CUPUMA

Senin, 04 Februari 2019

Amerika Serikat Bongkar Komplotan Penyalahgunaan Visa Studi

Gedung Widener Library di kampus Harvard University, Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat, 30 Juni 2015. Nama Harvard diambil dari nama John Harvard, penyumbang terbesar universitas tersebut, yang merupakan lulusan Universitas Cambridge, Inggris. Victor J. Blue/Bloomberg via Getty Images

CB, Jakarta - India mengajukan protes ke pemerintah Amerika Serikat setelah sejumlah mahasiswa asal negara itu di tahan di Negara Abang Sam atas kasus penyalahgunaan visa studi. Para mahasiswa itu, diduga telah mendaftar ke sebuah universitas palsu.
Kasus ini terbongkar ketika otoritas berwenang Amerika Serikat melakukan operasi penyamaran. Hasilnya, diduga ada sekitar delapan individu terindikasi menyalah gunakan sistem visa studi. Komplotan itu 'membantu' warga negara asing secara ilegal tinggal di Amerika Serikat dengan cara mendaftarkan mereka ke sebuah universitas swasta, yang sebenarnya universitas palsu itu dikelola sendiri oleh komplotan itu.

Dikutip dari reuters.com, Minggu, 3 Februari 2019, Badan Keamanan Imigrasi, Bea dan Cukai Amerika Serikat mengatakan komplotan itu 'membantu' para 'kliennya' secara curang mendapatkan dokumen imigrasi untuk kepentingan sekolah supaya bisa menipu pihak berwenang. Padahal para 'klien' asing itu tidak memiliki niat untuk menjadi mahasiswa dan bersekolah di Amerika Serikat

"Meskipun Amerika Serikat tidak mengungkap kewarganegaraan mereka yang terlibat, namun sejumlah mahasiswa asal India telah ditahan," tulis Kementerian Luar Negeri India, Sabtu, 2 Februari 2019.

Media - media di India mewartakan, ada lebih dari 100 mahasiswa di tahan di Amerika Serikat, bukan puluhan. Kedutaan Besar India di Amerika Serikat telah meminta akses kekonsuleran agar bisa berhubungan dengan mereka yang ditahan.
"Kami menggarisbawahi bahwa para mahasiswa, yang mungkin telah ditipu untuk mendaftar di 'Universitas', harus diperlakukan secara berbeda dari para perekrut yang telah menipu mereka," tulis Kementerian Luar Negeri India.
Data Institut Pendidikan Internasional memperlihatkan ada sekitar 56,1 persen mahasiswa asal Cina, India dan Korea Selatan yang kuliah di Amerika Serikat pada tahun ajaran 2017 - 2018.

Credit tempo.co

Turki Penjarakan 2 Politisi Perempuan Kurdi, Didakwa Teroris

Politisi Kurdi Sebahat Tuncel dihukum penjara 15 tahun oleh pengadilan Turki atas dakwaan terlibat teroris. [ KURDISTAN24.NET]

CB, Jakarta - Pengadilan Turki menjatuhkan hukuman penjara kepada dua politisi perempuan Kurdi atas tuduhan jaringan teroris Partai Pekerja Kurdi atau PKK. Keduanya juga dihukum karena mempropagandakan teroris.
Gultan Kisanak, mantan anggota parlemen dan ditangkap tahun 2016 saat menjabat wali kota kota Diyarbakir di tenggara Turki, dihukum 14 tahun penjara.

Sebahat Tuncel, anggota parlemen dan pimpinan partai Kurdish Peoples' Democratic atau HDP dihukum 15 tahun penjara. Dia menolak putusan pengadilan dengan melakukan aksi mogok makan selama 3 minggu dan tidak menghadiri sidang.

Kisanak menolak hukuman itu di dalam persidangan.

Politisi Kurdi Gultan Kisanak dihukum 14 tahun penjara oleh pengadilan Turki atas dakwaan terlibat teroris. [CUMHURIYET]

" Saya melakukan karena itu benar, legal, sah, kemanusiaan. Semuanya saya lakukan dalam kerangan politik yang demokratis," kata Kisanak seperti dikutip media Demiroren News Agency dan dilansir oleh Reuters, Sabtu, 2 Februari 2019.Kasus ini berawal ketika Kisanak berpidato mendukung Partai Pekerja Kurdi atau PKK pada Oktober 2016. Pemerintah Turki menuding HDP merupakan salah satu sayap politik PKK.
Turki, Uni Eropa dan Amerika Serikat menyatakan PKK sebagai organisasi teroris. PKK melakukan pemberontakan terhadap Turki sejak tahun 1980-an. Lebih dari 40 ribu orang termasuk etnis Kurdi telah tewas dalam kekerasan tersebut.

Credit tempo.co

Pangkalan Paramiliter Iran Ditembaki saat Rayakan Revolusi Islam

TEHERAN - Sebuah pangkalan paramiliter Iran ditembaki kelompok bersenjata saat perayaan 40 tahun Revolusi Islam 1979 berlangsung, Sabtu (2/2/2019). Satu anggota Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) tewas dan lima lainnya terluka.

"Pangkalan Basij di Nik Shahr berada di bawah tembakan pagi ini dan beberapa dari personel komunikasi Garda Revolusi yang berjaga di pangkalan itu diserang," kata Mohammad Hadi Marashi, wakil gubernur provinsi setempat untuk urusan keamanan, kepada berita IRNA.

"Lima personel Garda terluka dan satu martir," ujar Marashi. Namun, dia mengklaim acara perayaan 40 tahun Revolusi Islam berjalan dengan damai.

Kantor berita Tasnim melaporkan Jaish al-Adl, sebuah kelompok militan Sunni, telah mengaku bertanggung jawab atas serangan itu.

Pada hari Selasa, Jaish al-Adl juga mengklaim bertanggung jawab atas dua pemboman yang melukai tiga petugas polisi di depan kantor polisi di kota Zahedan, ibu kota provinsi Sistan-Baluchestan.

