Jakarta, CB -- Presiden Iran, Hassan Rouhani, menyatakan akan membalas dendam atas ledakan bom mobil yang menewaskan 27 pasukan Garda Revolusi. Dia juga menuduh AS dan Israel adalah dalang di balik kejadian itu.
"Kami
pasti akan membuat kelompok tentara bayaran ini membayar darah para
martir kami. Akar utama terorisme di kawasan ini adalah Amerika dan
Zionis, dan beberapa negara penghasil minyak di kawasan itu juga secara
finanasial mendukung para teroris," kata Rouhani, seperti dilansir AFP, Kamis (14/2).
Bom
mobil itu meledak di sebelah sebuah bus yang sedang mengangkut pasukan
Garda Revolusi di Provinsi Sistan-Baluchistan. Insiden terjadi ketika
pasukan baru kembali dari misi patroli di perbatasan dekat Pakistan,
basis kelompok separatis Baluchi.
Sistan-Baluchistan adalah kawasan perbatasan dan tempat bermukim
etnis Baluchi. Mereka adalah pemeluk Muslim Sunni, berbeda dari orang
Iran kebanyakan yang merupakan Muslim Syiah.
Rouhani meminta
negara tetangga mereka untuk sama-sama memikul tanggung jawab untuk
tidak mengizinkan teroris menggunakan tanah mereka untuk menyiapkan
serangan.
"Jika ini terus berlanjut dan mereka tidak dapat
menghentikan teroris, jelas berdasarkan pada hukum internasional, kami
memiliki hak-hak tertentu dan akan menindaknya pada waktunya," katanya.
Menurut
lembaga analisis terorisme, SITE Intelligence Group, pemboman telah
diklaim oleh kelompok Jaish al-Adl (Tentara Keadilan), yang masuk dalam
daftar teroris oleh Iran.
Kelompok ini dibentuk pada 2012 sebagai penerus kelompok Jundullah
(Prajurit Tuhan), yang melakukan pemberontakan di Iran selama dekade
sebelumnya. Aksi teror kerap terjadi di sana.
Pada 29 Januari,
tiga anggota regu bom Iran yang dikirim ke lokasi ledakan di ibu kota
provinsi Zahedan terluka, setelah bom kedua meledak ketika mereka
berusaha menjinakkannya.
Awal Desember 2018, dua orang tewas dan sekitar 40 lainnya cedera dalam serangan di kota Chabahar.
Pada Oktober 2018, Jaish al-Adl mengaku bertanggung jawab atas
penculikan 12 aparat keamanan Iran di dekat perbatasan. Lima di
antaranya kemudian dibebaskan dan diterbangkan pulang setelah dibantu
Pakistan.
Jakarta, CB -- Seorang mantan agen intelijen Angkatan Udara Amerika Serikat, Monica Witt, didakwa atas tuduhan menjadi mata-mata untuk Iran.
Menurut
dakwaan, perempuan yang juga mantan agen kontra intelijen untuk kantor
investigasi khusus Angkatan Udara itu membelot ke Iran pada tahun 2013
dan sampai sekarang masih buron.
Asisten Jaksa Agung AS, John
Demers, mengatakan bahwa Kementerian Kehakiman AS (DOT) menuduh Witt
membocorkan kumpulan program rahasia inteligen AS dan mengumpulkan data
para perwira yang bisa membahayakan nyawa mereka.
"Ini adalah hari yang menyedihkan bagi Amerika ketika salah satu warga negara berkhianat," kata Demers.
Dalam surat dakwaan, dari Januari 2012 hingga sekitar Mei 2015, di Iran
atau di manapun di luar AS, Witt berkonspirasi dengan Iran untuk
memberikan dokumen dan informasi yang berkaitan dengan pertahanan
nasional AS dengan tujuan menghancurkan Amerika Serikat demi
menguntungkan Iran.
Dakwaan juga menyebutkan bahwa setelah Witt
membelot, pemerintah Iran menyediakan sarana dan prasarana, termasuk
tempat tinggal dan peralatan komputer untuk memfasilitasi pekerjaannya.
Damers
mengatakan bahwa dalam surat dakwaan itu juga terdapat tuntutan
terhadap 4 warga Iran yang ikut dalam konspirasi ini. Mereka berupaya
melakukan intrusi komputer dan pencurian identitas melalui dunia maya.
Orang-orang yang disebut sebagai "konspirator maya" dalam dakwaan ini
bekerja untuk Korps Pengawal Revolusi Iran, cabang militer kuat yang
didirikan Ayatollah Khomeini setelah revolusi Iran pada 1979.
Menggunakan email phishing
dan akun Facebook palsu yang dibuat atas nama salah satu mantan rekan
Witt, agen Iran mengirim permintaan pertemanan ke beberapa mantan
rekannya yang lain dengan tujuan korbannya mengklik tautan malware. Tautan itu akan memberikan akses rahasia kepada mereka.
Dalam surat dakwaan, terlihat juga bukti pesan surat elektronik Witt yang menunjukkan bahwa ia juga pernah mendekati Rusia.
Witt bekerja sebagai agen AU semenjak Agustus 1997 hingga Maret 2008,
kemudian menjadi kontraktor pemerintah untuk intelijen AS hingga tahun
2010.
Ia pernah melakukan perjalanan ke Iran pada Mei 2012 untuk
mengikuti acara "Hollywoodism", gelaran yang disponsori oleh IRCG,
bertujuan mengutuk standar moral AS dan mempromosikan gerakan anti-AS.
Pada
2012, FBI memperingatkan Witt bahwa ia menjadi target rekrutmen Badan
Intelijen Iran. Saat itu, Witt berjanji tidak akan kembali ke Iran dan
memberikan informasi apa pun terkait pekerjaannya.
Namun pada bulan berikutnya, antek Iran datang ke AS dan mempekerjakan
Witt sebagai asisten dalam pembuatan film propaganda anti-Amerika yang
kemudian ditayangkan di negara asalnya.
Februari 2013, Witt
kembali ke Iran untuk menghadiri konferensi Hollywoodisme lainnya dan
membuat lebih banyak video kritik terhadap pemerintahan AS. Ia kemudian
bertemu dengan para anggota IRGC dan mengatakan bahwa dirinya ingin
pindah ke Iran.
Suasana peluncuran roket Simorgh di Pusat Antariksa Imam
Khomeini, Iran, 27 Juli 2017. Iran meluncurkan roket pembawa satelit
seberat 250 kilogram. Tasnim News Agency/Handout via REUTERS
CB, Jakarta - Pejabat
dan mantan pejabat Gedung Putih mengatakan pemerintahan Donald Trump
telah mempercepat program rahasia Amerika Serikat untuk menyabot rudal
dan roket Iran.
Ini adalah salah satu upaya Amerika Serikat untuk melemahkan militer Teheran dan mengisolasi ekonominya.
Para
pejabat mengatakan tidak mungkin mengukur secara tepat keberhasilan
program rahasia, yang tidak pernah diakui di publik, menurut laporan New
York Times, 14 Februari 2019.
Namun dalam sebulan terakhir saja, dua upaya Iran untuk meluncurkan
satelit telah gagal dalam beberapa menit. Dua kegagalan roket itu,
pertama, yang diumumkan Iran pada 15 Januari dan yang lain, pada 5
Februari, adalah bagian dari pola selama 11 tahun terakhir.
Pada
saat itu, 67 persen dari peluncuran orbital Iran telah gagal, jumlah
yang sangat tinggi dibandingkan dengan tingkat kegagalan 5 persen di
seluruh dunia untuk peluncuran luar angkasa yang serupa.
Pemerintahan
Trump menyatakan bahwa program luar angkasa Iran hanyalah kedok untuk
upayanya mengembangkan rudal balistik yang cukup kuat untuk mengirim
hulu ledak nuklir yang terbang di antara benua.
Beberapa jam
setelah peluncuran 15 Januari, Menlu AS Mike Pompeo mencatat bahwa
peluncur satelit Iran memiliki teknologi "yang hampir identik dan dapat
dibandingkan dengan yang digunakan dalam rudal balistik."
Kegagalan
peluncuran mendorong The New York Times untuk mencari lebih dari
setengah lusin pejabat saat ini dan mantan pejabat pemerintah yang telah
bekerja pada program sabotase Amerika selama belasan tahun terakhir.
Mereka berbicara dengan identitas anonim karena mereka tidak berwenang
untuk secara terbuka membahas program rahasia ini.
Para pejabat
mengatakan program ini diciptakan di bawah Presiden George W. Bush,
untuk memasukkan bagian-bagian dan material yang rusak ke dalam rantai
pasokan kedirgantaraan Iran.
Program ini aktif pada awal
pemerintahan Obama, tetapi telah mereda pada 2017, ketika Pompeo
mengambil alih sebagai direktur CIA dan menyuntikkannya dengan sumber
daya baru.
