CUPUMA

Rabu, 06 Februari 2019

Video Manuver Jet Tempur, Pesan Tahun Baru Imlek China pada Taiwan

BEIJING - China merilis pesan video Tahun Baru Imlek untuk Taiwan yang menyandingkan adegan kehidupan sehari-hari di pulau yang diperintah sendiri itu dengan manuver pesawat jet tempur dan pesawat pembom Tentara Pembebasan Rakyat (PLA).

Video itu berjudul My Fighting Eagles Fly Around Formosa. Formosa adalah nama lama untuk Taiwan.

Video dirilis di media sosial oleh PLA Airborne Corps Airborne pada hari Minggu dengan pesan tertulis yang mengatakan itu untuk merayakan tahun baru, yang jatuh pada hari Selasa (5/2/2019).

Tayangan propaganda berdurasi 3,5 menit yang dirilis di Weibo meninggalkan sedikit imajinasi karena melapiskan lencana resmi Angkatan Udara PLA melawan tembakan pencakar langit ikonik Taiwan, Taipei 101, yang pernah menjadi gedung tertinggi di dunia.

Meski menampilkan manuver pesawat pembom H-6 dan jet tempur siluman J-20, pesan video itu berbicara tentang penyatuan kembali dan persaudaraan. Beijing menganggap Taiwan sebagai provinsinya yang membangkang dan telah mengancam akan menyatukan kembali dengan China, termasuk dengan cara kekerasan.

Lirik lagu yang menyertai tayangan video menyerukan; "Saudara dan saudari dari Taiwan untuk kembali (dan) bersatu kembali".

"Elang tempurku terbang di sekitar Taiwan, ingatan nostalgia dari tanah air dengan lembut memanggilmu untuk kembali," lanjut lirik lagu tersebut.

Selain memajang gambar Taipei 101, video propaganda itu juga menampilkan cuplikan lokasi terkenal lainnya yang ada di Taiwan, seperti Danau Sun Moon dan Gunung Ali.

Beijing telah mengambil garis keras terhadap Taipei sejak Tsai Ing-wen terpilih sebagai presiden pulau itu pada 2016. Tsai menolak untuk mendukung pandangan Beijing bahwa Taiwan yang demokratis adalah provinsi China.

Sebagai tanggapan, PLA telah meningkatkan latihan militernya di udara dan di perairan di dekat Taiwan. Selain itu, PLA juga menggelar latihan perang di sisi daratan Selat Taiwan.

Kementerian pertahanan di Taipei menanggapi video PLA dengan merilis video berdurasi 90 detik, berjudul Freedom Is Not Free, pada hari Senin di Facebook.

Video balasan dari Taipei itu mencakup gambar kekuatan militer Taiwan seperti peluncuran rudal dan latihan perang yang melibatkan Angkatan Darat, Angkatan Udara dan Angkatan Laut. Pesan yang disampaikan menyatakan bahwa militer Taiwan selalu siap untuk pertempuran, bahkan selama liburan Tahun Baru Imlek.

Dewan Urusan Daratan Taiwan mengutuk Beijing karena menggunakan film propaganda untuk membangkitkan perasaan tidak enak di selat itu.

"Pendekatan ini bertujuan menyatukan kembali Taiwan dengan kekuatan dan hanya akan menghasilkan hasil yang kontraproduktif karena Taiwan akan merasa jijik dan tidak menyenangkan," katanya, dikutip South China Morning Post.

Credit sindonews.com

Denuklirisasi Masih Jadi Pembahasan dalam Pertemuan AS-Korut

Pencitraan satelit yang dirilis pada 30 Maret 2018 yang menunjukkan lokasi uji coba nuklir Punggye-ri, Korea Utara

Foto: ABC News

Korut dinilai belum mengambil langkah konkret untuk menghentikan program nuklir.

CB, WASHINGTON -- Utusan Khusus Amerika Serikat (AS) untuk Korea Utara Stephen Biegun akan terbang ke Pyongyang untuk membahas persiapan pertemuan puncak antara Presiden Donald Trump, dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un pada akhir Februari 2019. Biegun akan membahas persiapan tersebut dengan Kim Hyok Chol yang merupakan utusan dari pemimpin negara tersebut.

Biegun mengatakan, pertemuan tersebut bertujuan untuk memetakan hasil konkret kerja sama kedua negara. Selain itu, AS dan Korea Utara juga akan membahas peta jalan atau roadmap tentang negosiasi ke depannya.

"Pertemuan ini bertujuan untuk membahas peta jalan negosiasi dan deklarasi ke depan, sekaligus pemahaman bersama tentang hasil yang diinginkan bersama," ujar Biegun, dilansir Reuters, Selasa (5/2).

Biegun menambahkan, Kim Jong Un telah menerima kunjungan kerja Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada Oktober 2018 lalu. Ketika itu, Kim mengajak Pompeo untuk meninjau pembongkaran fasilitas plutonium dan uranium di Korea Utara.

"Langkah-langkah seperti itu akan menjadi subjek pembicaraan, dan kami bersedia membahas banyak hal untuk meningkatkan hubungan dan membujuk Pyongyang menyerahkan senjata nuklirnya," kata Biegun.

Selain itu, Biegun juga akan meminta daftar program senjata Korea Utara. Adapun menurutnya, pertemuan pertama antara Trump dan Kim Jong Un di Singapura beberapa waktu lalu menghasilkan komitmen yang masih samar.

Dalam pandangan AS, Korea Utara belum mengambil langkah konkret untuk menghentikan program senjata nuklir. Sementara itu, di sisi lain Korea Utara menilai AS tidak memberikan imbal balik atas penutupan fasilitas pengujian nuklir dan rudal, serta pembongkaran beberapa fasilitas nuklir.

Beberapa waktu lalu, Direktur Intelijen Nasional AS, Dan Coats mengatakan kepada Kongres bahwa Korea Utara tidak mungkin menyerahkan semua senjata nuklirnya. Coats berpendapat, nuklir Korea Utara masih menjadi ancaman bagi AS.

Adapun, pertemuan kedua antara Trump dan Kim Jong Un akan digelar pada akhir Februari 2019. Diperkirakan, keduanya akan bertemu di sebuah resor di Kota Da Nang, Vietnam.

Credit republika.co.id

Laporan PBB Sebut Sanksi Terhadap Korut Tidak Efektif

NEW YORK - Dewan Keamanan PBB telah menjatuhkan sanksi terhadap Korea Utara (Korut) terkait program nuklir dan rudal balistiknya. Meski begitu, sanksi tersebut dipandang tidak efektif karena menurut laporan pemantau PBB, Korut terbukti beberapa kali melanggar sanksi tersebut.