Iran memulai perayaan Revolusi Islam 1979 pada hari Jumat. Perayaan selama sepuluh hari itu untuk menandai penggulingan Shah Mohammad Reza Pahlavi, seorang raja sekuler yang bersekutu dengan Barat.

Revolusi itu menjadi awal permusuhan antara Iran dan Amerika Serikat. Sampai saat ini, kedua negara tidak menjalin hubungan diplomatik dan gencar menyuarakan permusuhan.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada tahun lalu menarik Washington keluar dari perjanjian internasional di mana Iran mengekang program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi. Setelah keluar dari perjanjian itu, AS memberlakukan kembali sanksi-sanksi terhadap Iran yang sebelumnya telah dicabut.

Sanksi Washington itu telah menyebabkan jatuhnya nilai mata uang Iran, memicu inflasi yang merajalela dan menambah keraguan investor untuk melakukan bisnis di sana.

Credit sindonews.com

Negara Pemantau Internasional di Hebron Kecam Keputusan Israel

TEL AVIV - Lima negara yang berkontribusi pada pencegahan konflik dan perlindungan Palestina di bawah Kehadiran Pemantau Internasional Sementara di Hebron (TIPH) mengecam keputusan Israel memutus mandat mereka, setelah 22 tahun beroperasi.

Kelima negara itu, yakni Swiss, Swedia, Norwegia, Italia dan Turki dalam sebuah pernyataan bersama, seperti dilansir Al Jazeera pada Minggu (3/2), mengutuk keputusan unilateral Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu untuk tidak memperpanjang misi pasukan pengamat di kota yang menjadi titik konflik antara Israel dan Palestina itu.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres berharap sebuah kesepakatan dapat dicapai untuk melindungi warga Palestina, pasca Israel memutus mandat TIPH.

Sebelumnya, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengutuk keputusan Israel yang memutuskan mandat pemantau internasional itu. Dalam sebuah pernyataan, OKI mengatakan bahwa keputusan Israel adalah pelanggaran perjanjian internasional.

OKI meminta komunitas internasional untuk menjaga mandat TIPH dan memberikan perlindungan bagi rakyat Palestina dengan pandangan untuk membatasi pelanggaran dan agresi Israel.

Terdiri dari 64 pengamat internasional, TIPH didirikan oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 904. Resolusi itu diadopsi setelah pembantaian Masjid Ibrahimi tahun 1994 di Hebron, ketika ekstremis Yahudi Baruch Goldstein menembak mati 29 jemaah Palestina tahun 1994 lalu.

Hebron saat ini adalah rumah bagi sekitar 160 ribu Muslim Palestina dan sekitar 500 pemukim Yahudi. Kelompok terakhir tinggal di serangkaian kantong khusus Yahudi yang dijaga ketat oleh pasukan Israel.

Credit sindonews.com

Israel Hentikan Kegiatan Pemantau Internasional di Hebron

Anak-anak palestina bermain bola di dekat permukiman Yahudi di Yerusalem Timur.

Foto: Reuters

Israel dinilai melanggar kesepakatan internasional.

CB, TEPI BARAT -- Organisasi Kerja Sama Islam (OIC) pada Sabtu (2/2) mengutuk keputusan Israel untuk menghentikan mandat pemantau internasional di Kota Al-Khalil (Hebron) di Tepi Barat Sungai Jordan.

Di dalam satu pernyataan, kelompok pan-Muslim tersebut mengatakan keputusan Israel itu adalah "pelanggaran terhadap kesepakatan internasional". Pada Senin (28/1), Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan Israel takkan memperbarui mandat Kehadiran Sementara Internasional di Hebron (TIPH), yang pertama kali dikirim ke Al-Khalil pada 1994.

OIC menyeru masyarakat internasional agar mempertahankan mandat TIPH dan memberi perlindungan buat rakyat Palestina dengan pandangan "untuk membatasi agresi dan pelanggaran Israel", demikian dilaporkan Kantor Berita Turki, Anadolu.

TIPH yang terdiri atas 64 pengamat internasional dari Norwegia, Denmark, Swedia, Swiss, Italia dan Turki dibentuk berdasarkan Resolusi 904 Dewan Keamanan PBB. Resolusi itu disahkan setelah pembantaian di Masjid Ibrahim di Al-Khalil 1994, ketika ekstremis Yahudi Baruch Goldstein membantai 29 orang Palestina yang sedang shalat.

Al-Khalil saat ini menjadi tempat tinggal sebanyak 160 ribu Muslim Palestina dan sebanyak 500 pemukim Yahudi. Mereka tinggal di sejumlah daerah kantong khusus buat orang Yahudi yang dijaga ketat oleh tentara Israel.

Sebelumnya, Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan dalam satu taklimat bahwa apa yang mendorong Israel untuk bertindak sebagai negara di atas hukum ialah dukungan Pemerintah Amerika Serikat.

"Apa yang mendorong Israel untuk bertindak sebagai negara di atas hukum ialah dukungan Pemerintah AS dan biasnya buat pendudukan (Israel). AS mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan besar AS untuk Israel dalam pelanggaran terhadap resolusi sah internasional," kata presiden Palestina tersebut dalam taklimat gabungan di Ramallah, Tepi Barat Sungai Jordan, bersama Presiden Malta Marie-Louse Coleiro Preca --yang sedang berkunjung.

Selama taklimat itu, Presiden Abbas menyerukan diluncurkannya konferensi perdamaian internasional dan pembentukan satu mekanisme banyak pihak untuk membawa kemajuan. Ia mengatakan Uni Eropa (UE) dan anggota Dewan Keamanan PBB mesti memiliki peran penting dalam mekanisme itu, "dan menjamin kebebasan serta kemerdekaan rakyat Palestina di negara mereka, dengan Al-Quds (Yerusalem) Timur sebagai ibu kotanya, berdampingan dengan Negara Israel dalam suasana aman dan hidup bertetangga yang baik".

Credit republika.co.id

Masalah Palestina Jadi Prioritas Utama Pembahasan KTT Arab

KTT Liga Arab

Foto: suarapalestina.id

Tunisia berkomitmen mendukung perjuangan bangsa Palestina.