Teheran sudah curiga. Bahkan sebelum Trump menarik diri
dari perjanjian nuklir Mei tahun lalu. Brigadir Jenderal Amir Ali
Hajizadeh, kepala program rudal Iran, menuduh badan-badan intelijen
Amerika dan sekutu mengubah kampanye "infiltrasi dan sabotase" mereka ke
kompleks rudal Iran dari infrastruktur atomnya.
Tindakan
sabotase terhadap program rudal dan roket Iran sedang dilakukan melalui
negara dan perusahaan yang memasok operasi kedirgantaraan Teheran.
Pejabat Prancis dan Inggris telah bergabung dengan Amerika Serikat dalam
menyerukan cara untuk melawan program rudal Iran..
Jauh sebelum
Iran mulai serius memproduksi bahan bakar nuklir untuk program senjata
di masa depan, Iran sedang mencari rudal yang kuat.
Ini dipicu
ketakutan jangka panjangnya terhadap Irak. Pada 1980-an, pasukan Saddam
Hussein menembakkan gelombang misil ke kota-kota Iran. Ratusan warga
sipil tewas, dan Iran membalas dengan rudal yang dirancang Uni Soviet
yang diperolehnya dari Libya, Suriah, dan Korea Utara.
Pada 1990-an, Iran mengimpor rudal Korea Utara yang dikenal sebagai No Dong, yang dinamai Shahab-3, atau Shooting Star-3.
Peluncuran
rudal balistik Iran, Shahab-3. Rudal ini mampu mencapai target sejauh
2.000 km. Rudal yang dibuat berdaraskan rudal Korea Utara, Nodong, ini
termasuk rudal balistik jarak menengah atau medium-range ballistic
missile (MRBM). Shahab-3 diperkirakan memiliki kemungkinan meleset atau
circular error probable (CEP) 30-50 m, sehingga termasuk rudal balistik
presisi tinggi. Iran juga membuat rudal Shahab-1 dan Shahab-2, dengan
daya jangkau 300 hingga 500 km. AP/ISNA, Ruhollah Vahdati
Rudal
itu dapat mengirim hulu ledak sejauh 1.287 kilometer, cukup jauh untuk
menghantam Israel. Mesin pendorong No Dong, panjang tujuh kaki dari
nozzle ke pompa bahan bakar, akhirnya menjadi unit penggerak tahap
pertama untuk sebagian besar rudal jarak jauh Iran dan untuk semua
peluncur ruang angkasa.
Setelah
invasi pimpinan Amerika tahun 2003 ke Irak, Washington dan sekutunya
meningkatkan upaya untuk menggagalkan ambisi rudal dan nuklir Teheran.
Pada 2006, Dewan Keamanan PBB menuntut agar Iran menghentikan pengayaan
uranium, bahan bakar utama senjata nuklir. Penolakan Iran mendorong
pengenaan sanksi yang melarang impor bagian, bahan dan teknologi untuk
pembuatan bahan bakar nuklir dan untuk membangun rudal.
Di bawah
pemerintahan Bush, dua program rahasia melawan Iran meningkat bersamaan:
satu berfokus pada bahan nuklir, yang lain pada rudal.
CIA, dengan bantuan dari Badan Keamanan Nasional, mencari cara untuk menumbangkan pabrik, rantai pasokan dan peluncur.
Para
pejabat militer Amerika mendesak Kongres untuk memasukkan lebih banyak
uang ke dalam program-program yang secara tidak langsung mereka sambut
dalam kesaksian terbuka sebagai teknik "hancur sebelum meluncur",
disebut demikian karena mereka mengandalkan sabotase peluncur sebelum
ditembak.
Dalam kasus Iran, itu berarti mengidentifikasi jaringan
pemasok dan subkontraktor yang menjual suku cadang dan bahan angkasa ke
Teheran. Sanksi PBB berarti Iran juga semakin bergantung pada pasar
gelap dan perantara gelap, di mana CIA mudah menembusnya, menurut dua
mantan pejabat.
Misi awal adalah untuk menumbangkan peluncuran uji
coba rudal baru. Jika tes gagal, Iran akan ragu untuk memulai produksi
massal.
Iran menegaskan bahwa peluncuran satelitnya tidak memiliki nilai militer dan bahwa mereka tidak mencari mengembangkan nuklir.
Ketika
Pompeo memimpin CIA, relatif sedikit aktivitas nuklir sedang
berlangsung di Iran. Sebagian besar sentrifugal Teheran telah dibongkar
berdasarkan perjanjian 2015, dan 97 persen bahan bakar nuklir negara itu
telah dikirim ke Rusia.
Tetapi Iran telah meningkatkan program
rudal dan ruang angkasa. Pompeo segera fokus pada rantai pasokan roket
dan rudal, bidang yang sangat dipahaminya.
Pompeo memahami apa
yang terjadi ketika bagian-bagian luar angkasa diproduksi dengan presisi
kurang. Dari 2011 hingga 2017, ia bertugas di Kongres, termasuk di
House Intelligence Committee.
Ketika dia sampai di CIA, dia mendesak untuk menghidupkan kembali program sabotase.
Diperlukan
waktu bertahun-tahun untuk "menambal" program luar angkasa asing dengan
bagian dan bahan yang rusak. Dan biasanya, tidak mungkin untuk
mengetahui apakah teknologi buruk pernah dipasang di peluncur tertentu.
Dalam
satu kasus, Amerika Serikat beruntung. Sebuah rudal jarak pendek buatan
Iran mendarat di Zona Hijau Baghdad, tetapi gagal meledak. Ketika para
ahli memisahkannya, mereka menemukan salah satu bagian yang disabotase
Amerika di dalam, menurut mantan pejabat senior.
Geografi juga
memengaruhi belajar tentang dampaknya. Peluncuran dari Korea Utara
relatif mudah untuk dipantau Washington karena negara bagian
semenanjung, sekitar 100 mil lebarnya, dikelilingi oleh pangkalan,
armada, radar, dan sekutu Amerika. Terkadang rudal jatuh ke laut dan
ditemukan oleh Amerika Serikat atau sekutunya.
Sebagai perbandingan, Iran dua kali ukuran Texas, dan komponen rudal dapat jatuh ke wilayahnya sendiri.
Iran pertama kali berhasil menempatkan satelit kecil ke orbit pada 2009. Iran melakukannya lagi pada tahun 2011, 2012 dan 2015.
Setidaknya
satu kali, roket Iran meledak di tempat peluncuran, meninggalkan
kerusakan yang begitu luas sehingga satelit yang lewat di atas bisa
melihat bekas ledakan, puing-puing terbakar dan tempat peluncuran roket
menghitam. Pejabat Iran diam tentang bencana yang terjadi pada 2012.
Sejauh
ini, Iran telah gagal menguji generasi terbaru peluncur satelitnya,
roket yang lebih besar dan lebih kuat yang dikenal sebagai Simorgh atau
Phoenix.
Roket, sekitar sembilan lantai, tampil perdana pada April 2016. Iran melakukan penerbangan uji coba dalam kerahasiaan.
Roket
Simorgh diluncurkan dari Pusat Antariksa Imam Khomeini, Iran, 27 Juli
2017. Iran menyebutkan bahwa roket Simrogh ini mampu meluncurkan satelit
seberat 250 kilogram ke ketinggian 500 kilometer di atas bumi. Tasnim
News Agency/Handout via REUTERS
Pada bulan Juli 2017,
Simorgh lainnya meledakan sebuah landasan peluncuran di Pusat Antariksa
Imam Khomeini. Iran menyebutnya sukses. Tetapi sekali lagi, tidak ada
satelit yang terlihat. Laporan mengatakan Washington menyimpulkan ada
"kegagalan uji coba."
Pada
bulan Januari, Pompeo memperingatkan Iran agar tidak meluncurkan
Simorgh, yang terdeteksi oleh satelit mata-mata. Setelah lepas landas,
pada 15 Januari, pejabat Iran menyatakan uji coba itu adalah kegagalan
yang ketiga kali.
Beberapa ahli mengaitkan kinerja Iran yang buruk
dengan faktor-faktor lain, termasuk embargo perdagangan yang
menghalangi masuknya teknologi terbaik.
Program rahasia Amerika
itu sejajar dengan upaya sabotase siber yang ditujukan ke Korea Utara,
yang mengalami serangkaian kegagalan rudal yang memalukan pada tahun
2016 sebelum menangguhkan tes penerbangannya setahun kemudian.
Korea
Utara sejak itu mengembangkan rudal berbahan bakar padat, upaya yang
sekarang sedang dipercepat Teheran. Bahan bakar padat tidak begitu
rentan terhadap campur tangan rahasia seperti pelindung perangkat keras
di belakang rudal berbahan bakar cair.
