merencanakan serangan bom mobil di
perbatasan Suriah dan menewaskan puluhan orang, menurut kantor berita
pemerintah, Anadolu.
Dua bom mobil kembar mengoyak kota perbatasan Reyhanli di provinsi Hatay
pada 11 Mei 2013. Pada saat itu Turki menuduh suatu kelompok yang setia
pada presiden Suriah Basar al-Assad yang melakukan serangan. Damaskus
menampik keterlibatan apa pun.
Yusuf Nazik (34), warga Turki, dihukum penjara seumur hidup tanpa
hukuman percobaan karena mengganggu stabilitas negara dan dihitung untuk
setiap 52 korban jiwa, menurut Anadolu.
Dia juga mendapat hukuman tambahan 5.306 tahun dan enam bulan untuk
berbagai kejahatan termasuk usahanya membunuh 130 orang, menjadi anggota
kelompok teroris bersenjata dan menyimpan bahan peledak tidak sah untuk
organisasi teroris, katanya.
Nazik ditangkap di Suriah, di kawasan yang dikuasai pemerintah di
Latakia, oleh anggota Agen intel Turki (MIT), kata seorang petugas
keamanan Turkis, pada September tahun lalu.
Anadolu melaporkan pada saat itu Nazik mengaku mendapat perintah dari
intel Suriah untuk merencakan serangan di Turki dan mengatur pengiriman
bahan peledak.
Sebanyak 22 orang telah dipenjara awal tahun lalu terkait pengeboman.
Reyhanli merupakan pusat pengungsi Suriah. Setelah pengeboman di kawasan
itu pada 2013, Turki memperketat wilayah perbatasan denga Suriah yang
membentang 900 kilometer.
Turki merupakan pendukung terbesar pemberontah yang melawan pasukan
pemerintahan Suriah dalam konflik selama delapan tahun. Selian itu juga
menampung 3,5 juta pengungsi Suriah.
CARACAS
- Seorang jenderal Venezuela meminta angkatan bersenjata negara itu
untuk bangkit melawan Presiden Nicolas Maduro. Presiden sosialis itu
telah mengandalkan dukungan militer untuk mempertahankan kekuasaan
meskipun ekonomi telah runtuh.
Ramon Rangel, yang
mengidentifikasi dirinya sebagai jenderal Angkatan Udara Venezuela,
mengatakan pemerintah dikendalikan oleh "kediktatoran komunis" di
Kuba—sekutu penting Maduro.
"Kita harus menemukan cara untuk
menghilangkan rasa takut, pergi ke jalan-jalan, untuk memprotes, dan
untuk mencari serikat militer guna mengubah sistem politik ini," kata
Rangel, yang mengenakan jas dengan salinan konstitusi di tangannya
ketika muncul dalam video yang di-posting di YouTube.
"Sudah waktunya untuk bangkit!," seru jenderal tersebut.
Seruan
Rangel itu menandai pukulan lain bagi Maduro setelah beberapa
pembelotan serupa dilakukan oleh beberapa perwira senior tahun ini.
Para
perwira yang telah memembelot dari Maduro telah melarikan diri dari
negara itu. Namun, petinggi militer—terutama mereka yang memimpin
pasukan—terus loyal pada presiden penerus Hugo Chavez tersebut.
Kementerian Informasi setempat belum bersedia menanggapi permintaan komentar. Dalam laporannya, Reuters menyatakan belum berhasil memperoleh komentar langsung dari Rangel.
Komandan Angkatan Udara Pedro Juliac mem-posting gambar Rangel di Twitter pada hari Minggu dengan tulisan berbunyi; "Pengkhianat terhadap rakyat Venezuela dan revolusi".
Sumber
yang dekat dengan militer Venezuela mengatakan Rangel adalah seorang
perwira militer aktif yang melarikan diri ke Kolombia bulan lalu.