CB, TUNIS -- Presiden Tunisia, Beji Cair Essebsi menyatakan akan menjadikan masalah Palestina sebagai prioritas utama yang dibahas dalam agenda KTT Arab. Pertemuan tersebut akan berlangsung di Tunisia pada akhir Maret mendatang.

Oleh karena itu, Essebsi menegaskan negaranya berupaya untuk membela hak-hak Palestina. Terlebih mengingat pencalonan Tunisia dalan keanggotaan tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Essebsi pun menyatakan komtmen Tunisia untuk terus mendukung perjuangan bangsa Palestina. Hal itu diungkapkan Essebsi dalam sebuah pertemuan di Istana Carthage di ibu kota Tunis, Tunisia.

“Dukungan Tunisia yang terus-menerus dan abadi bagi rakyat Palestina, pembelaannya atas alasan keadilan rakyat, dan komitmennya untuk mendukung dan mempertahankannya di semua forum regional dan internasional," tutur Essebsi seperti dilansir Middle East Monitor pada Ahad (3/2).

Essebsi menegaskan kesiapan negaranya untuk bekerja sama dengan Palestina. Tunisia juga mendukung Palestina dalam membangun negara yang merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya.

“Menegaskan kembali kesiapan negara kita untuk bekerja sama dengan saudara-saudara Palestina, dan mendukung tuntutan mereka yang sah untuk membangun negara merdeka mereka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya,” katanya.

Credit republika.co.id

Israel Memulai Konstruksi Pembangunan Tembok Baru di Gaza

PM Israel Benjamin Netanyahu mengatakan tembok Gaza itu akan memiliki tinggi enam meter. Selain itu, tembok tersebut akan bertemu dengan tembok yang menjorok ke Laut Mediterania. (REUTERS/Dan Balilty)

Jakarta, CB -- Israel memulai pengerjaan konstruksi untuk membangun tembok yang baru di Jalur Gaza. Tahap baru itu dengan mengerahkan material-material yang bakal dibangun untuk memisahkan wilayah yang diklaim sebagai milik Israel dengan Palestina.

"Selama akhir pekan ini kami memulai pembangunan fondasi di atas tanah sepanjang jalur Gaza," ujar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kepada wartawan sebelum rapat mingguan kabinet seperti dikutip dari AFP, Minggu (3/2).

Netanyahu menerangkan tembok tersebut akan berdiri di atas tanah dengan ketinggian enam meter. Dia mengatakan alasan pembangunan tembok itu adalah untuk mencegah pihak-pihak yang disebutnya 'kelompok teroris dari Gaza' masuk ke wilayah yang diklaim sebagia teritorial Israel dan membuat keonaran.

Netanyahu tak memberikan rincian mendetail lainnya, namun Kementerian Pertahanan Israel lewat pernyataan resmi mengatakan pekerjaan pembuatan fondasi struktur itu dimulai pada Kamis pekan ini.

Tembok itu disebutkan akan memiliki panjang 65 kilometer, juga mencegah ancaman Gaza yang menggunakan terowongan bawah tanah. Pada ujung terbarat, Kemenhan Israel, menyatakan tembok itu akan bertemu dengan tembok laut yang menjorok ke lautan Mediterania. Tembok yang menjorok ke lautan itu dibangun untuk mencegah penetrasi warga Palestina lewat laut.

Pada Perang Gaza 2014 silam, tentara Israel setidaknya menewaskan empat militan Hamas yang mencoba melakukan penetrasi lewat laut.

"[Tembok] Ini luar biasa dan sangat kuat," kata kementerian itu dalam sebuah klip video yang menyertainya.

Perihal pembangunan tembok itu sendiri sudah hampir setahun ini diprotes warga Palestina saban pekannya. Biasanya mereka berkumpul di perbatasan Gaza. Mereka menuding Israel telah memisahkan dirinya masing-masing dengan keluarga di sisi yang lain akibat sejak tanah tersebut diberikan untuk Israel usai Perang Dunia II pada 1948 silam.

Credit cnnindonesia.com

Presiden Turki dan Raja Yordania Bahas Palestina

Raja Yordania Abdullah II.

Foto: Times of Israel

Raja Yordania Abdullah II berkunjung ke Turki.

CB, ISTANBUL -- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melakukan pertemuan dengan Raja Yordania Abdullah II saat makan malam Sabtu (2/2) waktu setempat di Kampus Kepresidenan Tarabya di Istanbul. Menteri Luar negeri dan Perdagangan Turki juga turut hadir dalam pertemuan antara kedua pemimpin.

Raja Yordania tiba di Istanbul dalam rangka kunjungan resmi dua hari-nya. Kunjungan tersebut mencakup pertemuan yang membicarakan soal perkembangan terakhir di Palestina dan wilayah tersebut. Selain itu, pertemuan juga membicarakan mengenai hubungan bilateral dan kerja sama kedua negara.

Huuriyet Daily News mewartakan Raja Yordania Abdullah II berangkat pada 2 Februari dengan Ratu Rania Al Abdullah. Kunjungan Raja Yordania datang atas undangan dari presiden Turki.

Setelah kunjungan satu hari ke Turki, Raja Abdullah dijadwalkan untuk mengunjungi Tunisia pada Ahad waktu setempat ntuk bertemu dengan Presiden Baji Caid Essebsi.

Raja Abdullah II terakhir mengunjungi Turki pada awal Desember 2017. Kunjungan kala itu terjadi sebelum langkah kontroversial Amerika Serikat (AS) mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Erdogan dan Raja Abdullah sering melalukan kontak melalui sambungan telepon membicarakan mengenai hal-hal penting bilateral dan regional.

Credit republika.co.id

Iran Pamer Rudal Jelajah Buatan Sendiri

Rudal jelajah buatan Iran yang dinamai Hoveizeh dipajang dalam peringatan pameran hari Revolusi Iran 1979. Sumber: Reuters

CB, Jakarta - Iran memajang sebuah rudal jelajah dengan jarak tempuh 1.300 kilometer di pameran peringatan hari meletupnya Revolusi Iran 1979. Rudal itu secara tak langsung memperlihatkan perkembangan dibidang persenjatan nuklir.
“Ini adalah rudal jelajah yang dibuat dalam tempo singkat dan bisa terbang dalam sebuah altitude yang rendah,” kata Menteri Pertahanan Iran, Amir Hatami, seperti dikutip dari reuters.com, Minggu, 3 Februari 2019.