Hampir tidak akan ada
referensi untuk upaya sabotase rahasia Amerika Serikat. Tetapi ketika
Trump berbicara di Pentagon bulan lalu, ia tidak mengatakan apa-apa
tentang Rusia, Cina, atau Korea Utara sebagai ancaman dari rudal dan
roket, namun Trump hanya berbicara tentang Iran.
Sejumlah jurnalis melakukan aksi
solidaritas bagi wartawan Arab Saudi Jamal Khashoggi di depan Kedutaan
Besar Arab Saudi, Jakarta, Jumat (19/10/2018). Aksi tersebut sebagai
bentuk keprihatinan atas hilangnya Jamal Khashoggi yang diduga tewas
saat berada di konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki pada 2 Oktober
lalu. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/hp.
Ankara, (CB) - Kepolisian Turki yakin bahwa jasad wartawan
Saudi Jamal Khashoggi yang dibunuh mungkin telah dibakar, kata Kantor
Berita Pemerintah Turki Anadolu, Kamis, mengutip laporan kepolisian.
Khashoggi, pengkritik Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman,
tewas di konsulat Saudi di Istanbul oleh tim operasi Saudi pada 2
Oktober. Insiden tersebut menuai kecaman internasional.
Konsulat tersebut dilengkapi dengan dua sumur dan satu gas serta
perapian yang dapat mencapai panas lebih dari 1.000 derajat sehingga
menghapus jejak DNA, kata Anadolu pada Kamis, mengutip laporan
kepolisian Turki dan disiarkan oleh Reuters..
Usai membuat sejumlah pernyataan yang bertolakbelakang mengenai nasib
Khashoggi, Riyadh mengatakan dia dibunuh dan jasadnya dimutilasi saat
perundingan untuk membujuknya pulang ke Arab Saudi tidak membuahkan
hasil.
Polisi meyakini informasi yang diperoleh dari penyelidikan
mengindikasikan bahwa jasad Khashoggi yang dimutilasi mungkin telah
dibakar, kata Anadolu.
Meskipun penyelidikan memeriksa konsulat kerajaan di Istanbul, di
kediaman konsuler dan sejumlah lokasi lain, keberadaan jasad Khashoggi
tidak ditemukan.
Pembunuhan Khashoggi menyebabkan hubungan antara Turki dan Arab Saudi
memanas, meskipun Presiden Turki Tayyip Erdogan berhubungan baik dengan
kerajaan Saudi, Raja Salman.
Erdogan mengatakan pembunuhan Khashoggi diperintahkan oleh tingkat
tertinggi dalam kepemimpinan Saudi. Turki juga kerap meminta pejabat
Saudi agar mengidentifikasi "kooperator lokal" yang terlibat dalam
pembunuhan tersebut. Riyadh membantah tuduhan bahwa putra mahkota
terlibat.
Cuplikan dari laporan kepolisian yang ditayangkan stasiun TV Turki
menunjukkan seorang pria yang diyakini sebagai pemeran pengganti
Khashoggi berjalan bersama seorang pria yang menurut polisi menjadi
"kooperator lokal" dalam kasus tersebut. Identitas pria tersebut tidak
langsung diketahui.
Menurut Anadolu, Kepolisian Turki juga meyakini bahwa tunangan
Khashoggi, Hatice Cengiz, kemungkinan bakal menjadi korban kedua dalam
pembunuhan tersebut seandainya dia memasuki konsulat Saudi bersama
Khashoggi.
Festival musik itu dimulai sejak 20 Desember 2018 dan berakhir pada 23 Februari lalu.
CB,
AL ULA – Musik kini bukan menjadi hal yang tabu di Arab Saudi. Bahkan,
musik menjadi pertunjukan yang digunakan untuk memikat wisatawan.
Di bawah kepemimpinan penguasa de facto
Putra Mahkota Muhammad bin Salman, Saudi mulai gencar melakukan
reformasi di segala bidang. Termasuk di bidang hiburan dan pariwisata.
Para pejabat di bawah pemerintahannya berusaha membangun
industri pariwisata dan budaya Saudi dengan mempromosiokan acara-acara
seperti halnya festival musik.
Hal ini berbeda
dengan beberapa tahun terakhir, di mana festival musik semacam itu tidak
akan ada di daerah terpencil dari Kerajaan Saudi di bawah pemerintahan
yang konservatif.
Strategi ini memang sejalan dengan
upaya Pangeran Salman untuk melonggarkan pembatasan pada hiburan dan
ekspresi budaya yang populer.
Pangeran berusia 33
tahun itu berada di balik sejumlah perubahan di Saudi, termasuk dengan
diizinkannya pertunjukan musik di kafe-kafe dan tempat lainnya.
Dalam
mengembangkan industri pariwisata, pemerintah Saudi memusatkan
perhatian pada kota karavan kuno Al Ula di Hejaz, sebuah wilayah barat
yang telah menjadi persimpangan bagi para pedagang antara kekaisaran
Mediterania dan pelabuhan di sepanjang Teluk Aden.
"Kami
menyebut ini tempat masa depan. Jika kamu kembali dalam satu tahun,
tempat ini akan berbeda," kata Maher Mazan, seorang manajer di Shaden
Resort, dilansir di The New York Times, Kamis (14/2).
Shaden
Resort adalah sebuah hotel baru yang dibangun di antara tebing-tebing
di luar kota, di mana kamar-kamar biasanya dibanderol 440 dolar AS per
malam.
Di tengah padang pasir yang berkilauan di
bawah sinar mahatahari terbenam, aula konser yang baru dengan desain
khas Italia berdiri. Sementara dinding cerminnya memantulkan bukit batu
pasir keemasan dan tebing.
Sementara dalam aula
tersebut, orkestra simfoni dari Cina dengan lagu klasik Barat telah
bersiap menyambut konser yang menampilkan pianis asal Cina, Lang Lang.
Konser
ini merupakan bagian dari seri dengan penampilan dari Andrea Bocelli,
Yanni, dan Majida El Roumi yang berlangsung musim dingin ini di Saudi.
Madain Saleh, Arab Saudi/ The New York Times
Sebenarnya,
sejarah yang kaya dan situs arkeologi di Al Ula telah lama menarik hati
Raja Salman, ayah dari putra mahkota. Pada 2017, Raja Salman mendirikan
Komisi Kerajaan untuk Al-Ula.
Hal itu bertujuan untuk melestarikan arkeologi bebatuan yang menarik perhatian, terlepas dari asal usulnya sebelum Islam.
Di
samping itu, tentu tujuannya untuk lebih banyak wisatawan. Komisi ini
juga mulai mempertimbangkan untuk menggelar serangkaian konser.
Pusat
dari area pariwisata itu adalah Mada'in Saleh atau Al Hijr. Di sana
terdapat lebih dari 100 makam menjulang yang diukir di lereng bukit.
Saat matahari terbenam, nuansa di sana tampak seperti cahaya emas yang mengkilap.
Area ini adalah bagian selatan dari wilayah Nabatea, yang mengukir Petra, kota batu pasir yang terkenal di Yordania.
Makam-makam
tersebut berasal dari dua ribu tahun yang lalu. Banyak orang Saudi
percaya bahwa mereka dikutuk, yang menjadi tempat tinggal jin.
Yang
terdekat dari area itu adalah stasiun yang diawetkan dari Rel Kereta
Api Hejaz yang sudah tidak ada. Rel kereta api tersebut merupakan jalur
yang dibangun di era Ottoman oleh para insinyur Jerman dan Turki. Pada
1908, rel tersebut membentang sepanjang 800 mil dari Damaskus ke
Madinah.
Di suatu sore, seorang pemandu memimpin
sekelompok pengunjung asing dengan mobil pertama menuju stasiun kereta,
kemudian ke makam Nabatean.
Seorang pemandu,
Mohammed al-Anzi, mengatakan wilayah itu telah didominasi pada zaman
kuno oleh empat peradaban yang berbeda. Beberapa orang telah pindah ke
sana dari Yunani, katanya, sembari menunjuk ke elang yang diukit di atas
ambang pintu.
"Belakangan, orang Romawi
menghancurkan orang Nabatea. Peradaban datang, peradaban pergi. Inilah
hidup, sejak awal kehidupan," ujar al-Anzi.
Di
antara para wisatawan tersebut terdapat pasangan Cina-Inggris yang
tampak tengah melihat bangunan dan mengambil foto dan video untuk
dikirim ke situs web wisata Tiongkok.
Berjalan ke
satu makam, mereka bertanya tentang tiga relung penguburan. Al-Anzi
mengatakan, bahwa kebiasaan dahulu ialah membungkus mayat dengan kulit
binatang dan menghiasi mereka dengan perhiasan.
Para turis itu lantas keluar dari daerah itu. Mereka kemudian melihat rumah-rumah yang ditinggalkan berdinding lumpur.