Tidak
seperti perwira lain yang telah membuat pernyataan serupa, Rangel tidak
menyuarakan dukungan untuk Juan Guaido—pemimpin oposisi yang
mendeklarasikan diri sebagai presiden sementara dengan alasan bahwa
pemilu 2018 yang dimenangkan kembali oleh Maduro adalah penipuan.
Lebih
dari 50 negara, termasuk Amerika Serikat dan sebagian besar negara
Amerika Selatan, menyebut Guaido sebagai pemimpin sah Venezuela.
Guaido
dan sekelompok perwira menyerukan pasukan bersenjata pada 30 April
untuk menggulingkan Maduro. Namun, angkatan bersenjata tidak pernah
bergabung dengannya dan kudeta pun gagal.
Pemerintah Maduro
menyebut peristiwa itu sebagai upaya kudeta dan menuduh sekitar 10
anggota legislatif oposisi melakukan makar karena bergabung dalam aksi
unjuk rasa hari itu.
Venezuela telah menderita hiperinflasi yang
telah memicu eksodus sekitar 3,5 juta warganya ke negara lain dalam tiga
tahun terakhir.
JUBA
- Ibu kota Sudan Selatan, Juba, melarang semua kelab malam dan
membatasi jam operasi untuk bar yang beroperasi pada malam hari.
Musababnya, ada dugaan tindakan tidak bermoral yang terjadi di
tempat-tempat malam tersebut.
Penutupan semua kelab malam di ibu kota itu diumumkan pihak Kepresidenan Sudan Selatan pada hari Sabtu, pekan lalu.
"Pemerintah
negara bagian Jubek telah melarang semua kelab malam, bar dan
pertunjukan musik malam di kota Juba," bunyi pernyataan dari
kepresidenan, seperti dikutip dari AFP, Senin (13/5/2019).
Gubernur Juba, Augustino Jadalla Wani, mengatakan dalam sebuah video yang di-posting
di Facebook bahwa untuk sementara kelab malam ditutup, bar akan
memiliki jam terbatas pada awal malam, dan akan dilarang beroperasi pada
siang hari.
"Disko, kami melarangnya sama sekali karena apa yang
terjadi di sana benar-benar sangat berbahaya bagi masa depan negara
ini," katanya, seraya menambahkan bahwa gadis-gadis seusia 13 tahun
sering mengunjungi kelab-kelab tersebut.
"Kami serius dan kami akan memastikan disko tidak beroperasi di negara ini," lanjut dia mengacu pada negara bagian Jubek.
Selain itu, pemerintah ibu kota juga akan mewajibkan bagi pasangan yang masuk ke hotel untuk menunjukkan surat nikah.
Sudan
Selatan telah dilanda perang saudara yang telah memasuki tahun keenam.
Sebagian besar pertempuran terhenti sejak perjanjian damai diteken
September lalu.
Jakarta, CB -- Petahana Cyril Ramaphosa dan partai pendukungnya, Kongres Nasional Afrika (ANC), menang dalam pemilihan umumAfrika Selatan (Afsel) 2019. Namun, perolehan suara partainya justru menurun dan oposisi koalisi kelompok sayap kiri justru semakin kuat.
Seperti dilansir Reuters,
Senin (13/5), dari hasil penghitungan yang sudah mencapai 99,9 persen
komisi pemilihan umum Afsel, ANC meraih 55,5 persen suara untuk
parlemen. Namun, jumlah perolehan suarat itu justru yang terburuk
setelah rezim apartheid tumbang, tetapi justru mulai membaik sejak
pemilihan kepala daerah tiga tahun lalu.
Dengan perolehan suara
itu, Ramaphosa mustahil terkejar oleh kelompok oposisi Aliansi
Demokratik (DA) dan partai Pejuang Kebebasan Ekonomi (EFF).
"Kami
melakukan kesalahan, dan kami memintaa maaf atas hal itu serta kami
meminta seluruh penduduk kembali menanamkan kepercayaan kepada kami,"
kata Ramaphosa.