Rudal jelajah buatan Iran itu dinamai Hoveizeh. Sejumlah ahli dari negara-negara Barat mengatakan Iran sering melebih-lebihkan kemampuan persenjataannya, meskipun tidak ada yang waswas dengn rudal-rudal balistik jarak jauh punya Iran.

Menurut Amirali Hajizadeh, Kepala Pasukan Revolusi Iran bidang ruang angkasa, pihaknya sudah mampu mengatasi masalah-masalah yang muncul pada awal pembuatan mesin-mesin jet bagi rudal jelajah. Sekarang Iran bahkan sudah bisa memproduksinya berbagai jenis senjata.
Dalam situ Kementerian Pertahanan Iran, diunggah sebuah rekaman video yang tidak diberi keterangan tanggal, memperlihatkan Hoveizeh sedang diuji coba dari sebuah peluncur. Dalam keterangan video ditulis, rudal ini telah sukses menghantam sejumlah target pada jarak 1.200 kilometer. Teheran menegaskan ujicoba ini tidak menciderai resolusi dengan negara-negara kekuatan dunia karena rudal ini tidak bisa membawa hulu ledak.
Sejak menyetujui kesepakatan nuklir pada 2015 dengan negara-negara kekuatan dunia, Iran telah memperluas program misilnya meskipun ada peringatan dari Amerika Serikat.

Credit tempo.co

Anggota DPR Mesir Usul Kepresidenan Sisi Diperpanjang

Abdel Fattah al-Sisi akan diperpanjang masa pemerintahannya andai amendemen konsitusi resmi Mesir dilakukan. (The Egyptian Presidency/Handout via REUTERS)

Jakarta, CB -- Sejumlah anggota dewan legislatif Mesir mengupayakan agar masa kepresidenan Abdel Fattah al-Sisi bisa diperpanjang setelah 2022.

Untuk melakoni tersebut, mereka pun mempersiapkan amendemen konstitusi agar apa yang diinginkan tersebut bisa terjadi. Proposal amendemen konstitusi itu dimasukkan secara resmi oleh Ketua DPR Mesir, Ali Abel Aal.

Dalam amendemen itu mereka ingin masa jabatan yang saat ini boleh dua kali untuk masa kepresidenan empat tahun menjadi dua kali untuk masa kepresidenan enam tahun.

Jika amendemen itu sukses dilakukaan, militer akan berkuasa di puncak pemerintahan Mesir bisa sampai 2034 mendatang.

Mengutip dari AFP, proposal amendemen yang disampaikan Abdel Aal setelah didukung seperlima dari anggota dewan yakni 120 dari total 596 kursi perwakilan di DPR Mesir.

Jean Talaat, salah satu pendukung Sisi mengatakan hal lain yang diusulkan untuk diamendemen adalah mengembalikan fungsi legislatif menjadi sistem parlemen bikameral.

Sistem bikameral sendiri merupakan salah satu yang dihapus setelah Husni Mubarak berhasil dijatuhkan dari kursi kepresidenan pada 2011 silam.

Sisi, mantan panglima militer, kali pertama terpilih sebagai Presiden pada 2014 silam setelah Muhammad Mursi digulingkan dari kursi kepresidenan.

Credit cnnindonesia.com

Pesawat Tempur AS Serang Militer Suriah

Pasukan milikter AS di Suriah (ilustrasi)

Foto: VOA

Serangan tersebut menyebabkan kerusakan peralatan militer Suriah.

CB, DAMASKUS -- Media yang dikelola pemerintah Suriah, SANA melaporkan pesawat tempur Amerika Serikat (AS) menyerang tentara Suriah yang sedang berada di dekat medan pertempuran melawan ISIS yang berada di sebelah timur Sungai Efrat. Laporan ini dikutip dari sumber militer Suriah.

"Pesawat tempur koalisi AS meluncurkan serangan pada petang ini (Sabtu) ke salah satu formasi tentara Suriah yang beroperasi di wilayah Albukamal di sebelah selatan pinggir Deir al-Zor," kata sumber yang dikutip SANA, Ahad (3/2).

Serangan tersebut menyebabkan kerusakan peralatan militer Suriah dan melukai dua orang tentaranya. Serangan itu menghancurkan satu senjata artileri milik pasukan Suriah.

Sampai kini koalisi yang dipimpin AS di Suriah tidak dapat dimintai komentar tentang laporan tersebut. Sebelumnya mereka membantah telah melakukan serangan ke militer Suriah di wilayah itu.

Walaupun pada 2017 ISIS sudah kehilangan sebagian besar wilayah kekuasaan mereka saat ini ISIS masih mengusai beberapa desa di Suriah. Di Suriah, ISIS menghadapi dua front pertempuran. Pertama berperang melawan koalisi yang dipimpin AS dan front kedua melawan tentara Suriah yang didukung oleh Rusia.

Kelompok teror tersebut juga masih menguasai kantong-kantong pemukiman di gurun-gurun. Tapi pasukan Suriah yang menguasai kota-kota besar sudah mengepung mereka.

Rusia dan Amerika Serikat terus menjaga komunikasi militer untuk mencegah konflik yang tidak direncanakan di Suriah. Dua negara tersebut sama-sama memerangi ISIS tapi dibeberapa kesempatan bentrokan sempat terjadi.