Menurut
al-Anzi, orang-orang diminta untuk pindah setelah ini ditetapkan
sebagai Situs Warisan Dunia pertama Arab Saudi. Ia merujuk pada label
yang diberikan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).
Keajaiban abadi dan tajam dari Mada'in Saleh kontras dengan ornamen mewah dari festival musik bernama Winter at Tantora.
Pada awal Februari, setidaknya 30 ribu orang telah menghadiri acara festival di akhir pekan.
Festival musik itu dimulai sejak 20 Desember 2018 dan berakhir pada 23 Februari lalu, setelah diperpanjang dua pekan.
Pasifik masih menjadi kawasan yang memberi dukungan kepada Taiwan.
Beijing
telah meningkatkan usaha untuk mengucilkan Taiwan di kawasan Pasifik
dengan mendesak badan diplomatik penting di kawasan untuk secara resmi
mendukung kebijakan Satu Cina.
Tekanan Beijing di Pasifik.
Sumber-sumber dari dua negara di kawasan Pasifik mengatakan
para pejabat Cina telah berusaha menyakinkan Forum Kepulauan Pasifik
(PIF) harus menerima bahwa Partai Komunis Cina adalah pemerintah yang
sah bagi Cina Daratan dan Taiwan.
Tindakan ini
dianggap sebagiai provokasi, karena kawasan Pasifik masih menjadi
kawasan satu-satunya di dunia yang masih memberi dukungan kepada Taiwan,
dengan enam negara di kawasan itu Solomon Islands, Kiribati, Marshall
Islands, Nauru, Tuvalu dan Palau masih mengakui Taipei dan bukannya
Beijing.
Taiwan
memberikan bantuan asing besar-besaran kepada negara-negara tersebut,
dan sudah berusaha keras membina hubungan dengan para pemimpin politik
mereka. Namun Cina juga terus melakukan usaha untuk mengucilkan Taiwan
dari negara sekutunya yang masih ada.
Photo: Pemimpin Solomon Islands Rick Hou dan istrinya memberikan bingkisan kepada Presiden Taiwan Tsai Ing-wen. (Taiwan's Office of the President)
Dalam
dua tahun terakhir, dua negara yaitu Republik Dominika dan Panama di
kawasan Amerika Tengah memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan,
setelah Cina menawarkan utang dan paket investasi besar-besaran.
Dan
tahun lalu, Cina melarang turis mereka untuk mengunjungi Palau, dalam
langkah yang menurut banyak pihak merupakan usaha untuk melakukan
tekanan ekonomi kepada negara kepulauan yang kecil tersebut.
Juga
sudah muncul spekulasi bahwa pemerintah yang berkuasa sekarang di
Solomon Islands mungkin akan mengalihkan dukungan ke Beijing setelah
pemilu bulan April meskipun para pemimpin partai sudah mengesampingkan
spekulasi tersebut.
Bila memang Forum Kepulauan
Pasifik (PIF) mendukung kebijakan Satu Cina maka ini merupakan pukulan
simbolis besar terhadap Taiwan.
Photo: Cina sudah melarang turis mereka mengunjungi Palau, negara yang masih mengakui Taiwan. (Reuters: Jackson Henry)
Namun
Graeme Smith dari Australian National University di Canberra mengatakan
PIF 'besar kemungkinan' tidak akan mengikuti permintaan Cina.
"Saya
kira tekanan seperti ini kontra produktif, besar kemungkinan
negara-negara Pasifik yang mengakui Taiwan akan tetap bertahan."
katanya. "Ini bukan strategi tepat untuk bisa mendapatkan banyak teman."
"Tetapi
ini juga seperti ingin mengirimkan pesan kepada enam sekutu Taiwan
tersebut bahwa mereka melakukan tekanan dan menjadi kepentingan anda
untuk beralih."
Pejabat Pasifik yang dilobi Cina
tersebut meminta namanya tidak disebutkan karena mereka tidak ingin
merusak hubungan diplomatik dengan Beijing.
Namun
keduanya mengatakan Cina sudah melakukan tekanan kepada negara Pasifik
lain dalam masalah ini, dan mungkin juga sudah berbicara dengan
Sekretariat PIF.
Seorang juru bicara PIF menolak memberikan komentar apakah forum tersebut sudah dilobi langsung mengenai masalah tersebut.
Namun dalam keterangan kepada ABC,
juru bicara tersebut menunjukkan bahwa posisi mereka sekarang dimana
beberapa negara memiliki hubungan dengan Cina, sedangkan yang lainnya
memiliki hubungan dengan Taiwan.
Militer Venezuela memperkuat blokade di perbatasan dengan Kolombia. Foto/Ilustrasi/Istimewa
CARACAS - Militer Venezuela
memperkuat blokade di perbatasan dengan Kolombia. Pemimpin oposisi Juan
Guaido telah bersumpah untuk membawa bantuan kemanusiaan yang sangat
dibutuhkan meskipun Presiden Nicolas Maduro berjanji untuk mencegahnya. Di sisi lain, Amerika Serikat (AS) juga tengah mencari cara untuk bisa memasukkan bantuan kemanusiaan.
Sejumlah
peti kemas baru terlihat menghalangi jalan yang menghubungkan kota
Urena di Venezuela ke Cucuta di Kolombia, di mana berton-ton bantuan AS
telah menumpuk selama seminggu.
Ada juga kontingen sekitar 20 tentara Garda Nasional yang menjaga blokade seperti dikutip dari AFP, Jumat (15/2/2019).
Pekan
lalu, militer pada awalnya menempatkan dua kontainer barang dan sebuah
tanki bbm di seberang jalan untuk mencegah kendaraan melintas.
Selama
aksi protes massal di jalan pada Selasa lalu, Guaido mengatakan bantuan
itu akan dibawa pada 23 Februari dan mengeluarkan perintah langsung
kepada militer untuk tidak memblokirnya.
Maduro, yang memimpin
krisis ekonomi di Venezuela, telah berjanji untuk menghentikannya.
Angkatan bersenjata Venezuela sendiri tetap loyal kepadanya.
Rezim
Maduro menyangkal Venezuela menderita krisis kemanusiaan dan telah
menolak bantuan itu sebagai "pertunjukan publisitas" dan dalih untuk
invasi pimpinan AS.
Venezuela telah menderita resesi selama empat
tahun dan sekarang dihancurkan oleh hiperinflasi yang diprediksi oleh
Dana Moneter Internasional akan mencapai 10 juta persen tahun ini.
Gaji
dan tabungan dianggap tidak bernilai sementara jutaan orang berada
dalam kemiskinan yang dihadapkan pada kekurangan kebutuhan dasar seperti
makanan dan obat-obatan.
PBB mengatakan sekitar 2,3 juta rakyat Venezuela telah melarikan diri dari negara itu sejak 2015.
Guaido
telah diakui sebagai presiden sementara oleh 50 negara dan mendapat
dukungan kuat dari AS dan tetangganya, Kolombia serta Brazil ketika ia
berusaha merebut kekuasaan dari Maduro, yang mengecam hasil pemilu tahun
lalu sebagai penipuan.
Guaido juga telah mengumumkan rencana
untuk pusat pengumpulan kedua di negara bagian Brazil barat laut
Roraima, yang berbatasan dengan Venezuela. Fasilitas penyimpanan ketiga
akan didirikan di Curacao, sebuah pulau Belanda sekitar 65 km di lepas
pantai utara Venezuela.
Sebelumnya
juga diwartakan Utusan Khusus AS untuk Venezuela, Elliot Abrams
mengatakan, pihaknya sedang berusaha mencari cara untuk dapat memasukkan
bantuan kemanusiaan ke Venezuela.
Abrams, yang berbicara di
sebuah konferensi bantuan internasional yang diselenggarakan oleh
oposisi Venezuela menuturkan, bantuan AS saat ini sudah berada di
Kolombia dan hanya tinggal menunggu waktu untuk dapat dibawa ke
Venezuela.
