Menteri Energi Amerika Kaji Kerja Sama Nuklir dengan Arab Saudi

Reaktor nuklir EDF Prancis [www.edf.fr]

CB, Washington - Menteri Energi Amerika Serikat, Rick Perry, mengatakan pemerintah Arab Saudi kemungkinan bakal bekerja sama dengan Rusia atau Cina untuk mengembangkan industri energi nuklir. Ini akan terjadi jika AS tidak bekerja sama dengan Saudi.

“Bisa saya yakinkan Anda bahwa dua negara itu tidak peduli sedikitpun mengenai non-proliferasi,” kata Perry seperti dilansir CNN pada Ahad, 7 April 2019.

Perry melanjutkan,”Itu sebabnya kami bekerja dengan hati-hati dengan negara-negara yang ingin mengembangkan teknologi nuklir ke dalam pengaruh AS karena kita berkomitmen pada non-proliferasi.”
Menurut Perry, kementerian Energi telah menyetujui sejumlah permohonan dari perusahaan AS untuk menjual teknologi energi nuklir dan memberikan bantuan teknis ke Arab Saudi. Namun, mereka tidak diizinkan untuk mentransfer material nuklir, peralatan ataupun komponen.

Soal ini, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, mengatakan negaranya tidak akan mengizinkan Saudi menjadi negara dengan kekuatan senjata nuklir. “Kami tidak mengizinkan itu untuk terjadi di negara manapun di dunia,” kata dia. Ini karena proliferasi teknologi nuklir untuk senjata berbahaya bagi perdamaian dunai. “Kami tidak akan menulis cek senilai US$150 juta ke Saudi dan menyerahkan mereka kapasitas untuk mengancam Israel dan AS dengan senjata nuklir. Tidak akan.”
Sebuah resolusi bipartisan di Senat pada Februari 2019 menyatakan penggunaan teknologi nuklir di Arab Saudi harus dilengkapi dengan penjagaan keamana dan memastikan tidak ada pengayaan uranium dan pemrosesan ulang sisa bahan bakar nuklir.

Kritik juga datang dari Iran yang berkeberatan dengan penjualan teknologi nuklir AS ke Saudi. Menlu Iran, Javad Zarif, mengatakan,”Hari demi hari semakin jelas bagi dunia mengenai hal yang selalu jelas bagi kami: isu HAM dann program nuklir bukan keprihatinan nyata bagi AS. Pertama ada jurnalis yang dibunuh, sekarang adanya rencana penjualan teknologi nuklir ke Arab Saudi yang terekspos.”

Soal penggunaan nuklir untuk senjata, Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed Bin Salman, mengatakan negaranya tidak bertujuan membuat bom nuklir. “Namun, jika Iran mengembangkan bom nuklir, kami juga akan mengikuti secepat mungkin,” kata dia pada 2018.
Arab Saudi berencana untuk memproduksi 17 gigawat energi listrik dari pembangkit nuklir hingga 2040. Ini setara 15 persen dari total kebutuhan energinya.  

Credit tempo.co

Arab Saudi Mulai Garap Pembangunan Reaktor Nuklir

Salah satu sudut di dalam reaktor Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang akan dibongkar di Muelheim-Kaerlich, Jerman, 22 Mei 2017. REUTERS/Thilo Schmuelgen

CB, Riyadh – Pemerintah Arab Saudi sedang membangun sebuah kompleks untuk eksperimen pembangkit listrik tenaga nuklir di luar ibu kota Riyadh.

Sejumlah gambar satelit menunjukkan kegiatan konstruksi kompleks ini berjalan dengan relatif cepat.
Beberapa bangunan telah berdiri di dalam kompleks baru ini setelah tiga bulan lalu pemerintah Saudi mengumumkan rencana pengembangan energi listrik.

Saudi mulai melirik energi nuklir untuk mengurangi ketergantungan pembangkit listrik menggunakan tenaga minyak.

“Pembangunan reaktor nuklir eksperimental itu diperkirakan bakal kelar dalam sembilan hingga satu tahun lagi,” kata Robert Kelly, bekas direktur inspeksi nuklir di Lembaga Energi Nuklir Internasional IAEA, seperti dilansir CNN pada Ahad, 7 April 2019.
Pemerintah Saudi mengungkapkan keinginannya mengembangkan reaktor nuklir untuk memenuhi kebutuhan listrik di negara ini. IAEA juga telah mengirim tim ke Arab Saudi pada Juli 2018 untuk mengecek kesiapan rencana pembangunan.
Arab Saudi memang memiliki cadangan uranium untuk memproses sendiri bahan bakar nuklir ini. Sehingga, opsi untuk mengimpor bahan bakar nuklir atau nuclear fuel dari negara lain belum dipertimbangkan.

“Tidak alami bagi kami untuk mengimpor uranium yang telah diperkaya dari negara asing untuk bahan bakar reaktor-reaktor kami,” kata Khalid al Falih, menteri Energi Arab Saudi.
Rencana Saudi mengembangkan energi nuklir untuk tujuan damai telah diungkapkan sejak sembilan tahun lalu. Belakangan, rencana ini masuk dalam visi pembangunan 2030, yang digagas Putra Mahkota Mohammed Bin Salman. Ini bagian dari upaya meninggalkan ketergantungan pada energi minyak bumi dan melakukan diversifikasi ekonomi kerajaan.

Saat ini, Saudi mengkonsumsi seperempat dari produksi minyak domestik. Dan cetak biru Visi 2030 juga memasukkan diversifikasi sumber energi dari sinar matahari, dan angin untuk mengisi sepertiga energi dari sumber non-minyak.

Media Russia Today melansir, pemerintah Saudi berencana menggelar tender untuk pembangunan dua reaktor nuklir pertama pada 2020. Selain menjajaki pemasok teknologi nuklir dari AS, Saudi juga mencari pemasok dari sejumlah negara lain seperti Rusia, Korea Selatan, Cina dan Prancis.
“Pemerintah Saudi terus melanjutkan rencana pembangunan reaktor nuklir meskipun berjalan lebih lambat dari rencana awal,” kata seorang sumber seperti dilansir Russia Today.
Awalnya, Arab Saudi bakal memilih vendor teknologi nuklir pada akhir 2018. Namun rencana ini mundur pada 2019 dan sekarang baru akan digelar pada 2020.

Credit  tempo.co

Saudi Cs Bombardir Ibu Kota Yaman, Belasan Warga Sipil Terbunuh

Serangan udara jet-jet tempur Koalisi Arab menghantam Ibu Kota Yaman, Sanaa, Minggu (7/4/2019). Foto/REUTERS/Mohamed al-Sayaghi

SANAA - Pesawat-pesawat jet tempur Koalisi Arab yang dipimpin Arab Saudi membombardir Ibu Kota Yaman, Sanaa. Kementerian Kesehatan setempat yang dikontrol pemberontak Houthi melaporkan 11 warga sipil, termasuk anak-anak, terbunuh dalam serangan udara tersebut.