Credit republika.co.id

Pihak-pihak yang berperang di Yaman bertemu di kapal bahas penarikan tentara

ilustrasi: Tentara yang bersekutu dengan Houthi menghadiri aksi di lapangan berbaris yang rusak oleh serangan udara untuk memperingati tiga tahun campur tangan Saudi pada konflik Yaman di Sanaa, Yaman, Senin (26/3/2018). (REUTERS/Khaled Abdullah)

Dubai, UAE (CB) - Para wakil dari pihak-pihak yang berperang di Yaman bertemu di satu kapal di Laut Merah pada Ahad dalam dorongan pimpinan Perserikatan Bangsa-Bangsa guna melaksanakan penarikan tentara dari pelabuhan utama Hudaidah, Yaman, sebagaimana disepakati pada pembicaraan perdamaian Desember, kata seorang pejabat PBB kepada Reuters.

PBB mengawasi pelaksanaan gencatan senjata dan persetujuan penarikan tentara dari Hudaidah, pintu masuk utama bagi sebagian besar barang-barang impor Yaman, dengan harapan hal itu akan mengarah kepada penyelesaian politik bagi perang yang berlangsung hampir empat tahun.

Berdasarkan kesepakatan tersebut pihak-pihak yang berperang menarik tentaranya pada 7 Januari sebagai bagian dari usaha-usaha menghindari serangan skala-penuh atas Hudaidah, tetapi telah gagal untuk melakukan langkah itu sementara kelompok Al-Houthi, yang bersekutu dengan Iran, dan pemerintahan dukungan Saudi tidak sepakat mengenai siapa yang seharusnya mengendalikan kota tersebut dan pelabuhan-pelabuhan.

Para pihak bertemu untuk ketiga kali dengan penengah Komite Koordinasi Pengerahan Kembali pimpinan PBB (RCC) sejak dibentuk pada Desember. Pihak-pihak yang mengikuti pertemuan itu dari Al-Houthi, pemerintahan Yaman dukungan Saudi yang diakui internasional dan para penengah PBB.

Para pihak bertemu di sebuah kapal karena usaha-usaha untuk menyelenggarakan pertemuan ketiga di wilayah yang dikuasai pasukan koalisi gagal karena pihak Al-Houthi enggan melintasi garis depan, kata sumber-sumber kepada Reuters.

Dua pertemuan pertama diadakan di bawah kendali Al-Houthi, setelah kepala misi PBB yang bertugas mengawasi perjanjian itu, Patrick Cammaert, bertemu pihak-pihak bolak-balik.

Kapal itu menjemput delegasi dari pemerintahan Yaman yang diakui internasional di satu tempat di Laut Merah sebelum berlayar ke Hudaidah menjemput delegasi Al-Houthi, kata pernyataan PBB pada Sabtu.

Sadiq Dweid, juru bicara delegasi pemerintahan Yaman untuk RCC, mengatakan kepada Reuters, komite itu telah membahas proposal Camaert bagi penarikan tentara pada pertemuan Ahad. "Pertemuan-pertemuan akan dilanjutkan," katanya.

Gencatan senjata sudah diberlakukan di Hudaidah, tapi bentrokan-bentrokan telah meningkat dalam beberapa pekan belakangan dan utusan PBB untuk Yaman Martin Griffiths telah mendesak semua pihak untuk mengurangi ketegangan. Kekerasan telah berlangsung di bagian-bagian lain dari negara itu yang tidak tercakup dalam perjanjian tersebut.

Credit antaranews.com

Pentagon Kerahkan 3.750 Tentara Tambahan AS ke Perbatasan Meksiko

WASHINGTON - Pentagon mengirim 3.750 tentara tambahan Amerika Serikat (AS) ke wilayah barat daya negara tersebut yang berbatasan dengan Meksiko. Ribuan pasukan tambahan ini akan bertugas selama tiga bulan untuk mendukung agen-agen perbatasan.

Dalam pengumumannya, Pentagon mengatakan pengerahan tentara itu akan meningkatkan jumlah pasukan aktif yang mendukung agen Pabean dan Perlindungan Perbatasan di sana menjadi sekitar 4.350 personel.

Pentagon mengungkapkan angka resmi pasukan tambahan tersebut beberapa hari setelah seorang anggota parlemen dari Demokrat mengatakan sekitar 3.500 tentara tambahan bersiap dikerahkan.

Presiden Donald Trump, yang telah menggambarkan situasi di perbatasan sebagai krisis, diharapkan berbicara tentang imigrasi dan usulannya untuk tembok di sepanjang perbatasan AS dengan Meksiko selama pidato kenegaraan tahunan Serikat pada hari Selasa (5/2/2019).

Permintaan Trump agar uang untuk tembok dimasukkan ke dalam legislasi pengeluaran memicu kebuntuan dengan kubu Demokrat yang menyebabkan penutupan atau shutdown pemerintah federal secara parsial selama 35 hari. Penutupan itu berakhir pada 25 Januari lalu.

Jika anggota parlemen tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai situasi keamanan perbatasan pada 15 Februari, Trump mengancam akan membiarkan pemerintah ditutup lagi atau untuk menyatakan darurat nasional sebagai cara untuk menghindari penolakan Kongres dan mendapatkan anggaran untuk membangun tembok perbatasan.

"Saya tidak mengambil apa pun dari meja," katanya dalam siaran wawancara CBS pada hari Minggu, yang dikutip Reuters, Senin (4/2/2019).

Pentagon pertama kali menyetujui penyebaran pasukan aktif AS ke perbatasan Meksiko pada Oktober, sebelum pemilihan anggota Kongres November 2018. Langkah pengerahan pasukan mendapat dukungan dari para pendukung Trump, termasuk para politisi Republik di Kongres.

Pentagon mengatakan militer AS akan mengoperasikan kamera pengintai mobile di Arizona, California, New Mexico, dan Texas. Misi tersebut dijadwalkan akan berjalan hingga 30 September 2019. Beberapa pasukan tambahan juga akan merangkai kawat berduri lebih dari 240 mil (240 km).

Pelaksana Tugas Menteri Pertahanan Patrick Shanahan menyetujui pengerahan tentara terbaru pada 11 Januari lalu. Namun, sampai hari Kamis lalu Shanahan tidak mengungkap angka pasti pasukan tambahan tersebut. Ketua Komite Angkatan Bersenjata Parlemen dari Demokrat; Adam Smith, kemudian menyebut sekitar 3.500 pasukan tambahan sedang dikirim ke perbatasan.