"Pemerintah AS telah menimbun persediaan makanan di
gudang-gudang di perbatasan Kolombia dengan Venezuela dan sedang mencari
cara untuk mengirim bantuan ke negara itu untuk membantu meringankan
kesulitan di sana," kata Abrams
Kuba
mengatakan AS memindahkan pasukan khusus lebih dekat ke Venezuela
sebagai bagian dari rencana rahasia untuk campur tangan di negara
Amerika Selatan itu. Foto/Reuter
HAVANA
- Kuba menyatakan, Amerika Serikat (AS) memindahkan pasukan khusus
lebih dekat ke Venezuela. Langkah ini sebagai bagian dari rencana
rahasia untuk campur tangan di negara Amerika Selatan yang kacau itu
dengan dalih krisis kemanusiaan.Dalam apa yang disebut dengan "Deklarasi
Pemerintah Revolusi" Kuba menuduh bahwa peristiwa baru-baru ini di
Venezuela merupakan upaya kudeta yang sejauh ini
gagal.Peristiwa-peristiwa ini, kata deklarasi itu, telah menyebabkan AS
menjatuhkan sanksi drastis yang menyebabkan kerusakan seribu kali lebih
besar daripada bantuan yang Washington coba paksakan pada negara
itu."Antara 6 dan 10 Februari, pesawat angkut militer telah terbang ke
Bandara Rafael Miranda di Puerto Rico, Pangkalan Udara San Isidro, di
Republik Dominika dan ke pulau-pulau Karibia yang letaknya strategis,
mungkin tanpa sepengetahuan pemerintah negara-negara tersebut," bunyi
deklarasi itu."Penerbangan ini berasal dari instalasi militer Amerika,
dari mana unit Operasi Khusus dan Korps Marinir beroperasi, yang
digunakan untuk tindakan rahasia," sambungnya, seperti dilansir Reuters
pada Jumat (15/2).Sementara itu, sebelumnya Presiden AS, Donald Trump
mengatakan akan melihat semua opsi yang berbeda dalam menghadapi situasi
saat ini di Venezuela. Namun, itu tidak termasuk intervensi militer.
Utusan
Khusus AS untuk Venezuela, Elliot Abrams mengatakan, pihaknya sedang
berusaha mencari cara untuk dapat memasukkan bantuan kemanusiaan ke
Venezuela. Foto/Reuters
WASHINGTON
- Utusan Khusus Amerika Serikat (AS) untuk Venezuela, Elliot Abrams
mengatakan, pihaknya sedang berusaha mencari cara untuk dapat memasukkan
bantuan kemanusiaan ke Venezuela.
Abrams, yang berbicara di
sebuah konferensi bantuan internasional yang diselenggarakan oleh
oposisi Venezuela menuturkan, bantuan AS saat ini sudah berada di
Kolombia dan hanya tinggal menunggu waktu untuk dapat dibawa ke
Venezuela.
"Pemerintah AS telah menimbun persediaan makanan di
gudang-gudang di perbatasan Kolombia dengan Venezuela dan sedang mencari
cara untuk mengirim bantuan ke negara itu untuk membantu meringankan
kesulitan di sana," kata Abrams, seperti dilansir Reuters pada Jumat
(15/2).
Di
kesempatan yang sama, Abrams kemudian menolak pernyataan Presiden
Venezuela, Nicolas Maduro bahwa negaranya tidak menderita krisis
kemanusiaan. Dia juga menegaskan bahwa solusi dan semua solusi di
Venezuela adalah lengsernya Maduro dari posisinya saat ini.
Sebelumnya,
pada pekan lalu Maduro mengecam bantuan kemanusiaan yang ditujukan
kepada rakyatnya, dengan mengatakan Venezuela bukan pengemis.
Sebaliknya, ia mengatakan bantuan kemanusiaan yang didukung oleh AS itu
seharusnya ditujukan kepada rakyat miskin Kolombia bukan rakyat
Venezuela.
Maduro mengatakan Venezuela tidak memerlukan bantuan yang mencakup pasokan yang disediakan oleh AS.
"Venezuela
tidak akan mengizinkan pertunjukan bantuan kemanusiaan, karena kami
tidak meminta dari siapa pun. Venezuela tidak menderita krisis
kemanusiaan yang dibuat oleh Washington selama empat tahun terakhir
untuk membenarkan campur tangan di negara kita," ucapnya.
Ribuan orang di Argentina berdemonstrasi
menuntut pemerintah agar mendeklarasikan darurat pangan dan mengakhiri
peningkatan harga yang menyiksa mereka. (Reuters/Agustin Marcarian)
Jakarta, CB -- Ribuan orang turun ke jalan-jalan di 50 kota di Argentina untuk menuntut pemerintah agar mendeklarasikan darurat pangan dan mengakhiri peningkatan harga yang menyiksa mereka.
"Kami
kehilangan pekerjaan, makanan, pendidikan, rumah. Ini adalah tekanan
yang ada di tengah rakyat," ujar Osvaldo Ulacio yang ikut serta dalam
aksi di ibu kota Argentina, Buenos Aires, kepada AFP pada Rabu (13/2).
Menimpali
Ulacio, seorang demonstran lain bernama Diego Quintero berkata, "Mereka
tak memberikan alat lagi selain turun ke jalan untuk memperjuangkan hak
kami."
Rakyat mengaku mulai menderita sejak Presiden Mauricio
Macri naik takhta pada 2015. Sejak saat itu, tagihan listrik naik 2,1
persen, sementara gas 3 persen.
Pemerintah menganggap pemicu peningkatan tersebut adalah pencabutan subsidi di bawah pemerintahan sebelumnya.
IMF
memperkirakan GDP Argentina akan turun hingga 2,6 persen tahun ini.
NIlai mata uang peso juga diprediksi akan terus turun, sementara inflasi
mencapai 47,6 persen tahun lalu.
Argentina pun terseret ke dalam krisis ekonomi hingga memaksa Macri menyetujui desakan bantuan US$56 miliar dari IMF.
"Di
desa-desa, kelaparan kembali menyerang. Ini adalah krisis terparah
sejak 2001. Krisis ini dramatis dengan gaji merosot, penutupan pabrik
dan bisnis, dan dapur umum yang dipenuhi orang," kara pemimpin aksi di
Buenos Aires.
Raja Salman bin Abdul Aziz al-Saud (REUTERS/Faisal Al Nasser)
Riyadh (CB) - Raja Arab Saudi Salman pada Rabu (13/2) di
Ibu Kota Arab Saudi, Riyadh, meluncurkan proyek senilai 29,9 miliar
riyal (sekitar Rp112,5 triliun).
Peluncuran proyek itu adalah yang terbaru dari serangkaian pengumuman
investasi besar yang menandakan dukungan bagi putra sekaligus
penerusnya.
TV negara memperlihatkan Raja Salman dan Putra Mahkota Pangeran Mohammed
bin Salman tengah mendengarkan pemaparan mengenai perkembangan sejumlah
proyek.
Proyek yang dibangun di berbagai sektor itu meliputi layanan kesehatan,
pendidikan, perumahan, hingga transportasi dan layanan publik.
Sebagai tambahan atas pengumuman 360 proyek baru yang diumumkan pada
Rabu, Raja juga mengumumkan pembukaan 921 proyek lain yang sudah
dibangun dengan nilai 52,3 miliar riyal (sekitar Rp196,6 triliun).
Gubernur Riyadh Faisal bin Bandar, dalam pidatonya di upacara yang
ditayangkankan di TV, mengatakan proyek pembangunan itu merupakan bagian
dari Visi 2030 negara kerajaan tersebut.
Visi 2030 Arab Saudi adalah program reformasi ekonomi yang diluncurkan Pangeran Mohammed.
Pangeran Mohammed (33) akan menjadi raja pertama Arab Saudi dari
generasi baru setelah sebelumnya kekuasaan diteruskan ke saudara Raja.
Sistem penerusan takhta ke saudara Raja berlangsung sejak 1953.
Selain reformasi ekonomi, Pangeran Mohammed juga melonggarkan peraturan sosial yang ketat di negara itu.
Pada November, Raja Salman menggelar kunjungan daerah ke penjuru negeri
bersama Putra Mahkota dan meluncurkan proyek pembangunan bernilai
triliunan rupiah.
Langkah itu dianggap sebagai upaya untuk memperbaiki citra penerusnya
setelah muncul keraguan akibat skandal pembunuhan Jamal Khashoggi.
Raja Salman pernah menjadi gubernur Riyadh selama lima dasawarsa. Semasa
kepemimpinannya, Ibu Kota tumbuh dari kota kecil dengan perumahan
bertembok tanah menjadi metropolitan yang dipadati gedung pencakar
langit, pusat-pusat perbelanjaan, dan infrastruktur modern.
Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al
Saud (ka) memberikan Collar of Abdulaziz Al Saud Medal kepada Presiden
Amerika Serikat Donald Trump di Royal Court di Riyadh, Arab Saudi, Sabtu
(20/5/2017). (REUTERS/Jonathan Ernst )
Washington (CB) - DPR Amerika Serikat (AS) yang dikuasai
Fraksi Demokrat, Rabu (13/2), menyetujui resolusi yang akan mengakhiri
dukungan AS kepada koalisi pimpinan Arab Saudi dalam peperangan di
Yaman.
Resolusi itu disetujui setelah sejumlah legislator berupaya mendesak
Presiden Donald Trump untuk memperketat kebijakannya terhadap kerajaan
itu.
Langkah itu menjadi upaya pertama yang dilakukan DPR dalam mendukung
resolusi kekuatan perang. Meskipun demikian, hasil pemungutan suara 248
mendukung berbanding 177 menolak dalam pengesahan dirasa belum cukup
untuk menekan Trump.