DK PBB dengan suara bulat telah meningkatkan sanksi terhadap Korut sejak 2006 dalam upaya untuk menghentikan pendanaan untuk program rudal nuklir dan balistik Pyongyang. DK PBB juga menjatuhkan sanksi yang melarang ekspor termasuk batubara, besi, timah, tekstil dan makanan laut, dan membatasi impor minyak mentah dan produk minyak sulingan.

Menurut laporan itu, Korut terbukti telah berulang kali melanggar sanksi yang dijatuhkan oleh PBB.

"Negara itu terus menentang resolusi Dewan Keamanan melalui peningkatan besar-besaran transfer ilegal kapal-ke-kapal produk minyak bumi dan batu bara," bunyi laporan para pemantau sanksi.

"Pelanggaran ini membuat sanksi terbaru di PBB tidak efektif," imbuhnya seperti dilansir dari Reuters, Selasa (5/2/2019).

Para pemantau mengatakan mereka memiliki bukti satu transfer produk minyak terlarang yang belum pernah terjadi sebelumnya, lebih dari 57.600 barel, bernilai lebih dari USD5,7 juta.

Mereka mengatakan bahwa kasus tersebut menyoroti teknik penghindaran sanksi baru yang mengalahkan upaya uji tuntas dari pedagang komoditas terkemuka di kawasan itu, serta bank Amerika Serikat (AS) dan Singapura yang memfasilitasi pembayaran bahan bakar. Perusahaan asuransi terkemuka Inggris juga terbukti memberikan perlindungan dan perlindungan ganti rugi kepada salah satu dari kapal yang terlibat.

Laporan itu menuduh Korut juga melanggar embargo senjata PBB dan berusaha menjual berbagai peralatan militer kepada kelompok-kelompok bersenjata dan pemerintah di Timur Tengah dan Afrika. Korut juga berusaha menjual senjata kecil dan senjata ringan ke Libya, Sudan dan Pemberontak Houthi di Yaman.

"Tren penghindaran sanksi keuangan DPRK dengan menggunakan serangan dunia maya untuk secara ilegal memaksa transfer dana dari lembaga keuangan dan pertukaran mata uang kripto," catat pemantau sanksi PBB menggunkan akronim dari nama resmi Korut: Republik Rakyat Demokratik Korea.

Korut dikenai larangan barang-barang mewah dan para pemantau mengatakan mereka sedang menyelidiki penampilan publik sebuah limusin Rolls-Royce Phantom yang relatif baru di Pyongyang pada 7 Oktober tahun lalu. Sedan mewah ini biasanya dijual seharga ratusan ribu dolar.

Rusia dan China menyarankan Dewan Keamanan untuk membahas pelonggaran sanksi setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Pemimpin Korut Kim Jong-un bertemu untuk pertama kalinya pada Juni tahun lalu. Namun AS dan anggota dewan lainnya mengatakan harus ada penegakan sanksi yang ketat sampai Pyongyang melakukan denuklirisasi menyeluruh sesuai dengan kesepakatan pertemuan tersebut.

Credit sindonews.com

Peringatkan Soal Kemungkinan Perang Saudara, Guaido Cemooh Maduro

CARACAS - Pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido, menolak peringatan Presiden Nicolas Maduro jika krisis politik di negara itu dapat memicu perang saudara. Maduro mengatakan bahwa apakah akan ada perang tergantung pada kegilaan Amerika Serikat (AS) dan sekutunya.

Namun Guaido menolak pernyataan Maduro dengan menyebutnya sebagai isapan jempol belaka.

"Tidak ada kemungkinan perang saudara di Venezuela, itu hanyalah rekaan Maduro," ujarnya saat berpidato seperti dikutip dari BBC, Selasa (5/2/2019).

Guaido juga menuduh pemerintah Maduro berusaha untuk melarikan Rp21,8 triliun dana publik ke Uruguay tanpa memberikan bukti.

Dalam pidatonya Guaido, yang mencoba mengatur pengiriman bantuan, mengatakan militer menghadapi pilihan penting ketika bantuan tiba di perbatasan.

Perwakilan Guaido akan menjadi tuan rumah pembicaraan darurat mengenai pengiriman bantuan pada konferensi 14 Februari mendatang di Washington, lapor AFP. Maduro sendiri telah menolak bantuan asing ke Venezuela dengan mengatakan itu akan menjadi dalih untuk intervensi militer.

Tekanan terus tumbuh kepada Maduro ketika lebih dari setengah negara yang membentuk Uni Eropa (UE) mengakui Guaido sebagai pemimpin sementara. Pengakuan ini sebagai buntut dari penolakan tenggat waktu yang ditetapkan oleh Inggris, Prancis, Jerman, Spanyol dan negara lainnya agar Maduro untuk mengadakan pemilu baru.

Setidaknya 17 negara UE secara resmi mengakui Guaido sebagai presiden sementara Venezuela. Banyak yang mengeluarkan pernyataan mendesak Maduro untuk mengadakan pemilu baru. Negara-negara UE lainnya, seperti Yunani dan Irlandia, telah menyerukan pemilu baru tetapi tidak mengakui Guaido.

Maduro mempertahankan sekutu yang kuat, terutama China dan Rusia, yang menuduh negara-negara UE mencampuri urusan Venezuela dan berusaha untuk "melegitimasi kekuasaan yang dirampas".

Presiden Venezuela juga mempertahankan dukungan penting dari militer.

Maduro, yang menjabat pada tahun 2013 setelah kematian Hugo Chavez, telah dikutuk karena dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan karena penanganannya terhadap ekonomi.

Ada kekurangan parah barang-barang dasar seperti obat-obatan dan makanan, dan tingkat inflasi yang tahun lalu rata-rata membuat harga dua kali lipat setiap 19 hari.

Banyak orang memilih meninggalkan Venezuela. Menurut angka PBB, tiga juta orang Venezuela telah meninggalkan negara itu sejak 2014 ketika krisis ekonomi mulai menggigit negara anggota OPEC itu.

Credit sindonews.com

Ini Saran Rusia Atas Krisis yang Terjadi di Venezuela

Ilustrasi krisis Venezuela.

Foto: Reuters

Rusia menjadi negara yang tetap mengakui Nicolas Maduro sebagai pemimpin Venezuela.

CB, MOSKOW -- Kantor berita yang dikelola pemerintah Rusia, RIA News Agency melaporkan, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan krisis Venezuela hanya bisa selesai dengan duduk bersama. Ia mengatakan, pemerintah Presiden Nicolas Maduro dan oposisinya harus duduk bersama.

"Kami tetap yakin satu-satunya cara untuk keluar dari krisis ini pemerintah dan oposisi duduk bersama di meja negosiasi," kata Lavrov seperti dikutip RIA, Selasa (5/2).