Smith mengkritik pejabat senior Pentagon karena gagal mengungkapkan informasi selama sidang di depan komite di Kongres tentang masalah itu.

Credit sindonews.com

AS Ancam Invasi Militer, Venezuela Tak Gentar

CARACAS - Venezuela tak gentar dengan ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa invasi militer menjadi opsi untuk mengatasi krisis di negara kaya minyak itu. Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodriguez mengatakan rakyatnya siap untuk mengusir serangan militer asing kapan pun itu terjadi.

Menurut Rodriguez ucapan Trump tidak dapat diterima. Jika serangan dilakukan terhadap kedaulatan negara, tentara dan rakyat sepenuhnya siap untuk membalas.

"Kedaulatan tidak didiskusikan, itu dipertahankan," tegas Rodriguez. Dia menambahkan bahwa rakyat Venezuela akan siaga untuk mempertahankan perbatasan negara dan tidak akan mengizinkan campur tangan asing, terlepas dari mana asalnya.

"Kami selalu siap untuk menangkis serangan," ujarnya, dikutip Russia Today, Senin (4/2/2019). Rodriguez tidak merinci apakah Caracas telah mengambil langkah ekstra untuk mempersiapkan negaranya terhadap potensi serangan militer asing.

Sebelum Trump membuat ancaman, spekulasi bahwa Washington akan meluncurkan invasi militer terhadap Caracas muncul setelah notepad yang dipegang Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton bertuliskan "5.000 tentara ke Kolombia". Seperti diketahui, Kolombia adalah sekutu Washington yang ikut menghendai lengsernya rezim Presiden Nicolas Maduro Moros.

Namun, Kolombia membantah mengetahui tentang isyarat pengerahan 5.000 tentara AS ke wilayahnya. Bogota menegaskan bahwa Washington tidak meminta izin untuk mengirim pasukannya.

Pernyataan Rodriguez digaungkan oleh Menteri Luar Negeri Venezuela Jorge Arreaza. Menurutnya, ancaman invasi militer oleh Trump telah menunjukkan bahwa presiden Amerika itu berada di garis depan kudeta.

Ancaman Trump disampaikan kepada CBS pada hari Sabtu pekan lalu. Dia mengesampingkan negosiasi dengan Presiden Maduro. "Mengirim militer AS ke Venezuela adalah sebuah pilihan," ujar Trump.

Krisis politik di Venezuela memburuk setelah Ketua Majelis Nasional atau Parlemen yang dikendalikan oposisi, Juan Guaido, mendeklarasikan diri sebagai presiden sementara sampai pemilu terbaru digelar. AS dan sekutu-sekutunya ikut mengakui Guaido sebagai presiden sementara Venzuela dan tidak mengakui Maduro sebagai pemimpin yang sah.

Negara yang pernah dipimpin Hugo Chavez itu sebenarnya sudah menggelar pemilu 2018 lalu. Pemenangnya adalah Maduro dari United Socialist Party of Venezuela (PSUV). Namun, pemimpin oposisi dari Partai Popular Will (PV), Juan Guaido, tak mengakui kemenangan itu dengan alasan pemilu dicurangi. Sebaliknya, Guaido menyerukan demo besar-besaran untuk melengserkan Maduro.

Rusia, China, Meksiko, Turki dan beberapa negara lain berdiri di belakang Maduro dan mendesak dialog damai untuk menyelesaikan krisis.

Sedangkan Prancis, Jerman dan Spanyol dari blok Uni Eropa sejak sepekan lalu telah mengancam akan mengikuti langkah AS untuk mengakui Guaido sebagai presiden sementara jika rezim Maduro tak menggelar pemilu terbaru dalam waktu delapan hari. Ultimatum itu berakhir pada hari Senin (4/2/2019).

Pemerintah Caracas menuduh Washington ikut campur urusan dalam negerinya dengan harapan mendapat untung dari cadangan minyaknya yang tercatat terbesar di dunia.

Credit sindonews.com

Trump Pertimbangkan Opsi Intervensi Militer di Venezuela

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menegaskan, penggunaan kekuatan militer AS di Venezuela menjadi salah satu opsi yang ada. Kemungkinan pengerahan pasukan AS ini seiring dengan terus berlangsungnya krisis politik di Venezuela yang kian meruncing.

Pernyataan soal opsi pengerahan militer ke Venezuela dilontarkan Trump dalam sebuah wawancara dengan CBS, Jumat (1/2) malam. Ketika ditanya apa yang akan membuatnya menggunakan kekuatan militer di Venezuela dan apa kepentingan keamanan nasional untuk tindakan seperti itu, Trump berkata, "Yah, saya tidak ingin mengatakan itu, tapi tentu saja itu sesuatu yang ada di - itu pilihan."

Trump lebih lanjut mencatat, bahwa Venezuela adalah "bagian yang sangat penting di dunia", di mana kejahatan yang merajalela dan kemiskinan yang meluas telah menyebabkan penderitaan di kalangan penduduk setempat.

Trump juga mengungkapkan, beberapa bulan lalu, Presiden Venezuela Nicolas Maduro melayangkan permintaan untuk bertemu dengannya. Namun, Trump menolak permintaan itu. Penolakan itu dikarenakan telah terjadi "hal-hal yang sangat mengerikan" di negara itu.

"Saya menolaknya, karena kami sangat jauh dalam prosesnya," kata Trump. "Begitu banyak hal yang sangat mengerikan telah terjadi di Venezuela, ketika Anda melihat negara itu. Itu adalah negara terkaya di bagian dunia, yang merupakan bagian yang sangat penting di dunia,” lanjutnya.

“Dan, sekarang Anda melihat kemiskinan dan Anda melihat penderitaan dan Anda melihat kejahatan dan melihat semua hal yang terjadi. Jadi, saya pikir prosesnya tengah berjalan, aksi protes yang luar biasa," jelas Trump.