Trump, di sisi lain, kemungkinan besar akan memveto resolusi itu.
Sebanyak 18 dari 230 anggota Fraksi Republik ikut mendukung resolusi yang digalang Fraksi Demokrat tersebut.
Resolusi berupaya menghentikan keterlibatan militer AS dalam pertempuran
di atau yang memengaruhi Yaman, termasuk mengisi bahan bakar pesawat
yang menjalankan misi dalam perang saudara di Yaman tanpa persetujuan
dari Kongres.
Fraksi Demokrat dan Republik memperkenalkan kembali resolusi kekuatan
perang dua pekan lalu sebagai cara untuk mengirim pesan kuat ke Riyadh
mengenai bencana kemanusiaan di Yaman serta untuk mengutuk pembunuhan
jurnalis Arab Saudi Jamal Khashoggi.
Pertempuran yang berlangsung selama hampir empat setengah tahun di Yaman
telah menewaskan puluhan ribu orang, menumbangkan perekonomian, dan
membuat jutaan orang berada di ambang kelaparan.
Di sisi lain, pemerintahan Trump dan rekan-rekannya di Fraksi Republik
di Kongres mengatakan resolusi itu tidak tepat karena pasukan AS hanya
menyediakan pesawat pengisi bahan bakar dan dukungan lain dalam konflik
di Yaman, bukan pasukan tempur.
Mereka juga mengatakan langkah itu dapat mengganggu hubungan di kawasan
dan menghambat kemampuan AS untuk mencegah penyebaran kekerasan
ekstremisme.
Senat diperkirakan akan melakukan pemungutan suara untuk menyetujui resolusi itu dalam 30 hari ke depan.
Versi resolusi sebelumnya diloloskan Senat dengan suara 56 mendukung
berbanding 41 menolak pada Desember. Namun, versi itu tidak diajukan ke
DPR yang sebelumnya dikuasai Fraksi Republik.
Demokrat menguasai mayoritas kursi di DPR pada 3 Januari setelah memenangi pemilihan umum November lalu.
AS telah mendukung serangan udara pimpinan Arab Saudi terhadap
pemberontak Houthi yang didukung Iran di Yaman dengan dukungan pengisian
bahan bakar di udara, intelijen, dan bantuan pelacakan target.
Pemungutan suara di Senat pada Desember itu juga menjadi yang pertama
dalam mendukung penarikan pasukan AS dari keterlibatan militer di bawah
Undang-undang Kekuatan Perang.
Undang-undang Kekuatan Perang disahkan pada 1973 dan membatasi kekuasaan
presiden untuk mengerahkan pasukan AS dalam kegiatan tempur tanpa
persetujuan Kongres.
Presiden
Amerika Serikat (AS) Donald Trump berjanji akan mengumumkan keadaan
darurat untuk mendapatkan dana pembangunan tembok perbatasan.
Foto/Istimewa
WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump
berjanji akan mengumumkan keadaan darurat nasional dalam upaya
mendapatkan dana untuk pembangunan tembok di perbatasan Meksiko tanpa
persetujuan Kongres.
Meski begitu, Trump setuju untuk
mendatangani RUU pendanaan pemerintah yang kekurangan uang untuk
membangun tembok perbatasan guna mencegah penutupan pemerintah.
RUU,
disahkan oleh Senat yang dikuasai Partai Republik, akan diserahkan ke
Dewan Perwakilan Rakyat yang dipimpin Demokrat untuk persetujuan akhir
kongres. Meski RUU itu juga memuat pendanaan untuk pagar dan bentuk
keamanan perbatasan lainnya, namun mengabaikan tembok perbatasan yang
dijanjikan Trump dalam kampanye 2016 untuk membatasi imigran ilegal dan
perdagangan narkoba.
"Presiden
Trump akan menandatangani RUU pendanaan pemerintah, dan seperti yang
telah ia nyatakan sebelumnya, ia juga akan mengambil tindakan eksekutif
lainnya - termasuk keadaan darurat nasional," kata juru bicara Gedung
Putih Sarah Sanders seperti dilansir dari Reuters, Jumat (15/2/2019).
Petinggi
Partai Demokrat di Kongres segera mengecam langkah Trump. Ditanya oleh
wartawan apakah dia akan mengajukan gugatan hukum terhadap deklarasi
darurat, Ketua DPR Nancy Pelosi mengatakan: "Mungkin saya (lakukan), itu
pilihan."
Sementara anggota Senat dari Partai Demokrat, Chuck Schumer, menuduh Trump telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan presiden.
Pemimpin
Mayoritas Senat Republik Mitch McConnell mengatakan dia akan mendukung
deklarasi darurat nasional yang dilakukan Trump. Awal bulan ini,
McConnell memperingatkan Trump bahwa menyatakan keadaan darurat dapat
memecah Partai Republik di Senat, lapor Washington Post.
Kekhatiran
ini pun menjadi kenyataan. Senator Susan Collins, seorang moderat dari
Partai Republik, mengatakan dalam sebuah pernyataan: "Mendeklarasikan
keadaan darurat nasional untuk tujuan ini akan merupakan kesalahan dari
pihak presiden."
Tetapi legislator Mark Meadows, ketua sebuah
faksi sayap kanan Partai Republik di DPR, mengatakan: "Pada titik ini,
Presiden Trump harus melihat mengambil tindakan eksekutif - dan saya
akan berdiri bersamanya untuk melindungi perbatasan kedaulatan kita."
Deklarasi
darurat dapat melangkahi wewenang Kongres untuk membuat keputusan besar
tentang pengeluaran dana pembayar pajak, kekuatan yang dijabarkan
sebagai pemeriksaan dan keseimbangan mendasar dalam Konstitusi AS.
Selama
berminggu-minggu sekarang, ketika tuntutan presiden tentang Kongres
untuk pendanaan dinding tidak berhasil, bahkan setelah penutupan parsial
pemerintah selama 35 hari yang bersejarah, Gedung Putih telah
mengeksplorasi kemungkinan deklarasi darurat yang dapat digunakan untuk
mengarahkan kembali dana pembayar pajak yang dilakukan oleh Kongres
untuk tujuan lain untuk membangun tembok yang diinginkan Trump.
Pembantu
Kongres mengatakan Partai Demokrat diharapkan akan mengajukan gugatan
setelah Trump menyatakan keadaan darurat. Hasil jangka pendek dari itu
bisa berupa putusan pengadilan yang menghalangi pengalihan dana
sementara hakim menimbang masalah ini, mungkin dalam beberapa bulan
menuju keputusan Mahkamah Agung.
Sebuah sumber yang mengetahui
situasi itu mengatakan Gedung Putih telah mengidentifikasi dana USD2,7
miliar yang sebelumnya disediakan oleh Kongres yang dapat dialihkan ke
penghalang pendanaan sebagai bagian dari deklarasi darurat nasional.
Sumber
itu mengatakan para pengacara dari Gedung Putih dan badan-badan lain
telah memeriksa angka-angka itu dan yakin mereka akan melawan tantangan
hukum. Sumber itu mengatakan uang yang ditargetkan untuk pengalihan
mewakili dana yang disesuaikan tetapi tidak digunakan, sebagian besar
dari Departemen Pertahanan.
Senat AS sebelumnya telah mengesahkan
undang-undang pendanaan pemerintah dengan margin 83-16. DPR diharapkan
akan mensahkannya pada hari Kamis waktu setempat. Langkah itu akan
menyediakan lebih dari USD300 miliar untuk mendanai Departemen Keamanan
Dalam Negeri dan lembaga-lembaga lainnya hingga 30 September, akhir
tahun fiskal saat ini.
Dana ini termasuk USD1,37 miliar untuk
membantu membangun 88,5 km penghalang fisik perbatasan baru. Jumlah itu
adalah tingkat pendanaan yang sama dengan yang digunakan Kongres untuk
langkah-langkah keamanan perbatasan tahun lalu, termasuk penghalang,
tetapi bukan tembok beton.
Pendanaan untuk agensi-agensi tersebut
akan berakhir pada hari Jumat, yang akan memicu penutupan federal
sebagian pada hari Sabtu pagi jika Kongres dan Trump gagal bertindak.
Trump
sebelumnya telah memicu penutupan sekitar seperempat dari pemerintah
federal atas permintaan dana USD5,7 miliar untuk pembangunan tembok
perbatasan pada Desember lalu.
Menolak dana untuk tembok
perbatasan, Kongres AS telah menghalangi keinginan Trump untuk
mewujudkan salah satu janji kunci dalam kampanyenya di tahun 2016 lalu.
Sebelumnya
dalam pertarungan terkait tembok perbatasan dengan Kongres, beberapa
rekan Trump dari Partai Republik memperingatkan bahwa mendeklarasikan
keadaan darurat nasional dapat menjadi preseden yang berbahaya, membuka
pintu bagi presiden Demokrat di masa depan untuk menghindari Kongres dan
menyatakan keadaan darurat dengan kemungkinan alasan perubahan iklim
atau asuransi kesehatan.