Serangan udara yang berlangsung pada hari Minggu menghantam perumahan di Sanaa. Juru bicara Kementerian Kesehatan yang dikontrol pemberontak, Youssef al-Hadrii, mengatakan lebih dari 39 orang terluka akibat pemboman udara.

Youssef al-Hadrii, sebagaimana dikutip DPA, Senin (8/4/2019), menambahkan sebagian besar yang tewas adalah siswa karena pemboman juga menghantam sebuah sekolah.

Laporan lain dari The Associated Press yang mengutip sumber-sumber medis setempat, mengatakan jumlah korban tewas mencapai 13 orang, termasuk tujuh anak. Lebih dari 100 orang lainnya terluka.

"Semua orang histeris, ada yang menangis dan berteriak panik," kata kepala sekolah Al Raei, Fatehiya Kahlani. "Situasinya mengerikan karena populasi sekolah 2.100 jiwa."

"Beberapa siswi tewas dan yang lainnya terluka, dan kini berada di rumah sakit akibat serangan rudal. Bangunan sekolah juga hancur," imbuh dia.

"Kami tiba-tiba mendengar jet tempur saat kami berada di sekolah. Kami kemudian mendengar serangan pertama. Kami tetap tenang. Lalu datang serangan kedua dan kemudian yang ketiga, yang merupakan yang terkuat dari semuanya," kata Ali Ahmed, seorang siswa yang terluka.

"Bangunan itu rusak dan kami terluka oleh pecahan kaca. Ketika serangan udara keempat datang, kami panik dan berlari pulang."

Namun, Koalisi Arab yang memerangi pemberontak Houthi mengatakan jet-jet tempurnya menyerang sebuah kamp militer di pinggiran Sanaa di Sawan. Koalisi tidak memberikan rincian jumlah korban.

Kantor berita yang dikelola pemerintah di Aden yang pro-pemerintah Presiden Abd-Rabbo Mansour Hadi mengatakan sebuah gudang yang digunakan oleh Houthi untuk menyimpan senjata menjadi sasaran. Pemerintah Presiden Hadi adalah kubu yang didukung Koalisi Arab.

Konflik terbaru di Yaman dimulai dengan pengambilalihan Sanaa oleh pemberontak Houthi tahun 2014. Pemberontak itu hendak menggulingkan pemerintah Hadi.

Sejak invasi di Yaman tahun 2015, jet-jet tempur Koalisi Arab dilaporkan menghantam sekolah, rumah sakit, dan pesta pernikahan. Data berbagai laporan menyatakan ribuan orang tewas dalam konflik di negara tersebut.

Pemberontak Houthi terus melawan dengan menembakkan rudal jarak jauh ke Arab Saudi dan menargetkan kapal-kapal di Laut Merah.

Pertempuran di negara termiskin di dunia Arab itu juga menyebabkan jutaan orang menderita kekurangan makanan dan medis. Kondisi itu mendorong Yaman menjadi negara di ambang kelaparan.

Kepala Kemanusiaan PBB Mark Lowcock mengatakan sekitar 80 persen populasi Yaman, sekitar 24 juta orang, membutuhkan bantuan kemanusiaan. 

Credit  sindonews.com

Tentara Saudi Tembak Mati 2 Penyerang Pos Keamanan

Ilustrasi pejuang Syiah. (Ahmed Jadallah).

Jakarta, CB -- Tentara Arab Saudi menembak mati dua dari empat tersangka warga Syiah yang menyerang pos pemeriksaan keamanan di provinsi bagian timur. Keduanya ditembak mati saat melarikan diri usai penangkapan.

Dikutip dari AFP, Senin (8/4) dalam laporan media setempat, kedua tersangka bersenjatakan bahan peledak.

Serangan oleh para tersangka terjadi di Abu Hadriyah, sebuah jalan raya yang menghubungkan Provinsi Timur yang kaya minyak dengan Bahrain dan Kuwait, ketika para penyerang berusaha melarikan diri dari negara itu, kata televisi Al-Arabiya dan media lokal lainnya.


Tiga dari empat tersangka yang dianggap teroris itu berasal dari wilayah Qatif yang mayoritas muslim Syiah, tambah laporan itu tanpa menyebutkan kapan serangan itu terjadi.

Sementara itu Bahrain mengutuk serangan itu. Melalui kementerian luar negerinya, Bahrain menyatakan solidaritas dengan Arab Saudi dalam memerangi semua bentuk terorisme.

Provinsi Timur Arab Saudi telah mengalami serangan dan kerusuhan sejak 2011 ketika pengunjuk rasa Musim Semi Arab turun ke jalan menuntut diakhirinya diskriminasi oleh pemerintah yang didominasi Sunni. Pemerintah Arab Saudi menyangkal telah berlaku diskriminasi terhadap kaum Syiah.

Namun salah satu pemimpin gerakan protes, ulama Syiah Nimr al-Nimr pernah dieksekusi pada tahun 2016 atas dakwaan terorisme. Hal ini memperburuk ketegangan sektarian di Teluk dan dengan saingan regional utama Arab Saudi, Iran.

Otoritas Saudi pada tahun 2017 merebut kendali atas distrik Awamiya yang bergejolak, sebuah kota di wilayah Qatif yang telah menjadi pusat protes.

Human Rights Watch mengatakan pada saat itu memiliki bukti satelit yang menunjukkan pasukan keamanan Saudi telah sepenuhnya mengepung dan menutup kota itu.

Pihak berwenang Saudi menyalahkan teroris dan pengedar narkoba karena kerusuhan mematikan di Awamiya.

Komunitas Syiah diperkirakan berjumlah antara 10 dan 15 persen dari populasi 32 juta kerajaan Arab Saudi, tetapi pemerintah belum merilis statistik resmi.

Credit  cnnindonesia.com

Raja Arab Saudi Bela Kedaulatan Suriah atas Golan

Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud dari Kerajaan Arab Saudi (tengah) saat menghadiri KTT Liga Arab di Tunis, Tunisia, Minggu (31/3/2019). Foto/Arab News

TUNIS - Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al-Saud, membela kedaulatan Suriah atas Dataran Tinggi Golan. Dia menolak pengakuan sepihak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengakui wilayah itu sebagai wilayah kedaulatan Israel.