Hingga kini dukungan untuk kubu oposisi Venezuela yang dipimpin oleh Juan Guaido terus mengalir dari dunia internasional dan dari dalam negeri Venezuela sendiri. Guaido sendiri telah mengangkat dirinya sebagai presiden sementara negara itu. AS dan beberapa sekutunya juga telah mengakui Guaido sebagai presiden sementara Venezuela.

Credit sindonews.com

Kolombia Bentuk Pusat Bantuan Internasional untuk Venezuela

BOGOTA - Presiden Kolombia, Ivan Duque mengkonfirmasi bahwa fasilitas untuk mengumpulkan bantuan kemanusiaan bagi Venezuela akan dibuat di kota Cucuta, di bagian timur Kolombia dekat dengan perbatasan Venezuela.

Kemarin, Juan Guaido mengklaim bahwa tiga fasilitas untuk mengumpulkan bantuan kemanusiaan asing untuk Venezuela, akan dibuat satu di Cucuta, satu lagi di Brasil, dan satu lagi di sebuah pulau di Laut Karibia.

"Beberapa saat yang lalu, saya mengkonfirmasikan kepada Presiden sementara Venezuela, Guaido, bahwa Cucuta akan menjadi salah satu pusat pengumpulan bantuan kemanusiaan untuk Venezuela," kata Duque dalam sebuah pernyataan.

Duque, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (3/2), menjelaskan bahwa bantuan kemanusiaan akan mencakup barang-barang rumah tangga, obat-obatan, makanan, dan semua yang dibutuhkan oleh masyarakat Venezuela.

Sementara itu, Guaido dalam sebuah pernyataan di akun Twitternya mengucapkan kasih kepada Duque atas kesiapannya untuk mengatur pengumpulan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Venezuela.

"Kami berterima kasih kepada Presiden Ivan Duque atas semua dukungannya. Kami adalah negara persaudaraan dan kami berterima kasih kepada Kolombia atas keinginannya untuk memastikan bahwa Venezuela menerima bantuan segera yang mereka butuhkan," kicau Guaido.

Credit sindonews.com

Bentrok Militer dan Pemberontak Kolombia, 10 Orang Tewas

Ilustrasi anggota FARC. (Reuters/John Vizcaino).

Jakarta, CB -- Setidaknya 10 orang tewas dalam akibat bentrokan antara aparat keamanan Kolombia dan kelompok pemberontak FARC pada Sabtu (2/2).

Menteri Pertahanan Kolombia, Guillermo Botero, mengatakan bahwa salah satu orang yang tewas dalam operasi di Caqueta itu adalah pemimpin FARC, Rodrigo Cadete.

"Sembilan gerilyawan lainnya kami bunuh. Kami juga menangkap beberapa orang dan pertempuran masih berlanjut di kawasan itu," ujar Botero melalui keterangan resmi yang dikutip AFP.

Berdasarkan intelijen militer, sekitar 1.700 anggota FARC masih memperjuangkan pemberontakan dengan dana dari hasil perdagangan narkotika. Sementara itu, 7.000 anggota FARC lainnya sudah menyerahkan senjata ke pemerintah.

Tanpa komando terpadu, para pembangkang beroperasi di daerah-daerah terpencil di mana mereka melawan kelompok lain guna mengendalikan jalur perdagangan narkotika.

Kondisi Kolombia relatif tenang sejak perjanjian damai 2016 ditandatangani Presiden Kolombia saat itu, Juan Manuel Santos, dan FARC. Perjanjian penting ini mengubah FARC menjadi partai politik.

Namun, masih ada satu faksi kecil pemberontak yang terus melakukan pergerakan di Kolombia, yaitu ELN.

Presiden Ivan Duque yang resmi menjabat sejak 2016, sesuai janji kampanyenya, telah mengambil langkah tegas terhadap ELN, termasuk meminta mereka melepaskan semua sandera sebagai salah satu prasyarat proses damai.

Credit cnnindonesia.com

Pengacara penulis Australia tuduh China hadang akses ke klien

Seorang polisi paramiliter berjaga di Kedutaan Besar Australian di Beijing, China, 24 Januari 2019. (REUTERS/Jason Lee)

Beijing (CB) - Dua pengacara yang direkrut oleh istri seorang warga Australia, yang ditahan oleh otoritas Beijing atas dugaan spionase, mengatakan akses mereka terhadap terduga diblokade oleh otoritas China.

Otoritas menghadang pengacara tersebut dengan alasan bahwa terduga menolak penunjukan mereka.

Yang Hengjun (53), penulis kelahiran China, ditangkap di Kota Guangzhou saat menunggu transit penerbangan ke Shanghai setelah tiba dari New York bulan lalu.

Yang dibawa ke Beijing, tempat China mengatakan Biro Keamanan Negara menangkapnya di bawah "langkah koersif," ungkapan halus untuk penahanan. Saat itu, Yang diselidiki atas dugaan "membahayakan keamanan negara."

Salah satu pengacaranya, Mo Shaoping, mengatakan Biro Keamanan Negara menghubunginya pada Jumat dan memberi tahu bahwa Yang tidak menerima pengacara yang ditunjuk oleh keluarganya. Mo mengatakan bahwa lembaga itu menolak permintaannya untuk memverifikasi hal itu secara pribadi dengan Yang.

Pengacara lainnya, Shang Baojun, mengatakan kepada Reuters, "Hal yang paling mengkhawatirkan bagi kami adalah apakah itu permintaan Yang Hengjun yang sebenarnya."

Mereka berharap bisa mendapat informasi kapan pejabat konsuler Australia diizinkan menemui Yang, kata Shang.

Kementerian Luar Negeri China dalam tanggapan yang dikirim melalui faksimile atas pertanyaan terkait kasus itu mengatakan pertanyaannya harus ditujukan kepada lembaga yang berwenang terhadap kasusnya.

Meskipun demikian, pihak kementerian tidak memberikan rincian kontak lembaga yang dimaksud.

Mo sebelumnya mengatakan kepada Reuters bahwa kliennya dicurigai atas kegiatan spionase dan berada di bawah "penahanan rumah disebuah lokasi yang ditentukan."

Langkah penahanan khusus itu memungkinkan otoritas untuk menginterogasi tersangka selama enam bulan tanpa perlu memberikan akses terhadap perwakilan hukum.