Negara-negara besar Eropa sudah bergabung dengan Amerika Serikat (AS) dengan mengakui ketua oposisi Juan Guaido sebagai presiden sementara Venezuela. Sementara itu Rusia, Cina, dan Turki masih mendukung Maduro.

"Kalau tidak hanya akan ada perubahan rezim yang sama dengan yang telah Barat lakukan berkali-kali," kata Lavrov.

Sebelumnya, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan mereka berharap pemimpin Venezuela dapat mengakhiri krisis politik dengan cepat dan damai. Merkel mengatakan Jerman sudah mengakui ketua oposisi pemerintah Venezuela Juan Guaido sebagai presiden sementara negara Amerika Latin tersebut.

"Guaido orang yang berbicara dengan kami dan orang yang perkirakan dapat menggelar proses pemilihan umum secepat mungkin dan dari sudut pandang Jerman dia presiden sementara yang memiliki legitimasi untuk tugas ini dan juga dari sudut pandang negara-negara Eropa," kata Merkel dalam konferensi pers bersama Abe.

Dalam kunjungan selama dua hari ke Jepang, Merkel mengulangi pernyataan pemimpin negara-negara Eropa. Ia juga mengatakan Guaido harus segera melakukan pemilihan umum.

"Kami berharap proses ini dapat dilakukan sesingkat mungkin dan tentu dengan damai," tambah Merkel.

Credit republika.co.id

Maduro Klaim Venezuela Siap Perang, Beri Nasihat Guaido

Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. (Miraflores Palace/Handout via REUTERS)

Jakarta, CB -- Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, menyatakan dia tidak akan menaati peringatan siapapun terkait krisis multidimensi di negaranya. Bahkan, dia mengatakan sudah siap angkat senjata jika terjadi perang sipil atau menghadapi campur tangan negara lain.

"Kami minta tidak ada pihak asing yang ikut campur urusan dalam negeri kami. Dan kami bersiap mempertahankan negara kami. Jika Kekaisaran Amerika Utara menyerang, kami harus mempertahankan negara kami," kata Maduro dalam wawancara bersama dengan stasiun televisi Spanyol, LaSexta, seperti dilansir Associated Press, Selasa (4/2).

Dalam wawancara itu, Maduro menyatakan dia sudah memerintahkan angkatan bersenjata untuk merekrut 50 ribu warga sipil menjadi milisi. Dia menyatakan mereka adalah penduduk yang akan menggalang dukungan di pemukiman, pabrik-pabrik, dan kampus-kampus.

Pada kesempatan itu, Maduro juga menitipkan pesan kepada seterunya, Kepala Majelis Nasional, Juan Guaido. Menurut dia, politikus muda itu masih punya jalan panjang dan jangan membuat gaduh negara itu dengan segala manuver politiknya.

"Tinggalkan taktik kudeta. Berhenti berlagak menjadi presiden yang mana belum tentu ada yang mau memilihnya. Kalau dia mau membicarakan sesuatu, mari kita duduk bersama berbicara empat mata. Mari bicarakan masalah negara ini dan jalan keluarnya. Berpolitik pada tingkat negara butuh tanggung jawab besar dan mendengarkan banyak nasihat," ujar Maduro.

Maduro juga menolak sebutan terjadi krisis kemanusiaan di negaranya. Dia meminta negara-negara lain melihat bangsanya secara utuh, dan tidak hanya dari sudut pandang kelompok pemodal seperti Amerika Serikat.

Pemerintah Venezuela juga menyatakan sedang mengevaluasi kembali kerja sama dengan negara-negara yang mengakui dan mendukung Guaido, sebagai presiden interim. Menurut mereka negara-negara itu ikut campur dalam masalah dalam negeri mereka, dan terseret hasutan Amerika Serikat untuk menggulingkan Maduro.

Credit cnnindonesia.com

Dubes RI: Belum Ada Bukti WNI Terlibat Bom Gereja di Filipina

Dubes RI untuk Filipina Sinyo Harry Sarundajang akan mengirimkan nota keberatan kepada pemerintah Filipina. (CNN Indonesia/Riva Dessthania Suastha)

Jakarta, CB -- Duta Besar Indonesia untuk FIlipina, Sinyo Harry Sarundajang menegaskan dugaan keterlibatan Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai pelaku aksi bom bunuh diri di Gereja di Pulau Jolo, Mindanao Filipina masih belum jelas.

Hal itu ia sampaikan untuk merespons pernyataan Mendagri Filipina Eduardo Ano yang meyakini pasangan suami istri (pasutri) asal Indonesia menjadi pelaku bom bunuh diri di gereja di Pulau Jolo, Mindanao, Filipina beberapa waktu lalu.

Sinyo menyatakan pihak Kepolisian Nasional FIlipina (PNP) sendiri belum dapat melampirkan bukti yang kuat seperti pemeriksaan DNA maupun rekaman CCTV yang menunjukkan pelaku pengeboman merupakan WNI.

"PNP belum mengeluarkan hasil uji DNA serta gambar resmi hasil rekaman CCTV di lokasi ledakan, yang menyatakan bahwa kedua pelaku sebagaimana dinyatakan oleh Secretary Ano adalah WNI," kata Sinyo dalam keterangan tertulis, Selasa (5/2).

Mantan Gubernur Sulawesi Utara itu menyatakan data DNA dan CCTV itu sangat diperlukan untuk membuktikan tuduhan Ano soal dugaan pelaku pengeboman merupakan warga WNI.

Ia menilai pernyataan Ano itu tak memiliki basis data yang valid. Bahkan, kata dia, Intelijen Filipina (NICA) sendiri menyatakan masih terus melakukan investigasi terkait pelaku pengeboman itu.

Bom Gereja Filipina. (Armed Forces Of The Philippines/Handout via REUTERS)

"Intelijen Filipina mengakui bahwa pihaknya belum mengetahui dasar penyampaian informasi yang diberikan oleh Mendagri Ano tentang keterlibatan WNI pada bom bunuh diri," ungkapnya.

Lebih lanjut, Sinyo mengeluhkan sikap Pemerintah Filipina yang kerap menuding WNI terlibat dalam aksi bom bunuh diri di negara berjuluk 'Lumbung Padi' itu tanpa adanya bukti yang kuat.

Ia bahkan mencatat sudah dua kali pemerintah Filipina melontarkan tuduhan tersebut. Pertama, kata dia, WNI dituduh terlibat pada peledakan Bom di Kota Lamitan pada 31 Juli 2018 dan Bom jelang tahun baru 2019 di Cotabato CIty.

"Namun hasil investigasi menunjukkan tidak ada keterlibatan WNI dalam dua pemboman tersebut sebagaimana pernyataan aparat [Filipina] seperti pemberitaan di media," kata dia.