Masa kepemimpinan penuh Ramaphosa sebagai presiden akan dimulai pada
akhir Mei, setelah dia dilantik. Dia adalah salah satu orang dekat
mendiang tokoh anti apartheid sekaligus presiden kulit hitam pertama
Afsel, Nelson Mandela.
Ramaphosa juga menggantikan mantan Presiden Jacob Zuma yang mundur pada Februari 2018 karena dibelit skandal korupsi.
Selama
masa kampanye, Ramaphosa menjanjikan pemerataan kesejahteraan yang
masih menjadi masalah besar setelah 25 tahun keruntuhan rezim apartheid.
Hal ini diperparah dengan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat
pada masa kepemimpinan Zuma karena skandal korupsi dan pertumbuhan
ekonomi yang lambat.
Selama 15 bulan memimpin, Ramaphosa berjuang
memperbaiki kinerja sejumlah badan usaha milik negara, termasuk
perusahaan listrik Eskom. Namun, ekonomi Afsel ternyata belum membaik.
Ramaphosa
juga akan menghadapi tekanan kuat dari oposisi jika tidak memberikan
jalan keluar yang bisa mendongkrak perekonomian Afsel. Salah satunya
adalah desakan penghematan anggaran di seluruh lembaga negara dan BUMN.
Ramaphosa adalah anak penisunan polisi yang muncul sebagai tokoh serikat
buruh tambang pada masa apartheid. Dia yang memimpin unjuk rasa
besar-besaran pada 1987.
Ketika mendiang Mandela bebas pada 1990
setelah tiga dasawarsa dipenjara, Ramaphosa adalah orang yang membantu
memegang mikropon saat Mandela berpidato.
Ramaphosa juga dikenal
sebagai perunding ulung. Presiden kulit putih terakhir di Afsel, F.W. de
Klerk, menyatakan Ramaphosa sangat pandai berkata-kata dan pendapatnya
selalu meluluhkan lawan bicaranya.
Sejumlah pakar sejarah
menyatakan mulanya Mandela disebut mempersiapkan Ramaphosa untuk
menggantikannya. Namun, tekanan dari faksi di dalam ANC yang berjuang
melawan apartheid dari luar negeri memaksanya menunjuk Thabo Mbeki
sebagai penerusnya.
Setelah itu, Ramaphosa mundur dari dunia politik dan sibuk berbisnis.
Dia mendirikan firma investasi Shanduka yang berkembang pesat dan
menjadi pemilik izin dagang McDonald di Afsel.
Ramaphosa menjual
perusahaan itu pada 2015 sebesar ratusan miliar dolar, yang membuatnya
menjadi salah satu orang terkaya di Afsel.
Cengkeram Presiden Rodrigo Duterte dalam
politik Filipina diprediksi bakal kian kuat setelah sekutunya unggul
dalam hitung cepat pemilu sela pada Senin (13/5). (Reuters/Erik De
Castro)
Jakarta, CB -- Cengkeram Presiden Rodrigo Duterte dalam politik Filipina diprediksi bakal kian kuat setelah sekutunya unggul dalam hitung cepat pemilihan umum sela pada Senin (13/5).
Lembaga
pemantau pemilu Filipina, PPCRV, melaporkan bahwa berdasarkan
penghitungan 94 persen suara, sekutu politik Duterte diperkirakan bakal
mengamankan sembilan dari 12 kursi majelis tinggi Senat yang
diperebutkan dalam pemilu ini.
Kursi yang diperebutkan dalam majelis tinggi Senat Filipina menjadi
salah satu sorotan besar pada pemilu kali ini karena menentukan kekuatan
Duterte di parlemen.
Secara keseluruhan, ada 24 kursi di majelis
tinggi Senat. Kebanyakan anggota majelis tinggi Senat tersebut
berhaluan pemikiran lebih independen dan menentang gagasan-gagasan
kontroversial Duterte.
Jika kubu Duterte berhasil meraup
mayoritas kursi di Senat, ia akan lebih leluasa menjalankan rencana
besarnya untuk mengubah konstitusi.