Sejumlah kelompok hak asasi manusia mengatakan kurangnya pengawasan memicu kekhawatiran mengenai kekerasan yang dilakukan para interogator.

Credit antaranews.com

Banjir Terparah dalam Seabad Terjang Negara Bagian Queensland

MELBOURNE - Banjir terparah dalam seabad terakhir menerjang negara bagian Queensland, Australia. Biro cuaca nasional memperingatkan hujan lebat terus terjadi di wilayah itu dalam beberapa hari mendatang. Beberapa warga telah dievakuasi beberapa hari menjelang musim hujan di wilayah sekitar kota pantai Townsville, utara Queensland.

Pejabat Biro Meteorologi Australia Adam Blazak tidak menjelaskan berapa banyak orang yang telah dievakuasi, tapi menyatakan beberapa kawasan mengalami banjir terbesar. “Normalnya hujan hanya terjadi beberapa hari, tapi ini terus terjadi selama sepekan hingga sekarang dan terus terjadi dalam beberapa hari lagi,” papar Blazak, dilansir Reuters.

Curah hujan sebesar 150 mm dan 200 mm diperkirakan terjadi di Kota Townsville pada akhir pekan lalu atau setara dengan curah hujan total selama sebulan. Otoritas lokal telah mengeluarkan sejumlah peringatan banjir pada akhir pekan lalu dan meminta warga menghindari menggunakan jalanan dan segera pindah ke lokasi yang lebih tinggi jika kondisi memburuk.

Queensland Utara merupakan wilayah yang memiliki banyak sumber daya alam tambang berupa perak, timah, tembaga, dan bijih besi. Adapun Townsville menjadi pusat pemprosesan utama untuk logam di kawasan tersebut. “Dalam kondisi sangat kontras, kebakaran liar terjadi di negara bagian Tasmania yang menghanguskan sekitar 190.000 hektare lahan,” ungkap para petugas pemadam kebakaran.

Kepala Badan Pemadam Kebakaran Tasmania Chris Arnold menyatakan, hampir 600 personel bekerja untuk mengatasi kebakaran. Beberapa wilayah telah terbakar selama beberapa pekan dan telah menghancurkan sejumlah rumah. Arnold menjelaskan, meski dalam beberapa hari terakhir ada kondisi yang menguntungkan untuk mengatasi kebakaran, komunitas di beberapa wilayah negara bagian itu masih terancam dengan kondisi cuaca panas dan kering pada Minggu (3/2) sehingga dapat memicu kebakaran lahan.

Australia mengalami bulan terpanas pada Januari lalu dengan kondisi itu tetap terjadi hingga April. Cuaca itu pun memicu keterbatasan listrik di beberapa wilayah dan membuat tarif listrik naik. Sementara itu, suhu dingin ekstrem masih terjadi di wilayah Eropa dan Amerika Serikat (AS). Ribuan kendaraan terjebak di antrean panjang akibat salju tebal di jalan A22, Italia, Sabtu (2/2).

Petugas pemadam kebakaran juga menyelamatkan 200 orang yang terjebak selama beberapa jam di dalam mobil dan bus. “Antrean kendaraan tampak di rute yang menghubungkan wilayah timur laut ke Austria dengan panjang mencapai 16 km,” ungkap juru bicara pemadam kebakaran Provinsi Bolzano, Italia.

Dia menjelaskan, sulit untuk menilai jumlah kendaraan yang terkena dampak salju tebal itu, tapi diperkirakan mencapai ribuan mobil. Sejumlah kendaraan milik pemadam kebakaran digunakan untuk mengevakuasi sekitar 200 orang yang sudah terjebak di dalam mobil selama beberapa jam dalam kondisi suhu beku.

Karena cuaca buruk, beberapa kendaraan besar yang tidak memiliki perlengkapan untuk sirkulasi musim dingin membelok di jalur itu sehingga menghalangi lalu lintas jalan. Longsor salju juga terjadi di jalur itu pada Sabtu (2/2) pagi, tapi tidak menimpa mobil yang melintas.

Credit sindonews.com

Banjir Landa Utara Australia, Ribuan Orang Mengungsi

Ilustrasi banjir. (AAP/Tracey Nearmy/via REUTERS).

Jakarta, CB -- Banjir timur laut Australia, yang terjadi satu kali dalam satu abad, melanda wilayah utara Australia. Banjir dengan peringatan tornado beberapa hari ke depan itu juga memaksa ribuan orang meninggalkan rumah penduduk di Townsville, Queensland.

Mengutip AFP, Minggu (3/2), Bruce Gunn, Manager Meteorologi wilayah setempat bilang banjir juga telah memutus aliran listrik. Cuaca yang lebih parah dapat memicu tornado, dan merendam 20 ribu unit rumah penduduk.

"Ini (banjir) pada dasarnya bukan hanya satu dalam 20 tahun, tapi dalam 100 tahun," ujar Perdana Menteri Queensland Annastacia Palaszczuk, kemarin, ketika mengorder para tentara militer untuk mengirimkan puluhan ribu karung pasir ke penduduk yang terkena bencana banjir.

Biro Meteorologi menyebut palung monsun bergerak lambat di atas tanah Queensland. Akibatnya, beberapa daerah akan menerima hujan lebih dari setahun sebelum kondisi ini mereda.

Ahli Meteorologi Adam Blazak mengungkapkan hujan deras akan mengguyur hingga Kamis, 6 Februari malam. Artinya, banjir akan membutuhkan waktu lebih lama untuk surut.

Wilayah Queensland menerima rata-rata 2.000 milimiter hujan setiap tahun. Kota Ingham, utara Townsville, disebut menerima 506 mm huan dalam 24 jam terakhir antara Sabtu-Minggu.

"Saya belum pernah melihat yang seperti ini. Volume airnya luar biasa. Lantai bawah hilang, lemari es dan freezer mengambang. Lima atau enam anak tangga lagi juga hilang," kata salah satu penduduk Townsville, Chris Brookehouse.

Credit cnnindonesia.com