Guna merespon hal itu, Sinyo menyatakan Badan Intelijen Filipina (NICA) berencana membuka investigasi gabungan dengan pemerintah RI secara informal untuk mendalami kasus tersebut.

Tak hanya itu, KBRI Manila berencana akan mengirimkan nota verbal kepada Pemerintah Filipina untuk menyatakan keberatan dan meminta klarifikasi langsung terkait tuduhan tersebut.

"Akan mengirimkan nota verbal untuk meminta klarifikasi kepada pemerintah Filipina serta menyatakan keberatan karena tak adanya notifikasi dari pemerintah Filipina mengenai dugaan keterlibatan WNI pada peristiwa serangan di Jolo," kata dia.

Credit cnnindonesia.com

Kepolisian Filipina masih tunggu hasil pemeriksaan DNA pelaku bom bunuh diri

Seorang anggota Tentara Filipina berjalan di dalam sebuah gereja setelah serangan bom di Jolo, Provinsi Sulu, Filipina, Minggu (27/1/2019). (Armed Forces of the Philippines -Western Mindanao Command/Handout via REUTERS)

Jakarta (CB) - Duta Besar RI untuk Filipina Sinyo Harry Sarundajang mengatakan Kepolisian Nasional Filipina (PNP) masih menunggu hasil pemeriksaan DNA jasad kedua pelaku bom bunuh diri di sebuah gereja di Pulau Jolo, Filipina, pada 27 Januari lalu.
“Sampai saat ini belum ada hasilnya,” kata Harry dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.
Hasil pemeriksaan DNA jasad kedua pelaku pengeboman akan sangat penting untuk membuktikan dugaan keterlibatan dua WNI dalam insiden yang mengakibatkan 22 orang meninggal dunia dan 100 orang luka-luka, seperti sebelumnya disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Filipina Eduardo Ano.
Dalam konferensi pers di Provinsi Visayas, Filipina, 1 Februari lalu, Ano menyebut pelaku bom bunuh diri adalah pasangan suami istri WNI bernama Abu Huda dan seorang perempuan yang tidak disebutkan namanya.

Kedua pelaku dibantu oleh Kamah, anggota kelompok Ajang-Ajang yang berafiliasi dengan kelompok Abu Sayyaf. Faksi tersebut telah menyatakan dukungannya kepada jaringan teroris IS.
Namun, berdasarkan hasil pendalaman yang dilakukan KBRI Manila dan KJRI Davao, pihak intelijen Filipina (NICA) sendiri belum mengetahui dasar penyampaian informasi yang dilakukan Menteri Ano tentang keterlibatan WNI dalam insiden tersebut.
“Dengan demikian hingga saat ini belum dapat dipastikan adanya keterlibatan WNI dalam peristiwa pengeboman di Jolo,” kata Harry.

Dalam wawancara dengan media Inquirer pada 3 Februari, Wali Kota Jolo Kherkar Tan menyatakan bahwa dirinya telah mengajukan permohonan kepada kelompok pegiat HAM lokal maupun internasional untuk mengunjungi Jolo guna membantu proses investigasi tindakan teror tersebut.

Wali Kota Tan mengatakan bahwa proses pencarian fakta yang independen perlu dilakukan agar tidak ada yang “dapat ditutup-tutupi”.
Ia juga mengatakan bahwa penduduk dan keluarga para korban ledakan bom menolak mempercayai pernyataan pejabat-pejabat pemerintah yang mengklaim bahwa pelaku bom bunuh diri asal Indonesia yang mungkin telah melakukan serangan tersebut.
Pada 4 Februari lalu, Kepala Kepolisian Nasional Filipina Oscar D. Albayalde menyampaikan keterangan pers bahwa Kammah L. Pae, seorang pria warga Jolo yang diyakini sebagai tersangka utama sekaligus donatur aksi pengeboman, telah menyerahkan diri bersama empat orang lainnya, yaitu Albaji Kisae Gadjali alias Awag, Rajan Bakil Gadjali alias Radjan, Kaisar Bakil Gadjali alias Isal, serta Salit Alih alias Papong.

Kelima orang tersebut adalah anggota kelompok Abu Sayyaf di bawah pimpinan Hatib Hajan Sawadjaan. Mereka menyerahkan diri setelah kepolisian dan militer Filipina melakukan operasi pengejaran besar-besaran.
Kamah diyakini sebagai bagian dari anggota tim yang memandu para pelaku bom bunuh diri, yaitu pasangan Asia yang belum teridentifikasi identitasnya. Pasangan tersebut diketahui tiba di Jolo dengan menggunakan perahu pada 24 Januari 2019.

Credit antaranews.com

Kepolisian Filipina belum rilis bukti keterlibatan WNI dalam pengeboman di Jolo

Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Lalu Muhammad Iqbal (kedua kanan) bersama Duta Besar RI untuk Filipina Sinyo Sinyo Harry Sarundajang (ketiga kanan) memberikan keterangan pers terkait pembebasan dan penyerahan kembali tiga WNI yang sebelumnya disandera oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina selatan, Jakarta, Rabu (19/9/2018). (ANTARA/Yashinta Difa)

Jakarta (CB) - Duta Besar RI untuk Filipina Sinyo Harry Sarundajang mengatakan Kepolisian Nasional Filipina (PNP) belum merilis bukti keterlibatan WNI dalam pengeboman di sebuah gereja di Pulau Jolo, Filipina, pada 27 Januari 2019.
“Otoritas setempat belum mengeluarkan hasil uji DNA serta gambar resmi hasil rekaman CCTV di lokasi ledakan, yang menyatakan bahwa kedua pelaku sebagaimana dinyatakan oleh Secretary Ano adalah WNI,” kata Harry dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.
Dugaan mengenai keterlibatan dua WNI sebagai pelaku bom bunuh diri yang mengakibatkan 22 orang meninggal dunia dan 100 orang luka-luka pertama kali disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Secretary of Interior and Local Government) Filipina Eduardo Ano.
Dalam konferensi pers di Provinsi Visayas, Filipina, 1 Februari lalu, Ano menyebut pelaku bom bunuh diri adalah pasangan suami istri WNI bernama Abu Huda dan seorang perempuan yang tidak disebutkan namanya.
Kedua pelaku dibantu oleh Kamah, anggota kelompok Ajang Ajang yang berafiliasi dengan kelompok Abu Sayyaf. Faksi tersebut telah menyatakan dukungannya kepada jaringan teroris IS.