Dalam pidatonya di KTT Liga Arab di Tunis pada hari Minggu, Raja Salman mengatakan setiap langkah untuk merusak kedaulatan Suriah atas Dataran Tinggi Golan harus ditolak. Meski Saudi membela Suriah dalam sengketa wilayah Golan, negara itu selama ini membela oposisi atau pemberontak dalam konflik Suriah.

Presiden Trump menandatangani dekrit pengakuan Dataran Tinggi Golan milik Israel pada 25 Maret lalu atau kurang dari empat bulan setelah dia secara sepihak mengakui Yerusalem adalah Ibu Kota Israel.

"Kami menegaskan kembali penolakan absolut kami atas segala tindakan yang melanggar kedaulatan Suriah atas Golan, dan kami menekankan pentingnya mencapai solusi politik untuk krisis Suriah yang akan menjamin keamanan, persatuan dan kedaulatan Suriah dan mencegah intervensi asing," katanya, seperti dikutip Arab News, Senin (1/4/2019).

Dia juga menegaskan kembali posisi Arab Saudi yang mendukung pendirian negara Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza, dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya. Dia mengatakan masalah Palestina adalah prioritas utama bagi Arab Saudi.

Sementara itu, Presiden Tunisia Beji Caid Essebsi mengatakan bahwa Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel adalah tanah Arab. Dia menolak keputusan AS atas status wilayah itu.

Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit mengatakan bahwa keputusan AS bertentangan dengan seluruh konvensi internasional.

Dalam pernyataan terakhir setelah KTT Liga Arab, para pemimpin Liga Arab menegaskan bahwa Golan, sebuah dataran tinggi strategis yang pernah digunakan untuk membom Israel utara, adalah wilayah Suriah yang diduduki Israel.

Dataran Tinggi Golan sejatinya memang wilayah Suriah. Namun, wilayah itu diduduki Israel selama Perang Enam Hari 1967. Wilayah itu resmi dianeksasi oleh pemerintah Israel pada tahun 1981, secara resmi menjadikannya bagian dari Israel dan berfungsi sebagai pos militer dan pertanian yang strategis. 

Credit  sindonews.com

Salah Satu Pembunuh Khashoggi Dapatkan Pelatihan di AS

Jamal Khashoggi. Foto/Istimewa

WASHINGTON - Anggota tim yang dikirim Arab Saudi untuk membunuh jurnalis Jamal Khashoggi menerima pelatihan di Amerika Serikat. Demikian laporan Washington Post, mengungkap unsur-unsur baru dalam kematian mantan kontributornya itu.

Menurut kolumnis Washington Post, David Ignatius, seorang sumber Saudi yang dengan cermat membaca transkrip rekaman dari bug yang ditempatkan di konsulat oleh intelijen Turki mengatakan rekaman itu mengindikasikan rencana untuk menculik Khashoggi dan membawanya kembali ke Arab Saudi untuk penahanan dan interogasi.

Sebuah catatan dalam transkrip itu mengatakan suntikan diberikan kepada Khashoggi, yang menurut sumber Saudi itu mungkin obat penenang yang kuat.

Sebuah tas kemudian diletakkan di atas kepalanya, dan Khashoggi berteriak: "Saya tidak bisa bernapas, saya menderita asma. Jangan lakukan ini." Menurut Washington Post, dia meninggal segera setelah itu.

Transkrip itu menggambarkan suara mendengung, mungkin gergaji listrik yang digunakan untuk memotong-motong jurnalis.

Menurut Ignatius, yang mengatakan dia mewawancarai lebih dari selusin sumber-sumber Amerika dan Saudi yang berbicara dengan syarat anonim, beberapa anggota Kelompok Intervensi Cepat Saudi menerima pelatihan di Amerika Serikat.

"CIA telah memperingatkan lembaga pemerintah lainnya bahwa beberapa pelatihan operasi khusus ini mungkin dilakukan oleh Tier 1 Group, sebuah perusahaan yang berbasis di Arkansas, di bawah lisensi Departemen Luar Negeri," katanya.

"Pelatihan ini terjadi sebelum insiden Khashoggi, sebagai bagian dari hubungan berkelanjutan dengan Saudi, dan pelatihan itu belum dilanjutkan," imbuhnya seperti dikutip dari AFP, Minggu (31/3/2019).

Dia mengatakan beberapa program pertukaran keamanan AS-Saudi lainnya juga telah ditangguhkan. 

Khashoggi, seorang kritikus rezim Saudi, terbunuh dan dipotong-potong pada 2 Oktober lalu di konsulat Arab Saudi di Istanbul oleh tim terdiri dari 15 agen yang dikirim dari Riyadh. Tubuhnya hingga kini tidak pernah ditemukan.

Setelah membantah pembunuhan itu, Arab Saudi mengatakan operasi itu dilakukan oleh agen yang di luar kendali. Pengadilan 11 tersangka dibuka awal tahun ini di Arab Saudi.

Tetapi banyak dari kasus ini masih terselubung misteri, dimulai dengan peran putra mahkota yang kuat dan penguasa de facto, Mohammed bin Salman.

Senat AS, setelah pengarahan tertutup oleh CIA, mengadopsi resolusi yang menyebut putra mahkota "bertanggung jawab" atas pembunuhan itu, sementara Presiden Donald Trump menolak untuk secara terbuka mengambil sikap.





Credit  sindonews.com

Sebut Pemboman RS Yaman Mengerikan, AS Desak Saudi Cs Investigasi

Rumah sakit yang dikelola kelompok Save the Children di Yaman rusak setelah terkena serangan udara yang diduga dilakukan koalisi Arab. Foto/REUTERS

WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyebut pemboman terhadap sebuah rumah sakit (RS) di Yaman pada awal pekan ini sebagai serangan mengerikan. Washington mendesak koalisi yang dipimpin Arab Saudi untuk melakukan investigasi secara transparan.

Komentar kecaman itu disampaikan juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Robert Palladino, pada hari Kamis waktu Washington. Rumah sakit yang dihantam oleh serangan udara itu dikelola oleh kelompok Save the Children.

"Saya melihat laporan-laporan itu, sangat mengerikan. Amerika Serikat menanggapinya dengan serius dan kami mencari lebih banyak informasi," kata Palladino dalam sebuah briefing media, seperti dikutip Reuters, Jumat (29/3/2019).

"Kami memahami bahwa koalisi yang dipimpin Saudi telah merujuk hasil operasi penargetan ini kepada tim penilai insiden gabungan untuk peninjauan dan penyelidikan mereka," ujarnya. "Amerika Serikat mendesak penyelidikan transparan," imbuh Palladino.

Kelompok Save the Children mengatakan sebuah rudal pada hari Selasa lalu menghantam sebuah pompa bensin di dekat pintu masuk rumah sakit pedesaan di bagian barat laut negara itu, sekitar 60 mil (100 km) dari kota Saada. 