Pelosi mengatakan: "Jika presiden dapat
menyatakan keadaan darurat pada sesuatu yang telah ia ciptakan sebagai
keadaan darurat - sebuah ilusi yang ingin ia sampaikan - pikirkan saja
apa yang dapat disampaikan oleh presiden dengan nilai berbeda kepada
rakyat Amerika." Ia secara khusus mengutip AS menjadikan keadaan darurat
menjadi senjata.
Sementara Senator Demokrat Ron Wyden
mengatakan: "Saya akan menarik semua pemberhentian untuk menghentikan
gagasan yang mengerikan dan aneh ini. Ketika orang mendapat kesempatan
untuk memilah-milah apa implikasinya sebenarnya, kami akan memiliki
dukungan bipartisan yang kuat untuk menentang hal ini. Kami adalah
apropriator, bukan presiden."
WARSAWA - Presiden Polandia Andrzej Duda mengatakan peningkatan kehadiran angkatan bersenjata Amerika Serikat
(AS) di wilayah negara itu sudah diperkirakan. Ia mengungkapkan hal itu
menyusul pertemuan bilateral dengan Wakil Presiden AS Mike Pence.
"Saya
berharap upaya bersama kita yang bertujuan meningkatkan kehadiran
angkatan bersenjata AS di Polandia akan segera membawa dampak," kata
Duda dalam pernyataan bersama setelah pertemuan dengan Pence.
"Dalam waktu dekat, komitmen akan datang. Inilah yang harus kita harapkan," sambung Duda seperti dikutip dari Xinhua, Kamis (14/2/2019).
"Negara-negara
kita sedang membahas parameter untuk meningkatkan kehadiran militer
Amerika Serikat di Polandia. Saya akan membawa kembali keyakinan kuat
Anda mengenai hal itu kepada Presiden Trump dan kepada para pemimpin
kami di Departemen Pertahanan ketika saya kembali ke Amerika Serikat,"
kata Pence dalam pernyataannya.
Selama pertemuan, Pence dan Duda juga membahas energi dan kerja sama ekonomi kedua negara.
Sebelumnya,
Pence dan Duda mengunjungi pasukan Amerika dan Polandia yang
ditempatkan di pangkalan militer di Warsawa. Keduanya juga mengawasi
penandatanganan perjanjian untuk Polandia membeli 20 peluncur roket
HIMARS dari produsen AS Lockheed Martin.
Kunjungan
Pence ke Warsawa termasuk konferensi dua hari di Timur Tengah yang
diselenggarakan bersama oleh AS dan Polandia. Konferensi ini dimulai
Rabu sore dengan sambutan resmi dari para peserta.ara peserta.
Abdul
Jalil, Penasihat Eksekutif Editorial Sinar Harian mengatakan, pers di
Malaysia lebih bebas pasca Mahathir Mohamad merebut jabatan PM dari
Najib Razak. Foto/Istimewa
KUALA LUMPUR
- Abdul Jalil, Penasihat Eksekutif Editorial Sinar Harian, yang
merupakan salah satu surat kabar terbesar di Malaysia mengatakan, pers
di Malaysia lebih bebas pasca Mahathir Mohamad "merebut" jabatan Perdana
Menteri dari Najib Razak.
Berbicara kepada rombongan jurnalis
Indonesia yang melakukan kunjungan ke Malaysia, Abdul mengatakan, meski
belum sebebas Indonesia, namun kebebasan pers di Negeri Jiran itu mulai
membaik dalam setahun terakhir.
"Kebebasan pers di sini memang
tidak sebebas Indonesia. Tapi setelah Mahathir kembali berkuasa, media
kami di sini menjadi lebih liberal, tidak seperti dulu. Di era Mahathir
ini pers tidak terlalu diganggu," ucap Abdul pada Kamis (14/2).
Namun,
Abdul menuturkan, meski dia senang dengan perubahan yang ada, dia
mengingatkan bahwa kondisi saat ini harus dimanfaatkan dengan baik dalam
koridor positif. Dia mengingatkan jangan sampai pers Malaysia
menyalahgunakan kebebasan yang sudah lama diidam-idamkan.
Dia
mencotohkan, jika ada kasus korupsi yang mengenai seorang pejabat atau
pengusaha, pers tidak boleh membuat pemberitaan tanpa bukti. Abdul
menegaskan pers di semua negara, terlepas dari beragam level
kebebasannya, harus tetap berpegang kredibilitas dan juga berimbang.
"Pers itu diperlukan untuk membentuk opini masyarakat, tentunya untuk hal-hal yang positif," tukasnya.
Kunjungan
wartawan Indonesia ke Malaysia sendiri adalah bagian dari program
Ikatan Setiakawan Wartawan Malaysia - Indonesia (ISWAMI) yang
berlangsung pada 12 hingga 14 Februari.
Presiden terpilih El Salvador, Nayib Bukele, dan istri Gabriella de Bukele. Reuters
CB, San Salvador – Presiden terpilih El Salvador,
Nayib Bukele, berbicara lewat sambungan telepon dengan penasehat
keamanan nasional Amerika Serikat, John Bolton, mengenai Cina.
Bolton mengatakan dia meminta kerja sama pemerintah El Salvador untuk menghadapi ekspansi Cina yang bersifat predator.
Bukele mengatakan pemerintahannya akan menjadi mitra kuat bagi Amerika Serikat.
“Amerika Serikat bakal menemukan El Salvador bukan hanya sekutu tapi
juga teman,” kata Bukele lewat cuitan di Twitter seperti dilansir Reuters pada 14 Februari 2019.
Sebelum
ini, hubungan Washington dengan El Salvador mengalami kemunduran. Saat
itu, pemerintahan kiri Faribundi Marti, yang diusung Partai Front
Pembebasan Nasional dan merupakan partai gerakan gerilya, memilih
bekerja sama dengan Cina dengan mengorbankan Taiwan pada Agustus 2018.
Bolton mengkritik manfaat yang diterima El Salvador setelah bekerja sama dengan Cina.
“Kami
mendiskusikan cara memperkuat pertemanan El Salvador dan AS dan
berkolaborasi untuk mengembalikan demokrasi di Venezuela dan melawan
praktek predator Cina di kawasan ini,” kata Bolton.
Mengenai
ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hua Hunying, mengatakan
Cina tidak memiliki kepentingan untuk terlibat dalam kompetisi
geopolitik di kawasan Amerika Latin. Hubungannya dengan El Salvador
selama ini bersifat saling menguntungkan.
“Kritik
AS terhadap kerja sama Amerika Latin dan Cina sangat tidak berdasar dan
irasional,” kata Hua Hunying kepada media seperti dilansir Reuters.
Sebelum
ini, El Salvador mendapat bantuan proyek sosial senilai US$150 juta
atau sekitar Rp2.1 triliun dan bantuan beras 3000 triliun untuk warga
yagn terkena kekeringan. Seorang pembantu Bukele mengatakan Presiden
terpilih sedang mengevaluasi nilai kerja sama dengan Cina.
“Terkait
isu Cina dan Taiwan, kami harus mempelajarinya dan mencari
keseimbangan. Apa yang terbaik bagi negara dan bukan untuk partai
politik,” kata Federico Anliker, orang dekat Presiden El Salvador Bukele, seperti dilansir South China Morning Post.
Para ajudan memberi arah saat Perwakilan
Dagang Amerika Serikat (AS) Robert Lighthizer, Wakil Perdana Menteri
China dan ketua negosiator perdagangan Lie He, dan Menteri Keuangan
Steven Mnuchin berbaris untuk foto bersama sebelum pembukaan negosiasi
perdagangan di Kediaman Tamu Negar Diaoyutai, Beijing, China, Kamis
(14/2/2019). ANTARA FOTO/Mark Schiefelbein/Pool via REUTERS/djo
(REUTERS/POOL)
Beijing (CB) - Sengketa perdagangan China dan Amerika
Serikat memasuki babak baru setelah para pejabat tinggi di bidang
perekonomian dan perdagangan kedua negara mengadakan pertemuan di
Beijing, Kamis hingga Jumat (15/2).
Delegasi China dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri sekaligus anggota
Biro Politik Komite Pusat Partai Komunis China (PKC) Liu He.
Mereka bertemu dengan delegasi AS yang dipimpin Duta Besar Perwakilan
Perdagangan AS (USTR) Robert Lighthizer dan Menteri Keuangan (USTS)
Steven Mnuchin.
Sampai saat ini, pertemuan kedua belah pihak masih berlangsung dan belum ada pernyataan resmi mengenai materi pembahasan.