Namun, berdasarkan hasil pendalaman yang dilakukan KBRI Manila dan KJRI Davao, pihak intelijen Filipina (NICA) sendiri belum mengetahui dasar penyampaian informasi yang dilakukan Menteri Ano tentang keterlibatan WNI dalam insiden tersebut.
"Saat dihubungi KBRI Manila, pihak NICA secara informal menyatakan keterbukaannya untuk melakukan investigasi bersama dengan pemerintah RI,” ujar Harry.
Berdasarkan catatan KBRI Manila, berita keterlibatan WNI dalam aksi bom bunuh diri dan serangan teror telah beberapa kali disampaikan pemerintah Filipina kepada media massa tanpa adanya dasar pembuktian dan hasil investigasi terlebih dahulu.
Tuduhan keterlibatan WNI pernah disampaikan saat terjadi ledakan bom di Kota Lamitan, Provinsi Basilan, pada 31 Juli 2018 serta ledakan bom menjelang tahun baru 2019 di Kota Cotabato atas nama Abdulrahid Ruhmisanti.
“Meski demikian, hasil investigasi menunjukkan tidak ada keterlibatan WNI dalam dua peristiwa pengeboman tersebut sebagaimana pernyataan aparat dan pemberitaan media massa,” lanjut Harry.
Untuk menyikapi penyebaran berita yang belum jelas kebenarannya ini, KBRI Manila akan meminta klarifikasi langsung melalui Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri Filipina.
Nota verbal juga akan dikirimkan oleh pemerintah RI untuk meminta klarifikasi kepada pemerintah Filipina serta menyatakan keberatan karena tidak adanya notifikasi dari pemerintah Filipina mengenai dugaan keterlibatan WNI dalam serangan bom di Pulau Jolo.

Credit antaranews.com

Diduga Bantu WNI Membom Gereja Filipina, 5 Anggota Abu Sayyaf Menyerah

MANILA - Lima anggota kelompok militan Abu Sayyaf yang diyakini berada di belakang pemboman mematikan terhadap sebuah gereja di Filipina selatan menyerah diri kepada pihak berwenang akhir pekan lalu. Menurut polisi setempat, salah satu dari mereka diduga membantu dua warga negara Indonesia (WNI) dalam melakukan serangan.

Kepala Polisi Filipina Oscar Albayalde mengumumkan penyerahan diri lima anggota Abu Sayyaf tersebut pada hari Senin (4/2/2019).

Anggota senior Abu Sayyaf; Kammah Pae, ikut menyerahkan diri kepada pasukan pemerintah. Menurut Albayalde, Kammah Pae diduga telah membantu pasangan asal Indonesia dalam serangan pada 27 Januari lalu.

"Dia dipaksa untuk menyerah," kata Albayalde pada konferensi pers. "Dia mungkin tidak ingin mati selama serangan militer," katanya lagi, dikutip Reuters.

Pasukan Filipina telah baku tembak dengan kelompok Abu Sayyaf di Patikul, Provinsi Sulu, pada hari Sabtu. Tiga gerilyawan Abu Sayyaf tewas. Sedangkan dari kubu militer Filipina lima tentara tewas.

Albayalde mengatakan Kammah membantah terlibat dalam pemboman ganda di katedral Jolo yang menewaskan 23 orang, termasuk warga sipil dan tentara. Namun, laporan para saksi mata menunjukkan dia mengawal pasangan asal Indonesia yang diduga terlibat dalam serangan tersebut.

Pasukan keamanan juga mengambil alat peledak improvisasi (IED) dan komponen lain dari rumahnya.

Kelima tersangka akan menghadapi beberapa tuduhan, termasuk tuduhan pembunuhan.

Pelaku serangan bom kembar di gereja teresebut masih simpang siur. Pemerintah Indonesia belum bisa mengonfirmasi laporan dari pihak berwenang Filipina bahwa pasangan suami-istri asal Indonesia sebagai pelakunya. Terlebih, identifikasi pelaku belum jelas.

Abu Sayyaf adalah organisasi militan yang terkenal karena kerap melakukan penculikan untuk minta tebusan. Kelompok ini telah sumpah setia kepada kelompok Islamic State atau ISIS.

"Ada lebih banyak bukti yang perlu diperiksa dengan cermat," kata Albayalde.

Sebelumnya, Presiden Filipina Rodrigo Duterte menyatakan bahwa ledakan kembar di gereja Jolo kemungkinan akibat serangan bunuh diri. Namun, laporan lain dari militer mengatakan bom-bom itu diduga diletakkan di dalam dan di luar gereja yang kemudian diledakkan dari jarak jauh.

Beberapa hari kemudian, Menteri Dalam Negeri Duterte, Eduardo Ano, mengatakan bahwa serangan itu diduga dilakukan oleh pasangan Indonesia dengan bantuan Abu Sayyaf.

Klaim menteri itu juga sinkron dengan klaim kelompok ISIS melalui media propagandanya, Amaq, bahwa mereka bertanggung jawab atas serangan di gereja.

Credit sindonews.com

Jepang Sesalkan Keputusan Penangguhan INF, Tapi Pahami Alasan AS

TOKYO - Jepang mengaku menyesalkan keputusan Amerika Serikat (AS) dan Rusia untuk menangguhkan Perjanjian Pasukan Nuklir Jangka Menengah atau INF. Namun, Tokyo menyatakan memahami alasan Washington menangguhkan perjanjian itu.

"Perjanjian itu telah memainkan peran bersejarah dalam pengendalian dan pengurangan senjata. Kami memenuhi syarat situasi di mana perjanjian itu harus diakhiri, karena tidak diterima," kata Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshihide Suga.

"Namun, Tokyo dapat memahami esensi masalah yang memicu AS untuk mengumumkan keputusannya," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Senin (4/2).

Seperti diketahui, AS telah menuduh Rusia melanggar perjanjian INF dan pada hari Jumat dan mengumumkan bahwa pihaknya menangguhkan perjanjian itu. AS juga menyatakan kemungkinan akan menarik diri secara penuh jika Rusia tidak mengubah sikapnya dalam kurun waktu enam bulan ke depan.

Sebagai respon atas keputusan AS tersebut, kemarin Presiden Rusia, Vladimir Putin mengatakan Moskow akan turut menagguhkan perjanjian INF.

Putin juga telah memerintahkan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov dan Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu untuk tidak melanjutkan negosiasi mengenai perlucutan senjata dengan AS. Tetapi, Putin mencatat bahwa semua proposal Rusia tetap ada di atas meja.

Credit sindonews.com

Kejaksaan New York Usut Dugaan Korupsi Dalam Pelantikan Trump

Ilustrasi Presiden AS, Donald Trump. (REUTERS/Lisa Norman-Hudson)

Jakarta, CB -- Kejaksaan Federal New York, Amerika Serikat dilaporkan tengah menyelidiki dugaan korupsi untuk acara pelantikan Presiden Donald Trump pada 20 Januari 2017. Ketika itu panitia pelantikan dilaporkan menggalang dana hingga US$107 juta yang dicurigai tidak sah.