Palladino mengatakan Amerika Serikat mendorong semua pihak yang terlibat dalam konflik untuk mengambil langkah guna menghindari tindakan yang membahayakan warga sipil dan infrastruktur sipil.

"Amerika Serikat mendesak penyelidikan transparan oleh tim penilai insiden gabungan terhadap insiden ini serta implementasi cepat dari rekomendasi yang dihasilkan," paparnya. 

Credit  sindonews.com

Jerman Perpanjang Larangan Ekspor Senjata ke Saudi

Jubir pemerintahan Jerman, Steffen Seibert, mengatakan bahwa negaranya memperpanjang larangan ekspor senjata ke Arab Saudi. (AFP Photo/Johannes Eisele)

Jakarta, CB -- Jerman memperpanjang larangan ekspor senjata ke Arab Saudi hingga enam bulan mendatang,langkah yang dianggap mempertegas sikap negara tersebut atas kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi.

"Larangan itu akan diperpanjang hingga enam bulan sampai 30 September. Dalam periode tersebut, tidak akan ada aplikasi ekspor yang disetujui," ujar juru bicara pemerintahan, Steffen Seibert, seperti dikutip Reuters, Kamis (28/3).

Gagasan ini sempat membuat khawatir sejumlah rekan bisnis dari Prancis dan Inggris karena beberapa perusahaan mereka yang berada di Jerman sudah harus memperbarui lisensi mereka sebelum September.

Pemerintah Jerman pun sepakat untuk memperpanjang lisensi yang sudah disetujui selama sembilan bulan sehingga perusahaan tak perlu mendaftarkan lembaganya lagi menjelang akhir tahun.


Namun, perusahaan-perusahaan tersebut baru dapat mengirimkan senjata ke Saudi setelah September. Mereka juga harus memastikan senjata itu tidak digunakan untuk perang di Yaman.

Larangan ini pertama kali diberlakukan setelah kasus pembunuhan Jamal Khashoggi terungkap pada Oktober lalu.

Jurnalis pengkritik Pangeran Mohamed bin Salman (MbS) itu tewas di gedung Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, pada 2 Oktober 2018.

Meski sempat menampik, Saudi akhirnya mengakui bahwa Khashoggi memang dibunuh di dalam kantor konsulatnya. 

Namun, Saudi berkeras bahwa pemerintah kerajaan tak ikut campur. Mereka menyatakan bahwa pembunuhan itu dilakukan oleh sejumlah agen intelijen yang bergerak di luar kewenangan.

Meski demikian, Turki menuding Saudi sebagai dalang di balik pembunuhan tersebut. Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat (CIA) bahkan dilaporkan sudah menarik simpulan bahwa MbS memerintahkan langsung pembunuhan itu.

Credit  cnnindonesia.com

PBB Desak Saudi Buka Persidangan Pembunuhan Khashoggi

Ilustrasi. (Courtesy TRT World/Handout via Reuters REUTERS)

Jakarta, CB -- Pakar Hak Asasi Manusia PBB meminta Arab Saudi membuka sidang rahasia terhadap 11 tersangka yang dituduh dalam pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi bagi publik dan pengamat persidangan.

Agnes Callamard, pelapor khusus PBB yang memimpin penyelidikan internasional atas pembunuhan Khashoggi di konsulat Saudi di Istanbul Oktober lalu mengecam proses hukum yang dilakukan Arab Saudi terhadap para pembunuh.

Menurutnya, proses persidangan kurang transparan dan cenderung tertutup. Oleh karena itulah ia meminta pihak berwenang Saudi untuk mengungkapkan nama-nama para terdakwa, dakwaan dan nasib 10 orang terdakwa lainnya.


"Proses saat ini bertentangan dengan hukum hak asasi manusia internasional," kata Callamard seperti dikutip dari Reuters, Jumat (29/3).

"Pemerintah Arab Saudi sangat keliru jika percaya bahwa proses ini, seperti yang saat ini dibentuk, akan memuaskan masyarakat internasional, baik dalam hal keadilan prosedural di bawah standar internasional atau dalam hal validitas kesimpulan mereka," tambahnya.

Jaksa penuntut umum Saudi pada November lalu mendakwa 11 tersangka, termasuk lima yang bisa menghadapi hukuman mati terkait pembunuhan Khashoggi.

CIA dan beberapa negara Barat sebenarnya percaya Putra Mahkota Mohammed bin Salman, penguasa de facto Arab Saudi, memerintahkan pembunuhan itu. Tapi tuduhan tersebut dibantah para pejabat Saudi.

Credit  cnnindonesia.com

Arab Saudi Kecam Sikap AS Akui Golan Wilayah Israel

Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz. (AFP PHOTO / FAYEZ NURELDINE)

Jakarta, CB -- Kerajaan Arab Saudi menentang klaim Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menyatakan mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah Israel. Menurut mereka hal itu melanggar hukum internasional.

"Arab Saudi menyatakan menolak keras dan mengecam pemerintah AS yang mengakui kedaulatan Israel wilayah pendudukan Dataran Tinggi Golan," demikian pernyataan Kerajaan Arab Saudi yang disampaikan Kantor Berita SPA, seperti dilansir AFP, Selasa (26/3).

Kerajaan Arab Saudi sampai saat ini masih mengakui Dataran Tinggi Golan adalah wilayah Suriah yang dicaplok Israel. Menurut mereka klaim AS atas kedaulatan Israel terhadap wilayah itu sama saja melanggar piagam dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).


"Ini akan berdampak negatif terhadap proses perdamaian dan keamanan serta kestabilan wilayah Timur Tengah," demikian lanjut isi pernyataan Kerajaan Arab Saudi.

Israel memang menduduki Dataran Tinggi Golan dari Suriah dalam Perang Enam Hari pada 1967 silam. Mereka menganeksasi Dataran Tinggi Golan secara efektif pada 1981, tapi tak pernah diakui oleh komunitas internasional.

Dewan Keamanan PBB (DK PBB) juga tidak sepakat dengan sikap AS. Sejumlah negara pemilik hak veto di DK PBB yakni China, Inggris, Prancis dan Rusia.

Kini, sejumlah negara, termasuk Rusia, langsung memperingatkan Trump bahwa langkah AS justru akan menyulut konflik lebih besar di Timur Tengah.

Sejumlah pihak menyayangkan langkah Trump soal Dataran Tinggi Golan. Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Saeb Erekat, menyatakan cemas dengan masa depan setelah sikap Trump itu.

"Apa yang akan terjadi di masa mendatang? Ketidakstabilan yang pasti dan pertumpahan darah di kawasan ini," kata Erekat.

Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, menyatakan tetap mendukung Suriah mempertahankan Dataran Tinggi Golan.

"Kedaulatan wilayah adalah salah satu unsur mendasar dalam hukum internasional. Upaya AS untuk membenarkan aksi Israel melawan hukum internasional hanya akan menjurus kepada kekerasan di kawasan itu," kata Cavusoglu.

Israel menganggap Dataran Tinggi Golan sangat penting dari sisi pertahanan karena menjadi 'benteng' alami untuk menahan serangan dari wilayah Suriah. Apalagi saat ini front sudah terbuka karena Suriah merupakan sekutu Iran, yang merupakan musuh bebuyutan Negeri Zionis itu.

Mereka khawatir Iran bisa menggelar serangan terhadap Israel melalui Suriah. Apalagi Iran juga mengembangkan rudal jarak menengah dan mampu melakukan pengayaan uranium sebagai bahan utama pembuatan hulu ledak nuklir. 

Credit  cnnindonesia.com

Perdamaian Timur Tengah, Kushner Usulkan Yordania-Saudi Tukar Guling

Penasihat Gedung Putih Jared Kushner. Foto/Istimewa

WASHINGTON - Penasihat Gedung Putih Jared Khusner menyusun proposal perdamaian Timur Tengahnya yang akan meminta Yordania menyerahkan sebagian tanahnya ke wilayah Palestina dengan imbalan tanah dari Arab Saudi.

Idenya itu adalah bagian dari rencana yang lebih luas yang akan mengikat negara-negara seperti Arab Saudi, Yordania, Mesir, dan Uni Emirat Arab bukan hanya Israel dan Palestina.

Menurut sebuah buku baru yang dirilis Selasa, Kushner, Inc.: Greed. Ambition. Corruption. The Extraordinary Story of Jared Kushner and Ivanka Trump, konsep Kushner menyerukan Yordania untuk melepaskan tanahnya dan sebagai imbalannya, Yordania akan mendapatkan tanah dari Arab Saudi, dan negara itu akan mendapatkan kembali dua pulau Laut Merah yang diberikan Mesir untuk dikelola pada tahun 1950.

"Apa yang diinginkan Kushner adalah agar Saudi dan Emirat menyediakan bantuan ekonomi kepada Palestina," tulis penulis buku tersebut Vicky Ward.

“Ada rencana untuk pipa minyak dari Arab Saudi ke Gaza, di mana kilang dan terminal pengiriman dapat dibangun. Keuntungannya akan menciptakan pabrik desalinasi, di mana warga Palestina bisa mendapatkan pekerjaan, mengatasi tingginya tingkat pengangguran," terangnya seperti dikutip dari Washington Examiner, Rabu (20/3/2019).

Kushner mengatakan pada bulan Februari Gedung Putih siap untuk mengungkap rencana perdamaian setelah pemilu Israel pada bulan April. Saat berada di Warsawa, Kushner mengatakan rencana itu akan berdampak pada seluruh kawasan Timur Tengah dan benar-benar akan membangun perbatasan serta menyelesaikan masalah status akhir, menurut Sky News Arabia.

Menurut buku itu, menantu Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump itu tertarik pada hal-hal yang berkaitan dengan Israel selama kampanye presiden 2016 lalu. Selama hari-hari awal pemerintahan Trump ia mengkangkangi Menteri Luar Negeri Rex Tillerson ketika ia memberi tahu diplomat top negara itu bahwa ia bertanggung jawab atas upaya rencana perdamaian Timur Tengah.

"Kushner mengambil Timur Tengah dari portofolio Tillerson," kata Ward.

"Aku ingin Israel, begitulah menurutnya, menurut mantan ajudan Tillerson. Tillerson, pria yang jujur, mencoba bekerja dengan Kushner karena dia pikir itu adalah hal yang benar untuk dilakukan," sambung Ward. 

Kushner, yang adalah orang Yahudi, menikah dengan putri Presiden Trump, Ivanka Trump.




Credit  sindonews.com

Raja Salman Ucapakan Duka Cita atas Banjir Bandang di Papua

Pemimpin Arab Saudi, Raja Salman bin Salman bin Abdulaziz Al Saud menyampaikan ucapan belasungkawa terkait musibah banjir bandang yang menimpa wilayah Sentani. Foto/Reuters

RIYADH - Pemimpin Arab Saudi, Raja Salman bin Salman bin Abdulaziz Al Saud dilaporkan menyampaikan ucapan belasungkawa kepada Presiden Indonesia, Joko Widodo, terkait musibah banjir bandang yang menimpa wilayah Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua.

“Kami telah menerima kabar musibah banjir bandang yang menimpa wilayah Papua, dan dampak yang ditimbulkan oleh musibah tersebut yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa," kata Raja Salman melalui sebuah surat kepada Jokowi, seperti dilansir Saudi Press Agency pada Selasa (19/3).

"Dengan ini, Kami ingin menyampaikan ucapan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada Yang Mulia Presiden dan segenap keluarga korban tragedi tersebut, atas nama bangsa dan pemerintah Saudi, seraya memohon kepada Allah SWT semoga senantiasa melimpahkan rahmat dan ampunan-Nya kepada para korban meninggal dunia, memberikan kesabaran bagi keluarga yang ditinggalkan, memberikan kesembuhan dengan segera kepada para korban luka, serta menjaga bangsa dan negara Indonesia dari segala hal buruk dan bencana. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Mengabulkan doa," sambungnya.

Selain Raja Salman, ucapan duka cita juga disampaikan oleh Putera Mahkota Saudi, Muhammad bin Salman (MBS). Di mana, MBS mengatakan telah menerima kabar musibah banjir bandang yang menimpa wilayah Papua, dan dampak yang ditimbulkan oleh musibah tersebut yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

"Dengan ini, saya ingin menyampaikan ucapan belasungkawa yang teramat dalam, kepada Presiden dan segenap keluarga korban, seraya memohon kepada Allah SWT semoga senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada para korban meninggal dunia, serta kesembuhan bagi para korban luka. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Mengabulkan doa," ungkapnya.

Badan Nasional Penanggulanan Bencana (BNPB) menuturkan total korban jiwa akibat banjir badang itu berjumlah 89 orang. BNPB menyebut 82 korban meninggal akibat banjir bandang di Kabupaten Jayapura dan tujuh korban meninggal akibat tanah longsor di Ampera, Kota Jayapura 

Credit  sindonews.com

Raja Salman Luncurkan Proyek Hiburan Senilai Rp327,3 Triliun di Saudi

Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud dari Kerajaan Arab Saudi didampingi Putra Mahkota Mohammed bin Salman meluncurkan sejumlah proyek hiburan di Riyadh. Foto/SPA

RIYADH - Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud dari Arab Saudi meluncurkan sejumlah proyek hiburan di Riyadh senilai USD23 miliar atau lebih dari Rp327,3 triliun. Stasiun televisi pemerintah Saudi melaporkan peluncuran sejumlah proyek itu pada hari Selasa, seperti dilansir Al Arabiya, Rabu (20/3/2019).