Sejumlah pengamat di China berpendapat bahwa kerja sama masih menjadi
opsi terbaik dalam mengakhiri perang dagang antara dua pemimpin ekonomi
dunia itu.
Perang dagang bermula pada 22 Januari 2018, saat Presiden AS Donald
Trump memberlakukan tarif sebesar 30 persen terhadap panel tenaga surya.
Langkah itu dilanjutkan dengan pengenaan tarif 20 persen atas 1,2 juta
unit mesin cuci pertama yang diimpor dari China pada 2018.
Lalu, sebanyak 1.300 kategori barang impor dari China, termasuk komponen
pesawat, baterai, panel televisi, peralatan kesehatan, satelit, dan
beragam senjata masuk dalam kebijakan pengenaan tarif baru Trump.
China membalasnya dengan mengenakan tarif sebesar 25 persen atas
sedikitnya 128 jenis produk AS, di antaranya alumunium, pesawat terbang,
mobil, daging babi beku, dan kedelai.
Pengenaan tarif sebesar 15 persen diberlakukan China atas produk-produk AS berupa buah-buahan, kacang, dan pipa baja.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres,
telah menerima notifikasi resmi dari Makedonia untuk mengubah nama
negara mereka menjadi Republik Makedonia Utara. (Reuters/Rafael
Marchante)
Jakarta, CB -- Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, telah menerima notifikasi resmi dari Makedonia untuk mengubah nama negara mereka menjadi Republik Makedonia Utara.
Guterres
pada Rabu (13/2) menyambut baik perkembangan yang diharapkan mengakhiri
perselisihan antara Yunani dan Makedonia tersebut.
Melalui
sebuah pernyataan, Guterres memuji para pemimpin Makedonia dan Yunani
atas "visi ke depan" mereka dan mendesak organisasi regional dan mitra
internasional untuk mendukung langkah bersejarah tersebut.
Guterres mengatakan bahwa penyelesaian ini menunjukkan bahwa "masalah
yang tampaknya tidak dapat diselesaikan dapat diselesaikan melalui
dialog serta kemauan dari para pemangku kepentingan."
Seorang pejabat PBB mengatakan bahwa notifikasi ini kemudian akan dikirim ke Majelis Umum dan Dewan Keamanan.
Nama
ini baru mulai berlaku pada Selasa (12/2), setelah perubahan konstitusi
diterbitkan dalam lembaran resmi. Selama ini, di PBB, negara itu
dikenal sebagai Republik Makedonia Bekas Yugoslavia (FYROM).
Sejak
1991, Athena keberatan negara tetangganya disebut Makedonia karena
Yunani memiliki sebuah provinsi bersejarah di bagian utara negaranya
dengan nama yang sama. Yunani memblokir integrasi NATO dan UE di
Makedonia hingga negara itu mengubah namanya.
Sengketa 27 tahun itu akhirnya diselesaikan pada bulan Juni melalui pembicaraan yang diperantarai oleh PBB.
Jakarta, CB -- Semua penerbangan dari dan menuju Belgia
dalam jangka waktu 24 jam dibatalkan karena pegawai yang mengawasi lalu
lintas udara (ATC) melakukan mogok kerja sejak Selasa (12/2) malam
waktu setempat untuk menuntut kenaikan upah.
Skeyes, otoritas
pusat pengendalian lalu lintas udara Belgia, menyatakan bahwa mereka
"terpaksa menghentikan lalu lintas udara" mulai Selasa pukul 22.00
hingga Rabu pukul 22.00 waktu setempat.
Tindakan ini akan memengaruhi penerbangan di semua bandara Belgia, termasuk Bandara Brussels dan bandara daerah lainnya.
Dominique Dehaene, juru bicara Skeyes, mengatakan kepada CNN bahwa tidak ada pesawat komersil yang terbang di bawah 8.000 meter akan diizinkan mengudara di wilayah udara Belgia.
Ia mengaskan bahwa hanya penerbangan militer, kemanusiaan, dan darurat yang diizinkan lepas landas dan mendarat.
Melalui
Twitter, Bandara Brussels pun meminta orang-orang agar tidak melakukan
perjalanan ke bandara. Jubir bandara Brussels, Natalie Pierard,
mengatakan kepada CNN bahwa "591 penerbangan diperkirakan
keluar masuk Brussels setiap hari, sehingga kami menduga terdapat
sekitar 600 penerbangan yang akan terkena dampak."
Aksi mogok ini diprakarsai oleh tiga serikat besar yang menyerukan kenaikan upah.
Pusat
pengendalian lalu lintas udara Skeyes sendiri mengelola lebih dari
3.000 pesawat setiap hari, membuat lebih dari 1 juta pergerakan
penerbangan dalam setahun.
Puing-puing bus yang hancur akibat serangan bom bunuh diri dan menewaskan 27 anggota Garda Revolusi Iran (IRGC). Foto/Istimewa
TEHERAN - Sebuah serangan bom bunuh diri menewaskan 27 anggota Garda Revolusi Iran
(IRGC) pada Rabu (13/2/2019). Serangan itu terjadi di wilayah tenggara
Iran di mana pasukan keamanan negara itu menghadapi peningkatan serangan
oleh militan dari minoritas Muslim Sunni di negara itu.
"Seorang
pembom bunuh diri yang mengendarai kendaraan sarat dengan bahan peledak
menyerang sebuah bus yang mengangkut anggota Garda," kata IRGC dalam
sebuah pernyataan seperti dikutip dari NBC News, Kamis (14/2/2019).
Selain menewaskan 27 orang, serangan itu juga melukai tiga belas orang lainnya.
Sebuah
video yang diposting oleh kantor berita Fars menunjukkan darah dan
puing-puing kendaraan di lokasi serangan di sebuah jalan di daerah yang
bergejolak dekat perbatasan Pakistan di mana gerilyawan dan penyelundup
narkoba bersenjata beroperasi.
Foto yang dipublikasikan Fars
menunjukkan bus itu berubah menjadi tumpukan logam. Namun foto-foto itu
tidak dapat diverifikasi secara independen.
"Anak-anak militer
dan intelijen yang berkorban dari rakyat Iran akan membalas dendam atas
darah para martir dari insiden ini," kata Fars mengutip juru bicara
kementerian luar negeri Bahram Qassemi.
Wakil Presiden Iran Eshaq
Jahangiri mengatakan Iran akan melakukan "pertempuran tanpa henti
melawan terorisme" dalam menanggapi serangan itu.
Kelompok Sunni
Jaish al Adl (Tentara Keadilan) mengaku bertanggung jawab atas serangan
itu, kantor berita semi-resmi Fars melaporkan. Kelompok Jaish al Adl
menuntut hak yang lebih besar dan kondisi kehidupan yang lebih baik bagi
etnis minoritas Baluchis.
Jaish al-Adl muncul sebagai gerakan
oposisi bersenjata utama di tenggara Iran setelah anggota kelompok Sunni
lain, Jundullah, bergabung setelah pemimpin mereka ditangkap di pesawat
pada 2010. Dia kemudian diadili dan dieksekusi.
Sementara
kelompok-kelompok militan Sunni tidak dianggap sebagai ancaman besar,
serangan itu merupakan pukulan terhadap keamanan Iran yang sering
mengatakan mereka dapat mengusir ancaman apa pun, sebesar apa pun,
bahkan dari Amerika Serikat dan sekutunya Israel.
Serangan di
provinsi Sistan-Baluchistan yang miskin merupakan salah satu di antara
yang terburuk. Serangan itu menggambarkan bahwa pasukan elit Iran, yang
berada di bawah langsung Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei,
rentan terhadap operasi gaya gerilya.
Tahun lalu, dua belas
anggota IRGC termasuk di antara 25 orang yang tewas dalam sebuah
serangan oleh orang-orang bersenjata dalam parade militer di kota Ahvaz.
ISIS dan kelompok separatis Arab sama-sama mengaku bertanggung jawab
atas serangan itu.
IRGC
diperkirakan memiliki kekuatan militer sebesar 125.000 dengan unit
tentara, angkatan laut dan udara. Pasukan ini juga beroperasi di luar
perbatasan Iran di negara-negara seperti Irak dan Suriah serta
menjalankan kerajaan bisnis yang luas.
Otoritas Muslim Syiah Iran
mengatakan kelompok-kelompok militan beroperasi dari tempat-tempat yang
aman di Pakistan dan telah berulang kali meminta negara tetangganya itu
untuk menindak mereka.
Iran telah menikmati stabilitas relatif
dibandingkan dengan tetangga-tetangga Arabnya yang telah bergulat dengan
pergolakan politik dan ekonomi yang berujung pemberontakan rakyat pada
tahun 2011.
Tetapi kesulitan ekonomi yang dipicu oleh sanksi AS
telah memunculkan gelombang protes yang kadang-kadang menyerukan agar
para pemimpin ulama Iran untuk mundur.