Seperti dilansir AFP, Rabu (6/2), kejaksaan federal New York menerbitkan surat perintah permintaan kepada panitia pelantikan Trump untuk menyerahkan seluruh laporan keuangan dan hal-hal lain kepada mereka pada Senin lalu. Panitia menyatakan mereka akan bekerja sama dengan aparat.

Surat perintah itu panitia menyerahkan dokumen catatan sumbangan, vendor, kontraktor, dan rekening bank yang terkait dengan kegiatan mereka dalam pelantikan Trump. Hal itu diduga untuk mengungkap dugaan adanya korupsi dan pencucian uang.

Aparat dilaporkan menyelidiki seorang penyumbang, Imaad Zuberi dan perusahaannya di Los Angeles, Avenue Ventures. Dia menyumbang US$900 ribu untuk pelantikan Trump. Kegiatan pelantikan yang berlangsung sepekan itu diduga kuat membuka celah bagi kalangan pengusaha dan pelobi ke Gedung Putih. Mereka rela membuat acara makan malam, konser, dan kegiatan lain demi bisa mendapat akses ke lingkar kekuasaan.

Jumlah uang yang berhasil dihimpun oleh panitia pelantikan Trump menarik perhatian sekaligus pertanyaan. Apakah di dalamnya terdapat sumbangan tidak sah dari pihak asing, sebagai pelicin dari pengusaha untuk mendapat kontrak proyek pemerintah, atau malah dugaan gratifikasi.

Wakil Ketua Panitia pelantikan Trump adalah Rick Gates. Dia menjadi tersangka dugaan konspirasi dan kesaksian palsu dalam penyelidikan Biro Penyelidik Federal AS (FBI). Investigasi yang digelar oleh Robert Mueller juga menyinggung soal dugaan penyimpangan anggaran dalam pelantikan, proses seleksi tamu undangan, dan pesta eksklusif yang diduga dihadiri oleh orang-orang memiliki hubungan dengan pemerintah Rusia.

Meski begitu, Juru Bicara Gedung Putih, Sarah Huckabee Sanders, menampik penyelidikan panitia pelantikan itu terkait dengan Trump. Menurut dia perkara ini dibuat-buat.

"Hal ini tidak ada hubungannya dengan Gedung Putih. Faktanya adalah hal ini tidak terkait dengan presiden," ujar Sarah.

Credit cnnindonesia.com

Ancaman Bom Palsu Buat Panik Ribuan Penduduk Moskow

Ilustrasi Kota Moskow, Rusia. (REUTERS/Maxim Zmeyev)

Jakarta, CB -- Ribuan penduduk Kota Moskow, Rusia dibuat dibuat gempar pada Selasa (5/2). Penyebabnya adalah ancaman bom yang membuat aparat mengevakuasi para warga dari ratusan bangunan di tengah dan sekitar Moskow.

Seperti dilansir AFP, aparat terpaksa mengevakuasi sekitar 50 ribu orang di Moskow setelah mendapat ancaman bom. Setelah pasukan penjinak bahan peledak sejumlah lokasi, tidak ditemukan satupun bom yang dimaksud.

Bahkan Universitas Negeri Rusia di Moskow tidak luput dari ancaman bom. Ratusan mahasiswa yang sedang dan hendak kuliah dievakuasi karena menerima pesan ancaman.

Menurut laporan sejak pekan lalu 130 gedung di tengah kota dan wilayah pinggiran Moskow menerima pesan ancaman bom. Hal itu juga terjadi di beberapa daerah lain di Rusia, yakni Saint Petersburg, Krasnoyarsk di Siberia dan Volgograd.

Badan layanan darurat Rusia menyatakan pola pesan ancaman bom itu dikirimkan melalui surat elektronik dan kata-katanya mirip. Hingga saat ini aparat masih mengusut kejadian itu.

Credit cnnindonesia.com

Senin, 04 Februari 2019

Kesalahan Besar, Amerika Tarik Diri dari Pakta Senjata Nuklir

Komponen sistem rudal jelajah SSC-8 / 9M729 dipajang di Patriot Expocentre dekat Moskow, Rusia, 23 Januari 2019. REUTERS / Maxim Shemetov

CB, Jakarta - Keputusan Amerika Serikat untuk menarik diri dari Pakta Pengendalian Senjata Nuklir jarak jauh atau INF menuai keprihatinan. Para analis dan politikus khawatir keputusan ini akan menjadi babak baru perlombaan pengembangan senjata dan mendorong dunia lebih dekat pada perang nuklir.
"Tidak ada hal baik yang dihasilkan dengan keluarnya Amerika Serikat dari pakta ini," kata Mark Fitzpatrick, Direktur Eksekutif program non-proliferation Institut Internasional untuk kajian strategis.

Menurut Fitzpatrick, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah membuat sebuah kesalahan besar karena keluarnya Amerika Serikat dari pakta ini sama dengan menciderai kesepakatan dan menghancurkan kepercayaan Rusia. Keputusan ini juga akan menjadi masalah antara Amerika Serikat dengan sekutu-sekutunya di Eropa.

Fitzpatrick juga menekankan, hancurnya Pakta Pengendalian Senjata Nuklir jarak jauh bisa memancing perlombaan pengembangan senjata dengan Cina. Sejumlah analis lain menduga keputusan Presiden Trump angkat kaki dari Pakta ini adalah untuk membentuk keseimbangan militer di Eropa.

Keputusan Amerika Serikat untuk angkat kaki dari Pakta Pengendalian Senjata Nuklir jarak jauh dilakukan di tengah memburuknya hubungan antara Washington dan Moskow terkait aneksasi Krimea dari Ukraina dan tuduhan dugaan intervensi Rusia dalam pemilu Amerika Serikat 2016.

Pakta Pengendalian Senjata Nuklir jarak jauh atau INF ditanda tangani Amerika Serikat dan Rusia saat terjadi krisis rudal pada akhir 1970-an dan 1980-an, dimana ketika itu Uni Soviet memobilisasi rudal jelajah yang bisa menghantam sebagian besar wilayah Eropa. Hal ini mendorong Amerika Serikat mengerahkan rudal balistik yang bisa menjangkau ibu kota Moskow dalam tempo 10 menit.
Dalam Pakta Pengendalian Senjata Nuklir jarak jauh atau INF, Amerika Serikat dan Rusia dilarang menempatkan semua rudal dalam jangkauan 500 kilometer dan 5.500 kilometer, membersihkan wilayah Eropa dari seluruh senjata jenis destabilisasi. Hampir 3.000 rudal balistik dan rudal jelajah jarak menengah sudah dihancurkan.