Proyek-proyek tersebut termasuk taman, jalur olahraga, dan pusat seni.

Saudi membangun King Salman Park yang akan menjadi taman kota terbesar di dunia yang luasnya lebih dari 13 kilometer persegi (13 kali ukuran Gardens by the Bay di Singapura, 5 kali ukuran Hyde Park di London, 4 kali ukuran Central Park di New York).

Proyek taman terbesar di dunia itu bertujuan untuk meningkatkan pangsa ruang hijau per kapita di Riyadh sebanyak 16 kali, di mana lebih dari 7,5 juta pohon akan ditanam di seluruh kota Riyadh.

Pusat seni yang sedang dibangun diatur untuk menampung lembaga-lembaga budaya dan artistik seperti museum, teater, dan galeri. Harapannya bisa mengubah Riyadh menjadi "pameran terbuka" yang menampung karya 1.000 seniman lokal dan internasional.

Ada tujuh museum berbeda yang akan dibangun. Di antaranya, Museum Penerbangan, Museum Astronomi dan Luar Angkasa, Museum Sains, Museum Hutan, Museum Realitas Virtual, Museum Arsitektur, dan Event Square seluas 40.000 meter persegi.

Sedangkan jalur olahraga yang dibangun akan menghubungkan kota dari timur ke barat, membentang sejauh 135 kilometer, dan akan mencakup jalur bersepeda dan menunggang kuda. Selain itu juga dibangun jalur jogging serta pusat olahraga dan budaya.

Proyek-proyek itu masih menjadi bagian dari Kingdom’s Vision 2030 (Visi Kerajaan 2030) dan diharapkan menghasilkan 70.000 pekerjaan baru bagi warga di berbagai sektor.

Proyek-proyek hiburan tersebut akan memberikan peluang investasi bagi investor di dalam dan di luar Kerajaan Saudi dengan total investasi senilai USD13,3 miliar, termasuk proyek perumahan, perhotelan, perusahaan, pendidikan, rekreasi dan komersial. 

Proyek diatur untuk memulai tahap implementasi selama paruh kedua 2019.


Credit  sindonews.com

Sebelum Kasus Khashoggi, MbS Perintahkan Bungkam Pembangkang

Sebelum pembunuhan Jamal Khashoggi, Pangeran Mohammed bin Salman (MbS), disebut pernah memerintahkan sebuah kelompok untuk membungkam pembangkang dan oposisi. (Tolga AKMEN/AFP)

Jakarta, CB -- Lebih dari setahun sebelum pembunuhan Jamal Khashoggi terjadi, Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MbS), disebut pernah memerintahkan sebuah kelompok untuk membungkam para pembangkang dan oposisi.

Hal itu terungkap dari laporan New York Times mengutip seorang pejabat Amerika Serikat yang membacakan laporan intelijen terkait hal tersebut.

Pejabat AS itu menyebut kelompok tersebut sebagai Kelompok Intervensi Cepat Saudi. Pembungkaman yang dilakukan kelompok itu termasuk melakukan pengawasan secara ketat, penculikan, penahanan, hingga penyiksaan terhadap sejumlah warga Saudi yang dianggap melawan kerajaan.


Laporan itu memaparkan pembunuhan Khashoggi pada 2 Oktober lalu di gedung konsulat Saudi di Istanbul merupakan bagian dari misi kelompok tersebut untuk memberangus pembangkang secara lebih luas. 

Hal tersebut dikutip intelijen dari sejumlah pejabat AS dan rekan beberapa warga Saudi yang menjadi korban misi tersebut.

Selain pembunuhan Khashoggi, kelompok tersebut juga diduga terlibat dalam penahanan sejumlah aktivis perempuan di Saudi pada tahun lalu.

Dikutip AFP, New York Times melaporkan pada Juni lalu ketua kelompok tersebut bahkan pernah meminta salah satu penasihat MbS untuk memberikan bonus tambahan. Bonus itu diminta menyusul misi "pembungkaman" yang banyak dilakukan timnya selama ini.

MbS dikabarkan memberi kewenangan Kelompok Intervensi Cepat Saudi untuk beroperasi. Kelompok itu diawasi oleh Saud al-Qahtani, seorang anggota keluarga kerajaan yang berkuasa di ranah pengadilan Saudi.

Laporan intelijen AS tersebut tak merinci seberapa dalam keterlibatan MbS dengan aktivitas kelompok tersebut. Namun, dokumen itu memaparkan bahwa anggota kelompok itu melihat Qahtani sebagai "perpanjangan tangan" MbS dalam memerintahkan misi untuk organisasi itu.

Qahtani sendiri telah dipecat Saudi karena diduga terlibat pembunuhan Khashoggi. Sejauh ini, sebanyak 11 pejabat Saudi telah didakwa atas kematian wartawan pengkritik MbS tersebut.

Lima di antara para terdakwa itu terancam hukuman mati. Saudi tak menjelaskan apakah Qahtani termasuk dari 11 orang yang didakwa tersebut.

Sementara itu, pejabat Saudi menolak untuk mengonfirmasi atau menyangkal keberadaan tim tersebut. Kedutaan Saudi di Washington juga tak segera menanggapi laporan surat kabar tersebut.

Credit  cnnindonesia.com

Saudi Tolak Penyelidikan Internasional atas Kasus Khashoggi

Jamal Khashoggi

Foto: Metafora Production via AP

Saudi menyatakan 11 orang telah disidang untuk kasus pembunuhan Khashoggi.

CB, JENEWA -- Kepala Komisi Hak Asasi Manusia Saudi, Bandar bin Mohammed al-Aiban mengatakan, kerajaan membawa mereka yang dituduh atas pemunuhan jurnalis, Jamal Khashoggi ke pengadilan. Namun, menolak penyelidikan internasonal terhadap kasus ini.

Bandar bin Mohammed al-Aiban mengatakan pada Dewan HAM PBB, mereka diadili karena kejahatan yang keji. Sejauh ini pelaku yang dituduh telah menghadiri sidang, beserta dengan pengacara mereka, namun tidak memberikan nama atau detail lebih lanjut.

"Keadilan di kerajaan Arab Saudi beroperasi sesuai dengan hukum internasional dan itu berlaku transparansi," kata Aiban kepada forum Jenewa saat peninjauan catatan hak asasi Saudi, dilansir dari laman Aljazirah, Jumat (15/3).

