Israel akan menjatah pasokan air dan membatasi kunjungan keluarga Palestina.
CB,
TEL AVIV -- Menteri Keamanan Publik Israel, Gilad Erdan, telah
mengumumkan rencana untuk memperburuk kondisi tahanan Palestina di
penjara-penjara Israel. Israel akan menjatah pasokan air dan mengurangi
jumlah waktu kunjungan untuk keluarga tahanan.
Langkah-langkah yang diperkirakan akan mulai berlaku dalam beberapa
pekan mendatang itu setelah disetujui oleh kabinet Israel. Langkah
tersebut dikritik tajam oleh para pemimpin dan aktivis Palestina yang
menyebutnya sebagai eskalasi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh
Israel.
Erdan
mengatakan kepada wartawan pada Rabu (2/12), rencana itu juga akan
memerintahkan penjara untuk menghapus hak memasak bagi para tahanan dan
membatasi akses mereka untuk menonton televisi. Rencana tersebut juga
akan memblokir dana untuk Otoritas Palestina.
Erdan
menyatakan, saat ini kunjungan keluarga telah dihentikan untuk para
tahanan yang berafiliasi dengan Hamas. Erdan tahun lalu telah membentuk
komite untuk membuat kondisi penjara lebih keras bagi tahanan yang
melakukan aksi 'terorisme'.
"Rencana itu juga termasuk mencegah anggota Knesset [parlemen Israel] untuk mengunjungi tahanan Palestina," ujar Erdan.
Kebijakan
memisahkan tahanan Hamas dari tahan yang berafiliasi dengan faksi
Palestina Fatah juga akan berakhir. Erdan mengatakan, menahan narapidana
di sel berdasarkan afiliasi organisasi mereka akan memperkuat
organisasi itu.
Ia menjelaskan, akan ada batas jumlah air
yang dikonsumsi seorang tahanan setiap hari, termasuk berapa kali mereka
diizinkan untuk mandi.
Mustafa Barghouti, kepala Palestinian National Initiative party, mengatakan kepada
Aljazirah
bahwa otoritas Israel bertindak seolah mereka memiliki kebebasan untuk
menindas Palestina dengan cara apa pun yang mereka inginkan.
"Satu-satunya
cara untuk memaksa Israel menjauhkan diri dari perilaku ini adalah
dengan menjatuhkan sanksi kepada Israel," kata dia, berbicara di Kota
Ramallah, di wilayah pendudukan Tepi Barat.
"Israel berperilaku seolah-olah mereka berada di atas hukum internasional dan ini harus berubah," tambah dia.
Palestinian
Prisoners' Commission mengecam rencana Erdan dan mengatakan mereka
tengah berupaya untuk membuat kehidupan tahanan Palestina semakin tak
manusiawi. Qadri Abubaker, kepala Palestinian Prisoners' Commission,
menyerukan sikap nasional yang kuat terhadap langkah-langkah ini.
"Keputusan
dan undang-undang tersebut memaksa kepada semua orang untuk berkumpul
untuk mengekspos kebijakan arogan ini terhadap para pahlawan kita di
penjara," ungkapnya kepada Wafa, kantor berita resmi Palestina.
Menurut
statistik resmi, jumlah tahanan Palestina di balik jeruji Israel telah
mencapai 5.500 orang, termasuk 230 anak-anak dan 54 perempuan.
Kelompok-kelompok HAM mengatakan lebih dari 1.800 tahanan membutuhkan
perawatan medis, dan sekitar 700 di antaranya menderita penyakit serius
atau kronis.
Banyak tahanan Palestina mengatakan mereka
telah mengalami penyiksaan dan kekerasan saat berada di dalam tahanan.
Ada banyak protes terhadap kondisi buruk tahanan dalam beberapa tahun
terakhir, termasuk aksi mogok makan.
Selama konferensi
persnya, Erdan mengatakan Pemerintah Israel tidak akan bisa dihalangi
oleh ancaman mogok makan. "Kita harus memperburuk kondisi [bagi para
tahanan] untuk memenuhi kewajiban moral kita kepada para korban teror
dan keluarga mereka," papar dia.