Credit tempo.co

Kapal Perang Rusia Dilengkapi Senjata Baru untuk 'Butakan' Musuh

MOSKOW - Dua kapal perang Angkatan Laut Rusia telah dilengkapi senjata baru yang dapat membuat tentara musuh kehilangan target dengan cara membutakan mata mereka untuk sementara. Senjata itu juga diklaim bisa menyebabkan halusinasi dan membuat para tentara musuh ingin muntah.

Produsen senjata, Ruselectronics, mengatakan kepada RIA Novosti bahwa senjata jenis dazzler baru bernama 5P-42 Filin itu tidak mematikan.

"Ini menciptakan efek seperti strobo yang mengganggu penglihatan, secara serius menghambat kemampuan prajurit (musuh) untuk membidik di malam hari," kata pihak Ruselectronics, yang dilansir Minggu (3/2/2019) malam.

Selama uji coba, sukarelawan menggunakan senapan serbu, senapan sniper, dan senapan mesin untuk menembak target yang ditempatkan sejauh 2km dan dilindungi oleh perangkat. Mereka semua kesulitan membidik karena mereka tidak bisa melihat target.

Sekitar 45 persen sukarelawan melaporkan bahwa mereka merasa pusing, mual, dan bingung. Sebanyak 20 persen mengaku mengalami halusinasi."Menggambarkannya seperti bola cahaya yang bergerak di depan mata (kita)," lanjut pihak produsen senjata.

Ruselectronics tidak menentukan berapa banyak sukarelawan yang berpartisipasi dalam tes senjata baru itu.

Menurut perusahaan itu, 5P-42 Filin juga mampu secara efektif menekan teknologi penglihatan malam, sensor laser, dan bahkan sistem penunjuk untuk rudal anti-tank dari jarak hingga 5km.

Kapal-kapal perang yang dilengkapi dengan senjata baru itu adalah fregat canggih Admiral Gorshkov dan Admiral Kasatonov, keduanya dari Armada Laut Utara Rusia. Masing-masing memiliki dua stasiun Filin. Dua fregat lagi, yang saat ini sedang dibangun, juga diperkirakan akan dipasangi perangkat serupa.

Perusahaan tersebut pertama kali meluncurkan senjata menyilaukan pada bulan Desember lalu dan diklaim sebagai alat untuk penegakan hukum. Tim desain senjata mengatakan bahwa perangkat tersebut dapat digunakan selama penggerebekan terhadap teroris dan penjahat lainnya.

Credit sindonews.com

Rusia Bakal Kembangkan Rudal Hipersonik Jarak Menengah

MOSKOW - Rusia akan mengembangkan rudal jarak menengah jenis baru setelah menarik diri dari Perjanjian Kekuatan Nuklir Jarak Menengah (INF). Keputusan itu datang sebagai tanggapan terhadap Amerika Serikat (AS) yang menangguhkan tanggung jawabnya atas perjanjian INF.

"Saya setuju dengan proposal untuk membuat rudal jarak menengah hipersonik berbasis darat," kata Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan dengan Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri seperti dikutip dari RT, Minggu (3/2/2019).

Dia juga mendukung saran militer untuk membuat model rudal jelajah Kalibr yang berbasis di darat, yang saat ini dipasang di pesawat, kapal perang, dan kapal selam.

Namun, Putin menjelaskan, jika Moskow mengakuisisi rudal jarak pendek dan menengah, mereka tidak akan mengerahkannya ke Eropa atau wilayah lain di dunia kecuali Washington terlebih dahulu melakukannya.

Sementara itu Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu menjelaskan bahwa membuat senjata baru itu akan menjadi tindakan pembalasan terhadap AS. Shoigu menuding AS telah mengembangkan rudal jarak pendek dan jarak menengahnya sendiri dalam pelanggaran nyata dari Perjanjian INF.

Sedangkan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, juga menekankan bahwa Washington telah melakukan pelanggaran langsung atas perjanjian yang ditandatangani pada 1987 itu. AS telah menempatkan peluncur Mk 41 di Eropa sebagai bagian dari program pertahanan rudal AS. Peluncur itu benar-benar mampu membawa rudal Tomahawk jarak menengah dan itu dapat dilakukan dengan mudah dan tanpa modifikasi.

Putin mengumumkan sebelumnya bahwa Rusia menghentikan keikutsertaannya dalam Perjanjian INF. Ini dilakukan sebagai tanggapan atas penangguhan enam bulan perjanjian oleh Washington.

Perjanjian Kekuatan Nuklir Jangka Menengah (INF) melarang semua rudal darat dengan jarak antara 500 dan 5.500 km, serta peluncur mereka. AS mengancam akan membatalkan kesepakatan, kecuali Moskow menghentikan pengujian dan menyerahkan rudal 9M729, yang menurut Washington melebihi batas yang diizinkan. Rusia membantah tuduhan itu, dengan menegaskan bahwa tes itu dilakukan sesuai dengan perjanjian.

Credit sindonews.com

Amerika Serikat Bongkar Komplotan Penyalahgunaan Visa Studi

Gedung Widener Library di kampus Harvard University, Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat, 30 Juni 2015. Nama Harvard diambil dari nama John Harvard, penyumbang terbesar universitas tersebut, yang merupakan lulusan Universitas Cambridge, Inggris. Victor J. Blue/Bloomberg via Getty Images

CB, Jakarta - India mengajukan protes ke pemerintah Amerika Serikat setelah sejumlah mahasiswa asal negara itu di tahan di Negara Abang Sam atas kasus penyalahgunaan visa studi. Para mahasiswa itu, diduga telah mendaftar ke sebuah universitas palsu.
Kasus ini terbongkar ketika otoritas berwenang Amerika Serikat melakukan operasi penyamaran. Hasilnya, diduga ada sekitar delapan individu terindikasi menyalah gunakan sistem visa studi. Komplotan itu 'membantu' warga negara asing secara ilegal tinggal di Amerika Serikat dengan cara mendaftarkan mereka ke sebuah universitas swasta, yang sebenarnya universitas palsu itu dikelola sendiri oleh komplotan itu.

Dikutip dari reuters.com, Minggu, 3 Februari 2019, Badan Keamanan Imigrasi, Bea dan Cukai Amerika Serikat mengatakan komplotan itu 'membantu' para 'kliennya' secara curang mendapatkan dokumen imigrasi untuk kepentingan sekolah supaya bisa menipu pihak berwenang. Padahal para 'klien' asing itu tidak memiliki niat untuk menjadi mahasiswa dan bersekolah di Amerika Serikat

"Meskipun Amerika Serikat tidak mengungkap kewarganegaraan mereka yang terlibat, namun sejumlah mahasiswa asal India telah ditahan," tulis Kementerian Luar Negeri India, Sabtu, 2 Februari 2019.