Ia mengatakan, kerajaan tidak akan menerima campur tangan asing baik itu urusan dalam negeri dan sistem peradilannya.

Sejumlah negara Barat, termasuk 28 anggota Uni Eropa menyerukan Saudi untuk bekerja sama dalam penyelidikan pada pekan lalu. Mereka meminta penyelidikan dipimpin oleh PBB terhadap pembunuhan seorang kritikus dan kolumnis Washington Post, Jamal Khashoggi.

Sebelumnya Khashoggi dibunuh oleh Agen Saudi pada 2 Oktober 2018. Pembunuhan secara sadis dilakukan di konsulat Saudi di Istanbul. Juru bicara penuntut umum Saudi mengatakan, 11 orang Saudi telah didakwa di pengadilan atas kasus ini. Pihak berwenang meminta hukuman mati untuk lima orang.

Beberapa pemerintah barat menuduh Putra Mahkota, Mohammed bin Salman terlibat dalam pembunuhan ini. Namun pemerintah Saudi telah membantah keterlibatan Putra Mahkota.

Penyelidik PBB tentang Eksekusi di luar pengadilan, Agnes Callamard mengatakan, para pejabat Saudi belum menanggapi permintaan untuk bekerja sama dengan penyelidikannya terhadap pembunuhan ini.

Pejabat Human Rights Watch, John Fischer mengatakan, masih ada banyak pertanyaan yang belum terjawab atas kasus ini, termasuk siapa yang akhirnya bertanggung jawab, siapa yang memerintahkan, dan seberapa tinggi tingkatannya.

"Apa yang telah kita lihat dari awal sejak seluruh kisah ini menjadi publik adalah serangkaian kebingungan dan penolakan oleh Arab Saudi," kata Fischer.

"Jadi, sangat sulit untuk memiliki kepercayaan pada narasi mereka dan itulah sebabnya kami menyerukan penyelidikan internasional yang independen, sehingga komunitas internasional dapat memastikan fakta untuk dirinya sendiri," kata dia.

Credit  republika.co.id

Interpol Keluarkan Red Notice untuk Tersangka Pembunuh Khashoggi

Interpol mengeluarkan red notice untuk para tersangka pembunuh Jamal Khashoggi. Foto/Istimewa

ANKARA - Organisasi kepolisian kriminal internasional, Interpol, telah mengeluarkan red notice untuk mencari dan menahan sementara 20 tersangka pembunuh jurnalis Arab Saudi, Jamal Khashoggi. Demikian laporan televisi Turki, NTV.

"Red Notice dikeluarkan pada 1 Maret atas permintaan Kantor Kejaksaan Istanbul," kutip Sputnik dari media Turki, Jumat (15/3/2019).

Jamal Khashoggi bekerja sebagai kolumnis untuk surat kabar The Washington Post. Ia adalah kritikus vokal terhadap kebijakan Arab Saudi. Khashoggi dilaporkan hilang pada 2 Oktober setelah ia masuk Konsulat Arab Saudi di Istanbul.

Riyadh pada awalnya menyangkal mengetahui keberadaan wartawan itu, tetapi kemudian mengakui bahwa Khashoggi telah dibunuh dengan suntikan narkoba dan tubuhnya telah dipotong-potong serta dibawa keluar dari konsulat. Pada akhirnya, otoritas Saudi telah mendakwa 11 orang dengan pembunuhan Khashoggi.

Menurut Kantor Kejaksaan Istanbul, pembunuhan Khashoggi telah direncanakan sebelumnya. Turki mendesak Arab Saudi untuk mengekstradisi para pelaku kejahatan, serta memberikan informasi tentang lokasi jasad Khashoggi.

Credit  sindonews.com

Gedung Putih menentang resolusi kekuatan perang Saudi Yaman

Delegasi dari gerakan Houthi, yang bersekutu dengan Iran, serta pemerintah Yaman, yang didukung Arab Saudi, bertemu di Amman, Jordania pada 17 Januari, 2019, untuk merundingkan pertukaran tahanan. (REUTERS/Muhammad Hamed)

Washington (CB) - Para penasehat Gedung Putih merekomendasikan pada Rabu agar Presiden Amerika Serikat Donald Trump memveto satu resolusi untuk mengakhiri dukungan Washington bagi kampanye militer pimpinan Arab Saudi di Yaman.

Pernyataan Gedung Putih itu mengenai kebijakan pemerintah dikeluarkan ketika Senat AS siap memveto hal tersebut, salah satu dari beberapa usaha oleh para anggota Senat untuk mendesak Trump memperkuat kebijakannya terhadap kerajaan itu.

Para pendukung resolusi tersebut, yang termasuk beberapa orang anggota Partai Republik dan juga Demokrat, mengatakan mereka optimistis mengenai peluang-peluang menyangkut pengesahan oleh Senat. Presiden Trump berasal dari Partai Republik.

Namun, pemimpin mayoritas dari Republik di Senat, Mitch McConnell, mengecam resolusi kekuatan-kekuatan perang itu pada Rabu ketika ia membuka sidang Senat, dengan menyatakannya "tak pantas dan kontraproduktif."

Credit  antaranews.com

Ketua HAM UE desak diberikannya keadilan buat Khashoggi

Hatice Cengiz, tunangan almarhum wartawan Arab Saudi jamal Khashoggi, berpartisipasi dalam sebuah subpanitia dalam pertemuan tentang Hak Asasi Manusia di Parlemen Eropa di Brussels, Belgia, Selasa (19/2/2019). (REUTERS/YVES HERMAN)

Washington (CB) - Keadilan harus diberikan kepada kolumnis Washington Post yang dibunuh, Jamal Khashoggi, tulis Ketua Sub-Komite Hak Asasi Manusia Uni Eropa di kolom opini yang diterbitkan pada Selasa (12/3).

"Pembunuhan Khashoggi secara kejam memperlihatkan bagaimana hak ini telah diinjak-injak oleh pemerintah Arab Saudi," tulis Antonio Panzeri di Washington Post.

Khashoggi dibunuh secara kejam di dalam Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, Oktober lalu, tak lama setelah ia memasuki instalasi diplomatik tersebut. Riyadh mulanya membantah Kerajaan itu berperan dalam pembunuhan tersebut tapi sejak itu berusaha menimpakan kesalahan atas kematian Khashoggi pada operasi yang gagal dan dilakukan oleh agen merah.

Pada November, CIA menyimpulkan dengan keyakinan tinggi bahwa Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman memernitahkan pembunuhan Khashoggi, kata Washington Post.