Kubu oposisi curiga Duterte akan mengubah pasal mengenai masa jabatan
pemimpin Filipina yang ditetapkan hanya satu periode. Jika aturan itu
benar-benar diubah, Duterte dapat mengikuti pemilu lagi.
"Pemilu
ini memberikan Duterte kekuasaan penuh untuk memaksakan sistem
pemerintahannya yang sudah dapat disimpulkan, yaitu transformasi penuh
sistem politik nasional," ujar analis politik Filipina, Richard
Heydarian, kepada AFP.
Selain itu, salah satu agenda
besar Duterte adalah menerapkan kembali hukuman mati di Filipina,
langkah yang dikecam oleh berbagai kelompok pemerhati hak asasi manusia.
Filipina
sudah melarang penerapan hukuman mati pada 1987. Sempat diberlakukan
kembali enam tahun kemudian, hukuman itu lantas dilarang lagi pada 2006.
Kendati
dikritik oleh berbagai kelompok pemerhati HAM, pendekatan keras Duterte
ini justru menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Filipina yang
sudah muak dengan tingkat kriminalitas tinggi.
Janji-janji pemberantasan kriminalitas seperti ini pula lah yang membuat Duterte menang dalam pemilu presiden pada 2016 lalu.
CB, Jakarta - Masyarakat Filipina mengantri
di bawah suhu panas di sejumlah lapangan dan aula sekolah untuk
memberikan suara dalam pemilu sela, Senin, 13 Mei 2019. Pemilu sela
Filipina ini untuk memilih anggota legislator dan anggota DPRD yang
diharapkan bisa memperkuat pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte yang
tinggal separuh jalan.
Dikutip dari aljazeera.com, Senin, 13
Mei 2019, proses pemungutan suara dilakukan mulai pukul 6 pagi dan akan
ditutup pada pukul 6 sore. Lebih dari 61 juta masyarakat Filipina
terdaftar mengikuti pemilu sela ini. Total ada sekitar 43 ribu calon
legislatif (caleg) yang memperebutkan 18 ribu kursi di pemerintahan.
Dalam
pemilu sela ini, diperebutkan pula 12 kursi anggota senat untuk
merekomposisi separuh dari anggota dewan kongres yang sudah didominasi
oleh anggota senat pendukung Duterte atau bersekutu dengan orang nomor
satu Filipina itu.
Prediksi survei yang dilakukan oleh swasta memperlihatkan dukungan bagi pemerintahan Duterte masih kuat.
Masyarakat Filipina melakukan pemilu sela, Senin, 13 Mei 2019. Sumber: Aaron Favila/AP/aljazeera.com
Meskipun
anggota senat Filipina saat ini sebagian besar mendukung Presiden
Duterte, namun banyak dari mereka yang kecewa dengan semakin besarnya
polarisasi kekuasaan. Contohnya, pemberlakuan kembali hukuman mati atau
penyusunan ulang konstitusi untuk mengubah bentuk pemerintahan dari
negara kesatuan menjadi federal sehingga perubahan ini memungkinkan
Duterte berkuasa tanpa batas.
Kritik yang muncul menyuarakan
kekhawatiran kemenangan sekutu-sekutu Duterte dalam pemilu sela hanya
akan mengurangi independensi senat dan menghambat dari upaya melakukan
evaluasi terhadap presiden.
“Jelas sekali ada segelintir pihak
yang membentuk posisi dalam pemerintahan saat ini. Institusi kami kurang
meneriakkan keadilan dan kebenaran. Banyak yang takut dianiaya dan
memilih untuk bersujud pada kekuasaan,” kata anggota senat Leila de
Lima, Senin, 13 Mei 2019, yang pernah dijebloskan ke penjara setelah dia
menjalankan investigasi atas pembunuhan ribuan orang dalam operasi
perang melawan narkoba.
De Lima menyerukan kepada para pemilih Filipina agar jangan memberikan suara mereka pada para caleg pembohong, koruptor dan para penjarah.