Media - media di India mewartakan, ada lebih dari 100 mahasiswa di tahan di Amerika Serikat, bukan puluhan. Kedutaan Besar India di Amerika Serikat telah meminta akses kekonsuleran agar bisa berhubungan dengan mereka yang ditahan.
"Kami menggarisbawahi bahwa para mahasiswa, yang mungkin telah ditipu untuk mendaftar di 'Universitas', harus diperlakukan secara berbeda dari para perekrut yang telah menipu mereka," tulis Kementerian Luar Negeri India.
Data Institut Pendidikan Internasional memperlihatkan ada sekitar 56,1 persen mahasiswa asal Cina, India dan Korea Selatan yang kuliah di Amerika Serikat pada tahun ajaran 2017 - 2018.

Credit tempo.co

Turki Penjarakan 2 Politisi Perempuan Kurdi, Didakwa Teroris

Politisi Kurdi Sebahat Tuncel dihukum penjara 15 tahun oleh pengadilan Turki atas dakwaan terlibat teroris. [ KURDISTAN24.NET]

CB, Jakarta - Pengadilan Turki menjatuhkan hukuman penjara kepada dua politisi perempuan Kurdi atas tuduhan jaringan teroris Partai Pekerja Kurdi atau PKK. Keduanya juga dihukum karena mempropagandakan teroris.
Gultan Kisanak, mantan anggota parlemen dan ditangkap tahun 2016 saat menjabat wali kota kota Diyarbakir di tenggara Turki, dihukum 14 tahun penjara.

Sebahat Tuncel, anggota parlemen dan pimpinan partai Kurdish Peoples' Democratic atau HDP dihukum 15 tahun penjara. Dia menolak putusan pengadilan dengan melakukan aksi mogok makan selama 3 minggu dan tidak menghadiri sidang.

Kisanak menolak hukuman itu di dalam persidangan.

Politisi Kurdi Gultan Kisanak dihukum 14 tahun penjara oleh pengadilan Turki atas dakwaan terlibat teroris. [CUMHURIYET]

" Saya melakukan karena itu benar, legal, sah, kemanusiaan. Semuanya saya lakukan dalam kerangan politik yang demokratis," kata Kisanak seperti dikutip media Demiroren News Agency dan dilansir oleh Reuters, Sabtu, 2 Februari 2019.Kasus ini berawal ketika Kisanak berpidato mendukung Partai Pekerja Kurdi atau PKK pada Oktober 2016. Pemerintah Turki menuding HDP merupakan salah satu sayap politik PKK.
Turki, Uni Eropa dan Amerika Serikat menyatakan PKK sebagai organisasi teroris. PKK melakukan pemberontakan terhadap Turki sejak tahun 1980-an. Lebih dari 40 ribu orang termasuk etnis Kurdi telah tewas dalam kekerasan tersebut.

Credit tempo.co

Pangkalan Paramiliter Iran Ditembaki saat Rayakan Revolusi Islam

TEHERAN - Sebuah pangkalan paramiliter Iran ditembaki kelompok bersenjata saat perayaan 40 tahun Revolusi Islam 1979 berlangsung, Sabtu (2/2/2019). Satu anggota Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) tewas dan lima lainnya terluka.

"Pangkalan Basij di Nik Shahr berada di bawah tembakan pagi ini dan beberapa dari personel komunikasi Garda Revolusi yang berjaga di pangkalan itu diserang," kata Mohammad Hadi Marashi, wakil gubernur provinsi setempat untuk urusan keamanan, kepada berita IRNA.

"Lima personel Garda terluka dan satu martir," ujar Marashi. Namun, dia mengklaim acara perayaan 40 tahun Revolusi Islam berjalan dengan damai.

Kantor berita Tasnim melaporkan Jaish al-Adl, sebuah kelompok militan Sunni, telah mengaku bertanggung jawab atas serangan itu.

Pada hari Selasa, Jaish al-Adl juga mengklaim bertanggung jawab atas dua pemboman yang melukai tiga petugas polisi di depan kantor polisi di kota Zahedan, ibu kota provinsi Sistan-Baluchestan.

Iran memulai perayaan Revolusi Islam 1979 pada hari Jumat. Perayaan selama sepuluh hari itu untuk menandai penggulingan Shah Mohammad Reza Pahlavi, seorang raja sekuler yang bersekutu dengan Barat.

Revolusi itu menjadi awal permusuhan antara Iran dan Amerika Serikat. Sampai saat ini, kedua negara tidak menjalin hubungan diplomatik dan gencar menyuarakan permusuhan.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada tahun lalu menarik Washington keluar dari perjanjian internasional di mana Iran mengekang program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi. Setelah keluar dari perjanjian itu, AS memberlakukan kembali sanksi-sanksi terhadap Iran yang sebelumnya telah dicabut.

Sanksi Washington itu telah menyebabkan jatuhnya nilai mata uang Iran, memicu inflasi yang merajalela dan menambah keraguan investor untuk melakukan bisnis di sana.

Credit sindonews.com

Negara Pemantau Internasional di Hebron Kecam Keputusan Israel

TEL AVIV - Lima negara yang berkontribusi pada pencegahan konflik dan perlindungan Palestina di bawah Kehadiran Pemantau Internasional Sementara di Hebron (TIPH) mengecam keputusan Israel memutus mandat mereka, setelah 22 tahun beroperasi.

Kelima negara itu, yakni Swiss, Swedia, Norwegia, Italia dan Turki dalam sebuah pernyataan bersama, seperti dilansir Al Jazeera pada Minggu (3/2), mengutuk keputusan unilateral Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu untuk tidak memperpanjang misi pasukan pengamat di kota yang menjadi titik konflik antara Israel dan Palestina itu.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres berharap sebuah kesepakatan dapat dicapai untuk melindungi warga Palestina, pasca Israel memutus mandat TIPH.

Sebelumnya, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengutuk keputusan Israel yang memutuskan mandat pemantau internasional itu. Dalam sebuah pernyataan, OKI mengatakan bahwa keputusan Israel adalah pelanggaran perjanjian internasional.

OKI meminta komunitas internasional untuk menjaga mandat TIPH dan memberikan perlindungan bagi rakyat Palestina dengan pandangan untuk membatasi pelanggaran dan agresi Israel.

Terdiri dari 64 pengamat internasional, TIPH didirikan oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 904. Resolusi itu diadopsi setelah pembantaian Masjid Ibrahimi tahun 1994 di Hebron, ketika ekstremis Yahudi Baruch Goldstein menembak mati 29 jemaah Palestina tahun 1994 lalu.

Hebron saat ini adalah rumah bagi sekitar 160 ribu Muslim Palestina dan sekitar 500 pemukim Yahudi. Kelompok terakhir tinggal di serangkaian kantong khusus Yahudi yang dijaga ketat oleh pasukan Israel.

Credit sindonews.com