Panzeri mengatakan meskipun melakukan kunjungan ke seluruh dunia untuk menggembar-gemborkan pembaruan di negerinya, yang menggambarkannya sebagai seorang pemimpin regional dalam urusan hak asasi manusia, Pemerintah Raja Salman telah "mengikuti jalur yang menuju arah yang berbeda sama sekali".

"Rejim, meskipun melakukan konsesi kecil, telah terus bertindak dengan cara otoriter dan menindas," kata Panzeri, sebagaimana dikutip Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu siang. "Keperluan untuk membina hubungan dengan negara internasional menjelaskan konsesi yang kadangkala dilakukan oleh putra mahkota. Untungnya, masih ada sebagian pemimpin yang memiliki pandangan terbatas dan kecemasan mengenai perdagangan dengan diktator."

Panzeri menekankan UE harus "tetap aktif" dalam kasus Khashoggi, dan mengatakan ia "akan terus bekerja untuk menjamin bahwa kebenaran mengenai apa yang terjadi pada Khashoggi muncul".

Credit  antaranews.com

Iran: Bukan Kami, Tapi Saudi yang Cari Masalah

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan tidak seperti Riyadh, Teheran tidak mencari ketegangan dengan negara di kawasan, termasuk dengan Saudi. Foto/Reuters

TEHERAN - Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif mengatakan tidak seperti Riyadh, Teheran tidak mencari ketegangan dengan negara mana pun di kawasan itu, termasuk dengan Arab Saudi.

Berbicara saat melakukan konferensi pers di Baghdad, Irak, Zarif ditanya apakah dia memiliki rencana untuk berkunjung ke Saudi. Zarif menuturkan, dia tidak memiliki rencana, tapi tidak menutup kemungkinan untuk melakukan kunjungan itu dimasa depan.

"Saya tidak masalah dengan itu (melakukan kunjungan ke Saudi), karena itu adalah Arab Saudi, yang berusaha untuk menciptakan ketegangan dalam wilayah bukan Iran," kata Zarif, seperti dilansir PressTV pada Senin (11/3).

Dia kemudian ditanya tentang sanksi sepihak Amerika Serikat (AS) terhadap Iran. Di mana, Zarif mengatakan ini adalah pertama kalinya sebuah negara dihukum, karena telah mematuhi hukum internasional dan peraturan PBB.

"Ini adalah fenomena berbahaya, pendekatan AS untuk melanggar hukum internasional dan menghukum negara-negara lain karena komitmen mereka terhadap peraturan internasional," ungkapnya.

Zarif sendiri datang ke Baghdad untuk menemani Presiden Iran, Hassan Rouhani yang akan melakukan pertemuan dengan Presiden Irak, Barham Salih. Ini adalah kunjungan pertama Rouhani ke Irak dalam kurun waktu enam tahun terakhir.  

Credit  sindonews.com

Kolumnis Washington Post Khashoggi Terbunuh karena Isu Nuklir?

Presiden Donald Trump menyambut kedatangan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman di Gedung Putih, Washington, Amerika Serikat, 20 Maret 2018. Lawatan Mohammed bin Salman diperkirakan akan berbicara soal ancaman Iran, termasuk pengaruh dan pengembangan program nuklir Negeri Mullah itu. (AP Photo/Evan Vucci)

CB, Alasan dibalik pembunuhan jurnalis ternama Arab Saudi, Jamal Khashoggi, menjadi salah satu bahasan dalam buku baru berjudul “Khashoggi and The Crown Prince: The Secret Files” oleh penulis Owen Wilson. Buku ini bakal diterbitkan oleh penerbit Gibson Square pada 14 Maret 2019.

Penulis yang menggunakan nama alias ini mengatakan Khasoggi mengetahui ambisi pimpinan kerajaan Arab Saudi untuk mendapatkan teknologi nuklir dari Amerika Serikat. Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat membuka peluang ini. Pimpinan kerajaan merasa khawatir Khashoggi akan berbicara soal ini di media dan membuat rencana ini batal.
“Saudi tahu bahwa Khashoggi tahu mengenai hasrat lama Arab Saudi untuk mengembangkan kemampuan teknologi nuklir sebagai penyeimbang terhadap teknologi nuklir Iran, yang menjadi musuh nomor satu Saudi,” begitu dilansir Daily Mail dari buku karya Owen Wilson pada Jumat, 8 Maret 2019.

Menurut Wilson, Khashoggi kemungkinan juga tahu bahwa Trump, yang memiliki kedekatan dengan keluarga kerajaan Saudi, berkeinginan menjual teknologi nuklir itu ke Arab Saudi. “Ini membuat Khashoggi menjadi beban bagi kerajaan Saudi sehingga ini hanya bisa diatasi dengan mengeliminasinya,” begitu kata Wilson menarik kesimpulan.

Skenario penjualan teknologi nuklir AS ke Arab Saudi terkesan hal yang sulit terealisir namun belakangan terungkap ada pembicaraan intensif soal ini dengan pejabat senior Gedung Putih, anggota keluarga Trump dan kroni bisnisnya yang mendorong penjualan teknologi sensitif ini ke Riyadh.
Nama Jared Kushner, yang merupakan menantu Trump dan menjadi utusan ke Timur Tengah, disebut sebagai salah satu yang terlibat erat dalam pembahasan ini
“Laporan Februari lalu oleh Komite Reformasi dan Pengawasan DPR, menunjukkan pembicaraan rahasia soal ini telah berlangsung selama beberapa waktu,” begitu dilansir Daily Mail mengutip buku karya Owen Wilson. Komite mendasarkan laporannya itu kepada dokumen Gedung Putih dan pembocor. “Namun, kesepakatan soal nuklir ini bakal melanggar UU Nonproliferasi.”

Arab Saudi memang menginginkan teknologi nuklir ini untuk pembangkit listrik dan bukan untuk kepentingan militer. Namun, transfer teknologi ini bisa menjadi jalan pembuka bagi Saudi untuk memproduksi senjata nuklir.
Khashoggi sendiri, selain dikenal sebagai jurnalis senior, dikenal memiliki jaringan yang dalam di pemerintahan Arab Saudi dan intelijennya. Dia dikenal dekat dengan Pangeran Turki al-Faisal, yang merupakan bekas kepala intelijen Saudi untuk waktu yang lama.

Karena kedekatan Khashoggi dengan kalangan kerajaan Arab Saudi dan intelijennya ini, otoritas Saudi merasa perlu menjaga jarak dan melarangnya berbicara di media. Ini membuat Khashoggi meninggalkan Riyadh pada 2017 dan tinggal di Virginia, AS, lalu mengirim tulisan ke Washington Post, yang kerap menulis kritik terhadap kebijakan Trump.

Credit  tempo.co